kebijakan perusahaan

KEBIJAKAN BISNIS

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

TUGAS KELOMPOK DISUSUN OLEH:

Merissa M. Tanca Nurul Muthmainna N. Sumarliani Henik Wulandari

(45216081) (45216088) (45216082) (45216078)

PROGRAM STUDI D-4 ADMINISTRASI BISNIS JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG MAKASSAR 2017

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI ............................................. .................................................................... ............................................. .......................... .... ii LANDASAN TEORI……………………………………………………. A. Pengertian Kebijakan, Bisnis dan Perusahaan……………….. B. Kebijakan Perusahaan C. Manfaat dan Peran Kebijakan Bagi Perusahaan/Organisasi

D. Pengembangan Kebijakan Perusahaan E. Tujuan Perumusan Kebijakan Perusahaan Perusahaan F. Mendokumentasikan Mendokumentasikan dan Mengkomukasikan Mengkomukasikan Kebijakan Perusahaan G. Contoh Kasus DAFTAR PUSTAKA .......................................... ................................................................. ...................................... ............... 13

ii

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan, Bisnis dan Perusahaan 1. Kebijakan

Menurut kamisa (2013: 502) “kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan

dan

cara

bertindak

(tentang

pemerintahan,

organisasi dan sebagainya). Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapa sasaran, garis haluan. Selain itu, Cristensen, Andrews, dan Bower (dalam Djamhur dan zainul, 2015: 1.10) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pedoman umum untuk melakukan kegiatan ataupun keputusan dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah pedoman yang digunakan untuk melaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama. 2. Perusahaan

Glos (dalam Umar, 2005: 3) menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan suberdaya ekonomi menjadi barang dan/atau jasa yang diperuntukan bagi pemuas kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberi laba kepada para pemiliknya.

B. Kebijakan Perusahaan

Kebijakan atau policy dalam suatu organisasi merupakan pedoman umum untuk melakukan kegiatan ataupun keputusan dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kebijakan biasanya berupa suatu pernyataan yang dapat memberikan pedoman kepada anggota organisasi tentang bagaimana hendaknya mereka bertindak dalam suatu situasi tersentu. Suatu situasi yang spesifik sering kali membuat seseorang sulit untuk mengambil langkah secara

3

pasti jika tidak ada ketentuan dari pihak atasan yang bisa digunakan karena menyangkut aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan. Adanya pedoman semacam itu amatlah diperlukan. Sebagai salah satu aspek dalam administrasi bisnis menurut Cristensen, Andrews, dan Bower (dalam Djamhur dan zainul, 2015: 1.2) kebijakan bisnis merupakan suatu studi tentang fungsi dan tanggung jawab pemimpin umum perusahaan serta problema yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Permasalahan kebijakan dalam bisnis akan menyangkut beberapa kegiatan (aktivitas), misalnya aktivitas pemilihan tujuan, pembentukan karakter organisasi, penentuan apa yang perlu di kerjakan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan dalam situasi persaingan. Selain itu, Prof. Dr. H. Faisal Afiff, Spec.Lic (2015) menjelaskan bahwa “kebijakan bisnis adalah pedoman yang dikembangkan oleh suatu organisasi unntuk mengatur tindakan-tindakan bisnis. Dengan mendefinisikan batas-batas dimana keputusan bisnis harus dibuat”. Kebijakan bisnis juga berkaitan dengan akuisisi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu pula halnya, kebijakan bisnis mendefinisikan ruang lingkup atau bidang dimana suatu keputusan dapat diambil juga oleh para bawahan dalam suatu organisasi. Atau dengan kata lain, suatu pedoman yang memungkinkan manajemen pada tingkatan yang lebih rendah (bawahan) dapat menangani sejumlah isu dan fenomena relevan tanpa harus selalu berkonsultasi dengan manajemen pada tingkatan yang lebih atas dalam setiap kali pengambilan keputusan. Kebijakan bisnis juga berbicara tentang peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari jajaran manajemen tingkat atas dalam menanggapi sejumlah isu dan fenomena signifikan yang mempengaruhi keputusan dan keberhasilan suatu organisasi dalam jangka panjang. Suatu kebijakan bisnis yang efektif perlu memiliki sejumlah fitur yang spesifik dan jelas, sehingga tidak menyulitkan dalam implementasinya, yakni: Hindari penggunaan jargon dan konotasi kata yang hanya akan mengundang kesalahpahaman interpretasi terhadap kebijakan tersebut. Dengan kata lain, suatu

