PROGRAM PEMERINTAH TERKAIT KESEHATAN REPRODUKSI
Oleh : Fathina Zuhda
101031301
Aud!" Tildha P!ita#i
1$1031$01%&
P!e'e(t)! : d!* Fe!dinal Fe!!"+ S(*OG,K-
.AGIAN O.STETRI DAN GINEKO/OGI RSUP* DR* M*DAMI/ M*DA MI/ PADANG PADANG FAKU/T FAKU/TAS KEDOKTERAN KEDOK TERAN UNIERSITAS ANDA/AS $01%
0
.A. 1 PENDAHU/UAN
Kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus di didapatkan oleh masyarakat dan merupakan salah indikator kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan ndang-undang !asar "epublik Indonesia (! "I) #AH$ %&' *etiap indi+idu mempunyai hak atas kesehatan, baik dalam memperoleh akses kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan dan menentukan pelayanan kesehatan yang di perlukan% Kesehatan reproduksi menurut H. adalah kesejahteraan /isik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam sega segala la aspe aspek k yang yang berh berhub ubun unga gan n deng dengan an sist sistem em repr reprod oduk uksi si,, /ung /ungsi si sert sertaa prosesnya0 Peme Pemenu nuha han n keseh kesehata atan n repro reprodu duks ksii di regul regulasi asi oleh oleh pemeri pemerint ntah ah pusat pusat melalu melaluii kemente kementeria rian n kesehat kesehatan an dapat dapat berupa berupa keseha kesehatan tan reprod reproduks uksii remaja, remaja, kesehatan kesehatan sebelum kehamilan, kehamilan, kesehatan selama masa kehamilan, kehamilan, kesehatan saat melahirkan, kesehatan seudah melahirkan, kesehatan seksual, serta upaya-upaya reproduksi reproduksi dengan bantuan, termasuk upaya kesehatan reproduksi reproduksi di masa kritis, seperti kesehatan reproduksi saat terjadinya bencana1
1
.A. $ TINAUAN PUSTAKA
$*1 De2ini'i
Kesehatan reproduksi menurut H. adalah kesejahteraan /isik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, /ungsi serta prosesnya .leh karena itu, kesehatan reproduksi berarti dapat mempunyai kehidupan seks yang aman, dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi termasuk hak pria dan wanita untuk memperoleh in/ormasi dan mempunyai akses terhadap cara keluarga berencana yang aman, e/ekti/ dan terjangkau, pengaturan /ertilitas yang tidak melawan hukum, hak memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang memungkinkan para wanita dengan selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak, dan memberikan kesempatan untuk memiliki bayi yang sehat 0 Pemeliharaan kesehatan reproduksi merupakan suatu kumpulan metode, teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi Ini juga mencakup kesehatan seksual, yang bertujuan meningkatkan status kehidupan dan hubungan perorangan 0
$*$ Ma'alah dan Fat)! "an4 Me#(en4a!uhi Ke'ehatan Re(!)du'i
Menurut program kerja H. ke I2 (%&&3-044%), masalah kesehatan reproduksi ditinjau dari pendekatan siklus kehidupan keluarga, meliputi 5
0
a Praktek tradisional yang berakibat buruk semasa anak-anak (seperti mutilasi, genital, deskri minasi nilai anak, dsb) 2
b Masalah kesehatan reproduksi remaja (kemungkinan besar dimulai sejak masa kanak-kanak yang seringkali muncul dalam bentuk kehamilan remaja, kekerasan6pelecehan seksual dan tindakan seksual yang tidak aman) c #idak terpenuhinya kebutuhan ber-K7, biasanya terkait dengan isu aborsi tidak aman d Mortalitas dan morbiditas ibu dan anak (sebagai kesatuan) selama kehamilan, persalian dan masa ni/as, yang diikuti dengan malnutrisi, anemia, berat bayi lahir rendah e In/eksi saluran reproduksi, yang berkaitan dengan penyakit menular seksual / Kemandulan, yang berkaitan erat dengan in/eksi saluran reproduksi dan penyakit menular seksual g *indrom pre dan post menopause dan peningkatan resiko kanker organ reproduksi h Kekurangan hormon yang menyebabkan osteoporosis dan masalah ketuaan lainnya *ecara garis besar dapat dikelompokkan empat golongan /aktor yang dapat berdampak buruk bagi keseshatan reproduksi 50 a
8aktor sosial-ekonomi dan demogra/i (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual
dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil) b 8aktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, in/ormasi tentang /ungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dsb)
