Kebijakan pemerintah di bidang sosial
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Memang Memang untuk untuk saat ini banyak banyak kebijak kebijakanan-keb kebijak ijakan an dari dari pemerin pemerintah tah yang yang sesuai sesuai dengan nilai-nilai pancasila bahkan ada pula sebagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila khususnya dalam bidang sosial. Sekarang ini kita kita serin sering g melih melihat at peny penyele eleng nggar garaa aan n peme pemerin rinta tah h saat saat ini terk terkesa esan n lebi lebih h bany banyak ak yang yang menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Sebab pancasila yang disepakati sebagai pondasi bangsa justru hanya tinggal ucapan dan janji semata. Kalau kita melihat kebijakan negara di tangan tangan pemeri pemerinta ntah h sekaran sekarang g ini kecend kecenderu erunga ngan n bukan bukan lagi lagi jadi negara negara yang yang diingi diinginka nkan n pendiri bangsa.
1
BAB II PEBAHA!AN ".1 Kebijakan Pemerintah #ang !es$ai dengan Nilai%Nilai Pan&asila Pemberian Bant$an $nt$k 'arga miskin Kemiskinan mer$pakan masalah sosial #ang bersi(at global) artin#a kemiskinan adal adalah ah masa masala lah h #ang #ang diha dihada dapi pi dan dan menj menjad adii perh perhat atia ian n ban# ban#ak ak oran orang g di d$ d$ni nia. a. Kemiskina Kemiskinan n berh berh$b$n $b$ngan gan dengan dengan kek$ kek$rang rangan an materi) materi) ren rendahn dahn#a #a penghasil penghasilan) an) dan adan#a keb$t$han sosial. !ehingga pemerintah memberikan bant$an BL* ber$pa $ang t$nai dan sembako kepada mas#arakat miskin. Di Indonesia terdapat ke&ender$ngan bah' bah'a a
seak seakan an%a %aka kan n
kemi kemisskina kinan n
han# han#a a
dibe dibera rant ntas as
oleh oleh
prog progra ram% m%pr prog ogra ram m
pemberda#aan mas#arakat. Pemberda#aan seolah men&ak$p pemberian modal $saha $nt$k memb$ka 'ar$ng ke&il di s$d$t kamp$ng) pemberian sapi ata$ kambing $nt$k pete petern rnak akan an dan dan pela pelati tiha han n kete ketera rampi mpila lan n perb perben engk gkel elan an ata$ ata$ kera keraji jina nan n tang tangan an..
As$msin#a sederhana) jika orang miskin diberi modal dan dilatih) maka mereka akan memiliki pekerjaan dan pendapatan) sehingga kehid$pan mereka bisa menjadi lebih baik. *abel +$mlah dan Prosentase Pend$d$k iskin ,- ,Di ba'ah garis kemiskinan
*ah$n
+$mlah Pend$d$k iskin ,j$ta orang
Persentase Pend$d$k iskin ,-
Kota
Desa
Kota/ Desa
Kota
Desa
Kota/ Desa
100
12)34
51)04
60)74
"1)0"
"7)2"
"6)"5
1000
17)36
5")55
62)02
10)61
"3)45
"5)65
"444
1")54
"3)64
5)24
16)3
"")5
10)16
"441
)34
"0)54
52)04
0)23
"6)6
1)61
"44"
15)54
"7)14
5)64
16)63
"1)1
1)"
"445
1")"4
"7)14
52)54
15)72
"4)"5
12)6"
"446
11)64
"6)4
53)"4
1")15
"4)11
13)33
"447
1")64
"")24
57)14
11)3
10)0
17)02
"443
16)60
"6)1
50)54
15)62
"1)1
12)27
"442
15)73
"5)31
52)12
1")7"
"4)52
13)7
"44
1")22
"")10
56)03
11)37
1)05
17)6"
"440
11)01
"4)3"
5")75
14)2"
12)57
16)17
"414
11)14
10)05
51)45
0)2
13)73
15)55
1")2
"7)"0
5)13
15)7"
"1)10
12)27
8ata%rata
As$ransi Kesejahteraan !osial Penelitian evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial ini bertujuan memahami proses dan hasil pelaksanaan program. nstrument utama dalam menganalisis data lapangan menggunakan konsep asuransi sosial! yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersi"at #ajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan$atau anggota keluarganya.
