MAKALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN K3 KONTRUKSI, PERATURAN TEKNIS DI INDONESIA, DAN ORGANISASI PELAKSANA K3
BAB II PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan K3 Kontruksi
Kebijakan pemerintah dalam bidang keselamatan bidang keselamatan dan kesehatan dan kesehatan kerja (K3) sangat beragam, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan-Pemerintah, Kepmen dan bahkan Pemerintah Daerah juga mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Konsep Kebijakan K3
Organisasi buruh Organisasi buruh internasinal ILO mengeluarkan guidline untuk pelaksanaan OHS managemen mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat perusahaan. Menurut ILO-OSH guidline ini, kebijakan K3 tingkat nasional menekankan hal-hal berikut [ILO-OSH 2001]: 1. Manajemen K3 harus merupakan bagian integral dari keseluruhan manajemen organisasi.
2. Memfasiltasi kegiatan K3 baik tingkat nasional dan organisasi. 3. Keterlibatan pekerja atau perwakilan pekerja pada tingkat organisasi. 4. Melaksanakan perbaikan terus menerus terhadap biroksrasi, administrasi dan biaya. 5. Kerjasama antar instansi terkait dalam kerangka manajemen K3 6. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektifitas kebijakan K3 nasional. 7. Mempublikasikan manajemen K3 8. Memastikan manajemen K3 diberlakukan sama terhadap kontraktor, pekerja kontrak dan pekerja tetap. Kerangka konsep kebijakan OSH (K3) internasional menurut komite gabungan ILO dan WHO untuk Occupational Health. Program K3 nasional harus memiliki tiga unsur yaitu; Program promosi budaya K3, Program Penguatan Sistem Manjemen K3, dan Program Sasaran Penerapan. Ketiga program tersebut harus didukung oleh advokasi promosi, perundangundangan, pengawasan dan tenaga ahli dibidang K3. Dalam membuat kebijakan nasional, pemerintah harus mengacu pada peraturan-perturan international seperti WHO dan ILO. Pemerintah juga harus membentuk Dewan Penesehat K3 untuk membantu membuat kebijakan atau program K3 [Takala.J, 2007].
Meskipun sampai pada tahun 2007, Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi-konvensi ILO yang berkaitan dengan K3 kecuali Konvensi ILO No 120/ 1964 tentang Higiene (Komersial dan Perkantoran). Tetapi hingga tahun 2000, Indonesia sudah meratifikasi seluruh Konvensi Dasar ILO tentang Hak Asasi Manusia yang semuanya berjumlah delapan. Delapan konvesi tersebut adalah: 1. Konvensi no. 87: Kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi, 1948 2. Konvensi no. 98: Hak berorganisasi dan berunding bersama, 1949 3. Konvensi no. 29: Kerja paksa, 1930 4. Konvensi no. 105: Penghapusan kerja paksa, 1950 5. Konvensi no. 100: Imbalan yang setara, 1951 6. Konvensi no. 111: Diskriminasi (dalam pekerjaan dan jabatan), 1958 7. Konvensi no. 138: Batas usia minimum, 1973
8. Konvensi no. 182: Bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak, 1999. Budaya K3 (safety culture) dapat dibentuk jika di topang oleh tiga sisi yang sangat kuat, yaitu: 1. Pekerja; para pekerja harus memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan, kecerdasan, motivasi dan personaliti yang cukup dan baik dalam melaksanakan pekerjaannya. 2. Lingkungan; tersedianya peralatan, mesin, lingkungan, prosedur dan kondisi lingkungan pendukung lainnya di tempat kerja. 3. Perilaku; kepedulian, kesadaran, loyalitas, komunikasi, pengawasan dan sebagainya. Untuk membangun budaya K3 dibutuhkan ketiga hal tersebut, apabila salah dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi sebahagian maka budaya K3 tidak akan dapat dibangun dengan baik di tempat kerja [Geller, 2000].
2. Peraturan teknis tentang Pelaksanaan Kontruksi di Indonesia
Program pengelolaan K3 dalam bidang konstruksi diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) dengan dasar hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Undang – Undang Jasa Konstruksi.
Dasar Pelaksanaan K3 Konstruksi berdasarkan Peraturan Perundangan di Bidang Konstruksi Bangunan : a. UU No 18/1999 tentang JASA KONSTRUKSI b. PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dengan perubahannya menjadi PP 04 Tahun 2010 dan P P 92 Tahun 2010 c. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan perubahannya PP No. 59 Tahun 2010 d. PP 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 6 ayat (4).3 e. KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 :PASAL 29 AYAT (1).
f.