3
c 8aktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasannya secara materi, dsb) d 8aktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dsb)
$*3 /anda'an Huu# tentan4 Pe!an Pe#e!intah te!ait Ke'ehatan Re(!)du'i
*esuai dengan ndang-ndang $omor 016%&&0 dan ndang-ndang $omor %46%&&0, *trategi kesehatan reproduksi nasional diarahkan pada rencana inter+ensi untuk mengubah perilaku didalam setiap keluarga #ujuannya adalah menjadikan keluarga sebagai pintu masuk utama upaya promosi pelayanan kesehatan reproduksi0 Peraturan pemerintah "I $o 3% tahun 04%' tentang kesehatan reproduksi 51 Pasal 3 Pemerintah daerah pro+insi bertanggung jawab terhadap 5 a Penyelerenggara dan /asilitas pelayananan, program, bimbingan, dan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi dalam lingkup pro+insi dan lintas kabupaten atau kota dalam pro+insi b Pembinaan dan e+aluasi manajemen program kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring, dan e+aluasi sesuai standar dalam lingkup pro+insi dan lintas kabupaten6kota dalam pro+insi c Pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sitem rujukan, sistem in/ormasi, dan sistem sur+eilans kesehatan reproduksi dalam lingkup pro+insi dan lintas kabupaten6kota dalam pro+insi
4
d Pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan dirumah sakit lingkup pro+insi e Penyediaan bu//er stock obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam lingkup pro+insi / Koordinasi dan ad+okasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkup pro+insi dan lintas kabupaten 6kota dalam pro+insi9dan g Pengelolaan audit maternal perinatal lingkup pro+insi Pasal : Pemerintah daerah kabupaten6kota bertanggungjawab terhadap5 a Penyelenggaraan dan /asilitasi pelayanan kesehatan reproduksi di /asilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan lingkup kabupaten6kota b Penyelenggaraan manajemen kesehatan reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, serta monitoring dan e+aluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten6kota c Penyelenggaraan sistem rujukan,sistem in/ormasi, dan sistem sur+eilans kesehatan dalam lingkup kabupaten6kota termasuk /asilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta d Pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan dirumah sakit lingkup kabupaten6kota e Pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat diseluruh puskesmas dikabupaten6kota / Pemetaan dan penyediaan tenaga bidan didesa bagi seluruh desa6kelurahan di kabupaten6kota, termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa g Penyediaan obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam lingkup kabupaten6kota
5
h Penyediaan
sumber
penyelenggaraan
i
daya
upaya
di
bidang
kesehatan
kesehatan reproduksi
serta
pendanaan
dalam
lingkup
kabupaten6kota9dan Penyelenggaraan audit maternal perinatal lingkup kabupaten6kota
$*5 Ruan4 /in4u( Ke'ehatan Re(!)du'i
*esuai dengan rekomendasi strategi regional H. untuk negara-negara anggota di Asia #enggara, lima kelompok kerja telah sepakat untuk melaksanakan pelayanan dasar berikut sebagai strategi inter+ensi nasional penanggulangan masalah kesehatan reproduksi di Indonesia 5 0 % Kesejahteraan Ibu dan Anak 0 Keluarga 7erencana 1 Pencegahan dan penanganan I*" (In/eksi *aluran "eproduksi) 6 PM* (Penyakit Menular *eksual) 6 HI;-AI!* ' Kesehatan reproduksi remaja Pencegahan dan penanganan masalah usia lanjut $*5*1 K)#()nen Ke'e6ahte!aan I7u dan Ana
paya kesehatan Ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian Ibu paya kesehatan ibu meliputi upaya promoti/, pre+enti/, kurati/, dan rehabilitati/ Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, /asilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau #antangan penurunan AKI telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah .leh karena itu, pada tanggal % Agustus 04%0, presiden memberikan instruksi agar
6