Pemberian Dana Pensi$n Kementerian Keuangan memastikan %!& juta P'S akan mendapatkan gaji ke-() bulan ini. Kepastian tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah 'o )) *ahun +,(( tanggal
), Juni +,(( tentang pemberian gaji atau pensiun tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran +,(( kepada pega#ai negeri! pejabat negara! dan penerima pensiun tunjangan. 5 irjen Perbendaharaan 'egara Kemenkeu Agus Suprijanto dalam keterangan tertulis yang mengatakan bah#a pengajuan surat perintah membayar oleh masing-masing satuan kerja akan segera dilakukan. ntuk P'S pusat! gaji ke-() akan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing! sementara untuk P'S daerah akan dibayarkan melalui AP/ masing-masing daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut! telah terbit peraturan irektur Jenderal Perbendaharaan mengenai petunjuk teknis pemberian gaji () tersebut yaitu Peraturan irektur Jenderal Perbendaharaan 'o )0$P/$+,((. Sementara! gaji ke-() untuk penerima pensiun atau tunjangan akan dibayarkan melalui P* *aspen 1Persero2 atau P* Asabri 1Persero2 pada bulan ini. 3Pencairan ini mempertimbangkan adanya kebutuhan pembiayaan pendidikan anak-anak P'S! *'! dan Polri.
endirikan P$st$9P$skesmas Pembant$ di !etiap Daerah ntuk mensejahterakan rahyat! tidak hanya dengan serangkaian materi tetapi kesehatan itu lebih penting! karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pendirian puskesmas-puskesmas di setiap daerah! dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa hidup sehat! tanpa mengidap penyakit yang parah dengan biaya yang murah bahkan pengobatan gratis.
Pemberda#aan Peremp$an engan meningkatkan peranaan perempuan dalam bekerja! berkarier di bidang apa saja dan meningkatkan kesetaraannya! meningkatkan jumlah dan proporsi perempuan dalam menamatkan pendidikannya! menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan! maka suatu kebijakan seperti itu dapat mengubah nasib kaum perempuan di masa sekarang.
6
"." Kebijakan Pemerintah #ang tidak !es$ai dengan Nilai%Nilai Pan&asila Kendati Pancasila masih diakui sebagai dasar negara! tetapi praktek penyelenggaraan negara jauh melenceng dari Pancasila. /ahkan banyak kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. 4al tersebut terulas dalam diskusi kecil di redaksi /erdikari 5nline! diskusi tersebut mencatat beberapa contoh penyelenggaraan negara!
khususnya di ba#ah pemerintahan S/6! yang sudah jauh meninggalkan Pancasila! antar a lain : Pemerintahan S/6 tidak punya itikad untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan 4ak A7asi Manusia 14AM2 di masa lalu! seperti peristi#a (89$(899! kasus *anjung Priok! kasus *alang Sari! 5M di Aceh dan Papua! pelanggaran 4AM di *imor-*imur 1sekarang *imor ;este2! penculikan aktivis pro-demokrasi (889-(880! *ragedi *risakti! *ragedi Semanggi 1 dan 2! dan lain-lain. i ba#ah pemerintahan S/6 sendiri! banyak sekali terjadi kasus pelanggaran 4AM berat
yang dipicu oleh keberpihakan negara terhadap pemilik modal dalam berbagai kasus kon"lik SA. ntuk kon"lik agraria saja! sejak S/6 berkuasa hingga sekarang! ada %% orang petani yang gugur! 8%( orang ditahan! dan )89 luka-luka. Selama S/6 memerintah dua periode! masih banyak terjadi praktek pelanggaran terhadap hak
berserikat! berkumpul! dan menyatakan pendapat. i sini! pelanggaran itu terjadi dalam beberapa hal.
