LATIHAN KE-6 NAMA
: AVITA POPPY YUWONO
NIM
: 123160023
1. Jelaskan dan berikan beberapa contohnya apa yang dimaksud dengan professional sceptisme? Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) , Standar Audit (SA) 200 dikenal istilah “Skeptisisme Profesional”. Skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap hal hal berikut ini: a. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh b. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan c. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur yang disyaratkan oleh SA (Standar Audit) d. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit. Faktanya, skeptisisme profesional dalam auditing adalah penting karena:
skeptisisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor yang tercantum di dalam standar audit (SPAP), perusahaan-perusahaa perusahaan-perusahaan n audit internasional internasional menyaratkan menyaratkan penerapan skeptisisme skeptisisme profesional dalam dalam metodologi metodologi audit audit mereka skeptisisme profesional merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor, dan literatur akademik dan profesional di bidang auditing menekankan pentingnya skeptisisme profesional (Quadackers, 2009).
Contoh 1 Dalam International Standards on Auditing 200 (IAASB, 2009) juga ditekankan pentingnya skeptisisme sk eptisisme profesional. prof esional. Disebutkan Di sebutkan bahwa auditor audi tor harus merencanakan dan melaksanakan proses audit berlandaskan skeptisisme profesional dengan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan. Pekerjaan auditor selalu berhubungan dengan pembuktian dan pencarian kebenaran bukti-bukti dari dokumen dan kertas kerja, dan dari prosedur standar yang mereka anut, namun hal ini bukan berarti auditor hanya h anya bekerja untuk memenuhi prosedur standar st andar yang ada, terutama saat ditemukannya buktibukti yang penting (Peursem, 2010), karena tanpa keberanian untuk beradu argumentasi mengenai meng enai asersi manajemen, ma najemen, auditor tidak akan ak an dapat menjalankan menjalanka n fungsinya sebagai pencegah dan pendeteksi fraud (Financial Reporting Council, 2010). Untuk itu auditor harus mampu menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat.
Contoh 2 Skeptisisme profesional diperlukan dalam penilaian penting atas bukti audit. Hal ini mencakup sikap mempertanyakan bukti audit yang kontradiktif, keandalan dokumen dan respons terhadap pertanyaan, dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal ini juga mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh sesuai kondisi perikatan, sebagai contoh: dalam hal ketika terdapat faktor risiko kecurangan dan suatu dokumen tunggal, yang rentan terhadap kecurangan, merupakan satu-satunya bukti pendukung bagi suatu angka material dalam laporan keuangan. Auditor dapat menganggap catatan dan dokumen yang diterimanya asli, kecuali auditor memiliki alasan untuk meyakini sebaliknya. Namun, auditor tetap diharuskan untuk mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit. Jika terdapat keraguan terhadap keandalan informasi atau terdapat indikasi kemungkinan adanya kecurangan (sebagai contoh, jika kondisi yang teridentifikasi selama audit menyebabkan auditor untuk meyakini bahwa suatu dokumen tidak otentik atau isi dokumen telah dimanipulasi), SA mengharuskan auditor untuk menginvestigasi lebih lanjut dan menentukan perlu atau tidak perlunya dilakukan modifikasi atau penambahan terhadap prosedur audit untuk menyelesaikan hal tersebut. Auditor tidak dapat mengabaikan pengalaman lalu mengenai kejujuran dan integritas manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Namun, suatu keyakinan bahwa manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah jujur dan memiliki integritas tidak melepaskan auditor dari kebutuhan untuk memelihara skeptisisme profesional atau memperbolehkan auditor menerima bukti audit yang kurang persuasif, ketika memperoleh keyakinan yang memadai. 2. Jelaskan dan berikan beberapa contohnya apa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik? A. Pengertian Pelanggaran Kode Etik profesi Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, srhingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah : Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap system norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat.
B. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Tujuan Kode Etik Profesi adalah : 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 4. Untuk meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi 6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional , sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata – mata berdasarkan kesadaran profesional.
Contoh 1
Kasus Sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya
Jakarta, 19 April 2001 Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekadar “human error” atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga
menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya. Menurut Tetan, I CW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Komentar :
Pada kasus tersebut prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab prolesi, dimana seharusnya melakukan pertanggung jawaban sebagai profesional yang senantiatasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Selain itu seharusnya tidak melanggar prinsip etika profesi yang kedua,yaitu kepentingan publik, yaitu dengan cara menghormati kepercayaan publik. Kemudian tetap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan prinsip integritas. Seharusnya tidak melanggar juga prinsip obyektivitas yaitu dimana setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, dan melanggar prinsip kedelapan yaitu standar teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Contoh 2
Kasus Mulyana W Kusuma
Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebeumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya. Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerjasama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan. komentar: Berdasarkan kode etik akuntan, kami lebih setuju dengan pendapat yang kedua, yaitu bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut, meskipun pada dasarnya
tujuannya dapat dikatakan mulia. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain bahwa auditor tidak seharusnya melakukan komunikasi atau pertemuan dengan pihak yang sedang diperiksanya. Tujuan yang mulia seperti menguak kecurangan yang dapat berpotensi merugikan negara tidak seharusnya dilakukan dengan cara- cara yang tidak etis. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara, teknik, dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan dan mendasarkan pada etika profesi. Auditor dalam hal ini tampak sangat tidak bertanggung jawab karena telah menggunakan jebakan uang untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor.
