IndikaTor

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan SIKDA merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang efektif dan efisien guna mendukung berbagai kebutuhan program, stakeholder dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu adanya dukungan berbagai pihak terutama pemegang program yang merupakan sumber data awal sebelum terkemas dalam bentuk informasi. Upaya mendapatkan data atau informasi dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator yang dibutuhkan Dinkes dan mampu menyediakan kebutuhan informasi dari Pusat, Provinsi dan pihak-pihak yang membutuhkan. Keputusan Menkes RI No.932 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menjadi acuan dalam penetapan indikator ini. Demikian juga dengan Kepmenkes Nomor: 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal yang hams dilaksanakan oleh setiap daerah. Indikator adalah penunjuk yang secara kuantitatif dapat mewakili suatu informasi. Indikator dapat berupa angka absolut (frekuensi atau rata-rata dan untuk hal-hal yang sangat langkah), proporsi (persen, per mil atau Iain-lain dari sesuatu terhadap populasinya) dan rasio (perbandingan antara sesuatu terhadap sesuatu yang lain yang berkaitan). Penetapan indikator dilakukan melalui proses pengumpulan indikator (Profil Kesehatan, SPM, Iain-lain) yang selanjutnya di kompilasi oleh pemegang program sesuai dengar kebutuhannya, maka diperoleh Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tulungagung sebagai berikut: 1. Indikator SPM ( 47 indikator wajib dan 7 indikator opsional) 2. Indikator yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan B. Tujuan 1. U m u m: Mendapatkan akses data dan informasi upaya kesehatan yang valid, terukur dan efektif serta efisien. 2. Khusus: a. Memudahkan akses data dan informasi oleh stakeholder Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. b. Memperoleh laporan yang terpadu, akurat, cepat dan valid dan terukur

1

c. Untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, analisa data untuk berbagai kebutuhan. d. Memudahkan dalam pemantauan di lapangan maupun untuk evaluasi program

2

BAB II INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (47 NDIKATOR WAJIB & 7 INDIKATOR OPSIONAL) 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 a. Pengertian Kunjungan ibu hamil K4 adalah: ibu hamil yang kontak dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar 5T dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali selama hamil, dengan syarat trimester 1 minimal 1 kali, Trimester II minimal 1 kali dan Trimester III minimal 2 kali. Standar 5T yang dimaksud adalah:  Pemeriksaan/pengukuran tinggi dan berat badan  Pemeriksaan/pengukuran tekanan darah  Pemeriksaan/pengukuran tinggi fundus  Pemberian imunisasi TT  Pemberian tablet besi b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC sesuai standar K4 disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan penduduk sasaran ibu hamil. c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC sesuai standar K4 disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Penduduk sasaran ibu hamil Konstanta : Prosentase (100%) Rumus :

Kunjungan Bumil K4

=

Jml Bumil yang telah memperoleh Pelayanan ANC Sesuai standar K4 Perkiraan Penduduk Sasaran ibu Hamil

x 100 %

d. Sumber Data  Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC sesuai standar K4 diperoleh dari catatan pada register kohort ibu dan laporan PWS-KIA  Perkiraan penduduk sasaran ibu hamil diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota/ Propinsi Jawa Timur. e. Kegunaan  Mengukur mutu pelayanan ibu hamil  Mengukur tingkat keberhasilan perlindungan ibu hamil melalui pelayanan standar dan paripurna 3



Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan ibu hamil.

2. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan a. Pengertian Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah: pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan, tidak termasuk pertolongan persalinan pendampingan. Pertolongan persalinan dilakukan oleh Dokter Ahli, Dokter, Bidan atau petugas kesehatan lainnya yang telah memperoleh pelatihan tehnis untuk melakukan pertolongan kepada ibu bersalin. Dilakukan sesuai dengan pedoman dan prosedur teknis yang telah ditetapkan. b. Definisi Operasional Perbandingan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan penduduk sasaran ibu bersalin. c. Cara Pengukuran/Perhitungan: ' Pembilang : Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Penduduk sasaran ibu bersalin Konstanta : Prosentase (100 %). Rumus : Jumlah pertolongan persalinan oleh Nakes baik Pemerintah Persalinan = x 100 % maupun swasta Nakes Penduduk sasaran ibu beralin d. Sumber Data  Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu diperoleh dari register kohort ibu dan laporan PWS-KIA.  Penduduk sasaran ibu bersalin diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota/Propinsi. e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam pelayanan persalinan  Menggambarkan kemampuan manajemen program K.IA dalam pertolongan persalinan secara profesional.

4

3. Ibu Hamil Risiko Tinggi Yang Dirujuk a. Pengertian Ibu hamil risiko tinggi baru, baik ditemukan oleh petugas kesehatan maupun melalui rujukan masyarakat, baik didalam/diluar institusi dan dihitung satu kali selama periode kehamilan. b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah ibu hamil risiko tinggi baru dengan jumlah perkiraan ibu hamil risiko tinggi (20 % x sasaran ibu hamil) c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : jumlah ibu hamil risiko tinggi baru di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : jumlah perkiraan ibu hamil risiko tinggi (20 % x sasaran ibu hamil) Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus Jumlah Ibu Hamil Risti

=

Jumlah ibu hamil risiko tinggi baru Penduduk sasaran ibu bersalin (20% x sasaran ibu hamil)

x 100 %

d. Sumber Data  Jumlah ibu hamil risiko tinggi diperoleh dari catatan register kohort ibu dan laporan PWS-KIA  Jumlah perkiraan ibu hamil risiko tinggi (20 % x sasaran ibu hamil) diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota/Propinsi Jawa Timur. e. Kegunaan  Memperkirakan besarnya masalah ibu hamil risiko tinggi yang dihadapi oleh program KIA  Melakukan upaya tindak lanjut dengan intervensi secara intensif. 4. Cakupan Kunjungan Neonatus a. Pengertian Kunjungan neonatus adalah: Kontak neonatus (0-28 hari) dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dengan syarat usia 0-7 hari minimal 2 kali, usia 8-28 hari minimal 1 kali (KN2) di dalam/diluar Institusi Kesehatan b. Definisi Operasional Perbandingan antara Jumlah neonatal yang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar KN2 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan penduduk sasaran bayi.

5

c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah neonatal yang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar KN2 Penyebut : Penduduk sasaran bayi diperoleh dari BPS Kabupaten/ Kota/ Propinsi Jawa Timur. Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus: Cakupan kunjungan Neonatus

=

Jumlah neonatal yang telah memperoleh Pelayanan kesehatan sesuai standar KN2 Penduduk sasaran bayi

x 100 %

d. Sumber Data  Jumlah neonatal yang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar KN2 diperoleh dari register kohort bayi.  Penduduk sasaran bayi diperoleh dari BPS kabupaten/ Kota/ propinsi Jawa Timur. e. Kegunaan  Mengukur jangkauan program KIA dalam pelayanan neonatal  Mengukur kualitas pelayanan neonatal 5. Cakupan kunjungan bayi a. Pengertian Kunjungan bayi adalah: kontak pertama pemeriksaan kesehatan bayi (termasuk neonatal) oleh petugas kesehatan baik didalam maupun diluar Institusi Kesehatan

b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah bayi baru di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan penduduk sasaran bayi.

c. Cara Perhitungan : Pembilang : Jumlah bayi baru Penyebut` : Penduduk sasaran bayi Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus : Cakupan kunjungan bayi

=

Jumlah bayi baru Penduduk sasaran bayi

x 100 %

6

d. Sumber Data  Jumlah bayi baru diperoleh dari catatan pada register kohort bayi dan laporan LB3 KIA  Penduduk sasaran bayi diperoleh dari BPS kabupaten/Kota/Propinsi Jawa Timur. e. Kegunaan  Mengukur jangkauan program KIA dalam pelayanan bayi 6. Cakupan BBLR yang Ditangani a. Pengertian Bayi baru dengan BBLR yang ditangani oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Bayi BBLR yang dimaksud adalah bayi yang pada waktu lahir berat badanya kurang dari 2.500 gram. b. Definisi Operasional Perbandingan jumlah bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang telah memperoleh penanganan sesuai standar oleh tenaga kesehatan dengan jumlah seluruh bayi baru lahir dengan berat badan rendah ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah Bayi baru berat badan lahir rendah yang telah memperoleh penanganan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah ditemukan di satu wilayah kerja Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus

Cakupan BBLR yang ditangani

=

Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah yang ditangani oleh petugas kesehatan Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan lahir ditangani rendah ditemukan di satu wilayah kerja

x 100 %

d. Sumber Data  Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah yang ditangani oleh petugas kesehatan diperoleh dari register kohort bayi dan laporan LB3KIA  Jumlah bayi baru lahir dengan berat badan rendah di satu

7

wilayah kerja diperoleh dari register kohort bayi dan laporan LB3KIA e. Kegunaan  Mengukur besarnya masalah kesehatan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah  Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam pelayanan penanganan BBLR. 7. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah a. Pengertian Balita dan Apras baru yang diperiksa kesehatannya sekaligus dicek tumbuh kembangnya oleh Petugas Puskesmas/Pustu Polindes di dalam maupun diluar Institusi Kesehatan b. Definisi Operasional Perbandingan anak balita dan pra sekolah (1-5 th) yang dideteksi tumbuh kembangnya sesuai standar oleh tenaga kesehatan yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah anak balita dan pra sekolah (1-5 th) yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah anak balita (1-5 th) dan pra sekolah yang dideteksi tumbuh kembangnya oleh tenaga kesehatan yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah anak balita dan pra sekolah (1-5 th) yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Konstanta : Prosentase ( 100 %) Jumlah anak balita (1-5 th) dan pra sekolah yang dideteksi tumbuh kembangnya oleh Cakupan deteksi tenaga kesehatan yang ada di dini tumbuh satu wilayah kerja pada kurun kembang anak = x 100 % waktu tertentu balita dan Jumlah anak balita dan pra prasekolah sekolah (1-5 th) yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama d. Sumber Data  Jumlah Balita dan Apras dideteksi dini tumbuh kembang diperoleh dari register anak dan laporan LB 3 KIA  Jumlah penduduk sasaran balita dan Apras diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota/propinsi Jawa Timur

8

e. Kegunaan ,  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan deteksi tumbuh kembang balita dan anak pra sekolah  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pelayanan deteksi tumbuh kembang balita dan anak prasekolah. 8. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS/Dokter Kecil a. Pengertian Pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (kelas 1) yang sesuai , dengan pedoman di wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / Guru UKS / Dokter kecil b. Definisi Operasional Perbandingan jumlah siswa SD dan setingkat yang mendapat pemeriksaan penjaringan kesehatan yang sesuai pedoman dengan jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah tingkat dasar c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah siswa SD & setingkat yang mendapat pemeriksaan penjaringan kesehatan yang sesuai pedoman Penyebut : Jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah tingkat dasar Ukuran / Konstanta : Prosentase ( % ) Rumus : Jumlah siswa SD & setingkat yang mendapat pemeriksaan penjaringan kesehatan yg sesuai Pemeriksaan = x 100 % pedoman siswa SD Jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah TK dasar d. Sumber Data Jumlah siswa SD & setingkat yang mendapat pemeriksaan penjaringan kesehatan yang sesuai pedoman diperoleh dari laporan triwulan kesehatan Anak, Remaja dan Usila Jumlah proyeksi Anak Usia Sekolah tingkat dasar diperoleh dari BPS e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan siswa SD dan setingkat

9

f. Pedoman  Buku Pedoman UKS Tingkat Dasar 9. Cakupan pelayanan kesehatan remaja a. Pengertian Pemeriksaan kesehatan remaja yang sesuai pedoman di wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu' tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / Guru UKS di dalam dan di luar sarana kesehatan b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah remaja yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar dengan jumlah proyeksi remaja c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah remaja mendapat pelayanan kesehatan yg sesuai pedoman Penyebut : Jumlah proyeksi Remaja Konstanta : Prosentase ( % ) Rumus :

Cakupan Yankes Remaja

=

Jumlah remaja yg mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai pedoman Jumlah proyeksi Remaja

x 100 %

d. Sumber Data Jumlah remaja mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai pedoman diperoleh dari laporan triwulan kesehatan Anak, Remaja dan Usila. Jumlah proyeksi Remaja diperoleh dari BPS e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan kesehatan Remaja  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Remaja f. Pedoman  Buku pedoman UKS tingkat Lanjutan dan buku pedoman PKPR 10. Cakupan peserta aktif KB a. Pengertian Pelayanan Keluarga Berencana adalah : Pelayanan Kontrasepsi sesuai dengan standar kepada pasangan usia subur di satu wilayah kerja tertentu oleh tenaga kesehatan

10

terlatih pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan terlatih adalah tenaga kesehatan yang telah memperoleh pelatihan teknis prosedur pelaksanaan pelayanan kontrasepsi . b. Definisi Operasional Perbandingan antara pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi sesuai dengan standar di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu dengan jumlah pasangan usia subur di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), yang memperoleh pelayanan kontrasepsi sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase (100%) Rumus: Jumlah pasangan usia subur yg memperoleh pelayanan kontrasepsi sesuai standar di satu Cakupan wilayah kerja pada kurun waktu peserta aktif KB = x 100 % tertentu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama d. Sumber Data  Pencatatan KB pada instrumen pencatatan LB3-USUB + BPS e. Kegunaan  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan KB.

f. Pedoman  Analisis Situasi Pelayanan KB dan Supervisi Fasilitatif Pelayanan KB.  11. Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) a. Pengertian  Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan. (Undang-Undang Otonomi Daerah 1999)  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan

11

berada di daerah Kabupaten. Undang-undang Otonomi Daerah 1999).  UCI (Universal Child Immunization ) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 -1 bulan).  Indikator UCI adalah tercapainya cakupan imunisasi Campak > 80%  Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 3 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. b. Definisi Operasional Desa atau Kelurahan UCI ialah desa/kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi campak.

c. Cara Perhitungan/Rumus Pembilang : Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Seluruh desa/kelurahan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Konstanta : Prosentase (%). Rumus : Desa/Kel . Universal Child Immunization (UCI)

=

Jml desa/kel. UCI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Seluruh desa/kel. di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

d. Sumber Data Sumber data:SP2TP, Puskesmas/Kab/Kota Provinsi.

laporan

imunisasi

x 100 %

tingkat

e. Kegunaan  Untuk memantau pencapaian cakupan berdasarkan wilayah (Desa)  Untuk menentukan daearah-daerah kantong resiko tinggi. f. Pedoman  Buku Pedoman Operasional Program Imunisasi Tahun 2002, IM.31 12. Cakupan rawat jalan a. Pengertian Rawat jalan adalah pelayanan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tidak harus menginap di fasilitas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah

12

Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan milik pemerintah, swasta maupun perorangan dan termasuk dokter praktek. b. Definisi Operasional Perbandingan jumlah kunjungan pengobatan rawat jalan yang mendapatkan pelayanan pengobatan di sarana / fasilitas kesehatan di dalam satu wilayah kerja dengan jumlah penduduk yang ada di dalam satu wilayah kerja sarana / fasilitas kesehatan pada kurun waktu tertentu. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah kunjungan pengobatan rawat jalan yang mendapatkan pelayanan pengobatan di sarana / fasilitas kesehatan di dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah penduduk yang ada di dalam satu wilayah kerja sarana / fasilitas kesehatan pada kurun waktu tertentu. Konstanta : Prosentase (% ).