Satu!
S/6 masih mengedepankan penggunaan cara-cara represi" dalam
menangani aksi-aksi protes rakyat. Dua! masih diterapkannya praktek kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
7 Kebijakan privatisasi di era S/6! yang mengkomoditaskan layanan dan barang-barang publik
1pendidikan! kesehatan! air bersih! tempat tinggal! listrik! transportasi umum! dll2! menyebabkan mayoritas rakyat tidak bisa mengakses layanan atau kebutuhan dasarnya. engan demikian! pemerintahan S/6 menjauhkan negara dari tugas pokoknya menciptakan kesejahteraan sosial.
".5 Undang%Undang #ang engat$r tentang Kebijakan Pemerintah ndang ndang 'omor () *ahun +,(( tentang Penanganan
ender /ah#a perempuan lanjut usia mempunyai hak sama dalam kehidupan bermasyarakat! berbangsa
dan bernegara dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
3 BAB III PENU*UP
5.1 Kesimp$lan ari adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ada! sebagian sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila! namun sebagian besar masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai pancasila! begitu pula banyak rakyat yang dengan tidak sadarnya menerima dan mengikuti berbagai kebijakan-kebijakan tersebut! sehingga masih banyak rakyat yang menderita karena perhatian pemerintah yang belum sepenuhnya mensejahterakan rakyat. Masyarakat hanyalah rakyat kecil yang tidak sepenuhnya mengerti tentang pemerintahan! sehingga mereka hanya ikut-ikutan mana yang bagi mereka lebih menguntungkan! dan akhirnya itu hanya akan menjerumuskan masyarakat ke masalah sosial yang lebih rumit.
5." !aran Kebijakan-kebijakan
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah!
harusnya
lebih
mendasarkannya kepada nilai-nilai pancasila! karena pancasila adalah dasar atau ideologi bangsa ndonesia yang harus sepenuhnya diterapkan! agar tidak banyak masyarakat yang menderita karena kurang perhatian dari pemerintah.
2
Da(tar P$staka http:$$en.#ikipedia.org$#iki$Special:Search? search@undangundangtentangkebijakanpemerintah Bsourceid@Mo7illa-search http:$$msatuankumachudum.blogspot.com$+,(($,%$kebijakan-pemerintah-sesuai-dan-tidaksesuai-nilai-pancasila .html ###.slideshare.net$ri7kieriyanto$kebijakan-pemerintah
Kebijakan Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan 1. Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan flm G 30 S/PKI diputar T!I setiap tahun pada tanggal 30 September. Pemerintah menginginkan sebagai pengingat terhdap baha"a laten PKI dan memuja kepahla#anan $enderal Soeharto dan flm lain adalah $anur Kuning. %. Pemerintah mendukung Kirap !emaja Indonesia "aitu & Parade Keliling Pemuda Indonesia "ang diselenggarakan dua tahun sekali oleh 'a"asan Tiara Indonesia pimpinan Siti (ardijanti !ukmana )*bak Tutut+ sejak tahun 1,-,. *ereka menjelajahi desadesa di Indonesia dengan kegiatan seperti men"alurkan air bersih memperbaiki rumah desa membersihkan rumah ibada menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni. 3. Pemerintah menempatkan epartemen Penerangan dalam posisi "ang sangat penting. epartemen Penerangan mengharuskan setiap media masa memiliki SIPP dan mengendalikann"a se2ara ketat melalui ndang ndang Pokok Pers o1% Tahun 1,-% dan media "ang melanggar akan dibatalkan SIPPn"a. 4. ntuk mengendalikan mahasis#a gerakan mahasis#a maka diberlakukan ormalisasi Kehidupan Kampus )KK+ dan 5adan Koordinasi Kemahasis#aan )5KK+ pada tahun 1,6-. http&//sejarahindonesiasaja.blogspot.2o.id/%017/04/kebijakanpemerintahorde baru.html
