Peran pengembangan pariwisata bagi pembangunan ekonomi
PENGESAHAN KARYA KARYA TULIS ILMIAH ILMIA H Dengan judul : Peran pengembangan pariwisata bagi pembangunan Ekonomi Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh : Nama NIM Dan telah diterima oleh fakultas….UNDIP
Tanda tangan dosen
PENGESAHAN KARYA KARYA TULIS ILMIAH ILMIA H Dengan judul : Peran pengembangan pariwisata bagi pembangunan Ekonomi Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh : Nama NIM Dan telah diterima oleh fakultas….UNDIP
Tanda tangan dosen
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya tulis ini penulis persembahkan untuk ……
ABSTRAK Karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan peran pariwisata dan pertumbuhan dalam pembangunan serta dampak – dampak penting dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya sebatas penghasilan devisa, pariwisata juga menjadi pendukung pertumbuhan sektor perekonomian lainya. Sektor pariwisata dinegara berkembang akan dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi serta berpotensi meningkatkan pendapatan nasional. Namun pengembangan pariwisata tidak seluruhnya mendatangkan keuntungan bagi negara berkembang, karena pengembangan pariwisata juga menimbul kan permasalahan baru bagu pembangunan ekonomi Karya tulis ilmiah ini ,menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan informasi yang relevan dari sumber – sumber yang telah ditelaah oleh penulis. Dalam penpengumpulan data, penulis menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun wacana baru terhadap peran penembangan sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian bangsa indonesia
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala berkatnya, Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar. Karya tulis ini diajukan kepada……….sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa……..Selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dar berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besaranya kepada : 1………….. 2………………. Kepada semua penulis ucapan terimakasih sebesar – besarnya, semoga Tuhan membalas kebaikan yang mereka berikan. Dan semoga Karya Tulis yang sederhana ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, tentunya apabila punulis ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini penulis harapkan dari semua pihak kritik dan saranya Semarang Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN ABSTRAKSI KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penulisan D. Landasan Teori E. Metode Penelitian BAB II ISI A. Pertumbuhan Pariwisata B. Faktor Pendorong Pertumbuhan C.Peran Pariwisata dalam Pembangunan Perakonomian D. Dampak Perkembangan Pariwisata dalam Pembangunan BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN DAFTAR PUSTAKA
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tujuan pengembangan periwisata, bukan hanya sekedar peningkatan perolehan devisa bagi negara, akan tetapi lebih jauh dariharapkan pariwisata dapat berperan sebagai katalisator pembangunan (agent of development). Dilihat dari sudut ekonomi, sedikitnya ada delapan keuntungan pengembangan pariwisata di Indonesia : Pertama, peningkatan kesempatan usaha. Kedua, kesempatan kerja. Ketiga, peningkatan penerimaan pajak. Keempat, peningkatan pendapatan Nasiaonal. Kelima, percepatan proses pemerataan pendapatan. Keenam,memperluas pasar produk dalam negeri. Ketujuh meningkatnya hasil produk kebudayaan. Kedelapan, memberikan dampak multiplier effect dalam perekonomian berakibat pengeluaran wisatawan, para investor,maupun perdagangan luar negeri
Diantara pengaruh / dampak yang saat ini dialami indonesia karena pengembangan pembangunan pariwisata yaitu : 1. Mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah 2. Memperkuat posisi neraca pembayaran 3. Memperluas pasar produk industri kecil ke dunia internasional 4. Meningkatkan produk hasil kebudayaan B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pertumbuhan pariwisata di Indonesia? 2. Apa sajakah faktor pendorong pariwisata? 3. Bagaimana peran Pariwisata dalam Pembangunan? 4. Apa saja dampak – dampak perkembangan sektor pariwisata dalam pembangunan? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia
2. Untuk mengetahui perang sektor pariwisata dalam pembangunan 3. Untuk mengetahui dampak – dampak perkembangan sektor pariwisata dalam pembangunan D. Landasan Teori Pertumbuhan sektor pariwisata lebih besar dari dari rata – rata 15% , dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,8% (sekarang) atau 6,5% - 8% (dalam orde baru). Pariwisata juga dapat dijadikan katalisator falam pembangunan, selain dapat meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesempatan kerja , sekaligus dapat memperkuat posisi neraca pembayaran Tujuan pembangunan pariwisata dalam UU no.9 Tahun 1990 menyebutkan bahwa : 1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata 2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa 3. Memperluas dan memeratakan kesempatan usaha 4. Mendorong pendayagunaan produk nasional 5. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka mingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat E. Metode Penelitian Penulis menggunakan metode studi pustaka ( Libraby reseach) dengan menelaah sumber – sumber informasi dari buku – buku yang terkait daam pariwisata. Selain itu penulis mencari informasi tambahan yang relevan melalui data – data internet.
BAB II ISI A. Pertumbuhan Pariwisata PERTUMBUHAN WISATAWAN GLOBAL TAHUN 1995 - 2002
Keteranga n 1.jumlah (jutaan ) 2. Pertumbuha n
199 5 55,0 4
199 6 559, 0
199 7 619, 7
199 8 636, 6
199 9 656, 9
200 0 687, 3
-
88,8 %
3,5 %
2,7 %
3,2 %
4,6 %
200 1 684, 1 0,05 %
2 7
2
Sumber : World Tourism (WTO), 2003
terlihat oleh kita bahwa selama 7 tahun, pertumbuhan rata-rata pariwisata global sebesar 3,57 persen tiap tahunnya. Dalam tahun 2002, secara umum terjadi perubahan cukup signifikan dalam peringkat negara tujuan wisata (Tourist Destination Countries). Dilihat dari konteks kunjungan wisatawan, perubahan yang menonjol antara lain terlihat pada:
1. Mantapnya posisi China sebagai salah satu DTW (Daerah Tujuan Wisata) dunia. 2. Semakin kuatnya posisi pariwisata Hong Kong sebagai akibat pertumbuhan pariwisata China 3. Munculnya Malaysia secara tidak terduga masuk dalam kelompok 15 negara pariwisata kelas dunia. PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN GLOBAL BERDASARKAN KAWASAN TAHUN 2001 - 2002
TAHU N
TINGK AT PERTU MBUH AN Duni Erop a a 702, 6 100 %
Jumlah (juta ) Kontribu si
399, 6 56,9 %
Asia Amerik Afrik Timur Pasifik a a Tengah 131,3
114,9
29,1
27,6
18,7%
16,3%
4,1%
3,9%
Sumber : WTO, 2003
China membuktikan dirinya sebagai DTW dunia dengan mencapai tingkat pertumbuhan tercepat (11 persen) di antara 10 DTW dunia, dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 36,8 juta, seperti dapat kita lihat pada tabel dibawah ini SEPULUH NEGARA TUJUAN WISATA UTAMA 2002
Peringk at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Negara Perancis Spanyol Amerika Italia China Inggris Kanada Meksiko Austria Jerman
Jumlah (jutaan) 77,0 51,7 41,9 39,8 36,8 24,2 20,1 19,7 18,6 18,0
Pertumbuh an 2,4% 3,3% - 6,7 % 0,6% 11,0% 5,9% 1,9% - 0,7% 2,4% 0,6%
Kontrib usi 11,0% 7,4% 6,0% 5,7% 5,2% 3,4% 2,9% 2,8% 2,6% 2,6%
Meningkatnya kemakmuran penduduk dunia membuat per-jalanan wisata menjadi suatu kebutuhan utama bagi kehidupan modern dalam dua dekade ini. Proses globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas (borderless), ditambah
dengan terjadinya Three T Revolution (Transportation Technology, Telecommunication, dan Travel £sf Tourism), memberi kemudahan bagi orangorang untuk saling berkunjung sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di waktu yang akan datang.
