PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UPTD TPA DAN IPLT
KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
Tahun 2017
KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UPTD BIDANG PLP (Kabupaten Batang Hari, Jambi)
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Kinerja pelayanan pemerintah daerah dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Permukim an kepada masyarakat tidak ti dak hanya ditentukan di tentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana
bidang Penyehatan Lingkungan
Permukiman, tetapi juga ditentukan oleh aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek keuangan, keuangan , dan aspek peran masyarakat. Prasarana P rasarana dan sarana bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman yang telah terbangun di daerah tidak akan memiliki memil iki daya guna bila tldak dikelola di kelola dan dioperasikan dioperasik an dengan baik oleh kelembagaan/institusi kelembagaan/i nstitusi pengelola di daerah. Lemahnya aspek kelembagaan kelem bagaan bidang PLP PL P dapat menyebabkan kurang optimalnya optimal nya pelayanan sanitasi sani tasi di daerah. daer ah. Sementara itu i tu sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelayanan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah, don Permen PU No.1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Minim al Bidang Pekerjaan Penataan Ruang, maka
pemerintah
daerah
wajib
Umum dan menyediakan menyedi akan
p,elayanan minimal kepada masyarakat masyarakat khususnya khususnya di bidang sanitasi. Secora geografis wilayah Kabupaten Batang Hari terletak pada posisi antara 1 °15' sampai dengan 2°2' Lintang Selatan don 102°30' Bujur Timur sampai dengan 104°30' Bujur Timur. T imur. Luas wilayah Kabupaten Batang Hori Hor i 5.180,35 km2 yang secoro administratif administrati f memiliki memili ki 8 kecamatan. Kabupaten Kabup aten Batang Hari memiliki jumlah penduduk 257.201 jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/km2.
KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN UPTD BIDANG PLP (Kabupaten Batang Hari, Jambi)
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Kinerja pelayanan pemerintah daerah dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Permukim an kepada masyarakat tidak ti dak hanya ditentukan di tentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana
bidang Penyehatan Lingkungan
Permukiman, tetapi juga ditentukan oleh aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek keuangan, keuangan , dan aspek peran masyarakat. Prasarana P rasarana dan sarana bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman yang telah terbangun di daerah tidak akan memiliki memil iki daya guna bila tldak dikelola di kelola dan dioperasikan dioperasik an dengan baik oleh kelembagaan/institusi kelembagaan/i nstitusi pengelola di daerah. Lemahnya aspek kelembagaan kelem bagaan bidang PLP PL P dapat menyebabkan kurang optimalnya optimal nya pelayanan sanitasi sani tasi di daerah. daer ah. Sementara itu i tu sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelayanan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah, don Permen PU No.1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Minim al Bidang Pekerjaan Penataan Ruang, maka
pemerintah
daerah
wajib
Umum dan menyediakan menyedi akan
p,elayanan minimal kepada masyarakat masyarakat khususnya khususnya di bidang sanitasi. Secora geografis wilayah Kabupaten Batang Hari terletak pada posisi antara 1 °15' sampai dengan 2°2' Lintang Selatan don 102°30' Bujur Timur sampai dengan 104°30' Bujur Timur. T imur. Luas wilayah Kabupaten Batang Hori Hor i 5.180,35 km2 yang secoro administratif administrati f memiliki memili ki 8 kecamatan. Kabupaten Kabup aten Batang Hari memiliki jumlah penduduk 257.201 jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/km2.
Peta Administrasl Admi nistrasl Kabupaten Batang B atang Hari
Penyelenggoraan pengelolaan persompahan di Kabupaten Batang Hari dilakukan dilakuk an : oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup membowahi Seksi Pengelolaan Sampah. Seksi Pengelolaan Limbah B3 dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kabupaten Batang Hari memiliki memilik i Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) AMD Muara Bulian yang berlokasi di Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian dengon luas wilayah 12.42 12.4 2 ha dengan sistem operosi o perosi semula open dumping dump ing don saat ini dibangun secara bertahap menuju sistem sanitary landfill. Rata-rata jumlah sampah yang masuk TPA sebanyok 20 s/d 26 ton/harl. Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan SKPD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur i nfrastruktur sanitasi (dalam hal ini terkait terkai t dengan air limbah). Saat ini Kabupaten Batang Hari mendapot bantuan dori Pemerintah Pusat yaitu pembangunan pembangunan IPLT {lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Agar sarana IPLT
nantinya dapat terkelola terkelol a dengan
baik, maka
dibutuhkan dibutuhk an sebuah
lembaga {UPTD) yang berfungsi berfungsi sebagai sebagai operator operator baik IPLT maupun maupun TPA. TPA.
Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang PLP khususnya bidang persampahan don air limbah l imbah dan sesuai peraturan p eraturan perundangan yang
ada. Kabupaten Batang Hari
membutuhkan pembentukan UPTD
TPA/IPLT.
1.2
Tujuan
Tujuan dari disusunnya kajian ini sebagai dokumen pendukung dalam proses pembentukan UPTD yang akan melaksanakan m elaksanakan kegiatan teknis dan operasional operasional bidang bi dang persampahan persampahan don air limbah.
1.3
Dasar Hukum
Beberapa peruturan perundangan yang terkait erat dengan pembentukan kelembagaan kelembagaan bidang persampahan dan air limbah adalah : Undang-Undang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pengelolaan Sampah. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. b. Peraturan Pemerintah Republik Repu blik
Indanesia Nomor 1 8 Tahun
2 016
Tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri a. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
16/PRT/M/2008 16/PRT/M/200 8 Tentang
Kebijakan don Strategi Nasional Nasi onal Pengembangan Pengem bangan Sistem Pengelolaan Pengel olaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP). b. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Pedoman Pengelolaan Sampah.