4

kebijakan perlu difahami secara sama dan seragam sehingga dapat dikuti secara efisien dan efektif oleh para pekerja; Kebijakan perlu dibuat sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami oleh semua orang di dalam organisasi; Kebijakan perlu dibuat lengkap dan memiliki cakupan yang luas (inklusif dan komprehensif); Suatu kebijakan harus dapat diterjemahkan secara fleksibel kedalam langkah operasional dan aplikatif. Hal ini tidak berarti bahwa suatu kebijakan bisa gampang diubah, melainkan bahwa suatu kebijakan perlu memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga memberikan kepastian pada para manajer lini untuk menggunakannya dalam skenario berulang pada kegiatan rutin organisasi; dan Suatu kebijakan harus bersifat stabil, sehingga tidak menyebabkan keraguan dan ketidakpastian dalam pikiran para pekerja yang akan mengikutinya sebagai pedoman dan panduan. Pengertian “kebijakan” tidak boleh diartikan secara sinonim dengan “strategi”. Untuk itu, sebelum masuk kedalam pembahasan yang lebih jauh, perlu dibedakan terlebih dahulu antara pengertian “kebijakan” dan “strategi”, yang dapat kita ringkas sebagai berikut, yakni:

No

KEBIJAKAN

STRATEGI

1.

Kebijakan adalah “cetak biru” dari

Sementara strategi berkaitan dengan

kegiatan organisasional yang relatif

keputusan-keputusan

berulang dan rutin

yang belum ditangani atau dihadapi

organisasional

sebelumnya 2.

Formulasi kebijakan adalah tanggung Sementara perumusan strategi pada jawab manajemen tingkat atas

dasarnya dilakukan oleh manajemen tingkat menengah ke atas

3.

Formulasi kebijakan penting sebagai

Sementara

pedoman kegiatan rutin sehari-hari diperuntukkan untuk menjalankan roda organisasi

formulasi untuk

strategi keperluan

keputusan-keputusan strategik;

secara efektif dan efisien

5

4.

5.

Suatu kebijakan berkaitan dengan dua

Sementara

strategi

aspek, baik pikiran maupun tindakan.

lebih berkaitan dengan aspek tindakan

Suatu kebijakan adalah apa yang bisa

Sementara strategi adalah metodologi

dan tidak bisa dilakukan

yang

digunakan

sebagian

untuk

besar

mencapai

tujuan atau target seperti yang telah ditetapkan oleh suatu kebijakan. Dengan demikian, kebijakan bisnis mengacu pada peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab manajemen tingkat atas, terutama dalam mengatasi isu dan fenomena penting yang dapat mempengaruhi keputusan dan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Strategi organisasi adalah strategi yang dikembangkan dan diimplementasikan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu kebijakan bisnis.

C. Manfaat dan Peran Kebijakan Bagi Perusahaan/Organisasi

Secara

fundamental

adalah

penting

bagi

organisasi

untuk

mengembangkan suatu kebijakan. Sebuah organisasi tanpa kebijakan sama dengan organisasi tanpa kendali. Jika tidak ada kebijakan yang terdokumentasikan secara formal, maka personil organisasi di tingkat manapun tidak akan memiliki petunjuk tentang bagaimana membuat suatu keputusan. Bayangkan jika kita membeli suatu barang, ternyata barang tersebut rusak. Tentunya kita ingin mengembalikan barang tersebut ke toko tempat kita membeli barang tersebut. Jika toko tidak memiliki kebijakan pengembalian uang dan barang yang rusak, maka sama saja kita tengah mengalami hari-hari yang buruk. Artinya, tiadanya suatu kebijakan dapat menyebabkan inkonsistensi pengambilan keputusan. Dari sudut pandang kepentingan bisnis, adanya suatu kebijakan benar benar berguna dan diperlukan. Para manajer tidak bisa hadir setiap saat untuk memastikan bahwa staf mereka telah melaksanakan tugas-tugas mereka dengan benar dan bertanggung jawab. Sebaliknya para manajer akan mengembangkan

6

dan mengkomunikasikan kebijakan, dan meminta staf mereka untuk membaca dan mematuhinya. Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat membantu mengurangi jumlah pengawasan langsung oleh manajer, dan pada saat yang sama menigkatkan efisiensi proses kerja. Tentu saja tidak semua orang mengerti mengapa suatu kebijakan dibuat. Sejumlah orang mungkin melihat kebijakan hanyalah sebagai keangkuhan birokrasi. Namun harus diakui, bahwa pada kenyataannya, keberadaan kebijakan dapat memberikan banyak manfaat asalkan mereka ditulis dengan baik dan selalu up to date. Adapun sejumlah manfaat dari kebijakan formal meliputi, yakni: 1. Membantu staf untuk membuat keputusan yang lebih efisien 2. Memberikan instruksi tentang bagaimana sejumlah tugas dilakukan 3. Menciptakan kepercayaan diri dan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan 4. Melindungi staf dari tindakan yang dapat membahayakan pekerjaan mereka 5. Melindungi staf dari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain 6. Membantu staf untuk melakukan tindakan dan mengambil tanggung jawab tanpa selalu memerlukan referensi dari manajemen 7. Meningkatkan akuntabilitas organisasi bisnis. Dengan demikian, penciptaan kebijakan sebetulnya merupakan bukti yang baik dari adanya manajemen proaktif yang berpikiran maju. Disamping itu, peran suatu kebijakan dalam suatu organisasi adalah untuk: 1. Memberikan bimbingan umum tentang visi dan misi organisasi 2. Memberikan bimbingan khusus tentang bagaimana menerapkan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi 3. Menyediakan mekanisme untuk mengendalikan perilaku organisasi.

