KAJIAN AKADEMIS UPTD GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
Dinas Kesehatan Kabupaten Bl!a Jl" D!"Sut# N#! $% Bl!a
BAB I PENDAHULUAN
&" LATAR BELAKANG
Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaannya pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance antara lain mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responbilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan adanya UndangUndang !omor "# $ahun "%&' tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen diserahkan kepada daerah (abupaten)(ota terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. $ujuan subsistem obat dan perbekalan kesehatan adalah tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat
untuk
menjamin
terselenggaranya
pembangunan
kesehatan
guna
meningkatkan derajat kesehatan yang setinggitingginya. *bat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan, selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan, yaitu Puskesmas, Poliklinik, +umah Sakit, Dokter praktek swasta dan lain lain. ila di umpamakan tenaga medis adalah tentara yang sedang berperang di medan tempur, maka obat adalah amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan musuhmusuhnya. *leh karena vitalnya obat dalam pelayanan kesehatan, maka pengelolaan yang benar, efisien dan efektif sangat diperlukan oleh petugas di (abupaten. $anggung jawab pengadaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (abupaten. -elihat data tersebut, khususnya
pemerintah
maka
pemerintah
daerah (abupaten akan merasakan beban yang sangat besar
terhadap PD)DU setiap tahunnya.
Untuk menjamin ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dan juga menjaga citra pelayanan kesehatan itu sendiri, maka sangatlah penting menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk pengadaan obat esensial, namun lebih penting lagi dalam mengelola dana penyediaan obat secara efektif dan efisien, oleh sebab itu kami memohon
untuk dapat dibentuk sebuah UP$D yang berhubungan dengan Gudang
/armasi. Pelayanan UP$D Gudang /armasi merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan. UP$D Gudang /armasi sebagai sarana penunjang kesehatan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat penting dan kadangkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan kesehatan
,
Dengan demikian UP$D Gudang /armasi mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan perencanaan, pengadaan ) penyediaan, penyimpanan, pendistribusian obat obatan dan perbekalan farmasi serta peralatan kesehatan sebagai penentu tindakan selanjutnya. Dibentuknya UP$D Gudang /armasi yang bermutu menunjukkan pada derajat atau tingkat keunggulan suatu kesehatan dalam memadukan berbagai input seperti bahan dan alat penelitian, sarana kesehatan, suasana Gudang /armasi yang kondusif, lingkungan yang nyaman dan dukungan administrasi, sehingga terjadi interaksi pelayanan yang baik. Untuk melangkah ke arah itu dengan melihat kondisi sarana prasarana yang ada mustahil bisa tercapai masih jauh dari kemungkinan.
BAB II SASARAN PEMBENTUKAN
dapun maksud kegiatan Gudang /armasi adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan obat dalam mewujudkan pelayanan prima, sehingga terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat (abupaten lora yang menggunakan jasa pelayanan /armasi yang dilaksanakan di Pusat (esehatan -asyarakat maupun +umah Sakit Daerah selain itu diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan obat di (abupaten lora.
BAB III ISI
0ingkup kegiatan Pembentukan UP$D Gudang /armasi yang diusulkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas (esehatan (abupaten lora dan Unit Pelaksana $eknis Dinas di bawahnya yaitu antara lain 1 2nstalasi /armasi Dinas (esehatan (abupaten lora sudah mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Sarana Penyimpanan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
N A"
B"
+"
Sa!ana 'an P!asa!ana Sa!ana Pen*i#panan Pallet Handforklift Forklift motor Trolly 0emari obat 0emari narkotika 0emari psikotropika $hermometer ruangan $hermometer suhu coldchain Coldchain +ak obat 0emari pendingin 6 Genset Sa!ana Kea#anan P+ larm kebakaran larm gerak larm pintu 66$8 Sa!ana Dist!ibusi Ken'a!aan (endaraan roda dua 9motor bo:; (endaraan roda empat 9mobil bo:; (endaraan roda ' 9mobil double gardan;
Ju#lah (Unit)
34 " % 5 &% & & &% &% &% #% ' &' % &7 & % % & % % &
Te!se'ian*a ,abatan -un.sinal te/nis sesuai 'en.an tu.as 'an -un.si UPT *an. be!san./utan0 a" Te!'apat tena.a te/nis *an. 'ipe!lu/an untu/ #ela/sana/an /e.iatan pa'a UPT te!sebut sesuai 'en.an stan'a! /#petensi *an. be!la/u" Peta Jabatan Instalasi Fa!#asi Dinas Kesehatan Kabupaten Bl!a Tahun 1%&2 KEPALA INSTALASI FARMASI (Apteker!