Nomor
33
Tahun
2010
Tentang
c. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor N omor
56
Tahun
2010 Tentang
Perubahan Atos Peraturan P eraturan Menteri M enteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. d. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 80 Tahun
2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum U mum Nomor Nom or 01 /PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. f. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati: a. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Batang Hori Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Penyedotan Kakus b. Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Hori Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. c. Peraturan Bupati Batang Hori Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penyedotan Kakus. d. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 Tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
BAB I TINJAUAN PUSTAKA
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Pengelol aan
sampah
adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah {18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pengelol aan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indanesia Nomor 81
Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Tempat
pemrosesan
akhir
adalah
tempat
untuk
memroses
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi dan lingkungan. Pengelolaan sampah diselenggarakan tanggung jawab,
dan
manusia
berdasarkan asas
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan,
asas
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. {Sumber : Undang-Undang Republik Indanesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah). Tempat pemrosesan akhir adalah
tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan
sampah
diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 5 terdiri atas: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam
pengelolaan
sampah ;
penelitian,
pengembangan teknologi pengurangan, dan
b. melakukan penanganan
sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemonfaatan sampah; d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
sampah; e. mendorong
dan memfasilitasi pengembangan
monfaat hasil pengolahan sampah.
Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah
mempunyai
kewenangan : a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional
pengeloloan
sampah;
b. menetapkan
norma,
standor,
pengelolaan sampah; c. memfasilitasi dan antar daerah, kemitraan, dan
jejaring
prosedur,
mengembangkan
dalam
pengelolaan
menyelenggarakan, koordinasi, pembinaan, dan pemerintah
daerah
dan
kriteria
kerja sama sampah; d.
pengawasan
kinerja
dalam pengelolaan sampah; dan e. menetapkan
kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah
dalam pengelolaan
sampah.
Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam
kondisi alamiahnya.
(Sumber: Peraturan
Pemerintah Republik Indanesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air).
Penyelenggaraan pengelolaan sanitasi (Bidang PLP) terkait
persampahan
dan air limbah domestik secara umum berkaitan dengan 5 (lima) aspek, yaitu: ( 1) aspek pengaturan, (2) ospek institusi, (3) ospek teknis operasional, (4) aspek pembiayaan, dan
(5) aspek
peran
pengaturan berkaitan dengan kebijakan dan dikembangkan
dalam
pengelolaan
serta
masyarakat. Aspek
strategi
yang
akan
sanitasi. Aspek institusi berkaitan
dengan urusan kewenangan, pengorganisasian, hubungan antar lembaga, kerjasama pengelolaan, serta dengan manajemen pelayanan .Selanjutnva aspek teknis operasional berkaitan dengan perencanaan system, operasi dan
pemeliharaan, serta monitoring
berkaitan dengan perencanaan, pelaporan dan
dan evaluasi. Aspek pembiayaan
pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi,
pertanggungjawaban. Kemudian
masyarakat berkaitan
dengan peran,
aspek
peran serta
hak dan kewajiban masyarakat
dalam pengelolaan sanitasi. Mengingat luasnya aspek - aspek dalam pengelolaan sanitasi, kajian ini dibatasi hanya pada aspek institusi ditinjau dari peraturan-peraturan yang ada.
Pengembangan organisasi pengelola Peraturan Pemerintah
sanitasi (persampahan) menurut
Republik Indanesia nomor
81
tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam Pasal 26 diarahkan membentuk kelembagaan pengelola sampah. Sedangkan
pengembangan organisasi pengelola
sanitasi (air
limboh) menurut Peraturan Menteri PU nomor
16/PRT/M/'2008
Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP) diarahkan pada
terbentuknya unit yang
mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman, pemisahan fungsi operator dan regulator pengelola sarana prasarana air limbah.
Pengelolaan persampahan dan air limbah domestik merupakan urusan wajib pemerintah daerah peraturan
kabupaten/ kota
perundang-undangan
pengelolaan
persampahan
sebagaimana
yang
berlaku.
diamanatkan oleh Dalam
maupun air limbah domestik
kaitannya (Bidang PLP)
dengan peran pemerintah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran C
bahwa
urusan Pemerintahan Bidang PU don Tata Ruang adalah sebagai berikut :
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, don berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia harus dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan keindahan. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai
permasalahan, diantaranya estetika, kesehatan dan potensi bencana lingkungan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan
sampah sebagai
sumber daya. Konsep pengelolaan persampahan secara umum adalah sebagai berikut :
Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sistem teknik dan non teknik dari prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).
Sistem pengelolaan
air limbah menerima air limbah yang berasal dari
rumah tinggal, fasilitas komersial, fasilitas sosial. fasilitas lainnya dan industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya. Dalam pengelolaannya sistem pengelolaan air limbah terdiri dari sistem pengelolaan air limbah terpusat dan setempat.
Konsep pengelolaan
air limbah domestik secara umum adalah sebagai
berikut :
Dalam pengelolaan bidang PLP (persampahan dan / atau air limbah) sudah tentu akan terkait dengan sumber daya manusia. Wadah atau institusi diperlukan untuk menjalankan pengelolaan
sarana maupun prasarana
bidang PLP. Pada beberapa daerah diembankan pada
dinas yang
mengampu tugas dan fungsi, sehingga dibentuk struktur organisasi sesuai dengan peraturan yang ada.
