A. Sistem Sistem Pemerintahan Pemerintahan di Berbagai Berbagai Negara Negara 1. Sistem Sistem Pemerinta Pemerintahan han Presiden Presidensial sial dan dan Parlemente Parlementerr di Berbagai Berbagai Negara Negara a. Siste Sistem m Pemeri Pemerinta ntahan han Pres Preside idensi nsial al Sistem Sistem pemerin pemerintah tahan an presid presidens ensial ial bertit bertitik ik tolak tolak dari dari konsep konsep pemisah pemisahan an kekuas kekuasaan aan sebagaimana dianjurkan oleh Teori Trias Politika. Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut. kepala negara dan sebagai kepala 1) Kedudukan kepala negara (presiden) adalah sebagai kepala eksekutif (pemerintahan). 2) Presid Presiden en dan parleme parlemenn dipili dipilih h langsu langsung ng oleh oleh rakyat rakyat melalui melalui pemilu pemilu sehing sehingga ga akan terjadi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik di parlemen. 3) Presiden Presiden dan parlemen parlemen tidak tidak bisa bisa saling saling mempengaruh mempengaruhii (menjatuhk (menjatuhkan). an). 4) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya, tetapi jika
presiden presiden melakukan melakukan suatu perbuatan perbuatan yang melanggar hukum, presiden presiden dapat dikenai impeachment (pengadilan DPR).
5) Dala Dalam m rang rangka ka menyu menyusun sun kabi kabine nett (Men (Mente teri ri), ), presi presiden den waji wajib b mint mintaa perset persetuj ujua uann parlemen. Dengan demikian, presiden hanya menyampaikan calon anggota kabinet, sedangkan parlemen yang menentukan personil yang definitif. 6) Menter Menteri-m i-ment enteri eri yang diangk diangkat at oleh oleh presid presiden en terseb tersebut ut tunduk tunduk dan bertangg bertanggung ung jawab kepada presiden. Contoh Contoh negara negara yang yang menerap menerapkan kan sistem sistem pemeri pemerint ntaha ahann presid presidens ensial ial yaitu yaitu Amerik Amerikaa Serikat, Pakistan, dll
b. Siste Sistem m pemerin pemerinta tahan han Parlem Parlement enter er Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Hal ini diseba disebabka bkann para para menter menterii bertan bertanggun ggungg jawab jawab terhad terhadap ap parleme parlemen. n. Setiap Setiap kabine kabinett yang yang dibent dibentuk uk harus harus mempero memperoleh leh dukunga dukungann keperca kepercayaa yaann dari dari parleme parlemen. n. Dengan Dengan demikia demikian, n, kebijasanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Ada beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. 1) Terdap Terdapat at hubungan hubungan yang erat antara antara eksekutif eksekutif dan legislat legislatif if (parlemen (parlemen), ), bahkan bahkan antara keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. 2) Ekseku Eksekutif tif yang dipimpi dipimpinn oleh oleh perdan perdanaa menter menterii dibent dibentuk uk oleh oleh parleme parlemenn dari dari partai partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. 3) Kepal Kepalaa Nega Negara ra berk berked edudu uduka kann sebag sebagai ai kepa kepala la nega negara ra saja saja buka bukann seba sebaga gaii kepal kepalaa eksekutif atau pemerintahan.
1
Dikenall adanya adanya mekani mekanisme sme pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban menteri menteri kepada kepada parleme parlemenn yang yang 4) Dikena mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada kabinet. 5) Raja/Rat Raja/Ratuu atau presiden presiden adalah adalah sebaga sebagaii kepala kepala negara. negara. 6) Eksekutif Eksekutif bertanggun bertanggungg jawab jawab kepada kepada legislatif legislatif 7) Dalam Dalam sistem sistem dua partai, partai, yang ditunjuk ditunjuk sebagai sebagai pembent pembentuk uk kabinet kabinet dan perdan perdanaa menteri menteri adalah ketua partai partai politik politik yang memenangkan memenangkan pemilu, sedangkan sedangkan partai partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi. 8) Jika Jika terja terjadi di persel perselis isih ihan an anta antara ra kabi kabine nett denga dengann parl parleme emen, n, kepal kepalaa nega negara ra akan akan membubarkan parlemen. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, India, dll.
2. Pengaruh Pengaruh Sistem Sistem Pemerintah Pemerintahan an Satu Negara Negara terhada terhadapp Negara Lain Lain Sistem pemerintahan suatu negara akan mempunyai dampak positif dan negatif terhadap negara lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan adanya hubungan suatu negara dengan negara yang lain. Pengaruh globalisasi yang tidak mengenal batas negara, memu memuda dahk hkan an suat suatuu
nega negara ra memp mempen enga garu ruhi hi dan dan
dipe dipeng ngar aruh uhii
nega negara ra
lain lain..
Masa Ma sala lah h
kewarganegaraan sering mengakibatkan hubungan suatu negara dengan negara lain menjadi renggang.