Kelmpk "abatan F#n$sinal '
Kas#bba$ T%
"abatan
&
K
Apteker TTK)Asisten
Apteker TTK)Asisten
*
'
Apteker
Apteker Pen$administrasi
+
'
#m#m Pet#$as
*
Keamanan Spir)pen$em#di
'
,
Pet#$as
'
'
kebersihan)-leani n$ seris
-emiliki Standar *perasional Prosedur 9S*P; dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan) atau tugas teknis penunjang tertentu< Da-ta! SOP UPTD Instalasi Fa!#asi N
Na#a SOP
& " # ' 7 5 = 3 4 &% && &"
Pengendalian Dokumen Pengendalian +ekaman udit -utu 2nternal Pengendalian Pemeriksaan $idak Sesuai $indakan Perbaikan $indakan Pencegahan Pengukuran (epuasan Pelanggan $injauan -anajemen Pembuatan 0embar (erja dan +encana (erja nggaran Penyusunan +encana (erja Pengajuan Usulan Pembentukan $im (egiatan Pertemuan (oordinasi Pengelola *bat Puskesmas dan 2nstalasi /armasi
&#
Penyusunan Perencanaan Perhitungan *bat dan ahan -edis >abis Pakai 9->P;
&' &7 &5 &= &3 &4 "% "& "" "# "' "7 "5 "= "3 "4 #% #& #" ## #' #7 #5 #= #3 #4 '% '& '" '# '' '7 '5 '= '3 '4
Penerimaan *bat dan ahan -edis >abis Pakai 9->P; Pengambilan 8aksin ke Dinas (esehatan Provinsi ?awa $engah Penyimpanan *bat dan ahan -edis >abis Pakai 9->P; Distribusi *bat dan ahan -edis >abis Pakai 9->P; Stok *pname *bat dan ahan -edis >abis Pakai 9->P; Pencatatan pelaporan mutasi obat dan bahan medis habis pakai 9->P; -onitoring (etersediaan dan -utu *bat ->P Serta /asilitasi $eknis di Puskesmas Pengajuan Permohonan 2jin Pemusnahan *bat dan ahan -edis >abis Pakai 9->P; Pemusnahan *bat dan ->P Pengelolaan Surat masuk Pengelolaan Surat (eluar Pengelolaan dministrasi (euangan Penyusunan S(UPenyusunan /ormasi Pegawai Usulan (enaikan Pangkat Usulan (enaikan Gaji erkala Permohonan (artu 2stri 9(aris;)(artu Suami 9(arsu; dan (artu Pegawai 9(arpeg; Permohonan ijin belajar, tugas belajar, dan ijin pemakaian gelar akademik Permohonan 6uti Pegawai Penyusunan DU( P!S Penyusunan 0aporan (epegawaian Pengurusan Pensiun Pegawai Penyusunan 0aporan bsensi Pegawai Pengelolaan dministrasi Pemeliharaan arang 2nventaris -ilik Daerah Usulan Pengadaan arang dan ?asa imbingan -ahasiswa Praktek (erja 0apangan 9P(0; Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (egiatan Pemeliharaan (eamanan 0ingkungan (antor Pemeliharaan (ebersihan 0ingkungan (erja (egiatan Pemeliharaan (endaraan +oda @mpat (alibrasi dan 8erifikasi Pelatihan dan Pengembangan SD-utasi Pegawai Distribusi *bat Program (esmas Distribusi *bat Program P"P Distribusi 8aksin
BAB I3 SUMBER DA4A
2nstalasi /armasi Dinas (esehatan (abupaten lora sudah mempunyai sumber daya manusia, anggaran rutin, dan sarana prasarana sesuai dengan indikator 2nstalasi /armasi (abupaten) (ota yang melaksanakan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar. Data terlampir. a" Pe.a5ai *an. a/an 'ite#pat/an
pa'a UPT ti'a/
#en.a/ibat/an
te!.an..un*a /ine!,a unit6unit !.anisasi *an. lain0
2nstalasi /armasi Dinas (esehatan (abupaten lora mempunyai SD- sesuai dengan standar dan kompetensi yang ditetapkan dalam Peraturan -enteri (esehatan !omor &'"5 $ahun "%%" tentang Pedoman Pengelolaan *bat, sehingga tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unitunit organisasi yang lain. b" Ti'a/ #ena#bah pe.a5ai ba!u bai/ PNS ataupun hn!e!0
erdasarkan bezetting pegawai 2nstalasi /armasi Dinas (esehatan (abupaten lora jumlah pegawai yang ada masih perlu dilengkapi ses#ai standar dalam pen$ellaan bat.