Adapun
pemahaman
pemerintahan, adalah
tentang
jabatan
kedudukan yang
dalam
sebuah
organisasi
menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Sedangkan Analisis Jabatan
adalah
proses,
metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
Demikian pula tentang
Peta Jabatan
adalah
susunan jabatan yang
digambarkan secara
vertikal maupun horizontal
kewenangan,
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan
tugas
menurut
struktur
jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Hal – hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Beban Kerja adalah
besaran pekerjaan yang
harus dipikul oleh suatu
jabatan/ unit organisasi dan merupakan hasil kali antara dan
volume
kerja
norma waktu. Sedangkan Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik
manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh mengenai
tingkat
efektivitas dan efisiensi kerjo
organisasi
informasi
berdasarkan
volume kerja. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
BAB 3. PEMBAHASAN 3.1
Gambaran Prasarana don Sarana Persampahan dan Air Limbah
Persampahan
Saat
ini
Kabupaten Batang Hari
peraturan daerah (Perda)
sedang dalam proses
penyusunan
terkait pengelolaan persampahan. Dalam
pemungutan retribusi di Kabupaten Batang Hari
telah
ada
payung
hukumnya yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor
22 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/
Kebersihan. Namun demikian tanpa adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan siasia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk r dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana
membiasakan masyarakat mengikuti pula penanganan sampah yang sesuai dengan tujuan program yaitu
mengurangi sampah mulai dari
sumbernya. Di wilayah Kabupaten Batang Hari, sistem pengelolaan persampahan dilakukan dengan
teknologi
yang sederhana. Untuk jenis
dan
jumlah
dari sarana persampahan yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel Sistem Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Batang Hari
Adapun program persampahan 3R di Kabupaten
Batang Hari ditangani
oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten
Batang Hari melalui Dinas
Lingkungan Hidup telah menjalankan kegiatan persampahan 3R, yaitu: a. Tahun 2012, 3R di Kecamatan Muara Bulian b. Tahun 2013, 3R di Kecamatan Muara Tembesi c. Tahun 2014, 3R di Kecamatan Bajubang d. Tahun 2015, 3R di Kecamatan Mersam
Saat ini Kabupaten Batang Hari sudah ada TPA (TPA "AMD") Muara Bulian system sanitary landfill. TPA tersebut merupakan bantuan
Pemerintah Pusat
melalui Kementerian PUPera don Satker PPLP Provinsi Jambi pada TA. 2014.
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) : Nama
: TPA AMD - Muara Bulian
Lokasi
: Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari
Daerah pelayanan
: Kecamatan Muara Bulian, Tembesi dan MSU
Luas
: 12,42 Ha
System operasi
: Menuju Sanitary Landfil (tahun 2017)
Tahun dibangun
: 2014
Jumlah sampah yang masuk
: rata-rata 20 s/d 26 m3 ton/hari
Kolam Lindi
:
Lokasi
: dalam area TPA AMD - Muara Bulian
Sistem pengolahan
: anaerobic ponds
Sarana alat berat di TPA
:
Bulldozer
: 1 Unit
Excavator
: 1 Unit
Air Limbah
Di Kabupaten Batang Hari, kegiatan oleh masyarakat bersumber dari
limbah domestik
WC,
tempat
cuci
yang
dihasilkan
piring, tempat
pembuangan air cucian dan mandi. Seperti halnya black water yang dihasilkan oleh rumah
tangga tertentu
mengendap di tanah dimana
yang
disalurkan langsung dan
saluran penampungan itu berada.
Pada
wilayah semi perkotaan yang terdapat di Kecamatan Batang Hari, limbah domestic dari masyarokat disalurkan ke penampungan awal/tangki septik kemudian diangkut dan disedot oleh
mobil tinja berhubung
jenis dari
tangki septik yang dibangun sifatnya permanen, sehingga limbah (black water) yang ada tidak dapat mengendap/ diolah langsung oleh tanah.
Selain itu, limbah tanpa
ada
domestik
sarana
(black water} yang kelompok penggunanya
sanitasi membuang langsung kotorannya kesungai
dan ada juga yang membuang kotorannya belakang rumah/kebun.
Pada
terdapat masyarakat yang
langsung
wilayah tertentu
membuang
ke pekarangan
dibagian
desa masih
limbah cuciannya langsung ke
tanah tanpa ada saluran pembuangan. Sementara itu, ada juga masyarakat yang membuang limbah air cucian ke sungai.
Dari sistem pengelolaan sanitasi yang berbeda-beda tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tempat
penyaluran akhir tinja di Kabupaten Batang
Hari terbesar
mengunakan tangki septic sebesor 50%, tidak tahu sebesar 25%, lalu cubluk atau lobang tanah sebesar 19%, dengan sewer 2% dan ke sungai 3%. Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga melaksanakan program sanitasi berbasis masyorakat (SANIMAS), dimana
akan dibangun 1 unit program
Sanimas di Desa Sengkati, Kecamatan Mersam.
IPLT
di
Kabupaten Batang
merupakan bantuan Pemerintah Satker PPLP Provinsi Jambi.
Hari sedang
dibangun pada TA. 2016, I
Pusat melalui Kementerian PUPera dan
Rencana IPLT di Kabupaten Batang Harl
Noma
: IPLT Batang Hari
Lokasi
: Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
Daerah pelayanan
: Kabupaten Batang Hari
Tahun dibangun
: 2016 (APBN)
Teknologi IPLT
: SSC (solid separate chamber)
Truk tinja Jumlah truk tinja
: 1 unit
Kapasitas tangki truk tinja : 4m3 Panjang selang
: 20 meter
Kondisi truk tinja
: Laik Jalan
Jalan akses menuju IPLT : tersedia
3.2
Kelembagaan dan Beban Kerja Teknls Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah
3.2.1 Kelembagaan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Kegiatan pengelolaan persampahan dan air limbah di Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari tepatnya dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 Tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
Adapun struktur Organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Subbagian, Perencanaan, Evaluasi dan Pela oran
BIDANG TATA LINGKUNGAN
SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Subbagian Subbagian Keuangan
DAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN
Kepegawaian
BIDANG PENGENDALIAN
BIDANG
SAMPAH, LIMBAH B3 DAN
PENCEMARAN DAN
PENGELOLAAN
PENINGKATAN KAPASITAS
KERUSAKAN LINGKUNGAN
TAMAN HUTAN
LINGKUNGAN HIDUP
HIDUP
RAYA
BIDANG
PENGELOLAAN
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3
SEKSI PENGENDALIAN
SEKSI REHABILITASI
PENCEMARAN
TAMAN HUTAN
LINGKUNGAN
RAYA
SEKSI PENGENDALIAN
SEKSI
KERUSAKAN
PERLINDUNGAN DAN
LINGKUNGAN
PENGAWETAN KDSH
LINGKUNGAN
SEKSI PENGAWASAN
Umum dan
TAHURA
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD
SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PEMANFAATAN TAMAN HUTAN AYA dan pemberdayaan masyarakat
Dalam struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi seksi Pengelolaan Sampah, seksi Limbah B3 dan seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Selain itu terdapat slot Unit Pelaksana Teknis Dinos (UPTD). lnstansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menangani dan terkait dalam pengelolaan sampah (limbah padat) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari yang sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan. Uraian
tugas
dan
fungsi
bidang/seksi
dari
Dinas
yang
menangani
persampahan di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut : A. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah B3 dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup
Tugas : Melaksanakan
penyusunan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup; c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kpasitas Lingkungan Hidup; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
B. Seksi Pengelolaan Sampah
Tugas : a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten; b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; d. Pembinaan
pembatasan
timbunan
sampah
kepada
produsen/industry; e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; f. Pembinaan pendaur ulangan sampah; g. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; i.
Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
j.
Koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah; l.
Penetapan lokasi tempat TPS, TPST TPA sampah;
m. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; o. Pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah; p. Pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; q. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
r. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; s. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; t. Perumusan
kebijakan
pembinaan
dan
pengawasan
kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); u. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); v. Pengelolaan taman Kota Kabupaten. w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
C. Seksi Pengelolaan Limbah B3
Tugas : a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; c. Pelaksanaan
pemantauan
dan
pengawasan
penyimpanan
sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten; g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; h. Pelaksanaan perizinan Penguburan Limbah B3 medis;
i.
Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengolahan, Pemanfaatan, Pengangkutan dan Penimbunan Limbah B3; dan
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
D. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Tugas : a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Identifikasi,
verifikasi
dan
validasi
serta
penetapan
pengakuan
keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional
dean
hak
MHA
terkait
dengan
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Perumusan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; e. Pembentukkan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional
terkait
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup; g. Penyusunan kebijakan Peningkatan Kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; i.
Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j.
Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. Penyiapan Sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; l.
Pengembangan materi diklat dan Penyuluhan LH;
m. Pengembangan metode diklat dan Penyuluhan LH; n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; s. Pengembangan jenis penghargaan LH; t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; v. Perumusan pembentukkan tim penilai penghargaan yang kompeten; w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Selain peraturan daerah yang mengatur tentang struktur organisasi, dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Batang Hari sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hori nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan disyahkan serta diundangkan pada 19 Oktober 2011 , mengatur tentang: a. Noma, objek don subjek retribusi; b. Golongan retribusi; c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; d. Prinsip don sasaran dalam penetapan struktur don besarnya tarif; e. Wilayah pemungutan; f. Retribusi terhutang; g. Tata cara pemungutan; h. Tata cara pembayaran; i.
Tata cara penagihan;
j.
Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
k. lnsentif pemungutan; l.
Penyidikan;
m. Sanksi-sanksi; n. Ketentuan pidana; o. Ketentuan penutup Begitu pula sudah ada Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus. Dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus yang disyahkan serta diundangkan pada 14 Pebruari 2011, mengatur tentang : a. Ketentuan umum b. Nama, objek, dan subjek retribusi c. Golongan retribusi d. Cara mengukur tingkat pengguna jasa e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff f. Wilayah pemungutan g. Retribusi terhutang h. Tata cara pemungutan i.
Pemberian angsuran dan penundaan pembayaran retribusi
j.
Tata cara penagihan
k. Penghapusan piutang retribusi yang daluwarsa l.
Penyidikan
m. Sanksi-sanksi n. Ketentuan penutup Selain Peraturan Daerah tersebut diatas, juga terdapat Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan retribusi penyedotan kakus. Dalam Peraturan Bupati Batang Hori nomor 68 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penyedotan Kakus don sudah disyahkan serta diundangkan pada 21 Desember 2015, mengatur tentang : a. Ketentuan umum (yang menjelaskan dinas adalah Dinas Perkotaan Batang Hari) b. Maksud dan tujuan;
c. Tata cara pemungutan retribusi; d. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan e. penundaan pembayaran retribusi; f. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; g. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; h. Tata cara penghapusan piutang retribusi; i.
Ketentuan penutup
3.2.2 Beban Kerja Teknis Pengeloloan Persampahan dan Air limbah Persampahan
Pengelolaan persampahan di Kabupaten Batang Hari di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup tepatnya pada Seksi Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Kabupaten Batang Hari Dalam Angka tahun 2015, Kabupaten Batang Hari memiliki 8 kecamatan dengan luas wilayah kabupaten sebesar 5.804,83 km2. Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari berjumlah 257.201 jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/km2. Cakupan pelayanan persampahan saat ini hanya meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kecamatan Bajubang. Empat kecamatan tersebut merupakan satu alur route truk sampah dari lokasi pengambilan sampah menuju TPA AMD Muara Bulian.
Peta lnfrastruktur layanan Persampahan Kabupaten Batang Hari
TPA AMD Muara Bulian terletak di Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Sebelumnya system operasi di TPA AMD Muara Bulian masih open dumping. Namun sejak 2014 hingga saat ini sistim operasi di TPA AMD Muara Bulian ditingkatkan menjadi controlled land fill. Sejak tahun 2014 hingga saat ini pemerintah pusat membantu dalam pembuatan TPA. Kemudian pada tahun 2015 Kabupaten, Batang Hari mendapat bantuan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) leachate di lingkungan TPA AMD Muara Bulian. Kemudian di tahun 2016 ini akan mendapat bantuan untuk sarana pendukung pengoperasian TP A menuju system operasi sanitary land fill. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, luas lahan TPA AMD Muara Bulian sebesar 12,42 Ha dan jumlah sampah yang masuk ke TPA rata-rata berjumlah rata-rata 4,65 ton/hari atau rata-rata 35 m3/hari. Kapasitas TPA yang sudah dimanfaatkan selama ini mencapai ± 1 Ha. Jumlah alat berat di TP A terdapat 1 unit excavator dalam kondisi baik. serta 1 unit Buldozer juga dalam kondisi baik.
