KEPUTUSAN DIREKTUR RSI IBNU SINA PADANG NOMOR ……..………………………/ TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN KLB DI RSI IBNU SINA PADANG
Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit perlu diatur kebijakan penanganan KLB yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Komite PPIRS. b. Bahwa kebijakan penanganan KLB yang berlaku disesuaikan di tiap-tiap Unit atau Instalasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSI Ibnu Sina Padang. Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 2. Keputusan Kementrian Kesehatan RI nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis. 3. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
: KEPUTUSAN DIREKTUR RSI IBNU SINA PADANG TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN KLB DI RSI IBNU SINA PADANG
Kedua
: Kebijakan yang dimaksud dalam keputusan ini adalah kebijakan penanganan KLB di lingkungan RSI Ibnu Sina Padang
Ketiga
: Kebijakan ini mengatur bagaimana penanganan KLB dilakukan
1
Keempat
: Komite PPIRS bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Direktur RSI Ibnu Sina Padang
Kelima
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang Pada tanggal……………….2015 Direktur RSI Ibnu Sina Padang
dr. Erlinengsih, MARS
2
Lampiran Keputusan Direktur RSI Ibnu Sina Padang Nomor : Tanggal :
KEBIJAKAN PENANGANAN KLB DI RSI IBNU SINA PADANG Kebijakan 1. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. 2. Kriteria tentang KLB mengacu pada Keputusan Dirjen No. 451/9. Suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur: a) Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal b) Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu) c) Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun). d) Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya. 3. Pencegahan dan pengendalian risiko penyebaran kejadian yang berpotensi menjadi KLB dilakukan segera secara sinergi melalui kerjasama lintas unit/satuan kerja oleh Komite PPI. a) Agar kejadian KLB dapat dikendalikan dan segera ditangani, Rumah Sakit Panti Rahayu perlu mempunyai sistem pengendalian dan penanganan KLB. b) Untuk mendeteksi secara dini adanya KLB, dilakukan surveilans infeksi di rumahsakit. Selain untuk deteksi dini, surveilans secara aktif juga bertujuan untukmencegah supaya KLB tidak terulang lagi. c) Surveilans dilakukan oleh IPCN bekerjasama dengan IPCLN.Data yang didapat dari surveilans diolah oleh komite PPIRS, disertai analisis, rekomendasi dan tindak lanjut, dan digunakan sebagai bahan laporan kepada Direktur rumah sakit, dan bahan komunikasi dengan bagian yang terkait.
3
d) Kejadian Luar Biasa Infeksi Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Komite PPIRS RSI Ibnu Sina Padang pada hasil evaluasi epidemiologik kecenderungan peningkatan angka infeksi RS secara signifikan selama 3 bulan berturut-turut. Peningkatan signifikan angka kejadian IRS pada suatu waktu pengamatan tertentudiwaspadai sebagai KLB. e) Penanganan KLB IRS harus dilakukan dengan segera dan secara terpadu oleh seluruh unsur yang terkait, dikoordinasikan oleh Komite PPIRS. Selama terjadi KLB, Petugas Ruangan/Bagian terkait, Kepala Bagian, dan IPCLN, harus berkoordinasi secara intensif dengan Tim dan Komite PPI Rumah Sakit untuk menangani KLB tersebut. f) Setelah menerima laporan dugaan adanya KLB, Komite PPIRS bersama IPCN/IPCO melakukan investigasi bersama di tempat terjadinya KLB, meliputi:
Mencatat setiap kejadian infeksi di ruangan sesuai prosedur Surveilans InfeksiRumah Sakit
Mencatat setiap kejadian infeksi di ruangan sesuai prosedur Surveilans InfeksiRumah Sakit.
Berkoordinasi dengan IPCLN dan Kepala ruangan serta dokter yang bertanggung jawab menangani pasien, untuk melakukan verifikasi diagnosis infeksi rumah sakit, penegakan diagnosis IRS dan mengkonfirmasi sebagai kasus KLB. Selain itu juga dilakukan investigasi terhadap kemungkinan sumber penularan, cara penularan dan kemungkinan penyebarannya, serta aspek lain yang diperlukan untuk penanggulangan atau memutuskan rantai penularan.
Berkoordinasi dengan Bagian Laboratorium untuk melakukan: o Swab ruang/alat yang diduga terkontaminasi bakteri. o Pengambilan bahan dari berbagai lokasi tersangka sumber infeksi untukdibiakkan dan antibiogram. o Pemasangan label di tempat penampungan bahan pemeriksaan laboratorium pasien penyakit menular. Label bertuliskan ”Awas BahanMenular” 4
Berkoordinasi dengan seluruh personil di bagian terkait untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi perihal yang terkait dengan KLB, misalnya pelaksanaanProsedur Tetap secara benar.
g) Apabila hasil investigasi menyimpulkan telah terjadi KLB, maka Komite PPIRSmenetapkan status siaga bencana KLB dan melaporkan kepada pimpinan RS. h) Untuk menanggulangi KLB Komite PPIRS berkoordinasi dengan DirektoratPelayanan Medik, Panitia K3 RS, Laboratorium, Farmasi, Sanitasi, CSSD, Gizi,Kamar Cuci dan Bagian terkait lainnya sesuai kebutuhan. i) Apabila diperlukan pasien kasus KLB dirujuk ke rumah sakit rujukan infeksi yangtelah ditetapkan oleh dinas kesehatan. j) Agar KLB IRS tidak meluas, Komite PPI bersama IPCLN dan perawat ruanganmelakukan langkah-langkah pencegahan dan pembatasan dengan cara:
Melaksanakan dan mengawasi secara ketat pelaksanaan cuci tangan yang benardan tepat.
Menggunakan dan mengawasi penggunaan sarung tangan dan APD lain sesuai indikasi.
Melakukan dan mengawasi pembuangan limbah dengan benar
Melakukan pemisahan pasien yang terinfeksi, disatukan dengan pasien yang sama-sama terinfeksi/kohorting dan menentukan staf yang akan memberikanpenanganan (dipisahkan dengan staf lainnya)
Apabila diperlukan mengusulkan kepada Direktur Utama untuk mengisolasi ruangan atau mengisolasi pasien bersangkutan yang dianggap tercemar olehinfeksi.
Mengawasi ketat penerapan Kewaspadaan Standar.
Ruangan yang terjadi KLB harus didisinfeksi.
k) Komite PPIRS melakukan dokumentasi tentang kejadian dan tindakan yang telah diambil terhadap data atau informasi KLB. l) Komite PPIRS terus melakukan monitoring dan evaluasi sampai KLB berhasildiatasi. 5
m) Status KLB wajib dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. n) Komite PPI menyatakan KLB selesai jika dua kali masa inkubasi terpanjang tidak ditemukan kasus baru.
Direktur RSI Ibnu Sina
dr. Erlinengsih, MARS
6