B. Analisis Analisis Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Sistem Pemerintaha Pemerintahann Negara Indonesia Indonesia dengan Negara lain
Secara Secara formal formal,, period periodee perkem perkemban bangan gan ketata ketataneg negara araan an Indone Indonesia sia dapat dapat dirinc dirincii sebaga sebagaii berikut. 1. Periode Periode berlaku berlakunya nya UUD 1945 1945 ( 18 Agustus Agustus 1945-27 1945-27 Desember Desember 1949) 1949) 2. Periode Periode berlakunya berlakunya Konsti Konstitusi tusi RIS RIS 1949 ( 27 Desember Desember 1949-17 1949-17 Agustus Agustus 1950) 1950) 3. Periode berlakunya UUDS 1950 ( 17 Agustus-5 Juli 1959)
4. Periode Periode berlakunya berlakunya kembali kembali UUD 1945 ( 5 Juli 1959-Se 1959-Sekara karang). ng). Pada periode periode ini pun pun terbagi menjadi beberapa periode, yaitu : a)
Peri Period odee Or Orde Lama Lama ( 5 Juli Juli 1959 1959-1 -111 Ma Maret ret 196 1966) 6)
b)
Peri Period odee Or Orde Baru Baru ( 11 11 Ma Maret ret 196 19666-21 21 Me Meii 199 1998) 8)
2
5. Period Periodee Reform Reformasi asi (21 (21 Mei 1998-S 1998-Seka ekaran rang) g)
1. Peri Period odee UUD UUD 1945 1945 Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 adalah negara Kesatuan. Landasan yuridis Negara kesatuan Indonesia antara lain sebagai berikut. a. Pembuka Pembukaan an UUD UUD 1945 1945 alin alinea ea 4 yang yang berbun berbunyi yi : “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …” Hal terseb tersebut ut menunju menunjukka kkann satu satu kesatua kesatuann bangsa bangsa Indone Indonesia sia dan satu satu kesatu kesatuan an wilaya wilayah h Indonesia. b. Pasal Pasal 1 ayat ayat 1 UUD UUD 1945 1945 yang yang berb berbuny unyii : “Negara “Negara republ republik ik Indone Indonesia sia ialah ialah Negar Negaraa kesatu kesatuan an yang yang berben berbentuk tuk republ republik ik . “Kata “Kata kesatu kesatuan an dalam dalam pasal pasal terseb tersebut ut
menunju menunjukka kkann bentuk bentuk Negara Negara,, sedang sedangkan kan Republik Republik
menunjukkan bentuk pemerintahan. UUD 1945 1945 tidak tidak mengan menganut ut teori teori pemisah pemisahan an kekuas kekuasaan aan secara secara murni murni seperti seperti yang yang diajarkan Montesquieu dalam ajaran Trias Politika . UUD 1945 lebih cenderung menganut prinsip Pembagian Kekuasaan (Distribution of Power). Menurut UUD 1945, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam Negara dikelola oleh lima lembaga, yaitu. a.
Legislatif, yang dilakukan oleh DPR
b.
Eksekutif, yang dijalankan oleh presiden
c.
Konsultatif, yang dijalankan oleh DPA
d.
Eksa Eksami minnatif atif (meng mengev evaalua luasi), si), kek kekua uasa saan an inspe nspekt ktiif (me (menngont gontro rol) l),, dan dan kek kekua uasa saan an
auditatif (memeriksa) yang dijalankan oleh oleh BPK. e.
Yudikatif, ya yang di dijalankan ol oleh Mahkamah Agung.
Namun, pembagian kekuasaan pada masa UUD 1945 kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai dengan dengan 27 Desember 1945 belum berjalan berjalan sebagaiman sebagaimanaa mestinya. mestinya. Hal ini disebabkan disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang dikehendaki UUD 1945. Seperti Seperti kita kita ketahu ketahui, i, pada pada kurun kurun waktu waktu itu di Indone Indonesia sia hanya hanya ada presid presiden, en, wakil wakil persiden, dan menteri-menteri serta KNIP. Oleh karena itu, sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 16 oktober 1945 segala kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dijalankan oleh satu badan atau lembaga, yaitu presiden dibantu KNIP. Jadi, dapat dikatakan belum ada pembagi pembagian an kekuas kekuasaan aan.. Kekuasa Kekuasaan an presid presiden en yang yang demikia demikiann luas luas itu berdas berdasark arkan an Pasal Pasal IV aturan peralihan UUD 1945. Namun setelah munculnya maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh
3
KNIP dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan perdana menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer. Mengingat keadaan pada masa awal kemerdekaan Negara kita masih berada pada masa peralihan hukum dan pemerintahan, pelaksanaan ketatanegaraan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Namun, penjelasan UUD 1945 telah mengantisipasi keadaan itu. Menurut pasal IV Aturan Peralihan, bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD 1945, segala kekuasaan Negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Namun, dalam perkembangannya KNIP yang dibentuk itu menuntut kekuasaan legislatif kepada kepada pemerin pemerintah tah/pr /presi esiden den sehing sehingga ga keluar keluarlah lah Makluma Maklumatt Wakil Wakil Presid Presiden en No.X, No.X, yang yang memberikan kewenangan kepada KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif (DPR/MPR). Penyi Penyimp mpan anga gann keku kekuas asaa aann KNIP KNIP menja menjadi di lemba lembaga ga legi legisl slat atif if (par (parlem lemen en)) wakt waktuu itu itu dimung dimungkin kinkan kan setelah setelah keluar keluarnya nya Makluma Maklumatt Pemerin Pemerintah tah pada pada 14 Novemb November er 1945, 1945, yang yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban memteri-menteri kepada KNIP secara resmi diakui diakui.. Akibat Akibatnya nya,, dibent dibentukl uklah ah kabine kabinett baru baru yang yang dipimpi dipimpinn oleh Sutan Sutan Syahri Syahrirr (sebaga (sebagaii Perdana Menterinya).
2. Periode Periode Konstitus Konstitusii Republik Republik Indonesia Indonesia Serik Serikat at (RIS) (RIS) 1949 Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab jawab kepada parlemen (DPR), dan apabila apabila pertanggungj pertanggungjawaba awabann itu tidak diterima diterima oleh DPR maka dapat menyebabkan bubarnya kabinet. Jadi, kedudukan kabinet bergantung kepada DPR. Sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri pokok berikut ini. a.
Per Perdan dana men mente terri ber bersa sama ma para para men menteri teri baik aik sec secar araa ber bersa sama ma atau ataupu punn sen sendi dirri-
sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. b.
Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang ada dalam
parlemen. c.
Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagian mencerminkan
kekuatan yang ada dalam parlemen. d.
Kabinet da dapat dij dijatuhkan set setiiap sa saat oleh oleh pa parlemen men dan dan se sebaliknya kep kepala
Negara dengan saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.
4
e.
Lama mannya ma masa ja jabatan ka kabinet tidak dak da dapat di ditent entukan sec secaara pa pasti.
f.
Kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat atau diminta
pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Denga Dengann demik demikia ian, n, yang yang memb membeda edaka kann sist sistem em pemer pemerin inta taha hann pres preside idens nsia iall denga dengann parlementer adalah sebagai berikut. a. Sist Sistem em peme pemeri rint ntah ahan an pres presid iden ensi sial al yang yang menj menjad adii kepa kepala la nega negara ra past pastii seor seoran angg presiden, sedangkan dalam pemerintahan parlementer yang menjadi kepala negara bisa presiden, raja atau kaisar. b. Sistem Sistem pemerint pemerintaha ahann parleme parlemente nter, r, pemerinta pemerintah h bertan bertanggun ggungg jawab jawab dan berada berada di bawah bawah pengaw pengawasa asann parleme parlemen, n, sedang sedangkan kan dalam dalam sistem sistem pemerin pemerintah tahan an presid presidens ensial ial pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Sejarah Sejarah sistem sistem pemerintahan pemerintahan parlementer parlementer di Indonesia Indonesia telah dimulai sejak periode berlak berlakuny unyaa UUD 1945 1945 yang yang pertam pertama. a. Tepatn Tepatnya ya sejak sejak dikelua dikeluarka rkann Maklum Maklumat at Pemeri Pemerinta ntah h tanggal 14 November 1945. Akibatnya, Akibatnya, kekuasaan pemerintah bergeser dari tangan tangan presiden kepada kepada menter menterii atau atau menteri menteri-me -mente nteri. ri. Setiap Setiap undang undang-un -undan dangg yang yang dikelua dikeluarka rkann harus harus terdapat tanda-tangan menteri ( contra seign ministry ). ). Dengan demikian, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam penetapan suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berikut ini keenam lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan federal RIS, yaitu sebagai berikut. a. presiden b. ment menter erii-me ment nter erii c. senat d. Dewan Dewan Perwa Perwaki kila lann Rak Rakya yatt e. Ma Mahk hkam amah ah Agun Agungg Aga Agama ma f. Dewan Dewan Penga Pengawa wass Keua Keuang ngan an.. Di antara badan-badan (kekuasaan) tersebut, terdapat hubungan yang bersifat kerja sama dan pengawasan. Pembagian kekuasaan yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut. a. Kekua Kekuasa saan an
pembe pembent ntuka ukann peru perund ndan angg-un unda dang ngan an (leg (legis isla lati tif) f) yang yang dija dijala lank nkan an oleh oleh
pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat. b. Kekuasaan Kekuasaan melaksana melaksanakan kan perundangperundang-undan undangan gan atau pemerinta pemerintahan han negara negara (eksekutif) (eksekutif) yang dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan mengadili mengadili pelanggaran pelanggaran perundang-un perundang-undanga dangann (yudikatif (yudikatif oleh Mahkamah Mahkamah c. Kekuasaan Agung). Menuru Menurutt Konsti Konstitus tusii RIS 1949 1949 bahwa bahwa kekuas kekuasaan aan pembent pembentuka ukann perund perundang ang-un -undan dangan gan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat terhadap undang-
5
undang undang yang isinya isinya melibatkan melibatkan beberapa negara/dae negara/daerah rah bagian bagian atau antara pemerintah pemerintah federal dengan negara/daerah bagian. Untuk undang-undang yang isinya di luar itu, cukup dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Mahkamah Agung berfungsi sebagai penilai masalah penerapan atau pelanggaran hukum dalam peradilan tingkat kasasi. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan federasi tertinggi yang berwenang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan, baik pengadilan pengadilan federal maupun pengadilan pengadilan negara/daer negara/daerah ah bagian. bagian. Di samping samping itu, Mahkamah Agung berhak memberi nasihat kepada presiden yang berkenaan dengan pemberian grasi atau hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Kons Konsti titu tusi si RIS RIS yang yang bers bersif ifat at libe libera rall feder federal alis isti tikk tida tidakk sesua sesuaii deng dengan an sema semang ngat at Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncullah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas desakan itu maka tanggal tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Pemerintah Federal mengeluarka mengeluarkann Undang-Unda Undang-Undang ng Darurat Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. IS. Deng Dengan an adan adanya ya unda undang ng-u -und ndan angg ter tersebu sebutt hamp hampir ir semu semuaa nega negara ra bagi bagian an RIS RIS mengga menggabun bungka gkann diri diri dengan dengan negara negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia yang yang berpus berpusat at di Yogyak Yogyakart arta. a. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Keadaa Keadaann itu mendoro mendorong ng negara negara RIS berundi berunding ng dengan dengan RI untuk untuk memben membentuk tuk negara negara kesatuan. Pada 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembeli NKRI yang dituangkan dalam sebuah piagam persetujuan. persetujuan. NKRI secara resmi berdiri berdiri tanggal tanggal 17 Agustus Agustus 1950 dan Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Sejak saat itu pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950.
3. Peri Period odee UUD UUDS S 195 1950 0 Bentuk negara negara yang dianut Negara Indonesia pada masa berlakunya berlakunya UUDS 1950 adalah adalah negara kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi , “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan membentuk kesatuan.” Sist Sistem em pemer pemerin inta taha hann yang yang dian dianut ut oleh oleh UUDS UUDS 1950 1950 adal adalah ah sist sistem em pemer pemerin inta taha hann parlementer. Sebagai dasar hukum UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan berikut ini.