SURAT EDARAN MENTERI KIMPRASWIL NO. UM 03.05-Mn/426 TGL 24 AGUSTUS 2004 PERIHAL PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA PADA PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI.
3. Organisasi Pelaksana K3
Kami menugaskan secara khusus Ahli K3 dan tenaga K3 untuk setiap proyek yang dilaksanakan. Tenaga K3 tersebut harus masuk dalam struktur organisasi pelaksanaan konstruksi setiap proyek, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus bekerja secara penuh (full- time) untuk mengurus dan menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Pengurus dan Penyedia Jasa yang mengelola pekerjaan dengan mempekerjakan pekerja dengan jumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memerlukan, diwajibkan membentuk unit pembina K3. 3. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ini merupakan unit struktural dari organisasi penyedia jasa yang dikelola oleh pengurus atau penyedia jasa. 4. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut bersama-sama dengan panitia pembina keselamatan kerja ini bekerja sebaik-baiknya, dibawah koordinasi pengurus atau Penyedia Jasa, serta bertanggung jawab kepada pemimpin proyek. 5. Kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memberikan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja fasilitas- fasilitas dalam melaksanakan tugas mereka. b. Berkonsultasi dengan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dalam segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek. c. Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberi efek pada rekomendasi dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. d. Jika 2 (dua) atau lebih Kami bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerja sama membentuk kegiatan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja. e. Laporan kecelakaan Salah satu tugas pelaksana K3 adalah melakukan pencatatan atas kejadian yang terkait dengan K3, dimana :
1. Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Instansi yang terkait. 2. Laporan tersebut harus meliputi statistik yang akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masingmasing dan b. Menunjukkan gambaran kecelakaan-kecelakaan dan sebab-sebabnya. c. Keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan
Organisasi untuk keadaan darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan harus dibuat sebelumnya untuk setiap proyek yang meliputi seluruh pegawai/petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan peralatan, alat-alat komunikasi dan alat-alat lain serta jalur transportasi, dimana : 1. Tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya : a. Sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali. b. Secara berkala, sesuai dengan risiko-risiko yang ada pada pekerjaan tersebut. 2. Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi. 3. Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba, harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK). 4. Alat-alat PPPK atau kotak obat-obatan yang memadai, harus disediakan di tempat kerja dan dijaga agar tidak dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain. 5. Alat-alat PPPK atau kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, antiseptik, plester, gunting dan perlengkapan gigitan ular. 6. Alat-alat PPPK dan kotak obat-obatan harus tidak berisi benda-benda lain selain alatalat PPPK yang diperlukan dalam keadaan darurat. 7. Alat-alat PPPK dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan- keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti. 8. Isi dari kotak obat-obatan dan alat PPPK harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).
9. Kereta untuk mengangkat orang sakit (tandu). 10. Persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat lainnya. 11. Petunjuk/informasi harus diumumkan/ditempel di tempat yang baik dan strategis yang memberitahukan antara lain : a. Tempat yang terdekat dengan kotak obat-obatan, alat-alat PPPK, ruang PPPK, ambulans, tandu untuk orang sakit, dan tempat dimana dapat dicari petugas K3. b. Tempat telepon terdekat untuk menelepon/memanggil ambulans, nomor telepon dan nama orang yang bertugas dan lain-lain. c. Nama, alamat, nomor telepon Dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaan darurat. d. Pembiayaan keselamatan dan kesehatan kerja Biaya operasional kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja harus sudah diantisipasi sejak dini yaitu pada saat Pengguna Jasa mempersiapkan pembuatan desain dan perkiraan biaya suatu pekerjaan konstruksi. Sehingga pada saat pelelangan menjadi salah satu item pekerjaan yang perlu menjadi bagian evaluasi
dalam
penetapan
pemenang
lelang.
Selanjutnya
Kami
harus
melaksanakan prinsip-prinsip kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk penyediaan prasarana, sumberdaya manusia dan pembiayaan untuk kegiatan tersebut dengan biaya yang wajar, oleh karena itu baik Kamidan Pengguna Jasa perlu memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
ini
agar
pengawasannya.
dapat
melakukan
langkah
persiapan,
pelaksanaan
dan
DAFTAR PUSTAKA
http://healthsafetyprotection.com/efektifitas-kebijakan-dewan-k3-nasional-2007-2010-danrevitalisasi-pengawasan-k3/
145728261-Pelaksanaan-k3-kontruksi-bangunan
