kebijakan inform consent.doc

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KEN SARAS Nomor : 105 /DIRUT/SK/RSKS/X/2014 Tentang

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KEN SARAS MENIMBAN G

: 1. Bahwa Rumah Ken Saras merupakan Rumah Sakit Umum yang tidak terlepas dari pemberian pelayanan kepada pasien secara bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pasien terkait persetujuan tindakan medis. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu disusun

Kebijakan

pelaksanaan

persetujuan

tindakan

medis. MENGINGAT

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Republik Indonesia

No

:

1691/MENKES/PER/VII/2011 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien. 4. Undang – Undang republik Indonesia Nomor 29 ahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. 5. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Indonesia

Nomor

290/MENKES?

PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. MEMUTUSKAN MENETAPK AN Pertama

:

Kedua

: Surat keputusan ini dengan ketentuan

: Memberlakukan Kebijakan pelaksanaan persetujuan tindakan medic sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kab. Semarang Pada tanggal: Rumah Sakit Ken Saras

Dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH.DR.PH Direktur Utama

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama RS Ken Saras Nomor Tentang : Kebijakan Triase Tanggal :

KEBIJAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN Kebijakan Umum 1. Pengambilan keputusan persetujuan tindakan kedokteran adalah hak dasar bagi pasien dan keluarga. 2. Ketentuan tentang persetujuan tindakan kedokteran diatur sesuai undang – undang. 3. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis didokumentasikan dalam rekam medik.

Kebijakan Khusus 1. Rumah sakit menjabarkan dengan jelas proses informed consent dalam kebijakan dan prosedur. 2. Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut. 3. Pasien memberikan informed consent sesuai dengan kebijakan dan prosedur. 4. Pasien

diberikan

penjelasan

tentang

kondisi

mereka

dan

rencana

pengobatannya. 5. Pasien mengenal identitas para dokter dan praktisi yang lain yang bertanggung jawab melayani mereka.

6. Ada proses untuk menanggapi permintaan tambahan informasi dari pasien tentang tanggung jawab praktisi untuk pelayanannya. 7.

Rumah sakit mempunyai prosedur untuk informed consent yang diberikan oleh orang lain

8.

Prosedur tersebut sesuai dengan undang-undang, budaya dan adat istiadat.

9.

Orang lain selain pasien yang memberikan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien.