Juknis Kontrol Kualitas Pekerjaan Pengukuran PTSL 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTROL KUALITAS PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH

KATA PENGANTAR

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional menghasilkan produk data bidang tanah baru dan sekaligus membenahi data bidang tanah yang sudah sertipikat. Dengan volume yang sangat besar pada setiap tahunnya, maka diperlukan mekanisme yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan PTSL agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan buku Petunjuk Teknis untuk Pelaksanaan Kontrol Kualitas Pekerjaan Pengukuran dan Pemetaan. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi pihak ketiga atau aparatur sipil nasional selain pelaksana pengukuran untuk melaksanakan pengawasan mutu atau kontrol kualitas hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan sistematis lengkap. Beberapa hal yang perlu disampaikan dengan terbitnya buku ini adalah : 1. Pelaksana kontrol kualitas harus berbeda dengan pelaksana pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 2. Pelaksana kontrol kualitas harus mempunyai pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 3. Kontrol kualitas dilaksanakan sebelum kegiatan kendali mutu oleh satgas fisik untuk memastikan produk pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

i


Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat menjadi pedoman bagi pelaksana di daerah untuk menjaga kualitas hasil pengukuran dan pemetaan PTSL valid dan akurat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. Semoga pemikiran dan kerja keras dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Jakarta, 1 Februari 2019 Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan

Ir. R. Muhammad M uhammad Adi Darmawan, Darmawan, M.Eng.Sc NIP. 19611226 199203 1 001

ii


DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN ................ PENDAHULUAN .................................................................... .................................................... 1

II.

1.1 Dasar Peraturan Peraturan ......................................................... ..... 1 1.2 Ketentuan Ketentuan Umum ....................................................... ..... 2 1.3 Deskripsi Deskripsi Petunjuk Petunjuk Teknis Teknis ................................................. 5 1.4 Latar Belakang, Belakang, Maksud, Maksud, dan Tujuan Tujuan ................................. 5 PELAKSANAAN KEGIATAN ........ KEGIATAN ................................................... ........................................... 6 2.1 2.2 2.3 2.4

Pelaksana Pelaksana Pekerjaan Pekerjaan ................................................. ........................................................ ....... 6 Kewenangan Pelaksana Kontrol Kualitas ........... ..... ........... ........... ........... ....... .. 6 Lingkup Lingkup Kegiatan Kegiatan......................................................... .... 8 Tata Cara Pelaksanaan Kontrol Kualitas........ Kualitas... ........... ........... ........... ........... ..... 9 2.4.1 Pemeriksaan Dokumen Administrasi ........... ...... ........... ........... ....... 11 2.4.2 Kegiatan Pengukuran Sampel Bidang Bidang Tanah ........... ...... ..... 12 III. HASIL KEGIATAN KEGI ATAN ............. ............................................................... .................................................. 14 Lampiran I.

Contoh Tabel Daftar Sampel Bidang Tanah Tanah ........ 16

Lampiran II. Tata Cara Pembuatan Gambar Ukur Ukur ................... 17 Lampiran III. Form

Kontrol Check List Kontrol

Kualitas ....................... 21

Lampiran IV. Contoh Gambar Gambar Situasi Kontrol Kualitas ............ Kualitas ............ 23 Lampiran V.

Contoh Tabel Perbandingan Hasil Ukuran Kontrol Kualitas ............................ 24

Lampiran VI. Contoh Daftar Rekapitulasi Bidang Tanah Kontrol Kualitas ........................... Kualitas ........................... 25

iii


I.

PENDAHULUAN 1.1

Dasar Peraturan a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; f. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi jo.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Berlisensi. i.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

j.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300.UK.01.01/2019 Tanggal 1 Februari 2019.

1


k. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat Nomor: 02/JUKNIS300.UK.01.01/2019 Tanggal 1 Februari 2019. 1.2

Ketentuan Umum a. Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titiktitik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah. b. Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis; c. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidangbidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak, bentuk dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui; d. Peta Kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta Pet a kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000; e. Peta foto adalah peta yang menggambarkan detail lapangan dari citra foto dengan skala tertentu. Peta foto sudah melalui proses pemetaan fotogrametri oleh karena itu ukuran-ukuran pada peta foto sudah benar dengan demikian detail-detail yang ada di peta foto dan dapat diidentifikasi di lapangan mempunyai posisi sudah benar di peta; f. Tanda Batas adalah tanda-tanda yang dibuat dan atau dipasang oleh pemilik tanah pada setiap sudut batas tanah. Apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran, pemilik tanah juga membuat/memasang tanda batas pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.

2


Tanda batas dapat berupa patok atau benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, be ton, pagar tembok atau pojok penguat pagar, pematang sawah, pematang tambak; g. Identifikasi bidang tanah secara fotogrametrik adalah penentuan lokasi dan batas bidang bida ng tanah secara visual berdasarkan kenampakan batas-batas fisik di peta kerja. h. Deliniasi adalah penarikan garis batas-batas bidang tanah yang terlihat secara visual pada Peta Kerja. Deliniasi dapat dilaksanakan untuk mengidentifikasi batas-batas bidang tanah pada peta kerja dan dapat digunakan juga sebagai metode pengukuran fotogrametris dengan syarat teknis : 





Peta kerja yang digunakan telah dikoreksi geometris Dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian batasbatas fisik di lapangan oleh petugas ukur, pemilik dan tetangga batas Satu sisi batas bidang tanah dilakukan pengecekan panjang ukuran di lapangan di saat verifikasi;

i.

Gambar ukur (GU) adalah dokumen tempat mencantumkan gambar satu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth, sudut jurusan ataupun koordinat batas bidang tanah baik dalam bentuk elektronik atau non elektronik;

j.

Gambar Situasi Kontrol Kualitas adalah dokumen tempat mencantumkan gambar satu bidang tanah yang dibandingkan dengan bidang tanah pada Gambar Ukur dari sampel pengukuran kontrol kualitas yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan.

k. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan 3


mengacu kepada alur persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l.

Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik;

m. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran; n. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian; o. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. p. Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan adalah penyedia jasa kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah baik berupa KJSKB atau perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. q. Pelaksana Kontrol Kualitas: 



4

Penyedia jasa yang melaksanakan kontrol kualitas terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengukuran dan pemetaan, baik berupa KJSKB atau perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang bukan sebagai Satgas Fisik pada Tim Ajudikasi PTSL di Kabupaten / Kota tersebut.


1.3

Deskripsi Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini membahas tata cara pelaksanaan kontrol kualitas untuk pekerjaan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang dilaksanakan oleh KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. Kontrol kualitas dilaksanakan sebelum proses kendali mutu oleh Kantor Pertanahan/satgas fisik untuk memastikan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan telah memenuhi kaidah teknis. Diharapkan dengan didahului kegiatan kontrol kualitas, maka proses kendali mutu oleh satgas fisik dapat terbantu dan berjalan lebih lancar (terhindar dari potensi bottleneck ). ).

1.4

Latar Belakang, Maksud, dan Tujuan Kantor Pertanahan atau satgas fisik selain melaksanakan proses kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan oleh pelaksana pihak ketiga, juga mempunyai beban tanggung jawab menyelesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan secara swakelola baik dalam rangka PTSL, Redistribusi Tanah, maupun dalam rangka layanan rutin. Memperhatikan hal tersebut maka sebagian tugas kontrol kualitas dilimpahkan kepada pihak ketiga. Tanggung jawab pelaksana kegiatan kontrol kualitas meliputi seluruh tahapan proses serta produk pengukuran dan pemetaan, antara lain kegiatan survei pendahuluan/persiapan, verifikasi hasil pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang dilaksanakan Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan serta pembuatan laporan. Tujuan kegiatan kontrol kualitas adalah untuk untuk memastikan: a. Kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan sehingga dapat dipergunakan untuk pendaftaran tanah.