6
Dalam Dalam pasal pasal 45 disebut disebutkan kan “Presi “Presiden den ialah ialah kepala kepala negara negara”. ”. Karena Karena presid presiden en sebaga sebagaii kepala negara, ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan. Pasal 45 tersebut dipertegas dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1)
Pre Presiden dan wakil presiden den tidak dapat dig diganggu gugat
(2)
Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah,
baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing
untuk bagiannya sendiri-
sendiri Ketentuan Ketentuan lain yang menunjukka menunjukkann bahwa bahwa UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan pemerintahan parleme parlemente nterr adalah adalah pasal pasal 84 yang yang berbun berbunyi yi : “Presi “Presiden den berhak berhak membuba membubarka rkann Dewan Dewan Perwakilan rakyat.” Masa Ma sa berl berlak akun unya ya UUDS UUDS 1950 1950 diis diisii deng dengan an jatu jatuh h bang bangun unny nyaa kabi kabine nett sehi sehing ngga ga pemerintahan tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut : a.
Adan danya sis sistem pem pemeri erintahan par parlemen menter ya yang dis disertai sis sistem mu multipartai
(banyak partai) b.
Perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau
partainya c.
Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat.
Karena itu, baik UUD RIS maupun UUDS 1950 menggunakan Pancasila sebagai Dasar Negar Negaraa hanya hanya dalam dalam ketent ketentuan uan formal formal , sedang sedangkan kan jiwa jiwa kekelu kekeluarg argaan aannya nya belum belum mampu mampu dijalankan secara operasional.. Pada masa masa berlak berlakuny unyaa UUDS 1950, 1950, kekuas kekuasaan aan negara negara dipegan dipegangg oleh oleh bebera beberapa pa ala alatt perlengkapan negara yaitu : a.
presiden dan wakil presiden
b.
menteri-menteri
c.
DPR
d.
Mahkamah Agung
e.
Dewan Pengawas Keuangan
UUDS pun menganut ajaran pembagian kekuasaan. Hal ini terbukti dengan ditentukannya badan-badan yang memegang tiga kekuasaan tersebut. a. Kekuasaan Kekuasaan pemerintah pemerintah negara negara dilakuk dilakukan an oleh oleh dewan menteri menteri b. Kekuasaan Kekuasaan perundang perundang-undan -undangan gan dilakukan dilakukan oleh oleh pemerintah pemerintah bersama-s bersama-sama ama dengan dengan DPR c. Kekuas Kekuasaan aan kehak kehakima imann dilakuk dilakukan an oleh oleh Mahkama Mahkamah h Agung Agung Sesuai dengan sistem parlementer parlementer yang dianut dianut oleh UUDS 1950, kekuasaan kekuasaan pemerintah pemerintah negara negara (eksek (eksekuti utif) f) dilaku dilakukan kan sepenuh sepenuhnya nya oleh oleh dewan dewan menter menterii sehing sehingga ga kebija kebijaksa ksanaa naann pemerintah dipertanggungjawabkan oleh dewan menteri kepada DPR.
7
Kekuasaan Kekuasaan perundang-un perundang-undanga dangann (legislatif (legislatif)) dilakukan dilakukan oleh pemerintah pemerintah bersama bersama DPR, kecuali dalam perubahan UUD.DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan Undang-undang. Bidang yudikatif sepenuhnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Menurut pasal 105 ayat 1 dan 2 UUDS 1950, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang bertugas melakukan melakukan pengawasan pengawasan tertinggi tertinggi atas perbuatan perbuatan pengadilan-p pengadilan-pengadi engadilan lan lain, berdasarka berdasarkann aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. UUDS UUDS 1950 1950 ini ini bers bersif ifat at seme sement ntar araa yang yang dite ditega gask skan an dala dalam m pasa pasall 134 134 bahw bahwaa : “Konst “Konstint intuan uante te bersam bersama-s a-sama ama pemeri pemerinta ntah h selekas selekas-le -lekas kasnya nya meneta menetapka pkann UUD Republ Republik ik Indonesia yang akan mengganti UUDS ini.” Bada Badann Kons Konsti tint ntua uant ntee yang yang dise disera rahi hi tuga tugass membu membuat at UUD baru baru teta tetapp tida tidakk dapa dapatt menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan ini memancing berkembangnya persaingan politik yang membawa akibat luas dalam berbagai tata kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi gawat ini mendorong presiden mengajukan konsepsinya mengenai Sistem Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Konsepsi itu disampaikan di depan siding pleno DPR hasil Pemilu tahun 1955. Perdebatan yang terus berlarut-larut tanpa menghasilkan keputusan penting, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi : a. Pemb Pembub ubar aran an Bada Badann Konst Konstit itua uant ntee b. Memberlakuk Memberlakukan an kembali kembali UUD UUD 1945 1945 dan tidak berlakunya berlakunya lagi lagi UUDS UUDS 1950 1950 c. Pembentukan MPR dan DPA sementara
4. Periode Periode Berlakunya Berlakunya Kembali Kembali UUD 1945 a.
Perio riode Orde Orde Lam Lama ((5 5 Ju Juli 1959-1 59-111 Ma Maret ret 19 1966)
Para pembentuk UUDS 1950 sejak semula menyebutkan bahwa UUD tersebut masih bersifat sementara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 134 yang berbunyi : “Konstituante (Sidang Pembua Pembuatt UUD) UUD) bersam bersama-s a-sama ama dengan dengan Pemerin Pemerintah tah seleka selekas-l s-leka ekasny snyaa meneta menetapka pkann UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini.” Mengingat UUDS masih bersifat sementara, maka harus ada UUD yang tetap akan ditetapkan oleh Konstituante bersama-sama dengan pemerintah. Berdasarkan UUDS 1950, pembentukan anggota-anggota Konstituante harus diperoleh melalui pemilu. Pemilu untuk anggota Konstituante tersebut, baru dapat diselenggarakan pada bulan Desember Desember 1955. Pada 10 November November 1956, sidang sidang pertama Konstitua Konstituante nte dibuka di Bandun Bandungg oleh presid presiden en Soekar Soekarno. no. Pada saat saat itu preside presidenn Soekarn Soekarnoo untuk untuk kali kali pertam pertamaa memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin.
