Jurnal Transaksi Pajak

Pendidikan Brevet A-B AKUNTANSI

BAB V JURNAL TRANSAKS TRANSAKSII PAJAK A. JURNAL TRANSAKSI PAJAK Yang perlu diperhatikan diperhatikan dalam melakukan transaksi transaksi pajak adalah sbb :

a. Bagi Yang Dipotong/Dipungut Dipotong/Dipungut atau Yang Membayar Membayar Pajak Sifat pajak yang dipotong / dibayar akan menentukan perlakuan pajak tsb sbb : Bersifat Final : maka - Bersifat maka pajak pajak yang yang dipot dipotong ong atau atau dibaya dibayarr terseb tersebut ut merupakan pelunasan pajak dan dicatat sebagai beban. Bersifa fatt Tidak Tidak Final Final / Dapat Dapat Dikred Dikreditk itkan an : maka - Bersi maka paja pajak k yang yang dipotong atau dibayar tersebut merupakan uang muka PPh dan dicatat sebagai asset (aktiva). b. Bagi Pemotong/Pem Pemotong/Pemungut ungut Bagi pemotong, apapun sifat pajaknya, pajak yang dipotong/dipungutnya wajib disetorkan ke kas negara paling lambat pada saat jatuh temponya, sehingga sehingga selama pajak pajak tersebut tersebut belum belum disetorka disetorkan, n, maka harus harus diakui diakui sebagai hutang.

B. PPh Pasal 21 Sesuai Sesuai UU PPh pasal pasal 21, pengha penghasi silan lan yang yang diter diterima ima WP OP sehub sehubun ungan gan dengan dengan pekerj pekerjaan aan,, jasa jasa dan kegiat kegiatan an wajib wajib dipoto dipotong ng PPh oleh oleh pember pemberii penghas penghasilan. ilan. Lebih lanjut lanjut diatur diatur peratura peraturan n pelaksan pelaksanaan aan pemotong pemotongan an PPh pasa pasall 21 21,, yait yaitu u PMK PMK 25 252/ 2/PM PMK. K.03 03/2 /200 008 8 & PE PER R 31 31/P /PJ. J./2 /200 009. 9. Pera Peratu tura ran n pelaksanaan tersebut mengatur petunjuk pemotongan PPh atas penghasilan berbagai macam penerima penghasilan, seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli dan bukan pegawai. Beriku Berikutt ini ini dis disaji ajikan kan berba berbagai gai contoh contoh jurna jurnall trans transaks aksii yang yang berhub berhubun ungan gan dengan PPh pasal 21.

Cont Co ntoh oh 1: U Umu mum m PT. Calist Calista a melak melakuka ukan n pembay pembayar aran an gaji gaji pagwa pagwaii tetap tetap bulan bulan Januar Januarii 2009 2009 sebesar Rp.500 juta. Dimana dari jumlah tersebut perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar Rp.30 juta & iuran pensiun Rp.10 juta serta menanggung iuran pensiun karyawan sebesar Rp.10 juta. PT. Calista kemudian melakukan setoran PPh pasal 21 masa Januari 2009 pada tanggal 10 Februari 2009.

Tgl 27-Jan09

Uraian Beban Gaji Beban Iuran Pensiun Hutang PPh Pasal 21 Hutang Iuran Pensiun

Dr 500.000.0 00 10.000.00 0

Cr

30.000.000

20.000.000 460.000.00 Kas 0 Jurnal pembayaran pembayaran gaji & pemotongan pemotongan PPh pasal 21 Jan 09 10-Feb09

Hutang PPh Pasal 30.000.00 21 0 Kas 30.000.000 Jurnal setoran setoran PPh pasal 21 21 Masa Jan 09

1


Contoh 2 : PPh Pasal 21 Masa Desember Pada bulan Desember 2009 data gaji yang dibayarkan PT. Calista adalah sbb : - Gaji = Rp.550 juta - Iuran Pensiun dipotong = Rp.15 juta - Iuran Pensiun ditanggung WP = Rp.15 juta Sesuai ketentuan, PT. Calista melakukan penghitungan ulang PPh terutang pegawai tetap tahun 2009. Dari hasil perhitungan diketahui PPh terutang Rp.360 juta. Sementara itu PPh pasal 21 yang telah dipotong s.d. masa November 2009 adalah sebesar Rp.325 juta, sehingga kekurangannya dipotongkan dari gaji Desember 2009. Bagaimana jurnal untuk mengakui kurang bayar PPh pasal 21 tahun 2009 ?

Jurnal Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2009 Pemotong tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21, sehingga penghitungan kembali PPh pasal 21 pegawai tetap dilakukan di masa Desember. Oleh karena itu kekurangan potong dipotongkan ke gaji Desember 09 dan disetorkan sebagai setoran masa Desember 09. Tgl 27-Des09

Uraian Beban Gaji Beban Iuran Pensiun Hutang PPh Pasal 21 Hutang Iuran Pensiun

Dr 550.000.00 0

Cr

15.000.000 35.000.000

30.000.000 500.000.00 Kas 0 Jurnal pembayaran gaji & pemotongan PPh pasal 21 Des 09

Contoh 3 : PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja Jika pada contoh 1, PPh pasal 21 ditanggung PT. Calista. Bagaimana jurnalnya ?

Tgl 27-Jan09

Uraian Beban Gaji Beban Iuran Pensiun Beban PPh Pasal 21 Hutang PPh Pasal 21 Hutang Iuran Pensiun

Dr 500.000.0 00 10.000.00 0 30.000.00 0

Cr

30.000.000

20.000.000 490.000.00 Kas 0 Jurnal pembayaran gaji & pemotongan PPh pasal 21 Jan 09 Sesuai ketentuan apabila pemotong menanggung PPh pasal 21 nya karyawan, maka PPh ditanggung tersebut merupakan pemberian dalam bentuk kenikmatan yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

Contoh 4 : Penerima Penghasilan Menyelenggarakan Pembukuan

2


Archiebald, BKP, adalah WP OP yang melakukan pekerjaan bebas sebagai konsultan pajak, dan memilih menyelenggarakan pembukuan. Pada tanggal 15 Juni 2009 menerima honor konsultasi yang diberikannya kepada PT. Calista sebesar Rp.50 juta. PT. Calista memotong PPh pasal 21 sesuai ketentutan. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT. Calista dan Archiebald ?

Jurnal PT. Calista Sesuai ketentuan PT. Calista harus memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli dengan tarif pasal 17 UU PPh diterapkan atas 50% dari penghasilan bruto Tgl 15-Jun09

Uraian Beban Jasa Tenaga Ahli Hutang PPh Pasal 21

Dr 50.000.0 00

Cr

1.250.00 0 48.750.0 Kas 00 Jurnal pembayaran honor konsultan

Jurnal Archiebald PPh pasal 21 yang dipotong PT. Calista bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh oleh Archiebald. Oleh karena itu, pemotongan PPh pasal 21 oleh PT. Calista dibukukan sebagai pembayaran dimuka PPh. Tgl 15-Jun09

Contoh Norma

Uraian

Dr 48.750.0 00 1.250.00 0

Cr

Kas UM PPh Pasal 21 Pendapatan 50.000.0 Jasa 00 Jurnal penerimaan pendapatan jasa

5

:

Penerima

Penghasilan

Menggunakan

Pada contoh 4, bagaimana jurnalnya jika Archiebald memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan netto ?

Pembahasan : Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 UU PPh mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib Pajak tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan demikian WP tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, sehingga tidak perlu melakukan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi usahanya.

Contoh 6 : Penghasilan Dari Pekerjaan & Pekerjaan Bebas Pada contoh 4, bagaimana halnya jika di Arch.iebald disamping sebagai konsultan juga bekerja di PT. Calista dan menerima gaji bulan Januari 2009 sebesar Rp.10 juta dan dipotong PPh pasal 21 Rp.750.000,- ?

Pembahasan Menjadi kewajiban WP untuk melaporkan seluruh penghasilannya dan menghitung PPh terutang atas penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh

3


nya. Demikian pula Archiebald wajib menggabungkan penghasilannya dari pekerjaan dengan penghasilan dari usaha konsultannya dan menghitung PPh terutang nya.

Jurnal Untuk itu, perlu bagi Archiebald untuk membukukan penghasilan dari pekerjaanya dan PPh pasal 21 yang dipotong pemberi kerja. Penghasilan dari pekerjaan tersebut dilaporkan di bagian Pendapatan Dari Luar Usaha dalam laporan laba rugi. Tgl 25-Jan09

Uraian

Dr 10.000.0 00 750.000

Cr

Kas UM PPh Pasal 21 Pengh Dari 9.250.0 Pekerjaan 00 Jurnal penerimaan gaji dari PT. Calista

C. PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 (2) UU PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan PPh atas penghasilan tertentu sbb : 1. 2. 3. 4. 5.

Dividen, selain dividen yang diterima WP OP yang dikenakan PPh final. Bunga, selain yang dikenakan PPh pasal 4 (2) final. Royalti Hadiah/Penghargaan, selain yang telah dikenakan PPh pasal 21. Sewa, selain sewa tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh pasal 4 (2) final. 6. Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi dan jasa lain, selain yang telah dikenakan PPh pasal 21. Jenis jasa lain yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 diatur di PMK 244/PMK.03/2008. Disamping itu, Pasal 4 (2) UU PPh mengatur pengenaan PPh atas penghasilan tertentu yang bersifat final, diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bunga deposito / tabungan Bunga simpanan koperasi Bunga Obligasi Sewa tanah dan atau bangunan Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Jasa Konstruksi dll

Contoh 7.a – PPh pasal 23 Umum PT. Calista (PKP) melakukan pembayaran sewa mobil kepada Roslina Rent Car (PKP) senilai Rp.10.000.000,- pada tgl 1 Desember 2009. Sewa mobil tersebut untuk masa 3 bulan (Des 09 s.d. Feb 10). Bagaimana jurnalnya di kedua belah pihak ?

Pembahasan Dalam hal ini PT. Calista wajib memotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% yang merupakan kredit pajak bagi Roslina Rent Car, sedangkan Roslina Rent Car wajib memungut PPN sebesar 10% yang merupakan PPN masukan bagi PT. Calista

Jurnal PT. Calista Tgl Uraian 01-Des- Sewa Dibayar 09 Dimuka PPN Masukan Hutang PPh

4

Dr 10.000.0 00 1.000.00 0

Cr

200.000


Pasal 23 10.800.0 00

Kas

Jurnal pembayaran uang muka sewa mobil Des 09-Feb 10

Tgl 31-Des09

Uraian

Dr 3.333.33 3

Cr

Beban Sewa Sewa Dibayar 3.333.33 Dimuka 3 Jurnal penyesuaian utk mengakui beban sewa 2009 (1 bulan)

Jurnal Roslina Rent Car Tgl Uraian 01-Des09 Kas UM PPh Pasal 23

Dr 10.800.0 00 200.000

Cr

1.000.00 0 10.000.0 00

PPN Keluaran Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Jurnal penerimaan uang muka sewa mobil Des 09-Feb 10

Tgl 31-Des09

Uraian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Dr 3.333.3 33

Cr

3.333.3 33

Pendapatan Sewa

Jurnal penyesuaian utk mengakui pend. sewa 2009 (1 bulan)

Contoh 7.b – Perlakuan PPN Masukan Bagi Non PKP Bagaimana halnya jika PT. Calista bukan PKP ?

Pembahasan Karena PT. Calista bukan PKP, maka tidak ada mekanisme untuk mengkreditkan PPN masukan terhadap PPN Keluaran, sehingga PPN Masukan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Jurnal PT. Calista Tgl Uraian 01-Des- Sewa Dibayar 09 Dimuka Hutang PPh Pasal 23 Kas

Dr 11.000.0 00

Cr

200.000 10.800.0 00

Jurnal pembayaran uang muka sewa mobil

Contoh 7.c – Bukti Potong Belum Diterima Bagaimana jurnal yang dilakukan Roslina Rent Car jika PT. Calista, pada contoh 7.a, belum memberikan bukti potong PPh pasal 23.

Pembahasan Banyak terjadi penerima penghasilan telah dipotong PPh, tetapi belum menerima bukti potongnya. Untuk itu perlu bagi penerima penghasilan untuk menciptakan kontrol untuk mendeteksi hal tsb. Jurnal Roslina Rent Car Tgl Uraian 01-Des09 Kas

Dr 10.800.0 00

Cr

5


Piutang Sewa

200.000 1.000.00 0 10.000.0 00


Jurnal penerimaan um sewa mobil-Bupot belum diterima

Contoh 7.d – PPh Pasal 23 Ditanggung Pemberi Penghasilan Bagaimana halnya jika Roslina Rent Car pada contoh 7.a tidak bersedia dipotong PPh pasal 23 ?

Pembahasan Dalam hal ini PT. Calista tetap memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh pasal 23 sekalipan Roslina Rent Car tidak bersedia dipotong. Beban PPh pasal 23 yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal oleh PT. Calista. Jurnal PT. Calista Tgl Uraian 1-Des- Sewa Dibayar 09 Dimuka PPN Masukan Beban PPh Pasal 23 Hutang PPh Pasal 23

Dr 10.000.0 00 1.000.00 0

Cr

200.000 200.000 11.000.0 00

Kas

Jurnal pembayaran uang muka sewa mobil. PPh ditanggung

Contoh 7.e – Gross Up Bagaimana halnya jika Roslina Rent Car pada contoh 7.a tidak bersedia dipotong PPh pasal 23 & PT. Calista meng- gross up nilai sewanya ?

Pembahasan Dengan meng-gross up nilai sewa, maka nilai sewa menjadi : Sewa / (1-tarif) = 10 juta / (1-2%) = Rp.10.204.081 Jurnal PT.Calista Tgl Uraian 1-Des- Sewa Dibayar 09 Dimuka PPN Masukan Hutang PPh Pasal 23

Dr 10.204.0 81 1.020.40 8

Kas

Cr

204.082 11.020.4 07

Jurnal pembayaran uang muka sewa mobilGross Up

Contoh 8.a – Jasa & Material Dipisah PT. Calista membayar jasa desain logo kepada PT. Kreatif pada tanggal 5 Mei 09. PT. Kreatif menerbitkan Invoice dengan data sbb : - Jasa Desain = Rp.5.000.000 - Bahan = Rp.1.000.000 - Total = Rp.6.000.000

Pembahasan

6


Sesuai SE 53/PJ./2009, PPh pasal 23 dikenakan dari jasanya saja dan tidak termasuk pengadaan bahannya. Sementara itu PPN dikenakan dari penyerahan barang & jasa kena pajak.

Jurnal PT. Calista Tgl Uraian 5-Mei-09 Beban Jasa Desain PPN Masukan Hutang PPh Pasal 23 Kas

Dr 6.000.000 600.000

Cr

100.000 6.500.000

Jurnal pembayaran jasa desain

Contoh 8.b – Jasa & Material Tidak Dipisah Bagaimana jika PT. Kreatif pada contoh 8.a. tidak memperinci jasa dan bahannya ?

Pembahasan Dalam hal ini PT. Calista harus memotong PPh pasal 23 dari nilai total. Jurnal PT. Calista Tgl Uraian 5-Mei09 Beban Jasa Desain PPN Masukan Hutang PPh Pasal 23

Dr 6.000.0 00 600.000

Kas

Cr

120.000 6.480.0 00

Jurnal pembayaran jasa desain

Contoh 9 – Penghasilan Sewa Gedung (PPh Final) PT. Calista membayar sewa gedung kantor kepada PT. Azzam Rp.50 juta pada tgl.1 Februari 2009 untuk periode Feb 09 s.d. Jan 10. Bagaimana jurnal di kedua belah pihak ?

Pembahasan Pada dasarnya jurnal dikedua belah pihak sama dengan jurnal pada contoh 7.a. Yang membedakan adalah pemotongan PPh atas penghasilan sewa gedung bersifat final, sehingga bagi PT. Azzam pemotongan tersebut bukanlah uang muka PPh tetapi pelunasan PPh yang diakui sebagai beban PPh final. Beban PPh Final tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Jurnal PT. Azzam Tgl 01-Feb09 Kas

Uraian

Beban PPh Final Pasal 4 (2)

Dr 50.000.0 00 5.000.00 0


Cr

5.000.00 0 50.000.0 00

Jurnal penerimaan uang muka sewa gedung

Contoh 10.a – Penghasilan Jual Gedung (PPh Final) Mustafid, WP OP yg menyelenggarakan pembukuan, menjual gedung kantornya (10 Juni 09) dgn harga perolehan Rp.750 juta; nilai buku komersial Rp.500 juta; nilai buku fiskal Rp.400 juta; NJOP Rp.600 juta dan Harga jual Rp.1 milyar. Bagaimana jurnalnya ?

Pembahasan

7


Penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final. PPh final tersebut dikenakan tidak dengan jalan pemotongan tetapi penerima penghasilan membayar sendiri PPh final tersebut. Perlu diperhatikan pula bahwa secara komersial, WP mengakui laba dari penjualan hartanya. Tetapi karena atas penjualan harta tersebut telah dikenakan PPh final, maka keuntungan penjualan harta tersebut tidak perlu dikenakan PPh lagi.

Jurnal Mustafid Tgl Uraian 10-Jun09 Kas Akumulasi Penyusutan Gedung

Dr 1.000.000.0 00 250.000.00 0

Cr

750.000.0 00 500.000.0 00

Gedung Keuntungan Jual Gedung Jurnal penjualan gedung

Tgl 10-Jun09

Uraian Beban PPh Final pasal 4 (2)

Dr 50.000.0 00

Cr

50.000.0 00

Kas Jurnal pembayaran PPh final

Contoh 10.b – Penghasilan Jual Gedung Developer (PPh Final) Mustafid, WP OP yg menyelenggarakan pembukuan, usaha pokoknya adalah mengalihkan tanah / bangunan (developer), menjual salah satu gedung dagangannya (10 Juni 09) dgn harga pokok Rp.500 juta dan Harga jual Rp.1 milyar. Bagaimana jurnalnya ?

Tgl 10-Jun09

Uraian Kas

Dr 1.100.000.0 00

100.000.00 0 1.000.000.0 00

PPN Keluaran Pendapatan Jual Gedung

Harga Pokok Penjualan

Cr

500.000.00 0 500.000.00 0

Persediaan Jurnal penjualan gedung

Tgl 10-Jun09

Uraian Beban PPh Final pasal 4 (2) Kas

Dr

Cr

50.000.000 50.000.000

Jurnal pembayaran PPh final

D. PPh Pasal 22 Peraturan perpajakan mengatur penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi tertentu, sbb :

1.

8

Impor Barang a. Bank Devisa b. Bendaharawan Ditjen BC


2. a. b. c. d.

3.

Pembelian Barang Ditjen Perbendaharaan, Bendaharawan Pemerintah BUMN / BUMD yang dananya dari APBN / APBD BUMN tertentu yang dananya baik dari APBN/APBD maupun non APBN/APBD Industri kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian dari pedagang pengumpul.

Penjualan Produk di Dalam Negeri a. Industri Baja, Semen, Kertas, Otomotif, Produk Pertamina. b. Penjual barang sangat mewah.

Pembahasan ini akan lebih menekankan transaksi yang dilakukan WP dengan instansi pemerintah / BUMN.

Contoh 11.a PT. Calista (PKP) bergerak dibidang pengadaan peralatan kantor. Pada tgl. 15 Juli 2009 menyerahkan barang senilai Rp.50 juta kepada Ditjen Pajak. Bendaharawan Ditjen Pajak melakukan pembayaran pada tanggal 25 Juli 2009. Disamping memungut PPh pasal 22, Bendaharawan Ditjen Pajak juga wajib memungut PPN. PT. Calista baru menerima SSP bukti setoran PPh pasal 22 dan PPN pada tanggal 8 Agustus 2009.

Jurnal PT. Calista Tgl 15-Jul-09

Uraian

Dr 55.000.0 00

Piutang Dagang PPN Keluaran Pemungut

Cr

5.000.00 0 50.000.0 00

Penjualan Jurnal penjualan kepada Ditjen Pajak

25-Jul-09

Ka s

49.250.0 00 49.250.0 00

Piutang Dagang

Jurnal penerimaan pembayaran dari Ditjen Pajak

08-Agust09

UM PPh pasal 22 PPN Keluaran Pemungut

750.000 5.000.00 0 5.750.00 0

Piutang Dagang

Jurnal penerimaan SSP PPh pasal 22 & SSP PPN

Contoh 11.b Bagaimana halnya jika PT. Calista pada contoh 11.a diatas melakukan penyerahan bukan ke bendaharawan pemerintah tetapi ke BUMN tertentu.

Pembahasan Berbeda dengan contoh 11.a, dalam hal ini BUMN tidak berhak memungut PPN, sehingga PPN dipungut rekanan. Tgl 15-Jul-09

Uraian Piutang Dagang PPN Keluaran

Dr 55.000.0 00

Penjualan

Cr

5.000.00 0 50.000.0 00

Jurnal penjualan kepada BUMN

9


25-Jul-09

Ka s

54.250.0 00 Piutang Dagang

54.250.0 00

Jurnal penerimaan pembayaran dari BUMN

08-Agust09

UM PPh pasal 22 Piutang Dagang

750.000 750.000

Jurnal penerimaan SSP PPh pasal 22

E. PPN Obyek PPN Pasal 4 UU PPN : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. b. impor Barang Kena Pajak. c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f.

ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Pasal 16 C UU PPN : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 16 D UU PPN : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Mekanisme Pemungutan PPN -

Indirect Substraction Method Mekanisme ini berlaku untuk obyek PPN pasal 4 huruf a, c, f & pasal 16 D, dimana PKP wajib memungut PPN atas penyerahan BKP / JKP atau ekspor yang dilakukannya (Pajak Keluaran). Selanjutnya PPN yang dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas negara setelah dikurangi PPN yang dibayarkannya (PPN Masukan) pada saat perolehan BKP, JKP, Impor dll.

-

Self Imposition Method Mekanisme ini berlaku untuk obyek PPN pasal 4 huruf b, d, e & pasal 16 C, dimana pihak yang melakukan kegiatan/transaksi tersebut wajib memungut, menyetor dan melaporkan sendiri.

Contoh 12 Berikut ini disajikan data PPN Keluaran & PPN Masukan PT. Calista untuk masa Januari 09 s.d. Mei 09. Buatlah jurnal yang harus dilakukan untuk mengakui kurang (lebih) bayar setiap masa.

Masa Jan-

10

PK

PM

Kurang (lebih)


09

50.000.00 0

30.000.00 0

20.000.00 0

Feb09

45.000.00 0

50.000.00 0

(5.000.000 )

Mar09

55.000.00 0

30.000.00 0

25.000.00 0

Apr09

30.000.00 0

40.000.00 0

(10.000.00 0)

Mei09

35.000.00 0

30.000.00 0

5.000.000

Pembahasan PPN yang kurang bayar disuatu masa harus disetorkan, sedangkan PPN yang lebih bayar dapat dikompensasi ke masa berikutnya atau di restitusi. Jurnal Tgl 10-Feb09

Uraian PPN Keluaran PPN Masukan

Dr 50.000.0 00

Kas

Cr

30.000.0 00 20.000.0 00

Setoran PPN untuk SPT PPN masa Jan 09

Tgl 12-Mar09

Uraian PPN Keluaran Lebih bayar PPN Feb 09

Dr 45.000.0 00 5.000.00 0

Cr

50.000.0 00

PPN Masukan

Pengakuan LB dalam SPT PPN masa Feb 09

Tgl 15-Apr09

Uraian PPN Keluaran

Dr 55.000.0 00

Cr

30.000.0 00 5.000.00 0 20.000.0 00

PPN Masukan Lebih Bayar PPN Feb 09 Kas

Setoran PPN untuk SPT PPN masa Mar 09

Tgl 12-Mei09

Uraian PPN Keluaran Lebih bayar PPN Apr 09

Dr 30.000.0 00 10.000.0 00

Cr

40.000.0 00

PPN Masukan

Pengakuan LB dalam SPT PPN masa April 09

Tgl 15-Jun-

Uraian PPN Keluaran

Dr 35.000.0

Cr

11


09 Lebih bayar PPN Mei 09

00 5.000.00 0 30.000.0 00 10.000.0 00

PPN Masukan Lebih Bayar PPN Apr 09

Setoran PPN untuk SPT PPN masa Mei 09

Contoh 13 PT. Calista melakukan penyerahan BKP kepada PT. Azzam pada tanggal 15 Mei 09 dan telah mengirimkan invoice senilai Rp.10 juta, tetapi PT. Calista belum menerbitkan FP. FP baru diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2009.

Tgl 15-Mei09

Uraian Piutang Dagang PPN Belum difakturkan

Dr 11.000.0 00

Cr

1.000.00 0 10.000.0 00

Penjualan

penjualan ke PT. Azzam belum dibuatkan FP

Tgl 30-Jun09

Uraian PPN Belum difakturkan

Dr 1.000.0 00

PPN Keluaran FP atas penjualan ke PT. Azzam

12

Cr

1.000.0 00

Jurnal Transaksi Pajak

Recommend Documents