7

D. Pengembangan Kebijakan Perusahaan

Para pembuat kebijakan dalam organisasi bisa terdiri dari dewan direksi, komite manajemen atau para eksekutif, yang merintis proses pembentukan kebijakan secara hati-hati. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan harus terlibat dalam proses konsultasi. Disamping itu banyak informasi yang bisa diperoleh dengan mendengarkan pendapat orang lain, atau bisa melalui monitoring, survei dan penelitian. Peran pembuat kebijakan akan bertindak sebagai inisiator pengumpul informasi melalui konsultasi, survei dan penelitian, dan sekaligus mempromosikan apa saja tindakan yang disukai. Beberapa keterampilan yang diperlukan untuk memastikan pengembangan kebijakan yang efektif adalah: 1. Mengumpulkan informasi statistik 2. Mengadakan dan memimpin forum debat dan diskusi 3. Menulis dokumen kebijakan dalam bahasa yang tepat tanpa menimbulkan ambiguitas (interpretasi ganda) dan 4. Mencari informasi dari para ahli dari luar organisasi, mungkin termasuk dari aparat pemerintahan, akademisi dan lain sebagainya. Sampai batas tertentu, keberhasilan dalam pengembangan kebijakan akan tergantung pada kemampuan kita untuk melakukan penelitian, misalnya dengan membandingkan berbagai contoh kebijakan, dan membahas isu-isu kebijakan dengan berbagai kalangan. Karenanya, kebijakan yang baik berasal dari hasil

konsultasi

yang

luas

dan

diskusi

yang

mendalam.

Kebijakan tidak harus dilihat hanya sebagai seperangkat aturan belaka bagi sejumlah orang untuk diikuti. Baik pihak pemerintahan, organisasi bisnis dan bahkan individu dapat merumuskan kebijakan untuk kepentingan masa depan mereka. Suatu organisasi rekreatif misalnya, mungkin memiliki kebijakan untuk mendorong kegiatan rekreasi yang bersifat non-kompetitif. Kebijakan seperti itu akan menentukan masa depan organisasi, misalnya dengan melakukan pengaturan tentang keanggotaan suatu klub, jenis peristiwa yang akan diatur dan potensi pertumbuhan masa depan organisasi.

8

Berikut ini adalah proses yang disarankan untuk pengembangan suatu kebijakan. Terselenggaranya suatu konsultasi, survey dan penelitian merupakan langkah kunci dalam proses ini. Artinya, suatu kebijakan yang sehat sebaiknya dibangun diatas hasil konsultasi yang baik dengan semua pihak yang akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu para pembuat kebijakan sebaiknya memperhatikan langkah-langkah dibawah ini dalam mengembangkan suatu kebijakan organisasi, yakni: 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, isu dan fenomena yang diperlukan bagi pengembangan kebijakan. Dalam hal ini, suatu organisasi juga perlu mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan dan mengakui bahwa masalah, isu dan fenomena secara efektif dapat ditangani oleh kreasi atau modifikasi suatu kebijakan; 2. Menunjuk

seseorang

pengembangan

atau

komite

untuk

mengkoordinasikan

kebijakan.

Proses

pengembangan

kebijakan

proses dapat

berlangsung selama beberapa bulan, karenanya diperlukan seseorang atau suatu komite sebagai “mengemudi” proses perumusan kebijakan; dan 3. Menetapkan proses pengembangan kebijakan. Proses ini memerlukan konsultasi, survei dan penelitian beserta menuliskan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, seorang koordinator harus mengembangkan rencana tentang berbagai tugas yang perlu dilakukan, berkenaan dengan apa, siapa dan kapan. Suatu langkah berikutnya juga perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan, yakni: a. Mempelajari dokumen kebijakan yang dibuat oleh organisasi lain tentang topik yang sama; b. Mencermati bahan, debat atau diskusi melalui internet atau media sosial lainnya; c. Melakukan pertemuan dengan staf dan pihak lain yang berpengalaman; d. Membaca risalah rapat komite manajemen jika diijinkan;