NAMA JABATAN
PERSE DIAAN
KEBUT UHAN
KEKUR ANGAN
(epala 2nstalasi /armasi (asubbag $ata Usaha poteker 9?/$; $enaga $eknis (efarmasian)sist en poteker 9?/$; Pengadministrasi (euangan
&
&
%
KETER ANGA N %
&
&
%
%
% "
" #
" &
% %
'
7
&
5
Penjaga (antor
&
#
"
= 3
Pengemudi)Sopir Petugas kebersihan)6leani ng Service
& %
& &
% &
& !on P!S & !on P!S % %
&%
&2
2
%
NO
& " # '
7
BAB 3I ATURAN PENDUKUNG
&. UndangUndang !omor 7 $ahun &44= tentang Psikotropika 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun &44= !omor &%, $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor #5=&;< ". UndangUndang !omor #7 $ahun "%%4 tentang !arkotika 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%%4 !omor &'#, $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 7%5";< #. UndangUndang !omor #5 $ahun "%%4 tentang (esehatan 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%%4 !omor &'', $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 7%5#;< '. UndangUndang !omor 7 $ahun "%&' tentang paratur Sipil !egara 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%&' !omor 5, $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 7'4'; 7. UndangUndang
!omor "# $ahun "%&' tentang Pemerintahan
Daerah
90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%&' !omor "'', $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 773= sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang !omor 4 $ahun "%&7 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%&7 !omor 73, $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 75=4;< 5. UndangUndang !omor #5 $ahun "%&' tentang $enaga (esehatan 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%&' !omor "43, $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 75%=;< =. Peraturan Pemerintah !omor =" $ahun &443 tentang Pengamanan Sediaan /armasi dan lat (esehatan 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun &443 !omor , $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor #=3&;< 3. Peraturan Pemerintah !omor 7& $ahun "%%4 tentang Pekerjaan (efarmasian 90embaran !egara +epublik 2ndonesia $ahun "%%4 !omor &"', $ambahan 0embaran !egara +epublik 2ndonesia !omor 7%'';<
4. Peraturan Pemerintah !omor '' $ahun "%&% tentang Prekursor< &%. Peraturan Pemerintah !omor '% $ahun "%&# tentang Pelaksanaan Undang Undang !omor #7 $ahun "%%4 tentang !arkotika< &&. Peraturan Pemerintah !omor &3 $ahun "%&5 tentang Perangkat Daerah< &". Peraturan Presiden !omor =" $ahun "%&" tentang Sistem (esehatan !asional< &#. Peraturan Presiden !omor ' $ahun "%&7 tentang Perubahan ke' tas Peraturan Presiden !omor 7' $ahun "%&% tentang Pengadaan arang) ?asa Pemerintah< &'. (eputusan -enteri (esehatan !omor &'"5)-enkes)S()A8)"%%" tentang Pedoman Pengelolaan *bat Publik dan Perbekalan (esehatan &7. (eputusan
-enteri
(esehatan
!omor
&34)-enkes)S()222)"%%5
tentang
(ebijakan *bat !asional< &5. (eputusan -enteri (esehatan !omor 4"")-enkes)S()A)"%%3 tentang Pedoman $eknis Pembagian Urusan Pemerintah idang (esehatan. &=. (eputusan -enteri (esehatan !omor &&"&)-enkes)S()A22)"%%3 tentang Pedoman $eknis Pengadaan *bat Publik dan Perbekalan (esehatan Untuk Pelayanan (esehatan Dasar. &3. Peraturan -enteri Dalam !egeri !omor &" $ahun "%%3 tentang Pedoman nalisis eban (erja di 0ingkungan Departemen Dalam !egeri dan Pemerintah Daerah< &4. Peraturan -enteri (esehatan !omor #& $ahun "%&5 tentang +egistrasi, 2Bin Praktik, dan 2Bin (erja $enaga (efarmasian. "%. Peraturan -enteri Pendayagunaan paratur !egara dan +eformasi irokrasi +epublik 2ndonesia !omor #7 $ahun "%&" tentang Pedoman Penyusunan Standar *perasional Prosedur dministrasi Pemerintahan
BAB 3II KESIMPULAN
$umbuhnya semangat pemerintah daerah dalam mendirikan UP$D Gudang /armasi
akan berdampak
pada upaya
peningkatan
pelayanan
penyimpanan,
pendistribusian obat dan perbekalan farmasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima. >al ini didukung oleh keterlibatan Pemerintah Daerah (abupaten lora dalam membantu memfasilitasi pembentukan UP$D tersebut melalui Dana PD. Dan terkait dengan kebijakan fasilitasi tersebut, perlu adanya dukungan dan tindak lanjut dari pemangku kepentingan di daerah dengan mempersiapkan pemenuhan persyaratan pembentukan UP$D seperti pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia,
maupun persyaratan administratif
dan penilaian kemampuan
pelaksanaan kegiatan pelayanan Gudang /armasi. Untuk itu, Dinas (esehatan (abupaten lora mengajukan (ajian kademis ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk dapat membantu dan mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan Gudang /armasi. >arapan kami, dengan adanya pendirian UP$D Gudang /armasi maka dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal. Demikian permohonan ini kami buat, atas perkenan dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
lora,
*ktober "%&=
(@P0 D2!S (@S@>$! (UP$@! 0*+
dr.>@!!C 2!D+2C!$2, -.(es Pembina Utama -uda !2P. &45&&"%" &43=&& " %%"
