KAJIAN AKADEMIS UPTD.docx

KAJIAN AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KONSERVASI, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUK HASIL PERIKANAN

PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO KATA PENGANTAR Puji syukur kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya

kegiatan

penyusunan

Kajian

AkademisRancangan

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis

Dinas/Badan.Kajian

Akademisini

memuat

pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan gubernur. Selain

itu,

dalam

Kajian

Akademis

ini

juga

disusun

berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pembentukan dan penyusunan perangkat daerah di Provinsi Gorontalo. Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkanPeraturan menetapkanPeraturan Gubernur Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. Dinas/Badan.

Gorontalo, ....... April 2017 TIM PENYUSUN, PENYUSUN,

Kajian Akademis ttg Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas

ii

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

............................. ............... ............................ ............................. ......................... .......... i

KATA PENGANTAR

........................... ............. ............................. .............................. ......................... .......... ii

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN PENDAHULU AN

............................ ............. .............................. ............................ ............. 1

A.

Latar Belakang

B.

Identifikasi Identifik asi Masalah

C. BAB II

............................. .............. ............................. ............................. ............................. .................. .... iii

............................ ............. .............................. ....................... ........ 1 ........................... ............. ............................. ................. 12

Tujuan dan dan Kegunaan

................... .............................. ..................... .......... 13

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

.................. .............. .... 17

A.

Kajian Teoritis

.............................. ............... ............................. .................... ...... 17

B.

Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

C.

............................. .............. ................. 36

Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi ......... 47

D.

Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan GubernurTerhadap GubernurTerhada p Rasio Belanja Pegawai.................... Pegawai..... .............................. ..................... ......

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

............................ ............. ............................. .................... ...... 60

A.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .. 60

B.

Undang-Undang Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana

C.

............................. ............... ............................. ............................ ............. 61

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang-un dangan

............................. ............... ......................... ........... 64

D.

Undang-Undang Undang-Undan g tentang Pemerintahan Daerah

.... 65

E.

Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah ... 69

BAB 1V LANDASAN FILOSOFIS, FILOSOFI S, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .... 86

BAB V

A.

Landasan Filosofis

B.

Landasan Sosiologis Sosiologi s

C.

Landasan Yuridis

............................ .............. ............................. ................. 86 ............................ ............. ............................ ............. 88 ............................. ............... ............................. ................. 90

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN A.

............................ .............. ....................... ......... 93

Jangkauan, Arah Pengaturan, Pengaturan, dan Sasaran Sasaran Yang


iii

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Akan Diwujudkan B.

............................................ 93

Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB VI PENUTUP A.

Simpulan

B.

Saran

......................... 94

.............................................................. 102 ...................................................... 102 ............................................................. 104

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN:

RANCANGAN

PERATURAN

GORONTALO

TENTANG

DAERAH

PROVINSI

PEMBENTUKAN

DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.


iv

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam

Pasal

18

ayat(5)Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

menjalankan

otonomi

seluas-luasnya,

kecuali

urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.Berdasarkan bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam desentralisasi daerah

diberikan

hak

otonomi.

Otonomi

daerah

adalah

hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat

sendiri

urusan

setempat

sesuai

pemerintahan dengan

dan

kepentingan

peraturan

perundang-

undangan. Implementasi kebijakan otonomi daerah merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan otonomi dengan sasaran tertentu dan waktu tertentu. 1 Dengan demikian yang diperlukan dalam implemantasi kebijakan otonomi daerah adalah tindakantindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukkan. Implementasi kebijakan otonomi daerah pada umumnya diserahkan kepada

lembaga-lembaga

pemerintahan

atau

birokrasi

dalam

berbagai jenjangnya hingga jenjang yang terendah. Salah satu faktor penting

untuk

keseluruhan

menjamin

adalah

pelaksanaan

otonomi

otonomi

organisasi.

Dalam

daerah

secara

melaksanakan

otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas

terhadap

kebutuhan

dan

permasalahan

dalam

wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk melakukan penataan kelembagaan sebagai konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah dalam menata sistem pemerintahan.Karena itu, penataan kelembagaan 1

I Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah , CV. Citra Utama, jakarta, hal.92

Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO harus diiringi oleh penataan sumber daya manusia, keuangan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta mekanisme hubungankerja antara

unit-unit

organisasi.Secara

yuridis

formal,

penataan

kelembagaan pemerintah daerah dilakukanberdasarkan penerapan organisasi

daerah

berdasarkanUndang-Undang

Nomor

23

Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka

perbaikan

manajemen

pemerintahan.

Penyelenggaraan

pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat

bawah

untuk

penyelenggaraan

melaksanakan

pemerintahan,

urusan

terkait

pembangunan

dan

dengan

pelayanan

masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampau luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah. Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang

membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu

pemerintahan,

untuk

dijadikan

dasar

melakukan

entitas

perbaikan,

penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada.

Ada

tujuh

elemen

dasar

yaitu

urusan

pemerintahan,

kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan public, dan pengawasan. Implementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal. Oleh karena itu, perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri. Implementasi

dari

konsep

strategis

di

atas

adalah

diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksananya yang memberikan ruang Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

2

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga

kali

perubahan

fundamental

dalam

Undang-undang

Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. hubungan

Adapun

substansi

pemerintah

pusat

pemerintahan

daerah,

urusan

pengaturan dan

tersebut

daerah,

pemerintahan,

meliputi

penyelenggaraan pembinaan

dan

pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap

penting

untuk

diatur

sehingga

penyelenggaraan

desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kehadiran kelembagaan

daerah

memberikan

kejelasan

dalam

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan

otonomi

daerah.

Oleh

karena

itu,

penataan

terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Undang Undang Nomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangka Daerah,yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran(rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing Daerah.Hal ini juga sejalan dengan prinsip

penataan

organisasi

rasional,proporsional,efektif,dan

perangkat efisien.

daerah

Berdasarkan

yang Undang-

Undang Pemerintahan Daerah tersebut,kepala daerah dibantu oleh


3

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf,

unsure pelaksana,

dan unsur penunjang.Unsurstaf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, pada Daerah Provinsi dapat membentuk badan penghubung daerah provinsi di Ibu Kota Negara untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada

daerah

provinsi

dapat

dibentuk

cabang

dinas

di

kabupaten/kota dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan. DinasDaerahmerupakanpelaksana fungsi inti (operatingcore) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah,baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang(technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operatingcore). Kepaladinas,kepalabadan,sekretarisDPRD,

dan

kepala

inspektorat di provinsi bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui

sekretaris

pertanggungjawaban administrasi

untuk

Daerah.Fungsi tersebut

sekretaris

hanyalah

memverifikasi

Daerah

fungsi

kebenaran

dalam

pengendalian

administrasi

atas

pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas,kepala badan, sekretaris DPRD , dan inspektur kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

4

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan

pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

PemerintahPusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimuat

Pemerintahan

konkuren,

dalam

matriks

Perangkat

pembagian

Daerah

Urusan

mengelola

unsur

manajemen yang meliputi sarana dan prasarana,personil, metode kerja

dan

penyelenggaraan

fungsi

manajemenyangmeliputiperencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan, pengoordinasian,penganggaran,pengawasan, pengembangan,standardisasi,

dan

penelitian

pengelolaan

dan

informasi

sesuai

dengan substansi urusan pemerintahannya. Kebijakan

otonomi

daerah

melalui

penerapan

Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, direspon oleh pemerintah daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijakandi daerah sesuai tuntutan masyarakat. Daerah memilikikewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui perubahan sistem birokrasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan

pemenuhan dasar,

kebutuhan

tenaga

kerja,

hidup pangan,

minimal, serta

prasarana pertanahan

sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh

melalui

mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan Perangka Daerah

mempertimbangkan

faktor

luas

wilayah,jumlah

penduduk,kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. PerangkatDaerah dibagi dalam3(tiga)tipe yaitu sekretariat Daerah,secretariat DPRD dan inspektorat tipeA; secretariat Daerah,secretariat DPRD dan inspektorat tipeB; dan secretariat Daerah,secretariat DPRD dan inspektorat tipe C;dinas tipeA,dinas tipeB,dandinastipeC; serta badan tipeA,badan tipe B, badan tipeC; serta cabang dinas di kabupaten/kota dalam2(dua) klasifikasi,yaitu

cabang

dinas

kelas

Adan

cabang

dinas

B.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiridari variabel umum dan variabel teknis.Varia belum meliputi jumlah penduduk,luas wilayah,jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20%(duapuluhpersen) dan variable teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapanpuluhpersen). Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena

itu,Perangkat

Daerah

yang

melaksanakan

Urusan

Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipeC. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu pengaturan, namun tidak berarti setiap urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Tata cara atau prosedur,

persyaratan,

kriteria

pembentukan

suatu

organisasi


6

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan organisasi perangkat daerah mempunyai arti penting

dalam

mendorong

terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih efektif, terutama dalam melaksanakan misi baru pemerintahan. Organisasi yang dibentuk haruslah sebatas kewenangan

yang

dimiliki

oleh

daerah

otonom.

Seharusnya

pemerintah daerah tidak menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang tidak rasional dan terlalu besar. Pembentukan

organisasi

kemampuan

pembiayaan

berdasarkan

hasil

harus

didasarkan

dan

pemetaan

pada

pertimbangan

urgensi/kebutuhan pada

masing-masing

daerah urusan

pemerintahan. Organisasi

yang

mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi

dibentuk

pelayanan masyarakat

(economic

diarahkan

masyarakat

pada

development ).

Dalam

service) ,

(public

(empowering) ,dan

upaya

pengembangan

bentuk

organisasi,

perludiawali dengan melakukan identifikasi fungsi-fungsi yang perlu diakomodasikan yang urgen untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi organisasi yang ada

(existing) untuk

menentukan

derajat

urgensinya

dengan

menggunakan ketegori-kategori evaluasi, sifat pekerjaan, cakupan pekerjaan, beban kerja keuangan dalam potensi yang mungkin dikembangkan. Besaran organisasi yang realistis penting, agar rasio anggaran belanja lebih realistis, dan anggaran yang dialokasikan pada sektor publik dapat diperbesar secara bermakna. Organisasi dimaksudkan

untuk

mendorong

peningkatan

kemampuan

pemerintah daerah dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Realitas

pembentukan

organisasi

setelah

pergeseran

format

pemerintah daerah justru bergeser dari tujuan-tujuan pembentukan organisasi yang ideal. Oleh karena itu, perlu kesamaan pemahaman terhadap perubahan format otonomi dan pemahaman terhadap organisasi

pemerintah

daerah

dalam

rangka

penyempurnaan

organisasi. Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi


7

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO dan efektivitas penyelenggarakan otonomi daerah adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Organisasi Perangkat Daerah dianggap penting, karena untuk menyelenggarakan

otonomi

daerah

diperlukan

instrumen

kelembagaan yang mampu mewadahi, bekerjasama, mengendalikan sumber

daya

dan

perilaku

dalam

rangka

mencapai

tujuan

organisasi. Dengan demikian melalui instrumen or ganisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah. Format dan besaran organisasi perangkat daerah harus disesuaikan

dengan

kebutuhan

dan

kemampuan

daerah.

Penggabungan perangkat daerah dapat dilakukan sesuai dengan perumpunan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Beban kerja dan kebutuhan daerah menghindari tugas dan fungsi yang tumpang tindih, mempertegas fungsi lini dan staf, menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata, menyusun

uraian

fungsional,

serta

tugas

jabatan,

mewadahi

fungsi

mengembangkan yang

jabatan

berkembang

dan

memperjelas tata kerja. Selanjutnya, terkait dengan kelembagaan untuk birokrasi, fokus perhatian diarahkan pada beberapa aspek. Hal ini mengingat keberadaan kelembagaan ini selain menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga wadah bagi ribuan orang yang telah mengorbankan diri untuk bekerja sebagai birokrat. Para pegawai ini telah menjadi alat kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan visi dan misi organisasi. Disisi lain penataan kelembagaan ini harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi sehingga mampu memenuhi pencapaian tujuan otonomi daerah. Kompleksitas persoalan yang ada dan banyaknya aspek yang dipertimbangkan, membuat kelembagaan pemerintah daerah dibuat dengan mengacu pada pedoman yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional. Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

8

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Pembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi

manajemen

pemerintahan.

Apabila

model

klasik

menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik, dilakukan perbaikan terus menerus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus dipahami bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung dalam aras global, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu, reformasi manajemen pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada. Kaitan

dengan

hal

di

atas,

sorotan

utama

penataan

kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program

otonomi

daerah.