kementerian kesehatan bersama lintas sektor terkait merumuskan strategi dan rencana aksi untuk mempercepat penurunan AKI Menindak lanjuti instruksi presiden tersebut, !irektorat 7ina Kesehatan Ibu bersama lintas program dan lintas sektor terkait telah merumuskan sasaran strategis dalam upaya percepatan penurunan AKI, yaitu 5 ' a Menyediakan pelayanan KIA di tingkat desa sesuai standar b Menyediakan /asyankes di tingkat dasar yang mampu memberikan pertolongan persalinan sesuai standar selama 0' jam : hari seminggu c *eluruh Puskesmas Perawatan, Puskesmas P.$
Pada tahun 0444, Pemerintah "I mencanangkan kebijakan Making Pregnancy *a/er (MP*) dengan 1 pesan kunci dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yaitu 5 -
*etiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
7
-
*etiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pertolongan yang
-
adekuat *etiap perempuan usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pasca keguguran
$*5*1*$ Menin4atan an4a i#uni'a'i di Ind)ne'ia
Pokok-pokok kegiatan imunisasi 5 ' a Imunisasi rutin Kegiatan imunisasi rutin adalah kegiatsn imunisasi yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus, yang harus dilaksanakan pada periode waktu tertentu yang telah ditentukan ;aksin untuk imunisasi rutin yang diwajibkan adalah 5 % 7=> (diberikan sekali pada bayi usia 4-%% bulan) 0 !P# (diberikan tiga kali pada bayi usia 0-%% bulan dengan jarak waktu antar pemberian minimal empat minggu Kemudian diberikan lagi pada umur %? bulan dan tahun 1 Polio (imunisasi pertama kali dilakukan setelah bayi lahir, dilanjutkan pada usia 0, ', 3, dan %? bulan @ang terakhir, +aksin polio diberikan saat berumur ' hingga 3 tahun) ' =ampak (satu kali pada bayi usia &-%% bulan) Hepatitis 7 (diberikan dalam waktu %0 jam setelah bayi dilahirkan, : hari setelahnya, % bulan kemudian, dan 3 bulan setelah pemberian pertama)
8
b Imunisasi #ambahan Imunisasi
tambahan adalah kegiatan imunisasi
yang tidak
rutin
dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan atau e+aluasi @ang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan 5 1. Backlog fighting Adalah upaya akti/ melengkapi imunisasi dasar pada anak yang berumur %-1 tahun, dilakukan setiap dua tahun sekali 0 Crash program Kegiatan ini ditujukan untuk wilayah yang memerlukan inter+ensi cepat karena masalah khusus, seperti 5 a Angka kematian bayi tinggi, angka kematian P!1I tinggi b In/rastruktur (tenaga, sarana, dana) kurang c ntuk memberikan kekebalan pada kelompok sasaran yang belum mendapatkan pada saat imunisasi rutin 1 Imunisasi dalam penanganan Kejadian uar 7iasa (Outbreak respons) Pedoman pelaksanaan imunisasi dalam penanganan K7 disesuaikan dengan situasi epidemologis penyakit ' Kegiatan-kegiatan imunisasi massal untuk antigen tertentu dalam wilayah yang luas dan waktu tertentu, dalam angka rangka pemutusan mata rantai penyakit Antara lain 5 a Pekan Imunisasi $asional (PI$) Merupakan suatu upaya untuk mempercepat pemutusan siklus kehidupan +irus polio importasi dengan cara memberikan +aksin polio kepada setiap balita termasuk bayi baru lahir tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya Pemberian imunisasi dilakukan 0 kali, masing-masing 0 tetes dengan selang waktu % bulan Pemberian imunisasi polio pada waktu PI$, disamping untuk memutus rantai penularan, juga berguna sebagai booster atau imunisasi ulangan polio
9
b *ub PI$ Merupakan suatu upaya untuk memutus rantai penelaran polio bila ditemukan satu kasus polio dalam wilayah terbatas (kabupaten) dengan pemberian dua kali imunisasi polio dalam inter+al waktu satu bulan secara serentak pada seluruh sasaran berumur kurang dari satu tahun c Catch up campaign =ampak Merupakan suatu upaya untuk pemutusan transmisi penuluran +irus campak pada anak sekolah dan balitaKegiatan ini dilakukan dengan pemberian imunisasi campak secara serentak pada anak *! tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya Pemberian imunisasi campak pada saat catch up campaign campak di samping untuk memutus transmisi, juga berguna
$*5*$