5


b. Dokumen dan data yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang dibuat dengan format dan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat diintegrasikan. Apabila kualitas hasil pengukuran, pemetaan dan informasi informasi bidang tanah yang dihasilkan oleh penyedia jasa tidak memenuhi syarat, maka hasilnya tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1

Pelaksana Pekerjaan Pelaksana kontrol kualitas terdiri dari tim KJSKB atau Perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial. geospasial. Tim Kontrol Kualitas dipimpin oleh seorang Surveyor Kadaster Berlisensi dan dibantu oleh Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi. Oleh karena tugasnya adalah melakukan kontrol kualitas hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan, maka tim kontrol kualitas harus mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang cukup tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah, terutama dalam rangka PTSL.

2.2

Kewenangan Pelaksana Kontrol Kualitas Setiap pelaksana kontrol kualitas bertanggung jawab dan melaporkan secara langsung kepada Wakil Ketua Bidang Fisik Tim Ajudikasi PTSL di lokasi pekerjaan. Kontrol Kualitas dilakukan sebelum Perusahaan atau KJSKB pelaksana pengukuran dan pemetaan mengajukan hasil pekerjaannya ke tahap kendali mutu kepada Satgas Fisik. Satu tim pelaksana kontrol kualitas dapat memeriksa hasil pekerjaan beberapa tim puldasik dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada beberapa Wakil Ketua Bidang Fisik,

6


sesuai dengan jumlah bidang pemeriksaan kontrol kualitasnya.

yang

menjadi

obyek

Mekanisme kerja kontrol kualitas meliputi pelaksanaan di lapangan dan kegiatan di kantor. Kewenangan pelaksana kontrol kualitas : a. Memeriksa dokumen administrasi yang meliputi: pengecekan kesesuaian surat tugas, data, pelaksana, dan peralatan yang tercantum pada kontrak dengan existing di lapangan. b. Memeriksa metodologi yang digunakan oleh perusahaan/KJSKB dalam melakukan pengukuran dan pemetaan, serta pengecekan hasil kegiatan lapangan. Pemeriksaan metodologi dan hasil pengukuran dilaksanakan terhadap sampel bidang tanah acak. Pemilihan sampel bidang tanah untuk kontrol kualitas dilakukan dilakukan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: i. Obyek bidang tanah yang menjadi sampel mewakili 10% dari total bidang tanah yang diajukan pembayarannya oleh pihak pelaksana pengukuran dan pemetaan dengan sebaran yang merata. ii. Sampel yang diambil, mewakili: Setiap desa yang diukur sesuai dengan SK Penetapan Lokasi Setiap blok wilayah (secara spasial) Permukiman dan non permukiman Bidang tanah belum terdaftar dan bidang tanah terdaftar (K4) iii. Bidang tanah yang akan dijadikan sampel kontrol kualitas ditentukan oleh Wakil Ketua Bidang Fisik. 

  

Pemeriksaan metodologi dan hasil untuk kontrol kualitas dilakukan dilakukan dengan: i. Melakukan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang menjadi sampel. ii. Hasil pengukuran poin di atas dibuat dalam bentuk Gambar Situasi Kontrol Kualitas.

7


iii. Hasil Gambar Situasi Kontrol Kualitas dibandingkan dengan GU bidang – bidang tanah yang berkesesuaian hasil dari pengukuran oleh pihak ketiga pelaksana pengukuran dan pemetaan. iv. iv. Jumlah bidang yang dilakukan pengukuran kontrol kualitas kualitas sebanyak 10% dari jumlah j umlah total bidang tanah yang dikerjakan oleh pihak ketiga pelaksana pengukuran pengukuran dan pemetaan. v. Untuk setiap bidang tanah yang menjadi sampel, perbandingan ukuran antara hasil kegiatan kontrol kualitas dengan hasil pengukuran oleh pihak ketiga tidak boleh melebihi ± 5% dari luas bidang tanah yang pada GU. c. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan kontrol kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah. 2.3