Lembaga

pemerintah

daerah

yang

mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung

tugas

kepala

daerah

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah. Kehadiran

organisasi

perangkat

daerah

secara

umum

dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan

pembiayaan

urusan

itu

sendiri

atau

biaya

pembangunan. Pada bagian lain kehadiran regulasi teknis yang


9

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik. Semangat pembentukan organisasi perangkat daerah selama ini

lebih

mengakomodasi

kepentingan

penambahan

jabatan

struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seseorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah. Dalam pedoman organisasi perangkat daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas. Tanggung jawab disini menyangkut obyek apa yang diurus dan dukungan apa yang harus dipenuhi seperti anggaran dan sumber daya manusia penyelenggara. Dapat dikatakan bahwa setiap urusan pemerintahan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu, sehingga tidak ada urusan yang tersisa atau tidak ditangani. Hal ini juga dipahami bahwa tidak setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Gejala pembengkakan organisasi perangkat daerah yang terjadi

akibat

organisasi.

tidak

Beberapa

dipakainya

filosofi

permasalahan

dalam

tersebut

pembentukan

seperti

inefisiensi

penggunaan sumberdaya, melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan yang seharusnya ditangani satu kesatuan

unit

menjadi

kebeberapa

unit

organisasi

sehingga

menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan urusan. Kondisi ini sering

meinimbulkan

konflik

kepentingan

antara

organisasi


10

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO perangkat Daerah itu sendiri. Adanya rebutan tugas dan fungsi sehingga pelayanan publik menjadi terbengkalai. Pada bagian lain pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah

yang

selama

ini

menjadi

rujukan

daerah

menata

organisasinya, belum mampu mengembangkan semangat otonomi daerah

yang

memberikan

mengembangkan

inovasinya

kewenangan

bagi

berdasarkan

daerah

visi

dan

untuk misinya.

Pembentukan organisasi pemerintah daerah selama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (rule driven organization ). Banyak organisasi perangkat daerah yang dibentuk tidak dalam posisi sebagai sentral penyelenggaraan visi dan misi pemerintah daerah atau visi daerah. Besaran organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan perhitungan scoring dan sangat berpengaruh

dalam

menentukan

dipertahankan,

diubah,

atau

pertimbangan

untuk

membentuk

apakah

suatu

dihapuskan.

unit

Padahal

suatu

perlu

seharusnya

organisasi

harus

menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Pertimbangan politis disini menyangkut bagaimana sebuah organisasi dibentuk untuk menjalankan tanggungjawab mewujudkan visi dan misi daerah maupun kepala daerah. Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka. Tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan konstribusi bagi pengembangan pembangunan daerah. Tambahan faktor lain yang sering diabaikan selama ini dalam rangka

penataan

dilakukan

kelembagaan

pembedaan

perangkat

penentuan

daerah

secara

adalah

khusus

tidak

kriteria

kelembagaan bagi daerah provinsi. Adanya penyeragaman pola tersebut

sehingga

organisasi

yang

dibentuk

dengan

berbagai

pertimbangan subyektifitas birokrat di daerah sehingga terkadang muncul organisasi yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

11

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO daerah provinsi. Padahal kalau diperhatikan karateristik unggulan suatu daerah provinsi berbeda dengan karakteristik unggulan daerah provinsi yang lain. Oleh karena itu, organisasi yang dibentuk dan besarannyapun tentu berbeda pula. Selanjutnya dalam organisasi perangkat daerah yang ada sekarang, indikator hasil pemetaannya belum menyeluruh, artinya bahwa masih menggunakan variable umum dengan indikator jumlah peduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sementara dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerahnya mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya berdasarkan hasil pemetaan. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal.

Dengan

demikian,

akan

terwujud

postur

organisasi

perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan,yakni sebagai berikut:


12

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 1.

Pertimbanganyang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.

Landasan

filososfis,

Rancangan

sosiologis,

Peraturan

Daerah

dan

yuridis

Provinsi

pembentukan

Gorontalo

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 3.

Jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Gorontalo

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat Daerah. C. Tujuan dan Kegunaan Berdasarkanidentifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas

maka

tujuan

penyusunan

Naskah

Akademik

Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahadalah sebagai berikut: 1.

Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlu di bentuknya Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2.

Merumuskan

landasan

filosofis,

sosiologis,

dan

yuridis

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 3.

Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. D. Metode Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menggunakan metode penelitian

hukum.

Penelitian

hukum

adalah

penelitian


yang

13

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu

kebenaran

hukum.

Konsekuensinya

untuk

melakukan

penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum. Metode

penelitian

yang

dipergunakan

dalam

naskah

akademik rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah penelitian hukum normatif atau penelitian

hukum

doktrinal.

Penelitian

hukum

normatif

yaitu

penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen . Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau peraturan daerah yang berhubungan dengan organisasi perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian

hukum

normatif

yang

bersifat

deskriptif

karena

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia . Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

14

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Tahap berikutnya yakni analisis hukum terhadap bahan hukum yang yang telah diperoleh. Menurut Gijssels dan van Hoecke analisis

data

dilakukan

dalam

tiga

tataran

yaitu:

Pertama,

sistematisasi data (tataran deskriptif). Kedua, penjelasan (tataran eksplikatif). Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (tataran preskriptif atau normatif). Berdasarkan

pendapat

tersebut,

maka

data

(bahan

hukum)Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus diolah sehingga tampak sistematis atau saling keterkaitan. Sistematisasi data untuk mewujudkan tataran deskriptif. Sesudah itu dijelaskan mengenai data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan

dan

mengapa

saling

berkaitan.

Penjelasan

yang

demikian itu mewujudkan tataran kedua yaitu tataran eksplikatif . Terhadap dua tataran di atas ditambahkan tataran ketiga yaitu tataran normatif dengan usulan perbaikan dan pembaharuan. Dengan demikian pada tataran ketiga ini memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana seharusnya” atau “bagaimana sebaiknya”. Dalam hukum

penelitian

dianalisis

naskah

diadakan

akademik

terlebih

ini

dahulu

sebelum

bahan

penorganisasian

terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan narasumber. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan

analisisnya.

Selanjutnya

analisa

dilakukan

menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi

rancangan

peraturan

daerahyang

dibuat,

kemudian

dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan melalui acaraFocus Group Discussion (FGD) dan/atau konsultasi publik dengan para pengambil kebijakan (stakeholder ) di Provinsi Gorontalo. Kajian ini juga, dilakukan dengan menggunakan pendekatan tailor

made ,

yakni

berupaya

menyusun

desain

kelembagaan

perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

15

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan dimasa mendatang, dimana pengumpulan data yang digunakan meliputi: a. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan

berupa

peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. b. Diskusi dengan KeyInforman, yang antara lain, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Provinsi Gorontalo, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan

menggunakan

teknik

analisis

penghitungan

dengan

menggunakan kreteria Tipelogi Perangkat Daerah yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut: a. Kriteria

tipelogi

Perangkat

Perangkat

Daerah

Daerah

berdasarkan

untuk hasil

menentukan pemetaan

tipe

urusan

pemerintahan dengan variabel: 1. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan 2. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). b. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator: 1. jumlah penduduk; 2. luas wilayah; dan 3. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. c. Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama

pada

setiap

Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan Daerah Provinsi serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan

teknis

tersebut

tercantum

dalam

Lampiran

Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.


16

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoritis 1. Kelembagaan Pengertian dari kata kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atauorganisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.2 Aspekkata kelembagaan memiliki inti kajian kepada prilaku

dengan

nilai,

norma

danaturan

yang

mengikuti

dibelakangnya. 3Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal danlembaga non-formal. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjaditiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintahlokal); kategori sektor sukarela (organisasi

keanggotaan

(organisasi

jasa

dan

dan bisnis

koperasi);

kategorisektor

swasta). 4 Bentuk

resmi

swasta suatu

lembagayaitu lembaga garis (line organization , military organization ); lembaga garis danstaf (line and staff organization ); lembaga fungsi (functional organization ). Harton menjelaskan bahwa lembaga adalah system a norms to achieve some goalor activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster offolkways and mores centered around a major human activity .5 Menurut pendapat Hartonbahwa lembaga adalah suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan atauaktivitas yang dirasakan penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yangterorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia). Jadi, lembaga itu berupa normayang dipakai masyarakat untuk

memenuhi

kebutuhannya.

Dan

norma-norma

ituberupa

kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores) .

2

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1997, hal. 979 Syahyuti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya MembangunRumusan Yang

3

Lebih Operasional, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,Bogor, 2009. hal. 47 4

Bulkis, Manajemen Pembangunan, Universitas Hasanudin, Makasar, 2004, hal. 16.

5

Horton and Hunt, Sociology, Prentice Hall, London, 1984, hal. 211.


17

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Lembaga adalah proses yang terstruktur, yang dipakai orang untukmenyelenggarakan kegiatannya. Jadi, lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturanatau proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahandaerah. Sistem aturan ini lalu dikonkritkan menjadi organisasi. Jadi, organisasi adalahwujud konkrit dari lembaga yang bersifat abstrak. Melalui wujud organisasi inilah,lembaga pemerintahan daerah menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Secara yuridis formal, penataan kelembagaan pemerintah daerah

dilakukanberdasarkan

berdasarkan

Undang-Undang

Pemerintahan

penerapan Nomor

Daerah.Kebijakan

23

tersebut

organisasi

daerah

Tahun2014

Tentang

membawakonsekuensi

logis bagi perubahan sistem pemerintahan di daerah yang sangat mendasar. Sesuai pemerintahan Perwakilan

dengan

prinsip

daerahterdiri

Rakyat

atas

Daerah

demokrasi, kepala

(DPRD).

maka

daerah

lembaga

dan

Masing-masing

Dewan lembaga

menjalankan peranannyasesuai dengan kedudukan, tugas, pokok dan fungsinya dalam sistem administrasi NegaraIndonesia. Dilihat dari

administrasi

publik,

kedua

lembaga

tersebut

merupakan

kesatuanyang integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan

bidang

tugasnya

dalamrangka

mencapai

tujuan

pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalahorganisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi,

termasuk

hubunganantara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat hierarkiyang berjenjang, tetapi setiap pemerintah daerah berkedudukan sebagai daerah otonom.Begitu pula dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara pemerintah daerah provinsidan kabupaten/kota mengalami pergeseran dan perubahan.Perubahan tersebut telah menetapkan Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

18

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO bahwa seluruh kewenangan secarasepenuhnya diberikan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, kecuali politik luar negeri,pertahanan dan kemanan, peradilan (yustisi), moneter dan fiskal nasional dan agamadipegang oleh Pemerintah Pusat. Melalui perubahan dalam kewenangan pemerintahan,baik di pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota

tersebut,

pada

giliran

berikutnya

juga

akanmenyebabkan perubahan terhadap kelembagaan pusat dan daerah. Lembaga pelaksana kebijakan daerah di provinsi adalah pemerintah

provinsi

yangdipimpin

oleh

gubernur.

Dalam

menjalankan tugasnya gubernur dibantu oleh perangkatdaerah. Dalam lingkup unit sempit tugas pokok gubernursebagairepresentasi lembaga

pelaksana

kebijakan

daerah

adalah

melaksanakan

kebijakan yangdibuat bersama lembaga DPRD Provinsi. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, Pemerintahan

efektif, Daerah

dan

efisien.

tersebut,

Berdasarkan kepala

Undang-Undang

Daerah

dibantu

oleh

Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Peraturan tentangPerangkat

Pemerintah Daerah

Nomor

memberikan

18

Tahun

peluang

bagi

2016 Daerah

untukmenciptakan kelembagaan yang lebih kreatif dan variatif, sehingga dinamisasi perubahankebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan olehkelembagaan yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yangdijelaskan oleh Ron Ashkenas dkk yang menyebutkan bahwa kelembagaan

modernmemiliki

karakteristik:

Speed,

Flexibility,

Integration , dan Innovation .


19

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dijadikan dasar dalam perumusan organisasi dan tata kerja daerah yang kemudian diimplementasikan kedalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah inilah nantinya yang mengatur mengenai tugas dan fungsi yang ada pada organisasi perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan kelembagaan atau organisasi perangkatdaerah di masa depan akan lebih

mampu

mengatasi

masalah

yang

ada

dan

masalah

yangmungkin timbulsehingga efektifitas organisasi akan semakin meningkat. Pembentukan

Perangkat

Daerah

harus

mempertimbangkanfaktorluas wilayah,jumlahpenduduk,kemampuankeuanganDaerahsertabesaran bebantugassesuaidenganurusanpemerintahanyangdiserahkan kepadaDaerahsebagaimandatyangwajibdilaksanakanolehsetiapDaera hmelaluiPerangkatDaerah.

PerangkatDaerah

dalam3(tiga)tipe,yaitutipeA,tipeB,dan

dibagi

tipe

C.

PenetapantipePerangkatDaerahdidasarkanpada perhitunganjumlahnilaivariabelbebankerja.Variabelbebankerjaterdiri darivariabelumumdanvariabelteknis.Variabelumum,meliputijumlahp enduduk,luaswilayah,jumlahanggaranpendapatandan belanjaDaerahdenganbobotsebesar20%(duapuluhpersen)dan variabelteknisyangmerupakanbebanutamadenganbobotsebesar80% (delapanpuluhpersen). PemerintahanDaerahmemprioritaskanpelaksanaanUrusan Pemerintahanwajibyangberkaitandenganpelayanandasar,agar kebutuhandasarmasyarakat

dapat

terpenuhi

secara

optimal.

