Sistem Pemerintahan Jepang Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki tekhnologi yang jauh lebih maju dibandng dengan negara-negara di sekitarnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan. Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan m enjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari : * Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen * Badan Eksekutif terdiri dari anggota kabinet * Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukum Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri. Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undangundang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung jawab kepada Diet. Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. lain nya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh cabinet
Parlemen Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalamkonstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di [29]
tangan rakyat Jepang.
Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.
Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak [10]
untuk memilih.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.
[30]
Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen.
[31]
Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon
perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet.
[33]
[32]
, dan memberi
Perdana Menteri memerlukan dukungan dan
kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.
Keluarga kekaisaran Kaisar Akihito adalah Kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Akihito naik takhta sebagai kaisar ke-125 setelah ayahandanya, Kaisar Hirohitomangkat pada 7 Januari 1989. Upacara kenaikan tahta Kaisar [34] Akihito dilangsungkan pada 12 November 1990. Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko (Putri Toshi). Adik dari Putra Mahkota Naruhito bernama Pangeran Akishino, menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan (Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki bernama Pangeran Hisahito
Dari yahoo answer.. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional berdasarkan sistem Britania, dengan parlemen dua kamar yang disebut Kokkai. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah Jepang (Shuugi-in, 480 kursi); dan Majelis Tinggi Jepang (Sangi-in, 247 kursi). Warganegara Jepang yang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih. Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para Menteri. Perdana Menteri merupakan salah seorang anggota parlemen yang dilantik oleh rekan-rekan sejawatnya. Perdana Menteri berkuasa melantik menteri-menteri yang lain. Partai Demokrat Liberal (LDP) memerintah sejak 1955 (kecuali 1993) dan didirikan sebagai gabungan dua partai konservatif: partai Liberal dan partai Demokrasi. LDP kini memerintah bersama dengan partai agama Buddha, Partai Komeito Baru. Partai-partai oposisi termasuk Partai Demokrasi, Partai Demokrasi Sosial dan Partai Komunis. Jepang memiliki sebuah keluarga kekaisaran yang diketuai oleh seorang kaisar, yang juga merupakan kepala negara Jepang. Namun, ia hanya memainkan peranan dalam upacara-upacara istiadat dan tidak memiliki kekuasaan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Kaisar Jepang merupakan lambang perpaduan negara dan rakyat Jepang. kaisar pada masa ini adalah Akihito, kaisar yang ke-125. Ia naik takhta setelah ayahandanya Hirohito, mangkat pada 7 Januari 1989. Ia ditabalkan pada 12 November 1990. Anandanya, Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan rakyat biasa, Masako Owada, dan dikaruniai seorang anak perempuan, Puteri Aiko.