Lingkup Kegiatan Secara umum kegiatan kontrol kualitas meliputi: a. Tahapan Pemeriksaan Administrasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap output data/dokumen dari kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga pelaksana pengukuran dan pemetaan dibandingkan dengan kesesuaian administrasinya. Form Check List Kontrol Kualitas dapat dilihat pada Lampiran III. b. Tahapan Verifikasi Lapangan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga pelaksana pengukuran dan pemetaan. Objek kontrol kualitas dipilih secara acak oleh Wakil Ketua Bidang Fisik. Jumlah Objek yang dikontrol kualitas mewakili 10% total bidang tanah yang diajukan pembayarannya. Verifik Verifikasi asi lapang lapangan an hasil hasil pengukur pengukuran an dan pemetaan pemetaan dilakukan dengan melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi bidang tanah yang menjadi obyek sampel. Hasil

8


pengukuran dan pemetaan obyek sampel ini berupa Gambar Situasi Kontrol Kualitas. Pelaksana kontrol kualitas membandingkan hasil pengukuran pengukuran dan pemetaan bidang tanah (Gambar Situasi Kontrol Kualitas) dengan GU bidang tanah pada lokasi yang sama. Hasil perbandingan tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Fisik sesuai dengan Lampiran V. c. Tahapan Pelaporan, yakni membuat laporan secara tertulis terkait pelaksanaan kegiatan kontrol kualitas. Penyampaian laporan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali (awal-antara-akhir). Lingkup kegiatan kontrol kualitas dapat dilihat pada gambar berikut berikut ini.

Pemeriksaan Dokumen Administrasi

Pengukuran Sampel Bidang Tanah

Menghasilkan Gambar Situasi Kontrol Kualitas

Pelaporan

Membandingkan Gambar Situasi Hasil Kontrol Kualitas dengan GU

Gambar 1. Lingkup Kegiatan Kontrol Kualitas

2.4

Tata Cara Pelaksanaan Kontrol Kualitas Prosedur pemeriksaan oleh Tim Kontrol Kualitas tidak terlepas dari prosedur pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah. Pemeriksaan meliputi proses pelaksanaan pekerjaan, produk yang dihasilkan, koordinasi/komunikasi dengan pelaksana pengukuran dan pemetaan, Panitia PTSL maupun Kantor Pertanahan, serta 9


kualitas yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Diagram alir pelaksanaan kontrol kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Kegiatan Kontrol Kualitas Ku alitas Terhadap Kegiatan Kegiatan Pengukuran, Pemetaan Dan Informasi Bidang Tanah

10


2.4.1 Pemeriksaan Dokumen Administrasi 









Pelaksana pengukuran dan pemetaan mengajukan permohonan kontrol kualitas atas hasil kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang telah selesai dan akan diajukan permohonan pembayarannya. Pengajuan permohonan disampaikan kepada Wakil Ketua Bidang Fisik Tim Ajudikasi PTSL paling lambat 2 minggu sebelum pengajuan pembayaran. Pengajuan permohonan kontrol kualitas berupa surat permohonan kontrol kualitas dengan melampirkan melampirkan : o Data file spasial bidang tanah (*.dxf). o Daftar Bidang Tanah PTSL dan informasi bidang tanah. o GU Wakil Ketua Bidang Fisik selanjutnya menentukan sebaran bidang tanah sampel sebanyak 10% dari total bidang tanah yang diajukan pembayarannya oleh pelaksana pengukuran dan pemetaan, dengan kriteria : o Terdistribusi Terdistribusi merata o Mewakili per RT/RW/blok o Maksimal 1 bidang dalam 1 lembar GU, untuk setiap GU yang memuat paling banyak 5 bidang tanah. o Maksimal 2 bidang dalam 1 lembar GU, untuk setiap GU yang memuat 5 – 15 bidang tanah. o Maksimal 3 bidang dalam 1 lembar GU, untuk setiap GU yang memuat 15 – 25 bidang tanah. Penentuan sampel bidang tanah paling lambat 2 hari setelah pengajuan permohonan diterima. Hasil penentuan sampel berupa Daftar Sampel

11


Bidang Tanah (lampiran I) yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Fisik . 







