PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH TANJAB TIMUR
Jl. W.R. Supratman Parit Culum I. Muara Sabak Barat
Telp: -
SEHAT 2008
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENANGANAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH Menimbang
: a.
Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka, diperlukan penyelenggaraan pelayanan
b.
yang bermutu tinggi ; Bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar sehingga perlu diantipasi dan dicegah
c.
penyebarannya dengan tepat dan cepat ; Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kebijakan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) ; Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20,
2.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273) ; Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009
3. 4.
tentang kesehatan ; Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; SK Menkes 1165.A./Menkes/SK/X/2004 tentang Komisi
5.
Akreditasi Rumah Sakit ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/ Menkes / SK / VIII /2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
6.
Surveilans Epidemologi Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/ Menkes / SK /X/2003
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Sistem
Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular ; MEMUTUSKAN Menetapkan
KESATU
: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten
Tanjung
Jabung
Timur
tentang
kebijakan
Penaganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Rumah Sakit Umum KEDUA
Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. : Kebijakan Penaganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai mana dimaksud dalan diktum kesatu tercampur dalam
KETIGA
lampiran. : Kebijakan ini mengatur bagaimana cara penaganan Kejadian Luar Biasa (KLB) .
KEEMPAT
: Komite
PPIRS
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan
sosialisasi kebijakan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Kepala Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: Muara Sabak : .............. 2015
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dr.H.RINALDI NIP. 19700429 200212 1 003
Lampiran Keputusan Kepala RSU Nurdin Hamzah Nomor Tanggal
: : : : :
KEBIJAKAN PENAGANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1. Agar kejadian KLB dapat dikendalikan dan segera ditangani, RSU Nurdin Hamzah perlu mempunyai sistem pengendalian dan penaganan KLB 2. Untuk mendeteksi secara dini adanya KLB, dilakukan surveilans infeksi di rumah sakit, selain untuk mendeteksi dini, surveilans secara aktif juga bertujuan untuk mencegah supaya KLB tidak terulang lagi 3. Survailans dilakukan oleh IPCN bekerja sama dengan IPCLN. Data yang didapat dari surveilans diolah oleh komite PPIRS, disertai analisis, rekomenasi dan tindak lanjut, dan digunakan sebagai bahan laporan kepada Direktur rumah sakir, dan bahan komunikasi dengan bagian yang terkait. 4. Kejadian
Luar
Biasa
ditetapkan
oleh
Direktur
berdasarkan
pertimabangan komite PPIRS Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah pada hasil evaluasi epidemoligi kecenderungan peningkatan angka Infeksi Rumah Sakit (IRS) secara siknifikan selama 3 bulan berturutturut. Penigkatan signifikan angka kejadian IRS pada suatu waktu pengamatan tertentu diwaspadai sebagai KLB. 5. Penanganan KLB IRS hatus dilakukan dengan segera dan secara terpadu oleh seluruh unsur yang terkait, dikoordinasikan olek Komite PPIRS. Selama terjadi KLB, petugas ruangan/bagian terkait, Kepala Bagian, dan IPCLN, harus berkoordinasi secara intensif dengan TIM dan Komite PPI Rumah Sakit untuk menagani KLB tersebut. 6. Setelah menerima laporan dengan adanya KLB, Komit PPIRS bersam IPCN melakukan investigasi bersama ditempat terjadinya KLB, meliputi : Mencatat setiap kejadian infeksi di ruangan sesuai prosedur Surveilans Inveksi Rumah Sakit