PROSPEK PARIWISATA PER KAWASAN 1995 – 2020
No
1 2
Kawa san
Eropa
Jumla h wisat awan (jutaa n)
1995 338,4 85,6
Tkt Pertu mbuh an Rata²
2010 527,3 205,8
Kontri busi (%)
2020 717,0 416,0
Asia Pasifik Ameri 3 ka 108,9 190,4 282,3 4 Afrika 20,2 47,0 77,3 5 Timur 12,4 35,9 68,5 Tenga h 565, 1.006 1.561 Total 5 ,4 ,5
1995 2020 3,0% 6,4%
1995 59,8 15,1
2020 45,9 26,6
3,9% 5,5% 7,1%
19,3 3,6 2,2
18,1 5,0 4,4
-
100
Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4,1 persen, jumlah wi-satawan dunia akan menjadi 1.006 juta di tahun 2010 dan me-ningkat menjadi 1.561,1 juta orang di tahun 2020. Kenaikan se-besar 4,1 persen itu dipicu oleh kenaikan yang cukup signifikan di kawasan Timur Tengah sebesar 7,1 persen dan Asia Pasifik sebesar 6,4 persen. Namun demikian, pertumbuhan jumlah wisatawan di kawasan Eropa tetap belum tersaingi oleh kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik secara meyakinkan akan berhasil merebut 26,6 persen saham pariwisata dunia. Bagaimana realisasi perolehan devisa sektor pariwisata dalam periode reformasi yang kini sedang berproses? Memerhatikan data yang disampaikan oleh EPS (Biro pusat Statistik), jajaran pariwisata tetap dapat bergembira walau dalam keadaan "terpuruk" akibat bermacam-macam situasi yang tidak menentu akhir-akhir ini. Bila kita ambil data tahun 2002, jumlah devisa yang bersumber dari
pengeluaran wisatawan diperoleh sebesar 4.305,56 juta dollar AS atau turun sebesar 20,21 persen dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar 5.396,26 juta dollar AS. Rata-rata pengeluaran per hari tiap wisatawan (Average of Tourist expenditures per day per tourist) untuk tahun 2002 tercatat sebesar 91,29 dollar AS. Telah terjadi penurunan sebesar 9,09 persen dibandingkan dengan tahun 2001 di mana setiap wisatawan telah membelanjakan dollar sebesar 100,42 dollar AS setiap harinya. Kalau kita lihat pengeluaran wisatawan per kunjungan juga terjadi penurunan 15,20 persen dari sebesar 1.053,36 dollar AS (2001) menjadi sebesar 893,26 dollar AS (2002). Penurunan itu disebabkan karena peristiwa WTC tanggal 11 September yang mcngguncang pariwisata dunia. Namun demikian, kalau kita perhatikan pertumbuhan kunjungan wisatawan dan perolehan devisa sektor pariwisata semenjak Pelita I sampai dengan akhir Pelita VI yang disambung dengan periode reformasi, rata-rata pertumbuhan baik kunjungan wisman maupun perolehan devisa cukup meyakinkan kita bahwa sektor pariwisata tetap memberikan yang terbaik bagi perekonomian Indonesia. Dengan pertumbuhan kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) rata-rata dalam periode tahun 1969 s.d. 2002 sebesar 15 persen dan pertumbuhan perolehan devisa sebesar 23 juta dollar AS tiap tahunnya. PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISMA DAN PEROLEHAN DEVISA PARIWISATA INDONESIA PERIODE 1969 - 2002
Tahun
PELIT AI 1969 1970 1971 1972 1973 PELIT A II 1974 1975 1976 1977 1978 PELIT A III 1979 1980 1981 1982 1983
Jumlah
879.681 86. 100 123.319 178.781 221.178 270.303 1.982.989 313.42 366.293 401.237 433.393 468.6114 2.893.660 501.431 561.178 600.151 592.046 638.855
Pertumbuh an (%)
Penerima an Devisa (US$ Juta)
Pertumbu han (%)
43.23 41.97 23.71 22.21
188.1 10.8 16.2 22.6 27.6 40.6
50. 00 39.51 22.12 48.19
15.96 16.86 9.54 8.01 8.13
362.9 54.4 62.3 70.6 81.3 94.3
33.01 14.52 13.32 15.16 15.99
7. 00 11.92 6.94 ( 135 ) 7.91
1.647.1 250.7 289. 0 309.1 358.8 493.5
165.85 15.28 6.96 41.86 22.49
PELIT A IV 1984 1985 1986 1987 1988 PELIT AV 1989 1990 1991 1992 1993 PELIT A VI 1994 1995 1996 1997 1998
4.636.692 700.91 719.151 825.035 1.060.347 1.301.049 12.840.70 0 1.625.955 2.177.566 2.569.870 3.064.131 3.403.138 23.156.67 2 4.006.312 4.324.229 5.034.472 5.185.243 4.606.416
1999 2000 2001 2002
4.727.520 5.064.217 5.153.62 5.033.400
9.71 6.91 10.1 0 28.52 22.7 0
1.647.1 250.7 289. 0 309.1 358.8 439.5
18.25 1.09 12.41 41.86 22.69
24.97 33.92 18.02 19.23 11.6
3.501. 0 1.284.5 2.105.3 2.522.0 1.278.2 3.987.6
24.98 63.9 19.79 29.98 21.64
17.72 7.94 16.42 2.99 11.6
25.973.9 4.785.3 5.228.3 6.307.7 5.321.5 4.331.1
20 9.26 20.65 15.63 18.61
2.63 7.12 1.77 2.33
4.710.2 5.748.8 5.396.3 4.305.6
8.75 22.05 6.13 20.21
Ketetapan pemerintah Indonesia dalam dekade tahun 1980-an yang berhasil mendudukkan industri pariwisata sebagai sektor prioritas bagi penerimaan devisa, telah menempatkannya pada posisi ideal untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan yang ter-jadi di kawasan Asia Timur, Kawasan Pasifik, dan Asia Tenggara yang dianggap akan mengalami pertumbuhan terbesar, sebesar 6,5 persen ketimbang pertumbuhan industri pariwisata dunia yang diperkirakan hanya 4,5 persen saja. Asean Tourism Forum (Kompas, 21/09/2007) memberikan ko-mentar tentang pariwisata Asean: "Meskipun didera sejumlah per-soalan cukup besar dalam beberapa tahun belakangan, seperti te-rorisme, wabah penyakit SARS dan flu burung, sektor pariwisata di kawasan Asean tetap menjanjikan dan bakal menaril nyak wisatawan dari seluruh dunia." Optimisme itu disampaikan oleh SekretariyAnderal Ong Keng Yong, pada pembukaan Second Asean Tourism Investment Forum (ATIF), di Kuta, Bali. Tahun 2005. Asean menerima kunjungan 51,2 juta wisatawan mancanegara, atau tumbuh sebesar 4,4 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 49 juta wisman. Jumlah kunjungan wisman tahun 2005 ini berarti meningkat dua kali lipat daripada satu dasawarsa sebelumnya.
B. Faktor Pendorong Pertumbuhan Saat ini seriap negara di dunia mengembangkan pa-riwisata sebagai suatu industri dengan tujuan utama meningkatkan perolehan devisa. Faktor-faktor apa yang mendorong orang-orang melakukan perjalanan wisata, sehingga pariwisata menjadi industri terbesar di dunia? Bila kita amati, faktor-faktor dominan yang menggerakkan orang-orang melakukan perjalanan wisata, antara lain adalah: 1."Three ‘T’ Revolution" "Transportation Technology" Kemajuan teknologi penerbangan, selain bertambahnya kecepatan pesawat terbang, kapasitas tempat duduk pun menjadi semakin besar. Bila tahun 2006 beberapa airline telah menggunakan pesawat dengan double decker berkapasitas 555 penumpang, maka tahun 2010 nanti akan menggunakan pesawat dengan triple decker berkapasitas 900 - 1.000 penumpang. 1.1"Telecomunication" Munculnya teknologi komputer digital yang dapat menciptakan One Touch System memberi kemudahan orang-orang memeroleh informasi dari semua penjuru dunia. Hal ini membuat promosi mencapai target pasar yang akhirnya akan menofaog-brang melakukan perjalanan wisata ke seluruh du1.2"Tourism & Travel" Terjadinya kemajuan yang dialami kedua "T" tersebut di atas, menciptakan Mass Tourism, yang mampu menggerakkan orang-orang dalam ruang lingkup global untuk melakukan perjalanan wisata. Atas dasar pemikiran ini WTO memerkirakan tahun 2010 nanti, jumlah wisatawan global akan meningkat menjadi sebanyak 1.018 juta orang. 3 "Paid Vacations" Sekarang ini semakin banyak perusahaan memberikan tun-jangan berupa uang cuti kepada karyawannya untuk keperluan berlibur, di samping uang THR (tunjangan hari raya) yang biasa diterima pada akhir tahun. 4 "Hybrid" Pada waktunya nanti, orang-orang akan melakukan perjalanan wisata dengan memanfaatkan pola baru. Peserta MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition) akan membawa serta keluarga (istri dan anak-anak), karena perjalanan bisnisnya digabung dengan kesempatan liburan keluarga sehingga kebanyakan dari mereka akan memperpanjang waktu kunjungan di tempat MICE diselenggarakan. 5 "Status and Prestige Motivations" Motivasi ini bersifat sangat emosional, karena mendorong se-seorang untuk menjaga prestisenya. Agar dianggap mampu sese-orang rnempunyai keinginan untuk "menyaingi tetangganya" yaitu .berbuat seperti apa yang telah dilakukan "tetangganya".
6 "Leisure Time" Semakin panjang waktu senggang yang tersedia dapat digu-nakan untuk berlibur. Sebagai contoh, di Indonesia jika hari libur jatuh pada hari Minggu, maka Senin dinyatakan sebagai hari libur. Di Belanda, orang-orang yang tidak merokok memeroleh libur tambahan selama satu minggu, sebagai kompensasi waktu yang diberikan pada mereka yang merokok pada jam-jam kerja. 7 "Discretionary Income" Meningkatnya tabungan keluarga sebagai akibat meningkatnya jumlah uang yang kalau dikeluarkan (dibayarkan atau dibelanja-kan) tidak akan mengganggu keperluan keluarga sehari-hari.
