KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, karya tulis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saya harapkan karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca karya tulis ini tentang pentingnya peranan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Karya tulis dengan judul “PERANAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”. disusun untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Dinas Tk. II tahun 2012. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan karya tulis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang kontruktif demi penyempurnaan karya tulis ini. Akhirnya Penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai bahan referensi dalam melaksanakan tugastugas dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan kertas kerja ini.
1
Denpasar, Mei 2012
Penulis DAFTAR ISI
Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang
.............................
3
B. Identifikasi Masalah
.............................
7
C. Metode Penulisan
.............................
8 D. Sistematika Penulisan
.............................
8
Bab II
Tinjauan Pustaka
............................
Bab III
Pembahasan dan Analisa
10
............................
14 Bab IV
Penutup A. Kesimpulan
............................
21 B. Saran
............................
2
21
Daftar Pustaka
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar belakang Gerakan reformasi yang terjadi petengahan tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada kehidupan di Indonesia. Salah satu bidang yang mengalami perubahan cukup nyata adalah politik
dan
pemerintahan.
Perubahan
tersebut
tampak
dari
amandemen UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional pelaksanaan pemerintah di Indonesia. Amansemen UUD 1945 kemudian diikuti dengan serangkaian perubahan- perubahan kebijakan
yang
semangat serangkaian
dibuat
reformasi perbaikan.
pemerintah.
Pemerintah Pemerintah
Dengan
Pusat Pusat
mulai yang
berlandaskan melakukan selama
ini
memonopoli perumusan dan penentuan suatu kebijakan baik itu
3
lingkup nasional maupun lingkup lokal, mulai membagi peran tersebut pada Pemerintah Daerah. Kebijakan yang selama ini mayoritas bersifat top down perlahan mulai tergantikan dengan model perumusan kebijakan yang berfifat bottom up. Sasaran utama dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah untuk memacu pembangunan daerah dan sekaligus untuk mengurangi
rasa
ketidakadilan
dan
ketergantungan
pada
Pemerintah Pusat yang selama ini dirasakan oleh hampir seluruh daerah,
khusunya
dalam
alokasi
sumber
pembiayaan
pembangunan, yang semakin meningkat jumlahnya. Undang-Undang penyelenggaraan
Nomor
25
Tahun
perencanaan
2004
mengamanatkan
pembangunan
daerah
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda adalah suatu lembaga khusus yang berperan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan. Perencanaan menentukan arah yang hendak ditempuh di masa depan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas atau
mutu
dari
perencanaan.
Kualitas
suatu
perencanaan,
pemrograman dan penganggaran sangatlah bergantung pada keakuratan data masukan yang akan diolah. Kenyataannya, sering terjadi ketidakakuratan dalam pengumpulan dan pengolahan data
4
disebabkan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas yang berimplikasi pada kualitas perencanaan. Perencanaan
adalah
suatu
proses
untuk
menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah terdiri dari empat tahapan yaitu : 1. penyusunan rencana 2. penetapan rencana, 3. pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4. evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyiapan rencana pembangunan
lebih bersifat teknokratik,
menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD)
menyiapkan
rancangan
5
rencana
pembangunan.
Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing
jenjang
pemerintahanan
melalui
musyawarah
perencanaan pembangunan. Penetapan
rencana
menjadi
produk
hukum
sehingga
mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peaturan Daerah dan atau Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan
kegiatan
pengendalian
pelaksanaan
perencanaan,
melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. Evaluasi kegiatan
pelaksanaan
perencanaan
rencana
pembangunan
merupakan yang
bagian
secara
dari
sistimatis
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategik
merupakan
langkah
awal
untuk
melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah
6
memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (shreats) yang ada. Analisis terhadap unsurunsur
tersebut
sangat
penting
dan
merupakan
dasar
bagi
perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Dengan
visi,
misi
dan
strategi
yang
jelas
maka
diharapkan instasi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi
peluang
dan
kendala
yang
dihadapi.
Perencanaan
strategik bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistim akuntabilitas kinerja yang penting. b. Identifikasi masalah Didalam era Otonomi daearah dan alam demokrasi dewasa ini proses partisipasi masyarakat merupakan tolok ukur bagi
7
pemerintah
dalam
pelaksanaan
pemerintahan.