Olehkarenaitu,PerangkatDaerahyangmelaksanakanUrusanPemerinta han wajibberkaitandenganpelayanandasardiwadahidalambentukdinas utamaminimaltipeC. Penataan kelembagaan merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance ). Penataan kelembagaan harus dipahami sebagai salah satu upaya kebijakan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

20

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO dan efisien, rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta adanya komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam konteks penataan kelembagaan maka yang dimaksud dengan aturan formal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah. Sementara, aturan informal adalah suatu norma, nilai-nilai yang dibangun, tata cara, kebiasaan dan etos kerja serta budaya. Dengan

demikian

studi

kelembagaan

dan

perubahan

kelembagaan diperlukan sebagai kebutuhan dasar penguatan konsep kelembagaan. Adanya interaksi yang berkelanjutan antara institusi dan organisasi dalam situasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah.Oleh

karena

itu,

persaingan

merupakan

kunci

untuk

perubahan kelembagaan. Dalam konteks penataan kelembagaan, perubahan institusi tidak terlepas dari dimensi “besaran organisasi” yaitu perampingan dan pembesaran. Penataan kelembagaanadalah membuat struktur baru atau penyempurnaan atas struktur yang ada. Dengan kata lain, kebijakan struktur baru organisasi perangkat daerah adalah sebuah proses mencari ukuran yang sesuai dan seimbang antara beban tugas dan kewenangan pemerintahan disatu pihak, dengan kemampuan dan kebutuhan obyektif di pihak lain. Hal ini sesuai pendapat Utomo (2004), bahwa format kelembagaan dapat mengalami pengembangan (expansion )

ataupun

pengecilan

(contraction ),

tergantung

dari

perubahan dinamis variabel-variabel yang mempengaruhinya. 2. Birokrasi Ditinjau dari segi bahasa, birokrasi berasal dari bahasa Yunani, kratein yang berarti mengatur. Dalam bahasa Prancis, kata birokrasi disinonimkan dengan kata bureau yang berarti kantor. Azhari (2011:59) mengungkapkan bahwa birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis,


21

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO dan dijalankan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya. Menurut pandangan Thoha dalam Azhari (2011:61) ”birokrasi menurut Hegel seharusnya menjadi kelompok penengah di antara kelompok partikular, dan negara berada pada posisi yang netral.” Birokrasi adalah jembatan yang menjadi penghubung antara Negara (pemerintah) dan masyarakatnya. Karl Marx memiliki pandangan yang berbeda dengan Hegel. Karl Marx dalam Azhari (2011:63) mengatakan bahwa “birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri dan birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya.” Hal ini menegaskan bahwa antara pendapat Hegel dan Marx pada prinsipnya menempatkan posisi birokrasi sebagai satu kelompok kepentingan tersendiri, hanya perbedaan di antara keduanya adalah Hegel menekankan bahwa kepentingan birokrasi adalah menjadi penengah antara kepentingan particular dan kepentingan umum yang diwakili Negara, sementara Marx menekankan bahwa birokrasi juga adalah satu kelas tersendiri yang tidak mungkin netral tetapi berpihak pada kelas yang berkuasa. Berbeda dengan yang diuraikan oleh Hegelian dan Karl Max, Weber

menunjukkan

organisasi

konsep

pemerintah

birokrasi

yang

mampu

pada

model

struktur

menanggapi

luasnya

permasalahan. Menurut Weber dalam Azhari (2011:64) “struktur birokrasi adalah struktur yang lebih unggul dari segala bentuk yang lain

dalam

hal

ketepatan,

stabilitas,

keketatan

dalam

hal

kedisiplinannya dan kehandalannya.” Birokrasi menurut Weber adalah organisasi yang dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia, sehingga dapat mencapai sasarannya, karena organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentang

kekuasaan

dan

orang

yang

mempunyai

kekuasaan

mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain ”Weber juga menjelaskan,


22

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: a. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya pada saat dia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya

untuk

keperluan

dan

kepentingan

pribadinya

termasuk keluarganya. b. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkis dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang kecil. c. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. d. Setiap pejabat memiliki kontrak jabatan, yang harus dijalankan. Uraian tugas ( job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. e. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi personalitasnya, idealnya hal tersebut melalui ujian yang kompetitif. f.

Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun

sesuai

dengan

tingkatan

hierarki

jabatan

yang

disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginan dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. g. Terdapat

struktur

pengembangan

karir

yang

jelas

dengan

promosi berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan yang objektif. h. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menggunakan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. i.

Setiap

pejabat

berada

di

bawah

suatu

pengendalian

dan

pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” (Azhari 2011:66).


23

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Weber memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya, antara lain: Pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis (technical instrument); Kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecendrungan yang melekat (inherent tendency) pada penerapan instrumen teknis tersebut; Ketiga, pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan prilaku

mereka

dari

kepentingannya

sebagai

suatu

kelompok

masyarakat yang particular. Dari

berbagai

disimpulkan

pengertian

bahwasanya

birokrasi

birokrasi

tersebut

merupakan

dapat sebuah

lembaga/organisasi yang legal rational, dimana dalam birokrasi harus memiliki aturan yang jelas yang mengatur hubungan kerja secara impersonal . Birokrasi juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan urgen dalam satu organisasi untuk mewujudkan pembagian kerja dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Dengan kata lain bahwa birokrasi adalah pengorganisasian untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam mewujudkan kerjasama sejumlah orang yang bermaksud mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, birokrasi yang dimaksud adalah organisasi birokrasi jabatan

pemerintah yang

yang

merupakan

terorganisasi

secara

sekumpulan formal,

tugas

dimana

dan

sistem

pelaksanaan kerjanya berisi wewenang dan tanggung jawab, serta setiap unit satuan kerja saling berpengaruh dan menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. 3. Reformasi Birokrasi Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di suatu masyarakat atau negara (KBBI, 2002). Reformasi birokrasi adalah

perubahan

secara

drastis

untuk

perbaikan

sistem

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah (birokrasi). Dalam kepegawaian negara, birokrasi adalah salah satu unsur

sumberdaya

manusia

penyelenggara

sistem

administrasi

pemerintahan. Jadi birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

24

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO utama yang turut berperan dalam perwujudan clean government dan goodgovernance . Posisi dan peran birokrasi menjadi sangat kuat dan dominan, karena selain berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan politik. Dalam kehidupan ekonomi, kinerja birokrasi berpengaruh pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan politik, kinerja birokrasi akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat

yang

pada

akhirnya

berpengaruh

pada

tingkat

kepercayaan (legitimasi) kepada pemerintah. Dalam

proses

pembangunan,

birokrasi

yang

kuat

dan

dominan tersebut mempunyai kontribusi yang sangat besar, karena birokrasi mampu mengembangkan sayap keterlibatannya mulai dari perumusan sampai dengan pelaksanaan kebijakan pada level yang paling bawah. Birokrasi sangat kuat karena mempunyai kekuasaan, baik yang bersifat otoritas formal, keuangan, informasi dan skill yang memungkinkan birokrasi untuk memaksakan kehendaknya tanpa ada kemampuan masyarakat untuk menolaknya. Dengan posisinya yang kuat dan dominan, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam tubuh birokrasi yang seharusnya melayani menjadi dilayani. Fenomena ini menimbulkan ketidakefisienan, cenderung berbelitbelit, kaku, dan lamban, sehingga membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Atas dasar itu perlu dilakukan reformasi terhadap birokrasi. 4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance ) Perkembangan

pemikiran

kelembagaan

dan

paradigma

pembangunan semakin menegaskan tentang pentingnya aplikasi prinsip tata kepemerintahan yang baik ( good governance ) dalam penyelenggaraaan

pemerintahan

di

daerah.

Dalam

kerangka

inilah,penekanan dilakukan pada pembagian peran dan interaksi diantara tiga pelakupembangunan di daerah, yaitu masyarakat, dunia

usaha

dan

pemerintah.

Interaksitersebut

selanjutnya

memberikan penekanan fungsi dan peran pada masing-masing pelakupembangunan, yaitu:


25

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO a. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan publik dan katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan kreasi dalam kerangka

untuk

menghasilkan

nilai

dan

makna

bagi

pembangunan daerah, b. Peran dunia usaha sebagai pencipta nilai ekonomis dalam kerangka menyejahterakan masyarakat setempat. Misalnya saja upaya penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah, c. Peran

masyarakat

pengembangan

sebagai

modal

pembentuk

sosial

(social

nilai

sosial

capital )

bagi

kehidupan

masyarakat setempat, di samping ikut berpartisipasi dalam perkembangan serta dinamika pembangunan daerah terutama yang

secara

langsung

akan

mempengaruhi

kehidupan

masyarakat. Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance ) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi: a. Partisipasi (Participation ): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. b. Akuntabilitas (Accountability ): Para pengambil keputusan dalam sektor

publik,

swasta

dan

masyarakat

madani

memiliki

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders. c. Aturan hukum (Rule of law ): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan

harus

berkeadilan,

ditegakkan

dan

dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.


26

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO d. Transparansi

(Transparency ):

Transparansi

harus

dibangun

dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. e. Daya tangkap (Responsiveness ): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). f.

Berorientasi konsensus (consensus Orientation ): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik

bagi

kepentingan

yang

berbeda

untuk

mencapai

konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. g. Berkeadilan (Equity ): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. h. Efektifitas dan Efisiensi (Effectifitas and Effeciency ): Setiap proses kegiatan

dan

kelembagaan

diarahkan

untuk

menghasilkan

sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia. i.

Visi Strategis (Strategic Vision ): Para pemimpin dan masyarakat memiliki persfektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

dan

pembangunan

manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Secara

singkat

dapat

dilihat

bahwa

akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi akan membantu aspek politis dan kelembagaan

perekonomian

untuk

mengeluarkan

peraturan-

peraturan yang fair. Aspek peran hukum bertujuan agar produkproduk hukum tersebut dapat diberlakukan dan dilaksanakan secara merata, tanpa pamrih, kepada seluruh masyarakat. Bila akses informasi yang akurat bisa dengan mudah didapat dari dan ke tiga sektor tersebut, maka prinsip transparansi melalui informasi


27

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO yang saling memberi di antara ke tiga sektor tersebut akan terpelihara agar keharmonisan hubungan tetap terjalin dengan baik. Lebih banyak informasi yang transparan yang bisa didapat, lebih besar pula partisipasi yang diberikan oleh masing-masing sektor. Lebih banyak informasi berarti keputusan yang diambil juga bisa lebih

baik

dan

lebih

akurat

dan

lebih

efektif

dalam

implementasinya.Lebih banyak informasi saling memberikan, lebih mudah pula bagi proses legalitas diantara ketiganya. Institusi yang ada diantara ketiga sektor tersebut dengan menggunakan prinsip tersebut menjadi akan lebih responsif dan kesamaan kedudukan diantara ketiganyapun akan lebih mudah ditegakan. Dengan cara yang sama prinsip-prinsip lainnya dari good governance akan menghasilkan penyelenggaraan kegiatan kearah yang dituju, sesuai dengan porsinya masing masing. 5. Restrukturisasi Organisasi Organisasi

Pemerintah merupakan

Daerah unsur

Menuju

penting

Efektivitas

dalam

sebuah

pemerintahan. Semakin kuat organisasi pemerintahan tersebut maka

akan

semakin

maksimal

tugas

pokok

dan

fungsinya

dijalankan, akan memberikan pelayanan yang maksimal juga pada masyarakat dan pembangunan. Menurut Louis A. Allen “organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan” (Hasibuan 2007:24). Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergolak dengan sumberdaya terbatas, lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan

perkembangan

zaman,

perubahan

tersebut

akan

mempengaruhi efektivitas organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tersebut tetap dapat mempertahankan keberadaannya (exist) dan dapat berfungsi (functional). Hasibuan

(2007:24)

memiliki

pendapat

sendiri

tentang

organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

28

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO terkoordinasi dari sekolompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya alat dan wadah saja. Hasibuan

(2007:26)

juga

menjelaskan

bahwa

organisasi

adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi menurut Hasibuan memiliki ciri sebagai berikut: a. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. b. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang. c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan. d. Adanya

penetapan

dan

pengelompokan

pekerjaan

yang

terintegrasi. e. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus dipatuhi. f.

Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.

g. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi. h. Adanya

penempatan

orang-orang

yang

akan

melakukan

pekerjaan. Berdasarkan

uraian

di

atas

dapat

disimpulkan

bahwa

organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui tindakan yang dilakukan secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi juga dapat diukur melalui efektivitas dari organisasi tersebut. Konsep efektivitas memiliki arti yang berbeda-beda

oleh

para

ahli.