Rumus :

Cakupan rawat jalan

=

Jumlah kunjungan pengobatan rawat jalan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah penduduk di dalam satu wilayah kerja sarana kesehatan pada kurun waktu tertentu

x 100 %

d. Sumber Data Pencatatan dan Pelaporan SP2TP, BPS dan Data Demografi, SP2RS. e. Kegunaan  Mengetahui aksesibilitas masyarakat terhadap sarana kesehatan  Mengetahui perkembangan jumlah dan jenis penyakit  Mengetahui kecenderungan penyebaran penyakit menurut penderitanya.  Merencanakan kebutuhan obat dan bahan kesehatan f. Pedoman  Pedoman pencatatan dan pelaporan pelayanan pengobatan di Puskesmas dap Rumah Sakit.

13

13. Cakupan rawat inap a. Pengertian. Rawat inap adalah pelayanan pengobatan kepada penderita di suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap di fasilitas kesehatan tersebut. Yang dimaksud dengan penderita adalah seseorang yang mengalami / menderita sakit atau mengidap suatu penyakit. Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. b. Definisi Operasional Perbandingan Jumlah penderita rawat inap di sarana / fasilitas pelayanan kesehatan di dalam satu wilayah kerja dengan jumlah penduduk yang ada dalam satu wilayah kerja sarana/fasilitas kesehatan pada kurun waktu tertentu c. Cara Pengukuran: Pembilang : Jumlah penderita rawat inap di sarana / fasilitas pelayanan kesehatan di dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut

: Jumlah penduduk di dalam satu wilayah kerja sarana kesehatan pada kurun waktu tertentu Konstanta ` : Prosentase ( % ).

Rumus

:

Cakupan rawat inap

=

Jumlah penderita rawat inap di sarana pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah penduduk di dalam satu wilayah kerja sarana kesehatan pada kurun waktu tertentu

x 100 %

d. Sumber Data Pencatatan dan Pelaporan SP2TP, BPS dan Data Demografi, SP2RS. e. Kegunaan

14

 Mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas rawat inap  Mengetahui perkembangan penyakit tertentu  Merencanakan kebutuhan obat dan bahan kesehatan f. Pedoman  Buku pedoman pelayanan rawat inap di Rumah Sakit dan Puskesmas perawatan 14. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum a. Pengertian. Pelayanan gangguan jiwa yang dimaksud adalah deteksi gangguan jiwa terhadap pasien dan pemberian pengobatan kepada setiap pasien yang terdeteksi menderita gangguan jiwa di fasilitas kesehatan pada daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah pasien yang terdeteksi gangguan jiwa dan diberi pengobatan dengan seluruh jumlah pasien yang datang berobat di fasilitas kesehatan pada satu daerah dalam kurun waktu tertentu. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah pasien terdeteksi gangguan jiwa dan diobati di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah seluruh pasien yang datang berobat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase ( %). Rumus : Jumlah pasien terdeteksi gangguan jiwa dan diobati di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan = x 100 % gangguan jiwa Jumlah seluruh pasien yang datang berobat ke fasilitas kesehatan pada satu wilayah kerja dan pada waktu yang sama

d. Sumber Data Pencatatan dan pelaporan SP2TP dan SP2RS e. Kegunaan Mengetahui perkembangan penyakit gangguan kejiwaan di satu wilayah kerja .

15

f. Pedoman  Pedoman pencatatan dan pelaporan Puskesmas  Pedoman pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit  Buku PPDGJ. 15. Balita Yang Naik Berat Badannya (N/D) a. Pengertian Balita yang naik berat badannya adalah Balita yang pada waktu ditimbang di fasilitas kesehatan atau posyandu mengalami kenaikan berat badan sesuai pedoman apabila dibandingkan dengan hasil penimbangan sebelumnya. b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah balita ditimbang di Posyandu maupun diluar posyandu yang berat badannya naik sesuai pedoman di satu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan jumlah balita yang ditimbang di posyandu maupun diluar posyandu di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu yang sama. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah balita yang ditimbang di Posyandu yang berat badannya naik sesuai pedoman di satu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah balita yang ditimbang di Posyandu maupun diluar Posyandu di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu yang sama Kosntanta : Prosentase (%) Rumus : Jml balita yang ditimbang yang naik berat badannya sesuai pedoman di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Cakupan balita = x 100 % yang naik BBnya Jml seluruh balita ditimbang disatu wilayah kejadian dlm waktu yg sama

d. Sumber Data LB3 Gizi e. Kegunaan  Mengetahui perkembangan status gizi balita melalui deteksi pertumbuhan balita. f. Pedoman  Pedoman Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)  Pedoman Pengisian KMS

16

 Pedoman Tumbuh Kembang Balita  Buku Pegangan Kader 16. Balita Bawah Garis Merah a. Pengertian Balita bawah garis merah adalah balita yang gambaran pertumbuhannya pada grafik Kartu Menuju Sehat (KMS) atas namanya terlihat berada di bawah garis merah b. Definisi Operasiona Perbandingan antara jumlah balita BGM di satu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan jumlah seluruh balita ditimbang di satu wilayah kerja pada waktu kurun yang sama c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah balita BGM di satu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh balita ditimbang di satu wilayah kerja pada waktu kurun waktu yang sama Konstanta : Prosentase (%) Rumus:

Cakupan balita yang naik BGM

Jumlah balita ditemukan BGM di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu = Jml seluruh balita ditimbang disatu wilayah kerja dlm waktu yg sama

x 100 %

d. Sumber Data LB3 Gizi, Pemantauan Status Gizi (PSG) e. Kegunaan Mengetahui kecenderungan perkembangan status gizi balita dari waktu ke waktu. f. Pedoman  Pedoman Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)  Pedoman Pengisian K.MS  Pedoman Tumbuh Kembang Balita  Buku Pegangan Kader 17. Cakupan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A2 Kali Pertahun a. Pengertian Balita mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun adalah balita yang pada usia 12 bulan hingga 5 tahun mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun dan usia 6-11 bulan telah mendapatkan satu kali kapsul vitamin A dosis tinggi dari petugas kesehatan/kader di satu wilayah kerja.

17

b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah anak balita telah mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun dan bayi 6-11 bulan mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 1 kali per tahun di satu wilayah dengan jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah anak balita mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali pertahun dan bayi 6-11 bulan mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 1 kali per tahun di satu wilayah Penyebut

: Jml balita yang ada di satu wilayah kerja tertentu pada waktu yang sama Kosntanta : Prosentase (%) Rumus : Jumlah anak balita mendapat kapsul vit. A dosis tinggi 2x pertahun dan bayi 6-1 bulan mendapat kapsul vit. A dosis tinggi Cakupan balita = x 100 % 1 kali per tahun di satu wilayah yang naik BBnya Jumlah seluruh balita disatu wilayah kerja dan dalam waktu yang sama d. Sumber Data LB3 Gizi, Laporan kapsul vitamin A, BPS e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi masyarakat melalui cakupan distribusi vitamin A dosis tinggi f. Pedoman  Pedoman teknis pemberian vitamin A 18. Cakupan Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Besi (FE) a. Pengertian Ibu hamil mendapat 90 tablet besi (FE) adalah ibu hamil yang pada setiap kunjungannya ke fasilitas kesehatan atau dikunjungi oleh petugas di rumah atau di posyandu mulai Kl mendapatkan tablet FE sebanyak 90 butir dari petugas kesehatan. b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah ibu hamil mendapat 90 tablet besi (FE) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh ibu hamil di satu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama.

18

c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah Ibu hamil mendapat 90 tablet besi (FE) selama periode kahamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh ibu hamil di satu wilayah kerja pada waktu kurun waktu yang sama Kosntanta : Prosentase (%)

Rumus

:

Cakupan tablet Fe Bumil

=

Jumlah ibu hamil mendapat 90 tablet besi (Fe) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh ibu hamil disatu wilayah kerja dan dalam waktu yang sama

x 100 %

d. Sumber Data  LB3 Gizi, LB3 KIA, BPS

e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi masyarakat melalui cakupan distribusi tablet besi (Fe) untuk ibu hamil f. Pedoman  Pedoman Pemberian tablet besi (FE) 19. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Bayi Bgm Dari Keluarga Miskin (GAKIN) a. Pengertian Bayi BGM usia 6-11 bulan dari keluarga miskin yang memperoleh makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) selama 120 hari melalui petugas kesehatan. b. Definisi Operasional Perbandingan pemberian MP-ASI pada bayi 6-11 bulan BGM dari keluarga miskin selama 120 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh bayi BGM 6-11 bulan dari gakin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

19

c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah bayi usia 6-11 bulan BGM dari gakin mendapat MP-ASI selama 120 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh bayi BGM Gakin 6-11 bin di satu wilayah kerja pada waktu kurun waktu yang sama Kosntanta : Prosentase (%) Rumus : Jumlah bayi usia 6-11 bin BGM Gakin mendapat MP-AS1120 hari di satu wilayah kerja pada kurun Cakupan MPwaktu tertentu = x 100 % ASI Jumlah seluruh bayi 6-11 bin BGM Gakin disatu wilayah kerja dan dalam waktu yang sama d. Sumber Data  Laporan MP-ASI

e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi masyarakat melalui cakupan pemberian MP-ASI untuk bayi 6-11 bin BGM pada keluarga miskin f. Pedoman  Pedoman pengelolaan MP-ASI  Pedoman pemberian MP-ASI 20. Cakupan Balita Gizi Buruk Ditangani a. Pengertian Balita gizi buruk yang memperoleh penanganan / perawatan di fasilitas kesehatan. Balita gizi buruk yang ditemukan adalah balita gizi buruk yang ditemukan secara aktif dan dirujuk langsung oleh petugas / kader / masyarakat b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah balita gizi buruk yang ditangani di sarana kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh balita gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. c. Cara Pengukuran / Perhitunga Pembilang : Jumlah balita «gizi buruk yang ditangani di sarana kesehatan di satu wilayah kerja pada

20

Penyebut

:

Konstanta : Rumus :

Cakupan Penanganan

kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada waktu kurun waktu yang sama Prosentase (%)

=

Jumlah Balita Gizi Buruk ditangani di fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk ditemukan disatu wilayah kerja dan dalam waktu yang sama

x 100 %

d. Sumber Data  Laporan KLB Gizi, LB3 Gizi e. Kegunaan  Mengetahui status gizi balita buruk yang memperoleh penanganan dan perawatan dengan tata laksana gizi buruk f. Pedoman  Pedoman Manajemen gizi buruk di RS dan Puskesmas 21. Akses Terhadap Ketersediaan Darah Dan Komponen Yang Aman Untuk Menangani Rujukan Ibu Hamil Dan Neonatus. a. Pengertian Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus adalah ibu hamil dan neonatus komplikasi dirujuk yang memperoleh pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan persediaan darah serta komponen yang aman pada UTD di satu wilayah kerja. Yang dimaksud dengan ibu hamil adalah ibu yang mengandung sampai usia kehamilan 40 minggu. Yang dimaksud dengan neonatus adalah bayi baru lahir dengan usia 0-28 hari. Yang dimaksud dengan darah yang aman adalah darah yang bebas dari HIV/AIDS, Hepatitis dan STD. b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah ibu hamil dan neonatus komplikasi yang memperoleh pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan dengan menggunakan persediaan darah serta komponen yang aman pada UTD di satu wilayah kerja dengan jumlah seluruh ibu hamil dan neonatus yang dirujuk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

21

c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu hamil dan neonatus komplikasi dirujuk yang memperoleh pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan persediaan darah serta komponen yang aman pada UTD di fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : dirujuk di satu

Jumlah seluruh ibu hamil dan neonatus yang wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Konstanta Rumus

: Prosentase ( % ).

Cakupan bumil dan Neonatus resti yang

=

Jumlah bumil dan neonatus resti/komplikasi dirujuk yang mendapatkan transfusi darah yang aman di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bumil dan neonatus risti/komplikasi yang membutuhkan darah di satu wilayah kerja dan dalam kurun waktu tertentu.

x 100 %

d. Sumber Data  Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit. e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas dan sekaligus mengukur tingkat kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja.  Mengetahui mutu pelayanan terhadap ibu hamil resiko tinggi. f. Pedoman Buku Pedoman PONED dan PONEK di Puskesmas dan Rumah Sakit. 22. Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani a. Pengertian Ibu hamil yang mengalami risiko tinggi /komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di Polindes, Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta b. Definisi Operasional Perbandingan antara ibu hamil risiko tinggi / komplikasi yang

22

ditangani oleh petugas kesehatan dengan jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu hamil disiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penyebut : jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani

=

Jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani Jumlah ibu hamil risti komplikasi ditemukan

x 100%

d. Sumber Data  Jumlah ibu hamil disiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan dan kematian ibu, laporan Lb 3 KIA  Jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan dan kematian ibu, laporan Lb 3 KIA e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas dalam pelayanan obstetri emergensi dasar 23. Neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani a. Pengertian Neonatal yang mengalami risiko tinggi/komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di Polindes, Puskesmas, dan RS Pemerintah dan Swasta b. Definisi Operasional Perbandingan antara neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan dengan jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan Pembilang : jumlah neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di satu wilayah

23

Penyebut

:

pada kurun waktu tertentu. jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Perbandingan antara neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan dengan jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi yang ditemukan di satiw1 wilayah pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan Pembilang : jumlah neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penyebut : jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus : Neonatal Jumlah neonatal risiko risiko tinggi/komplikasi yang ditangani tinggi/ Jumlah neonatal risti komplikasi = x 100% komplikasi ditemukan yang ditangani d. Sumber Data  Jumlah neonatal risiko tinggi / komplikasi yang ditangani oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan dan kematian ibu, laporan Lb 3 KIA  Jumlah neonatal risiko tinggi/komplikasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu diperoleh dari buku catatan kesakitan dan kematian ibu, laporan Lb 3 KIA  PWS-KIA e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas dalam pelayanan neonatal emergensi dasar 24. Sarana Kesehatan Dengan Pelayanan Gawat Darurat a. Pengertian. Sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanaan gawat darurat sesuai standar (sarana, prasarana, tenaga serta adanya pelayanan 24 jam) dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kegawatan adalah keadaan yang menimpa seseorang yang dapat menyebabkan jiwanya terancam sehingga memerlukan

24

pertolongan secara cepat, tepat dan cermat. Kedaruratan adalah keadaan yang memerlukan tindakan mendesak dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan kesehatan individu atau masyarakat. Yang dimaksud dengan : - Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan milik pemerintah, swasta maupun perorangan dan termasuk dokter praktek. - Standar pelayanan gawat darurat adalah : sarana & prasarana, tenaga yang memenuhi standar dalam hal jumlah atau kompetensi dengan waktu pelayanan 24 jam b. Definisi Operasional Perbandingan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten / Kota. dalam kurun waktu tertentu c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : jumlah sarana pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat sesuai standar yang dapat diakses masyarakat sesuai standar. Penyebut : Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tertentu Konstanta: Prosentase ( % ). Rumus :

