TUGAS AKUNTANSI PEMERINTA PEMERIN TAHAN HAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN APBN
NAMA KELOMPOK V : 1. 2. . 4. 5.
NI WAYAN NINA RESNIARI I WAYAN YUDI WISNAYA NEGARA NI KADEK NOVIA AYU WIRYANI NI MADE SANTI MARDIANINGSIH NOVI AYUK DEWI SARTIKA
(121564404! (1215644054! (12156440"0! (12156440#$! (1215644106!
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI MANAJERIAL JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai konsekuensi
penyelenggaraan
pemerintahan yang menimbulkan
hak
dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. al tersebut sesuai dengan pasal !" ayat (#) $ndang%$ndang Dasar ($$D) #&' yang mengamanatkan *APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat+. Dengan demikian APBN adalah $ndang% undang. ,elanjutnya berdasarkan pasal !" ayat (!) $$D #&' sebagai undang% undang Rancangan $ndang%undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Namun berdasarkan ayat (") pasal yang sama apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. ,elain DPR organ legislati- yang berperan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBN adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berdasarkan pasal !!D ayat ! $$D #&' memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan $$ APBN dan berdasarkan ayat (") pasal yang sama dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN. ungsi APBN sebagai alat pengelolaan keuangan Negara diatur dalam Pasal " ayat (') $$ Nomor #/ tahun !00" tentang 1euangan Negara yang menyatakan *APBN memiliki -ungsi otorisasi perencanaan pengawasan alokasi distribusi dan stabilisasi+. Berdasarkan penjelasannya dapat di-ahami bahwa -ungsi otorisasi berarti APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan -ungsi perencanaan menempatkan APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan -ungsi
2
pengawasan memberikan peran bagi APBN sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBN juga harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan e-isiensi dan e-ekti2itas perekonomian sebagai perwujudan -ungsi alokasi. 1emudian APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan -undamental perekonomian sebagai implikasi dari -ungsi distribusi dan stabilisasi. De-inisi APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang% undang ditegaskan dalam Pasal # ayat (/) $$ Nomor !/ tahun !00& tentang 3ajelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (3D"). ,elain itu berdasarkan pasal ! ayat (#) PP Nomor &0 tahun !0#0 tentang Penyusunan Rencana 1erja dan Anggaran 1ementerian Negara45embaga penyusunan APBN setiap tahun oleh Pemerintah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan -ungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. 5ebih lanjut dalam ayat (!) pasal yang sama dinyatakan bahwa APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Dalam rangka pengelolaan secara tertib dan bertanggung jawab maka penyusunan APBN yang diawali oleh penyusunan rencana kerja dan anggaran 145 berpedoman kepada PP Nomor &0 tahun !0#0 sementara dokumen pelaksanaan anggaran untuk Bendahara $mum Negara (Belanja Non 145) berpedoman pada Peraturan 3enteri 1euangan Nomor !'/ tahun !0#! tentang 6ata 7ara Perencanaan Penetapan Alokasi dan Pengesahana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara $mum Negara. ,elanjutnya sebagai bentuk pengendalian atas pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab maka konstitusi mengamanatkan 3enteri 1euangan untuk menetapkan batas maksimal jumlah kumulati- de-isit APBN dan APBD yang tidak melebihi " (tiga) persen dari Produk Domestik Bruto. al ini sesuai ! dengan Pasal 8" ayat (#) dan (!) $$ Nomor "" tahun !00' tentang Perimbangan 1euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3
Berdasarkan landasan%landasan hukum di atas dapat dipresepsikan bahwa APBN merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan sebaik%baiknya oleh pemerintah selaku eksekuti- untuk mencapai tujuan bernegara. 9leh karena itu dalam setiap tahapan siklusnya APBN harus mencerminkan upaya pemerintah selaku pengelola keuangan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
4
BAB II PEMBAHASAN
Pada tahap pertanggungjawaban APBN
ini
Presiden
menyampaikan
rancangan undang%undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BP1 kepada DPR selambat% lambatnya : (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 5aporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut Pasal "0 $ndang%undang #/ 6ahun !00" tentang keuangan Negara adalah 5aporan Realisasi APBN Neraca 5aporan Arus 1as dan 7atatan Atas 5aporan 1euangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. 3enurut waktunya siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut (Atep Adya Barata dan Bambang 6rihartanto !00'); #. ,elambat% lambatnya pada pertengahan bulan 3ei tahun anggaran berjalan pemerintah menyampaikan pokok%pokok kebijakan -is1al dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. !. Pada bulan Agustus pemerintah pusat mengajukan Rancangan $ndang% undang (R$$) APBN untuk tahun anggaran yang akan dating disertai dengan nota keuangan dan dokumen%dokumen pendukungnya kepada DPR. Dalam pembahasan R$$ APBN DPR dapat mengajukan usul yang dapat mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam R$$ APBN. Perubahan R$$ APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak menambah de-isit anggaran. ". ,elambat%lambatnya ! (dua)
bulan
sebelum
tahun
anggaran
yang
bersangkutan dilaksanakan DPR mengambil keputusan mengenai R$$ APBN. APBN yang disetujui oleh DPR diperinci menurut unit organisasi -ungsi program kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui R$$ APBN yang diajukan pemerintah pemerintah dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar jumlah APBN tahun anggaran sebelumnya.