Menurut

Steers

dalam

Sutrisno

(2010:123), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Steers mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

29

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO adalah memperhatikan tiga konsep yang saling berkaitan, yakni: optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Steers (Sutrisno 2010:148) juga mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu: a. Karakteristik Organisasi, termasuk struktur dan teknologi. b. Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan lingkungan intern. c. Karakteristik

karyawan,

yang

meliputi

keterikatan

pada

organisasi dan prestasi kerja. d. Kebijakan praktek manajemen. Edy Sutrisno memiliki pemikiran yang lebih sederhana tentang indikator efektivitas organisasi. Adapun indikator efektivitas organisasi yang diuraikan oleh Edy Sutrisno (2010:149) yaitu sebagai berikut: a. Produksi ( production ) Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. b. Efisiensi ( efficiency ) Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (ratio) antara keluaran dengan masukan. c. Kepuasan (satisfaction ) Banyak

manajer

berorientasi

pada

sikap

untuk

dapat

menunjukkan sampai berapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka merasakan kepuasaannya dalam bekerja. d. Adaptasi (adaptiveness ) Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu

menterjemahkan

perubahan-perubahan

intern


dan

30

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO ektern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan.

e. Perkembangan (development ) Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (survive ) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus mampu memperluas kemampuannya, sehingga mampu berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Menurut Sedarmayanti (2010:82) dimensi untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi dapat dilihat dari: a. Kemampuan

organisasi

memanfaatkan

lingkungan

untuk

memperoleh berbagai jenis sumber langka dan bernilai tinggi. b. Kemampuan

pengambil

keputusan

dalam

organisasi

untuk

menginterpretasikan sifat lingkungan secara tepat. c. Kemampuan organisasi menghasilkan keluaran tertentu dengan sumber yang diperoleh. d. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operational sehari-hari. Pada dasarnya ada beberapa prinsip penataan kelembagaan perangkat daerah, antara lain: a. Pembentukan perangkat daerah harus berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan; b. Organisasi sifatnya dinamis karena aturannya cukup sederhana; c. Menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan pinsip-prinsip organisasi, pelembagaan yang tegas antara fungsi staf, fungsi lini, fungsi pendukung, fungsi pengawas dan fungsi perencanaan serta fungsi pelayanan administratif sehingga tidak ada tarik menarik kewenangan; d. Besaran organisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, di samping kebutuhan dan kemampuan serta karakteristik dan


31

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO potensi daerah masing-masing berpegang pada azas efisiensi, efektivitas, rasional, dan proposional, termasuk jumlah susunan organisasi harus berdasarkan analisis beban kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan; e. Arahan

perumpunan

untuk

standarisasi

numenklatur

dan

keseragaman apabila terjadi penggabungan beberapa urusan pemerintahan; f.

Pengembangan jabatan fungsional agar segera dapat terealisasi perlu dukungan para pejabat pembina jurusan fungsional dengan membuat kebijakan impassing dan pendelegasian wewenang pembinaan dan pengembangan dari Pembina jabatan fungsional di pusat kepada Pembina kepegawaian di daerah. Retrukturisasi organisasi yang dilakukan oleh pemerintah,

haruslah mampu menciptakan sebuah organisasi pemerintah yang tampil dengan performa yang baru. Organisasi pemerintah daerah harus memiliki kelembagaan yang kuat sebagai kemampuan atau kewenangan yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektivitas

organisasi

pemerintahan

diharapkan

salah

satunya dapat tercipta melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan melihat pada indikator yangmengacu kepada pendapat Steers tentang efektivitas organisasi diantaranya adalah optimalisasi tujuan organisasi dan pendapat Edy Sutrisno yakni efisiensi dan adaptif terhadapperubahan-perubahan organisasi yang terjadi, baik disebabkan oleh proses restrukturisasi maupun perubahan yang disebabkan oleh faktor tuntutan kerja dan lingkungan organisasi itu sendiri. 6. Pelayanan Publik Pengertian

publik

menurut

Inu

Kencana

Syafi’ie,

dkk

(1999:18) yaitu sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki.


32

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir (1995:7) menyatakan bahwa pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan

kelompok

atau

seseorang

atau

birokrasi

untuk

memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat nonkomersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian. Untuk memahami mengenai pelaksanaan tugas Negara dalam hal ini yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai Pelayanan Publik sebagai salah satu dasar dan tujuan dibentuknya suatu Negara. Pengertian pelayanan publik yang diperoleh dari Wikipedia Indonesia ensiklopedi bebas berbahasa Indonesia, adalah: “Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Tetapi berdasarkan unsur penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:


33

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya Sekolah, Jasa Transportasi, atau Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang masih dapat dibedakan ketiga golongan yaitu: 1) Pelayanan Publik bersifat primer Pelayan Publik yang bersifat primer adalah semua bentuk pelayanan

publik

penyediaan

barang/jasa

publik

yang

diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang di dalamnya pemerintah atau pemerintah daerah merupakan

satu-satunya

pengguna/konsumen

penyelenggara

mau

tidak

dan

mau

harus

memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di Kantor Kelurahan untuk Pengurusan Kartu Tanda Penduduk, atau Pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil. 2) Pelayanan Publik bersifat sekunder Pelayanan Publik bersifat sekunder adalah sebuah bentuk pelayanan publik dalam bentuk penyediaan barang/jasa publik

yang

pemerintah

diselenggarakan daerah,

pengguna/konsumen

oleh

tetapi tidak

yang

mesti

pemerintah di

menggunakan

atau

dalamnya layanan

publik itu, karena layanan publik itu dapat juga dilaksanakan atau

dijalankan

oleh

pihak

swasta

lainnya.

Contoh:

Penyediaan bahan Bakar Minyak Premium oleh Pertamina, masih dapat dilakukan oleh pihak swasta Shell dan Petronas. Dalam wikipedia Indonesia diutarakan mengenai 5 (lima) karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu: a. Adaptabilitas layanan


34

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Maksudnya adalah bahwa derajat perubahan layanan dalam pelayanan publik sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna/konsumen. b. Posisi tawar pengguna/konsumen. Dalam pelayanan publik semakin tinggi posisi atau nilai tawar pengguna/koneume, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik. c. Tipe Pasar. Melalui pembedaan tipe pasar dapat menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna/konsumen. d. Locus Kontrol . Pelayanan publik dengan karakteristik ini menjelaskan siapa yang

memegang

kontrol

atas

transaksi,

apakah

pengguna/onsumen atau penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. e. Sifat Pelayanan Pelayanan

publik

dengan

karakteristik

ini

menunjukkan

kepentingan pengguna/konsumen atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Pengertian Pelayanan publik itu sendiri Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa: “Pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris, public yang berarti umum, masyarakat dan negara. Dalam perjalanannya, kata publik telah dibakukan dalam bahasa Indonesia, yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh karena itu pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki

setiap

kegiatan

yang

menguntungkan

dalam

suatu

kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik juga diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai denganaturan pokok atau tata cara yang telah ditetapkan.


35

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Pengertian Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan

pelayanan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara penyelenggara

pelayanan pelayanan

publik”. publik

Sedangkan

berdasarkan

pengertian

Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 memberikan pengertian pelayanan publik adalah: “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan

publik

sebagai

upaya

pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan

demikian

dapat

disimpulkan

pelayanan

publik

adalahsegala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. B. Kajian Terhadap Penyusunan Norma Peraturan

Asas/Prinsip

daerah

Yang

Terkait

Dengan

merupakan

salah

satu

jenisperaturanperundang-undangan

dan

merupakanbagian

dari

sistem hukum nasional yang berdasarkanPancasila.Pada saat ini peraturan

daerah

mempunyaikedudukan

yang

sangat

strategis

karena diberikanlandasan konstitusional yang jelas sebagaimana


36

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO diatur

dalam

Pasal

18

ayat

(6)

Undang-UndangDasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. MenurutBagir Manan (1995:12-13), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah: a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar. b. Kesesuaian

antara

isi

dengan

dasar

yuridis,

sosiologis

danfilosofis. c. Peraturan

Perundang-undangan

itu

dapat

dilaksanakan

(applicable ) dan menjamin kepastian. Untuk

membuat

sebuah

peraturan

perundang-undangan

yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. a. Dasar Filosofis: Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee ), yaitu

menjamin

keadilan,

ketertiban,

kesejahteraan

dan

sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. b. Dasar Sosiologis: Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga

sesuai

dengan

keyakinan

umum

atau

kesadaran

hukum masyarakat. c. Dasar Yuridis: Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undangundang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan

suatu

peraturan

perundang-undangan

karena

mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yakni dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.


37

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 2) Keharusan

yang

berlandaskan

yuridis

beraspek

materil

adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan

apa

yang

harus

diatur,

terutama

kalau

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie ). Menurut Kelsen (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007:25) norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian

seterusnya

sampai

pada

suatu

norma

yang

dapat

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (groundnorm ). Berdasarkan

teori

Kelsenmengemukakan

jenjang

bahwa

suatu

norma norma

menurut hukum

Hans

itu

selalu

berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan.Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundangundangan

diperlukan

pengelompokan

materi

sebagai

standarisasi

muatan,

susunan

format,

sistematika,

(struktur)

bahasa,

perumusan norma dan lain sebagainya. Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng (2001:52). Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

38

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam

pembentukan

peraturan

daerah

harus

memedomani

ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

pembentuk

peraturan

perundang-undangan

yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

atau

batal

demi

hukum,

apabila

dibuat

oleh

lembaga/pejabat yang tidak berwenang. c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan

peraturan

perundang-undangan

harus

benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. d. Dapat

dilaksanakan

peraturan

adalah

bahwa

perundang-undangan

setiap

harus

pembentukan

memperhitungkan

efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sisologis. e. Kedayagunaan

dan

kehasilgunaan

adalah

bahwa

setiap

pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang

benar-benar

dibutuhkan

dan

bermanfaat

dalam

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


39

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO f.

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

harus

memenuhi

persyaratan

teknis

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah

dimengerti,

sehingga

tidak

menimbulkan

berbagai

interpretasi dalam pelaksanaannya. g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan

mulai

dari

perencanaan,

persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam

proses

pembuatan

peraturan

perundang-

undangan. Sedangkan menurut (Modoeng Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng, 2001:52), suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi: a. Ketepatan Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca. b. Kesesuaian Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya. c. Aplikatif Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (applicable ) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan

maupun

masyarakat

tempat

peraturan

perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara


40

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO lain

berkaitan

dengan

ketenagaan,

keuangan,

kondisi

masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Menurut

Van

der

Viles,

untuk

membentuk

peraturan

perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (beginselen van behoorlijke regelgeving ),Hamid Attamimi (1990:335343) yang terdiri dari: a. Asas tujuan yang jelas. b. Asas organ/lembaga yang tepat. c. Asas perlunya peraturan. d. Asas dapat dilaksanakan. e. Asas konsensus. Asas-asas materil, terdiri dari: a. Asas tentang terminologi yang jelas. b. Asas tentang dapat dikenali. c. Asas perlakuan yang sama dalam hokum. d. Asas kepastian hokum. e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi dalam disertasinya dapat diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan

peraturan

perundang-undangan

di

Indonesia.

Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut: 1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundangundangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang

perundang-undangan

maupun

dalam

bidang-bidang

lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan. 2. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

41

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO berwenang

membuat

peraturan

perundang-undangan

yang

bersangkutan. 3. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah

pemerintah

selain

dengan

membentuk

peraturan

perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas. 4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya. 5. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. 6. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan

perundang-undangan

dapat

dimengerti

oleh

masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya. 7. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya

harus

berkepentingan.

dapat Asas

diketahui ini

secara

wajar

dilaksanakan

oleh

dengan

yang cara

pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya. 8. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat. 9. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian

ini

dapat

diperoleh

dengan

dua

cara.

Pertama,

peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat.

Kedua,

peraturan

perundang-undangan

harus


42

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai. 10. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan

demikian

peraturan

perundang-undangan

dapat

memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat. Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam

Pasal

14

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Per aturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “asas pembentukan dan materi

muatan

Perda

perundang-undangan berkembang

dalam

berpedoman dan

asas

masyarakat

pada

ketentuan

hukum

yang

sepanjang

peraturan

tumbuh

tidak

dan

bertentangan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berkenaan peraturan

daerah

asaspembentukan

dengan yang

hal

tersebut

baik

peraturan

selain

diatas,pembentukan berpedoman

perundang-undangan

pada

yang

baik

(beginselen van behoorlijke wetgeving ), ), juga perlu dilandasi oleh asashukum umum (algemene (algemene rechtsbeginselen ), ), yang didalamnya terdiri

dari

pemerintahan

asasnegara

berdasarkan

berdasarkan

sistem

atas

hukum

konstitusi

( rechtstaat ), ), dan

negara

berdasarkan kedaulatan rakyat. Selain itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman

pada

asas

penyelenggaraan

pemerintahan


Negara

43

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, yang yang terdiri atas: atas: a. Kepastian hukum Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara

hukum

peraturan

yang

mengutamakan

perundang-undangan

dan

landasan

keadilan

ketentuan

dalam

setiap

kebijakan kebijakan penyelenggara negara. b. Tertib penyelenggaran penyelenggaran negara negara Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah ada lah asas yang

menjadi

landasan

keteraturan,

keserasian, keserasian,

dan

keseimbangan keseimbangan dalam pengendalian pengendalian penyelenggara negara. c. Kepentingan umum Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan mendahulukan kesejahteraan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. d. Keterbukaan Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara

dengan

tetap

memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. e. Proporsionalitas Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan

antara

hak

dan

kewajiban

penyelenggara penyelenggara negara. f.

Profesionalitas Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

g. Akuntabilitas Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

44

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

h. Efisiensi Yang

dimaksud

dengan

“asas

efisiensi”

adalah asas yang

berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. i.