Sarana kesehatan dengan pelayanan Gawat Darurat

=

Jumlah sarana pelayanan kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang sesuai standart dan dapat diakses oleh masyarakat Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tertentu

x 100%

d. Sumber Data  SP2TP Dinkes, SP2RS e. Kegunaan  Mengetahui tingkat pelayanan gawat darurat  Mengetahui jumlah sarana yang dapat memberikan pelayanan gawat darurat

25



kebutuhan obat dan bahan gawat darurat

f. Pedoman  Pedoman pelayanan ke gawat darurat di Puskesmas dan Rumah Sakit 25. Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam a. Pengertian  Desa/Kelurahan yang mengalami KLB adalah kejadian peningkatan kesakitan potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan pada desa/kelurahan tersebut.  KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian bermakna secara epidemiologis pada suatu desa /kelurahan dalam kurun waktu tertentu.  Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W l dapat juga berupa fax atau telepon.  Penyelidikan KLB: rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan caracara penanggulangannya.  Penanggualangan KLB: upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB. b. Definisi Operasional % Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam pada suatu wilayah dalam periode tertentu. c. Cara Pengukuran/Perhitungan. Pembilang : Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Penyebut : Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada suatu wilayah dalam periode yang sama Konstanta : Persentase (100%) Rumus : Jumlah KLB yang terjadi dan % Kejadian ditangani < 24 jam suatu wilayah Luar biasa selama 1 tahun KLB yang = x 100% Jumlah seluruk KLB yang terjadi ditangani 24 di Wilayah Tersebut dalam kurun jam waktu/tahun yang sama d. Sumber Data  Laporan W l  Laporan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB.  Laporan bulanan KLB 26

e. Kegunaan  Menilai kecepatan/respon terhadap KLB.  Menekan serendah mungkin penyebaran wilayah yang terserang KLB.  Menekan serendah mungkin jumlah kesakitan dan kematian akibat KLB. f. Pedoman/Standart Teknis  UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular  PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular.  Kepmenkes No. 1116/Menkes/SK/VIIl/2003 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Surveilens Epidemiologi Kesehatan.  Kepmenkes No /Menkes/SK/…../2004 tentang system Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa. (dalam proses tanda tangan).  Kepmenkes No. /Menkes/ . /SK/ 2004, tentang Jenis-jenis Penyakit, tatacara  Penyampaian Laporan, penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (dalam proses tanda tangan). 26. Kecamatan Bebas Rawan Gizi (<15% Gizi Kurang Dan Gizi Buruk) a. Pengertian Kecamatan Bebas Rawan Gizi: Kecamatan bukan merupakan daerah rawan gizi bila prevalensi gizi kurang dan gizi buruknya kurang dari 15% b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah kecamatan dengan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita < 75% di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah kecamatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah kecamatan dengan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita < 15% di satu wilayah kerja dan pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah kecamatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstanta : Prosentase (%) Rumus : Jumlah Kecamatan dng prevalensi gizi Kec. kurang & buruk pada balita < 15% di bebas satu wilayah kerja pd kurun waktu rawan = x 100% tertentu buruk) gizi Jumlah Kecamatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 27

d. Sumber Data  Pemantauan Status Gizi (PSG) e. Kegunaan  Mengetahui gambaran Kecamatan bebas rawan gizi (<15% gizi kurang dan gizi buruk) dan perencanaan SKPG dan intervensi gizi f. Pedoman  Pedoman SKPG 27. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun a. Pengertian: Apabila kasus AFP ditemukan lebih 1 setiap 100.000 penduduk usia < 15 tahun berarti kalau ada kasus polio pasti juga ditemukan. Tetapi kalau kurang dari 1/100.000, dikhawatirkan adanya polio yang lolos dari pemantauan kita. b. Definisi Operasional: Jumlah kasus AFP non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan: Pembilang : Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk < 15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah penduduk < 15 tahun dalam waktu yang sama Konstata : 100.000 Rumus : Jumlah kasus AFP non polio pada penduduk < 15 tahun Di satu wilayah (AFP) kerja pada kurun waktu 1 tahun = x 100% Rate Jumlah penduduk < 15 tahun dalam waktu yang sama d. Sumber Data:  Laporan surveilens AFP Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota e. Kegunaan:  Untuk memantau dan dapat menetapkan status eradikasi polio di suatu wilayah f. Standar Teknis:  Semua kasus AFP diperiksa tinjanya di laboratorium untuk

28

menentukan apakah AFP tersebut disebabkan polio atau bukan g. Pedoman:  Buku Rujukan Eradikasi Polio di Indonesia Tahun 2002 No. 616.835 Ind m.  Modul Pelatihan 28. Kesembuhan Penderita TB BTA (+) a. Pengertian % Penderita Baru TB BTA (+) yang diobati dengan paket standar yang sembuh diakhir pengobatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun .  Paket OAT Kat 1 adalah: 2 HRZE/4 H3R3./FDC  Sembuh adalah Penderita Baru TB BTA (+) yang menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan pemeriksaan ulang dahak paling sedikit 2 kali berturut-turut sesuai buku pedoman. b. Definisi Operasional % Penderita Baru TBC BTA + yang sembuh diakhir pengobatan, minimal 85% di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah Penderita Baru TBC BTA + yang sembuh disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah Penderita Baru TBC BTA + yang diobati dalam waktu yang sama Konstanta : Prosentase ( 100% ). Rumus Jumlah Penderita Baru TBC BTA + yang sembuh di suatu wilayah kerja % pada kurun waktu 1 tahun Kesembuhan = x 100% Penderita TR Jumlah Penderita Baru TBC BTA + yang diobati dalam waktu yang sama d. Sumber Data  Laporan Tribulan TB. e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas UPK (Unit Pelayanan Kesehatan).  Mengukur tingkat keberhasilan UPK. f. Pedoman  Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang diterbitkan oleh Depkes RI tahun 2002 cetakan 8.

29

29. Cakupan Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani. a. Pengertian  Pneumonia adalah batuk diserati napas cepat dan atau napas sesak  Batasan napas cepat adalah:   

Umur < 2 bulan > 60 kali/menit. Umur 2 bulan s/d 1 tahun > 50 kali/menit. Umur 1 s/d 5 tahun > 40 kali/menit.

 Batasan napas sesak adalah munculnya tarikan dinding dada bagian bawah pada waktu inspirasi.  Tatalaksana standar pneumonia balita adalah:  

Pneumonia berat: rujuk ke RS. Pneumonia: diberi antibiotic pilihan utama selama 5 hari dan dirawat di RT.  Bukan pneumonia : diberi obat penunjang dan di rawat di RT. b. Definisi Operasional % balita dengan pneumonia yang ditangani sesuai standar disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah kasus pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerpa pada kurun waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan Konstanta : Prosentase ( 100% ). Rumus : Jumlah kasus pneumonia balita yang % Cakupan ditangani disuatu wilayah kerpa pada Balita dengan kurun waktu 1 tahun Pneumonia = x 100% Jumlah kasus pneumonia balita yang yang ditangani ditemukan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama , d. Sumber Data  

Laporan Bulanan LB3 Ispa. Untuk data jumlah balita BPS dan Sungram.

e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan balita dengan pneumonia.  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pelayanan balita dengan pneumonia.

30

f. Pedoman  Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit lnfeksi Saluran Pernapasa Akut Untuk Penanggulangan Pneumonia Pada Balita yang diterbitkan oleh Depkes RI tahun 2002 cetakan 1.  Kepmenkes No : 1537.A/Menkes/SK7XII/2002. 30. Persentase Klien yang mendapatkan Penanganan HIV/AIDS. a. Pengertian Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS adalah Klien HIV/AIDS yang mendapat Penanganan HIV/AIDS sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Yang dimaksud dengan penanganan HIV/AIDS, meliputi : konseling dan testing secara sukarela, perawatan, pengobatan infeksi opportunisitik dan Anti Retro Viral ibu hamil sesuai kriteria klinis dan immunologis. (Penanganan identik dengan tata laksana.) b. Definisi Operasional Prosentase klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS adalah Prosentase klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah seluruh Klien HIV/AIDS yang datang ke Sarkes di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus Jumlah Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 % Klien yang tahun. mendapat = x 100% penanganan Jumlah seluruh Klien HIV/AIDS HIV/AIDS yang datang ke Sarkes di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. d. Sumber Data  Laporan Khusus RS, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota e. Kegunaan  Meningkatkan kualitas hidup dari Klien HIV/AIDS.  Mencegah atau mengurangi penularan dan HIV/AIDS.

penyebaran

f. Pedoman

31

 Pedoman Nasional Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi ODHA.  Pedoman Anti Retro Viral Treatment.  Tatalaksana klinis HIV/AIDS di Sarana Pelayanan Kesehatan.  Pedoman Universal Precaution.  Pedoman Pelayanan VCT. 31. Persentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati a. Pengertian Persentase Infeksi Menular Seksual yang diobati melalui pendekatan sindrom etiologis. Yang dimaksud dengan IMS meliputi : Syphilis, GO, Clamydiasis, Condyle acuminata, Herpes, Candidiasis dan Trichomoniasis yang ditemukan mel pendekatan sindrom dan etiologis. b. Definisi Operasional Prosentase Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati sesuai standar di s wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah penderita IMS yang diobati di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah kasus IMS yang datang ke sarkes di suatu wilayah kerja pada waktu yang sama Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus : Jumlah penderita IMS yang diobati di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 % IMS tahun. yang = x 100% Jumlah kasus IMS yang datang ke di obati sarkes di suatu wilayah kerja pada waktu yang sama d. Sumber Data  SP2TP, SP2RS, STP e. Kegunaan  Memutuskan rantai penularan HIV melalui hubungan seks yang beresiko  Mencegah penularan IMS f. Pedoman  Pedoman Penatalaksanaan IMS sindrom.  Pedoman penatalaksanaan IMS.

berdasarkan

pendekatan

32

32. Cakupan Penderita DBD Yang Ditangani a. Pengertian 80 % dan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai dengan prosedur baik di Rumah Sakit maupun di Unit Pelayanan Kesehatan. Target penderita 20 per 100.000 penduduk b. Definisi Operasional Prosentase penderita DBD yang penanganannya sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah kerja Cakupan pada kurun waktu 1 tahun.. penderita DBD = x 100% Jumlah penderita DBD yang yang ditangani ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. d. Sumber Data  Pencatatan dan pelaporan petugas pengelola program DBD  Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan e. Kegunaan  Mengukur kinerja program pemberantasan penyakit DBD  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pemberantasan penyakit DBD f. Pedoman  Buku Tatalaksana kasus Demam Berdarah Dengue  Buku Petunjuk Teknis Penanggulangan D 33. Balita Dengan Diare Yang Ditangani. a. Pengertian Penderita diare balita adalah balita yang mengalami buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya ( 3 kali atau lebih dalam sehari). Tatalaksana penderita diare sesuai standar adalah  Tanpa dehidrasi : Tatalaksana dengan terapi A.  Dehidrasi ringan/sedang : Tatalaksana dengan terapi B.  Dehidrasi berat: Tatalaksana dengan terapi C. b. Defenisi Operasional % balita dengan diare yang ditangani sesuai standar disuatu 33

wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun . c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah balita diare yang ditangani sesuai standar disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah penderita diare yang ditemukan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstanta : Prosentase ( 100% ). Rumus Jumlah balita diare yang ditangani sesuai standar disuatu wilayah kerja % Balita dengan pada kurun waktu 1 tahun diare yang = x 100% Jumlah penderita diare yang ditangani ditemukan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama d. Sumber Data  Laporan Bulanan P4D Dinkes Kab/Kota.  Survei Morbiditas & KAP Tahun 2000. e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan diare.  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggara pelayanan diare. f. Pedoman  Kepmenkes RI Nomor: 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare. Tahun 2002. 34. Prosentase Institusi yang dibina a. Pengertian  Institusi yang dibina adalah institusi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai risiko dampak kesehatan bila tidak rnemenuhi syarat yang ditentukan  institusi yang dibina meliputi RS, PfCM, sekolah, PDAM, kantor, industri, tempat penampungan/ pengungsian, dan rumuh.  Pembinaan dalam aspek teknis yang meliputi pelatihan, pemantauan, pedoman, uji petik, sosialisasi dan penyuluhan b. Definisi Operasional Persentase Institusi yang dibina sesuai dengan persyaratan minimal yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun dibanding dengan jumlah institusi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Institusi yang dibina sesuai dengan persyaratan minimal yan ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun

34

Penyebut

: Jumlah institusi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstanta : Persentase (%) Rumus : Institusi yang dibina sesuai dengan persyaratan minimal yan ditentukan di satu wilayah kerja Prosentase tertentu pada kurun waktu 1 tahun Institusi yang = x 100% dibina Jumlah institusi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama d. Sumber data  Laporan khusus Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS. e. Kegunaan  Institusi yang dibina memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan 35. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes a. Pengertian  Pengendalian vektor adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pengukuran dan pengendalian populasi vektor.  Yang dimaksud pengukuran adalah mengukur angka bebas jentik nyamuk penular (Vektor) yang ditemukan di rumah bangunan, sekolah, kantor, tempat umum, gudang dan tempat penampungan air lainnya.  Pengendalian populasi adalah kegiatan operasional pemberantasan vektor dengan menggunakan cara kimia atau biologi berdasarkan dengan data pengukuran yang dilaksanakan (ABJ) b. Definisi Operasional Prosentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti disuatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun.

c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah rumah/bangunan/Tempat penampungan air dan tempat penanmpungan air yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah rumah/bangunan/Tempat penampungan air yang diperiksa di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase (100 %

35

Rumus

Pelayanan Pengendalian vektor (ABJ)

:

=

Jumlah rumah/bangunan/Tempat penampungan air dan tempat penanmpungan air yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Jumlah rumah/bangunan/Tempat penampungan air yang diperiksa di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

x 100%

d. Sumber Data  Pelaporan program P2DBD  e. Kegunaan  Mengukur kinerja program pemberantasan DBD.  Mengukur tingkat keberhasilan pengendalian vektor penyakit DBD f. Pedoman  Buku pedoman Survey entomologi nyamuk Aedes aegypti diterbitkan Dep. Kes.  Buku Petunjuk Teknis Penanggulangan DBD 36. Prosentase Tempat umum yang memenuhi syarat a. Pengertian Tempat-tempat umum adalah sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti: hotel, terminal, Pasar, Pertokoan, Bioskop, Tempat wisata, kolam renang, restoran, tempat ibadah, jasa boga, tempat jajanani depot air minum dan Iain-lain. b. Definisi operasional : Tempat Umum yang diawasi dan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi adalah tempat umum yang mempunyai akses sanitasi dasar (air bersih, jamban, limbah, sampah) sesuai dengan Standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah tempat umum yang diawasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstantanta : Prosentase (%) Rumus :

36

TTU MS

=

Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun Jumlah tempat umum yang diawasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

x 100%

d. Sumber data  Laporan khusus Dinkes Kab/Kota e. Pedoman  Peraturan Menteri Kesehatan : - Nomo: 718 Tahun 1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan - Nomor: 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel - Nomor: 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. - Nomor: 061/ Men.Kes./Per/I/1991, tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum - Nomor: 986 Tahun 1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 

Keputusan Menteri Kesehatan : - Nomor : 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan - Nomor : 876 Tahun 2001 tentang Pedoman Tehnis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) - Nomor : 1217 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi - Nomor : 1350 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pestisida - Nomor : 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum - Nomor : 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri. - Nomor : 288 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum - Nomor : 715 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga - Nomor : 942 Tahun 2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan - Nomor : 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran



Buku pedoman : - Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Dampak Sampah

37

(Aspek Kesehatan Lingkungan). - Pedoman Kriteria Bantuan Penyelenggaraan Sanitasi Darurat, 2001 - Pedoman Umum Penyelenggaraan Sanitasi Darurat, 2001 - Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bidang Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 1997/1998 - Petunjuk Pemantauan program PPM-PLP tingkat Kabupaten (Kep.Men. PPM-PLP.No.471-I/PD.03.04.1F/91), revisi th 1998. - Kumpulan formulir pemeriksaan kesehatan lingkungan (Inspeksi sanitasi) bidang Penyehatan Tempat-tempat Umum, Dep.Kes.RI Direktorat PLP-Dit.Jen PPM & PLP Jakarta th 1999. - Prosedur Tetap Penyelenggaraan Sanitasi Darurat den Eventevent khusus, 2001. - Pedoman Umum Penyehatan Lingkungan Tempat Umum (Seri Penyehatan Lingkungan Hotel), Dep.Kes.RI Dir Jen. PPM & PL tahun 2001. 37. Rumah Tangga Sehat a. Pengertian Rumah Tangga yang semua anggota keluarganya berperilaku hidup bersih & sehat yaitu merupakan komposit 7 dari 10 indikator : 1) Pertolongan persalinan oleh nakes 2) Balita diberi AS 3) Kepadatan ruma 4) Mendapatkan Air Bersi 5) Mempunyai Jamba 6) Lantai rumah kedap air 7) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 8) Tidak merokok 9) Aktifitas fisik 10) Diet b. Definisi Opersional Persen Rumah Tangga yang telah melaksanakan paling sedikit 7 dari 10 indikator perilaku hidup bersih & sehat c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah rumah tangga sehat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah rumah tangga ( yang disurvey sesuai kaidah statistik ) di satu wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase (%) Rumus:

38

Rumah Tangga Sehat

Jml RT Sehat x 100 % = Jml RT yang disurvey

d. Sumber Data  Hasil survey masing-masing Puskesmas di Kab/Kota e. Kegunaan  Untuk mengetahui permasalahan perilaku sehat yang belum menjadi kebiasaan & budaya masyarakat serta permasalahan lingkungan yang belum memenuh syarat kesehatan . f. Pedoman  SPM Kabupaten sesuai SK Bupati Tulungagung Nomor: 857 Tahun 2004 38. Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif a. Pengertian Bayi yang mendapat ASI saja sejak lahir sampai umur 4-6 bulan b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah bayi yang hanya mendapat ASI saja sampai 4-6 bulan dgn jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah bayi yang hanya mendapat ASI saja sampai 4-6 bulan Penyebut Kosntanta Rumus Bayi mendapat ASI Eksklusif

:

Jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama : Prosentase (%)

=

Jumlah bayi yang hanya mendapat ASI saja sampai 4-6 bulan Jumlah seluruh bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

x 100%

d. Sumber Data  LB3 Gizi, Lap. Survey ASI Eksklusif, LB3 KIA e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas di dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui cakupan ASI Eksklusif f. Pedoman

39

  

Pedoman manajemen laktasi Pedoman pengelolaan MP-ASI Pedoman MP-ASI

39. Desa Dengan Garam Beryodium Baik a. Pengertian Desa dengan garam beryodium baik adalah desa yang minimal 20 sampel garam memenuhi syarat standart kadar yodium dari 21 sampel yang dimonitor (Sumber : LQAS). Desa yang dimonitor adalah minimal 10 % dari seluruh desa yang ada b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah desa garam beryodium baik di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh desa di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah desa garam beryodium baik di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh desa yang dimonitor di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Kosntanta : Prosentase (%) Rumus Jumlah desa garam beryodium baik di satu wilayah kerja pada kurun waktu Desa tertentu Engan = Garam Jumlah seluruh desa yang dimonitor Beryodium di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

x 100%

d. Sumber Data  Survey garam beryodium e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas di dalam upaya meningkatkan kesadaran cakupan pemakaian garam beryodium di daerah endemik sedang dan berat. f. Pedoman  Pedoman pemberian kapsul yodium 40. Posyandu Purnama a. Pengertian Posyandu adalah wadah kegiatan masyarakat, dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan , serta sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan petugas kesehatan tentang 40

masalah kesehatan b. Definisi Operasional Posyandu Purnama adalah Posyandu yang diukur dengan pedoman telaah kemandirian Posyandu ( versi Jatim ) dengan skor minimal 75 c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah Posyandu Purnama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh Posyandu di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Ukuran/Konstanta Rumus : Posyandu Purnama = Jml Posyandu Purnama x 100 % Jml Posyandu d. Sumber Data  Basil telaah kemandirian posyandu dari Puskesmas dan Dinkes kab/kota e. Kegunaan  Untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu (kwalitas) Posyandu. Untuk menentukan intervensi terhadap masingmasing tingkat perkembangan (kualitas) Posyandu f. Pedoman  Format telaah kemandirian Posyandu 41. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan (P3) NAPZA Berbasis Masyarakat a. Pengertian NAPZA adalah merupakan kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika; Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan. kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika; Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif; Bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Penyalahgunaan; Upaya penggunaan tanpa sepengetahuan dan pengawasan. Penyuluhan; Gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu

41

keadaan dimana individu, kelompok atau masyarakat mengerti dan memahami tentang pokok-pokok materi yang disampaikan. Dalam kontek ini dibatasi untuk penyuluhan kelompok dengan jumlah minimal yang disuluh sebanyak 5 (lima) orang. b. Definisi Operasional Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh tenaga kesehatan terlatih/ herkompeten c. Cara Perhitungan / Pengukuran Pembilang : Jumlah kegiatan penyuluhan P3-NAPZA di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut1 : Jumlah seluruh kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstanta : Prosentase (%) Rumus Jumlah kegiatan penyuluhan P3% Upaya NAPZA di satu wilayah kerja pada penyuluhan P3kurun waktu tertentu NAPZA oleh = x 100% Jumlah seluruh kegiatan penyuluhan Petugas di bidang kesehatan di satu wilayah kesehatan kerja pada kurun waktu yang sama d. Sumber Data  Laporan kegiatan Puskesmas (Form laporan belum lersedia )  Laporan kegiatan Dinas Kesehatan Kab/Kota ( Form laporan belum lersedia )  Laporan kegiatan Rumah Sakit ( PKMRS ) e. Kegunaan  Menanggulangi terjadinya peningkatan penyalahgunaan NAPZA 42. Prosen Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan a. Pengertian Obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas harus sesuai dengan populasi berarti jumlah (kuantum) obat yang tersedia di gudang minimal harus sama dengan jumlah kebutuhan obat yang seharusnya tersedia. b. Definisi Operasional Ketersediaan Obat untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas pada satu wilayah kerja tertentu. c. Cara Perhituiigan / Pengukuran Pembilang : Jumlah dan jenis obat yang dapat disediakan

42

Penyebut Konstanta Rumus

untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas : Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas : Prosentase (%)

% ketersediaan Obat sesuai

=

Jumlah dan jenis obat yang dapat disediakan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

x 100%

% Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan tersebut dapat dihitung dengan terlebih dahulu menghitung tingkat ketersediaan untuk masing-masing jenis obat: Menghitung Tingkat Ketersediaan untuk masing-masing jenis obat: Rumus : Tingkat Ketersediaan Obat

=

Jumlah Obat yang tersedia Pemakaian selama 1 tahun

x 100%

d. Sumber Data  LPLPO; Kartu Stok; RKO (Rencana Kebutuhan Obat) e. Kegunaan  Mengetahui tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas  Mengetahui indikasi kesinambungati pelayanan obat untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas f. Pedoman  Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan  Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayan Kesehatan Dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI 43. Prosen Pengadaan Obat Esensial a. Pengertian Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Penetapan obat yang masuk dalam DOEN (Daftar Obat Esensial 43

Nasional) telah mempertimbangkan factor Drug Of Choice, analisis biaya manfaat dan didukung dengan data kimia. Untuk pelayanan kesehatan dasar maka jenis obat yang tersedia di puskesmas HARUS sesuai dengan pola penyakit dan diseleksi berdasar DOEN agar tercapai prinsip efektifitas dan efisiensi. b. Definisi Operasional Prosentase pengadaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas c. Cara Perhitungan / Pengukuran Pembilang : Jumlah item obat esensial yang diadakan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Penyebut : Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Konstanta : Prosentase (%) Rumus : Jumlah item obat esensial yang diadakan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas % Pengadaan = x 100% Obat Esensial Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas d. Sumber Data  LPLPO; Kartu Stok; RKO; Dokumen Pengadaan Obat

e. Kegunaan Meningkatkan efektifitas pengadaan obat

dan

efisiensi

pemanfaatan

dana

f. Pedoman  Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan  Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayan Kesehatan Dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI 44. Prosen Pengadaan Obat Generik a. Pengertian OBAT GENERIK adalah obat dengan nama sesuai dengan zat berkhasiat yang dikandungnya, dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Sesuai Permenkes No. 085/Menkes/Per/1989 bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menggunakan obat generik sebagai penunjang pelayanan kesehatan.

44

b. Definisi Operasional Prosentase pengadaan Obat Generik untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas c. Cara Perhitungan / Pengukuran Pembilang : Jumlah item obat generik yang diadakan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Penyebut : Jumlah item obat generik yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Konstanta : Prosentase (%) Rumus : Jumlah item obat generik yang diadakan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas % Pengadaan = x 100% Obat Esensial Jumlah item obat generik yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Dengan ketentuan bahwa Obat esensial yang termasuk dalam DOEN untuk pelayai kesehatan dasar adalah Obat Generik, kecuali apabila ada jenis obat yang tak tersedi; generiknya d. Sumber Data  LPLPO; Kartu Stok; RKO; Dokumen Pengadaan obat e. Kegunaan  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana pengadaan obat f. Pedoman  Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan  Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayani Kesehatan Dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasia dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI

45. Prosentase Penulisan Resep Obat Generik a. Pengertian OBAT GENERIK adalah obat dengan nama sesuai dengan zat berkhasiat yan dikandungnya, dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Sesuai Permenkes No. 085/Menkes/Per/1989 bahwa dokter-dokter yang bekerja c fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis resep obat generik.

45

b. Definisi Operasional Prosentase penulisan obat generik di rumah sakit pemerintah c. Cara Perhitungan / Pengukuran Pembilang : Jumlah resep obat generik yang dituli Penyebut : Jumlah resep yang ditulis Konstanta : Prosentase (%) Rumus : % Penulisan Jumlah resep obat generik yang Resep Obat dituli = Generik Jumlah resep yang ditulis

x 100%

Dengan ketentuan bahwa dalam satu lembar resep dapat mengandung lebih dari (satu) resep ( "RT ) d. Sumber Data  Arsip resep di RS atau Rekam medik  Laporan pemakaian obat generik di RS e. Kegunaan  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta pemerataan pelayanan obat f. Pedoman  Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan  Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayan^ Kesehatan Dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasten dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI  Permenkes No. 085/Menkes/Per/1989 46. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar a. Pengertian Penduduk yang memiliki kartu peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar (PT. Askes, PT. Jamsostek, Bapel JPKM, Dana Sehat, Asuransi Komersial dan Manajemen Kontrak) di suatu wilayah kerja. b. Definisi Operasional Proporsi penduduk terlindungi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan / JPK Pra Bayar (PT. Askes, PT. Jamsostek, Bapel JPKM. Dana Sehat, Asuransi Komersial dan Manajemen Kontrak). c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah penduduk yang memiliki kartu peserta JPK disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah seluruh penduduk di satu wilayah pada

46

Konstanta

kurun waktu yang sama :Prosentase (%)

Rumus Cakupan JPK Pra Bayar

=

Jumlah penduduk yang memiliki kartu peserta JPK disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah seluruh penduduk di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

d. Sumber Data  SIM Pelaporan JPK Kab/Kota dan BPS Kab/Kota e. Kegunaan  Meningkatnya jumlah penduduk yang terlindungi kesehatannya dengan sistem jaminan kesehatan f. Pedoman  Pedoman Badan Pembina (BAPIM) JPKM dan  Pedoman Sistem Informasi Manajemen (SIM) JPKM 47. Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Dan Masyarakat Rentan a. Pengertian Keluarga miskin (Gakin) dan masyarakat rentan yang terlindungi oleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Subsidi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi/Daerah/Kota) di suatu wilayah kerja. Yang dimaksud masyarakat rentan adalah masyarakat yang tergolong dalam PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menurut daftar DEPSOS (informasi Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial) mencakup sekitar 27 jenis. b. Definisi Operasional Proporsi Keluarga miskin dan masyarakat rentan menurut data Depsos yang terlindungi JPK Gakin Pra Bayar (Subsidi Pemerintah & Pemda) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah keluarga miskin dan masyarakat rentan menurut data Depsos yang memiliki kartu JPK Gakin disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah seluruh keluarga miskin dan masyarakat rentan di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama Konstanta : Prosentase (%)

47

Rumus

Cakupan An JPK Pra Bayar Gakin

:

=

Jumlah keluarga miskin dan masyarakat rentan menurut data Depsos yang memiliki kartu JPK Gakin disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah seluruh keluarga miskin dan masyarakat rentan di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama

x 100%

d. Sumber Data  SIM Pelaporan JPK Kab/Kota dan BPS Kab/Kota  Depsos Kabupaten/Kota e. Kegunaan  Meningkatnya jumlah Gakin dan masyarakat rentan yang terlindungi kesehatannya oleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Subsidi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi/Kab/Kota) f. Pedoman  Pedoman JPK Gakin  Pedoman Sistem Informasi Manajemen (SIM) JPKM &  BPS Kab/Kota  Pedoman PMKS Depsos 48. Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal a. Pengertian. Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan atau rehabilitatif sesuai dengan standar kepada pekerja yang terdaftar pada suatu badan usaha milik pemerintah maupun milik swasta oleh fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. b. Defmisi Operasional Perbandingan antara jumlah pekerja formal yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dengan seluruh jumlah pekerja formal di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah pekerja formal yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta di satu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah seluruh pekerja formal di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase ( % ). Rumus :

48

Cakupan Pelayanan Kesehatan kerja pada Pekerja Formal

=

Jumlah pekerja formal yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta di satu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jumlah seluruh pekerja formal di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100%

d. Sumber Data  Pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit  Laporan klinik perusahaan  Dinas tenaga kerja Kab./Kota e. Kegunaan  Mengetahui perkembangan penyakit akibat hubungan kerja di satu wilayah kerja.

f. Pedoman  Pedoman pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit  Kepmenkes No. 1075/Menkes/SK/VII/2003 tentang SIM Kesehatan Kerja  Kepmenkes No. 1758/Menkes/SK/XII/2003 tentang standar pelayanan Kesehatan Kerja Dasar.

49. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut Dan Usia Lanjut a. Pengertian Pemeriksaan kesehatan Usia Lanjut (> 60 th) di wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih b. Definisin Operasional Perbandingan antara jumlah usia lanjut (> 60 th) yang mendapat pelayanan kesehatan dengan jumlah usia lanjut yang ada c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah Usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan Penyebut : Jumlah Usia lanjut yang ada Konstanata : Prosentase ( % ) Rumus : Cakupan Jumlah Usia lanjut yg mendapat = Yankes pelayanan kesehatan x 100%

x 100%

49

Usila

Jumlah Usia lanjut yang ada

d. Sumber Data  Jumlah Usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan diperoleh dari laporan Triwulan kesehatan Anak, Remaja dan Usila  Jumlah Usia lanjut yang ada diperoleh dari laporan Triwulan kesehatan Anak, Remaja dan Usila, data dasar e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan kesehatan Usia Lanjut  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Usia Lanjut f. Pedoman  Buku pedoman Pembinaan kesehatan Usia Lanjut bagi petugas kesehatan Depkes RI 2000 50. Cakupan Wanita Usia Subur Yang Mendapat Kapsul Yodium a. Pengertian Wanita Usia Subur (10-49 tahun ) mendapat kapsul yodium terutama di daerah yang endemik berat dan sedang (sesuai pedoman) b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah WUS (10-49 th) di satu daerah endemik sedang dan berat yang mendapat kapsul yodium di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh WUS di daerah endemik sedang dan berat yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah WUS di satu daerah endemik sedang dan berat yang mendapat kapsul yodium di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah seluruh WUS di daerah endemik daerah endemik sedangkan dan berat yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Kosntanta : Prosentase (%) Rumus : Cakupan Jumlah WUS di satu daerah WUS endemik sedang dan berat yang = x 100% Mendapat mendapat kapsul yodium di satu KapIod wilayah kerja pada kurun waktu

50

tertentu. Jumlah seluruh WUS di daerah endemik daerah endemik sedangkan dan berat yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. d. Sumber Data  Laporan khusus Distribusi kapsul yodium e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas di dalam upaya pelayanan gizi masyarakat melalui cakupan distribusi kapsul yodium pada WUS f. Pedoman  Pedoman manajemen laktasi  Pedoman pengelolaan MP-AS  Pedoman MP-ASI 51. Cakupan Darah Donor Diskrining Terhadap HIV a. Pengertian 100 % dari jumlah kantong darah donor diskrining terhadap HIV di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Yang dimaksud dengan skrining HIV adalah pemeriksaan darah donor dengan strategi I, yaitu satu kali pemeriksaan dengan reagen yang mempunyai sensitifitas yang tinggi. b. Definisi Operasional Prosentase darah donor diskrining dengan menggunakan reagen yang sensitif, yang direkomendasikan oleh Depkes dan UTD PMI pusat. di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran / Perhitungan Pembilang : Jumlah kantong darah donor diskrining HIV di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah seluruh kantong darah donor di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Konstanta : Prosentase (100 %) Rumus : Jumlah kantong darah donor diskrining HIV di suatu wilayah kerja Cakupan darah pada kurun waktu 1 tahun. Donor = x 100% Diskrining Jumlah seluruh kantong darah donor terhadap HIV di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

51

d. Sumber Data  UTD C PMI, RS e. Kegunaan  Memastikan setiap darah donor yang akan digunakan bebas HIV.  Mencegah penularan HIV melalui transfusi darah. f. Pedoman  Buku Petunjuk Pelaksanaan Skrining darah donor PMI. 52. Annual Paracite Incidence (API) a. Pengertian. API atau Angka Kesakitan Malaria untuk mengetahui rata-rata penderita malaria dalam suatu wilayah dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium sebagai diagnosa pasti malaria. b. Definisi Operasional '  Jumlah penderita positif malaria dalam kurun waktu satu tahun di bandingkan 1000 penduduk yang tinggal di desa/wilayah reseptif / rawan malaria pada waktu yang sama.  Yang dimaksud dengan penderita positif adalah seseorang yang dengan pemeriksaan Laboratorium di dalam darahnya ditemukan Plasmodium.  Yang dimaksud dengan desa/wilayah reseptif/rawan malaria adalah desa/wilayan yang berdasarkan penyelidikan entomologi ditemukan nyamuk Anopheles beserta tempat perindukannya dan desa/wilayah yang berada disekitarnya yang masih dalam jarak terbang nyamuk. c. Cara Pengukuran Pembilang : Jumlah penderita positif malaria dalam kurun waktu satu tahun. Penyebut : Jumlah penduduk desa/wilayah reseptif/rawan malaria dalam waktu yang sama. Konstanta : Permil ( %o ) Rumus : API : Jumlah penderita positif dalam 1 tahun x 1000 Jumlah penduduk di desa/wilayah reseptif d. Sumber Data  Pencatatan dan pelaporan program P2 malaria.  Jumlah penduduk dari BPS.

e. Kegunaan  Menilai situasi malaria di suatu wilayah.

52

f. Pedoman  Model epidemiologi malaria. 53. Penderita Kusta Yang Selesai Berobat (RFT Rate) a. Pengertian RFT Rate adalah prosentase penderita Kusta yang dapat menyelesaikan pengobatan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan :  PB = 6 blister, diselesaikan dalam waktu maksimal 9 bulan.  MB = 12 blister, diselesaikan dalam waktu maksimal 18 bulan. b. Definisi Operasional RFT Rate dihitung berdasarkan data kohort dari Kartu Monitoring penderita Kusta, yaitu perbandingan antara jumlah penderita yang dapat menyelesaikan pengobatan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan jumlah penderita yang mendapat pengobatan pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah Penderita Kusta yang dapat menyelesaikan pengobatan MDT pada kurun waktu yang ditentukan dalam 1 tahun. Penyebut : Jumlah Penderita Kusta yang mendapat pengobatan MDT dalam 1 tahun. Konstanta : Prosentase ( 100% ). Rumus : Jumlah Penderita Kusta yang dapat % menyelesaikan pengobatan MDT Kesembuhan pada kurun waktu yang ditentukan Penderita dalam 1 tahun. Kusta (RFT = x 100% Rate) Jumlah Penderita Kusta yang mendapat pengobatan MDT dalam 1 tahun. d. Sumber Data  Buku Register Penderita.  Laporan Bulanan Puskesmas.  Laporan Tribulan Kabupaten/Kota.  Laporan Tribulan Propinsi.  Kartu Monitoring Penderita e. Kegunaan  Mengukur kinerja petugas program pelayanan pengobatan penderita Kusta  Mengukur tingkat keberhasilan program pengobatan penderita Kusta.

53

f. Pedoman  Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta. Depkes RI, Dirjen P2M & PL. Cetakan XV. Tahun 2002.  Buku Pedoman Program P2 Kusta Bagi Petugas Puskesmas. Sub Direktorat Kusta & Frambusia, Direktorat P2ML, Ditjen PPM & PL. Tahun 2002.  Buku Pedoman Eliminasi Kusta. Sub Direktorat Kusta & Frambusia, Direktorat P2ML, Ditjen PPM & PL. Tahun 2002. 54. Kasus Filaria Ditangani a. Pengertian Adanya gejala dan tanda tanda penyakit filarial (demam berulang ) dalam waktu 3 bulan terakhir di suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu sesuai buku pedoman Yang dimaksud dengan gejala penyakit Filaria adalah:  Demam berulang selama 3-5 hari  Pembengkakan kelenjar getah bening (limfadentitis)  Pembesaran tungkai, lengan, payudara, kantong buah zakar (early lympoedema)  Peradangan saluran kelenjar (limfangitis retrograde)  Adanya jaringan parut, bekas abses yang pecah (filarial scar) b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah tersangka penderita atau penderita akut dan atau kronis yang ditangani disuatu wilayah pada kurun waktu teilentu , dengan jumlah penduduk yang diperiksa di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. c. Cara Pengukuran /Perhitungan Pembilang : Jumlah tersangka penderita/penderta akut /kronis filarial yang ditangani di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Penyebut : Jumlah penduduk yang,diperiksa di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu Konstanta : Prosentase (100%) Rumus: Jumlah tersangka penderita/penderta akut /kronis filarial yang ditangani di suatu ADR wilayah tertentu pada kurun waktu /ACR = x 100% tertentu. Jumlah penduduk yang,diperiksa di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu

54

d. Sumber Data  Laporan SP2TP, Laporan Survey cepat. e. Kegunaan  Mengukur kinerja penanganan kasus filarial  Mengukur angka kesakitan akut dan kronis  Mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit Filaria. f. Pedoman:  Buku pedoman Filaria No. 4,5,6 (965. 2. Ind. f ) BAB III INDIKATOR YANG DIBUTUHKAN OLEH DINAS KESEHATAN Merupakan indikator yang diperlukan oleh pemegang program Dinas Kesehatan di luar SPM yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. A. SUBDIN KESGA DAN KB 1. Cakupan Ibu Hamil Mendapat Pemeriksaan K-1 a. Pengertian : Ibu hamil mendapat pemeriksaan Kl adalah ibu hamil yang kontak pertama kali dengan petugas kesehatan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar 5 T. standar 5 T yang dimaksud adalah : - Pemeriksaan / pengukuran tinggi dan berat badan. - Pemeriksaan / pengukuran tekanan darah. - Pemeriksaan / pengukuran tinggi fundus. - Pemberian imunisasi TT - Pemberian tablet besi. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ANC pertama ( K-1 akses ) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap seluruh sasaran ibu hamil diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ANC pertama ( K-1 akses ) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Seluruh sasaran ibu hamil diwilayah kerja dan pada Waktu yang sama Konstanta : 100

55

Rumus

K-1 Bumil =

: Jumlah Bumil yg memperoleh pelayanan ANC pertama (K-1 akses) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 % Seluruh sasaran ibu hamil diwilayah kerja dan pada waktu yang sama.

d. Standar pencapaian / Target: 95 % keatas e. Sumber Data :  LB3 KIA, PWS KIA. f. Kegunaan :  Mengukur tingkat kontak antara petugas dengan sasaran ibu hamil.  Mengukur kinerja petugas kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan ibu hamil. 2. Cakupan KunjunganNeonatus 1 (KN-1) a. Pengertian : Kunjungan neonatus KN-1 adalah kontak yg pertama kali (akses) neonatus 0-28 hari dengan petugas kesehatan didalam / diluar institusi kesehatan. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah neonatal 0-28 hari yang kontak dengan petugas kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap seluruh sasaran neonatal diwilayah kerja dan»r3ada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah neonatal 0-28 hari yang kontak dengan petugas kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Penyebut : Seluruh sasaran neonatal di wilayah kerja dan pd waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Jumlah neonatal 0-28 hari yang kontak dengan petugas kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu KN-1 = x 100% Seluruh sasaran neonatal di wilayah kerja dan pd waktu yang sama. d. Standar pencapaian / Target

56

90 % keatas. e. Sumber Data :  LB3 KIA, PWS KIA. f. Kegunaan :  Mengukur jangkauan program KIA dalam pelayanan neonatal.  Mengukur kualitas pelayanan neonatal. 3. Cakupan Pelayanan Ibu Meneteki a. Pengertian : Pelayanan Ibu Meneteki adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan didalam atau diluar institusi kepada ibu meneteki sampai dengan umur 24 bulan. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah ibu meneteki yang dilayani kesehatanannya disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap seluruh sasaran ibu meneteki di wilayah kerja dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu meneteki yang dilayani kesehatanannya disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut Konstanta Rumus Cakupan Pelayanan ibu meneteki

: Seluruh sasaran ibu meneteki diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. : 100 : Jumlah ibu meneteki yang dilayani kesehatanannya disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu = x 100% Seluruh sasaran ibu meneteki diwilayah kerja dan pada waktu yang sama.

d. Standar pencapaian / Target: 90 % keatas e. Sumber Data :  LB3 KIA f. Kegunaan :  Mengukur jangkauan program KIA dalam pelayanan kes. Ibu meneteki.

57



Mengukur kualitas pelayanan kesehatan Ibu meneteki.

4. Deteksi Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh NAKES a. Pengertian : Deteksi yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap ibu hamil yang memiliki tanda-tanda resiko tinggi, baik didalam maupun diluar institusi kesehatan. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dideteksi petugas disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap seluruh jumlah perkiraan ibu hamil resiko tinggi ( 20% dari sasaran Bumil ) diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dideteksi petugas disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Seluruh perkiraan ibu hamil resiko tinggi di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dideteksi petugas disatu wilayah kerja Deteksi pada waktu tertentu Bumil = x 100% Risti oleh Seluruh perkiraan ibu hamil resiko Nakes. tinggi di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama d. Standar pencapaian / Target: Bumil resti sebesar 20% dari Ibu Hamil. Target deteksi resti Nakes = 20% e. Sumber Data :  PWS KIA f. Kegunaan:  Mengetahui dan mengukur kinerja petugas dalam deteksi Ibu hamil resiko tinggi. 5. Deteksi Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh Masyarakat a. Pengertian : Deteksi yang dilakukan oleh masyafakat / kader kesehatan terhadap ibu hamil yang memiliki tanda-tanda resiko tinggi.

58

b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dideteksi masyarakat disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap seluruh jumlah perkiraan ibu hamil resiko tinggi ( 20% dari sasaran Bumil ) diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang dideteksi masyarakat disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Seluruh perkiraan ibu hamil resiko tinggi diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang Deteksi dideteksi masyarakat disatu wilayah Bumil kerja pada waktu tertentu Risti oleh = x 100% Seluruh perkiraan ibu hamil resiko tinggi masyaraka diwilayah kerja dan pada kurun waktu t. yang sama. d. Standar pencapaian / Target: Bumil resti sebesar 20% dari Ibu Hamil. Target deteksi resti Nakes = 10% e. Sumber Data :  PWS KIA f. Kegunaan :  Mengetahui dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam deteksi Ibu hamil resiko tinggi. 6. Kematian Maternal Dilacak a. Pengertian : Kematian maternal dilacak adalah kematian ibu yang diakibatkan oleh kehamilannya dan atau proses persalinannya dan dilakukan pelacakan oleh petugas kesehatan dengan menggunakan formulir pelacakan sesuai dengan pedoman program yang ada. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah kematian maternal yang dilacak disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap seluruh kematian maternal di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama.