Wakil Ketua Bidang Fisik/Satgas Fisik selanjutnya membuat salinan GU Bidang Tanah Sampel untuk diberikan kepada Pelaksana Kontrol Kualitas. Pelaksana Kontrol Kualitas menerima Daftar Sampel Bidang Tanah dan salinan GU bidang tanah yang menjadi sampel dari Wakil Ketua Bidang Fisik. Pelaksana Kontrol Kualitas melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan GU bidang tanah sampel dengan mengisi Form (Lampiran III). Check List (Lampiran Pengisian dan penulisan GU secara detil dapat dilihat pada Lampiran II.

2.4.2 Kegiatan Pengukuran Sampel Bidang Tanah Kegiatan Kegiatan pengukuran sampel bidang tanah bertujuan memastikan bahwa hasil pengukuran oleh pelaksana pengukuran dan pemetaan telah memenuhi syarat teknis dan sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana kontrol kualitas adalah sebagai berikut : a. Bidang tanah yang diukur sesuai daftar sampel bidang tanah yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Fisik. b. Pengukuran dapat dilaksanakan dengan metode terestris, pengamatan satelit atau kombinasi keduanya. c. Bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di atas peta, serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. 12


d. Sebelum dilaksanakan pengukuran bidang sampel, pelaksana kontrol kualitas agar berkoordinasi dengan perangkat desa untuk penunjukkan penunjukkan batas di d i lapangan. e. Hasil pengukuran sampel bidang tanah berupa Gambar Situasi Kontrol Kualitas (Lampiran IV). f. Pelaksana Kontrol Kualitas melakukan perbandingan antara GU hasil pekerjaan Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan dengan Gambar Situasi Kontrol Kualitas berupa : i. panjangan sisi bidang tanah ii. posisi bidang tanah iii. bentuk geometri bidang tanah iv. luasan bidang tanah g. Hasil perbandingan dituangkan dalam Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Kontrol Kualitas (Lampiran (Lampiran V). h. Toleransi perbedaan luas yang diperkenankan tidak melebihi ±5% dari luas yang tertera pada GU. contoh: Luas bidang sampel pada GU adalah 100m2. Jika luas bidang sampel pada Gambar Situasi Kontrol Kualitas adalah 104m2, maka luasan di terima. Sebaliknya jika luas pada Gambar Situasi Kontrol Kualitas adalah 109m2 maka luasan ditolak.

13


III.

HASIL HASIL KEGIATAN KEGIAT AN a. Hasil akhir kegiatan kontrol kualitas adalah : 1) Dokumen check list kelengkapan kelengkapan administrasi (Form ( Form check sebagaimana pada Lampiran III). list sebagaimana 2) Gambar Situasi Kontrol Kualitas (sebagaimana pada lampiran IV). 3) Laporan hasil kontrol kualitas (termasuk melampirkan tabel sebagaimana pada Lampiran V). 4) Laporan Awal – Antara - Akhir hasil penyelesaian pekerjaan kegiatan kontrol kualitas yang memuat informasi minimal: o Judul Kegiatan, o Dasar Pelaksanaan (kontrak), o Jadwal Pelaksanaan, o Kemajuan Pekerjaan, o Kendala Pekerjaan o Kesimpulan dan Saran, dan o Lampiran. b. Hasil kegiatan kontrol kualitas selanjutnya ditidaklanjuti oleh Wakil Ketua Bidang Fisik dengan memverifikasi hasil kontrol kualitas. 1) Wakil Ketua Bidang Fisik selanjutnya memutuskan bidangbidang tanah lolos atau tidak lolos dari proses kontrol kualitas berdasarkan hasil verifikasi pekerjaan kontrol kualitas. 2) Apabila terdapat bidang tanah sampel dalam satu lembar Gambar Ukur dinyatakan tidak lolos kontrol kualitas maka seluruh bidang tanah yang terpetakan dalam Gambar Ukur tersebut dinyatakan tidak lolos kontrol kualitas. 3) Bagi bidang-bidang tanah yang tidak lolos kontrol kualitas, Wakil Ketua Bidang Fisik meminta pelaksana pengukuran dan pemetaan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh bidang tanah pada GU tersebut dan dibuatkan GU baru. 4) Hasil pengukuran ulang selanjutnya diperiksa oleh Wakil Ketua Bidang Fisik dan KENDALI MUTU diberikan stempel NUB./ No.Berkas : persetujuan Kendali Mutu hasil revisi. Paraf/Tgl. :