9

e. Membaca dokumen lain seperti laporan tahunan atau laporan peristiwa lainnya; f. Membaca majalah dan jurnal industri; dan g. Mencari nasihat dari para pakar dan praktisi hukum. Disamping itu, perlu disiapkan “makalah diskusi” untuk menjelaskan dan membahas sifat dari suatu masalah, isu dan fenomena, dan sekaligus meringkas informasi yang dihasilkan dari survei dan penelitian serta menyarankan sejumlah pilihan kebijakan. Makalah diskusi akan menjadi alat penting dalam proses konsultasi. Dengan beredarnya kertas atau makalah diskusi untuk semua pemangku kepentingan merupakan langkah awal yang baik dalam proses konsultasi. Koordinator juga perlu menelepon para stakeholders dan mengirim pemberitahuan untuk mengingatkan mereka agar membaca makalah diskusi. Langkah ini penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin masukan dari para stakeholders atau para pemangku kepentingan. Pembahasan dapat dilakukan melalui suatu workshop, pertemuan terbuka, memanfaatkan situs web atau pertemuan individual tatap muka. Untuk menghasilkan konsultasi menyeluruh tentunya dibutuhkan waktu sampai beberapa bulan. Jika kita merasa bahwa waktu untuk proses konsultasi telah cukup, dan konsultasi

dianggap

sudah

selesai,

maka

langkah

berikutnya

adalah

mempersiapkan rancangan kebijakan. Draft kebijakan yang sudah selesai harus diedarkan kepada para pemangku kepentingan kunci, dan bisa diterbitkan dalam suatu buletin dan situs web organisasi, guna dibahas dalam suatu forum atau pertemuan lebih lanjut. Dalam kesempatan ini, pendapat para pemangku kepentingan sangat berharga sebagai kata kunci, sekaligus memperjelas makna dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan sebelum dianggap final. Ketika koordinasi dari proses pengembangan kebijakan cukup memuaskan, dimana semua masalah dan kekhawatiran tentang kebijakan telah ditayangkan dan ditangani, maka tibalah gilirannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. Suatu dokumen kebijakan akhir harus secara resmi diadopsi oleh manajemen (komite manajemen) organisasi.

10

Setelah dilakukan adopsi formal, maka seluruh kebijakan tersebut harus dikomunikasikan secara luas ke seluruh tingkatan organisasi dan para stakeholders. Demikian pula, seperangkat pelatihan mungkin perlu dilakukan guna memastikan bahwa seluruh orang dalam organisasi sepenuhnya menerima dan memahami informasi tentang kebijakan dan mampu mengimplementasikannya. Suatu kebijakan akan gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Pada akhirnya, implementasi dari suatu kebijakan harus dipantau dan mungkin masih memerlukan beberapa penyesuaian lebih lanjut. Dengan kata lain, perlu ditetapkan waktu atau tanggal kapan suatu kebijakan perlu ditinjau ulang, mungkin bisa ditetapkan dalam satu tahun sekali atau dalam interval setiap tiga tahun sekali dan hal ini tergantung dari sifat kebijakan itu sendiri. Kita menetapkan kebijakan sebagai pijakan untuk dilakukannya suatu keputusan strategik bagi organisasi bisnis kita, disamping dipandu oleh visi, misi, tujuan dan sasaran, tentang ruang lingkup bisnis kita, sekaligus memanfaatkan sumber daya, atau leveraging dari sumber daya di seluruh organisasi, yang ditunjang oleh struktur, sistem, dan proses organisasi. Tidak ada suatu upaya strategikal tunggal terbaik, namun sejumlah upaya strategikal harus mampu menciptakan nilai tambah yang dapat dikembangkan berdasarkan konfigurasi yang berbeda dari berbagai komponen strategik organisasi. Upaya strategikal beserta sejumlah argumen teoretiknya telah berevolusi dari waktu ke waktu dalam menanggapi tekanan lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Kebijakan adalah mekanisme untuk mengendalikan perilaku organisasi dengan mengatur perilaku sejumlah orang yang bekerja dalam organisasi itu. Suatu kebijakan dibuat guna memastikan bahwa dalam situasi tertentu, para pekerja akan berperilaku sesuai dengan tatanan (anjuran) yang telah dibuat dan mudah diprediksi, bagi kepentingan, keteraturan dan keseimbangan organisasi terbaik beserta para pekerja yang berada didalamnya. Tentu saja perlu ada alasan mengapa suatu kebijakan ada, artinya suatu kebijakan tidak dirumuskan kecuali dianggap perlu atau memiliki manfaat. Dengan kata lain, suatu kebijakan dibuat untuk suatu tujuan tertentu dan kebijakan tersebut sering dinyatakan sebagai

11

“prinsip- prinsip yang mendasari” kegiatan organisasi. Contohnya, suatu prinsip guna mendukung kebijakan service quality yang dibuat untuk melindungi merek suatu produk tertentu. E. Tujuan Perumusan Kebijakan Perusahaan