8
Rakyat Rakyat dan pemerin pemerintah tah sangat sangat berhar berharap ap Konsti Konstitua tuante nte dapat dapat membent membentuk uk UUD baru baru dengan segera. Dengan munculnya UUD baru diharapkan dapat mengubah tatanan kehidupan politik yang dinilai kurang baik. Lebih dari dua tahun bersidang, Konstituante belum berhasil merum uskan rancangan UUD baru. baru. Ketika Ketika itu, itu, perbeda perbedaan an pendap pendapat at yang yang telah telah menjad menjadii perdeba perdebatan tan di dalam dalam gedung gedung Konstituantemengenai dasar negara telah menjalar ke luar gedung Konstituante, sehingga diperkirakan akan menimbulkan ketegangan politik dan fisik di kalanagan masyarakat. Perdebatan Perdebatan-perdeba -perdebatan tan di kalangan kalangan anggota anggota Konstituan Konstituante te tentang tentang dasar negara negara sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan itu, pada bulan Maret 1959 pemerintah memberikan keterangan dalam sidang pleno DPR mengenai Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Perdana Menteri Djuanda menegaskan bahwa bahwa usaha untuk kembali kepada UUD 1945 itu harus dilakukan secara konstitusional, artinya, harus berdasarkan pada pasal 134 UUDS 1950. Oleh karena itu, pemerintah akan menyampaikan kepada Konstituante untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Mengingat Mengingat suhu politik politik yang semakin “memanas”, “memanas”, pada 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Konstituante. Amanat tersebut memuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Di samping itu, menegaskan pula pokok-pokok Demokrasi Terpimpin, yaitu sebagai berikut. 1)
Demok mokrasi terpimpi mpin bukanlah diktator, berl erlainan dengan Demokr okrasi
Sentralisme dan berbeda pula dengan Demokrasi Liberal yang dipraktikkan selama ini. 2)
Demo Demokr kras asii Terpi Terpimp mpin in adal adalah ah demo demokr kras asii yang yang coco cocokk denga dengann kepr keprib ibad adia iann dan
dasar hidup bangsa Indonesia. 3)
Demo Demokr kraasi Ter Terpi pimp mpiin
adala dalah h demo demokkrasi rasi di di sega segala la soa soall ken kenega egaraan raan da dan
kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik dan sosial. 4)
Inti dari pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang
“dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh penyiasatan dan perdebatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra. 5)
Oposisi Oposisi dalam arti melahirk melahirkan an pendapat pendapat yang sehat dan yang membangun membangun
diharuskan dalam alam Demokrasi Terpimpin. 6)
Demo Demokr kras asii Terp Terpim impi pinn mer merup upak akan an alat alat,, buk bukan an tuju tujuan an..
7)
Tuju Tujuan an
mela melaks ksan anak akan an
Demo Demokr kras asii
Terp Terpim impi pinn
iala ialah h
menc mencap apai ai
sesu sesuat atuu
masyar masyaraka akatt yang yang adil adil dan makmur, makmur, yang yang penuh penuh dengan dengan kebaha kebahagia giaan an materi materiil il dan spiritual, sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 8)
Seba Sebaga gaii alat, alat, Demo Demokr kras asii terpi terpimp mpin in meng mengen enal al juga juga kebe kebeba basa sann berpi berpiki kirr dan
berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu.
9
Pada dasarnya, saran untuk untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota anggota Konstituan Konstituante, te, namun dengan pandangan pandangan yang berbeda. berbeda. Pertama, Pertama, menerima menerima saran untuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh. Kedua, menerima untuk kembali kepada UUD 1945 tetapi dengan amandemen, yaitu sila ke satu Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila ke satu Pancasila seperti tercantum dalam Piagam Jakarta. Adapun prosedur untuk kembali kepada UUD 1945 sebagaimana diputuskan oleh Kabinet Karya adalah sebagai berikut. 1) Setelah Setelah terdapat terdapat kata kata sepakat sepakat antara antara presiden presiden dan Dewan Dewan Menteri Menteri maka pemerin pemerintah tah minta supaya diadakan sidang pleno Konstituante. 2) Atas Atas nama nama pemerin pemerintah tah,, disamp disampaik aikan an oleh presid presiden en amanat amanat berdas berdasark arkan an pasal 134 UUDS 1950 kepada Konstituante yang berisi “anjuran” supaya UUD 1945 ditetapkan. 3) Jika anjuran anjuran itu itu diterima diterima oleh Konstituan Konstituante, te, pemerintah pemerintah atas atas dasar ketentuan ketentuan pasal pasal 137 UUDS 1950 mengumumkan mengumumkan UUD Republik Republik Indonesia 1945 itu dengan dengan keluhuran. keluhuran. Pengumuman dengan keluhuran itu dilakukan dengan suatu piagam yang ditandatangani dalam suatu sidang pleno Konstituante di bandung oleh presiden, para menteri, dan para anggota Konstituante, yang antara lain memuat Piagam Jakarta tertinggal 22 Juni 1945. Setelah melalui berbagai macam usaha. Konstituante tidak dapat mengambil keputusan untuk untuk meneri menerima ma anjura anjurann terseb tersebut. ut. Hal ini sah-sa sah-sah h saja saja mengin mengingat gat kewena kewenanga ngann untuk untuk mempersiapkan dan membentuk undang-undang dasar ada di tangan Konstituante, sedangkan pemer pemerin inta tah h yang yang melan melanda dask skan an pada pada pasa pasall 137 137 hany hanyaa berw berwen enan angg menge mengesa sahk hkan an dan dan mengumumkan. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga-lembaga negara belum lengkap maka dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut. 1) Pembaruan Pembaruan susunan susunan Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Rakyat melalui melalui Penetapan Penetapan Presiden Presiden No. No. 3 Tahun Tahun 1960. 2) Penyusu Penyusunan nan Dewan Dewan Perwak Perwakila ilann Rakyat Rakyat Gotong Gotong Royong Royong (DPRGR) (DPRGR) dengan dengan Penetapan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Dalam pasal ditentukan bahwa anggota-anggota DPR diberh diberhent entika ikann dengan dengan hormat hormat dari dari jabata jabatanny nnyaa terhit terhitung ung ulai ulai tangga tanggall pelant pelantika ikann Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh presiden. 3) Untuk melaksana melaksanakan kan Dekrit Dekrit Presiden, Presiden, presiden presiden mengeluarka mengeluarkann Penetapan Penetapan Presiden No. No. 2 Tahun 1959 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat Sementara. 4) Penyusunan Penyusunan Majeli Majeliss Permusyawa Permusyawarata ratann Rakyat Rakyat Sementar Sementaraa dengan Penetapan Penetapan Presiden Presiden No. 12 Tahun 1960.
