Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Orde Baru Dan Dampaknya

KELOMPOK IV   XII RSBI 2 Dyah Ar Ari N. Indah Ind ah Pu Putr trii W. Siwi Aji P. Yunisa R. Resti

(09) (14) (14) (23) (28)

KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH ORDE BARU DAN DAMPAKNYA

Sekilas tentang Orde Baru 



Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH ORBA

KEBIJAKAN

LUAR NEGERI

BIDANG POLITIK

BIDANG EKONOMI

POLITIK LUAR NEGERI Dasar Hukum: 

T ap

MPRS No. XII/MPRS/1966



T ap

MPRS No. XXXIII/MPRS/1966



T ap

MPRS No. XII/MPRS/1968



T ap

MPRS No. IV/MPRS/1973

Macam Kebijakan Politik 1.

Konfrontasi Malaysia

2.

Kembali

menjadi Anggota PBB

3. Pembentukan ASEAN 4.

Konsep SEANWFZ

5. Doktrin Kuantan 6.

EAEG dan AFTA

7. Normalisasi RI-RRC 8. Rintisan menjadi Ketua GNB 9.

Kerjasama Ekonomi

Asia-Pasifik

10. Pasukan Indonesia ke Bosnia



Konfrontasi Malaysia

Jenderal Soeharto menormalisasi hubungan dan menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, melalui penandatanganan Jakarta Accord oleh kedua belah pihak pada tanggal 11 Agustus 1966. Pihak RI diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak

Kembali

menjadi anggota PBB.

Keluarnya

Indonesia dari PBB merugikan bangsa Indonesia dari pergaulan dunia. Jenderal Soeharto melakukan usaha untuk kembali mendaftarkan Indonesia sebagai anggota PBB ke60.

Pada pembentukan ASEAN, Indonesia ikut kerja sama dalam pembentukan kerja sama regional yang terwujud dalam Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967.

Konsep

SEANWFZ

Konsep

ini, bertujuan untuk menciptakan kawasan damai bebas dan netral. Pemerintah RI mengajukan konsep ini tahun 1987 untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir.

Doktrin kuantan Yaitu penawaran bantuan kepada Vietnam agar dapat melepaskan diri dari Uni Soviet meskipun ditekan oleh RRC

EAEG

dan AFTA

Malaysia menerima usulan Indonesia untuk menggunakan istilah EAEC sebagai pengganti EAEG karena organisasi ini lebih bersifat forum dan bukan blok ekonomi. Normalisasi RI-RRC Melalui Menlu Mochtar Kusumaatmaja, Indonesia mengumumkan keinginannya untuk membuka hubungan perdagangan dengan RRC

Rintisan menjadi ketua GNB Melalui upaya dan dukungan agar terpilih menjadi ketua GNB akhirnya Indonesia dapat menyelenggarakan KTT GNB ke-X di Jakarta. Kerja sama ekonomi Asia Pasifik setelah berakhir perang dingin tak mengubah pandangan Indonesia tentang AP EC untuk ikut dalam perdagangan bebas. Pengiriman pasukan Indonesia Presiden Soeharto ingin membangun profil internasional dan menanggapi sentimen masyarakat Islam dalam negeri terhadap penderitaan muslim Bosnia. RI kemudian mengirim pasukan perdamaiann ke Bosnia.

EKONOMI Kebijakan

mengatasi inflasi, Bank Indonesia melakukan intervensi ekonomi salah satunya Melarang bank

pemerintah menerima deposito berjangka yang dananya berasal dari luar negeri Masa deregulasi 1988: Penghapusan monopoli impor plastik dan baja

Question