14


c. Dalam rangka pengajuan pembayaran dan pertanggungjawaban perkerjaan kontrol kualitas pelaksana harus menyampaikan: 1) Laporan kemajuan pekerjaan yang dilampiri dengan dokumen hasil pekerjaan kontrol kualitas sebagaimana pada poin a. 2) Daftar Rekapitulasi Bidang Tanah pada Gambar Situasi Kontrol Kualitas (Lampiran VI). 3) Dokumen lain yang dipersyaratkan pada kontrak.

15


Lampiran I. Contoh Tabel Daftar Sampel Bidang Tanah

16


Lampiran II. Tata Cara Pembuatan Gambar Ukur HALAMAN 1  

Nama Kabupaten/Kota : sudah jelas Nomor Gambar Ukur : Untuk Gambar Ukur ASN dan swakelola : diberikan nomor dengan format nomor dan tahun; Untuk Gambar Ukur SKB : diberikan nomor dengan format nomor lisensi / nomor / tahun. I. Penomoran, ditulis nomor yang terkecil sampai dengan nomor yang tertinggi dalam satu GU. a. Nomor Urut Bidang (NUB), ditulis urutan nomor bidangbidang yang terukur b. Nomor Berkas, Berkas, jika sebelum ke lapangan sudah melakukan booking nomor berkas dari KKP, ditulis nomor terendah sampai dengan nomor tertinggi pada bidang-bidang tanah yang terukur dalam satu GU, misalnya 3104/2017 sd 3113/2017. c. NIB, diperoleh setelah setelah proses integrasi dari dari KKP, ditulis nomor terendah s/d tertinggi pada bidang-bidang tanah yang terpetakan, misalnya 00086, 00245 sd 00253. Pemberian nomor-nomor di atas sesuai dengan tahap kegiatan dalam seluruh proses pengukuran dan pemetaan bidang. II.

III.

Lokasi, ditulis data lapangan lokasi wilayah bidang-bidang tanah terukur dan lembar-lembar peta bidang-bidang tersebut dipetakan/diidentifikasi. a. Kecamatan, sudah jelas b. Desa/Kelurahan atau nama lokal yang identik i dentik dengan nama desa/kelurahan, sudah jelas. c. Nomor Peta Pendaftaran, ditulis zone TM3o letak-letak bidang tanah terukur. d. Nomor Peta Kerja, digunakan untuk GU yang berasal dari citra(CSRT), ditulis nomor sesuai dengan jumlah lembar peta kerja yang digunakan dalam satu wilayah tersebut. Tanda Batas dan Informasi Bidang, data lapangan yang digunakan sebagai informasi yuridis dalam pemetaan dan pengembalian batas (jika terjadi sengketa batas dikemudian

17


hari). Karena informasi yang dibutuhkan dalam bidang per bidang, secara rinci disiapkan tabel per bidang untuk diisi data lapangan. IV. Keterangan Pengukuran, untuk memastikan petugas petugas pelaksana yang melakukan pengukuran dengan peralatan yang digunakan. a. b.

V.

Nama Petugas Lapangan, sudah jelas. Status, dipilih petugas (ASN) (ASN) atau SKB, baik perorangan perorangan maupun firma. c. Nama KSKB atau Perusahan yang telah ditugaskan oleh KATR/BPN. d. NIP/Nomor Lisensi, Lisensi, supaya ditulis Nomor Identitas Identitas Pegawai atau nomor lisensi SKB yang bertugas. e. Nomor dan tanggal Surat Tugas, sudah jelas f. Alat ukur yang digunakan, dipilih sesuai yang digunakan, bisa dipilih lebih dari satu. Sket Lokasi, Lokasi, menunjukan gambaran lokasi bidang tanah terukur terhadap lokasi sekitar yang memudahkan untuk identifikasi dan pengembalian batas, misalnya kantor-kantor pelayanan publik, tempat-tempat ibadah dan lain-lain.