Efektivitas Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j.

Keadilan Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Selanjutnya,

secara

spesifikmengenai

perangkat

daerah

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas: k. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. l.

Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

m. Efisiensi


45

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

n. Efektivitas Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. o. Pembagian habis tugas Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. p. Rentang kendali Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. q. Tata kerja yang jelas Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. r.

Fleksibilitas Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas

dan

fungsi

Perangkat

Daerah

dan

unit

kerja

pada

Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan

fungsi

yang

diamanatkan

perundang-undangan

setelah

oleh

ketentuan

Peraturan

peraturan

Pemerintah

ini

ditetapkan.


46

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Asas/prinsipsebagaimana

dimaksud

tersebut

di

atas

diharapkanmenjadi dasar yang akan mewarnai setiap pembentukan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. KajianTerhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi 1. Kondisi Geografis dan Topografi Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo terletak antara 0° 19’ – 1° 15’ Lintang Utara dan 121° 23’ – 123° 43’ Bujur Timur. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung

dengan

ketinggian

yang

berbeda-beda.

Di

samping

mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara

yang

cukup

panas.

Provinsi

Gorontalo

mempunyai

kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban pada tahun 2010 mencapai 83,5 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di bulan Mei dengan 378 mm. Topografi Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya

provinsi

ini

mempunyai

banyak

gunung

dengan

ketinggian yang berbeda-beda. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah yang Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

47

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO terendah.Di samping mempunyai banyak gunung, Provinsi Gorontalo juga dilintasi oleh banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Administratif Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal

22

Desember

2000.

Sebelumnya

Provinsi

Gorontalo

merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Rakyat Gorontalo yang dipelopori oleh H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka dari panjajahan kolonial Belanda pada tanggal 23 Januari 1942, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah meraih kemerdekaan tersebut, mereka menyatakan untuk menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan “Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja”. Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota. Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi

beberapa

wilayah

administrasi

di

bawahnya,

yaitu

kecamatan, desa/kelurahan. Pada tahun 2013, Provinsi Gorontalo terdiri dari 77 kecamatan dan 735 desa/kelurahan. 3. Kependudukan dan APBD Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.133.237 jiwa. Wilayah


48

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Provinsi Gorontalo yang seluas 12,215 km 2 memiliki kepadatan penduduk mencapai 90 jiwa/km 2. Wilayah kabupaten/kota Yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapai 3.001 jiwa/km 2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 32 jiwa/km 2 dengan luas wilayah 4.455,60 km 2. Sedangkan jumlah APBD Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016 Rp1.693.867.011.321,- (satu triliun enam ratus Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). (sumber data: Kementerian Dalam Negeri). 4. Organisasi Perangkat Daerah Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah telah secara nyata menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap berkembangnyabesaran organisasi perangkatDaerah. Hal ini disebabkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, tidak adanya prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masingmasing daerah, sebagai parameter besaran organisasi perangkat daerah. penentuan organisasi perangkat daerah hanya berdasarkan variabel umum yakni jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD, sedangkan variabel teknis berdasarkan beban kerja masingmasing perangkat daerah tidak dijadikan sebagai dasar penentuan pembentukan perangkat daerah. Kebijakan tersebutmenimbulkan atau berdampak pada pembentukan organisasi perangkat daerah yang

besar

dan

kurang

mempertimbangkan

asas

rasional,

proporsional, efektif, dan efisien. Fakta menunjukkan bertambah besar ukuran organisasi pemerintah

daerah

tidak

dibarengi

dengan

pencapain

kinerja

signifikan, baik kinerja pelayanan, pembangunan, maupun kinerja pemerintahan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian besaran organisasi yang berkembang secara nyata telah menimbulkan pembengkakan dan sekaligus inefisiensi anggaran daerah. Selain aspek yuridis, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

49

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi

bagian

dari

pola

kehidupan

masyarakat

antara

lain

kebutuhan terhadappenyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah. Berkembangnya selanjutnya perangkat

berbagai

berimplikasi daerah.

Dalam

permasalahan-permasalahan

kebutuhan

terhadap

kebutuhan

kenyataan yang

tersebut

empiris

membutuhkan

yang

kelembagaan juga

muncul

penanganan

segera, karenanya perlu ada pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 besaran Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tiga variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini, besaran organisasi perangkat daerah secara eksplisit dapat ditentukan. Selain ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, penentuan besaran organisasi perangkat daerah juga ditentukan oleh letak daerah secara geografis, apakah berada di dalam Pulau Jawa ataukah berada di luar Pulau Jawa. Dalam hal ini, penentuan besaran organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang berada di Luar Pulau Jawa mengikuti aturan yang disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1: Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi di Luar Pulau Jawa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah No. 1.

VARIABEL Jumlah Penduduk (jiwa)

KELAS INTERVAL ≤ 1.500.000 1.500.001 – 3.000.000 3.000.001 – 4.500.000


NILAI 8 16 24 50

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 4.500.001 – 6.000.000 > 6.000.000

32 40

2.

Luas Wilayah (Km2)

≤ 20.000 20.001 – 40.000 40.001 – 60.000 60.001 – 80.000 > 80.000

7 14 21 28 35

3.

Jumlah APBD (Rp.)

≤ Rp500.000.000.000,00 Rp500.000.000.001,00 – Rp1.000.000.000.000,00 Rp1.000.000.000.001,00 – Rp1.500.000.000.000,00 Rp1.500.000.000.001,00 – Rp2.000.000.000.000,00 > 2.000.000.000.000,00

5 10 15 20 25

Di Provinsi Gorontalo, struktur organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terbagi dalam Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Unit Pelayanan. Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Daerah sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2013 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo; 2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2013 tentangPenamaan

Rumah

Sakit

Umum

Daerah

Provinsi

Gorontalo; 3. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentangOrganisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah

dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo; 4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentangOrganisasi

dan

Tata

Kerja

Dinas

Daerah

Provinsi

Gorontalo; 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentangOrganisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Teknis

Daerah

Provinsi Gorontalo; dan


51

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan diatas disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor

57

tahun

2007

tentang

Petunjuk

TeknisPenataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas, susunan organisasi perangkat daerah dapat dirinci seperti terlihat dalam Tabel 2. Tabel 2: Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) No.

Perangkat Daerah

Peraturan Daerah

Keterangan

1.

Sekretariat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

Terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Assisten, setiap Asisten terdiri dari 2 (dua) Biro, setiap Biro terdiri dari 3 (tiga) bagian, kecuali biro humas dan protokol hanya terdiri dari 2 (dua) bagian, dan setiap bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional.

2.

Sekretariat DPRD

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo

Terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Dewan, 4 (empat) Bagian, setiap Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian kecuali Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, dan kelompok jabatan fungsional.

3.

Dinas Daerah

Peraturan Daerah Terdiri dari 1 (satu) Nomor 12 Tahun Kepala Dinas, 1 (satu) 2013 tentang Sekretaris dan 3 (tiga)


52

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Organisasi dan Tata Subbagian, serta 4 s/d Kerja Dinas Daerah 6 (empat s/d enam) Provinsi Gorontalo Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 2 s/d 3 (dua s/d tiga) Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 4.

Lembaga Daerah

Teknis Peraturan DaerahNomor 13 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo

Untuk Badan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Subbagian, serta 3 s/d 4 (tiga s/d empat) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang, serta Unit Pelaksana Teknis Badan. Untuk Kantor terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (Satu) Sekretariat dan dibantu 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

5.

Lembaga Lain

Teknis Peraturan DaerahNomor 14 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Untuk Badan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Subbagian, serta 3 s/d 4 (tiga s/d empat) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang, serta Unit Pelaksana Teknis Badan. Untuk Kantor terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga)


53

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Seksi. Untuk KORPRI terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian. Untuk Satpol PP terdiri dari 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) Seksi. 6.

Rumah Sakit Peraturan Umum Daerah DaerahNomor 7 Tahun 2013 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2013 tentangPenamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo

Terdiri dari 1 (satu) Direktur, 1 Subbagian, 2 (dua) Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi perangkat daerah seperti terlihat dalam Tabel 2 dikenal juga dengan istilah pola maksimum. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, dan Rumah Sakit Daerah. Sebutan Bawasda pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 diganti dengan sebutan Inspektorat pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Jumlah pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sampai pada dengan saat ini adalah sebagai berikut: a. Eselon I

= 1 orang

b. Eselon II

= 40 orang

c. Eselon III

= 167 orang

d. Eselon IV

= 454 orang


54

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO e. Eselon V

=-

Jumlah total pegawai sampai dengan tahun 2015 adalah 3.031 orang. D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Terhadap Masyarakat dan Keuangan Daerah

Daerah

Penerapan berbagai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Gorontaloyang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo merasa ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi

dan

misi

yang

ditetapkan

menyebabkan

penyelenggaraan

pemerintahan berjalan dalam koridor rutinitas belaka dan tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan konstribusi bagi pengembangan pembangunan daerah. Hal tersebut biasanya dipengaruhi faktor lain yang sering diabaikan selama ini dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah yakni tidak dilakukan pembedaan penentuan secara khusus kriteria kelembagaan bagi daerah dan adanya penyeragaman pola sehingga organisasi yang dibentuk dengan berbagai pertimbangan subyektifitas birokrat di daerah dan terkadang muncul organisasi yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru mengantikan Peraturan Daerah sebelumnya, diharapkan penataan Perangkat Daerah dapat menghasilkan perangkat daerah yang mampu mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan struktur dan fungsi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan

kemampuan

koordinasi,

integrasi

daerah. dan

Selain

itu,

sinkronisasi

diperlukan

dan

simplikasi

adanya serta

komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, serta struktur yang tepat fungsi dan tepat ukur dari Perangkat Daerah dapat berjalan

secara

efektif,

efisien

dan

rasional

sehingga


dapat

55

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO menciptakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Berdasarkan

uraian

di

atas

bahwa

besaran

perangkat

daerahsekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah,cakupan tugasyang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayahkerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertaliandengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, serta mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi,

yaitu

melakukan

penyesuaian

pola

organisasi

yang

cenderung kaku menjadi lebih fleksibel . Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menuntut penyesuaian atau perubahan pola penataan kelembagaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penataan

terhadap

Gorontalo,

yang

kelembagaan selama

ini

Perangkat Perangkat

Daerah

Provinsi

Daerah

Provinsi

Gorontalomasih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun susunan perangkat daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pemetaanyang dilakukan

oleh

kementerian

dalam

negeri

sesuai

ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seperti terlihat dalam tabel 3. Tabel 3: Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil Pemetaan NO

1.

PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah -

Sekretaris Daerah

-

3 Asisten

SKOR

TIPE

616

B


56

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

-

6 Biro

2.

Sekretariat DPRD

470

C

3.

Inspektorat

517

C

DINAS DAERAH 1.

Dinas Sosial

836

A

2.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

814

A

3.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

836

A

4.

Dinas Perpustakaan

880

A

5.

Dinas Pariwisata

825

A

6.

Dinas Pertanian

845

A

7.

Dinas Komunikasi dan Informatika

658

B

8.

Dinas Perdagangan

636

B

9.

Dinas Transmigrasi

770

B

10.

Dinas Pendidikan

605

B

11.

Dinas Kesehatan

638

B

12.

Dinas Kebakaran

660

B

13.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

737

B

14.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

638

B

15.

Dinas Pangan

792

B

16.

Dinas Lingkungan Hidup

660

B

17.

Dinas Perhubungan

625

B

18.

Dinas Penanaman Modal

704

B

19.

Dinas Statistik

715

B

20.

Dinas Kebudayaan

704

B

21.

Dinas Kearsipan

640

B


57


22.

Dinas Kelautan dan Perikanan

750

B

23.

Dinas Kehutanan

671

B

24.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

733

B

25.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

693

B

26.

Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang

557

C

27.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

517

C

BADAN DAERAH 1.

Badan Perencanaan

928

A

2.

Badan Keuangan

627

B

3.

Badan Penelitian dan Pengembangan

715

B

4.

Badan Kepegawaian

968

A

5.

Badan Pendidikan dan Pelatihan ASN

968

A

6.

Badan Penghubung

88

SETINGKAT BIDANG: 1.

Perumahan rakyat dan kawasan

394

Bidang

pemukiman 2.

Tenaga Kerja

308

Bidang

3.

Pertanahan

330

Bidang

4.

Pengendalian Penduduk dan KB

330

Bidang

5.

Persandian

304

Bidang

6.

Perindustrian

264

Bidang

Data dalam tabel 3 tersebut berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan

untuk

memperoleh

informasi

intensitas

urusan

pemerintahan wajib dan potensi urusan pemerintahan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang digunakan untuk

menentukkan

susunan

dan

tipe

perangkat

daerah


58

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penggabungan beberapa urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan setingkat bidang, karena urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat dibentuk Dinas Daerah Provinsi sendiri, sehingga urusan pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain. Dimana penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi

didasarkan

pada

perumpunan

Urusan

Pemerintahan

dengan criteria yaitu kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan, dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.


