Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry), dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semen-mena dengan kelebihan yang ia miliki, selain itu persaingan-persaingan barang-barang impor.
Tujuan kebijakan proteksi adalah: ·
Memaksimalkan produksi dalam negri.
·
Memperluas lapangan kerja.
·
Memelihara tradisional.
·
Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi
andalan. ·
Menjaga stabilitas nasional, dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.
Kebijakan proteksi meliputi hal-hal sebagai berikut: 1)
Tarif.
Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean ( cutom area ). Sementara itu, barang-barang barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negri sehingga meningkatkan pendapatan negara dan juga membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Macam-macam penentuan tarif, yaitu: ·
Bea Ekspor (export duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut
menuju negara lain (di luar costum area). ·
Bea Transito (transit duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang
melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut neg ara lain. ·
Bea Impor (import duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk
dalam suatu negara (tom area). 2)
Kuota.
Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Ada tiga macam kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota impor adalah pembatasan
dalam jumlah barang yang diimpor, kuota produksi adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diproduksi, dan kuota ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor. Tujuan diberlakukannya kuota impor di antaranya: ·
Mencegah barang-barang yang penting berada di luar negri.
·
Menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup.
·
Mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga di
dalam negeri. 3)
Dumping.
Dumping adalah kebijakan pemerintah umtuk menjual barang di luar negeri dengan harga y ang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi), atau sering disebut counterveiling duties. Hal ini dilakukan untuk menetralisir dampak subsidi ekspor yang diberikan oleh negara lain. Predatory dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati maka harga di luar negeri akan dinaikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan predatory dumping.
Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu: ·
Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada luar negeri, sehingga kurva permintaan di
dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva permintaan di luar negeri. ·
Terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli
barang dari luar negeri. 4)
Subsidi.
Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus ke arah perang subsidi. 5)
Larangan Impor.
Larangan impor adalah kebijakan pemerintah dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negri.
Faktor-faktor yang mendorong proteksi Dalam perdagangan luar negeri konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari Negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang penting artinya dalam pembangunan Negara dan kemakmuran perekonomian negara. Ada beberapa tujuan penting dari proteksi: a.
Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran.
b.
Mendorong perkembangan industri baru
c.
Mendiversifikasikan perekonomian
d.
Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu
e.
Memperbaiki neraca pembayaran
f.
Menghindari neraca pembayaran
g.
Menghindari dumping
h.
Menambah pendapatan pemerintah
4.
Tujuan kebijakan proteksi adalah:
Memaksimalkan produksi dalam negri. Memperluas lapangan kerja. Memelihara tradisional. Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan. Menjaga stabilitas nasional, dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.
5.
Konsep dan Praktik Proteksi
Proteksi meliputi tarif dan nontarif melalui tarif bea masuk, digolongkan atas dua jenis, yakni tarif nominal dan tarif efektif. Tarif nominal dinyatakan beberapa% dari nilai impor (fob), sedangkan tarif efektif dihitung dengan mengetahui lebih dulu nilai tambah suatu komoditi, yang dapat diciptakan di dalam negeri dan nilai tambah komoditi itu di pasar internasional. Kemudian, dihitung persentase
perbedaannya. Proteksi nontarif dapat berupa pelarangan impor, membatasi impor, rintanganrintangan administrasi, dan lisensi impor.
Kebijakan tarif dan nontarif ini berkaitan dengan variabel-variabel ekonomi lainnya, seperti pendapatan pemerintah, harga barang-barang di dalam negeri, termasuk dalam hal bahan baku, k urs mata uang di dalam negeri dan luar negeri, t eknologi produksi, kesempatan kerja, dan berkaitan pula dengan produksi sektor pertanian dan efisiensi industri. Tingkat tarif yang relatif tinggi untuk barang-barang konsumsi akan mengurangi daya saing, sedangkan bagi bahan baku, akan menimbulkan harga yang relatif tinggi, dan sukar mendapat daya saing. Dalam batas waktu tertentu proteksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jika terus-menerus akan merugikan ekonomi di dalam nege ri karena setiap komoditi akan mengalami masa jenuh. Produksi di dalam negeri relatif lebih banyak ter sedia, sedangkan harganya relatif mahal maka kemampuan daya beli tidak naik sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat menimbulkan keadaan under-capacity yang lebih tinggi, dan makin mendorong ekonomi biaya tinggi.
Dalam berbagai kasus di negara-negara Amerika Latin dan negar a berkembang lainnya, proteksi juga menimbulkan konsentrasi pasar dan monopoli, dan malahan di Pakistan menimbulkan pula tekanan terhadap sektor pertanian, dan di Amerika Ser ikat tahun 1978-1982, telah menurunkan kesempatan kerja 40% pada industri mobil diperlukan proteksi dari saingan luar negeri. Proteksi yang tinggi dapat menimbulkan mata uang dalam negeri menjadi over-valued.
6.
Mengukur besarnya proteksi
Tarif atas barang impor meningkatkan harga barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Dampak ini kerap merupakan tujuan utama dari tarif untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap persaingan impor yang harganya lebih murah. Dalam menganalisis kebijakan perdagangan yang dijumpai dalam kenyataan, agaknya penting untuk mengetahui besarnya perlindungan (proteksi) dari tarif atau kebijakan perdagangan lain yang benar-benar diberikan kepada suatu industri. Besarnya perlindungan ini biasanya dinyatakan dalam persentase dari harga yang berlaku jika perdagangan berlangsung dengan bebas. Pembatasan impor gula, misalnya, dapat meningkatkan harga yang diperoleh produsen gula Amerika sebesar 45 persen.
Pengukuran demikian sepintas lalu tampaknya merupakan pengukuran g amblang dalam kasus tarif: jika jenis tarifnya berbentuk pajak ad valorem yang besarnya proporsional terhadap nilai impor, tingkat tarif itu sendiri niscaya mengukur besarnya proteksi; jika jenis tarifnya adalah spesifik, dengan membagi tarif dengan harga netto setelah tarif me nghasilkan angka yang sama dengan tarif ad valorem.