Suatu tujuan dari kebijakan akan menggambarkan berbagai hasil yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai dengan diterapkannya suatu kebijakan tertentu. Contohnya adalah, jika kita telah mengembangkan suatu kebijakan dalam mengemudi kendaraan bagi diri sendiri, maka prinsip utama yang mendukung adalah keselamatan diri kita sendiri dalam mengemudi kendaraan. Namun demikian, bisa saja, suatu kebijakan memiliki beberapa tujuan yang belum tentu langsung berhubungan dengan prinsip yang mendasarinya. Misalnya prinsip-prinsip

keselamatan

dalam

mengemudi

tertuang

pada

kebijakan

mengemudi yang memiliki tujuan sebagai berikut: Tujuan 1: Meminimalkan risiko cedera dan kerusakan; Tujuan 2: Memelihara catatan (track record) mengemudi yang baik; Tujuan 3: Meraih premi asuransi yang rendah; dan Tujuan 4: Menjaga biaya perbaikan dan pemeliharaan yang rendah. Setiap kebijakan yang tertulis sebaiknya memiliki tujuan yang terukur, misalnya kita mengembangkan suatu parameter atau tolok ukur sebagai patokan bahwa ke 4 tujuan tersebut telah berhasil dicapai. Oleh karena itu tujuan dari suatu kebijakan dibuat dalam pedoman tertulis yang terkandung dalam kebijakan tersebut guna membantu para pekerja memahami apa yang patut mereka lakukan dan mereka patuhi. Namun demikian, jika kita dibebani wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan suatu kebijakan, maka hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kebijakan yang kita tulis akan dibatasi oleh kebijakan diatasnya, hukum dan peraturan organisasi induk, atau organisasi payung, pihak regulator, harapan stakeholders, kebijakan pemerintah dan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Itulah sebabnya mengapa konsultasi yang luas merupakan suatu kunci untuk perumusan suatu kebijakan yang sukses. 12

Dengan kata lain, organisasi kita tidak beroperasi dalam ruang hampa semata, melainkan berada dalam ruang berbagai kebijakan, yaitu suatu ruang kebijakan yang tumpang tindih dengan banyak ruang kebijakan organisasi lain, yaitu dengan siapa kita harus bertetangga dengan damai, sebagaimana digambarkan oleh Rowland dan Fasano, (dalam afiff, 2016) berikut ini. Suatu perumusan kebijakan akan mempertimbangkan banyak bidang kebijakan lainnya dan peraturan pemerintah. Selanjutnya suatu organisasi yang tidak merumuskan kebijakan adalah suatu organisasi tanpa kendali. Suatu kebijakan organisasi mungkin dapat bertentangan dengan peraturan pemerintah, atau gagal dalam memenuhi harapan stakeholders atau komunitas, sehingga urung memperoleh dana bantuan dari pihak mereka. Nilai-nilai dan filosofi yang mendasari prinsip kebijakan sebaiknya adalah komitmen untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, sebagai prinsip paling penting untuk membangun keanggotaan dan partisipasi. Para anggota yang merasa puas mungkin akan terus berpartisipasi, memberikan kontribusi kepada organisasi dan bahkan bersedia memperbaharui keanggotaannya setiap tahun. Sampai saat ini, tidak ada metode pengganti untuk survei, penelitian dan konsultasi dalam mengembangan kebijakan yang efektif. Guna mencapai tujuan strategikal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, beberapa langkah perlu dilakukan, yakni: a. Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk para pekerja; b. Melakukan survei; dan c. Meningkatkan “budaya perbaikan” secara terus-menerus. Upaya strategikal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan manajerial dan sumber daya yang dimiliki adalah : a. Melaksanaan praktik konsultasi dan proses perencanaan yang adekuat; b. Memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar lebih terampil dan profesional;

13

c. Melembagakan program manajemen risiko; dan d. Pemeliharaan catatan dan database untuk membantu proses manajemen dalam pengambilan keputusan. Kegagalan dalam merumuskan kebijakan dapat terjadi karena kurangnya konsultasi dengan berbagai pihak yang akan terpengaruh atau yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, termasuk kurangnya komunikasi diantara orang-orang yang terlibat atau dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Kegagalan juga bisa terjadi karena ketidakmampuan dalam menentukan masalah atau isu yang penting, atau sebaliknya karena terlalu menyederhanakan masalah atau isu tersebut. Begitu juga para pembuat kebijakan acapkali tidak dapat mencapai kesepakatan atas fakta-fakta dasar. Seringkali juga para pembuat kebijakan melakukan interpretasi yang bias tentang konsultasi, survei, penelitian yang mempengaruhi proses perumusan suatu kebijakan. Begitu juga, para pembuat kebijakan sering mengambil posisi yang berbeda dan saling bertentangan mengenai aspek-aspek kunci dari kebijakan. Adakalanya juga, terjadi perubahan pemain kunci perumus kebijakan di tengah-tengah proses pengembangan kebijakan sebelum kebijakan tersebut selesai. Disamping kurangnya pemahaman tentang pentingnya kebijakan dalam pengelolaan suatu organisasi.