59


BABIII EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan singkron

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

ada

di

Indonesia,maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memilikikeharmonisan dan singkron dengan peraturan perundangundang yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundangundangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundangundangan. Keharmonisasan Peraturan

Daerah

dan

singkronisasi

merupakan

suatu

dalam

pembentukan

keharusan

yang

harus

dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif. Beberapa

peraturan

perundang-undangan

yang

memiliki

keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan


60

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO serta

dasar

dalampembentukan

rancangan

peraturan

daerah

sebagaimana dimaksud. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam

Pasal18

ayat(5)Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

menjalankan

otonomi

seluas-luasnya,

kecuali

urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Perintah Pusat.Berdasarkan bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam desentralisasi daerah

diberikan

hak

otonomi.

Otonomi

daerah

adalah

Hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat

sendiri

urusan

setempat

sesuai

pemerintahan dengan

dan

kepentingan

peraturan

perundang-

undangan. Terkait dengan dasar konstitusional mengenai pembentukan peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah. B. Undang-Undang Nomor tentangPenanggulangan Bencana

24

Tahun

2007

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis

yang

rawan

terhadap

terjadinya

bencana

dengan

frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

61

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Potensi

penyebab

bencana

diwilayah

negara

kesatuan

Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran tanaman,

hutan/lahan epidemi,

karena

wabah,

antariksa/benda-benda

faktor

kejadian

angkasa.

alam,

luar

hama

biasa,

Sedangkan

penyakit

dan

kejadian

bencana

nonalam

antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Dan yang dimaksud dengan bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama

ini

masih

dirasakan

adanya

kelemahan

baikdalam

pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana. Mencermati

hal-hal

tersebut

diatas

dan

dalam

rangka

memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan

bencana,

disusunlah

Undang-Undang

tentang

Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuanketentuan pokok sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan

secara

terencana,

terpadu,

terkoordinasi,

dan

menyeluruh.


62

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat

dilaksanakan

sepenuhnya

oleh

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsure

pengarah

dan

unsur

pelaksana.

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyai

pengkoordinasian

tugas

dan

penyelenggaraan

fungsi

antara

penanggulangan

lain

bencana

secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan

pemenuhan

kebutuhan

dasar,

mendapatkan

perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 4. Kegiatan

penanggulangan

bencana

dilaksanakan

dengan

memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masingmasing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. 6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawabanmelalui mekanisme khusus. 7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana. 8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehinggamenyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

63

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan

penanggulangan

bencana,

dan

penyalahgunaan

pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum. Dengan

materi

muatan

sebagaimana

disebutkan

diatas,

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang

kuat

sehingga

dalam

penyelenggaraan

penyelenggaraan

penanggulangan

penanggulangan

bencana

bencana

dapat

dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Dimana di dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa pemerintah daerah membentuk badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib dan badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. Selanjutnya dalam Pasal 25

menyatakan

bahwa

ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam

Undang-Undang

Nomor

12

tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menyatakan bahwa materi muatanPeraturan Daerah Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

64

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Provinsi

dan

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota

berisi

materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut

peraturan

perundang-undangan

yang

lebih

tinggi,

dan

menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atasUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan

Majelis

Undang/Peraturan Peraturan

Permusyawaratan Pemerintah

Pemerintah,

Rakyat,

Pengganti

Peraturan

Presiden,

Undang-

Undang-Undang, Peraturan

Daerah

Provinsi, danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota

berisi

materi

muatan

dalam

rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses

pembentukan

Peraturan

Daerah

mulai

dari

tahapan

perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Oleh

karena

itu,

proses

pembentukan

dan

proses

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalotentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harusmengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


65

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

secara

umum

kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan

pembentukan

peraturan

daerah

merupakan

kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan regulasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangkamengatur dan mengendalikan tindakan/perilaku masyarakat. Dalam Pasal 236 menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan

Daerah.

pembebanan seluruhnya peraturan

biaya atau

Perda

dapat

paksaan

sebagian

memuat

ketentuan

penegakan/pelaksanaan

kepada

perundang-undangan

pelanggar dan

sesuai

tentang perda

ketentuan

pembatasan

dalam

menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam peraturan daerahserta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur mengenaiklasifikasiurusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang

sepenuhnya

Selanjutnya,

urusan

menjadi

kewenangan

pemerintahan

Pemerintah

konkuren

adalah

Pusat. urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dimana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah

terdiri

atas

urusan

pemerintahan

wajib

dan

urusan

pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

66

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO yang

berkaitan

pemerintahan

dengan

wajib

pelayanan

yang

dasar

sebagian

merupakan

substansinya

urusan

merupakan

pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f.

sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f.

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. perhubungan; c. komunikasi dan informatika; d. koperasi, usaha kecil, dan menengah; e. penanaman modal; f.

kepemudaan dan olah raga;

g. statistik; h. persandian; i. j.

kebudayaan; perpustakaan; dan

k. kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

67

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f.

perdagangan;

g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Pembagian

urusan

pemerintahan

konkuren

antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.Berdasarkan prinsip tersebut maka yang menjadi kriteria Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan

Pemerintahan

yang

lokasinya

lintas

Daerah

kabupaten/kota; b. Urusan

Pemerintahan

yang

penggunanya

lintas

Daerah

kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

provinsi

dan

kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat

Daerah.

Dimana

kepala

daerah

dan

DPRD

dalam

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Untuk perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah,

sekretariat

kecamatan. sebagaimana

DPRD,

Perangkat dimaksud

inspektorat,

Daerah di

atas

provinsi selain

dinas, dan

badan,

dan

kabupaten/kota

melaksanakan

Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.


68

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Dalam

pembentukan

dan

susunan

perangkat

daerah

sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Perda. Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak

berkaitan

Pemerintahan

Pilihan.

dengan

Pelayanan

Selanjutnya

Dasar

terkait

dan

dengan

Urusan

kedudukan,

susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan gubernur untuk daerah provinsi, peraturan bupati untuk kabupaten, dan peraturan walikota untuk kota. E. Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah Peraturan

Nomor

Pemerintah

18

Nomor

Tahun

18

Tahun

2016

tentang

2016

tentang

Perangkat Daerah merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yang

pembentukannya

merupakan

perintah

atau

pendelegasian dari ketentuan dalam Pasal 232 ayat (1) dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masingmasing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan

organisasi

Perangkat

Daerah

didasarkan

pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex ), sekretaris Daerah (middle line ), dinas Daerah (operating core ), badan/fungsi penunjang (technostructure ), dan staf pendukung (supporting staff ). Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dinas 69

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure ) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operatingcore ). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus

melaksanakan

fungsi

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai

Perangkat

Daerah

yang

bersifat

kewilayahan

untuk

melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala inspektorat

dinas,

dan

kepala

camat

atau

badan, nama

sekretaris lain

di

DPRD,

kepala

kabupaten/kota

bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi

sekretaris

Daerah

dalam

pertanggungjawaban

tersebut


70

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan

pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimuat

Pemerintahan

konkuren,

dalam

matriks

Perangkat

pembagian

Daerah

mengelola

Urusan unsur

manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja

dan

penyelenggaraan

perencanaan, penganggaran,

fungsi

pengorganisasian, pengawasan,

manajemen

pelaksanaan,

penelitian

dan

yang

meliputi

pengoordinasian, pengembangan,

standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

71

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena

itu,

Perangkat

Daerah

yang

melaksanakan

Urusan

Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan

dan

pengendalian

Perangkat

Daerah

dalam

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri

atau

gubernur

selaku

wakil

Pemerintah

Pusat

dapat

membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi,

pemberian

arahan,

pedoman,

bimbingan,

supervisi,

pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan

Daerah

masing-masing

serta

adanya

koordinasi,


72

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO integrasi,

sinkronisasi

dan

simplifikasi

serta

komunikasi

kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat

DPRD,

inspektorat,

dinas,

dan

badan.

Dimana

kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah provinsi sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Provinsi Sekretariat Daerah provinsi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif

terhadap

pelaksanaan

tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

pengoordinasian

pengoordinasian pemantauan

penyusunan

pelaksanaan

dan

evaluasi

tugas

kebijakan

Daerah;

Perangkat

Daerah;

pelaksanaan

kebijakan

Daerah;

pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi

Daerah;

dan

pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya b. Sekretariat DPRD Provinsi Sekretariat

DPRD

provinsi

merupakan

unsur

pelayanan

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

provinsi.

Sekretariat

DPRD

provinsi

sebagaimana

dimaksud dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan

pimpinan

DPRD

provinsi

setelah

berkonsultasi

dengan pimpinan fraksi.


73

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan

dan

keuangan,

mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat

DPRD

sebagaimana

provinsi

dimaksud

di

dalam atas

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan

fungsi

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi. c. Inspektorat Daerah Provinsi Inspektorat

Daerah

penyelenggaraan provinsi

Provinsi

Pemerintahan

sebagaimana

Inspektur

merupakan

Daerah

Daerah.

dimaksud

provinsi

unsur

pengawas

Inspektorat

dipimpin

sebagaimana

oleh

Daerah

inspektur.

dimaksud

dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah. Inspektorat

Daerah

provinsi

mempunyai

tugas

membantu

gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat sebagaimana

Daerah

provinsi

dimaksud

di

dalam atas

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan

fungsi

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. d. Dinas Daerah Provinsi Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

74

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Dinas

Daerah

provinsi

sebagaimana

dimaksud

di

atas

mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan

oleh

gubernur

terkait

dengan

tugas

dan

fungsinya. e. Badan Daerah Provinsi Badan Daerah provinsi merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

di

atas

menyelenggarakan

fungsi

penyusunan

kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas

dukungan

pemantauan,

teknis

evaluasi,

sesuai dan

dengan

pelaporan

lingkup

tugasnya;

pelaksanaan

tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

75

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian di atas, perangkat daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah dengan skor 616 tipe B dengan ketentuan terdiri dari 1 orang Sekretaris, paling banyak 3 Asisten, masing-masing asisten paling banyak 2 biro, masing-masing biro paling banyak 3 bagian, dan masing-masing bagian paling banyak 3 sub bagian. b. Sekretariat DPRD dengan skor 470 tipe C dengan ketentuan terdiri dari 1 orang Sekretaris, paling banyak 3 bagian, masing-masing bagian paling banyak 2 sub bagian. Akan tetapi adanya beban kerja yang cukup tinggi Pemerintah daerah menggangap perlu untuk dinaikkan tipeloginya menjadi tipe B dengan mengunakan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 22. c. Inspektorat dengan skor 517 tipe B dengan ketentuan terdiri dari 1 orang Inspektur, 1 sekretaris paling banyak 2 sub bagian dan 2 inspektur pembantu. Akan tetapi adanya beban kerja yang cukup tinggi Pemerintah daerah menggangap perlu untuk

dinaikkan

tipeloginya

menjadi

tipe

B

dengan

mengunakan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undangundang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemrintahan pasal 22. d. Dinas Daerah terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A Urusan

pemerintahan

dibidang

pendidikan

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 605 memperoleh tipe B. sementara urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dengan skor 704 tipe B merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

76

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO rangka efisiensi dan efektifitas suatu perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kedua urusan pemerintahan ini merupakan urusan pemerintahan yang serumpun. Selain itu berdasarkan Pasal 54 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut menyebutkan “Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan”. Oleh karenanya urusan pemerintahan dibidang kebudayaan yang awalnya dapat diwadahi dalam bentuk dinas tersendiri dengan tipe B, akan tetapi melihat kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur serta beban kerja yang ada di bidang kebudayaan dibidang

tersebut

kebudayaan

sehingga

urusan

digabungkan

pemerintahan

dengan

urusan

pemerintahan dibidang pendidikan yang diwadahi dalam bentuk dinas pendidikan dan kebudayaan dengan tipe A yang mana nomenklatur dinas tersebut mencerminkan urusan

pemerintahan

yang

digabung

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut. 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A Urusan

pemerintahan

dibidang

kesehatan

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 638 memperoleh tipe B. Bahwa dalam rangka efisiensi Organisasi, maka urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan skor 330 (setingkat bidang), maka dilakukan penggabungan sesuai perumpunan Urusan Pemerintahan ke Dinas kesehatan sehingga dinas kesehatan menjadi tipe A. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B


77

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 557 memperoleh tipe C. Urusan

pemerintahan

dibidang

Perumahan

dan

Kawasan Pemukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 394 setingkat bidang. Akan tetapi berdasarkan Pasal 53 ayat (3) menyebutkan “Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel

Urusan

Pemerintahan

Wajib

yang

berkaitan

dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C ”. Untuk itu urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dapat diwadahi dalam bentuk dinas tipe C. Bahwa dalam rangka efisiensi Organisasi, maka urusan

pengendalian

pemukiman,

maka

perumahan

dilakukan

dan

kawasan

penggabungan

sesuai

perumpunan Urusan Pemerintahan ke Dinas pekerjaan umum

dan

penataan

ruang,

sehingga

menjadi

dinas

pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tipe B. 4. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A Berdasarkan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan Khusus untuk Urusan Pemerintahan di

bidang

ketenteraman

dan

ketertiban

umum

serta

perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh: a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan

kebakaran.Dinas

menyelenggarakan

sub

Daerah

urusan

provinsi

ketenteraman

yang dan

ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

78

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Daerah provinsi. Urusan pemerintahan dibidang satuan polisi pamong praja merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 737 dengan dinas tipe B, sedangkan sub urusan kebakaran dengan skor 660 dengan dinas tipe B. Akan tetapi berdasarkan efiseinsi, kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, kedua sub urusan tersebut digabungkan yang diwadahi

dalam

satu

dinas

ketenteraman

dan

ketertiban yang disebut dengan satuan polisi pamong praja. 5. Dinas Sosial dengan tipe A Urusan pemerintahan dibidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 836 memperoleh tipe A. 6. DinasPerpustakaan dan Kearsipan dengan tipe A Urusan

pemerintahan

dibidang

perpustakaan

dan

kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan

dengan

pelayanan

dasar.