C. Peran Pariwisata dalam Pembangunan Perakonomian 1.Pentingnya Pariwisata bagi Perekonomian Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan eko-nomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa scktor perekonomian nasional, misalnya: a) Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat diba-ngunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pari-wisata, sehingga memungkinkan orang-orang melakukan aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu wilayah negara tertentu, maupun dalam kawasan internasional sekali pun. b) Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaiatannya dengan pariwisata seperti misalnya: Transportation, Accommodation (Hotel, Motel, Holiday Village, Camping Sites, dll.) yang juga akhirnya menciptakan
permitaan baru seperti: Tourist Transportation, Hotel Equipment (Lift, Escalator, China ware, Linens, Furnitures, dll). c) Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk ke-butuhan hotel dan restoran, seperti sayur, buah-buahan, bunga, telur, daging, dan lain-lain karena semakin banyak-nya orang-orang melakukan perjalanan wisata. d) Meningkatkan permintan terhadap: Handicrafts, Souvenir Goods, Art Painting, dll. e) Memperluas barang-barang lokal untuk lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman, seperti: Ukiran jepara, Patung Bali, Keramik Kasongan Yogyakarta, Batik Pekalongan, Sulaman Tasikmalaya, Dodol ' Garut, Kerajinan Pandai Sikek, atau Sate Madura. f) Meningkatkan perolehan devisa negara, sehingga dapat mengurangi beban defisit neraca pembayaran. g) Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan pening-katan pendapatan nasional. h) Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan. i) Mempercepat perputaran perekonomian pada negara- negara penerima kunjungan wisatawan (Tourist Receiving Countries). j) Dampak penggandaan yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan, sehingga memberi dampak positif bagi pertum-buhan daerah tujuan wisata (DTW) yang dikunjungi wisatawan. Pariwisata sebagai suatu faktor perkembangan ekonomi, peran dan pentingannya pariwisata internasional, karena pariwisata tidak hanya sebagai sumber perolehan devisa, akan tetapi juga sebagai suatu faktor menentukan lokasi industri dan pengembangan wi-layah yang miskin akan sumber-sumber alam. Betapa pentingnya arti pariwisata dalam perekonomian dunia (nasional dan internasional), konferensi merekomendasikan sebagai berikut: (1) Konferensi menekankan pentingnya pariwisata sebagai "sua-tu faktor ekonomi dan menyatakan sifatnya yang kompleks dan selalu tumbuh berkembang sejalan dengan perjalanan internasional. Konferensi mengemukakan laporan-laporan yang diserahkan Sekretriat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), suatu laporan khusus yang diberi judul "Tourism as a factor of economic development, role and importance of international tourism" (E/CONF. 47/15) yang mengatakan pentingnya pariwisata dalam perekonomian internasional maupun ekonomi nasional suatu negara dan pemerintah masing-masing negara dimintakan perhatiannya secara khusus. (2) Konferensi menyatakan bahwa pariwisata itu penting, bu-kan saja sebagai sumber devisa, akan tetapi juga sebagai suatu faktor dalam menentukan lokasi industri dan dalam pengembangan daerah-daerah yang miskin sumber-sumber alam. Pengaruh pariwisata sebagai suatu industri ketiga (tertiary industry) dapat menciptakan kemakmuran melalui perkembangan komuniksi (communication}, transportasi (transportation), akomodasi (accommodation) dan lain-lain bentuk pelayanan bagi konsumen (wisatawan), mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari konferensi.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Konferensi memberikan perhatian yang khusus pada nilai-nilai sosial dan kebudayaan daripada pariwisata, walaupun dianggap bahwa kebebasan melakukan perjalanan dapat member! keuntungan sosial yang bernilai, namun akan sangat dihargai apabila hasil-hasil yang dicapai itu mengakibatkan nilai-nilai ekonomi, kendatipun demikian konferensi merekomendasikan agar pemerintah (tiap negara) hendaknya berusaha untuk mencapai hasil-hasil yang di-inginkan itu. Konferensi menekankan pentingnya pariwisata dalam negeri (domestic tourism], baik nilai sosial yang diberikan, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Tentang pengaruh ekonomi, sebagai dampak yang menguntungkansebagai akibat perjalanan yang dilakukan wisatawan ke daerah-daerah tujuan wisata (DTW) yang memiliki keka-yaan (alam dan budaya) melalui pengeluaran wisatawan di masing-msing DTW tersebut. Mungkin, melalui pengem-bangan pariwisata merupkan satu-satunya cara untuk me-majukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang kurang berkembang sebagai akibat kurangnya sumber- sumber alam yang dimilikinya. Pariwisata yang menghasilkan devisa kira-kira 888 juta dollar setiap tahunnya (1963), adalah satu-satunya hasil yang terbesar dalam dunia perdagangan (tahun 2020 diper-kirakan akan mencapai sebesar 3,4 triliun dollar AS dengan kunjungan wisman global sebanyak 1. 018 juta orang). Banyak negara akan menjadi makmur di dunia, untuk beberapa puluh tahun mendatang akan mempunyai neraca pem-bayaran yang surplus sebagai hasil dari indus^ pariwisata internasional. Perkiraan itu sangat beralasan, karena se-makin kaya suatu negara akan semakin besar kemungkinan meningkatnya perrmintaan untuk melakukan perjalanan wisata ke seluruh pelosok dunia.Pengeluaran yang dilakukan oleh mereka yang melakukan perjalann wisata itu, akan meningkatkan perdagangan internasional dan dengan sendirinya akan meningkatkan kemakmuran negara- negara yang menerima kunjungan wisatawan ke negaranya. Kongres merekomendasikan agar pemerintah yang ikut mengembangkan pariwisata sebagai industri di negaranya, hendaknya jangan memandang pariwisata dari aspek neraca pembayaran saja, akan tetapi juga meningkatkan peran pariwisata dalam perdagangan di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kongres merekomendasikan agar pemerintah Negara -negara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di negaranya, memberikan perhatian dan bantuan pelatihan, bukan saja untuk mendapatkan tenaga profesional dalam pelayan pariwisata, hendaknya juga memberi dorongan agar tenaga-tenaga profesional itu dapat mem-berikan pengertian kepada penduduk daerah-daerah tujuan wisata (DTW) konsep keramah-tamahan dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan ke daerahnya. Konferensi menyadari bahwa walaupun pariwisata pada hakikatnya adalah mengenai bergeraknya orang-orang me-lakukan perjalanan wisata dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu DTW ke DTW lain, para wisatawan itu
merupakan pasar bagi barang-barang dan bermacam -macam pelayanan di negara-negara yang mengembangkan pariwisata itu. Konferensi meyakini pula bahwa rakyat suatu negara, tradisinya, warisan budaya, kepribadiannya, dan obyek dan atraksi wisata yang dimilikinya merupakan bahan baku (raw materials) yang berharga bagi Industri Pariwisata negara tersebut. Konferensi juga menganggap bahwa para pemerintah negaranegara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di negaranya akan memeroleh manfaat dan keuntungan dari pengembangan karakteristik nasional berupa sumber-sumber daya alam, kebudayaan, buatan manusia (man made), the way of life masyarakat setempat untuk konsumsi wisatawan. Setelah memerhatikan faktor-faktor seperti diuraikan di atas, konferensi secara bulat memerkuat arti dasar pariwisata dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Karena itu sangat dianjurkan agar negara-negara yang mengembangkan pariwisata di negaranya memenimalisir masalah-masalah yang da pat menghambat pengembangan pariwisata dan bila perlu orga-nisasi-organisasi pariwisata internasional dapat memberikan ban-tuannya. Untuk menghadapi persaingan global yang sudah diambang pintu dengan akan diberlakukannya Asian Free Trade Agreement (AFTA 2002), Asia Pacific Economic Council (APEC 2010), dan Worl Trade Organization (WTO 2020), kiranya jajaran pariwisata Indonesia perlu mempersiapkan dalam banyak hal, khususnya dalam penyediaan SDM profesional. Hingga saat ini standar kompetensi SDM Indonesia masih dipermasalahkan, karena kemampuan bersaingnya sangat diragukan. Di dalam negeri saja mereka belum mampu bersaing, apalagi untuk mencari kerja di luar negeri. Sarjana- sarjana lulusan sekolah tinggi pariwisata yang ada tidak dapat langsung diterima oleh industri. Paling tidak diperlukan waktu 10 - 15 tahun pengalaman kerja, sebelum industri akan mempertimbangkannya. Suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang. Siapkah kita? 2. Pariwisata sebagai Alat Kebijaksanaan Ekonomi di Negara Berkembang Dalam tiga dekade terkhir ini banyak negara-negara sedang berkembang (developing countries) menaruh perhatian besar terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas terlihat dengan banyaknya program pengembangan pariwisata di negara masing-masing. Ke-lihtannya seolah-olah negara yang satu hendak melebihi negara yang lain untuk menarik wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal, dan lebih banyak membelanjakan dollarnya di negara tersebut. Dewasa ini pembangunan ekonomi pada kebanyakan negara-negara berkembang kelihatan lebih banyak ditujukan untuk men-dirikan industri yang dapat menghasilkan barang-barang modal (seperti Indonesia misalnya), namun sangat disangsikan keber-hasilannya, karena kualitas barang dan harga yang ditawarkan tidak bisa bersaing dengan pasar luar negeri, apalagi dalam menghadapi era globalisasi, bersaing dengan negara-negara maju. Hal ini tidak lain disebabkan:
Biaya produksi relatif masih tinggi, tidak bisa bersaing dengan barang barang impor yang mempunyi mutu yang lebih baik dan harga lebih murah. Kebanyakan para pengusaha di negara-negara berkembang tidak banyak • mengetahui sektor-sektor ekonomi apa yang masih perlu dikembangkan bagi negaranya (karena yang lain dinggap sudah jenuh). Kurangnya tenaga ahli, sempitnya pemasaran dan rendahnya daya beli • penduduk, merupakan suatu rintangan untuk menggalakkan pembangunan selanjutnya. Bagi negara-negara berkembang atau DTW yang berkeinginan membangun industri pariwisata di daerahnya, maka kebijaksanaan pembangunan pariwisata yang berimbang ini harus diterapkan. Bila tidak akan menjadi bumerang dan tentunya akan mengecewakan wisatawan yang berkunjung. Di sini kita melihat penting-nya kebijakan yang berimbang itu. Pariwisata sebagai industri dapat digolongkan sebagai industri ketiga (tertiary industry), peranannya cukup menentukan dalam menetapkan kebijaksanaan tentang kesempatan berusaha (business opportunities), kesempatan kerja (job opportunities), kebijaksanaan perpajakan, izin usaha dan bangunan, pendidikan, lingkungan hidup, cagar budaya, standar kualitas produk, jadwal perjalanan, tarif hotel dan pesawat udara, dan angkutan wisata lainnya. Ada suatu permasalahan pada negara-negara berkembang yang terjadi secara umum, yaitu rendahnya kesadaran untuk menabung. Akibatnya, kesempatan untuk investasi dalam berbagai bentuk kegiatan pariwisata menjadi lamban. Untuk mengatasi, mungkin suatu negara berkembang perlu menarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam riegeri. Sementara ini ada kalangan yang mengkhawatirkan masuknya investor asing ini, karena bukan tidak mungkin kegiatan ekonomi, khususnya dalam industri pariwisata, akan dikuasai oleh para investor asing ini. Kebijaksanaan mengundang investor asing itu, harus dilihat dari keterbatasan modal untuk investasi. Nanti, kalau kondisi permodalam dalam negeri sudah memungkinkan secara berangsurangsur keberadaan investor asing itu perlu dikurangi dengan menciptakan beberapa ketentuan, seperti ratio pemilikan modal antara pribumi dengan investor asing tadi. Aspek lain yang juga dianggap penting dalam kebijaksanaan ekonomi bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah secara regional dapat dengan mudah dikembangkan melalui pengembang-an pembangunan industri pariwisata, terutama dalam menghadapi timbulnya urbanisasi, mengalirnya pencari kerja ke kota-kota besar sedikitnya dapat dihindarkan, karena banyaknya proyek-proyek pariwisata di daerah. Akan tetapi, hal itu hanya akan berhasil sepanjang manajemen proyek selalu mengikutsertakan penduduk setempat dalam berbagai profesi pada proyek tersebut. Namun biasanya manajemen' proyek terbentur pada rendahnya tingkat pendidikan penduduk setempat, sehingga masih terpaksa rnendatangkan tenaga profesional dari kota-kota besar. Bila ini yang terjadi timbullah kecemburuan sosial dan kalau tidak ditangani secara bijaksana proyek yang dibangun bisa gagal, karena tidak didukung oleh masyarakat lokal. Idealnya pengembangan pariwisata itu hendaknya dapat memberi •
keuntungan bagi investor, kesenangan dan kenikmatan bagi wisatawan, serta kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk setempat. Selain itu satu hal yang perlu pula kita sadari bahwa harga atau nilai yang diharapkan dari pariwisata, tidak hanya dilihat dari sisi investasi untuk kepentingan indus'tri pariwisata saja sebagai sumber perolehan devisa. Akan tetapi, hendaknya juga dilihat dari sudut lain yang bersifat non-moneter. 3. Pariwisata sebagai "Quick Yielding Industry" Quick Yielding berarti "cepat menghasilkan". Dengan me-ngembangkan pariwisata sebagai suatu industri, perolehan devisa yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi lebih cepat di-peroleh dibandingkan dengan melakukan pengiriman komoditi ke luar negeri (ekspor) yang memakan waktu relatif lebih lama.