F. Mendokumentasikan dan Mengkomukasikan Kebijakan Perusahaan

Semua organisasi perlu mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan. Bagaimanapun, karena suatu keputusan dalam suatu organisasi dibuat sepanjang waktu dalam setiap situasi yang baru, dan adakalanya sering terjadi tidak ada pedoman kebijakan sebelumnya. Keputusan tersebut dibuat oleh orangorang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kapasitas mereka sebagai manajer, anggota komite, anggota dewan direksi, para eksekutif, dan lain sebagainya. Ketika keputusan dibuat dan tindakan apa yang harus diambil dalam situasi

tertentu,

maka

setiap

keputusan

dan

tindakan

tersebut

perlu

didokumentasikan, dengan: a. Menulis dan merekam untuk referensi di masa mendatang; dan

14

b. Mengkomunikasikan kepada semua orang agar menyadari pentingnya kebijakan baru. Dengan demikian, menulis dan mendokumentasikan suatu kebijakan baru sangat diperlukan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kemungkinan akan terjadi kebingungan tentang keputusan yang dibuat dan disepakati dan tindakan apa yang perlu diambil. Setidak-tidaknya setiap keputusan yang berkenaan dengan kebijakan perlu dicatat dalam risalah rapat dimana hal tersebut dibuat. Karena sangat mungkin bahwa anggota organisasi, para pelanggan, dan stakeholders membaca notulen rapat. Oleh karena itu para pembuat kebijakan baru perlu menemukan cara untuk mengkomunikasikan setiap hasil yang dicapai dalam merumuskan suatu kebijakan. Adapun metode untuk mengkomunikasikan kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai langkah, yakni: a. Memuatnya dalam suatu papan pengumuman; b. Mengirim ke anggota lain melalui email atau surat-menyurat; c. Memasukkan ke situs organisasi untuk diunduh d. Ditampilkan pada newsletters e. Memasukkan ke dalam “buku pegangan anggota”; dan f. Dimuat dalam panduan kebijakan yang disimpan di kantor induk organisasi.

G. Contoh Kasus

Kebijakan Perusahaan Persero PT Waskita Karya dengan visi menjadi badan usaha terkemuka dalam industri konstruksi dan misi meningkatkan nilai perusahaan melalui produk dan jasa konstruksi yang bermutu dan berdaya saing tinggi, berusaha untuk memenuhi harapan dan kepuasan para Stakeholder utama dengan cara menetapkan, menerapkan dan merawat Sistem Manajemen Waskita (SMW).

15

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Waskita bertekad: 1. Mematuhi semua peraturan dan persyaratan lainnya yang berlaku sesuai kaidah GCG (good Corporate Governance), termasuk persyaratan pelanggan. 2. Melakukan rekruitmen, pengembangan karier, suksesi, penilaian kinerja pegawai serta peningkatan pengetahuan dan ket erampilan pegawai melalui pelatihan dan pembelajaran, pengalaman dan inovasi serta menyediakan tempat dan sarana kerja yang sehat, aman dan nyaman untuk meningkatkan kepuasan dan produktifitas kinerja pegawai 3. Meminimalkan risiko usaha, mengelola informasi yang aman tersedia dan akurat, mencegah polusi, meningkatkan efisiensi kerja, mengefisiensikan penggunaan dan perawatan sumberdaya serta mengutamakan produk ramah lingkungan 4. Menjadian visi, misi, dan nilai-nilai budaya serta tantangan internal/ eksternal yang dihadapi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan arah dan strategi, sasaran, program, pengelolaan semua proses kegiatan, mengkomunikasikan serta meninjau secara periodik agar tetap relevan.

16

IDENTIFIKASI BAHAYA Aktifitas

Lokasi

Bahaya

Tempat

Pengendalian

a. Pengangkatan manual

Fabrikasi kayu

Tangan terjepit, tersandung kayu, kaki terpeleset, kejatuhan balok kayu

Luka ringan

Memegang balok kayu dengan kuat, memakai APD

b. Pengangkutan dengan tower

Fabrikasi kayu

Tangan terjepit, kejatuhan balok kayu

Luka ringan dan berat

Mamakai APD, mengikuti SOP

Fabrikasi kayu

Tangan lecet, tangan terpotong, terhirup serbuk kayu

Luka ringan, sesak napas, cacat

Memakai APD

Fabrikasi kayu

Tangan terjepit, tangan terkena palu, kaki terkena paku

Luka ringan

Memakai APD

Lapangan

Cedera badan

Luka ringan

Memakai APD

Luka berat

Menerapkan akses jalan untuk mobilisasi truk mixer

Luka ringan dan cacat

Memakai APD, penerangan cukup

1. Pengangkutan kayu papan

2. Penggergajian kayu

papan 3. Menginstal kayu

papan 4. Pemasangan

bekisting 5. Pengecoran

6. Pembongkaran

bekisting

Akses jalan prouek

Tertabrak truk

Lapangan

Tangan terjepit, lecet, kejatuhan kayu

17

7. Pekerjaan

lapangan

Tersandung material, terhirup debu, terkena bahan kimia

Luka ringan dan sesak napas

Memakai APD

8. Piping

Lokasi proyek

Jatuh, tangan tergores, hirup debu, terkena percikan api, bising, tersandung kabel