Bahkan,
Issu
partisipasi masyarakat dalamkebijakan publik tersebut juga telah menjadi issu yang sangat penting hal tersebut ditandai dengan munculnya
issu
Good
Governance
dalam
mengelola
kebijakan.Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan,
mengendalikan,
atau
mempengaruhi
masalah
publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu didalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan adanya beberapa ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan
Pembangunan
Daerah,
maka
berdasarkan
hal
tersebut identifikasi permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Peranan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Metode penulisan Untuk memperoleh data-data yang memadai sebagai bahan analisa dalam penyusunan karya tulis ini dipergunakan metode : 1. Metode Kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dan dengan data ini akan didapatkan data sekunder. 2. Metode
Empiris
yaitu
pengumpulan
data
yang
dilakukan
berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sebagai
8
pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. 3. Metode Legalitas yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.
d. Sistematika penulisan Sistematika penulisan dalam karya tulis ini disusun sesuai acuan yang telah diberikan. Guna memudahkan didalam penyusunan karya tulis ini, penulis tuangkan dalam bentuk sistematika seperti di bawah ini : Bab I
:
Pendahuluan Dalam Pendahuluan memuat tentang : A Latar Belakang. B Identifikasi Masalah. C Metode Penulisan. D Sistematika Penulisan.
Bab II
:
Tinjauan Pustaka Memuat
tentang
kerangka
teori
yang
dikemukakan oleh beberapa ahli dan yang terkait dengan pembahasan dalam karya tulis ini. Bab III
:
Pembahasan dan Analisa
9
Menguraikan tentang langkah – langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul tulisan ini daan tinjauan akademisnya untuk mengetahui efektifitasnya. Bab IV
:
Penutup Berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas dan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yangmewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) jugamempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan atautercermin dalam kebijakan-kebijakan negara atau dengan kata lain
10
setiap kebijakan negara haruslah selalu berorientasi padakepentingan umum (public interest). Apabila kepentingan publikadalah sentral, maka menjadikan administrator publik (eksekutif)sebagai profesional yang proaktif
adalah
mutlak,
yaitu
administratoryang
selalu
berusaha
meningkatkan responbilitas obyektif dansubyektif terhadap aspirasi masyarakat didalam membuat kebijakanpublik. Selain itu didalam proses pembuatan kebijakan negara,administraror tidak boleh bersikap “hampa nilai” (value free) tetapiharus “sarat dengan nilai” (value laden). Hal tersebut dapatdiartikan bahwa eksekutif dan legislatif harus lebih banyakmemperhatikan “publik”dalam bermakna.Horold
kepentingan
pengambilan D.
Lasswell
publik,
kebijakan dan
sehingga
publik
Abraham
pengertian
menjadi
Kaplan
lebih
memberikan
artikebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai danpraktek-praktek yang terarah. (M. Irfan Islamy, 2002: 17).Pengertian berikutnya dikemukakan oleh James A. Ander, bahwakebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuantertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atausekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. (M. Irfan Islamy, 2002: 17)Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatutaktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu:
11
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 2. Taktik atau strategi yang diarah untuk mencapai tujuanyang diinginkan 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkanpelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. (M.Irfan Islamy, 2002: 17) Sama halnya dengan “policy” yang memiliki berbagai definisidari para ahli, maka definisi kebijakan negara atau public policy punjuga beragam. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilihuntuk melakukan
sesuatu,
maka
harus
ada
tujuannya
(obyektifnya)dan
kebijakan itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah. Jadibukan semata-mata
merupakan
pernyataan
pemerintah
ataupejabat
pemerintah saja. Apabila pemerintah memilih tidakmelakukan sesuatu, akan mempunyai dampak atau pengaruh yangsama besar dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. Sedangkan
David
Easton
Negarasebagai“Pengalokasian
memberikan nilai-nilai
arti
secara
kebijakan
paksa
(syah)
kepadaseluruh anggota masyarakat.” (M. Irfan Islamy; 2002 : 19) Berdasarkan
definisi
ini,
Easton
menegaskan
bahwa
hanyapemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatuatau tidak
melakukan
sesuatu
tersebut
12
dirupakan
dalam
bentukpengalokasian disebabkankarena
nilai-nilai
pemerintah
pada
yang
masyarakat.
oleh
Easton
Hal
disebut
ini
sebagai
“authorities inpolitical system” atau para penguasa dalam suatu sistem politikyang
terlibat
dalam
masalah-masalah
sehari-hari
yang
telahmenjadi tanggung jawab atau perannnya. Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan negara tersebutdi atas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara harus mengabdi
pada
disimpulkanbahwa
kepentingan kebijakan
yangditetapkan
dan
olehpemerintah
yang
masyarakat,
negara
adalah
dilaksanakan
atau
mempunyai
tujuan
maka
serangkaian tidak
atau
dapat tindakan
dilaksanakan
berorientasi
pada
tujuantertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Intisari kebijakan negara tersebut mempunyai implikasisebagai berikut: 1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananyaberupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakantetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata. 3. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasidengan maksud tertentu dan tujuan tertentu. 4.
Bahwa
kebijakan
negara
itu
harus
kepentingan seluruh anggota masyarakat.
13
senantiasa
ditujukanbagi
Harus ditegaskan sekali lagi, bahwa administrator publikbukan membuat kebijakan negara “atas nama” kepentingan publik,tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah danmemenuhi keinginan seluruh anggota masyarakat.
BAB III PEMBAHASAN/ANALISIS
Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu
14
proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek pembangunan. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut diatas telah dinyatakan didalam Bab II Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indek pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama
para
kewenangan
pemangku
kepentingan
berdasarkan
masing masing.Perencanaan
peran
dan
Pembangunan Daerah
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah,regional dan nasional. Didalam
kaitannya
dengan
proses
pembangunan
nasional
untuk
perencanaan pembangunan yang dituangkan didalamtahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RencanaPembangunan Jangka
15
Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya
pembangunan
dilaksanakan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas, bahwa Dokumendokumen perencanaan pembangunan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas serta
senantiasa
ditujukan
untuk
anggotamasyarakat.Perencanaan untukkepentingan
masyarakat
kepentingan
pembangunan tidak
akan
yang
berhasil
seluruh ditujukan
tanpa
peran
sertamasyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan
pentingnya
pemerintahmengharuskan
peran
serta
didalam
pembuatan
masyarakarakat, perencanaan
pembangunan baikpusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjangdari tingkat bawah (bottom up). Proses tersebut diawali denganMusrenbang Kabupatendan
desa,
Musrenbang
Musrenbang Provinsi
kecamatan, dengan
Musrenbang
tujuan
untuk
mengoptimalkanpartisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undangundang.
16
Jika
ditinjau
dari
proses
kebijakan
publik
proses
perencanaan
pembangunan meliputi empat kegiatan yaitu perumusan masalah, perumusan
agenda
(agenda
setting),
perumusan
usulan
dan
pengesahan usulan. Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang desa dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan
tentang
permasalahan
yang
dihadapi
mereka
beserta
alternatif pemecahannya di tingkat desa untuk dibawa ditingkat musrenbang
kecamatan
dan
selanjutnya
dibawa
ke
musrenbang
kabupaten maupun provinsi. Namun, ditingkat kabupaten, provinsi ataupun negara ini terjadi proses selanjutnya yaitu penyusunan agenda pemerintah, didalam proses inilah terjadi penyaringan usulan-usulan untuk
disesuaikan
dengan
kepentingan-kepentingan
politik
atau
pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya, setelah melalui tahapan agenda setting selanjutnya usulkan untuk proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta DPR/D untuk ditetapkan sebagai Peraturan / Undang-Undang. Didalam
penentuan
kebijakan
pembangunan
daerah,
aspirasimasyarakat dapatdilakukan melalui tiga jalur yaitu : 1.
Jalur
Musrenbang
dimana
masyarakat
dapat
menyalurkan
aspirasinya secara langsung sesuaidengan tingkatannnya.
17
2. Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukanoleh anggota dewan dalam masa reses. 3. Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikanmelalui SKPD maupun kepala daerah. Jalur
musrenbang
dapat
didalammenyalurkan didalampenentuan inilahmayoritas
dikatakan
aspirasi
dan
perencanaan
aspirasi
sebagai
peran
serta
pembangunan.
masyarakat
jalur
disalurkan
utama
masyarakat Melalui
sebagai
jalur
masukkan
bagiproses perencanaan pembangunan selanjutnya.Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat,aspirasi yang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagaijalur yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulankegiatan. Masyarakat tidak banyak tahu
seberapa
ditindaklanjuti persentase
besar dalam
peluang
usulannya
prosespembangunan
kegiata-kegiatanyang
tertuang
yang
ditampung
atau
seberapa
didalam
dan besar
dokumen
perencanaan yang berasal dariaspirasi musrenbang. Inilah problem utama partisipasi masyarakatyang dihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaanpembangunan di Indonesia.Jika dilihat lebih lanjut maka penyebab lemahnya aspirasimasyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompokyaitu : 1. Eksternal, yang dimaksud adalah kondisi diluar sistembirokrasi pemerintah yaitu masyarakat umum.