3.1 Ekspor Satu - satunya cara memeroleh devisa bagi setiap negara dengan cara: a. Kalau barang dijual pada pembeli di Singapura, maka diperoleh devisa dalam bentuk dollar Singapura. b. Kalau barang dijual pada pembeli di Taiwan, maka akandiperoleh devisa dalam bentuk dollar Taiwan c. Kalau barang dikirim pada pembeli di Hong Kong, makaakan diperoleh devisa dalam bentuk dollar Hong Kong, d. Kalau dikirim Jepang, maka akan diperoleh devisa dalam bentuk Yen. e. Kalau barang dikirim pada pembeli di Amerika Serikat, maka akan diperoleh devisa dalam bentuk dollar AS. f. Kalau barang dikirim pada pembeli di Australia, maka akan diperoleh devisa dalam bentuk dollar Australia, g. Kalau barang dikirim pada pembeli di Jerman, maka akan diperoleh devisa dalam bentuk euro. Perhitungan devisa oleh suatu negara itu biasanya dilakukan tahun berikutnya, yaitu dengan jalan menjumlahkan seluruh bentuk devisa yang diterima dalam periode tahun tersebut.Ternyata cara ini memakan waktu cukup lama. Prosesnya mulai dari memasukkan dalam peti kemas, mengirim ke pelabuhan ekspor, pengurusan dokumen (Bill of Lading) dan kualitas barang, sampai pcmbayaran antar Bank. Itupun kalau semua berjalanan lancar. Oleh karena itu pariwisata merupakan salah satu alternatif untuk memeroleh lebih cepat dengan mengembangkan pariwisata sebagai penghasil devisa negara. 3.2 "Invisible Export" Secara harafiah berarti "eksport tidak nyata", karena memang tidak ada barang atau komoditi yang dikirim ke luar negeri. Devisa diperoleh dengan menarik wisatawan mancanegara datang berkunjung pada suatu negara. Bila wisatawan datang pada suatu negara atau daerah tujuan wisata (DTW), maka mereka akan membelanjakan uangnya (tourist expenditures) untuk semua kebutuhan dan keinginannya selama tinggal pada suatu kota tertentu. Dalam praktiknya ke-lihatan sebagai berikut:
a. Kalau wisatawan Jepang datang, mereka akan membelanjakan uang di DTW yang dikunjunginya dalam bentuk yen. b. Kalau wisatawan Singapura datang, mereka akan membelanjakan uang di DTW yang dikunjunginya dalam bentuk dollar Singapura. c. Kalau wisatawan Amerika datang, mereka akan membelanjakan uangnya di DTW yang dikunjunginya dalam bentuk dollar AS. d. Kalau wisatawan Australia datang, mereka akan membelanjakan uangnya di DTW yang dikunjungi dalam bentuk dollar Australia. e. Kalau wisatawan Perancis datang, mereka akan membelanjakan uangnya di DTW yang dikunjtmginya dalam bentuk franc. f. Kalau wisatawan Jerman datang, mereka akan membelanjakan uangnya di DTW yang dikunjunginya dalam bentuk euro, g. Kalau wisatawan Belanda datang, mereka akan membelanjakan uangnya di DTW yang dikunjunginya dalam bentuk gulden. Jadi dalam "Invisible- Export" devisa diperoleh langsung dari wisatawan ketika mereka membayar bermacam-macam kebutuhan (tourist expenditures} yang umumnya terdiri dari: 1. Biaya kamar menginap di hotel (accommodations], 2. Biaya makan dan minum selama berkunjung (food and beverages], 3. Biaya menyaksikan hiburan (entertainments), 4. Biaya belanja cenderamata dan oleh-oleh lainnya (Purchases), 5. Biaya sightseeing dan tours di setiap kota/DTW yang dikunjungi (tours and sightseeing), 6. Biaya transportasi lokal (local transportation), 7. Biaya keperluan lain-lain (others). Tampaklah bahwa devisa itu diterima oleh perusahaan yang langsurig memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sesudah periode satu tahun, berapa besar devisa sektor pariwisata barulah dapat dihitung setelah diperoleh data dari Biro Pusat Statistik (BPS) berupa: jumlah wisman yang datang tahun itu (number of Tourists), rata-rata lamanya mereka tinggal (Average Length of Stay in Days), dan rata-rata pengeluaran wisatawan per hari tiap orang (Average Tourist expenditures per Day per Tourist). 4. Kedudukan Pariwisata sebagai Penghasil Devisa Pada dasarnya, masuknya devisa sektor pariwisata bukan saja dari pengeluaran wisatawan (tourist expenditures), akan tetapi berasal dari beberapa transaksi sebagai berikut: a. Penerimaan visa.fee sewaktu calon wisatawan meminta visa di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri (negara asal wisatawan). b. Hasil penjualan tiket maskapai penerbangan (bila wisatawan menggunakan Garuda). c. Biaya taksi dari bandara ke hotel, d. Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya. e. Biaya makan dan minum selama tinggal di Indonesia. f. Biaya fours and sightseeing pada kota-kota DTW yang dikunjungi.
g. Biaya taksi atau angkutan lain untuk transportasi local untuk shopping dan sebagainya. h. Pengeluaran untuk cenderamata, handicrafts, dan oleh-oleh lainnya. i. Fee perpanjangan visa bila diperlukan. SUMBER DEVISA SEKTOR PARIWISATA
N o 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Sumber Visa Fee di luar negeri Ticket Sales Upah dan Gaji Karyawan pengeluaran wisatawan Investor asing Biaya promosi pariwisata Kredit LN untuk investasi sektor pariwisata
Pihak - pihak yang mmenerima Kedutaan besar / Konsul diluar negeri National Carrier Flag Bagi pekerja disektor pariwisata di luar negeri Kelompok perusahaan industri pariwisata Pembangunan hotel dan resort Biro - biro iklan diluar negeri Perbankan / Mitra kerja
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Semuanya itu, baik melalui travel agent atau tour operator (untuk membeli paket wisata), ataupun dibayarkan langsung bagi wisatawan sendiri (independent tour), dalam bentuk bank note, travel cheque, atau credit card. Jadi devisa yang diterima tidak menunggu waktu yang lama, seperti halnya melalui ekspor sebagaimana telah diuraikan. Oleh karena itu, industri pariwisata disebut sebagai industri yang quick yielding. Tanpa proses yang berlama-lama devisa langsung diterima perusahaan-perusahaan kelompok industri priwisa-ta dari setiap wisatawan yang datang berkunjung pada suatu DTW. Sumber devisa sektor pariwisata, tidak saja berasal dari pengeluaran wisatawan yang berkunjung pada suatu negara, akan tetapi dapat pula melalui sumber-sumber lain.. Dalam rangka meningkatkan perolehan devisa negara diperlukan kebijakan terpadu (integratedpolicy). Kebijakan terpadu ini hendaknya dimulai dari perencanaan menyeluruh, karena kita semua mengetahui pariwisata sebagai suatu industri sangat kom-pleks sifatnya dan proses kegiatannya tidak bisa berdiri sendiri dan sangat erat hubungannya dengan sektor ekonomi lainnya. Sebagai contoh, agar tidak terjadi kebocoran (leakage) perlu diambil kebijakan sebagai bcrikut: (1) Agar semua yang datang berkunjung ke Indonesia menggunakan pesawat, kapal, bus milik modal dalam negeri. (2) Semua wisatawan menginap di hotel milik orang Indonesia atau modal dalam negeri. (3) Semua bentuk perjalanan wisatawan diselenggarakan dan diatur oleh BPW atau tour operator milik orang Indonesia atau modal dalam negeri.