sebagai booster atau imunisasi ulangan (dosis kedua) K)#()nen Kelua!4a .e!en8ana +9 Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk
pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas !alam perkembangannya, program K7 ditujukan untuk membudayakan $orma Keluarga Kecil 7ahagia dan *ejahtera ($KK7*) !i samping itu, dilaksanakan tiga upaya pokok program K7 lainnya yaitu5 % Pendewasaan usia perkawinan 0 Pengaturan kelahiran dan pemberdayaan ekonomi keluarga 1 Peningkatan ketahanan keluarga 7erbagai cara untuk ber-K7 telah ditawarkan dan berbagai kotrasepsi disediakan oleh pemerintah, mulai dari cara tradisional, barier, hormonal (pil, suntukan, susuk K7), dan sebagainya 7ahkan saat ini juga telah tersedia alat
10
kontrasepsi yang bersi/at permanen, atau yang sering disebut alat kontrasepsi mantap (+asektomi dan tubektomi) !ari segi hak-hak asasi manusia, segala jenis kontrasepsi yang ditawarkan haruslah mendapat persetujuan dari pasangan suami atau istri $amun demikian, adalah hak masyarakat juga untuk menerima in/ormasi yang jelas tentang kontrasepsi yang di tawarkan, termasuk keuntungan dan kerugiannya $*5*3 K)#()nen Pen8e4ahan dan Penan4anan ISR ,In2e'i Salu!an Re(!)du'i- PMS ,Pen"ait Menula! Se'ual- HI;AIDS %
paya pencegahan dan penanggulangan I*" di tingkat pelayanan dasar masih jauh dari yang diharapkan paya tersebut baru dilaksanakan secara terbatas di beberapa pro+insi, berupa upaya pencegahan dan penanggulangan PM* dengan pendekatan melalui pelayanan KIA6K7 Hambatan sosiobudaya sering
mengakibatkan
ketidak-tuntasan
dalam
pengobatannya
,sehingga
menimbulkan komplikasi I*" yang serius seperti kemandulan, keguguran, dan kecacatan pada janin *ecara umum Program Penanggulangan AI!* terdiri dari pengembangan kebijakan, program pencegahan, program perawatan, dukungan dan pengobatan serta mitigasi Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut 5 a Komunikasi, In/ormasi dan
11
b 7ekerjasama dengan institusi pendidikan untuk Penyuluhan HI; pada generasi muda c Pembinaan di Panti "ehabilitasi d Pengurangan dampak buruk (Harm "eduction) pada pengguna $apCa suntik
$*5*5
K)#()nen Ke'ehatan Re(!)du'i Re#a6a +9+%
paya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja, dimana terjadi peralihan dari masa anak menjadi dewasa, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan /ungsi tubuh terjadi dalam waktu relati/ cepat Hal ini ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara /isik mampu
melakukan
/ungsi
proses
reproduksi
tetapi
belum
dapat
mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut In/ormasi dan penyuluhan, konseling dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ini Pelaksanaan promosi Kesehatan "eproduksi "emaja (K"") termasuk pencegahan
Human
Immunode/iciency
;irus
(HI;)6
AcDuired
Immuno
!e/iciency *yndromes (AI!*), In/eksi Menular *eksual (IM*), dan bahaya $arkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Bat Adikti/ lainnya ($APBA) dan perlindungan hak-hak reproduksi
Kementerian kesehatan telah mengembangkan model pelayanan kesehtan peduli remaja (PKP") =iri khas pelayanan kesehatan peduli remaja adalah pelayanan konseling dan peningkatan kemampuan remaja dalam menerapkan pendidikan dan keterampilan hidup sehat
12
PKP" dapat terlaksana dengan optimal bila membentuk jejaring dan terintegrasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi swasta, dan *M terkait kesehatan remaja Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKP") dapat dilaksanakan di dalam gedung /asilitas kesehatan dan diluar gedung /asilitas kesehatan PKP" dapat dilaksanakan puskesmas, rumah sakit, sekolah, karang taruna, tempat ibadah atau tempat E tempat lain dimana remaja berkumpul PKP" sangat erat terkait dengan kegiatan usaha kesehtan sekolah (K*) yang juga dibina oleh puskesmas setempat Kegiatan pelayanan reproduksi remaja juga terdapat dalam program generasi berencana (>en"e) yang dilaksanakn oleh 7KK7$ Program >en"e dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi yaitu pendekatan kepada remaja itu sendiri dan pendekatan pada keluarga yang memiliki remaja Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan pusat i/ormasi dan konseling remaja6mahasiswa (PIK "6M) sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan melalui pengembangan kelompok bina ketahanan remaja (7K") $*5*5 K)#()nen Pen8e4ahan dan Penan4anan Ma'alah U'ia /an6ut %