HALAMAN 2 



 





18

Halaman kedua merupakan data lapangan yang diambil dari pelaksanaan pengukuran, identifikasi, penggambaran dan pencatatan pada DI 107 atau peta kerja dari peta foto. Karena outputnya data lapangan, maka penyajian data spasialnya baik itu berupa bidang tanah, situasi sekitar maupun angka ukurnya menggunakan tulisan tangan. Untuk pengambilan data menggunakan alat ukur elektronik sehingga data tersimpan dalam bentuk file dijital, print-out data mentah ( raw data) dan data hitungan harus dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari GU tersebut. t ersebut. Mencantumkan arah utara pada sisi atas Untuk memudahkan koordinasi dan penyimpanan data, pembuatannya per blok/RT/RW Dibuat pada saat di lapangan berdasarkan urutan bidang yang terukur. Pemberian NUB/NomorBerkas pada bidang-bidang terukur/teridentifikasi per GU, dimulaidari bidang yang terletak di sisi utara barat, menuju ke arah timur, mengikuti mengikuti pola spiral. Untuk bidang-






bidang tanah bersertipikat dicantumkan dicantumkan jenis dan Nomor N omor Hak serta NIB nya. Untuk bidang-bidang bersertipikat, identifikasi bidang dilakukan dengan memastikan salah satu atau lebih batas bidan bi dang. g. Memastikan batas bidang ( stake-out) dengan mengidentifikasi bidang-bidang sekitarnya. Penulisan angka ukur mengikuti ketentuan sebagai berikut : - Angka ukuran ditulis tangan (bukan komputer) menggunakan tinta warna biru apabila angka ukuran diperoleh dari deliniasi Peta Citra Resolusi Tinggi (CSRT) dan atau Foto Udara Angka ukuran ditulis tangan (bukan komputer) menggunakan tinta warna hitam apabila angka ukuran diperoleh dari pengukuran di lapangan. - Penulisan angka ukuran menggunakan tinta yang tidak mudah luntur Nomor-nomor titik batas bidang tanah sebagai titik sasaran alat ukur dicantumkan pada batas bidang yang dibidik. Hal yang sama untuk titik-titik titi k-titik bantu pengukuran pengukuran poligon, jika ji ka ada. Toponimi yang perlu dicantumkan antara lain nama jalan, nama blok, nama sungai/saluran, nama-nama kantor pelayanan publik, bangunan-bangunan bangunan-bangunan penting (gardu listrik, l istrik, tower) dan lain-lain. lain -lain. Penggunaan peta foto sebagai GU (pengganti DI 107 halaman 2 ) untuk identifikasi bidang-bidang tanah yang akan diukur supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Prik pada titik-titik batas bidang tanah; 2. Mengukur minimal satu sisi bidang tanah; 3. Menghubungkan Menghubungkan antar titik titi k titik sehingga membentuk m embentuk sisi bidang tanah. Garis yang menghubungkan antar titik batas menggunakan tinta berwarna merah yang tidak mudah luntur; Untuk batas-batas bidang yang belum ditetapkan, penggambaran garis ukur berupa strip-strip. stri p-strip.

-



 





HALAMAN 3 



Halaman ketiga merupakan proses pengolahan pengolahan dan penyajian data lapangan, sehingga data dan informasi yang tersaji merupakan printout komputer. - Arah utara di sisi atas dengan skala - Grid beserta koordinat TM-3 ° disesuaikan dengan lokasi bidangbidang tanah yang terpetakan - Koordinat TM-3° pada satu-dua titik batas batas bidang Batas-batas bidang yang belum ditetapkan, pencetakan panjangan sisinya berupa strip-strip. Sehingga luas yang diperoleh belum fix (perkiraan).