(4)
Semua tenaga yang melayani kedatangan wisatawan mancanegara dilayani oleh orang-orang Indonesia. (5) Perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata (terutama hotel) hendaknya meminimalisasi pemakaian ba-han-bahan impor untuk keperluan operasi kegiatan perusahaannya. (6) Membatasi orang Indonesia melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Kelihatannya tidak mudah melaksanakan kebijakan terpadu agar penerimaan devisa sektor pariwisata dapat ditingkatkan. Masalahnya, bagaimana kita dapat melakukan koordinasi di antara sekian banyak sektor ekonomi yang terkait dengan industri pariwisata itu. Dalam pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua (1994 - 1998) sudah mulai kelihatan bahwa peranan minyak bumi sebagai penghasil devisa negara sudah mulai berkurang. Beberapa p;ikar mengatakan minyak bumi di Indonesia akan berkurang pe-rannya sebagai penghasil devisa utama, hal ini disebabkan: a. Cadangan minyak bumi kita sudah mulai berkurang, dan jika dieksplorasi biayanya tidak lagi ekonomis (memakan biaya lebih besar dibandingkan dengan hasil yang akan diterima). b. Karena banyak investor yang berminat mengundurkan diri, terutama disebabkan buruknya birokrasi pemerintahan, terutama sulitnya memeroleh perizinan, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dan faktor keamanan yang tidak dapat menjamin kelangsungan usahanya di Indonesia, PERINGKAT (%) SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENGHASIL DEVISA DIANTARA KOMODITI NON - MIGAS 1984 - 1985
KOMODITI Minyak Bumi Gas alam Kayu Karet Kopi PARIWISA TA Tekstil
1984
1985
PERTUMBU HAN
63,10 18,00 6,00 4,80 3,10
54,00 22,40 7,40 4,20 3,40
- 7,10 4,40 1,40 - 0,60 0,30
2,60 2,40
3,20 3,40
0,60 1,00
Sumber : Diolah dari data BPS
c. Indonesia sekarang terpaksa mengimpor minyak untuk kebutuhan di dalam negeri, mengingat pemakaian BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut beberapa pakar, cadangan minyak bumi diperkirakan secara ekonomis akan habis tahun 2012 nanti. Pada waktunya nanti, Indonesia dari negara pengekspor minyak (anggota OPEC) akan berubah menjadi pengimpor minyak, yang berarti akan me-merlukan devisa lebih banyak lagi. Harian Komfas (edisi 21 Mei 2003) menulis berita sangat mengejutkan: "Sesudah tahun 2004 sektor pariwisata akan menggantikan posisi minyak bumi dan gas sebagai penghasil devisa
terbesar. Hal ini tentunya akan terjadi, bilamana Pertamina tidak menemukan lading -ladang minyak baru." Perkiraan itu ternyata benar- benar terjadi, pada kuartal pertama tahun 2006 Indonesia mengalami kelangkaan BBM luar biasa yang belum pernah dialami sebelumnya. Dari uraian tersebut jelas bagi kita bahwa minyak bumi di waktu yang akan datang bukan lagi sebagai penghasil utama devisa negara. KEDUDUKAN DEVISA SEKTOR PARIWISATA DIANTARA PEROLEHAN DEVISA NON MIGAS LAINYA TAHUN 1996 - 1999
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
COMMODITI ES Oil & Product Tourism Textile Garments Plywood Rubber Electricity Tools Copper Coal Fresh Shrimps
1996 12.86 6.307 2.975 3.575 3.595 2.226
1997 13.35 3 5.321 3.658 2.876 3.41 1.998
1998 9.429 4.331 4.739 2.587 2.077 1.548
1999 11.18 9 4.71 3.418 3.817 2.256 1.236
1.411 1.747 1.121
1.371 1.497 1.485
1.49 1.307 1.346
1.692 1.15 1.314
1.016
1.008
1.007
887.5
Sumber : Central Bureau Statistic/BPS (Dollar AS miliar)
Bila keadaan ini terus berlangsung, Indonesia bukan saja kehilangan sumber devisanya, melainkan juga harus mencari komoditi pengganti sebagai sumber devisa baru. Salah satu komoditi prospektif itu adalah sektor pariwisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di waktu yang akan datang. Dari semula hanya menduduki peringkat ke-7 (Tabel2.1) di periode tahun 1984-1985, penerimaan devisa sektor pariwisata kini sudah menduduki peringkat kedua (Tabel 2.2), setingkat di bawah devisa migas (minyak bumi dan gas alam). Dari kedua tabel di atas, kita melihat bahwa dalam tempo 10 (sepuluh) tahun posisi perolehan devisa sektor pariwisata mening-kat dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-2 sesudah perolehan devisa migas. Para pakar memperkirakan tahun 2020 pariwisata sudah menjadi "primadona" penghasil devisa negera. Hal ini bukanlah suatu yang tidak mungkin, sepanjang kondisi keamanan, politik, dan perekonomian tidak bergejolak yang mengakibatkan wisatawan enggan berkunjung ke Indonesia. JUMLAH WISMA DAN PEROLEHAN DEVISA TAHU 2000 - 2004
TAHUN 2000 2001
JUAMLAH WISMA 5.046.200 5.153.600
JUMLAH PEROLEHAN DEVISA US$ 5.748 MILIAR US$ 5.396 MILIAR
2002 2003 2004
5.033.400 4.467.000 5.321.200
US$ 4.305 MILIAR US$ 4.037 MILIAR US$ 4.797 MILIAR
Sumber : Biro Pusat Stastistik (BPS)
Data terakhir yang diperoleh Biro pusat Statistik (BPS) mengenai kunjungan wisman dan perolehan devisa sektor pariwisata dalam periode tahun 2000-2004 cukup menggembirakan. Bila kita perhatikan besar, perolehan devisa sektor pariwisata seperti terlihat pada Tabel 2.3 di atas, kedudukan sebagai peringkat kedua penghasil devisa sesudah minyak bumi dan gas itu masih tetap dipertahankan, walaupun dalam kondisi terseok-seok berupa gangguan keamanan (bom) dan situasi pasang-surut politik di Indonesia, terutama setelah: 1. diberlakukannya otonomi daerah pada permulaan tahun 2003,2. Hiruk-pikuknya pemilihan umum secara langsung mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Peran dalam Peningkatan Pendapatan Nasional dan Penerimaan Pajak Menurut Samuelson (1985:133), yang dimaksudkan dengan Pendapatan Nasional adalah: "Jumlah produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu perekonomian yang nilainya dihitung dalam periode satu tahun." Bowden dan Carlin (1969) memberi batasan tentang Pendapatan Nasional dengan sebutan Gross National Product (GNP) dengan memberi dua batasan yang keduanya dapat disamakan, masing-masing yaitu: 1) Gross National Product (GNP) is total of all products and services produced during the year. 2) Gross National Product is total market value of goods and services produced during the year. Batasan yang pertama menekankan pada jumlah keseluruhan produk dan jasa yang diproduksi dalam tahun tertentu, sedang batasan kedua lebih menekankan pada jumlah nilai/harga pasar dari barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam tahun tertentu. Untuk menghitung Pendapatan Nasional menurut Dr. Suryana digunakan tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan Produksi, Pendekatan Pengeluaran, dan Pendekatan Penerimaan. 5.1 Pendekatan Produksi Dalam hal ini, besarnya Pendapatan Nasional dihitung dari nilai seluruh produksi yang dihasilkan faktor-faktor produksi dalam suatu negara, tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik swasta, milik asing atau milik pemerintah dan hasilnya populer disebut sebagai Gross Domestic Product (GDP), yang besarnya di-bitung dari penjumlahan hal-hal sebagai berikut: a) Produksi hasil pertanian,
b) Produksi hasil pertambangan, c) Produksi perusahaan air, gas, listrik, d) Produksi industri konstruksi/bangunan, e) Produksi sektor perdagangan, f) Produksi sektor telekomunikasi dan teknologi, g) Produksi Industri Pariwisata (transportasi, akomodasi, res- toran, cenderamata, dan sebagainya). Dalam pendekatan produksi ini, dasar perhitungan Pendapatan Nasional adalah besar nilai tambah (value added) dari masing-ma-sing produk yang dihasilkan, yaitu: Selisih antara nilai jual pro-dukyang dihasilkan dengan nilai pembelian bahan baku ditambah dengan biaya-biaya proses produksi dan biaya-biaya lainnya. Cara perhitungan seperti ini dilakukan agar tidak terjadi peng-hitungan ganda (double counting}. 5.2 Pendekatan Pengeluaran Perhitungan Pendapatan Nasional dengan menggunakan cara ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk produk dan jasa yang sudah jadi saja (produk akhir), tujuan sama dengan uraian pada butir (1) untuk menghindarkan terjadi perhitungan dua kali (double counting). Ini berarti bahwa bahan baku tambahan yang diikutkan dalam proses produksi tidak dihitung, sehingga akan diperoleh hasil nilai tambah (value added) sama dengan nilai akhir barang (final goods). Dalam analisis ekonomi makro, perhitungan pendapatan na-sional didasarkan pada sifat pengeluaran yang dilakukan oleh setiap Rumah Tangga Konsumen (RTK), Rumah Tangga Produ-sen (RTP), pemerintah dan Sektor Luar Negeri (Export dan Import), sehingga dengan demikian Pendapatan Nasional (Y) nilainya merupakan penjumlahan dari: Pengeluaran Rumah Tangga (C), Pengeluaran Perusahaan (I), Pengeluaran pemerintah (G), dan Pengeluaran untuk Export-Import (X-M), sehingga pendapatan nasional dapat digambar dengan persamaan sebagai berikut:
Y =C + I +G(X – M) Dan hasil perhitungannya biasa disebut sebagai Gross National Product
(GNP). 5.3 Pendekatan Penerimaan Dalam pendekatan ini, perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan dari faktor-faktor produksi yang dipakai dalam menghasilkan barang dan jasa dalam tahun tertentu. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh mcreka memiliki faktor produksi seperti Pemegang Sahara, Pemilik Modal, para pekerja atau karyawan, dan para pengusaha sendiri. Mereka itu, yaitu para pemilik faktor produksi tadi, memeroleh gaji, upah, rente, sewa, dan keuntungan yang dapat dilambangkan dengan w (wages), r (rente), i (interest), dan p (profit), sehingga dengan demikian nilai diperoleh adalah
Pendapatan Nasional (National Income) sehingga Pendapatan Nasional (National Income) digambarkan dengan persamaan: NI = w + r + i + p Perhitungan Pendapatan Nasional (PN) dalam pariwisata agak berbeda dengan ketiga cara tersebut di atas. Peningkatan Pendapatan Nasional dari Sektor Pariwisata Besar Pendapatan Nasional diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung berapa besar perolehan devisa dari sektor pariwisata untuk tahun tertentu. Kalau sudah diketahui perolehan devisa, jumlah itu dikalikan dengan nilai koefisien multiplier (K) hasil penelitian tahun yang bersangkutan, sehingga PN dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: NI = (N x L x e) x K Dimana: NI : National Income, Pendapatan Nasional N : Number of Tourists visit the country in that year L : Average Length of Stay in Days e : Average of Tourist expenditures per Tourist per Day K : Coefficient of Multiplier (diperoleh dari hasil penelitian)
Contoh: Mari kita ambil data tahun 1997 seperti contoh di atas, maka Pendapatan Nasional dapat kita hitung dengan cara berikut. Kalau nilai koefisien multiplier tahun 1997, K = 3,3 (dimisalkan), maka: NI = 5.185.243 x 12 x 125 dollar AS x 3,3 = 25.666.952.850 dollar AS Perlu diingat bahwa hasil perhitungan rumus NI tersebut di atas, baru merupakan hasil peningkatan PN dari sektor pariwisata dalam tahun tertentu. Hasil perhitungan NI ini merupakan kontribusi industri pariwisata untuk meningkatkan PN yang terdiri dari hasil perhitungan produk dan jasa sektor lain dalam perekonomian. Hanya saja, untuk menghitungnya kita terbentur pada nilai K yang tidak tersedia di EPS, karena belum ada penelitian untuk itu. (Apa dan mengapa nilai K ini, nanti akan dibahas dalam Bab khusus "Tourism's Multiplier Effects''-Bab VIII, Hal 239). Bila Pendapatan Nasional sudah dapat dihitung seperti contoh tersebut di atas kita sekaligus juga dapat menghitung berapa pe-nerimaan pajak (Tax Revenue) dalam tahun 1997 dengan rumus sebagai berikut: TR = (N x L x e) x K x l0 persen Dimana: TR = Tax Revenue, penerimaan pajak (sektor pariwisata) N = Number of Tourists, jumlah wisatawan yang dating L = Average Length of Stay, rata-rata lamanya wisatawan tinggal di Negara tertentu. e = Average of Tourist expenditures per Day per Tourist, rata-rata pengeluaran wisatawan tiap hari per orang. K = Koefisien multiplier (untuk tahun tertentu)
10% = Pembebanan pajak kepada setiap wisatawan yang berbelanja di Indonesia (Peraturan Pemerintah). Kita gunakan data seperti di atas, maka pajak dari sektor pariwisata diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: TR = (5.185.243 x 12 x 125 dollar AS) x 3,3 x 10 persen = US dollar AS 2.566.695.285 Dengan cara demikian, maka kita mengetahui berapa besar pcnerimaan pajak dari sektor pariwisata setiap tahunnya.