Air Limbah
Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Batang Hari menggunakan jamban pribadi dengan septik tank. Namun di Kabupaten Batang Hori juga terdapat sarana sanitasi berupa MCK (Mandi Cuci Kakus} plus yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hori pada tahun 2010. Namun masih ada juga masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke sungai. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Batang Hari sebanyak 62.533 rumah tangga. Sebagian besar tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Batang Hari terbesar mengunakan tangki septic sebesar 50%, tidak tahu sebesar 25%, lalu cubluk atau lubang tanah sebesar 19% don ke sungai 3%. (sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Batang Hori, 2013).
Pihak Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan meningkatkan pelayanannya melalui penyedotan lumpur tinja dan pengelolaan IPLT. IPLT telah dibangun tahun 2016 melalui bantuan Pemerintah Pusat. Untuk kegiatan pengelolaan lumpur tinja, Dinas Perkotaan mengharapkan dapat dikelola dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari. Untuk melihat kondisi kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, berikut ini beban kerja teknis terkait dengan cakupan layanan dan tugas fungsi wewenang dari setiap jabatan.
UNIT ORGANISASI : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup SATUAN KERJA
No. 1 1.
: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
Nama Jabatan 2 Kabid
Golongan
3 Pengelolaan Sampah, Penata (III/c)
Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Jumlah Keterangan 4 1 Org
5
2.
Kasi Pengelolaan Sampah
Penata
Tk.I 1 Org
(III/d) 3.
Kasi Pengelolan Limbah B3
Penata Muda 1 Org TK.I (III/b)
4.
Kasi
5.
Peningkatan
Kapasitas Penata
Lingkungan Hidup
(III/d)
Staf Pelaksana
Penata
Tk.I 1 Org
Tk.I 1 Org
(III/d) 6.
Staf Pelaksana
Penata Muda 1 Org TK.I (III/b)
7.
Staf Pelaksana
Penata Muda 2 Org (III/a)
8.
Staf Pelaksana
Pengatur Tk. I 1 Org (II/d)
9.
Staf Pelaksana
Pengatur (II/c)
1 Org
10.
Staf Pelaksana
Pengatur
2 Org
Muda
Tk.
I
(II/b) 11.
Staf Pelaksana
Pengatur
2 Org
Muda (II/a) 12.
Staf Pelaksana
Juru (I/c)
13.
Staf Pelaksana
Juru
1 Org
Muda 1 Org
(I/a)
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
-
Dijabat oleh Kepala Bidang, Eselon III/B, Penata (III/c), Pendidikan S1.
-
Ringkasan Tugas Jabatan :
Melaksanakan penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Rincian Tugas No.
Apa yang dikerjakan
Bagaimana dikerjakan
1.
Penyiapan
perumusan
kebijakan
operasional
dibidang
Pengelolaan
- Menghadiri dan terkait
dengan
masalah
Pengelolaan Limbah B3 dan
Pengelolaan
Kapasitas
sampah, Limbah B3
Lingkungan
dan Hidup
Penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
operasional
dibidang
Pengelolaan
Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas
Lingkungan
Hidup 3.
undangan
Sampah dan Taman Kota,
Hidup
2.
rapat
Penyiapan teknis dibidang
dan
bimbingan supervise Pengelolaan
Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kpasitas Lingkungan Hidup
Lingkungan
Apa tujuannya
4.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang
Pengelolaan Sampah dan Taman Kota, Pengelolaan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup
-
Wewenang 1. Membagikan tugas kepada bawahan 2. Mengatur pembagian len/jalan perumahan yang dibersihkan 3. Menggunakan mobilitas untuk sarana kebersihan 4. memberikan informasi kepada masyarakat tentang Perda sampah.
NAMA JABATAN
: Kasi. Pengelolaan Sampah
UNIT ORGANISASI : Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup SATUAN KERJA No.
: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari
Rincian
Satuan
Tugas/Kegiatan
Jumlah
Norma
Volume
Waktu
Peralatan
Kerja
1.
Penyusunan
Kegiatan 300
30
informasi
data
pengelolaan sampah
tingkat
kabupaten 2.
Penetapan
target Kegiatan 300
pengurangan sampah
dan
prioritas
jenis
sampah
untuk
setiap kurun waktu tertentu
Laptop,Komputer,
30
Ket
3.
Perumusan
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
kebijakan pengurangan sampah; 4.
Pembinaan pembatasan timbunan
sampah
kepada produsen/industry 5.
Pembinaan penggunaan bahan
baku
produksi
dan
kemasan
yang
mampu diurai oleh proses alam;
6.
Pembinaan pendaur
ulangan
sampah;
7.
Pembinaan pemanfaatan kembali dari
sampah
produk
dan
kemasan produk;
8.
Pembinaan pemanfaatan kembali
sampah
dari
produk
dan
kemasan produk;
9.
Perumusan
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
Penyediaan sarpras Kegiatan 300
30
kebijakan penanganan sampah
di
kabupaten;
10.
Koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan
akhir
sampah;
11.
penanganan sampah;
12.
Penetapan tempat
lokasi Kegiatan 300
TPS,
30
TPST
TPA sampah; 13.
Pengawasan terhadap pemrosesan dengan
Kegiatan 300
tempat akhir sistem
pembuangan open dumping;
30
14.
Penyusunan
dan Kegiatan 300
30
pelaksanaan sistem tanggap
darurat
pengelolaan sampah;
15.
Pemberian
Kegiatan 300
30
kerja Kegiatan 300
30
kompensasi dampak
negative
kegiatan pemrosesan
akhir
sampah;
16.
Pelaksanaan sama
dengan
Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan usaha
badan pengelola
sampah
dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah; 17.
Pengembangan investasi
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
dalam
usaha pengelolaan sampah;
18.
Penyusunan kebijakan perizinan
pengelolaan sampah, pengangkutan sampah
dan
pemrosesan
akhir
sampah
yang
diselenggarakan oleh swasta;
19.
Pelaksanaan
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah
dan
pemrosesan
akhir
sampah
yang
diselenggarakan oleh swasta; 20.