paya pemeliharaan kesehatan bagi usia lanjut ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produkti/ secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan Pada tahun 044% !epartemen Kesehatan bekerjasama dengan Perkumpulan Menopause Indonesia (P<"MI) telah menerbitkan 7uku Pedoman Penatalaksanaan Masalah Menopause bagi Petugas di #ingkat Pelayanan Kesehatan !asar dengan tujuan sebagai bekal bagi petugas dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan reproduksi pada pra usia lanjut dan usia lanjut *trategi Puskesmas *antun sia anjut juga menggariskan
13
panduan bagi puskesmas dalam melaksanakan pembinaan kesehatan usia lanjut !iharapakan upaya kesehatan reproduksi bagi usia lanjut dapat dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar serta rujukannya di rumah sakit *elain itu pada tahun 0441 telah disusun pula dra/t buku saku 7agaimana Menghadapi Masa Menopause yang ditujukan bag imasyarakat, untuk dapat memahami dan menyikapi masalah yang dapat terjadi pada masa menopause 7KK7$ melalui 7ina Keluarga anjut sia (7K) melakukan strategi pemberdayaan keluarga dalam pembinaan income generating dan peningkatan pengetahuan
tentang
kesehatan
usia
lanjut
!epartemen
*osial
dalam
melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar dapat mewujudkan dan menikmati tara/ hidup yang wajar yang meliputi /isik, mental, sosial dan kesehatan dengan memberikanjaminan dan bantuan sosial Program pemerintah lainnya yang dibuat untuk meningkatkan kesehatan lansia adalah posyandu lansia #ujuan pembentukan posyandu lansia secara garis besar antara lain 5 % Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia 0 Mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan disamping meningkatkan komunikasi antara masyarakat usia lanjut 1 Meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksitensinya dalam strata kemasyarakatan
14
' *edang bagi lansia sendiri, kesadaran akan pentingnya bagi dirinya, keluarga dan masyarakat luas agar selama mungkin tetap mandiri dan berdaya guna Pelayanan kesehatan pada posyandu lansia meliputi kesehatan /isik dan mental emosional, dengan KM* mencatat dan memantau untuk mengetahui lebih awal penyakit atau ancaman masalah kesehatan yang dihadapi dan perkembangannya Fenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada usia lanjut di Posyandu ansia 5 % Pemeriksaan akti+itas kegiatan sehari-hari meliputi kegiatan dasar dalam kehidupan, seperti makan6minum, berjalan, mandi, berpakaian, naik turun tempat tidur, buang air besar6kecil dan sebagainya 0 Pemeriksaan status mental Pemeriksaan ini berhubungan dengan mental emosional 1 Pemeriksaan status giCi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dan dicatat pada gra/ik indeks masa tubuh (IM#) ' Pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter dan stetoskop serta penghitungan denyut nadi selama satu menit Pemeriksaan kadar hemoglobin darah 3 Pemeriksaan adanya gula dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit gula (diabetes mellitus) : Pemeriksaan adanya Cat putih telur (protein) dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit ginjal ? Pelaksanaan rujukan ke Puskesmas bilamana ada keluhan atau ditemukan kelainan pada pemeriksaan butir % hingga : & Penyuluhan bisa dilakukan didalam atau diluar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling kesehatan dan giCi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh indi+idu dan atau kelompok usia lanjut %4 Kunjungan rumah oleh kader disertai petugas bagi kelompok usia lanjut yang tidak dating, dalam rangka kegiatan perwatan kesehatan masyarakat
15
$* Ke7i6aan dan St!ate4i K)#()nen Ke'ehatan Re(!)du'i &
% Kebijakan dan *trategi Kesehatan Ibu dan Anak a Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak i *etiap ibu menjalani kehamilan dan persalinan dengan sehat dan selamat serta bayi lahir sehat ii *etiap anak hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal b *trategi Kesehatan Ibu dan Anak i Pemberdayaan perempuan, suami dan keluarga ii Peningkatan pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan, persalinan, ni/as, bayi dan balita (health seeking care) iii Penggunaan buku KIA i+ Konsep *IA>A (*iap, Antar, Faga) + Penyediaan dana, transportasi, donor darah untuk keadaan darurat +i Peningkatan penggunaan A*I eksklusi/ +ii Pelayanan antenatal +iii Pertolongan persalinan, pelayanan ni/as dan neonatal esensial iG Penanganan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal G Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan
dan
penanganan komplikasi pasca keguguran Gi Manajemen #erpadu 7ayi Muda dan 7alita *akit Gii Pembinaan tumbuh kembang anak Giii Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan pemenuhan kelengkapan sarananya Gi+ Mengoptimalkan peman/aatan /asilitas pelayanan
0 Kebijakan dan *trategi Keluarga 7erencana a Kebijakan Keluarga 7erencana i Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan K7 ii Mengintegrasikan pelayanan Keluarga 7erencana dengan pelayanan lain dalam komponen kesehatan reproduksi iii Faminan pelayanan K7 bagi orang miskin i+ #erlaksananya mekanisme operasional pelayanan
16
+ Meningkatnya peran serta *.M, swasta dan organisasi pro/esi +i #ersedianya in/ormasi tentang program K7 bagi remaja +ii #erjadinya peman/aatan data untuk pelayanan b *trategi Keluarga 7erencana i Prinsip integrasi artinya dalam pelaksanaannya tidak hanya bernuansa demogra/is tapi juga mengarah pada upaya meningkatkan
kesehatan
reproduksi
yang
dalam
pelaksanannya harus memperhatikan hak-hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender ii Prinsip !esentralisasi, kebijakan pelayanan
program
keluargaberencana perlu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan institusi daerah sesuai dengan $o 00 tahun %&&& dan PP$o 0 tahun 0444 iii Prinsip pemberdayaan, dengan ditingkatkannya kualitas kepemimpinan dan kapasitas pengelola dan pelaksana program nasional K7 dengan memberdayakan institusi masyarakat,
keluarga
dan
indi+idu
dalam
rangka
meningkatkan kemandirian i+ Prinsip kemitraan, meliputi koordinasi dalam rangka kemitraanyang
tulus
dan
setara
serta
meningkatkan
partisipasi akti/masyarakat dan kerjasama internasional + Prinsip segmentasi sasaran, meliputi keberpihakan padakeluarga rentan,
perhatian khusus pada segmen
tertentuberdasarkan ciri-ciri demogra/is, sosial, budaya dan ekonomidan keseimbangan dalam mem/okuskan partisipasi danpelayanan menurut gender
17
1 Kebijakan
dan
*trategi
Pencegahan
termasukHI;6AI!* a Kebijakan Pencegahan
dan
Penanggulangan
dan Penanggulangan
IM*
IM* termasuk
HI;6AI!* i Penanggulangan dilaksanakan dengan memutuskan mata rantai penularan yang terjadi melalui hubungan seks yang tidak terlindungi, penggunaan jarum suntik tidak steril pada pengguna $apCa suntik, penularan dari ibu yang hamil dengan HI; () ke anak6 bayi ii Kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan organisasi pro/esi, masyarakat bisnis, *M, organisasi berbasis masyarakat, pemuka agama, keluarga dan para .rang !engan HI;6AI!*(.!HA) iii *etiap orang mempunyai hak untuk untuk memperoleh in/ormasi yang benar tentang HI;6AI!* i+ *etiap .!HA dilindungi kerahasiaannya + Kesetaraan gender dalam pelaksanaan penanggulangan HI;6AI!* +i Adanya hak memperoleh pelayanan pengobatan perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi bagi .!HA +ii Pemerintah berkewajiban memberi kemudahan untuk pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap .!HA dan mengintegrasikan ke dalam sistem kesehatan yang telahtersedia +iii Prosedur untuk diagnosis HI; harus dilakukan dengan sukarela dan didahului dengan memberikan in/ormasi yang benar, pre dan post test konseling iG *etiap darah yang ditrans/usikan, serta produk darah dan jaringan transplan harus bebas dari HI;