6. Rekomendasi WTTC untuk Indonesia World Travel & Tourism Council (WTTC) dalam laporannya yang membahas dampak industri pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia, merekomendasikan agar pemerintah Indonesia secara nasional mempertimbangkan agar menetapkan industri pariwisata sebagai "Prioritas Strategis" bagi pengembangan eko-nomi Indonesia di waktu-waktu yang akan datang, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: 6.1 Mengakui Kontribusi Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian Dari sisi permintaan dampak industri pariwisata menyusup ke berbagai kegiatan perekonomian dan menyebar secara pesat me-lalui beragam industri terkait. Dampak ekonomi itu mencakup spektrum kebijakan yang luas, menyangkut kesempatan berusaha, kesempatan kerja, transportasi, akomodasi, prasarana, pengembangan wilayah, perpajakan, perdagangan, dan lingkungan. Industri Pariwisata, secara khusus dikatakan sangat efektif da-lam mendukung usaha kecil dan penciptaan kesempatan kerja untuk kalangan muda usia serta menyebarkan peluang kesempatan kerja, baik dalam ruang lingkup regional, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, industrustri pariwisata dapat memainkan peran sebagai katalis penting bagi pembangunan wilayah. Bagian terbesar dan prasarana yang dibutuhkan industri ini, seperti halnya jalan, bandara, telekomunikasi, memberikan sumbangan langsung bagi pengembangan perekonomian pada umumnya, di mana industri pariwisata itu dikembangkan. Kedatangan wisatawan mancanegara atau nusantara merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, di samping dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dalam kebijaksanaan ta-hun 1980-an di mana industri pariwisata ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam bidang ekonomi bagi penerimaan devisa dan pem-bukaan lapangan kerja, Indonesia telah mengambil posisi kebijaksanaan strategis mendahului kebanyakan pesaing Indonesia di forum internasional. Keputusan itu telah memungkinkan diterimanya manfaat besar dari dampak industri pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertuang dari laporan ini. Sasaran kebijaksanaan Indonesia ini perlu lebih diarahkan untuk memelihara posisi strategis industri pariwisata dan untuk meningkatkan efektivitas
dengan memastikan bahwa dampak industri pariwisata senantiasa dipertimbangkan dalam penyusunan kebijaksanaan umum pem-bangunan negara secara nasional. 6.2 Bentuk "Satellite National Account" Dikarenakan perkembangan industri pariwisata demikian luas cakupannya dalam ekonomi secara keseluruhan dan sebagai kons-kuensinya diklasifikasikan di bawah berbagai perkiraan dalam Neraca Nasional, maka tidak ditemukan kejelasan di mana dampak ekonomi industri pariwisata ini dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan tunggal. Hal ini dapat menimbulkan kecenderungan yang luas urituk meremehkan dampak keseluruhan industri pariwisata terhadap perekonomian nasional. Langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa industri ini mendapatkan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan umum di bidang ekonomi adalah melalui pengembangan perang-kat bantu yang efektif dalam mengukur dampak industri pariwisata terhadap perekonomian. Dalam tahun 1993, lembaga yang bertanggung jawab bagi Neraca Nasional (NationalAccounting) di lingkungan PBB mengusulkan agar kalangan pemerintah negara di dunia menyusun Neraca Satelit (Satellite Account) untuk industri pariwisata, ter-utama untuk mengetahui sampai berapa jauh dampak ekonomi industri pariwisata bila ia dikembangkan pada suatu negara. Untuk itu, WTTC dengan bekerjasama dengan WEFA Group telah mengembangkan suatu metode untuk melakukan simulasi bentuk neraca dimaksud. Laporan WTTC ini ditandai studi simulasi "Satellite Accounting" yang menelusuri alur dampak ekonomi industri pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Ini merupakan salah satu dalam serangkaian studi-studi simulasi yang tengah dilaksanakan pada berbagai negara di dunia. Beberapa di antaranya saat ini sedang mengembangkan Neraca Satelit secara rind untuk industri pariwisata sebagai bagian dari sistem Neraca Nasionalnya, antara lain di Asia dan Pasifik termasuk Kanada, Singapura, dan Australia. WTTC mengusulkan agar Indonesia memulai pengembangan Neraca Satelit sebagai cara untuk membantu pemerintah dalam mengintegrasikan dampak industri pariwisata dalam penyusunan kebijaksanaan umum di bidang ekonomi dan sosial. WTTC siap untuk menyediakan bantuan dan keahlian kepada pemerintah Indonesia dalam mendukung proses ini. 6.3 Membentuk Wahana Pengembangan Industri yang efektif Untuk menggali potensi industri pariwisata di Indonesia secara efektif dianjurkan untuk bersinergi secara menyeluruh di tingkat nasional, mencakup semua pihak terkait dikembangkan tanpa penundaan lebih lanjut, meliputi semua sub-sektor utama dalam industri pariwisata seperti: kalangan pengembang kawasan wisata, industri perhotelan, sistem transportasi wisata (terutama maskapai penerbangan), jasa BPW, pemasaran dan promosi, dan pengembangan SDM. Hal ini dapat mengambil bentuk berupa wa-hana seperti halnya "The Malaysian Tourism Development Corporation" atau "The Indonesia Tourism Corporation" (ITDC). Tindak lanjut: 1) Lanjutan penetapan Industri Pariwisata sebagai sektor pe-ngembangan prioritas dalam perekonomian Indonesia dan memastikan bahwa industri ini
terintegrasi ke dalam ke-bijaksanaan dan perencanaan sektor publik dalam pencip-taan lapangan kerja, pengembangan wilayah, prasarana, dan investasi. 2) Bentuk Neraca Satelit untuk Industri Pariwisata sesuai re-komendasi Komisi Statistik PBB. 3) Dirikan organisasi pengembangan Industri Pariwisata yang efektif. 6.4 Menuju Pasar Terbuka dan Kompetitif 6.4.1 Liberaiisasi Pasar Indonesia adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan industri pariwisata secara internasional, seputar kawasan Asia — Pasifik dan secara lebih khusus di Indonesia sendiri. Sebagai suatu DTW yang penting Indonesia memiliki kepenting-an dalam mempromosikan kebijaksanaan yang mendorong pasar internasional yang terbuka dalam hal barang-barang dan jasa serta pertumbuhan industri pariwisata sebagai akibatnya. Peningkatan perdagangan merangsang perjalanan dinas, sementara peningkatan tabungan meningkatkan keinginan melakukan perjalanan wisata. Sebagai salah satu eksportir penting produk migas, Indonesia juga diuntungkan dari perluasan usaha penerbangan, otomotif, dan aktivitas perjalanan lainnya di luar negeri. Melalui liberalisasi industri pariwisata, tantangan satusatunya terbesar terletak pada cara untuk meraih peluang angkutan udara yang kompetitif. Mayoritas pengguna jasa perjalanan dinas internasional, seperti halnya bagian terbesar yang terus berkembang dari pengguna perjalanan wisata, datang melalui penggunaan jasa angkutan udara. Praktis semua perjalanan antarbenua dilakukan dengan cara yang sama. Persaingan akhirnya merangsang investasi, menekan eskalasi ongkos angkutan udara, dan mendorong pilihan untuk menggunakan jasa angkutan baru. Di waktu lampau perjanjian penerbangan dan kebijakanaan angkutan udara nasional di banyak negara telah membatasi potensi pertumbuhan industri pariwisata melalui pengendalian perekonomian yang ketat dalam hal penetrasi pasar, harga, dan kapasitas melalui proteksi perusahaan penerbangan. Kecenderungan ini telah berubah secara dinamis di seluruh dunia di tingkat bilateral dan multilateral menyusul upaya berbagai pemerintahan melalui kebijaksanaan yang lebih terbuka dan privatisasi perusahaan penerbangan. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa kerugian bagi ekonomi nasional yang timbul di negara-negara pendukung kebijaksanaan proteksionistik dalam penanganan industri penerbangan, secara dramatis melampaui manfaat yang dapat diharapkan dari perluasan industri pariwisata dalam hal PDB, penerimaan pajak dan lapangan kerja. Laporan WTTC "The Way Forward"'dan "Air Transport and Free Ward Trade" menja.ba.rkan kasus ekonomi yang kuat bagi liberalisasi dengan pemusatan pada penghapusan mekanisme pengendalian pasar, partisipasi: cross border ownership, mengakhiri pola subsidi dan peluang persaingan yang adil. Salah satu hal terkait adalah kebutuhan untuk turut menjamin terselenggaranya liberalisasi pasar telekomunikasi internasional. Kegiatan perjalanan wisata yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan hampir seluruh transaksi distribusi dan penjualan yang terkait dengan industri ini disalurkan melalui sirkuit telekomunikasi. Dalam lingkungan di mana telekomunikasi
dikendalikan secara monopolistik, sering timbul pembatasan akses biaya tinggi dan kondisi yang memberatkan. Ini pada gilirannya membatasi potensi pengembangan industri pariwisata berdasarkan mekanisme pasar dengan dampak ekonomi yang merugikan secara nasional dan internasional dalam hal biaya, efisiensi operasional, dan pelayanan konsumen. Kesimpulan dari putaran Uruguay dan kesepakatan pimpinan APEC di Bogor beberapa tahun yang lalu memberikan dorongan besar bagi perdagangan pada umumnya, sementara General Agreement on Tradein Service (GATS) menawarkan kesempatan global bagi liberalisasi hambatan-hambatan pengembangan industri pari-wisata. Terdapat kebutuhan besar akan kelanjutan momentum ini bagi implementasi kesepakatan-kesepakatan dimaksud. Indonesia telah mengambil peran aktif dalam mendukung pasar perdagangan internasional yang kompetitif dalam lingkup GATS, GATT, dan APEC. Selain hal tersebut, Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang menyadari manfaat ekonomi di belakang pasar terbuka dan lebih kompetitif di bidang pengembangan industri pariwisata yang cenderung memiliki dampak lebih kuat dalam hal penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa dibandingkan dengan industri penerbang-an, sekaligus menyediakan rangsangan bagi perdagangan dan pengembangan wilayah. WTTC meyakini kelanjutan liberalisasi kebijaksanaan pener-bangan di tingkat nasional, regional, dan internasional sebagai hal yang konsisten dengan upaya memaksimalkan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan bagi perekonomian Indonesia melalui pengembangan industri pariwisata. 6.4.2 Peningkatan Promosi Pengeluaran wisatawan untuk macam-macam kebutuhan di DTW yang dikunjungi pada dasarnya merupakan perolehan devisa hasil dari "invisible-export" yang dikembangkan. Oleh karena itu, kegiatan promosi pariwisata sepatutnya menjadi perhatian dan mendapat dukungan pemerintah seperti apa yang diperoleh promosi kegiatan ekspor komoditi yang biasa dilakukan. Pasar global menjadi semakin kompetitif. Negara-negara yang merupakan DTW utama seperti Perancis, Spanyol, dan Mexico telah menanamkan sumber daya dan perdagangan besar dari pemerintah untuk memperbaiki produk dan pemasarannya. Mereka juga telah merangsang dana sektor swasta untuk melakukan hal yang sama. Kanada sudah melakukan strukturisasi seluruh mesin promosi industri pariwisatanya, membentuk Tourism Commission di tingkat lebih tinggi untuk memacu sektor pariwisata, menarik anggaran federal untuk keperluan promosi dan membujuk sektor swasta untuk dapat menandingi upaya yang dilakukan pemerintah. Indonesia baru-baru ini menjabarkan dampak industri pariwisata dari sudut ekspor dan pembukaan lapangan kerja dalam suatu konferensi di Gedung Putih. Dalam kawasan APEC di mana Singapura, Australia, dan Hong Kong telah berperan sebagai innovator global dalam hal promosi industri pariwisata, semakin tumbuh kesadaran umum akan pentingnya industri pariwisata dan kebutuhan bagi penyempurnaan upaya promosi.
Pasar perjalanan wisata di tingkat regional dan global akan menjadi semakin kompetitif sementara pemasaran yang dilakukan oleh DTW pesaing akan menjadi lebih kreatif dan ekstensif. Tidaklah mungkin untuk berdiam diri sambil mempertahankan pangsa pasar. Memelihara daya saing internasional akan merupakan tugas berat atau menjadi tantangan untuk melakukan kegiatan promosi agar menang dalam persaingan industri pariwisata di waktu yang akan datang. 6.5 Menerapkan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia memiliki lingkungan fisik dan warisan sosial dan budaya yang sekaligus berperan sebagai daya tarik wisata yang hums dilestarikan. Manfaat ekonomi yang dihasilkannya dan investasi yang dilatarbelakangi kekayaan dan potensi wisata yang besar ini bisa berkesinambungan di waktu yang akan datang. Lingkungan adalah tiang utama produk industri pariwisata Indonesia dan sepatutnya sebagai sikap tanggap terhadap tuntutan di tingkat nasional dan internasional. WTTC bersama dengn WTO dan "TheEarth Council "masing-masing mewakili kepentingan swasta, sektor publik dan kalangan pencinta lingkungan telah menyusun suatu analisis menyangkut Agenda-21 bagi industri pariwisata. Analisis.ini difokuskan pada kerjasama sektor publik dengan sektor swasta dan menuntut im-plemeritasi prinsip-prinsip global di tingkat lokal. la juga menjabarkan 19 bidang prioritas untuk ditindaklanjuti kalangan pe-merintah dan industri pariwisata sendiri. Dalam lima tahun mendatang WTTC akan mengusahakan dukungan luas bagi im-plementasi pendekatan ini. Sementara kalangan pemerintah merealisasikan kebijaksanaan sebagai tindak lanjut "Rio Earth Summit", banyak pilihan tersedia dalam hal bentuk serta rupa kegiatan tersebut, tingkat sangsi mau-pun insentif dan penggunaan pangkat yang digerakkan pasar atau melalui regulasi. Industri pariwisata sangat percaya bahwa agenda kebijaksanaan lingkungan perlu dipusatkan pada perbaikan sendiri (self improvement), insentif dan pemberlakukan aturan secara ringan sebagai pola pendekatan terpilih. Ini merangsang inovasi dan keterampilan dunia usaha di lingkungan industri ini untuk menghasilkan peningkatan besar dalam upaya-upaya pemelihara-an lingkungan. Program Green Globe (Bumi Hijau) yang dicanangkan WTTC didukung oleh sejumlah asosiasi yang terus bertambah dari kalangan industri pariwisata, merupakan komponen kunci dalam inisiatif Agenda-21 ini. Green Globe dijadikan sebagai dasar untuk mendirikan etika lingkungan ke dalam semua aspek kegiatan usaha pariwisata. la menawarkan program-program praktis bagi perbaikan lingkungan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan industri pariwisata yang langsung menerima kedatangan wisatawan de-ngan menggunakan data base global tepercaya dan jaringan pe-nasehat di seluruh dunia. Program ini mendorong perusahaan untuk memasuki siklus "self assessment/improvement" berkelanjutan dengan berbagai bimbing-an dan jasa-jasa pendukung demi pertumbuhan budaya perusahaan dan praktik usaha yang konsisten dengan tujuan pemeli-haraan lingkungan. WTTC percaya bahwa pemerintah Indonesia dalam meru-muskan kebijaksanaannya sehubungan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) akan mempertimbangkan Agenda-21 untuk
kepentingan industri pariwisata secara nasional dan mendorong industri ini mengupayakan pengaturan sendiri (self regulatory) seperti halnya Green Globe sebagai kontribusi yang luwes, digerakkan oleh pasar untuk menghindari pengenaan ketentuan berlebihan dalam bidang ini dengan: a) Melakukan pengamanan masalah lingkungan dan warisan sosial-budaya sebagai bagian dari perencanaan strategis dan penggunaan lahan industri pariwisata dengan memerhatikan Agenda-21. b) Mendorong pendekatan pasar menuju kesinambungan lingkungan dan sosial-budaya secara menyeluruh dengan cakupan seluruh industri pariwisata melalui dukungan sektor swasta, terutama untuk memperbaiki kinerja peme-liharaan lingkungan seperti program yang direncanakan Green Globe. 6.6Menghapus Kendala Pertumbuhan Beberapa sisi peraturan, intervensi atau inefisiensi dalam ke-giatan pariwisata berdampak luas sebagai penghambat. Oleh ka-renanya perlu diperlakukan sebagai kendala pengembangan industri pariwisata. Kondisi-kondisi ini menuntut intervensi strategis untuk menjamin agar potensi industri pariwisata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja dapat menjadi kenyataan. Dalam beberapa hal kendala-kendala ini merupakan akibat kegagalan pasar sebagai dampak adanya kekakuan dalam kebijakan. 6.6.1 Investasi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan latihan merupakan tantangan besar bagi industri pariwisata yang berkembang sangat cepat terjadi di Indonesia. Sama halnya dengan pengadaan dan dukungan teknologi dalam pcnerbangan atau transportasi, telekomunikasi dan keuangan, teknologi informasi sebagai pendukung jasa-jasa reservasi, pembuku-an dan sistem manajemen yang diperlukan bagi manajemen. Industri pariwisata perlu memiliki akses kepada program-program pelatihan dan pendidikan yang dibiayai pemerintah, sekurang-kurangnya sama dengan industri lainnya. Kenyataan adanya penyelenggaraan ganda dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi menyiratkan kemungkinan kegagalan pasar untuk menyediakan pelatihan yang cukup guna mendapatkan tenaga terlatih yang profesional Untuk mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, di-perlukan dukungan pengembangan SDM dengan menerapkan standar-standar internasional dalam manajemen kelompok per-usahaan industri pariwisata seperti perhotelan, restoran, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, pusat-pusat rekreasi, atau toko cenderamata yang sementara ini masih dilakukan secara tradisional. 6.6.2 Perluasan Prasarana Prasarana tetap merupakan faktor kritis dalam pengembangan industri pariwisata yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Untuk pengembangan industri pariwisata di waktu yang akan datang, pembangunan prasarana ini harus mendapat per-hatian serius dari pemerintah. Bagaimana mungkin suatu negara yang mengharapkan devisa dari sektor pariwisata akan tetapi tidak memiliki prasarana memadai.
Pelabuhan laut, bandara, jalan raya, jembatan, sarana air bersih, tenaga listrik, dan telekomunikasi harus seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bila semuanya ini tersedia, pihak swasta atau investor akan tertarik membangun sarana industri pariwisata sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Sekarang ini, keinginan itu bukan tidak ada, akan tetapi dengan diberlakukan Perda-Perda dalam pelaksanaan otonomi daerah banyak menghambat keinginan pihak swasta itu harus dipertimbangkan dua kali. WTTC mengaitkan secara khusus pentingnya prasarana angkutan udara sebagai suatu hal yang dianggap perlu mendapat perhatian serius. Alasannya, teknologi penerbangan di waktu yang akan datang mengalami perubahan besar, memerlukan landasan pacu lebih panjang dan dilengkapi sarana komunikasi lebih canggih untuk menghadapi kemungkinan perubahan cuaca. Secara khusus, perluasan bandara dan modernisasi sistem pengendalian lalu -lintas udara merupakan prioritas utama yang hams dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan industri pariwisata di waktu yang akan datang. Permasalahan penting lainnya dalam prasarana industri pariwisata adalah sangat erat kaitannya dengan pintu-pintu masuk kedatangan wisatawan seperti di pelabuhan laut, bandara, dan per-batasan baik laut maupun daratan. Jumlah pemakai jasa perjalanan wisata di waktu yang akan datang (tahun 2010) diperkirakan dua kali lipat dan meningkat empat kali tahun 2020 nanti. Dengan keterbatasan anggaran dan ruang kebutuhan akan prasarana akan semakin mendesak dan menuntut penggunaan teknologi otoma-tisasi modern dan prosedur bisnis untuk memercepat proses pemeriksaan bea cukai maupun imigrasi. WTTC menjadi ujung tombak pengambil inisiatif global yang dikenal dengan sebutan Future Automated Screening for Travelers (FAST}. Sistem yang saat ini sedang dievaluasi oleh beberapa negara menggunakan identifikasi secara biometrik yang dikelola secara otomatis untuk memercepat pemeriksaan sambil mening-katkan pengamanan terhadap lalu-lintas barang bawaan penum-pang. Dengan mendukung uji coba FAST pemerintah berpeluang untuk menciptakan suatu sistem otomatisasi yang berlaku seragam dalam pengaturan dan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan wisatawan.
D. Dampak Perkembangan Sektor Pariwisata dalam Pembangunan Dampak Positif Dilihat dari kacamata ekonomi makro, jelas pariwisata mem-berikan dampak positif, karena sebagai suatu indistn: 1. Dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datang-nya wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan ke-butuhan (need ), keinginan (want ), dan harapan (expectation) wisatawan yang terdiri berbagai kebangsaan dan tingkah lakunya. 2. Dapat meningkatkan kesempatan kerja (employments). Bayangkan saja, bila sebuah hotel dibangun dengan kamar sebanyak 400 kamar, paling sedikit diperlukan karyawan sebanyak 600 orang dengan ratio 1:1,5.
3. Dapat meningkatan pendapatan sekaligus memercepat pe-merataan pandapatan masyarakat, sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar itu. 4. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Seperti kita ketahui tiap wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10 person sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. 5. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB). 6. Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor indus-tri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. 7. Dapat memperkuat neraca pembayaran. Bila Neraca Pariwisata mengalami surplus, dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dan sebaliknya. 1. Dampak Negatif Pariwisata itu "madu" atau "racun"? Selama ini pariwisata ham-pir selalu dilihat dari sisi positifnya saja dan belum banyak dikaji dari sisi non-moneter yang banyak menimbulkan kerusakan cagar budaya, kepribadian, kerusakan lingkungan, dan sumber-sumber hayati baik di laut, hutan atau Taman Nasional yang akhir-akhir ini mengalami kehancuran secara perlahan-lahan. Ternyata, sebegitu jauh pengembangan pariwisata di Indonesia yang menerima kedatangan wisatawan silih berganti, dari sudut sosiologi belum banyak dilakukan penelitian tentang dampak ne-gatif sebagai akibat pengembangan pariwisata secara tidak terken-dali. Kita dapat melihat beberapa contoh kejadian sehari-hari dampak negatif itu antara lain, misalnya: a) Harga tanah menjadi mahal, pantai-pantai dikaveling, sehingga sering terjadi spekulasi harga yang pada akhir-nya meningkatkan harga tanah di sekitarnya. b) Di pusat-pusat konsentrasi kegiatan pariwisata harga-harga bahan makan menjadi mahal yang dapat meningkatkan inflasi tiap tahunnya. c) Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebab-kan Indonesia kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang. d) Terjadi urbanisasi, pencari kerja mengalir dari desa ke kota-kota besar. e) Ramainya lalu-lintas wisatawan, ternyata ditumpangi oleh penyeludupan obat bius dan narkotika. 2. Dampak terhadap Sosial-Budaya Ada kecenderungan suatu DTW mengembangkan pariwisata dengan tujuan untuk memeroleh keuntungan dengan mengeksploitasi segala potensi yang ada untuk menarik wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal, dan lebih banyak membelanjakan dollarnya. Apa yang terjadi akhirnya? Pura dijadikan hotel, uapacara agama dikomersialkan (Ngaben di Bali). Demi dollar wisatawan upacara Ngaben ditunda menunggu grup wisatawan yang dibawa oleh tour operator. Begitulah keramahtamahan dikomersialkan. Semua keinginan wisatawan dipenuhi demi dollar wisatawan untuk mengembalikan investasi yang telah
dilakukan. Untuk itu mereka tidak segan-se-gan menghalalkan segala cara. Apa pun ditawarkan kepada wisatawan tanpa memikirkan pengaruh sosial dan budaya. Bilamana penduduk setempat menganggap bahwa wisatawan adalah "sumber rezeki" hubungan mereka menjadi komersial sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang bersifat curiousity atau sosial interest dibuat sedemikian rupa wisatawan harus membayar de-n^an harga pantas dan kalau wisatawan tidak mau, mereka tidak memberi jalan, gerak langkah wisatawan dibatasi dan bahkan kalau perlu dihalangi. Dalam praktiknya sering kita lihat kejadian-ke-jadian sebagai berikut: a) Sering terjadi komersialisasi seni-budaya. Lihat saja tari Ramayana yang biasa dipertunjukkan dua atau tiga ma-lam, demi dollar wisatawan dapat dilihat dalam waktu hanya satu jam. Lahirlah Tari Ramayana yang terpeng-gal-penggal (Tari Kecak). b) Terjadi pemalsuan benda-benda budaya, seperti lukisan atau keramik. c) Terjadi demonstration effect, kepribadian anak-anak muda rusak. Caracara berpakaian anak-anak sudah mendunia berkaos oblong dan bercelana kedodoran. d) Demi dollar wisatawan, upacara adat dijual kepada wisatawan (Mac kawin dengan adat Ball) dan banyak contoh lainnya. 3. Dampak terhadap Lingkungan Hidup Dampak lingkungan ini yang akan membuat dunia kiamat nanti. Bayangkan kalau kehidupan tanpa air. Kepariwisataan bisa sangat membahayakan lingkungan hidup, misalnya: a) Pembuangan sampah sembarangan selain menyebabkan bau tidak sedap, juga membuat tanaman di sekitarnya mati. b) Pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang merusak air sungai, danau atau laut. c) Kerusakan terumbu karang sebagai akibat nelayan tidak lagi "memiliki" pantai untuk mencari ikan, karena pantai telah dikaveling untuk membangun hotel dan restoran. Akibatnya, para nelayan membom terumbu karang. Akibat kemudian yang lebih jauh: tidak ada lagi daya tarik pantai. d) Perambahan hutan di mana-mana. Akibatnya, orangutan sukar hidup di habitatnya sendiri, burung cendrawasih menjadi langka, akhirnya daya tarik wisata alam menjadi sirna. e) Perusakan sumber-sumber hayati yang tidak terkendali, merambah hutan bakau untuk dijadikan tambak udang, dan banyak contoh yang lain. Di waktu yang akan datang, lingkungan bersih yang sehat ada-lah tiang utama produk industri pariwisata. Hal ini dianggap penting bagi pengembangan industri di masa yang akan datang. Praktik ramah lingkungan, tidak saja benar dilihat dari sudut moral, akan tetapi juga sehat dilihat dari sisi bisnis dan dapat menghemat biaya yang tidak kecil
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pertumbuhan pariwisata diIndonesia secara umum dipengaruhi oleh faktor yang menggerakan orang – orang melakukan perjalanan wisata yaitu transportatio technology, telecomunication, tourism & travel, hybrid, leisure time, prestige motivation & status, paid vacation dan discretionari income
2. Peran pariwisata dalam pembangunan diantaranya sebagai katalisator dalam pembangunan pada sektor perekonomian yang lain, sebagai alat kebijaksaan ekonomi dinegara berkembang, sebagai penghasil devisa dengan cepat serta meningkatkan pendapatan nasinal 3. Pengembangan pariwisata memiliki dampak positif sebagai suatu industri diantaranya : dapat menciptakan kesempatan berusaha, meningkatkan kesempatan ekrja, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pendapatan nasional, peningkatan investasi, dan memperkuat neraca pembayaran.Selain itu pemngembangan pariwisata memiliki dampak negatif, antara lain : terjadinya spekulasi harga tanah, peningkatan harga pangan yang tidak wajar didaerah pusat pariwisata, kerusakan sumber daya hayati, peningkatan urbanisasi, dan padatnya lalu lintas wisatawan yang rawan penyelundupan barang terlarang
B. SARAN 1. Pemerintah hendaknya lebih giat menggali potensi – potensi pariwisata di indonsia tanpa mengurangi mutu keasrian dan ke alamian dari tempat tersebut. Karena berdampak buruk bagi anak cucu kelak 2. Masyarakat daerah tempat pariwisata harus juga memiliki kesadaran penuh untuk menjaga lingkungan wisata dan turut serta dalam pengembangan daerah tempat wisata yang mereka