Perumusan kebijakan pembinaan
dan
pengawasan kinerja pengelolaan sampah dilaksanakan
yang oleh
pihak lain (badan usaha);
21
Pelaksanaan
Kegiatan 300
30
Kegiatan 300
30
Pelaksanaan tugas Kegiatan 300
30
pembinaan
dan
pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang
dilaksanakan
oleh
pihak lain (badan usaha);
22
Pengelolaan taman
Kota
Kabupaten.
23
lain yang diberikan Kepala Bidang
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah -
Dijabat
oleh
seorang
Kepala
Seksi,
Eselon
IV
A.
Penata
Tk.I
(III/d)Pendidikan SMA -
Ringkasan Tugas Jabatan : Melaksanakan Kegiatan
pengelolaan
sampah tingkat kabupaten. -
Rincian Tugas jabatan Rincian Tugas No. Apa yang dikerjakan
1.
Penyusunan pengelolaan
informasi Mendata
Penetapan pengurangan
Laporan
sampah mengkoordinir
tingkat kabupaten 2.
Bagaimana dikerjakan dan
Timbunan
Sampah sampai ke TPA
target Membuat
kelompok
sampah kerja/KSM untuk Pemilahan
Apa tujuannya
dan prioritas jenis sampah Sampah yang bias di daur untuk setiap kurun waktu ulang tertentu 3.
Perumusan
kebijakan Melakukan Pemilahan dan Pencacahan Sampah yang
pengurangan sampah;
dapat di manfaatkan
4.
Pembinaan pembatasan Mengkoodinir
semua
sampah kegiatan Bidang Pengelolaan
timbunan kepada
Sampah
dalam
produsen/industry
Pemeliharaan
hal
Kebersihan
Lingkungan 5.
6.
Pembinaan penggunaan bahan
Mensosialisasikan
kepada
baku produksi dan kemasan
masyarakat
yang mampu diurai oleh proses
memanfaatkan sampah yang
alam;
bisa di daur ulang
Pembinaan pendaur ulangan
Memberi
sampah;
sampah
dapat
dalam
lubang
untuk
arahan
dapat
supaya ditimbun untuk
dijadikan pupuk kompos 7.
Pembinaan
pemanfaatan Membuat
kelompok
kembali sampah dari produk
kelompok agar dapat sampah
dan kemasan produk;
yang bisa di manfaatkan untuk di daur ulang kembali
8.
Pembinaan
pemanfaatan Memberi
masukkan
kembali sampah dari produk
kelompok
untuk
dapat
dan kemasan produk;
bekerja sama dengan pihak swasta tentang penyaluran produk yang telah dicacah
9.
Perumusan penanganan kabupaten;
kebijakan Mengadakan sampah
pengambilan
di sampah di TPS dan rumah warga dalam kota Muara Bulian
dan
mengadakan
pembersihan
TPA
jangan
sampai menumpuk 10.
Koordinasi pengumpulan,
pemilihan, pengangkutan
dan pemrosesan akhir sampah;
Membuat akan
rute/jalur dilalui
yang untuk
pengambilan sampah sampai ke TPA
-
Wewenang
1. Membagi tugas kepada bawahan 2. memeriksa hasil kerja bawahan 3. membuat laporan hasil kerja 4. memberikan informasi dan arahan terkait pengelolaan sampah kepada bawahan
3.2.3 Rencana Pembentukan UPTD
UPTD TPA Sampah dan Air Limbah perlu dibentuk mengingat kompleksitas dan beban kerja teknis pengelolaan persampahan dan air !imbah. Daiam Pelayanan persampahan, saat ini baru 4 keeamatan yang terlayani yaitu Kec. Muara Bulian, Kec. Muara Tembesi, Kec. Muaro Sebo ulu, Kec. Bajubang. Sedangkan
kedepannya
TPA
AMD
Muara
Bulian
akan
dikembangkan menjadi sanitary land filL Sehingga periu dibentuk sebuah lembaga (UPTD} yang fokus da!am Penanganan Pengelolaan Sampah, mulai dari pengangkutan - pembuangan dan pengolahan sampah di TPA.
Selain itu, di Kabupoten Batang Hari sedang dibangun sebuah IPLT (lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja}. Dalam pengelolaan lumpur tinja periu dibentuk sebuah lembaga pengeloiaan
lumpur
(UPTD)
tinja
yang
rnulai
pembuangan dan pengolahan di IPLT.
fokus
dalam
penanganan
dari penyedotan-pengangkutan-
Mempertimbangkan
kemungkinan
dlbentuknya
UPTD,
da!am
struktur
organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari sudah disiapkan adanya slot UPTD.
Tugas UPTD nantinya akan meliputi beberapa hal, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional
pengelolaan persampahan
di
don kegiatan
tempat
Pemrosesan
teknis penunjang Akhir
{TPA)
dan
pengelolaan air lirnbah domestik mulai dari penyedoton, pengangkutan, pembuangan don pengo!ahan lumpur tinja di IPLT serta melaksanakan pembinaan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic.
Sedangkan fungsi UPTD yaitu : a. Pelaksanaan ketatausahaan b. Pelaksanaan
pelayanan
pengelolaan
lumpur
tinja,
mulai
dari
penyedotan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT. c. Pelaksaan pelayanan pengelolaan persampahan di TPA. d. Pelaksaan pembinaan Pembedayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic. e. Pengembangan
teknologi
yang
berwawasan
lingkungan
dalam
pemanfaatan hasil olahan lumpur tinja dilingkungan IPLT dan hasil olahan sampah di Lingkungan TPA. f. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan lumpur tinja dan persampahan.
3.2.4 Peta Jabatan Saat ini di Kabupaten Batang Hari belum ada UPTD TPA maupun UPTD IPLT. Namun Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Batang Hari
mengusulkan
kedepannya perlu dibentuk UPTD TPA Sampah dan Air Limbah dengan gambaran struktur organisasi UPTD sebagai berikut :
3.2.5 Kebutuhan SDM Adapun
SDM
(Sumber
Daya
Manusia)
yang
Operasional dapat diindikasikan sebagai berikut :
dibutuhkan
agar
UPTD
Indikasi Kebutuhan SDM (Sumber daya manusia) No.