Urusan

pemerintahan di bidang perpustakaan dengan skor 880 memperoleh

tipe

A.

sementara

urusan

pemerintahan

dibidang kearsipan dengan skor 640 tipe B. Dalam rangka efisiensi

dan

efektifitas

suatu

perangkat

daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kedua urusan pemerintahan ini merupakan urusan pemerintahan yang serumpun. Selain itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut menyebutkan “Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan”. Oleh karenanya urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan yang awalnya dapat diwadahi dalam bentuk dinas tersendiri dengan tipe A dan tipe B, akan tetapi mempertimbangkan Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

79

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur serta beban kerja yang ada di bidang perpustakaan dan kearsipan tersebut maka urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan digabungkan dengan urusan pemerintahan dibidang kearsipan yang diwadahi dalam bentuk dinas perpustakaan dan kearsipan tipe A dengan 5 bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

yang

mana

nomenklatur

dinas

tersebut

mencerminkan

urusan

pemerintahan

yang

digabung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut. 7. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tipe B Urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan merupakan berkaitan

urusan

dengan

pemerintahan

pelayanan

wajib

dasar

yang

dengan

tidak

skor

750

memperoleh tipe B. 8.

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dengan tipe A Urusan pemerintahan dibidangKepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 836 memperoleh tipe A.

9.

Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A Urusan

pemerintahan

dibidangLingkungan

Hidupmerupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 660 memperoleh tipe B. Untuk

melakukan

perangkat

efisiensi

daerah

dan

efektifitas

dengan

organisasi

mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah makaurusan pemerintahan dibidang

pertanahan

(setingkat

bidang)

yang

memperoleh

digabungkan

skor

dengan


330

urusan

80

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO pemerintahan

sesuai

dengan

perumpunan

ke

dinas

lingkungan hidup sehingga dinas tersebut menjadi tipe A.

10. Dinas Kehutanan dengan tipe B Urusan pemerintahan dibidang Kehutanan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 671 memperoleh tipe B.

11. Dinas Pangan dengan tipe B Urusan

pemerintahan

dibidang

Pangan

merupakan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 792 memperoleh tipe B.

12. Dinas Pariwisata dengan tipe A Urusan pemerintahan dibidang Pariwisata merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 825 memperoleh tipe A.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe A Urusan

pemerintahan

Masyarakatdan

dibidangPemberdayaan

Desamerupakan

urusan

pemerintahan

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 693 memperoleh tipe B. Bahwa untuk efisiensi dan efektifitas organisasi perangkat daerah

maka

Administrasi merupakan

Urusan

pemerintahan

Kependudukan urusan

dan

pemerintahan

Catatan wajib

di

bidang

Sipil

yang

yang

tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 517 memperoleh tipe C. digabungkan sesuai perumpunan urusan pemerintahan ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga dinas ini dinaikan satu tingkat menjadi tipe A.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B


81

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Urusan pemerintahan dibidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakmerupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 638 memperoleh tipe B.

15. Dinas Pertanian dengan tipe A Urusan

pemerintahan

dibidang

Pertanian

merupakan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 845 memperoleh tipe A. 16. Dinas Perdagangan dengan tipe B Urusan pemerintahan dibidang Perdagangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar.

Perdagangan

Urusan

dengan

skor

pemerintahan 636

di

memperoleh

bidang tipe

B.

Sementara urusan pemerintahan dibidang perindustrian dengan skor 264 setingkat subbidang. Berdasarkan Pasal 53 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan pemerintahan

dibidang

dengan

urusan

dengan

tidak

digabungkan.

Perindustrian

pemerintahan menambah

Dimana

dibidang

tipelogi

kedua

digabungkan perdagangan

dari

urusan

Dinas

yang

pemerintahan

tersebut serumpun dengan menggunakan nomenklatur dari dinas yang berdiri sendiri sebelum digabungkan, dalam hal ini Dinas Perdagangan.

17. Dinas Transmigrasi dengan tipe A Urusan pemerintahan dibidang transmigrasi merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar.

transmigrasi

Urusan

dengan

skor

pemerintahan 770

di

memperoleh

bidang tipe

B.

Sementara urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dengan skor 308 setingkat bidang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

82

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja digabungkan dengan

urusan

pemerintahan

dibidang

transmigrasi

dengan tipelogi dapat dinaikkan satu tingkat diatasnya. Sehingga Dinas Transmigrasi yang tadinya tipe B menjadi Tipe

A,

oleh

karena

digabungkan

dengan

urusan

pemerintahan dibidang Tegana Kerja. Dimana kedua urusan

pemerintahan

tersebut

serumpun

dengan

menggunakan nomenklatur dari dinas yang berdiri sendiri sebelum digabungkan, dalam hal ini Dinas Transmigrasi.

18. Dinas Perhubungan dengan tipe B Urusan pemerintahan dibidang Perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 625 memperoleh tipe B. 19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B Urusan

pemerintahan

dibidangKomunikasi

dan

Informatikamerupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 658 memperoleh tipe B.

20. Dinas Statistik dengan tipe A Urusan

pemerintahan

dibidang

statistik

merupakan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan di bidang Statistik dengan skor 715 memperoleh tipe B. Sementara urusan pemerintahan

dibidang

persandian

dengan

skor

304

setingkat bidang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan pemerintahan dibidang

persandian

digabungkan

dengan

urusan

pemerintahan dibidang statistik dengan tipelogi dapat dinaikkan

satu

tingkat

diatasnya.

Sehingga

Dinas

Statistik yang tadinya tipe B menjadi Tipe A, oleh karena digabungkan

dengan

urusan

pemerintahan

dibidang

Persandian. Dimana kedua urusan pemerintahan tersebut Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

83

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO serumpun dengan menggunakan nomenklatur dari dinas yang berdiri sendiri sebelum digabungkan, dalam hal ini Dinas Statistik.

21. Dinas Penanaman Modal dengan tipe B Urusan

pemerintahan

dibidangKomunikasi

dan

Informatikamerupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 704 memperoleh tipe B. Dimana Dinas Penanaman Modal didalamnya terdapat unit pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mana besaran unit pelayanan terpadu satu pintu sama dengan besaran Dinas Penaman Modal. Disamping itu, dalam penjelasan pasal tersebut di atas, disebutkan Kepala Dinas Penanaman Modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

22. Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan tipe B Urusan

pemerintahan

dibidangEnergi

Sumber

Daya

Mineral merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 733 memperoleh tipeB.

23. DinasKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan tipe A Urusan pemerintahan dibidangKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan skor 814 memperoleh tipeA. e. Badan Daerah, terdiri dari: 1.

Badan Perencanaan dengan tipe A Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016

tentang

Perangkat

Daerah,

Badan

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

84

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dimana Badan Perencanaan memperoleh skor 928 dengan tipe A. 2.

Badan Keuangan dengan tipe B Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016

tentang

Perangkat

Daerah,

Badan

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dimana Badan Keuangan memperoleh skor 627 dengan tipe B. 3.

Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tipe B Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016

tentang

Perangkat

Daerah,

Badan

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dimana Badan Penelitian

dan

Pengembangan

memperoleh

skor

715

dengan tipe B. 4.

Badan Kepegawaian dengan tipe A Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016

tentang

Perangkat

Daerah,

Badan

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dimana Badan Kepegawaian memperoleh skor 968 dengan tipe A. 5.

Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan tipe A Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016

tentang

Perangkat

Daerah,

Badan

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dimana Badan Pendidikan dan Pelatihanmemperoleh skor 968 dengan tipe A. 6.

Badan Penghubung Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016

tentang

Perangkat

Daerah,

Badan

Penghubung dalam rangka untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan


85

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO dengan Pemerintah Pusat, yang berkedudukan ibu kota negara.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS Eksistensi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan suatu hal yang dianggap penting. Sehingga materi yang terkait dari Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat ditilik dari berbagai macam data faktual yang dikaji melalui satu buah kajian naskah akademik. Uraian komprehensif dalam naskah akademik harus memuat tiga landasan utama yang dapat dikemukakan sebagai berikut: A. Landasan Filosofis Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis

tidak

lain

kebijaksanaan.

adalah

Karena

sifat-sifat

yang

menitikberatkan

mengarah

kepada

sifat

kepada akan

kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (H. Rojidi Ranggawijaya, 1998:43). Semuanya pandangan

itu

bersifat

filosofis

mengenai

hakikat

sesuatu.

mencerminkan

sistem

nilai

tersebut

artinya

menyangkut

Hukum baik

diharapkan

sebagai

sarana

mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum

atau

peraturan

perundang-undangan

harus

dapat

menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, maka pemerintah sebagai pengemban Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

86

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO amanat

rakyat

Undang-Undang

harus Dasar

tetap

berlandaskan

1945

dalam

sepenuhnya setiap

kepada

perencanaan,

pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan nasional. Paradigma pembangunan nasional yang tercantum dalam Pancasila sebagai Landasan

Idiil,

Undang-Undang

Dasar

Tahun

1945

sebagai

Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional, Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, serta Rencana Pembangunan Nasional sebagai Landasan Operasional. Pancasila merupakan landasan idiil yang dijadikan dasar dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunann nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilainilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa ke depan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila. Dalam pengertian tersebut, seluruh sila-sila dan butirbutir yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan yang dijadikan referensi di dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya pada ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hamid S. Attamimi (1992:8), dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechtstaat ) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum ( everything must be done according to law ). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (H.W.R. Wade, 1971:6). Dengan


87

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah provinsi serta kabupaten dan kota. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan menggurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini pemberian otonomi luas kepada daerah didalamnya termaksud pembentukan Organisasi Perangkat Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan

dan

peran

serta

masyarakat.Selain itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Landasan Sosiologis Peraturan

perundang-undangan

dikatakan

mempunyai

landasan atau dasar sosiologis (sociologische grondsIag ) apabila ketentuan-ketentuannya

sesuai

dengan

keyakinan

umum

atau

kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara Efektif. Bertalian dengan hal tersebut, maka dikenal dengan dua teori yaitu: 1. Teori kekuasaan (machtteorie), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat.


88

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 2. Teori pengakuan (Anerkennungstheorie) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju. Secara

sosiologis,

Peraturan

Daerah

yang

disusun

mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Hingga saat ini hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai

mandat

dari

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945, belum dapat diberikan secara penuh karena Negara tidak memiliki cukup sumber daya yang memadai. Dalam perjalanannya kemudian, hak-hak ini juga belum sepenuhnya dapat dipenuhi

dalam

penyelenggaraan

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, birokrasi belum banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak

permasalahan

yang

dihadapi

pada

masa-masa

sebelumnya, belum terselesaikan. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan

kekuasaan

adalah

sedikit

dari

sasaran

pembangunan yang belum dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi. Terkait dengan penataan kelembagaan, penataan kelembagaan suatu

daerah

jugaharus

didasarkan

pada

kebutuhan

empiris.

Kebutuhan empiris ini merupakan suatukonsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring denganberbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa inimenjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaanpelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhanterhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang


89

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO semakinberkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru danberkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengaturpenyediaan kebutuhan tersebut

yang

mana

untuk

menanganinya

dibutuhkan

suatukelembagaan pemerintah. Disamping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnyaberimplikasi perangkat

daerah,

terhadap dalam

permasalahan-permasalahan segera.

Olehkarenanya,

kebutuhan

kenyataan yang

perlu

empirisjuga

membutuhkan

adanya

kelembagaan

pola

muncul

penanganan

organisasi

yang

memberikan kemungkinan untuk melakukanpenanganan secara cepat dan tepat. C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar

pembentukan

Landasan

hukum

yang

perundang-undangan pembentuknya,

suatu

akan

peraturan

menjadi

tidak tetapi

hanya juga

dasar

perundang-undangan. pembentukan

dilihat perlu

dari

suatu

kewenangan

diketahui

tatacara

pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan (1992, hal. 15) merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut: Pertama , keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundangundangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum. Kedua , keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk inidapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk UndangUndang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain


90

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebuttidak diikuti, maka peraturan perundangundangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ada sejumlahperaturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai

landasan

pembentukan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; dan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal pembentukan peraturan daerah dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

1945,

Undang-Undang

tentang

Pembentukan

Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara tegas atau secara tersirat, maka peraturan perundangundangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.