59

c. Cara Perhitungan Pembilang Penyebut Konstanta Rumus

: Jumlah kematian maternal yang dilacak disatu wilayah kerja pada waktu tertentu : Jumlah seluruh kematian maternal di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. : 100

Jumlah kematian maternal yang dilacak disatu wilayah kerja pada Kematian waktu tertentu Maternal = Jumlah seluruh kematian maternal di dilacak wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target: 100% kasus yang layak.

x 100%

e. Sumber Data :  LB3 KIA f. Kegunaan :  Mengetahui / mengukur kinerja petugas kesehatan dalam mengaudit kasus kematian Maternal  Mengetahui kelemahan pelayanan untuk menekan kasus kematian maternal pada waktu mendatang.  Penelusuran penyebab kesakitan / kematian untuk dianalisa, intervensi dan evaluasi. 7. Kematian Perinatal Dilacak a. Pengertian : Kematian perinatal dilacak adalah kematian bayi baru lahir yang diakibatkan oleh kehamilan dan atau proses persalinan dan dilakukan pelacakan oleh petugas kesehatan dengan menggunakan formulir pelacakan sesuai dengan pedoman program ada. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah kematian perinatal yang dilacak disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap seluruh kematian perinatal di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah kematian perinatal yang dilacak disatu

60

Penyebut Konstanta Rumus Kematian Maternal dilacak

wilayah kerja pada waktu tertentu : Jumlah seluruh kematian perinatal di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. : 100

=

Jumlah kematian perinatal yang dilacak disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Jumlah seluruh kematian perinatal di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama.

x 100%

d. Standar pencapaian dan target: 100% kasus yang layak. e. Sumber Data :  LB3 KIA f. Kegunaan :  Mengetahui / mengukur kinerja petugas kesehatan dalam mengaudit kasus kematian Perinatal  Mengetahui kelemahan pelayanan untuk menekan kasus kematian perinatal pada waktu mendatang.  Penelusuran penyebab kesakitan / kematian untuk dianalisa, intervensi dan evaluasi. 8. Desa Dengan KP-KIA a. Pengertian : Desa dengan KP-KIA adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok peminat kesehatan Ibu dan Anak minimal 1 kelompok dan melakukan kegiatannya dengan teratur dan berkensinambungan. Sebaiknya jumlah kelompok sama dengan jumlah Posyandu masing-masing Desa. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara Desa/Kelurahan dengan KP-KIA disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Desa/Kelurahan dengan KP-KIA disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100

61

Rumus Desa/Kelurahan dengan KP-KIA disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Desa dengan = Jumlah seluruh Desa/Kelurahan yang KP-KIA ada di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama d. Standar pencapaian dan target 50 % jumlah Desa/Kelurahan.

x 100%

e. Sumber Data :  LB3 KIA f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas dim kegiatan motivasi / upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak.  Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak.  Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita. 9. Desa Dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI) a. Pengertian : Desa dengan GSI adalah Desa/Kelurahan yang memiliki Sat gas Gerakan Sayang Ibu dengan didukung SK Kepala Desa/Kelurahan dan melakukan kegiatannya secara teratur dan berkensinambungan. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara Desa/Kelurahan yang memiliki Satgas GSI disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kerja dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Desa/Kelurahan yg memiliki Satgas GSI disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh Desa/Kelurahan yg ada di wilayah kerja dan pada waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus Desadenga Desa/Kelurahan yg memiliki Satgas = x 100% n GSI disatu wilayah kerja pada kurun

62

GSI

waktu tertentu Jumlah seluruh Desa/Kelurahan yg ada diwilayah kerja dan pada waktu yang sama

d. Standar pencapaian dan target: Satgas GSI Desa/Kelurahan = Pokja GSI Kecamatan =

50 % Desa/Kelurahan. 100 % Kecamatan.

e. Sumber Data :  LB3 KIA f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas dim kegiatan motivasi / upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang ke$ehatan ibu dan anak.  Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak. 10. Cakupan Peseiia KB Baru a. Pengertian : Peserta KB baru adalah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu jenis alat kontrasepsi yang dilayani oleh petugas sesuai dengan ketentuan / pedoman program yang ada. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah akseptor baru disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah pasangan usia subur diwilayah kerja dan pada waktu yang sama.

c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah akseptor KB baru disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah pasangan usia subur diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah akseptor KB baru disatu Akseptor wilayah kerja pada waktu tertentu KB = x 100% Jumlah pasangan usia subur diwilayah Baru kerja dan pada waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target Akseptor baru = 10 % PUS.

63

e. Sumber Data:  Laporan Tribulan Kespro. f. Kegunaan :  Untuk mengetahu tingkat pencapaian program serta kecenderungannya dari waktu ke waktu. 11. Kasus Efek Samping MKJP a. Pengertian : Kasus efek samping MKJP adalah gangguan kesehatan sebagai efek samping yang dialami akseptor akibat dari penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOW dan MOP). b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah kasus efek samping MKJP disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah akseptor MKJP diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah kasus efek samping MKJP disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah akseptor MKJP diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus Jumlah kasus efek samping MKJP Efek disatu wilayah kerja pada waktu samping tertentu = x 100% MKJP = Jumlah akseptor MKJP diwilayah kerja MKJP dan pada kurun waktu yang sama

d. Standar pencapaian dan target : Angka toleransi : Kasus efek samping = 12,6 % CU Efek samping ( orang) = 1,26 % CU e. umber Data :  Laporan Tribulan Kespro. f. Kegunaan :  Mengetahui / mengukur tingkat kualitas medik pelayanan KB ( MKJP )

64

12. Kasus Komplikasi MKJP a. Pengertian : Kasus komplikasi MKJP adalah gangguan kesehatan sebagai komplikasi yang dialami akseptor akibat dari penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOW dan MOP). b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah kasus komplikasi MKJP disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah akseptor MKJP diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah kasus komplikasi MKJP disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah akseptor MKJP diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah kasus komplikasi MKJP disatu Komplikasi wilayah kerja pada waktu tertentu MKJP = = x 100% Jumlah akseptor MKJP diwilayah kerja MKJP dan pada kurun waktu yang sama. d. Standar pericapaian dan target Angka toleransi: Kasus komplikasi = 3,70 % CU Komplikasi ( orang) = 0,37 % CU

e. Sumber Data :  Laporan Tribulan Kespro. f. Kegunaan :  Mengetahui / mengukur tingkat kualitas medik pelayanan KB ( MKJP ) 13. Kasus Kegagalan MKJP a. Pengertian : Kegagalan MKJP adalah akseptor kontrasepsi jangka panjang yang gagal dan mengalami kehamilan diluar kemauan / kesengajaan. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah kegagalan MKJP disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh akseptor MKJP diwilayah kerja dan pada waktu yang sama.

65

c. Cara Perhitungan Pembilang : jumlah kegagalan MKJP disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Penyebut : jumlah seluruh akseptor MKJP diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus jumlah kegagalan MKJP disatu wilayah Kegagalan kerja pada kurun waktu tertentu MKJP = = x 100% jumlah seluruh akseptor MKJP diwilayah MKJP kerja dan pada waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target Angka toleransi : Kasus kegagalan = 0,19% CU e. Sumber Data :  Laporan Tribulan Kespro. f. Kegunaan :  Mengetahui / mengukur tingkat kualitas medik pelayanan KB ( MKJP ) 14. SD/MI Melaksanakan Program UKS a. Pengertian : SD/MI melaksanakan program UKS adalah SD dan MI yang melaksanakan kegiatan UKS dengan didukung SK Kepala Sekolah tentang Tim Pelaksana UKS. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah SD/MI yang melaksanakan program UKS disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah seluruh SD/MI yang ada diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah SD/MI yg melaksanakan program UKS disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh SD/MI yg ada diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus : Jumlah SD/MI yg melaksanakan Melaksanak program UKS disatu wilayah kerja an Program pada waktu tertentu = x 100% UKS = Jumlah seluruh SD/MI yg ada diwilayah MKJP kerja dan pada kurun waktu yang sama

66

d. Standar pencapaian dan target 90% keatas. e. Sumber Data :  Laporan Tribulan Kesehatan AREM f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas dalam meningkatkan pertisipasi sekolah dibidang kesehatan.  Mengukur tingkat partisipasi sekolah dalam program UKS. 15. SLTP/SLTA Melaksanakan Program U!& a. Pengertian : SLTP/SLTA melaksanakan program UKS adalah SLTP dan SLTA yang melaksanakan kegiatan UKS dengan didukung SK Kepala Sekolah tentang Tim Pelaksana UKS. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah SLTP/SLTA yang melaksanakan program UKS disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah seluruh SLTP/SLTA yang ada di wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah SLTP/SLTA yang melaksanakan program UKS disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh SLTP/SLTA yang ada diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. Konstanta Rumus

: 100

Jumlah SLTP/SLTA yang melaksanakan program UKS disatu wilayah kerja pada waktu tertentu = Jumlah seluruh SLTP/SLTA yang ada = diwilayah kerja dan pada kurun waktu MKJP yang sama. d. Standar pencapaian dan target 60 % keatas. SLTP/SLTA Melaksanak an Program UKS

x 100%

e. Sumber Data :  Laporan Tribulan Kesehatan AREM f. Kegunaan :

67

 

Mengukur kinerja petugas dalam meningkatkan pertisipasi sekolah dibidang kesehatan. Mengukur tingkat partisipasi sekolah dalam program UKS.

16. Murid Terlayani Skrening UKS a. Pengertian : Murid terlayani skrening UKS adalah murid kelas I tingkat SD, SLTP dan SLTA yang di-skrening kesehatannya oleh petugas tim kesehatan. Frekwensi skrening : 1 kali / tahun (tahun ajaran baru ) b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah murid kelas I yang diskrening disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah seluruh murid kelas I yang ada diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah murid kelas I yg disekeliling disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh murid kelas I yang ada diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus Jumlah murid kelas I yg Skrening disatu wilayah kerja pada waktu Skrening tertentu UKS = = Jumlah seluruh murid kelas I yang ada MKJP diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama d. Standar pencapaian dan target:  SD/MI = 80%keatas.  SLTP = 60%keatas.  SLTA = 60%keatas.

x 100%

e. Sumber Data:  Laporan skrening kesehatan murid. f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa.  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan siswa.

68

17. Cakupan Pemeriksaan Visus Mata Murid a. Pengertian : Pemeriksaan visus mata murid adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan dengan menggunakan Snellen Chan terhadap murid tingkat SD, SLTP dan SLTA oleh petugas / tim kesehatan / Guru UKS atau Kader UKS. Frekwensi : 1 kali / tahun b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah murid yang diperiksa visus mata disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah seluruh murid yang ada diwilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah murid yang diperiksa visus mata disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh murid yang ada diwilayah kerja dan pd kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus : Jumlah murid yang diperiksa visus Pemeriksaa mata disatu wilayah kerja pada waktu n tertentu visus mata = x 100% Jumlah seluruh murid yang ada = diwilayah kerja dan pd kurun waktu yang MKJP sama d. Standar pencapaian dan target 60% keatas. e. Sumber Data :  Laporan skrening kesehatan murid. f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas penyelenggara pelayanan pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa.  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan siswa. 18. Desa Dengan Posyandu USILA a. Pengertian : Desa dengan Posyandu Usila adalah Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu Usila, minimal 1 Posyandu. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu Usila disatu wilayah kerja pada waktu tertentu terhadap jumlah seluruh Desa / Kelurahan yang ada diwilayah

69

kerja dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu Usila disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh Desa / Kelurahan yang ada diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu Usila disatu wilayah kerja Desa dgn pada waktu tertentu Posyandu = x 100% Usila = Jumlah seluruh Desa / Kelurahan yang MKJP ada diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target 60 % keatas. e. Sumber Data:  Laporan bulanan Usila.

f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas dalam upaya motivasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan Usia lanjut.  Mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia lanjut.

19. Balita Ditimbang (D/S) a. Pengertian: Balita ditimbang adalah balita yang datang di Posyandu dan ditimbang berat badan ( BB ) nya. b. Definisi Operasional Perbandingan antara jumlah balita yang datang di Posyandu dan ditimbang berat badannya disatu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan jumlah seluruh balita yang ada di wilayah kerja tersebut. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah balita yang datang di Posyandu dan ditimbang berat badannya disatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Penyebut : Jumlah seluruh balita yang ada diwilayah kerja dan pada waktu yang sama.

70

Konstanta Rumus

: 100 :

Jumlah balita yang datang di Posyandu dan ditimbang berat badannya disatu wilayah kerja pada Balita waktu tertentu. = ditimbang MKJP Jumlah seluruh balita yang ada diwilayah kerja dan pada waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target 80 % keatas.

x 100%

e. Sumber Data :  LB3 Gizi f. Kegunaan :  Untuk mengetahui / mengukur tingkat partisipasi masyarakat palam kegiatan penimbangan Balita di Posyandu. 20. Balita KEP Total a. Pengertian : Balita yang mengalami kekurangan energi protein disatu wilayah pada kurun waktu tertentu. b. Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah balita kekurangan energi protein disatu wilayah tertentu dengan seluruh balita yang diukur dengan menggunakan indikator BB/U ( WHO-NCHS ) dalam KMS diwilayah dan kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah balita kekurangan energi protein disatu wilayah tertentu Penyebut : Balita yang diukur dengan menggunakan indikator BB/U ( WHO-NCJ-IS ) dalam KMS di wilayah dan kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus :

Balita KEP Total

=

Jumlah balita kekurangan energi protein disatu wilayah tertentu Balita yang diukur dengan MKJP menggunakan indikator BB/U ( WHONCJ-IS ) dalam KMS di wilayah dan kurun waktu yang sama.

x 100%

71

d. Standar pencapaian dan target Kurang dari 15 % e. Sumber Data:  LB3 Gizi, Survey Pemantauan Gizi (PSG) f. Kegunaan :  Untuk menentukan tingkat kerawanan gizi suatu daerah serta menurunkan prevalensi gizi buruk. 21. Cakupan Ibu Hamil KEK a. Pengertian : Ibu Hamil KEK adalah Ibu hamil yang selama masa kehamilannya mengalami kekurangan energi kronis. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara Ibu Hamil KEK disatu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan seluruh Ibu Hamil yang diperiksa diwilayah kerja dan kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Ibu Hamil KEK disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Seluruh Ibu Hamil yang diperiksa diwilayah kerja dan kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Ibu Hamil KEK disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Cakupan = x 100% Seluruh Ibu Hamil yang diperiksa Bumil KEK MKJP diwilayah kerja dan kurun waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target 100%tertangani e. Sumber Data :  LB3 Gizi f. Kegunaan :  Mengetahui prevalensi ibu hamil KEK serta kecenderungannya dari waktu ke waktu. 22. Cakupan Ibu Hamil Dengan Lila <= 23,5 Cm yang Ditangani a. Pengertian : Ibu hamil dengan LILA <=23,5 cm adalah Ibu hamil yang pada pengukuran lingkar lengan atas kurang atau sama dengan 23,5 cm.

72

b. Definisi Operasional : Perbandingan antara Ibu hamil LILA <=23,5 cm yang diberi PMT Bumil disatu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan Ibu hamil LILA <=23,5 cm yang ditemukan diwilayah dan kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Ibu hamil LILA <=23,5 cm yang diberi PMT Bumil disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Ibu hamil LILA <=23,5 cm yang ditemukan diwilayah dan kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Ibu hamil LILA <=23,5 cm yang diberi PMT Bumil disatu wilayah kerja pada Cakupan waktu tertentu Bumil LILA = x 100% <=23 cm Ibu hamil LILA <=23,5 cm yang ditangani MKJP diwilayah dan kurun waktu ditemukan yang sama. d. Standar pencapaian dan target 40% tertangani. e. Sumber Data:  LB3 Gizi, LB3 KIA f. Kegunaan :  Penanggulangan resiko tinggi Ibu Hamil. 23. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A a. Pengertian : Ibu Nifas mendapat Vitamin A adalah Ibu yang selama masa nifas ( sampai 30 hari), yang mendapatkan kapsul Vitamin A 200.000 IU warna merah. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah ibu nifas yang mendapatkan vitamin A disatu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan jumlah seluruh ibu nifas yang ada diwilayah dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ibu nifas yang mendapatkan vitamin A disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh ibu nifas yang ada diwilayah dan

73

Konstanta

pada kurun waktu yang sama. : 100

Rumus Cakupan Ibu Nifa Mendapat vit.A

=

Jumlah ibu nifas yang mendapatkan vitamin A disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Jumlah seluruh ibu nifas yang ada MKJP dan pada kurun waktu yang diwilayah sama.

x 100%

d. Standar pencapaian dan target 80 % keatas. e. Sumber Data :  LB3 Gizi, Distribusi Vitamin A. f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas dalam upaya pelayanan gizi masyarakat melalui cakupan distribusi Vitamin A pada Ibu Nifas 24. Bayi 6-11 Bulan Mendapat Vitamin A a. Pengertian : Bayi berumur 6-11 bulan yang mendapatkan Vitamin A dosis tinggi 100.000 IU ( kapsul biru ) sebanyak 1 kali. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dosis tinggi 100.000 IU sebanyak 1 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu dengan jumlah seluruh bayi 6-11 bulan diwilayah dan pada waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang: Jumlah bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dosis tinggi 100.000 IU sebanyak 1 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh bayi 6-11 bulan diwilayah dan pada kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Jumlah bayi 6-11 bulan yang bayi mendapat vitamin A dosis tinggi = x 100% Mendapat 100.000 IU sebanyak 1 kali disatu Vit. A wilayah kerja

74

MKJP pada waktu tertentu Jumlah seluruh bayi 6-11 bulan diwilayah dan pada kurun waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target 90% keatas. e. Sumber Data :  LB3 Gizi, Laporan Bulan Vitamin A f. Kegunaan :  Mengukur kinerja petugas dalam upaya pelayanan gizi masyarakat melalui cakupan distribusi Vitamin A dosis tinggi pada bayi. 25. Prevalensi Stunting Pada Anak Baru Sekolah (ABS) a. Pengertian : Tinggi badan anak baru sekolah (ABS) yang termasuk kategori sangat pendek dibanding umur yang sesuai dengan pedoman antropometri. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah ABS yang sangat pendek disatu wilayah pada waktu tertentu dengan jumlah seluruh ABS yang diukur antropometri di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah ABS yang sangat pendek disatu wilayah padam waktu tertentu Penyebut : Jumlah seluruh ABS yang diukur antropometri di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah ABS yang sangat pendek disatu wilayah padam waktu tertentu = Jumlah seluruh ABS yang diukur MKJP antropometri di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. d. Standar pencapaian dan target Maksimal 1 % Prevalens Stunting ABS

x 100%

e. Sumber Data : Survey TB-ABS ( PSG-ABS )

75

f. Kegunaan : Mengetahui / mengukur status gizi suatu daerah dan kecenderungannya dari waktu-ke waktu. 26. Angka Gondok Total (TGR) a. Pengertian : Pembesaran kelenjar gondok yang teraba pada murid SD ( mulai grade I keatas ) b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah murid SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok ( dengan diraba ) terhadap seluruh jumlah murid yang dipalpasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu yan^ sama c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah murid SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok ( dengan diraba ) Penyebut : Jumlah seluruh murid yang dipalpasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus Jumlah murid SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok ( dengan Angka diraba ) Gondok = x 100% Jumlah seluruh murid yang Total (TGR) MKJP dipalpasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama d. Standar pencapaian dan target: Prevalens Rendah = 5 - 19 % Prevalens Sedang = 20-30 % Prevalens Tinggi = 30 % keatas e. Sumber Data Survey Palpasi Gondok f. Kegunaan : Mengukur / mengetahui tingkat kerawanan GAKY pada suatu daerah. 27. Angka Gondok Nyata (VGR) a. Pengertian : Pembesaran kelenjar gondok yang terlihat (tanpa diraba ) pada murid SD mulai grade II keatas. b. Definisi Operasional :

76

Perbandingan antara jumlah murid SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok yang terlihat ( tanpa diraba ) terhadap seluruh jumlah murid yang dipalpasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah murid SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok yang terlihat (tanpa diraba ) Penyebut : Jumlah seluruh murid SD yang dipalpasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus : Jumlah murid SD yang mengalami pembesaran kelenjar gondok yang Gondok terlihat (tanpa diraba ) Nyata = x 100% Jumlah seluruh murid SD yang dipalpasi (VGR) MKJP disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama d. Standar pencapaian dan target : Prevalens Rendah = 5 - 19 % Prevalens Sedang = 20 - 30 % Prevalens Tinggi = 30 % keatas e. Sumber Data Survey Palpasi Gondok f. Kegunaan: Mengukur / mengetahui tingkat kerawanan GAKY pada suatu daerah. 28. Keluarga Sadar Gizi a. Pengertian : Keluarga yang sudah menerapkan 5 langkah awal menuju keluarga sadar gizi, yaitu : 1. Membiasakan sarapan pagi. 2. Mengikuti penimbangan balita dan upaya kesehatan keluarga. 3. Menjalankan ASI eksklusif 6 bulan 4. Menggunakan garam beryodium 5. Keaneka-ragaman makanan.

b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah keluarga sadar gizi terhadap jumlah seluruh keluarga yang disurvey disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

77

c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah keluarga sadar gizi Penyebut : Jumlah seluruh keluarga yang disurvey disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah keluarga sadar gizi Jumlah seluruh keluarga yang % Kadarasi = MKJP x 100% disurvey disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. d. Standar pencapaian dan target 40 % keatas. e. Sumber Data:  Survey Kadarzi f. Kegunaan :  Mengukur / mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap gizi. 29. Terselenggaranya SKD KLB GIZI. a. Pengertian : SKD KLB Gizi adalah sistim kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa Gizi melalui sistim pelaporan mingguan se-cara rutin. b. Definisi Operasional : Perbandingan antara jumlah laporan mingguan W2 Gizi yang dikirim dari satu wilayah kerja dengan jumlah minggu dalam waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah laporan mingguan W2 Gizi yang dikirim Penyebut : Jumlah minggu dalam waktu satu tahun. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah laporan mingguan W2 Gizi yang dikirim SKD KLB = x 100% Gizi MKJP Jumlah minggu dalam waktu satu tahun. d. Standar pencapaian dan target Kelengkapan = 50 % e. Sumber Data :  Laporan Mingguan W2 Gizi

78

f. Kegunaan :  Mengukur tingkat kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB Gizi disuatu daerah. B. Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) 1. Angka Kesakitan DBD per 1000 Penduduk a. Pengertian: Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di suatu wilayah per 1.000 penduduk. b. Definisi Operasional: Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di suatu wilayah dibanding jumlah penduduk suatu wilayah di kalikan 1.000 c. Cara Perhitungan : Pembilang : Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyebut : Jumlah penduduk di suatu wilayah Konstanta : 1.000 Rumus : Jumlah penderita Demam Berdarah INSIDEN Dengue (DBD) = RATE MKJP Jumlah penduduk di suatu wilayah d. Sumber Data :  Laporan W1 dan W2

x 100%

e. Kegunaan:  Untuk mengeahui tingkat kerawanan penyebaran penyakit DBD di suatu wilayah. 2. Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk a. Pengertian: Jumlah penderita malaria positif (+) di suatu wilayah per seribu penduduk. b. Definisi Operasional: Jumlah penderita malaria positif (+) di suatu wilayah dibanding jumlah penduduk wilayah tersebut dikalikan 1.000 c. Cara Perhitungan Pembilang : Jumlah Penderita Penyebut : Jumlah Penduduk

79

Konstanta : 1.000 Rumus : API Jumlah penderita malaria positif : Jumlah penduduk d. Sumber Data :  Laporan bulanan penyakit e. Kegunaan:  Untuk mengetahui tingkat kerawanan terhadap ancaman penyakit malaria.

x 100 &

suatu

daerah

/ 3. % Kesembuhan TB Paru a. Pengertiam Jumlah Penderita BTA positif, bila hasil pemeriksaan ulang dahak dua kali berturut-turut hasilnya negatif salah satunya pada akhir pengobatan (AP) b. Definisi Operasional: Jumlah Penderita BTA positif dengan pemeriksaan ulang dahak dua kali berturut-turut hasilnya negatif di bagi jumlah penderita BTA positif yang diobati. c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah Penderita BTA positif dengan pemeriksaan ulang dahak dua kali berturut-turut hasilnya negatif Penyebut : Jumlah penderita BTA positif yang diobati. Konstanta : Rumus : Jumlah Penderita BTA positif dengan % pemeriksaan ulang dahak dua kali Kesembuha berturut-turut hasilnya negatif = x 100% n Jumlah penderita BTA positif yang TB Paru MKJP diobati. d. Sumber Data:  Kartu penderita di Puskesmas e. Kegunaan:  Untuk indikator keberhasilan program 4. Jumlah penderita baru BTA positif yg ditemukan a. Pengertian : Jumlah suspek yang diperiksa dan ditemukan BTA positif b. Definisi Operasional: Jumlah penderita baru BTA positif di bagi 100.000 penduduk

80

c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah suspek positif Penyebut : Jumlah penduduk yg ditemukan Ukuran/Konstanta Rumus : Jumlah penderita = baru BTA positif d. Sumber Data:  Puskesmas

: Jumlah suspek positif Jumlah penduduk yg ditemukan MKJP

x 100%

e. Kegunaan:  Untuk mengetahui perkiraan jumlah penderita dengan BTA positif 5. Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati a. Pengertian: Jumlah suspek dengan hasil pemeriksaan menunjukkan BTA positif yang diobati b. Definisi Operasional: Jumlah penderita dengan BTA positif yang diobati dibagi dengan penderita BU positif yang diperiksa atau ditemukan c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah penderita dengan BTA positif yang diobati Penyebut : Jumlah penderita BTA positif yang diperiksa atau ditemukan Konstanta : 100 Rumus : Jumlah Jumlah penderita dengan BTA positif penderita yang diobati baru BTA = x 100% Jumlah penderita BTA positif yang positif yang diperiksa atau ditemukan diobati MKJP d. Sumber Data:  Puskesmas e. Kegunaan:  Untuk memutuskan mata rantai penularan 6. Jumlah penderita BTA positif yang konversi

81

a. Pengertian: Jumlah penderita BTA positif yang diobati dengan pemeriksaan dahak ulang hasilnya negatif b. Definisi Operasional: Jumlah penderita BTA positif setelah diobati fase intensif diperiksa ukang dahak hasilnya negatif. c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah penderita BTA positif yang diobati dengan pemeriksaan dahak ulang hasilnya negatif Penyebut : Jumlah penderita BTA positif yang diobati Konstanta : 100

Rumus : Jumlah penderita BTA positif yang konversi

=

Jumlah penderita BTA positif yang diobati dengan pemeriksaan dahak ulang hasilnya negatif Jumlah penderita BTA positif yang MKJP diobati

x 100%

d. Sumber Data : Puskesmas

e. Kegunaan : Untuk mengetahui keteraturan minum obat 7. Jumlah penderita baru BTA negatif Rontgen positif yang diobati a. Pengertian: Jumlah suspek yang diperiksa dengan hasil BTA negatif dengan rontgen positif b. Definisi Operasional: Jumlah suspek yang diperiksa dengan SPS hasilnya BTA negatif dan pemeriksa arrontgen positif c. Cara Perhitungan : Pembilang : Jumlah suspek dengan hasil BTA negatif dan rontgen positif Penyebut : Jumlah suspek yang diepriksa Konstanta : 100 Rumus :

82

Jumlah penderita baru BTA negatif = Rontgen positif yang diobati

Jumlah suspek dengan hasil BTA negatif dan rontgen positif Jumlah suspek yang diepriksa x 100%

MKJP d. Sumber Data: Puskesmas e. Kegunaan: Untuk mengetahui penderita sudah sesuai kaidah OAT 8. Angka Kesakitan Penyakit Tertentu a. Pengertian : Suatu angka yang menggambarkan tingkat kerawanan dari suatu penyakit tertentu yang diamati. Jenis penyakit yang diamati ada 29 penyakit. b. Definisi Operasional: Suatu angka kejadian dari penyakit menular tertentu di suatu daerah pada suatu waktu c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah penyakit tertentu Penyebut : Jumlah penduduk yang beresiko Konstanta : 1.000 Rumus : Angka Kesakitan Jumlah penyakit tertentu = Penyakit Jumlah penduduk yang beresiko Tertentu MKJP

x 100%

d. Sumber Data LB1.SST e. Kegunaan: - Untuk menggambarkan kerawanan suatu penyakit - Sebagai bahan evaluasi terhadap tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu 9. Angka Kesakitan Penyakit Menular a. Pengertian : Suatu angka yang yang menggambarkan kejadian/kerawanan dari suatu penyakit menular.

tingkat

83

b. Definisi Operasional: Angka kejadian dari suatu penyakit menular pada suatu daerah dan pada saat tertentu c. Cara Perhitungan: Pembilang

Konstanta Rumus Angka Kesakitan Penyakit Menular

: Jumlah suatu penyakit menular dalam 1 tahun Penyebut : Jumlah penduduk yang berisiko Ukuran : : =

Jumlah suatu penyakit menular dalam 1 tahun MKJP yang berisiko Jumlah penduduk

x 100%

d. Sumber Data LB1,SST e. Kegunaan:  Menggambarkan tingkat kerawanan suatu penyakit menular pada suatu daerah  Sebagai bahan evaluasi terhadap upaya atau tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

10. Cakupan UCI di Tingkat Desa a. Pengertian : Semua bayi 0-11 bulan memperoleh imunisasi lengkap, merata di seluruh desa. b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi bayi dengan indikator DPTI sebesar 95%, DPT3, Polio, Campak dan HB3 sebesar 90% c. Cara Perhitungan : Pembilang : Jumlah desa yang mencapai UCI Penyebut : Jumlah seluruh desa Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Jumlah desa yang mencapai UCI UCI di = Tingkat Jumlah seluruh desa Desa MKJP d. Sumber Data: Laporan Imunisasi per desa dari puskesmas

x 100%

84

e. Kegunaan : Untuk mengetahui pemerataan cakupan per desa secara menyeluruh 11. Cakupan Imunisasi DPT1 , a. Pengertian: Hasil imunisasi DPTI pada bayi b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi bayi dengan vaksin DPT1 c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi DPT1 Penyebut : Jumlah seluruh bayi (Sasaran dari BPS) Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Imunisasi DPT1