Jabatan
Kualifikasi
Satuan
2017
2018
2019
2020
2021
S1
Orang
1
1
1
1
1
S1 S1/D3 S1/D3
Orang Orang Orang
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK
Orang Orang Orang
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
S1/D3 S1/D3 D3 D3 SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
1 1 1 1 6 3 1 1 6
1 1 1 1 6 3 1 1 6
1 1 1 1 6 3 1 1 6
1 1 1 1 7 4 2 2 7
1 1 1 1 7 4 2 2 7
SMA/SMK
Orang
3
3
3
4
4
SMA/SMK
Orang
1
1
1
2
2
SMA/SMK
Orang
1
1
1
2
2
SMA/SMK SMA/SMK
Orang Orang
2 2
2 2
3 3
3 3
3 3
SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK
Orang Orang Orang Orang
10 2 2 2
10 2 2 2
10 2 2 2
10 2 2 2
10 2 2 2
SMA/SMK
Orang
2
2
2
2
2
SMA/SMK S1/D3
Orang Orang
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
D3
Orang
1
1
1
1
1
59
59
59
67
67
Pendididkan
A.
Kepala 1. Kepala UPTD Bagian Tata Usaha B. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Staf Administrasi Keuangan 4. Staf Adm. Kepegawaian & Pengelola barang 5. Pramu Kantor 6. Tenaga Keamanan 7. Pengemudi kendaraan operasional kantor Operasi dan Pemeliharaan C. 8. Koordinator pesampahan 9. Koordinator Lumpur tinja 10. Tenaga Supervisi 11. Tenaga Mekanik 12. Tenaga Pengemudi Dump Truck 13. Tenaga Pengemudi Mobil Pick Up 14. Tenaga Operator Excavator 15. Tenaga Operator Buldozer 16. Tenaga Pembantu Pengemudi Dump Truck 17. Tenaga Pembantu Pengemudi Mobil Pick Up
18. Tenaga Pembantu Operator Excavator 19 Tenaga Pembantu Operator Buldozer 20. Tenaga Pengemudi Truck Tinja 21. Tenaga Pembantu Pengemudi Truck Tinja 22. Tenaga Kebersihan di TPA 23. Tenaga Kebersihan di IPLT 24. Tenaga operator di IPLT 25. Tenaga Pengolahan kompos sampah 26 Tenaga pengolahan kompos lumpur tinja D. Kendali Mutu 27. Tenaga pengecekan Air limbah 28. Koordinator Pembinaan Pengelola Air Limbah Domestik 29. Tenaga Penyuluh dan informasi pengelolaan air limbah domestik Total indikasi kebutuhan SDM
18. Tenaga Pembantu Operator Excavator 19 Tenaga Pembantu Operator Buldozer 20. Tenaga Pengemudi Truck Tinja 21. Tenaga Pembantu Pengemudi Truck Tinja 22. Tenaga Kebersihan di TPA 23. Tenaga Kebersihan di IPLT 24. Tenaga operator di IPLT 25. Tenaga Pengolahan kompos sampah 26 Tenaga pengolahan kompos lumpur tinja D. Kendali Mutu 27. Tenaga pengecekan Air limbah 28. Koordinator Pembinaan Pengelola Air Limbah Domestik 29. Tenaga Penyuluh dan informasi pengelolaan air limbah domestik Total indikasi kebutuhan SDM
SMA/SMK
Orang
1
1
1
2
2
SMA/SMK
Orang
1
1
1
2
2
SMA/SMK SMA/SMK
Orang Orang
2 2
2 2
3 3
3 3
3 3
SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK SMA/SMK
Orang Orang Orang Orang
10 2 2 2
10 2 2 2
10 2 2 2
10 2 2 2
10 2 2 2
SMA/SMK
Orang
2
2
2
2
2
SMA/SMK S1/D3
Orang Orang
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
D3
Orang
1
1
1
1
1
59
59
59
67
67
3.2.6 Rencana Program dan Biaya Operasional UPTD Sesuai dengan Memorandum Program Sanitasi kabupaten Batang Hari 2014, berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat dalam berbagai aspek dan hasil analisis SWOT untuk sector persamoahan dan air limbah, maka program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan sector air limbah dan persampahan adalah sebagai berikut : Rencana Kegiatan Persampahan Rencana Kegiatan Persampahan di Kabupaten Batang Hari lebih terfokus dalam usaha optimalisasi TPA sanitary landfiil dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung TPA baik dari sumber daya manusia maupun kemampuan keuangan daerah. Pelibatan masyarakat juga akan menjadi salah satu upaya dari pengelolaan persampahan dari level terendah yaitu rumah tangga. Disamping itu dengan melibatkan peran serta masyarakat, diharapkan kegiatan pengelolaan persampahan dapat lebih berkelanjutan. Selain melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, kegiatan –
3.2.6 Rencana Program dan Biaya Operasional UPTD Sesuai dengan Memorandum Program Sanitasi kabupaten Batang Hari 2014, berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat dalam berbagai aspek dan hasil analisis SWOT untuk sector persamoahan dan air limbah, maka program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan sector air limbah dan persampahan adalah sebagai berikut : Rencana Kegiatan Persampahan Rencana Kegiatan Persampahan di Kabupaten Batang Hari lebih terfokus dalam usaha optimalisasi TPA sanitary landfiil dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung TPA baik dari sumber daya manusia maupun kemampuan keuangan daerah. Pelibatan masyarakat juga akan menjadi salah satu upaya dari pengelolaan persampahan dari level terendah yaitu rumah tangga. Disamping itu dengan melibatkan peran serta masyarakat, diharapkan kegiatan pengelolaan persampahan dapat lebih berkelanjutan. Selain melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, kegiatan – kegiatan lain yang direncanakan sebagai upaya peningkatan pengelolaan persampahan yaitu kegiatan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan,
sosialisasi
kebijakan
pengelolaan
persampahan,
serta
peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
Sarana dan Prasarana Persampahan System Pengelolaan sampah di Kabupaten Batang Hari merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan masyarakat. 1. Pengumpulan sampah dalam hal ini dilakukan melalui : a. Kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan menambah fasilitas persampahan seperti pembangunan TPST 3 R, pengadaan tempat sampah terpilah untuk rumah tangga dan ditempat umum, serta pengadaan mesin jahit untuk kerajinan 3R. Sedangkan kegiatan penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan.
b. Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang 3R serta Bank Sampah. 2. Penanganan Sampah yang dilakukan di Kabupaten Batang Hari antara lain: a. Pewadahan Penambahan jumlah tong sampah terpilah b. Alat Angkut -
Pengadaan gerobak sampah bermotor
-
Pengadaan mobil pick Up sampah
-
Pengadaan Dump Truck
c. TPS -
Rehabilitasi TPS yang rusak
-
Pembangunan TPS
d. TPA Peningkatan TPA AMD menjadi sanitary landfiil e. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 -
Incenerator bagi RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Batang Hari.
Kegiatan Pendukung Persampahan Studi dan perencanaan Teknis Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan :
Masterplan Persampahan Kabupaten Batang Hari
Amdal TPA
DED Peningkatan TPA AMD menjadi Sanitary Landfiil
Perda Pendukung
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan
Rencana Kegiatan Persampahan No.
Uraian
Detail Lokasi
Kegiatan
Jumlah
Satuan
Tahun Pelaksanaan
Vol
Penduduk terlayani
2014 2015 2016 2017 2018
(Jiwa) 1.
Optimalisasi TPA
Ma.Bulian
255.010
Paket
1
1
Kabupaten
255.610
Paket
1
1
Sanitary
Landfill 2.
AMDAL TPA
3.
Master
Plan Kabupaten 255.610
Paket
1
1
Persampahan 4.
Penyusunan
Kabupaten 255.610
Paket
Kabupaten 255.610
Unit
Kabupaten 255.610
Unit
Kabupaten 255.610
Kabupaten 255.610
1
1
Perda Persampahan 5.
Pengadaan
3
2
3
8
13
14
15
17
59
Unit
12
12
12
12
48
Unit
22
22
22
22
88
Dump Truck 6.
Pengadaan mesin 3R
7.
Pengadaan Gerobak
9.
Pengadaan Tong Sampah
Rencana Kegiatan Air Limbah Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan di capai pada akhir perencanaan di Kabupaten Batang Hari adalah praktek BABS dari 48% menjadi 0% pada tahun 2018. Untuk menghitung kebutuhan kegiatan pada akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 2,2% pertahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 0% dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 284.992 jiwa.
Sarana dan Prasarana Air Limbah
Rencana Sismtem Setempat (On-Site) Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi : MCK. MCK++ dan setick tank komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++ ++ don Septik tank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan sesuai dengan area beresiko sanitasi.
Rencana Sistem Terpusat (Off-site) Optimalisasi IPLT di Kecamatan Ma. Bulian dan pembangunan IPAL di Kec. Ma. Bulian, Ma. Tembesi dan Mersam.
Kegiatan Pendukung Air Limbah
Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung
kegiatan
meliputi masterplan,
fisik
studi
khususnya kelayakan,
yang
berbasis
studi lingkungan
kelembagaan dan
desain
rincian. Kebutuhon dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atou persyaratan yang berlaku.
Kelembagaan, Peroturan, Komunikasi. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis mosyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPLT, KSM untuk Pengelola MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader di tingkat kelurahan. Peraturan atou regulosi okan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda.
Komunikasi yang akan dilakukon berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secora langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb.
Rencana Kegiatan Air Limbah
Rekapitulasi Anggaran Air Limbah dan Persampahan
Rencana Program dan Kegiatan UPTD
Mengacu pada MPS (Memorandum Program Sanitasi) Kabupaten Batang Hari, maka sesuai dengan Tugas dan Fungsi UPTD dapat disusun program
dan
kegiatan UPTD, yaitu : -
Melaksanakan
pengelolaan sampah
di
TP A
dengan
peningkatan
pengolahan dari controlled landfill menjadi system sanitary landfill. -
Melaksanakan pemanfaatan hasil pengolahan sampah.
-
Meningkatkan pelayanan pengelolaan lumpur tinja melalui peningkatan akupan pelayanan dari 0% pada tahun 2016 menjadi 36% pada tahun 2021.
-
Melaksanakan pengelolaan lumpur tinja termasuk mengoperasikan dan pemeliharaan IPLT.
-
Melaksanakan pengelolaan tumpur tinja melalui peningkatan pelayanan penyedotan secara terjadwal (Layanan Lumpur tinja Terjadwal/ LLTT)
-
Melaksanakan pemanfaatan hasil pengolahan IPLT.
-
Melaksanakan pembinaan penqelolaan air limbah domestik .
-
Melaksanakan program pengendalian mutu melalui pengecekan rutin kualitas air limbah baik hasil olahan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Leachate maupun hasil olahan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
-
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
Blaya 0/P (Operasl dan Pemeliharaan) Adapun biaya Operasi dan Pemeliharaan TPA AMD Muara Bulian dan IPLT diperkirakan sebagai berikut :
Secora rinci perkiraan biaya Operasi don Pemeliharaan TPA dan IPLT dapat dilihat dalam lampiran.
BAB 4. KESIMPULAN DAN PENUTUP
Dalam rangka menunjang operasional IPLT dAn TPA (persampahan) maka diperlukan : a. Penerapan tarif retribusi sedot kakus (tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Batang
HAri
nomor
5
tahun
2011
tentang
Retribusi
Penyedotan Kakus dAn Peraturan Bupati Batang Hari nomor 68 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penyedotan Kakus belum optimal. b. Membentuk lembaga pengelola (UPTD TPA Sampah dan Air limbah) dengan Peraturan Bupati. c. Adanya
peraturan
persampahan
dan
yang
mengatur
pengelolaan
didalamnya lumpur tinja).
tentang
air limbah
pengelolaan
domestik
TPA
(termasuk