91

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Oleh

sebab

itu,

maka

landasan

hukum

Pembentukan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal tersebut, karena peraturan daerah sebagaimana dimaksud dibentuk berdasarkan perintah atau delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


92

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BABV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUPMATERI MUATAN A. Jangkauan, Diwujudkan

Arah

Pengaturan,

dan

Sasaran

YangAkan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentunya pembentukan dan susunan perangkat daerah harus diatur dengan peraturan daerah. pengaturan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini diharapkan dapat menjangkau seluruh tugas dan fungsi sebagai instrumen kelembagaan yang mampu mewadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku

dalam

rangka

mencapai

tujuan

organisasi

sebagai

manifestasi dari kehendak yang utuh dan terstruktur secara jelas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah provinsi yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputiasas, pembentukan dan susunan perangkat daerah, unit pelaksana teknis, staf ahli, jabatan perangkat daerah, serta ketentuan peralihan. Sasaranyang akan diwujudkandengan dibentuknya Peraturan Daerah

Provinsi

Gorontalotentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat Daerah, yaitu dapat mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi dan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang

menjadi

Pemerintahan

kewenangan dan

potensi

Daerah, Daerah,

dan serta

intensitas berbagai

Urusan

ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


93

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO B. Ruang Lingkup Materi Muatan Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

tentangPembentukan

dan

Susunan Perangkat Daerah merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukanuntuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.Oleh Rancangan

karena

itu,

dapat

Peraturan

tentangPembentukan

dan

diuraikan

Daerah Susunan

materi

Provinsi Perangkat

muatan Gorontalo

Daerah,

sebagai

berikut: 1. Ketentuan Umum Untuk

menyeragamkan

pemahaman

dan

kesesuaian

dalam

memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundangundangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur maka perlu untuk menentukan defenisi dan batasan

pengertian

terhadap

suatu

istilah

yang

hendak

digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah: a. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. b. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. c. Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Pemerintahan

Gubernur Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah

lembaga

perwakilan

rakyat

Daerah

yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


94

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO f.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan

dilakukan

oleh

Pemerintahan

Presiden

kementerian Daerah

yang

negara

untuk

pelaksanaannya

dan

penyelenggara

melindungi,

melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas Urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Daerah,

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. 2. Materi Pokok Yang Diatur Pengelompokan

materi

muatan

dirumuskan

secara

lengkap

sesuai dengan kesamaan materi yang diatur. a. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1) sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B; 2) sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe B; 3) inspektorat merupakan inspektorat tipe B; 4) dinas, terdiri atas: a)

dinas pendidikan dan kebudayaandengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;

b)

dinas

kesehatandengan

tipe

A

yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c)

dinas pekerjaaan umum dan penataan ruangdengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman;


95

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO d)

satuan polisi pamong prajadengan tipe A yang menyelenggarakan

urusan

ketentraman

dan

ketertiban umum, dan urusan kebakaran; e)

dinas sosialdengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

f)

dinas

perpustakaan

dan

kearsipan

dengantipeA

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan; g)

dinas kelautan dan perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

h)

dinas kepemudaan dan olah ragadengan tipeA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;

i)

dinas

lingkungan

hidup

dengan

tipe

A

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan; j)

dinas

kehutanan

dengan

tipe

B

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; k)

dinas pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;

l)

dinas

pariwisata

dengan

tipe

A

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; m)

dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

n)

dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;


96

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO o)

dinas

pertanian

dengan

tipe

A

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; p)

dinas

perdagangan

dengan

tipe

B

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; q)

dinas

transmigrasi

dengan

tipe

A

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi, dan bidang tenaga kerja; r)

dinas

perhubungan

dengan

tipe

B

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; s)

dinas komunikasi dan informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

t)

dinas

statistik

dengan

tipe

A

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dan bidang persandian; u)

dinas

penanaman

modal

dengan

tipe

B

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; v)

dinas energi sumber daya mineral dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi sumber daya mineral; dan

w)

dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

5) badan terdiri atas: a) badan

perencanaan

dengan

yangmelaksanakanfungsi

tipe

A

penunjangurusan

pemerintahan di bidang perencanaan; b) badan

keuangan

dengan


tipe

B

penunjangUrusan

Pemerintahan di bidang keuangan;


97

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO c) badan penelitian dan pengembangan dengan tipe B yangmelaksanakanfungsi

penunjangurusan

pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; d) badan

kepegawaian

dengan


tipe

A

penunjangurusan

pemerintahan di bidang kepegawaian; e) badan

pendidikan

dan

pelatihan


dengan

tipe

A

penunjangurusan

pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; dan f)

badan

penghubung


penunjangkoordinasi pelaksanaan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan peraturan Gubernur. b. Unit Pelaksana Teknis Pada dinas dan badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Dimana

pembentukan

unit

pelaksana

teknisuntuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana

dimaksud

ditetapkan

dengan

Peraturan

Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Selain unit pelaksana teknis,terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah. Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal. Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud di atas bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata

kelola

klinis

serta

menerapkan

pola

pengelolaan

keuangan badan layanan umum Daerah. c. Staf Ahli Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

98

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli sebagaimana dimaksud berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli dan diangkat oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dimana pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Gubernur oleh Gubernur. d. Jabatan Perangkat Daerah 

Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.



Sekretaris DPRD, Inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.



Kepala Biro sekretariat Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.



Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas,

sekretaris

badan,

kepala

badan

penghubung,

kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. 

Kepala cabang dinas kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.



Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas daerah kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas B merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas.



Kepala subbagian pada cabang dinas daerah kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.



Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabtan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


99

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 

Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan

e. Ketentuan Peralihan Perangkat

Daerah

yang

menyelenggarakan

sub

Urusan

Pemerintahanbidang Bencanayang telah terbentuk sebelum Peraturan

daerah

ini

diundangkan,

tetap

melaksanakan

tugasnyasampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuanbangsadan politik, tetap melaksanakan tugasnyasampai mengenai

dengan

pelaksanaan

peraturan urusan

perundang-undangan pemerintahan

umum

diundangkan. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan

mengenai

pelaksanaan

urusan

pemerintahan pemerintahan umum diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya/dikukuhkannya

pejabat

yang

baru

berdasarkan Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Penutup Ketentuan penutup mengatur mengenai: a. Untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 19 Desember 2016 serta pengisian kepala Perangkat Daerah

dan

kepala

unit

kerja

pada

Perangkat

Daerah

sebagaimana dimaksud, untuk pertama kalinya dilakukan


100

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO dengan mengukuhkan pejabat pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan. b. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. c. pencabutan dan dinyatakan tidak berlakuPeraturan Daerah Provinsi

Nomor

9

Tahun

2008

tentang

Politeknik

Gorontalo,Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2013tentangPembentuk 2013tentangPembentukan an Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo, Peraturan Daerah

Provinsi

Gorontalo

Nomor

11

Tahun

2013

tentangOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Provinsi

Gorontalo, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentangOrganisasi tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, dan Peraturan Daerah

Provinsi

tentangOrganisasi peraturan

daerah

Gorontalo dan

Nomor

Tata

tentang

Kerja

14

Tahun

Lembaga

Pembentukan

Lain,

dan

2013 sejak

Susunan

Perangkat Daerah yang baru tersebut mulai berlaku. d. Peraturan

pelaksanaan

dari

peraturan

daerah,dimana

ditetapkan paling lama 1 (satu)bulansejak peraturan daerah diundangkan. e. Saat berlakunya peraturan daerah. Dimana peraturan daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.


101

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BAB VI PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu: 1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yakni: a. Ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan

visi

dan

penyelenggaraan koridor

misi

yang

ditetapkan

pemerintahan

rutinitas

belaka

dan

daerah tidak

menyebabkan

berjalan

mampu

dalam

membawa

perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Sehingga perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan konstribusi bagi pengembangan pembangunan daerah. b. Bahwa diabaikannya faktor lain dalam rangka penataan kelembagaan

perangkat

daerah

yaitu

tidak

dilakukan

pembedaan penentuan secara khusus kriteria kelembagaan bagi

daerah

penyeragaman

provinsi.

Sehingga

yang

terjadi

poladan

organisasi

yang

dibentuk

adanya hanya

berdasarkan berbagai pertimbangan subyektifitas birokrat di daerah yang terkadang muncul perangkat daerah yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. c. Bahwa perangkat daerah yang ada sekarang, indikator hasil pemetaannya belum menyeluruh, artinya bahwa masih menggunakan

variable

umum

dengan

indikator

jumlah

peduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sementara dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah

Pemerintah

Nomor

Perangkat

Daerah,

sebagai 41

Tahun

pengganti

dari

Peraturan

tentang

Organisasi

perangkat

daerahnya

2007

pembentukan


102

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. d. Bahwa

bertambah

besar

ukuran

organisasi

pemerintah

daerah tidak dibarengi dengan pencapain kinerja signifikan, baik

kinerja

pelayanan,

pembangunan,

maupun

kinerja

pemerintahan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian besaran organisasi yang berkembang secara nyata telah menimbulkan

pembengkakan

dan

sekaligus

inefisiensi

anggaran daerah. e. Bahwa dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengantikan Peraturan Daerah sebelumnya, diharapkan penataan Perangkat Daerah dapat menghasilkan

perangkat

daerah

yang

mampu

mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan struktur dan fungsi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kemampuan daerah. 2. Yangmenjadi

landasan

filososfis

pembentukan

Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat

terwujudnya

Daerah

kesejahteraan

adalah

masyarakat

untukmempercepat melalui

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatsebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara, landasan sosiologis yaitu untuk pembentukan instrumen kelembagaan yang mampu mewadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka

mencapai

tujuan

organisasi.Selanjutnya,

landasan

yuridis yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah. Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

103

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO 3. Jangkauan tentang

Rancangan

Peraturan

Pembentukan

dan

DaerahProvinsi

Gorontalo

Susunan

Perangkat

Daerahdiharapkan dapat menjangkau seluruh tugas dan fungsi yang merupakan manifestasi dari kehendak yang utuh dan terstruktur secara jelas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan

sesuai

dengan

urusan

pemerintahan

yang

diserahkan kepada daerah provinsi. Sedangkan arah pengaturan meliputi asas, pembentukan dan susunan perangkat daerah, unit pelaksana teknis, staf ahli, serta ketentuan peralihan. Untuk sasaranyang Rancangan

akan

diwujudkan

Peraturan

Pembentukan

dan

Daerah

Susunan

dengan Provinsi

diberlakukannya Gorontalo

Perangkat

tentang

Daerah,yaitudapat

mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi dan didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, serta berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun ruang lingkup materi muatan yakni ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup. B. Saran Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan, sebagai berikut: 1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. Mengingat sifatnya yang urgen serta pembentukannya yang merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta diberi batas waktu dalam penetapan peraturan daerah

sebagaimana

dimaksud.

Sehingga

perlu


mendapat

104

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO prioritas

dalam

Pemerintah

penyusunan

Provinsi

Gorontalo

dan

pembahasannya

bersama

Dewan

oleh

Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 3. Perlu

pengawasan

berkelompok

masyarakat

terhadap

baik

perseorangan

Pemerintah

Daerah

maupun dalam

mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.


105

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU A.

Hamid S. Attamimi,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V , Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

----------------, Teori Perundang-Undangan Indonesia , Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992. A. S. Moenir,Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Jakarta, Bumi Aksara, 1995 Azwar, Sikap Manusia dan Skala Pengukurannya, Jakarta, PT. Rineka, 2011. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia , Inhill C, Jakarta, 1992. ----------------, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang- undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994. ----------------, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Mandar Maju, Bandung, 1995. ----------------, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah , LPPM Unisba, Bandung, 1995. ----------------,Menyongsong Fajar Otonomi Hukum UII, Yogyakarta, 2002. Bagir

Daerah .

Pusat

Studi

Manan dalam Supar dan Modoeng,Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah , PT. Tintamas Indonesia. Jakarta, 2001.

B.Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Cet-5, Jakarta, 2003. Bulkis, Manajemen Pembangunan , Universitas Hasanudin, Makasar, 2004. Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2010. H.

Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1998.

Hamzah, Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya,Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2008. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta, Cetakan 9, PT. Bumi Aksara, 2007. Horton and Hunt, Sociology, Prentice Hall, London, 1984. I Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah , CV. Citra Utama, jakarta, 2005. Inu Kencana Syafiie dkk, Ilmu Administrasi Publik , PT. Rineka Cipta, 1999. IrawanSoejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Bina Aksara, Jakarta, 1981. Maria Farida Indrati Soeprapto,Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius. Yogyakarta, 2007. Meuthia-Rochman dalam artikel berjudul “ Good Governance” : Prinsip, Komponen dan Penerapannya, yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM, Jakarta, 2000. Munir Fuady.Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. CV Utomo: Bandung.2005. Pipin

Syarifin, dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Indonesia Jakarta, Pustaka Setia, 2005.

Daerah

di

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1997. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Sedarmayanti,Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil , Bandung, PT. Refka Aditama, 2010. Sudargo

Gautama, Pengertian Bandung, 1983.

tentang

Negara

Hukum , Alumni

Syahyuti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya MembangunRumusan Yang Lebih Operasional , Pusat Naskah Akademik Raperda ttgPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

KAJIAN AKADEMIS UPTD.docx

Recommend Documents