Berkoordinasi dengan IPCLN dan Kepala Ruangan serta dokter yang bertanggungjawab menangani pasien, untuk melakukan verifikasi diagnosis infeksi rumah sakit, penegakan diagnosis RS dan mengkonfirmasi sebagai kasus KLB,. Selain itu
juga
dilakukan
investigasi
terhadap
kemungkinan
penyebarannya, serta aspek lain yang diperlukan untuk penanggulangan atau memutuskan rantai penularan. Berkoordinasi dengan bagian Laboratorium untuk melakukan : Swab ruang/alat yang diduga terkontaminasi bakteri. Pengambilan bahan dari berbagai lokasi tersangka sumber infeksi untuk dibiakkan dan antibiogram Pemasangan label di tempat penampungan bahan pemeriksaan laboratorium pasien penyakit menular. Label bertuliskan “Awas Bahan Menular” Berkoordinasi dengan seluruh personil di bagian terkait untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi perihal terkait dengan KLB, misalnya pelaksanaan prosedur tetap secara benar. 7. Apabila hasil investigasi menyimpulkan telah terjadi KLB, maka komite PPI RS menetapkan status siaga bencana KLB dan melaporkan kepada pimpinan RS. 8. Untuk menaggulangi KLB Komite PPI RS berkoordinasi dengan Kepala Bagian Medik,Panitia K3 RS, Laboratorium, Farmasi, Sanitasi, CSSD, Gizi,kamar cuci dan bagaian yang terkait lainnya sesuai kebutuhan. 9. Apabila diperlukan pasien kasus KLB dirujuk ke rumah sakit rujukan infeksi yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan. 10. Agar KLB IRS tidak meluas, Komit PPI bersama IPCN dan perawat ruangan melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembatasan dengan cara : Melaksanakan dan mengawasi secara ketat pelaksanaan cuci tangan yang benar dan tepat Menggunakan dan mengawasi penggunaan sarung tangan dan APD lai sesuai indikasi Melakukan dan mengawasi pembuangan limbah dengan benar
Melakukan pemisahan pasien yang terinfeksi, disatukan dengan pasien yang sama-sama terinfeksi/kohorting dan menentukan
staf
yang
akan
memberikan
penaganan
(dipisahkan dengan staf lain) Apabila diperlukan mengusulkan kepada direktur untuk mengisolasi ruangan atau mengisolasi pasien bersangkutan yang dianggap tercemar oleh infeksi. Mengawasi ketat penerapan Kewaspadaan Standar. Ruangan yang terjadi KLB harus didisinfeksi. Komite PPIRS melakukan dokumentasi tentang kejadian dan tindakan yang telah diambil terhadap data atau informasi KLB Komite PPIRS terus melakukan monitoring dan evaluasi sampai KLB berhasil diatasi. Status KLB wajib dilaporkan ke dinas kesehatan setempat Komite PPI menyatakan KLB selesai jika dua kali masa inkubasi terpanjan tidak ditemukan kas. . DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: Muara Sabak : 2015
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dr.H.RINALDI NIP. 19700429 200212 1 003
Kebijakan Umum a.
Penggunaan antibiotik harus diatur kewenangannya untuk meningkatkan penggunaan antibiotik yang rasional.
b.
Pemberian antibiotik diawasi oleh Tim PPRA Rumah Sakit dan selalu disesuaikan dengan pola kuman di Departemen atau Instalasi terkait.
c.
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim PPRA secara periodik setiap 6 bulan dan dilaporkan kepada Kepala Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kebijakan Khusus No
1.
2.
3.
4.
Lini
Lini 1
Lini 2
Lini 3
Lini 4
Jenis AB Amoksisilin Eritromisin Trimetropim Sulfametoxazol Cefadroxil Amoxiclav Ceftriaxone Cefixime Ampisilin Sulbactam Ciprofloxacin Ceftazidim Cefeperazon Sulbactam Levofloxacin Fosfomycin Aztreonam Tygecillin Meropenem Doripenem Imipenem Vancomycin Linezolid Tiecoplanin Ertapenem
PJ Dokter Umum
Dokter Umum Dokter Spesialis
Dokter Spesialis Dokter Spesialis IPCD
Dokter Spesialis IPCO / KIC Berdasar klinis dan kultur Persetujuan Tim PPRA
