1. Bagaimana sejarah konsep civil society dan masyarakat madani? 2. Pancasila merupakan platform bersama, sebanding dengan Piagam Madinah. Jelaskan! 3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap hak asasi manusia? Jawaban : 1. Seperti yang telah ditulis sebelumnya pada pengertian civil society atau masyarakat madani, bahwa wacana civil society merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Konsep ini pertama kali lahir sejak zaman Yunani kuno. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana civil society dapat di runtut dari masa Aristoteles. Pada masa ini (Aristoteles, 384-322 SM) Civil Society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinoniah politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonom-politik dan pengambian keputusan. Istilah ini juga dipergunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah Societies Civilies, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Terma yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan konsep negara kota (City State), yaitu untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsep ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (15881679 M) dan Jhone Locke (1632-1704 M). Selanjutnya di Prancis muncul John Jack Rousseau, yang tekenal dengan bukunya The Social Contract (1762). Dalam buku tersebut J.J. Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat, dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan. 2. Dalam perspektif Islam, sebagaimana digagas oleh Nurcholish Madjid, cendekiawan muslim Indonesia, Pancasila merupakan kalimatun sawa sebagai dasar untuk merangkum semua pluralitas agama dan social dalam suatu wadah yang bernama negara Indonesia. Jika kita bandingkan, kedudukan pancasila bagi bangsa Indonesia sama dengan kedudukan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan dokumen politik yang dibuat oleh umat Islam untuk merekonsiliasi pelbagai kepentingan sukuisme di Madinah setelah Nabi menjadi pemimpinnya sebagai landasan bagi toleransi di antara pelbagai umat yang ada. Konstitusi ini merupakan formulasi prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslimin madinah di bawah kepemimpinan Rosululloh dengan berbagai kelompok bukan muslimin, untuk menbangun masyarakat politik bersama. Dalam dokumen historis itu termuat prinsip-prinsip mengenai kebebasan beragama, hak setiap orang untuk hidup, hak menjalani hubungan-hubungan ekonomi,
denagn golongan-golongan lain, kewajiban partisipatif dalam mempertahankan peranan dan keamanan bersama. Sebanding dengan sikap kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila dan UUD 1945, orang-orang muslim pimpinan Rosululloh itu menerima Piagam Madinah adalah juga atas pertimbangan nilai-nilai yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan fungsinya sebagai kesepakatan antara golongan untuk membangun masyarakat politik bersama. Tidak pernah terbetik dalam pikiran Rosululloh dan para pengikut beliau bahwa Konstitusi Madinah merupakan agama baru mereka. Umat Islam Indonesia juga tidak memandang Pancasila dan UUD 1945 sebgai alternatif terhadap agama Islam. Dengan Piagam Madinah tersebut Rosululloh dan umat Islam bersama umat yang lain membangun sebuah masyarakat madani, sebuah masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. 3. Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi (Abu A’la Almaududi, 1998). Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (hak al insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat. Sementara dalam hal al insan seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Konsep islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris (theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakjat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide perikemakhlukan. Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM, ajaran islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normative, juga terdapat praktek kehidupan umat islam. Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama, Hak Darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya.