10
5) Dikelu Dikeluark arkan an Penetapan Penetapan Presiden Presiden No. 3 Tahun Tahun 1959 tentan tentangg Dewan Dewan Pertimba Pertimbanga ngann Agung Sementara. Dengan demikian sejak berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Banyak penyimpangan yang telah terjadi antara lain sebagai berikut. Lembaga-lembaga aga negara negara seperti seperti MPR, DPR, DPA 1) Lembaga-lemb
belum
dibentuk dibentuk
berdasarkan undang-undang. Lembaga-lembaga ini masih bersifat sementara. 2) Pengan Pengangka gkatan tan Presiden Presiden Soekar Soekarno no sebaga sebagaii presid presiden en seumur seumur hidup melalu melaluii Keteta Ketetapan pan MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan ini jelas melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang tegas-tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih lagi. Sejara Sejarah h Indone Indonesia sia mencat mencatat at bahwa bahwa penyim penyimpan pangan gan-pen -penyim yimpan pangan gan konsti konstitus tusion ional al ini mencap mencapai ai puncak puncaknya nya di bidang bidang politi politikk dengan dengan perist peristiwa iwa Geraka Gerakann 30 Septemb September er 1965. 1965. Peristiwa ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sejarah mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965 masih menyimpan berbagai misteri. Banyak ahli sejarah dan bahkan pelaku sejarah yang mencoba melakukan penelusuran kembali, akan tetapi sayang banyak dokumen yang hilang. Terlepas dari kebenaran dari masing-masing versi tersebut, yang jelas peristiwa Gerakan 30 Sept Septemb ember er 1965 1965 tela telah h meni menimb mbul ulka kann kekac kekacau auan an sosi sosial al buda budaya ya dan dan inst instab abil ilit itas as peme pemeri rint ntah ahan an sert sertaa meni mening ngga galk lkan an “sej “sejar arah ah hita hitam” m” dala dalam m peta peta poli politi tikk dan dan huku hukum m ketata ketataneg negara araan an Indone Indonesia sia.. Puncak Puncak dari dari perist peristiwa iwa sepert sepertii ini adalah adalah jatuhn jatuhnya ya legitim legitimasi asi Presid Presiden en Soekar Soekarno no dalam dalam memegan memegangg tampuk tampuk kekuas kekuasaan aan negara negara.. Legitim Legitimasi asi itu semaki semakinn terpuruk dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang pada hakikatny hakikatnyaa
merupakan merupakan perintah perintah dari presiden kepada Letnan Letnan Jenderal Soeharto Soeharto untuk
mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan serta stabilitas jalannya pemerintahan. Demi terciptanya kepemimpinan nasional yang kuat dan terselenggaranya kestabilan politik, ekonomi, ekonomi, dan hankam hankam maka dikeluarkanla dikeluarkanlah h Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/ XLIV/MPRS/1968 1968 yang menyatakan : “Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia sampai sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.”
b.
Perio riode Orde Orde Baru (11 Ma Maret ret 19 1966-2 66-211 Ma Mai 19 1998)
Setelah turunnya Presiden Soekarno dari tampuk kepresidenan, maka berakhirlah Orde Lama Lama.. Kepe Kepemi mimpi mpina nann disa disahk hkan an kepad kepadaa Jende Jendera rall Soeh Soehar arto to mulai mulai memega memegang ng kend kendal alii pemerintahan dan menamakan era kepemimpinannya sebagai Orde Baru. Di era ini konsentrasi
11
penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Untuk mencapai titik tolak tersebut, dilakukanlah upaya-upaya pembenahan sistem ketatanegaraan dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol, yaitu: 1) adan adanya ya kons konsep ep dwif dwifun ungsi gsi ABR ABRI; I; 2) pengut pengutama amaan an Golong Golongan an Karya; Karya; 3) magnifikas magnifikasii kekuasa kekuasaan an di tangan tangan eksekut eksekutif; if; 4) diteruskan diteruskannya nya sistem sistem pengangkatan pengangkatan dalam dalam lembaga-lembag lembaga-lembagaa perwakilan perwakilan rakyat; rakyat; 5) kebijaksan kebijaksanaan aan depolitisas depolitisasii khususnya khususnya masyaraka masyarakatt pedesaan pedesaan melalui melalui konsep konsep massa
mengambang (floating mass ); ); 6) kontro kontroll atas atas kehidu kehidupan pan pers. pers. Konsep Dwifungsi ABRI pada masa itu secara implicit sebenarnya sudah dikemukakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen A. H. Nasution, tahun 1958 yaitu dengan konsep “jalan “jalan tengah tengah.” .” Prinsi Prinsipny pnyaa menega menegaska skann bahwa bahwa peran peran tentar tentaraa tidak tidak terbat terbatas as pada pada tugas tugas profesional militer belaka, melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial-politik. Dalam Dalam hal ini, ini, berart berartii milite militerr secara secara otomat otomatis is akan akan mempero memperoleh leh jatah jatah keangg keanggota otaan an di lembaga-lembaga politik (DPR dan MPR) tanpa melalui proses pemilihan pe milihan umum. Di bidang kepartaian, pada 27 Februari 1970, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan parpol-parpol guna membahas gagasan untuk mengelompokkan partai-partai politik yang ada. Sehingga setiap pemilihan umum yang diselenggarakan di era Orde Baru, Golkar selalu selalu menjadi menjadi single majority, dan setiap setiap pemilihan pemilihan Presiden RI , Soeharto Soeharto selalu selalu dapat terpilih secara aklamasi.