Luka sedang, gangguan pendengaran

Memakai APD, catwalk tidak sempit

9. Wiring

Lokasi proyek

Jatuh, tangan terkelupas, mata iritasi

Luka ringan dan sedang

Memakai APD

10. Connecting

Lokasi proyek

Jetuh, kulit tangan terkelupas

Luka sedang

Memakai APD, scaffolding yang kuat, dan catwalk pijakan yang kuat

11. Welding

Lokasi proyek

Iritasi mata, tangan terluka

Luka sedang

Memakai APD

12. Menggerinda

Lapangan

Percikan serpihan

Luka ringan

Memakai APD, mengikuti SOP

waterproofing

18

No

LIST REGULASI TERKAIT YANG BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Legilasi Tema Undang-Undang RI

1.

UU No. 1 Tahun 1970

Keselamatan Kerja

2.

UU No. 3 Tahun 1992

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.

UU No. 14 Tahun 1992

Lalu Lintas Jalan

4.

UU No. 23 Tahun 1992

Kesehatan

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

5. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Keputusan Menteri

6. Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per.003/MEN 1999 7. Keputusan menteri tenaga kerja RI No. Kep-187/MEN/1999

Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

8. Keputusan menteri tenaga kerja RI No. Kep-51/MEN/1999

Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja

9. Keputusan menteri tenaga kerja RI No. Kep-186/MEN/1999

Unit Penanggulangan Kebakaran fi Tempat Kerja

10. Keputusan menteri tenaa dan transmigrasi RI No. Kep. 75/MEN/2002

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesi (SNI) no. SNI-040225-2000. Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja

Instruksi Menteri 19

11. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins. 11/M/BW/1997

Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Peraturan Menteri

12. Instruksi Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: Per.01/MEN/1980

Syarat Kesehata, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja K3 pada Konstruksi Bangunan

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: Per.04/MEN/1980

Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR


Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja


Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja


Pesawan angkat dan angkut


Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat


Pengawasa Instalasi Penyalur Petir


SMK3

Surat Edaran

21. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE. 01/MEN/1979

Pengadaan Kantin dan Ruang Makan

20

OBJEKTIF DAN TARGET

No. 1

Sasaran

Program K3

Incidence Rate = 0

1. Merivisi HIRADC semua kegiatan proyek 2. Melakukan sosialisasi K3 bagi seluruh personil, tamu maupun subkon 3. Memeriksa kelengkapan K3 subkon sesuai dengan ceklis kelengkapan K3 4. Menyediakan Rambu-rambu K3 5. Melaksanakan pengendalian sesuai dengan rencana pengendalian terhadap ptensi bahaya dan risiko 6. Melaksanakan sosialisasi dan pengarahan K3 kepada seluruh karyawan 7. Melaksanakan inspeksi harian 8. Melaksanakan weekly dan monthly safety meeting secara rutin 9. Segera melaksanakan safety meeting setelah terjadi accident atau incident 10. Membersihkan dan merapikan lingkungan kantor, lapangan, dan mess 11. Mengusulkan 2 orang karyawan ke divisi untuk pe latihan K3 12. Mengusulkan 2 orang karyawan ke divisi untuk pe latihan P3K 13. Melakukan services berkala pada kendaraan milik proyek 14. Memberikan ID pada setiap barang di gudang 15. Mendistribusikan IK 16. Memberikan penerangan yang cukup 17. Menyusun kabel dengan rapi di area proyek 18. Menyediakan dan memasang APAR 19. Membuat Ceklist untuk APAR, P3K, KM 20. Mengalikasikan barang sesuai jenisnya

Target Mulai Selesai Januari Januari Awal Mei

Realisasi Mulai Selesai Januari januari Awal April

Proyek Awal Proyek Awal Proyek Awal Proyek Awal Proyek Januari januari Januari

Mei Mei Mei

Proyek Awal Proyek Awal Proyek Awal Proyek Awal Proyek Januari Januari Januari

Mei

Januari

Januari

Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari

Januari Mei Mei Mei

Mei Mei Januari Mei Mei Mei Mei Mei

Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari

Status Closed Continue

Januari

Close

April

Continue

April

Continue

April

Continue

April April April

Continue Continue Standart

Aplil

Continue

April April Januari April April April April April

Closed Closed Continue Continue Closed Continue Continue Continue Continue Continue 21