18
2. Internal, yang dimaksud adalah kondisi didalam sistembirokrasi pemerintah. Penyebab
utama
kelemahan
dari
sisi
ekternal
atau
masyarakattermasuk didalamnya LSM, Kelompok-kelompok masyarakat dancivil
society
lainnya
prosesperencanaan
untuk
lebih
pembangunan
berperan
adalah
serta
dalam
kapasitas
dan
kapabilitasmereka yang tidak mencukupi untuk mengikuti proses perencanaanpembangunan tersebut. Didalam
banyak
masyarakat
kesempatan
sering
menemui
diundang
dalam
sebuah
yang
dari forum
sekianbanyak yangberani
mengutarkan pendapat hanya segelitir orang, sebagian besaryang lain hanya diam tidak berpendapat bahkan menginginkanforum tersebut segera disudahi. Musrenbangda merupakan salah satu bentuk peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunandaerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara
berjenjang
dari
tingkat
desa,
kecamatan,
Forum
SKPD/ForumGabungan SKPD. Pada tingkat kota, kegiatan ini diikuti oleh segenap stake holder dandilaksanakan untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Rencana Kerja SKPD.Selanjutnya, hasil dari Musrenbangda ini akan digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
19
Dikatakan
juga
bahwa,
pembangunandaerah
adalah
proses
pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkelanjutan yang dilaksanakandi
daerah.
Pembangunan
daerah
dilaksanakan
dalam
berbagai aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya,dengan tetap memperhatikan sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Untuk
itu,
demi
perencanaan
suksesnyapembangunan
yang
matang.
danmengoptimalkan diperlukan
proses
pengelolaan
Dalam
rangka
perencanaan
dan
daerah,
diperlukan
mengefektifkan
pembangunan
daerah,
penyelenggaraanpembangunan
yang
terpadu dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, badan legislatif dan masyarakat. Ini berarti, bahwa saat ini masyarakat harus
berperan
aktif
dalam
setiap
kegiatan
pembangunan.Posisi
perencana dalam kegiatan perencanaan adalah sebagi pengamat yang netral dan semua pengalaman
dan
rencana
disusun berdasarkan hasil observasi,
pengetahuan
perencana.
Keputusan
keputusan
perencanaan diambil berdasarkan analisa perencana. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan perencanaan dapat menghabiskan banyak waktu akibat banyaknya kepentingan
masyarakat
yang
terlibat.
Tidak
semua
kebutuhan
masyarakat dapat dipenuhi dalam benturan berbagai kepentingan. Solusi yang paling sering ditempuh untuk menyelesaikan benturan kepentingan
tersebut
adalah 20
mengambilkeputusan
yang
menguntungkan lebih banyak pihak dan tidak ada pihak yang menjadi korban. Strategic planning difokuskan pada masalah masalah yang menjadi prioritas dan disusun ke dalam rencana aksi (action pan) dengan jangka waktu dan rencana pembiayaan yang realistis. Rencana atau Program Rencana biasanya dirumuskan dalam bentuk program
atau
proyek
pembangunan.
Dokumen
Rencana/Program
biasanya berisi serangkaian langkah atau strategi yang lebih rinci untuk mencapai visi, misi atau tujuan pembangunan daerah. Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, program atau proyek harus memiliki tujuan dan sasaran serta indikatornya, cara/metode, lokasi, prakiraan biaya dan tahapan waktu pelaksanaannya yang jelas, serta memiliki kejelasan keterkaitan dengan dan kontribusinya terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
21
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Peran serta masyarakat pengambilan kebutuhan kebijakan publik sudah direspon oleh pemerintah melalui serangkaian regulasi yang menjamin peran serta aktif masyarakat. Dengan diluncurkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi peran serta atau partisipasi aktif masyarakat di dalam perencanaan pembangunan nasional. Namun, di dalam implementasinya kebijakan tersebut dilapangan ditemukan banyak kendala baik yang berasal dari masyarakat, partai politik, pemerintah maupun sistem perencanaan pembangunan itu
22
sendiri. Oleh karena itu guna memperkuat aktualiasi peran serta masyarakat di dalam perencanaan pembangunan tidak cukup hanya di perbaiki pada satu sisi saja namun harus dilakukan secara komprehensif.
B. Saran. Saran guna meningkatkan peran serta masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan perencanaan
kapasitas
pengetahuan
pembangunan
berkesinambungan. mengadakan
dan
Hal
pelatihan
sebaiknnya
tersebut penyusunan
dapat
didalam
penyusunan
dilakukan
secara
dilakukan
dengan
perencanaan
pembangunan
terhadap tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan. 2. Diperlukan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai
ketingkat
masyarakat
dapat
pemerintahan mengetahui
yang
paling
bawah
program-program
sehingga
pembangunan
pemerintah. 3. Perbaikan sistem perencanaan pembangunan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk merencanakan keuangan. 4. Perbaikan sistem perencanaan pembangunan dengan membuat sistem pemantuan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tahu sampai sejauh mana aspirasi mereka dapat diterima oleh pemerintah.
23
Daftar Pustaka
Rihandoyo, S.SOS, MM, Msi. Aktualisasi Peran Serta Masyarakat DalamPerencanaanPembangunan Daerah M.Irfan Islamy, 2002: 17.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara,Jakarta. 2002. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
24
dan
Evaluasi