5. Peri Period odee Refo Reform rmas asii Setelah tumbangnya Orde baru maka dimulailah pentahapan konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Konsolidasi tersebut antara lain adalah melakukan perubahan dan penggantian berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia mencapai puncak dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan nasional pada 20 Mei 1998. Selama Presiden Soeharto memegang kekuasaan negara selama 30 tahun, sistem pemerintahan RI mengarah mengarah pada supremasi supremasi eksekutif. eksekutif. Ini mengakibat mengakibatkan kan langgam langgam politik politik ketatanegar ketatanegaraan aan Indonesia justru mengarah pada pola otoriterisme.
12
Kondisi semacam inilah yang mengakibatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi lemah, sehingga kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan menjadi tidak berjalan. Akibat Akibat dari dari kesemua kesemuanya nya itu adalah adalah krisis krisis multid multidimen imensio sional nal yang yang dialam dialamii Indone Indonesia sia di pertengahan tahun 1997 tidak dapat tertanggulangi. Reformasi Indonesia yang utama adalah menuju tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dapat dilihat dari ketiga periode sebagaimana dikemukakan oleh Huntington. Ketiga periode yang dimaksud dimaksud adalah adalah pertama, pertama, pengakhira pengakhirann rezim rezim nondemokra nondemokratis, tis, yakni ditandai dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto sebagai akibat ketidakmampuan dalam mempertahankan legitimasi di hadapan masa rakyat dan mahasiswa. Kedua, pengukuhan rezim demokratis yang ditandai dengan dilaksanakannya pemilu tahun 1999 dengan sistem multipartai. Dalam periode ini terpilih presiden dan wakil presiden yakni Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Ketiga, period periodee konsol konsolida idasi si sistem sistem demokr demokrati atiss ditand ditandai ai dengan dengan adanya adanya pembena pembenahan han strukt struktur ur ketatanegaraan Indonesia, Indonesia, seperti amandemen UUD 1945 oleh MPR melalui Panitia Panitia Ad-Hoc I MPR-RI. Dala Dalam m am aman ande deme menn UUD UUD 1945 1945 ters terseb ebut ut,, anta antara ra lain lain dite ditega gask skan an bahw bahwaa sist sistem em pemerintahan presidensial akan tetap dipertahankan bahkan diperkuat melalui mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut dan yang telah diamandemen adalah sebagai berikut. a. Pasal Pasal 5 ayat ayat 1 menegas menegaskan kan : “preside “presidenn berhak berhak mengajuk mengajukan an Rancang Rancangan an Undang Undang Undang Undang kepada DPR.” b. Pasal 7 menegaska menegaskann : “Presiden “Presiden dan Wakil Wakil presiden presiden memegang memegang jabatan jabatan selama selama lima lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” c. Pasa Pasall 17 ayat ayat 2 menya menyata taka kann : “Men “Mente teri ri-m -men ente teri ri dian diangk gkat at dan dan dibe diberh rhen enti tika kann oleh oleh Presiden.” d. Pasal 20 ayat ayat 1 menyataka menyatakann : “DPR memegang memegang kekuasaa kekuasaann membentuk membentuk Undang-Un Undang-Undang.” dang.” Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut memberikan indikasi pelaksanaa pelaksanaann sistem sistem presidensia presidensial, l, tetapi dalam praktik praktik penyelenggar penyelenggaraan aan ketatanega ketatanegaraan raan Indonesia, ini masih belum dilaksanakan secara murni. Hal ini tertuang dalam Tap MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam pasal 8 menyatakan sebagai berikut. a. Fraksi Fraksi dapa dapatt mengaju mengajukan kan seora seorang ng calon calon presid presiden en b. Cal Calon on presiden presiden dapat dapat diajuk diajukan an oleh sekurang sekurang-kur -kurang angnya nya 70 orang orang anggota anggota majelis majelis yang terdiri atas satu fraksi atau lebih
13
c. Setiap Setiap anggota anggota majelis majelis hanya hanya boleh menggun menggunaka akann salah salah satu cara pengaju pengajuan an calon presiden sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini. Memperhatikan ketentuan ini, tampak jelas bahwa pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung, melainkan masih merupakan wewenang dari MPR melalui pengusulan oleh anggota MPR maupun fraksi. Ini berarti dalam hal rekruitmen kepala pemerintahan masih tetap menggunakan pola sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini semakin menunjukkan eksitensinya ketika Presiden Gus Dur memperoleh memorandum I,II,dan III oleh DPR karena dianggap terlibat dalam kasus penyelewengan dan Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei. Kasus ini disebut sebagai kasus “Bullogate” dan “Brunaigate”. Akhi Akhirr dari dari konf konfli likk ekse ekseku kuti tiff dan dan legi legisl slat atif if ini ini menga mengaki kiba batk tkan an Presi Presiden den Gus Gus Dur Dur dilengserkan oleh MPR melalui keputusan pada Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Presiden Gus Dur selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri. Kemudian dalam sidang tahunan MPR tahun 2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden dan didampingi oleh Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Berdasarka Berdasarkann sidang sidang tahunan tahunan MPR tahun 2002, di dalam amandemen amandemen keempat keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden, dipilih langsung oleh rakyat. Di dalam pasal 6A UUD 1945, antara lain sbb : 1.
Presiden da dan wa wakil pr presiden di dipilih da dalam sa satu pa pasangan
secara langsung oleh rakyat 2.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum 3.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat
suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suar suaraa di seti setiap ap provi provins nsii yang yang terseb tersebar ar di lebi lebih h dari dari sete seteng ngah ah juml jumlah ah provi provins nsii di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 4.
Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua kedua dalam dalam pemilih pemilihan an umum umum dipili dipilih h oleh oleh rakyat rakyat secara secara langsun langsungg dan pasang pasangan an yang yang mempero memperoleh leh suara suara rakyat rakyat terban terbanyak yak dilant dilantik ik sebaga sebagaii pasang pasangan an Presid Presiden en dan Wakil Wakil Presiden. 5.
Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
lebih lanjut diatur oleh Undang-undang Berdasarkan ketentuan tersebut, presiden dan wakil presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat. Berkaitan
14
dengan dengan hal ini, pasal 3 ayat 3 amandemen UUD 1945 menegaskan menegaskan bahwa bahwa “MPR hanya hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”. Menuru Menurutt pasal pasal 7A UUD 1945, 1945, pemberh pemberhent entian ian Presid Presiden en dan/at dan/atau au Wakil Wakil Preside Presidenn dapat dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR ini atas usul DPR, baik apabila terbukti melaku melakukan kan pelangg pelanggara arann hukum hukum yang yang berupa berupa pengkh pengkhian ianata atann terhad terhadap ap negara negara,, korups korupsi, i, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk mengusulkan mengusulkan pemberhentia pemberhentiann Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden tersebut, tersebut, DPR terlebih terlebih dahulu mengajukan permintaan permintaan kepada Mahkamah konstitusi konstitusi untuk memeriksa, mengadili, mengadili, dan memutuskan memutuskan pendapat pendapat DPR tentang tentang adanya adanya indikasi indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 7B UUD 1945 menyatakan sebagai berikut. 1. Usul pemberhentian pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan diajukan oleh DPR kepada
MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups korupsi, i, penyua penyuapan pan,, tindak tindak pidana pidana berat berat lainny lainnya, a, atau atau perbua perbuatan tan tercel tercelaa dan/at dan/atau au pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Pendapa Pendapatt DPR bahwa bahwa Presid Presiden en dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presid Presiden en telah melakuka melakukann pelang pelanggar garan an hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. 3. Pengaju Pengajuan an Permintaa Permintaann DPR kepada kepada Mahkam Mahkamah ah Konstitu Konstitusi si hanya dapat dilakuka dilakukann dengan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. 4.
Mahkam Mahkamah ah konsti konstitus tusii wajib wajib memerik memeriksa, sa, mengad mengadili ili,, dan memutusk memutuskan an seadil seadil-ad -adiln ilnya ya terhadap pendapat DPR tersebut paling lambat 90 hari setelah pe rmintaan
Apabila mahkamah mahkamah konstitusi konstitusi memutuskan bahwa Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden 5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Waki Wakill Presi Presiden den,, DPR menyel menyelen engg ggar arak akan an sida sidang ng pari paripu purn rnaa untu untukk mener menerus uska kann usul usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR 6. MPR wajib wajib menyelenggara menyelenggarakan kan sidang sidang untuk memutuska memutuskann usul DPR tersebut tersebut paling paling lambat lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut
15
7. Keputusan Keputusan MPR atas atas usul pemberhent pemberhentian ian Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden harus harus diambil diambil dalam rapat paripurna. MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota yang yang disetuj disetujui ui oleh oleh sekuran sekurang-k g-kura urangn ngnya ya ¾ dari dari jumlah jumlah anggot anggotaa yang yang hadir, hadir, setela setelah h Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, setelah UUD 1945 diamandemen, terdapat perubahan sistem pemerintahan negara RI yang cukup fundamental. Perubahan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut : a. Sistem Sistem pemerintaha pemerintahann negara negara mempergun mempergunakan akan sistem sistem presidensial presidensial murni b. Presiden Presiden dan/atau dan/atau Wakil Wakil Presiden Presiden serta serta parlemen parlemen yang yang terdiri terdiri atas dua dua kamar dipili dipilih h langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum c. Di bidang bidang politik, politik, kedudukan kedudukan Presiden Presiden dan/at dan/atau au Wakil Wakil Presiden Presiden serta parlemen parlemen samasama kuat. d. Dike Dikena nall adan adanya ya lemb lembag agaa pera peradi dila lann kons konsti titu tusi si,, yakn yaknii Ma Mahk hkama amah h Kons Konsti titu tusi si yang yang mempunyai wewenang untuk melakukan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden jikalau ditengarai telah melakukan pelanggaran cukup berat. e. Pertan Pertanggu ggungj ngjawa awaban ban yang dibebanka dibebankann kepada kepada Presid Presiden en dan/at dan/atau au Wakil Wakil Preside Presidenn kepada parlemen harus harus diawali diawali dengan adanya pertanggungj pertanggungjawaba awabann hukum (yuridis). (yuridis). Adapun jika pertanggun pertanggungjawa gjawaban ban politis politis merupakan merupakan konsekuensi konsekuensi logis, jika Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pertanggungjawaban hukum tersebut.
16
17