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Penyediaan APD Memasang & merawat railing pada tepi bangunan & area rawan Penguncian panel Memasang safety deck, safety net dan proteksi Mendistribusikan ijin kerja pada area berbahaya Melakukan training ERP Melengkapi kebutuhan karyawan Melengkapi kebutuhan rumah tangga proyek Pemberian status alat Pemeriksaaan peralatan sebelum beroperasi dan secara berkala Maintenance alat berat dan ringan Menata dan merapikan gudang alat dan kabel Membuat LOTO untuk setiap peralatan dan perlengkapan di area proyek Menyusun dan menempatkan sampel material ke almari yang representatif Sosialisasi metode kerja yang aman kepada mandor Ikut memelihara rambu-rambu petunjuk area berbahaya Membantu dalam pemeliharaan petunjuk jalan masuk dan keluar dank e master area Membantu dalam penyediaan jalan kerja yang aman Menginformasikan kepada pelaksana K3 tentang area berbahaya di tempat proyek Memelihara pagar pengaman di sekeliling lubang Membantu dalam pengecekan scaffolding dan catwalk Ikut memelihara kebersihan proyek yang ada di area kerja Menyediakan tempat istirahat pekerja yang memakai Ikut memlihara pagar sementara pada tepi construction jount lantai Membantu dalam penyediaan APD untuk pekerja dan memantau pemakaiannya

Januari Januari Januari Januari Januari

Mei Mei Mei Mei Mei


April April April April April

Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari

Mei Mei Mei Mei Mei Mei Mei

Januari Januari Januari Januari Januari Januari Januari

April April April April April April April

Continue Continue Continue Continue Continue Closed Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue

Januari

Mei

Januari

April

Continue

Januari Januari Januari

Mei Mei Mei


April April April

Continue Continue Continue

Januari Januari

Mei Mei

Januari Januari

April April

Continue Continue


Mei Mei Mei Mei Mei


April April April April April

Continue Continue Continue Continue Continue

Januari

Mei

Januari

April

Continue

22

46. Melaksanakan investigasi kecelakaan setiap habis terjadi accident/incident dan mengurusnya

2

Meningka tkan Kesesuaia n Legal

3

Meningka tkan Kesehatan Karyawan

1. Melaksanakan pengurusan perijinan/ pengesahan penggunaan Alat berat/ peralatan yang belum memiliki atau surat ijin pengesahan yang sudah tidak berlaku lagi ke pihak yang berwenang 2. Mendata dan mengadakan pelatihan yang diperlukan 3. Meminta MSDS untuk setiap material khusus 4. Melakukan pengukuran-pengukuran yang diperlukan 5. Meminta SIO untuk setiap pekerja yang memerlukan keahlian khusus 6. Memperlajari peraturan dan menyesuaikan penerapannya 7. Mempelajari peraturan tentang instalasi listrik 8. Mempelajari peraturan tentang peralatan safety untk operator alat berat 1. Merapikan layout ruang kerja 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan pekerja yang belum pernah diperiksa melalui kerjasama dgn Jamsostek 3. Mengadakan kerjasama dengan pihak RS untuk program MCU dan pengobatan serta penanganan kecelakaan bagi karyawan dan pekerja dan bekerjsama dgn Jamsostek 4. Menyediakan klinik kesehatan, paramedis, obat-obatan, dan kelengkapannya 5. Membersihkan gudang alat dan lingkungannya 6. Pasang info tentang kebersihan dan kesehatan di gudang alat 7. Menentukan dan meyediakan tempat buang air kecil yang terjangkau perkerja 8. Mengawari pekerja lama mabuang upah di area proyek 9. Melakukan fogging

Januari

Mei

Januari

April

Continue

Closed

Awal Proyek Januari Januari

Mei

April

Continue

Mei Mei

Awal proyek Januari Januari

April April

Continue Continue Closed


Mei Januari Januari


April Januari Januari

Continue Closed Closed

Januari

Mei

Januari

April

Continue Closed

Januari

Mei

Januari

April

Continue

Januari

Mei

Januari

April

Continue


Mei Mei Mei


April April April

Continue Continue Continue

Januari

Mei

Januari

April

Continue

Januari

Mei

Januari

April

Continue 23

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Djamhur dan Arifin, Zainul. 2015. Kebijakan Bisnis Edisi 2. Tanggerang Selatan: ISBN. Kamisa. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesi. Surabaya: Cahaya Agency SMB

Binus.

2016.

Kebijakan

Bisnis

[online].

Available

from:

http://sbm.binus.ac.id/2015/01/17/kebijakan-bisnis-bagian-1/ [Accessed 3 Mei 2017] Scribd.

2015.

Kebijakan

Perusahaan

[online].

Available

from:

https://www.scribd.com/doc/291055208/Kebijakan-Perusahaan [Accessed 10 Mei 2017] Umar, Husein. 2005. Studi Kelayakan Bisnis Edisi 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

24

kebijakan perusahaan

Recommend Documents