A. T%&%'T%&%' P)*+%,--,-/%%%, APBN 5
Pelaksanaa pertanggung jawaban APBN yang terdiri dari unsur pertanggung jawaban umum dan khusus dalam garis besarnya melalui dua tahap sebagai berikut. #. Pembuatan pertanggungjawaban bendaharawan. Pertanggung
jawaban
ini
oleh
pengurus
dibuat
dalam
khusus bentuk
atau laporan
pertanggungjawabnan yang disebut dengan 511 (5aporan 1eadaan 1as). Penyerahan laporan ini kepada 1P1N bukan merupakan tanggung jawab Bendaharawan melainkan tanggung jawab dari kepala kantor ,atuan 1erja atau Pimpinan Proyek yang menjadi atasan langsung Bendaharawan yang bersangkutan. 7ara penyerahannya adalah dengan melapirkan pada laporan pertanggungjawaban masing%masing 1epala 1antor atau Pimpinan Proyek tersebut. !. Pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus umum. 6ahap pembuatan laporan ini melalui empat tahapan sebagai berikut; Pembuatan 511A (5aporan 1eadaan 1redit Anggaran) pleh masing% masing
1epala
1antor
,atuan
1erja
dan
Pimpinan
Proyek.
,ebagaimana telah disinggung diatas penyerahan laporan ini ke 1P1N harus dilampiri dengan 511 yang dibuat oleh Bendaharawan yang bersangkutan. a. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh 1P1N. Pembuatan laporan ini terdiri dari P8 P/ dan P: ini dilaksanakan atas ,P3 yang diterbitkan dan ditunaikan. b. Pembuatan laporan perhitungan anggaran oleh masing%masing Departemen atau 5embaga Negara yang bersangkutan. Pembuatan laporang yang disebut sebagai ,PA (,umbangan Perhitungan Anggaran) didasarkan atas Da-tar P8 dan P: da-tar lalu lintas uang pada perwakilan R< di luar negeri serta 511A dan 511.
c. Pembuatan
Nota
PAN
oleh
Direktorat
=enderal
AnggaranDepartemen 1euangan. ,etelah Nota PAN selesai disusun maka sebelum diserahkan kepada Presiden ia harus diperiksa terlebih dahulu oleh BP1 (Badan Pemeriksa 6
1euangan). 1emudian BP1 akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang disebut sebagai Nota asil Pemeriksan. ,etelah itu barulah Nota PAN dan Nota asil Pemeriksaan diserahkan kepada Presiden yang kemudian diserahkan kepada DPR. Bila DPR menyetujui Nota PAN yang bersangkutan maka Presiden akan mengesahkan Rancangan $ndang% undang PAN (R$$%PAN) menjadi $ndang%undang PAN ($$%PAN). B. P)*+%,--,-/%%%, K& Dalam pengurusan 1husus ini terdiri dari Bendaharawan $ang dan
Barang.