18
b *trategi
Pencegahan
dan
Penanggulangan
IM*
termasuk
HI;6AI!* i Pelaksanaan mengikuti aCas-aCas desentralisasi sedangkan pemerintah pusat hanya menetapkan kebijakan nasional ii Koordinasi dan penggerakan di bentuk KPA di pusat dan di daerah6 kabupaten6 kota, pelaksanaan Program melalui jejaring (networking) yang sudah dibentuk di masingmasing sektor terkait iii *u+eilans dilakukan
melalui
laporan
kasus
AI!*,
sur+eilans sentinel HI;, **P dan sur+eilans IM* i+ *etiap prosedur kedokteran tetap memperhatikan uni+ersal precaution atau kewaspadaan uni+ersal + Melengkapi PP - menjamin perlindungan .!HA +i Pembiayaan pencegahan dan penanggulangan IM* termasuk HI;6AI!* terutama akan menggunakan sumbersumber dalam negeri Pemerintah mengupayakan 7antuan uar $egeri +ii Melakukan monitoring dan e+aluasi program dilakukan berkala,
terintegrasi
dengan
menggunakan
indikator-
indikator pencapaian dalam periode tahunan maupun lima tahunan ' Kebijakan dan *trategi Kesehatan "eproduksi "emaja a Kebijakan Kesehatan "eproduksi "emaja i Pemerintah, masyarakat termasuk
remaja
wajib
menciptakan lingkungan yang kondusi/ agar remaja dapat berperilaku
hidup
reproduksinya ii *etiap remaja
sehat
untuk
mempunyai
hak
menjamin
yang
kesehatan
sama
dalam
memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang
19
berkualitas
termasuk
pelayanan
in/ormasi
dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender iii paya kesehatan reproduksi remaja harus memberikan man/aat
yang
sebesar-besarnya
untuk
mendukung
peningkatan derajat kesehatan remaja dengan disertai upaya pendidikan kesehatanreproduksi yang seimbang i+ paya pendidikan kesehatan reproduksi dilaksanakanmelalui
remaja
jalur pendidikan /ormal maupun
non/ormal, dengan memberdayakan para tenaga pendidik dan pengelola pendidikan pada sistem pendidikan yang ada + paya kesehatan remaja harus dilaksanakan secara terkoordinasi
dan
berkesinambungan
melalui
prinsip
kemitraan dengan pihak-pihak terkait serta harus mampu membangkitkan
dan
mendorong
keterlibatan
dan
kemandirian remaja
b *trategi Kesehatan "eproduksi "emaja i Pembinaan kesehatan reproduksi
remaja
disesuaikan
dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja dengan menekankan pada upaya promoti/ dan pre+enti/ yaitu penundaan usia perkawinan muda dan pencegahan seks pranikah ii Pelaksanaan
pembinaan
kesehatan
reproduksi remaja
dilakukan terpadu lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan sektor swasta serta *M, yang disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing sektor
20
sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Pokja $asional Komisi Kesehatan "eproduksi iii Pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan melalui pola inter+ensi di sekolah mencakup sekolah /ormal dan non/ormal
dan
di
luar
sekolah
dengan
memakai
pendekatanpendidik sebayaJ atau peer conselor i+ Pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui penerapan Pelayanan Kesehatan Peduli "emaja (PKP") atau
pendekatan
Pelayanan
Kesehatan
"eproduksi
Integrati/ ditingkat pelayanan dasar yang bercirikan Jpeduli remajaJ dengan melibatkan remaja dalam kegiatan secara penuh + Pelaksanaan
pendidikan kesehatan
reproduksi remaja
melalui integrasi materi K"" ke dalam mata pelajaran yang rele+an dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti bimbingan dan konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup *ehat (PKH*) dan saha Kesehatan *ekolah (K*) +i Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagiremaja di luar sekolah dapat diterapkan melalui berbagai kelompok remaja yang ada di masyarakat seperti karang taruna, *aka 7hakti Husada (*7H), kelompok anak jalanan di rumahsinggah, kelompok remaja mesjid6gereja, kelompok 7ina Keluarga "emaja (7K") Kebijakan dan *trategi Kesehatan "eproduksi sia anjut a KebijakanKesehatan "eproduksi sia anjut i Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga masyarakatdalam
21
penyelenggaraan
upaya
dan
kesehatan