19






 

Angka hitung hasil pengkartiran tercetak pada sisi-sisi bidang dengan warna biru (jika diperoleh dari deliniasi peta foto) atau warna hitam (jika dari pengukuran pengukuran lapangan). Pada setiap bidang tanah tercantum NUBdan luas (m 2), sedangkan bidang bersertipikat disertakan juga Nomor Hak. Toponimi yang tercantum pada sket data lapangan (GU halaman 2). Kolom persetujuan supervisi, dengan menyajikan informasi bidangbidang tanah yang disetujui untuk diterbitkan PBT dan yang tidak disetujui (perlu direvisi).

HALAMAN 4

Berisi hasil pendataan/ identifikasi lapangan, yaitu nama pemohon atau pemilik tanah (beserta No.KTP), alamat tanahnya, tanda batas, dan keadaan tanahnya. Pada kolom terakhir harus ditanda tangani persetujuan per setujuan batas setiap pemohon/pemiliktanah, untuk batas-batas bidang tanah yang belum ditetapkan pada kolom kol om tersebut diberikan informasi “BatasBelum Ditetapkan” Untuk bidang tanah bersertipikat, pada kolom NUB dicantumkan juga jenis nomor sertipikatnya. 



20


Lampiran III. Form 1.

Kontrol Check List Kontrol

Kualitas

Kelengkapan GU antara lain:  Surat

Tugas

 Peta

Kerja yang berfungsi sebagai GU halaman 2, data hitungan koordinat/poligon,



Daftar lembar informasi bidang tanah & tanda tanda tangan penunjuk batas (jika pada GU halaman 4 tidak tercantum)



2.

Apakah semua data yang tersedia GU halaman 1 sudah terisi semua? 

Nomor GU



NUB

 Nomor



NIB



Nama Kecamatan

 Nama



Nomor Peta Dasar



Nomor Peta Kerja

 Status



Nama Petugas Lapangan



Tanda Tangan



NIP/No.Lisensi

 Nomor/Tgl.Surat



3.

Nama

KJSKB

Alat Ukur yang digunakan

 Gambar

Berkas Desa/Kel.

Tugas

Denah Lokasi

Tata Cara Pengambilan Data Lapangan (disesuaikan dengan metoda-ny a): 

Metoda Pengambilan Data

 Penggambaran



Penulisan Angka Ukur

 Kelengkapan



Penulisan Titik-titik Ikatan

 Penulisan



Status Panunjukan Batas

 Arah



Lampiran Hitungan Poligon

L



4.

Surat kuasa penunjukan batas

Sket Bidang Tanah

Toponimi

Titik-titik Batas Bidang

Utara

ampiran Data Mentah

Penulisan NUB/No.Berkas

Tata cara pengkartiran:    

Arah Utara Status Batas Bidang Pencantuman No.Hak/NIB Kontrol Hitungan Luas

  

Angka Skala Angka hitung sisi-sisi Bidang Tanah Kelengkapan Toponimi

21


5.

Kelengkapan informasi bidang tanah & Penandatangan GU:  

22

Informasi per Bidang Luas per Bidang



Penandatangan per Bidang, Bidang, kecuali bid. bersertipikat


Lampiran IV Contoh Gambar Situasi Kontrol Kualitas

23


Lampiran V Contoh Tabel Perbandingan Hasil Ukuran Kontrol Kualitas

24


Lampiran VI Contoh Daftar Rekapitulasi Bidang Tanah Kontrol Kualitas

Daftar Rekapitulasi Bidang Tanah Kontrol Kualitas Pekerjaan Kontrol Kualitas Paket:

….

Kantor Pertanahan: …. Termin: …

No.

Nomor GSKK

NUB

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Tim Ajudikasi PTSL

1

1/2019

00010

Keluarga

Cemara

Tim I

2

1/2019

00013

Keluarga

Cemara

Tim I

3

2/2019

00052

Sahabat

Cemara

Tim III

4

Dst…

Surveyor Kadaster Berlisensi

KJSKB SELAMET SIANG DAN REKAN

Widodo 1-02454-69

SELAMET SIANG 1-01555-44

25

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN Jalan Kuningan Barat I Nomor 1 Mampang Mampa ng Prapatan, Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 : www.atrbpn.go.id

Juknis Kontrol Kualitas Pekerjaan Pengukuran PTSL 2019

Recommend Documents