1arena
pertanggungjawaban
Bendaharawan
barang
sudah
diperhitungkan dalam pertanggungjawaban 1uasa4Pembantu 1uasa 3aterial maka hanya Bendaharawan $ang saja yang perlu mempertanggungjawabkan pengurusnya dalam kaitannya dengan perhitungan anggaran Negara. 1arena Bendaharawan $ang terdiri dari Bendaharawan 1husus dan $mum maka dalam pertanggungjawaban khusus ini perlu dibedakan pula antara pertanggungjawaban bendaharawan khusus dengan bendaharawan umum. Adapun perbedaan pokok antara keduanya adalah sebagai berikut; #. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dalam kaitan ini Bendaharawan 1husus harus menyerahkan laporan pertanggungjawabannya melalui atasannya langsung yaitu kepada ; a. Departemen45embaga Negara (Biro 1euangan) yang membawahi Bendaharawan yang bersangkutan. b. 1P1N sebagai pihak yang menerbitkan ,P3 $ntuk bedaharawan umum harus menyampaikan
laporan
pertangungjawaban kepada ; a. 1anwil Dirjen Anggaran atau satuan kerja yang berdekatan dengannya b. Dirjen Anggaran (Direktorat 1as Negara ,ub Direktorat Pengumpul Data) c. Badan Pengawas 1euangan dan Pembangunan (BP1P) !. Dalam periode penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendaharawan khusus harus menyampaikan laporan pertangungjawaban sebulan sekali dan paling lambat tanggal #0 bulan berikutnya. ,edangkan Bendaharawan
$mum
harus
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban setiap hari setiap minggu atau setiap bulan tergantung pada jenis pengeluarannya. 7
". Bentuk 5aporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendaharawan 1husus dibuat dalam bentuk 511. ,edangkan pertanggungjawaban Bendaharawan $mum dibuat dalam bentuk B1$ (Buku 1as $mum) 6abelaris dan tidak perlu mendapat persetujuan. '. Bahan yang digunakan dalam membuat laporan pertanggungjawaban Bendaharawan 1husus membuat 511 berdasarkan buki%bukti transaksi B1$ dan buku%buku pembantunya. ,edangkan Bendaharawan $mum membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan hal%hal sebagai berikut ; Buku Bank Buku Pos Rekening Bank Rekening Pos ,etoran% setoran dan aktur Pengiriman $ang kepada 1anwil Dirjen Anggaran setempat. ,elanjutnya sebulan sekali tiap%tiap ,epartemen atau 5embaga Negara
yang menguasai
suatu pendapatan Negara
berkewajiban
menyampaikan pertangungjawaban kepada Departemen 1euangan. 3. P)%+%,
%,
P),-*%,
L%'7*%,
B),%&%*%%, K& Bendaharawan khusus dapat dibedakan atas ; #. Pembuatan dan Penerimaan 5aporan
P)*+%,--,-/%%%,
Pertanggungjawaban
oleh
Bendaharawan 1husus Penerima4Penyetor 6ahap. Ada dua hal pokok yang harus dipertanggungjawabkan
oleh
bendaharawan ini adalah; a. =umlah uang yang berhasil dikumpulkan Penerimaan disini tidak terbatas pada penerimaan%penerimaan seperti bea cukai denda restitusi serta pendapatan rutin lainnya. 3elainkan meliputi pendapatan Negara yang berasal dari kelebihan pengeluaran
atau
ketekoran
Negara
yang
disebabkan
oleh
pengurusan yang tidak sesuai dengan semestinya. b. Pembuatan dan penerimaan laporan pertanggungjawaban bendaharawan khusus pengeluran 1ewajiban membuat laporan
pertanggungjawaban
bagi
bendaharawan ini timbul dalam kaitannya dengan pengeluaran% pengeluaran yang dikategorikan sebagai $>D. Adapun tahap%tahap yang dilalui oleh bendaharawan ini adalah ;
8
#) Bendaharawan menerima pembayaran dalam bentuk pemindah bukuan yaitu berupa giro bilyet B< dari 1epala 1P1N kepada Bank Pemerintah tertentu atas nama bendaharawan tersebut. !) 3embukukan penerimaan tersebut dalam sisi debet B1$ dan Buku Banknya. ") Pengeluaran%pengeluaran
yang
terjadi
dalam
bulan
bersangkutan bendaharawan akan membukukannya dalam sisi kredit B1$ dan dalam masing%masing buku pembantunya seperti ; a) Biaya pemeliharaan rumah dinas dan kantor b) Biaya telepon c) Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor d) Biaya kantor e) Biaya pemeliharaan peralatan kantor -) Biaya perjalanan dinas c. Pada tiap akhir bulan bendaharawan menurut B1$%nya dan membuat laporan pertanggungjawaban yang disebut dengan 511. $ntuk itu tiap%tiap pengeluaran harus didukung dengan bukti transaksi yang sah sedangkan tiap%tiap 511 harus ditandatangani oleh bendaharawan yang sah pula.
D. P)%+ %, P),-*%, L%'7*%, P)*+%,--,-/%%%, B),%&%*%%, U Bendaharawan
umum
dalam
pelaksanaan
tugasnya
mengelola
penerimaan dan pengeluaran Negara sekaligus. Berdasarkan ruang lingkup tugas tersebut maka pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendaharawan $mum dilakukan dengan melalui tahap%tahap sebagai berikut ; #. Bendaharawan mengelompokkan terlebih dahulu transaksi
yang
dilakukannya ke dalam transaksi%transaksi penerimaan dan pengeluaran. !. 6ransaksi penerimaan dibukukannya pada sebuah buku yang disebut 11% : sedangkan transaksi pengeluaran dibukukan dalam sebuah buku yang disebut dengan 11%:k. ". ,etelah melalui 11%: dan 11%:k masing%masing transaksi dibukukan ke dalam B1$ sebagai berikut ; a. B1$ penerimaan dan pengeluaran tunai b. B1$ penerimaan dan pengeluaran Bank
9
c. B1$ penerimaan dan pengeluaran Pos d. B1$ penerimaan dan pengluaran persepsi '. Dari B1$ diatas masing%masing transaksi disarikan ke dalam B1$ 6abelaris yang sekaligus ber-ungsi sebagai laporan pertanggungjawaban Bendaharawan $mum.
E. P)*+%,--,-/%%%, U ?alaupun pengurus umum merupakan penguasa primer 1euangan
Negara mereka tetap wajib mempertanggungjawabakan kepengurusan yang dilakukannya. Adapun perbedaan dengan pertanggungjawaban pengurus khusus teletak pada sumber data yang digunakannya. Bila data data pertanggungjawaban pengurus khusus bersi-at data tangan pertama maka data pertanggungjawaban pengurus umum sepenuhnya datang dari pihak lain yaitu data yang diterimanya dari pengurus khusus. Dan karena pengurus umum terdiri dari 9rdonatur dan 9torisator maka pertanggungjawabannya pun dibagi atas kedua jenis pengurus tersebut. #. Pertanggungjawaban 9rdonatur Bentuk pertanggungjawaban 9rdonatur dapat digolongkan menjadi dua yaitu ; a. Pertangggungjawaban
9rdonatur
berupa
laporan%laporan
pertanggungjawaban yang tidak akan digunakan sebagai data penghitunagan angaran Negara. b. Pertanggungjawaban 9rdonatur
berupa
laporan%laporan
pertanggungjawaban yang akan digunakan sebagai data perhitungan anggaran Negara. !. Pertanggungjawaban 9torisator 1arena pertanggungjawabannya berasal dari 9rdonatur maka ada beberapa data yang akan digunakan oleh 9torisator antara lain ; a. 511A dan 511 b. Da-tar contra post mengenai pengeluaran yang disetor kembali c. Da-tar rekenig regulasi dengan bagian yang lainnya d. Rekenig perhitungan pihak ketiga e. D
10
Berdasarkan semua data tersebut maka 9torisator akan membuat laporan perhitungan realisasi anggaran yang terdiri dari; a. Da-tar register #0 yang disusun per mata anggaran dan dibuat untuk masing%masing 1P1N b. Da-tar Pembukuan dan Pengeluaran yang disusun berdasarkan da-tar register #0 c. Da-tar impunan Pengeluaran Penerimaan per mata anggaran untuk periode # tahun yang disusun berdasarkan DA-tar Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran. Da-tar diataslah yang kemudian digunakan oleh masing%masing Departemen dalm menyusun ,umbangan Perhitungan Anggaran (,PA). ,PA ini kemudian akan diserahkan kepada Departemen 1euangan. ,edangkan oleh Departemen keuangan ,PA ini akan di Amanat 1epala Negara mengenai Perhitungan Anggaran Negara (Nota PAN). Nota PAN ini sebelum diserahkan kepada DPR harus diperiksa terlebih dahulu oleh B1P. ,etelah BP1 memberikan pendapatnya barulah disusun Rancangan $ndang%$ndang PAN yang terdiri dari; a. ,atuan
11
BAB III PENUTUP A. SIMPULAN Pentingnya perumusan APBN dan APBD bagi suatu negara
menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara perumusan dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dengan adanya makalah mengenai pertanggungjawaban APBN ini diharapkan pembaca dapat mengetahui proses dan tata cara pertanggungjawaban APBN mulai dari tahap perumusan dan pengajuan sampai tahap pengesahannya. Demikianlah makalah ini dibuat semoga dapat menambah pemahaman pembaca dan penulis dalam perumusan sampai pada tahap pelaksanaan APBN. B. SARAN Dalam perencanaan pembagunan yang tercermin dalam APBN mempengaruhi rencana%rencana sector swasta dan menyakinkan lembaga% lembaga lain mengenai apa yang akan ditempuh oleh Negara yang bersangkutan (
12
DA8TAR PUSTAKA
wir re2risond !000 Akuntansi Pemerintahan Indonesia BP >ogyakarta. http;44www.wikiapbn.com4artikel4,iklusAnggaran http;44kikisusiyanti.blogspot.co.id4!0#'40:4judul%siklus%apbn.html http;44johnmaestro.blogspot.co.id4!0#!404resume%apbn%di%indonesia.html
13