reproduksi usia lanjutdan menjalin kemitraan dengan *M, dunia usaha secara berkesinambungan ii Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan P6* di pusat maupun daerah yang mendukung upaya kesehatan reproduksi usia lanjut iii Membangun serta mengembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial agar usia lanjut dapat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi i+ Meningkatkan dan memantapkan
peran
kelembagaan
dalamkesehatan reproduksi yang mendukung peningkatan kualitas hidup usia lanjut
b *trategi Kesehatan "eproduksi sia anjut i Melakukan ad+okasi, sosialisasi
untuk
membangun
kemitraan dalam upaya kesehatan reproduksi usia lanjut baik di pusat, pro+insi dan kabupaten6kota ii Memantapkan kemitraan dan jejaring kerja dengan P6*, *Mdan dunia usaha untuk dapat meningkatkan upaya kesehatan reproduksi usia lanjut yang optimal iii Mendorong dan menumbuhkembangkan partisipasi dan peranserta keluarga dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut dalam bentuk pendataan, mobilisasi sasaran dan peman/aatan pelayanan i+ Peningkatan pro/esionalisme dan kinerja tenaga serta penerapan
kendali
mutu
pelayanan
melalui
pendidikan6pelatihan, pengembangan standar pelayanan dll + Membangun sistem pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya
22
sertamelakukan pelayanan pro akti/ dengan mendekatkan pelayanankepada sasaran +i Melakukan sur+ei6penelitian
untuk
mengetahui
permasalahan kesehatan reproduksi usia lanjut dan tindak lanjutnya
untuk
pemantapan
pelayanan
kesehatan
reproduksi usia lanjut $*9 Ta!4et Pen8a(aian P!)4!a# Ke'ehatan Re(!)du'i &
% Kesehatan Ibu dan Anak a Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak tiga perempat dari kondisi tahun %&&4 b Menurunkan Angka Kematian $eonatal (AK$), Angka Kematian 7ayi (AK7) dan Angka Kematian 7awah lima tahun (AK7alita) sebanyak dua pertiga dari kondisi tahun %&&4 c =akupan pelayanan antenatal menjadi & d =akupan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi &4 e Penanganan kasus komplikasi obstetri dan neonatal ?4 / =akupan pelayanan neonatal &4 g =akupan program kesehatan bagi balita dan anak prasekolah?4 0 Keluarga 7erencana a Penurunan nmet $eed K7 sebesar 3 b =akupan pelayanan K7 pada P* :4 c Penurunan pre+alensi kehamilan ' terlaluJ menjadi 4 dari angka pada tahun %&&: d Penurunan kejadian komplikasi K7 e Penurunan angka drop out 1 Penanggulangan IM*, HI;6AI!* a Puskesmas melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan IM* dengan pendekatan sindrom b Puskesmas yang menjalankan pencegahan umum terhadap in/eksi ' Kesehatan "eproduksi "emaja a Penurunan pre+alensi anemia pada remaja menjadi kurang dari 04 b =akupan pelayanan kesehatan remaja melalui jalur sekolah ?, dan melalui jalur luar sekolah 04
23
c Pre+alensi permasalahan remaja secara umum menurun Kesehatan "eproduksi sia lanjut a =akupan pelayanan kepada usia lanjut minimal 4 b Puskesmas yang menjalankan pembinaan kesehatan reproduksi kepada usia lanjut 34
24
.A. 3 KESIMPU/AN
Persoalan kesehatan reproduksi mencakup lima kelompok masalah yaitu kesehatan reproduksi itu sendiri, keluarga berencana, PM* dan pencegahan HI;6AI!*, seksualitas hubungan manusia dan hubungan gender, dan remaja 7er/ungsinya sistem reproduksi dipengaruhi oleh aspek-aspek dan proses-proses yang terkait pada setiap tahap dalam lingkungan hidup Masa kanak-kanak, remaja, pra-nikah, reproduksti/ baik menikah maupun lajang, dan menopause yang pada masa tersebut akan terjadi perubahan dalam sistem reproduksi Pada saat yang bersamaan dimungkinkan adanya /aktor-/aktor non klinis yang menyertai perubahan itu, seperti /aktor sosial, /aktor budaya dan /aktor politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Peran pemerintah sangat penting dalam pembuatan berbagai program yang berlaku secara massal terkait kesehatan reproduksi untuk mengatasi berbagai permasalahan reproduksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
25
DAFTAR PUSTAKA
% ndang-ndang "epublik Indonesia $omor 13 tahun 044& tentang Kesehatan 0 Harahap, Fuliandi 0441 K<*
26