Kebijakan Sosial kesehatan dan pendidikan
Kesehatan •
•
•
•
Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam pen"ediaan 5P$S bagi mas"arakat. amun pen"elarasan dan pembenahan 5P$S kesehatan perlu dilakukan melalui kejelasan dalam proses pembuatan kartu dan mekanisme berobat. (al ini penting agar setiap bagian mas"arakat mendapatkan pela"anan "ang adil maksimal dan terbaik. Proses pemba"aran 5P$S dari pemerintah kepada rumah sakit "ang bekerjasama dengan pemerintah perlu dilakukan tepat #aktu agar tidak menimbulkan hutang terhadap pihak s#asta dan rumah sakit dapat menjalankan operasionaln"a dengan lan2er. Peningkatan jumlah dokter "ang ditempatkan di daerah terluar tertinggal dan terdalam perlu dilakukan agar mas"arakat "ang ada di daerah juga mendapatkan pela"anan "ang sama dengan perkotaan. *eskipun sulit pemerintah dapat men2oba untuk memberikan beasis#a bagi para sis#a dan mahasis#a Indonesia "ang memiliki keterkaitan terhadap dunia kesehatan khususn"a di #ila"ah pinggaran. Peningkatan in8rastruktur kesehatan seperti& rumah sakit dan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan peningkatan alokasi 9P5 terhadap isu tersebut.
Pendidikan dan !e:olusi *ental •
•
•
•
•
Terkait dengan kebijakan pendidikan kami men"arankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru agar proses trans8er ilmu dapat berjalan dengan baik tanpa beban ekonomi "ang berlebih kepada guru. Pen"eragaman sistem ujian dari Sabang sampai *erauke perlu dilakukan dengan hatihati agar kesenjangan tiap daerah dapat diatasi sehingga tiap daerah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengna lebih baik. (al ini dapat dilakukan dengan pengiriman tenaga ahli dari pusat ke daerah demi men2iptakan standar "ang sama bagi setiap mas"arakat Indonesia terhadap pendidikan. (al ini dapat diimbangi dengan pembangunan in8rastruktur pendidikan "ang lebih baik ke daerah pinggiran. Kami per2a"a bah#a pendidikan merupakan ja#aban atas setiap permasalahan manusia. Pemberian akses pendidikan kepada setiap mas"arakat se2ara adil dan merata perlu untuk dilakukan pemerintah. Kami per2a"a bah#a pendidikan dan re:olusi mental terkait satu sama lain. Pendidikan terhadap mas"arakat lokal tidak seharusn"a dikaitkan terusmenerus dengan pendidikan moral namun dari 2ara pemerintah memberikan teladan moral "ang baik kepada mas"arakat. Ketika pemerintah bersih dan memiliki itikad "ang baik untuk mendidik mas"arakat mas"arakat juga akan terdorong untuk berubah sehingga #a2ara !e:olusi *ental dapat ter#ujud se2ara n"ata. Kehadiran pemerintah untuk mengubah pola pikir mas"arakat untuk men2iptakan mas"arakat "ang lebih baik sangat perlu dilakukan. Kehadiran pemerintah dapat dilakukan dengan strategi perubahan kebuda"aan "ang se2ara khusus dimonitori Presiden dengan mengubah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan mas"arakat dan menjalankan
tugasn"a. Interaksi dua arah antara pemerintah dan mas"arakat dapat dilakukan dengan keterbukaan dari pihak pemerintah kepada mas"arakat seperti dengan men2antumkan poinpoin n"ata dari kinerja pemerintah kepada mas"arakat sehingga mas"arakat dapat berkontribusi kepada pemerintah dengan membantu dari berbagai hal.