=

Jumlah bayi yang mendapat imunisasi DPT1 MKJP Jumlah seluruh bayi

x 100%

d. Sumber Data : Laporan imunisasi bulanan puskesmas e. Kegunaan : Mengetahui cakupan imunisasi DPT1 ( untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit Difteri, Pertusis dan Tetanus pada bayi. 12. Cakupan Imunisasi HB3 a. Pengertian: Imunisasi yang dilakukan pada bayi dengan menggunakan vaksin HB3 (Hepatitis B3) b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi dengan vaksin Hepatitis B3 pada bayi c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah bayi di imunisasi HB3 Penyebut : Jumlah seluruh sasaran bayi Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Imunisasi HB3

=

Jumlah bayi diimunisasi HB3 Jumlah seluruh sasaran bayi MKJP

x 100%

85

d. Sumber Data: Laporan imunisasi bulanan puskesmas e. Kegunaan : Mengetahui cakupan imunisasi HB3 (untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit Hepatitis B pada bayi) 13. Cakupan Imunisasi Campak a. Pengertian: Imunisasi yang dilakukan pada bayi dengan menggunakan vaksin Campak. b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi bayi dengan vaksin Campak c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah bayi diimunisasi Campak Penyebut : Jumlah seluruh sasaran bayi Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Campak

=

Jumlah bayi diimunisasi Campak MKJPsasaran bayi Jumlah seluruh

x 100%

d. Sumber Data: Laporan imunisasi bulanan puskesmas e. Kegunaan : Untuk mengetahui cakupan imunisasi campak dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit campak pada bayi. 14. Cakupan Imunisasi Polio4 a. Pengertian: Imunisasi yang dilakukan pada bayi dengan menggunakan vaksin Polio 4 b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi bayi dengan vaksin Polio 4 c. Cara Perhitungan : Pembilang : Jumlah bayi diimunisasi Penyebut : Jumlah seluruh sasaran bayi Ukuran/Konstanta : Rumus : Cakupan = Polio4 Jumlah bayi MKJP diimunisasi

x 100%

86

Jumlah seluruh sasaran bayi d. Sumber Data : Laporan imunisasi bulanan puskesmas e. Kegunaan: Untuk mengetahui cakupan imunisasi Polio 4 dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit polio pada bayi 15. Cakupan Imunisasi DT murid SD/MI kfs I a. Pengertian : Imunisasi yang dilakukan pada murid SD/MI kls I dengan menggunakan vaksin DT. b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi bayi dengan vaksin DT pada waktu bulan imunisasi anak sekolah (BIAS). c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah murid SD/MI kls I diimunisasi DT Penyebut : Jumlah seluruh murid SD/MI kls I Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Jumlah murid SD/MI kls I diimunisasi DT = DT murid SD/MI MKJP Jumlah seluruh murid SD/MI kls I d. Sumber Data: Laporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengetahui cakupan imunisasi DT dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus pada murid SD/MI kls I. 16. Cakupan Imunisasi TT murid SD/MI kls II s/d III a. Pengertian: Imunisasi yang dilakukan pada murid SD/MI kls II s/d III dengan menggunakan vaksin TT. b. Definisi Operasional: Cakupan imunisasi TT pada murid SD/MI kls II s/d III dengan vaksin TT. c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah murid SD/MI kls II s/d III di imunisasi TT Penyebut : Jumlah seluruh murid SD/MI kls II s/d III

87

Konstanta : 100 Rumus : Cakupan Jumlah murid SD/MI kls II s/d III di TT murid = x 100% imunisasi TT SD/MI kls II Jumlah seluruh MKJP murid SD/MI kls II s/d III s/d VI d. Sumber Data: Laporan imunisasi bulanan puskesmas e. Kegunaan : Untuk mengetahui cakupan imunisasi TT dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit Tetanus Neonatorum. 17. % Kecamatan Yang Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) a. Pengertian : Suatu upaya pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara dini dengan melakukan kegiatan pengumpulan data kasus baru penyakit potensial KLB yang dilaksanakan oleh Kecamatan. b. Definisi Operasional: Kecamatan yang melakukan upaya Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) c. Cara Perhitungan: Pembilang Penyebut Konstanta Rumus % Kecamatan SKD

: Jumlah Kecamatan yang melakukan SKD : Jumlah Kecamatan yang ada : 100 : =

Jumlah Kecamatan yang melakukan SKD MKJP Jumlah Kecamatan yang ada

x 100%

d. Sumber Data KDRS,W2,W1,LB1 e. Kegunaan: Mengetahui adanya kemungkinan KLB (memprediksi dan mencegah terjadinya KLB) sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan secepatnya. 18. % Kecamatan yang Melaksanakan Surveilans Epidemiologi a. Pengertian: Kecamatan yang melakukan upaya pengumpulan data, analisa data dan intepretasi data serta penyebarluasan informasi sebagai tindak lanjut bagi pengelola surveilan epidemiologi.

88

b. Defmisi Operasional: Kecamatan/Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa data dan interpretasi data sebagai' bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah Kecamatan yang melaksanakan surveilan epidemiologi Penyebut : Jumlah Kecamatan yang ada Konstanta : 100 Rumus : Jumlah Kecamatan yang melaksanakan surveilan Kec. SE = MKJP epidemiologi x 100% Jumlah Kecamatan yang ada d. Sumber Data KDRS,W1, W2, LB1.SST e. Kegunaan : Tersedianya data dan hasil kegiatan epidemiologi dari penyakit yang diamati untuk bahan pengambilan keputusan serta mengetahui perubahan epidemiologi penyakit menular. 19. Jumlah rumah dilakukan PJB a. Pengertian: Pemeriksaan jentik di rumah-rumah penduduk setiap bulan sekali. b. Definisi Operasional Pemeriksaan jentik pada 100 rumah per desa secara acak yang dilakukan setiap tiga bulan. c. Cara Perhitungan: Pembilang : Rumah bebas jentik Penyebut : Rumah di periksa Konstanta : 100 Rumus : Rumah bebas jentik ABJ = MKJP x 100% Rumah di periksa d. Sumber Data: Laporan dari puskesmas e. Kegunaan: Pemantauan wilayah setempat 20. Persentase Desa melakukan PSN a. Pengertian:

89

Semua desa melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). b. Definisi Operasional: Semua desa melakukan PSN melalui gerakan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur) oleh masyarakat seminggu sekali terus menerus c. Cara Perhitungan: Pembilang : Jumlah Desa melakukan PSN Penyebut : Jumlah Desa seluruhnya Konstanta : 100 Rumus : Persentase Jumlah Desa melakukan PSN Desa Jumlah Desa seluruhnya = melakukan PSN MKJP d. Sumber Data Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan :

C. Subdin Pelayanan Kesehatan 1. % Kunjungan penduduk per tahun a. Pengertian : Jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes pada waktu tertentu. b. Definisi Operasional: Perbandingan penduduk yang memanfaatkan fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

c. Cara Perhitungan : Konstanta : 100 Rumus : Jumlah seluruh kunjungan penduduk % di Kunjungan puskesmas, pustu & polindes dlm 1 = penduduk tahun per tahun MKJP Jumlah penduduk

x 100%

d. Sumber Data LB4

90

e. Kegunaan:  Mengetahui pemanfaatan gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes.  Memudahkan perencanaan pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes.  Memudahkan perencanaan tenaga dan sarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes.

2. Rata-rata kunjungan per hari per puskesmas a. Pengertian: Jumlah rata-rata penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes. b. Definisi Operasional: Perbandingan penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes dalam satu tahun dengan jumlah hari dalam 1 tahun.

c. Cara Perhitungan Konstanta : 10 Rumus : Rata2 Jml seluruh kunjungan penduduk kunjungan puskesmas, pustu & polindes dim 1 Rata2 = tahun kunjungan 300 hari kerja puskesmas MKJP d. Sumber Data: LB4

x 100%

e. Kegunaan : Mengetahui beban kerja Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes dalam 1 hari. 3. % Penanganan kasus gawat darurat per tahun a. Pengertian: Jumlah penderita gawat darurat maternal, neonatal, bayi, balita, kecelakaan lalu lintas, KLB yang memanfaatkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Polindes. b. Definisi Operasional: Perbandingan pertolongan pada gawat darurat dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk.

91

c. Cara Perhitungan Konstanta : Rumus : % Jmh kasus gawat darurat maternal, Penangana neonatal, bayi, balita, kecelakaan, klb n dll dalam 1 tahun kasus = Jumlah penduduk gawat darurat per tahun MKJP

x 100%

d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan:  Untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus gawat darurat. 4. % Kepatuhan petugas terhadap pro tap pengobatan a. Pengertian: Kepatuhan petugas terhadap protap yang ditetapkan dalam penanganan kasus. b. Definisi Operasional: Pembagian pelaksanaan item yang dilaksanakan dalam penanganan kasus dengan seluruh item yang ada pada protap. c. Cara Perhitungan Konstanta : 10 Rumus : Jumlah butir kegiatan sesuai protap % pengobatan yang dilaksanakan Kepatuhan petugas terhadap = x 100% protap Jumlah butir keg.dlm protap pengobatan MKJP Jumlah butir keg.dlm protap d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan oleh petugas. 5. % Perawatan gigi seluruhnya a. Pengertian: Perawatan gigi yang diberikan pada Bumil, Balita, TK/Apras, Masyarakat umum dalam 1 tahun. b. Definisi Operasional: Jumlah perawatan gigi yang diberikan pada Bumil, Balita, TK/Apras, Masyarakat umum dalam 1 tahun dibanding jumlah penduduk pada tahun yang sama.

92

c. Cara Perhitungan Konstanta : 10 Rumus : Jmh perawatan gigi bumil, balita, % TK/Apras, masyarakat umum dim 1 Perawatan = tahun Gigi seluruhnya MKJP Jumlah penduduk d. Sumber Data: LT Gigi dan Mulut

x 100%

e. Kegunaan : Untuk mengetahui jumlah pasien gigi dalam satu tahun. 6. Rasio tambal gigi terhadap cabut gigi a. Pengertian: Tindakan penambalan atau pencabutan gigi pada pasien. b. Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah pencabutan gigi dalam 1 tahun.

penambalan

gigi

c. Cara Perhitungan: Konstanta : 100 Rumus : Rasio Jml penambalan gigi dim 1 tahun tambal gigi = Jml pencabutan gigi dim 1 tahun terhadap cabut gigi MKJP d. Sumber Data: LB4

terhadap

x 100%

e. Kegunaan :  Untuk mengetahui perbandingan jumlah gigi yang ditambal dan yang dicabut. 7. Rata-rata Penggunaan Tempat Tidur RS(BOR) a. Pengertian: Angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit b. Definisi Operasional:

93

Jumlah hari perawatan di rumah sakit pada suatu tempat, waktu tertentu dibagi dengan jumlah tempat tidur dikalikan jumlah hari dalam periode waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Konstanta Rumus BOR RS

: 100

: =

Jml hari rawat dalam 1 tahun MKJP jumlah hari dlm 1 thn x jml tempat tidur

x 100%

d. Sumber Data RL1 e. Kegunaan :  Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. 8. Rata-rata Penggunaan Tempat Tidur (BOR) Puskesmas Rawat Inap a. Pengertian : Angka penggunaan tempat tidur di Puskesmas Rawat Inap. b. Definisi Operasional: Jumlah hari perawatan di Puskesmas Rawat Inap pada suatu tempat, waktu tertentu dibagi dengan jumlah tempat tidur dikalikan jumlah hari dalam periode waktu yang sama. c. Cara Perhitungan Konstanta : 10 Rumus : BOR Puskesmas

=

Jml hari rawat dalam 1 tahun jumlah hari dlm 1 thn x jml tempat tidur MKJP

x 100%

d. Sumber Data: Laporan Puskesmas Rawat Inap e. Kegunaan :  Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. 9. Rata-rata Lama Hari Perawatan Di RS (ALOS) a. Pengertian: Rata-rata lamanya pasien dirawat di rumah sakit.

94

b. Definisi Operasional: Jumlah hari perawatan pasien rawat inap (hidup + mati) di rumah sakit di bagi dengan jumlah pasien rawat inap yang dikeluarkan (hidup + mati) di rumah sakit. c. Cara Perhitungan Konstanta : 100 Rumus :

ALOS RS

Jml hari rawat pasien keluar hidup+mati dalam 1 tahun MKJP Jml pasien keluar ludup+mati dalam 1 tahun

=

x 100%

d. Sumber Data: RL1 e. Kegunaan:  Untuk mengukur efisiensi pelayanan rumah sakit.  Untuk mengukur mutu pelayanan rumah sakit. 10. Rata-rata Lama Hari Perawatan (ALOS) Puskesmas Rawat Inap a. Pengertian: Rata-rata lamanya pasien dirawat di Puskesmas Rawat Inap. b. Definisi Operasional: Jumlah hari perawatan pasien rawat inap (hidup + mati) di Puskesmas Rawat Inap di bagi dengan jumlah pasien rawat inap yang dikeluarkan (hidup + mati) di Puskesmas Rawat Inap. c. Cara Perhitungan : d. Konstanta Rumus ALOS RS Puskesmas Rawat Inap

: 100 : =

Jml hari rawat pasien keluar hidup+mati dalam 1 tahun Jml pasien keluar ludup+mati dalam 1 MKJP tahun

x 100%

e. Sumber Data: Laporan Rawat Inap Puskesmas f. Kegunaan:  Untuk mengukur efisiensi pelayanan Puskesmas Rawat Inap.  Untuk mengukur mutu pelayanan Puskesmas Rawat Inap. 11. Net Death Rate (NDR) di RS a. Pengertian:

95

Angka kematian netto di rumah sakit b. Definisi Operasional: Jumlah kematian pasien di rumah sakit yang meninggal kurang dari 48 jam pada suatu periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati di rumah sakit tersebut pada periode yang sama. c. Cara Perhitungan: Konstanta Rumus : NDR = RS d. Sumber Data : RLl

: 100 Jml kematian < 48 jam di RS MKJP Jml pasien keluar

x 100%

e. Kegunaan:  Untuk mengetahui mutu pelayanan atau perawatan di rumah sakit. 12. NDR Puskesmas Rawat Inap a. Pengertian: Angka kematian netto di Puskesmas Rawat Inap. b. Definisi Operasional: Jumlah kematian pasien di Puskesmas Rawat Inap yang meninggal kurang dari 48 jam pada suatu periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati di Puskesmas Rawat Inap tersebut pada periode yang sama c. Cara Perhitungan Konstanta : 10 Rumus : NDR Jml kematian < 48 jam di RS Puskesmas = Jml pasien keluar Rawat Inap MKJP d. Sumber Data : Laporan Rawat Inap Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan:  Untuk mengetahui mutu pelayanan atau perawatan di Puskesmas Rawat Inap. 13. % gangguan jiwa yang ditemukan dan diobati a. Pengertian : Penderita yang mengidap gangguan jiwa ditemukan dan diobati dalam 1 tahun.

96

b. Definisi Operasional: Jumlah seluruh kasus jiwa yang ditemukan dan diobati dalam 1 tahun dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. c. Cara Perhitungan Konstanta : 100 Rumus : % Jml seluruh kasus jiwa yang ditemukan gangguan dan diobati dalam 1 tahun = jiwa yang ditemukan MKJP d. Sumber Data: LT e. Kegunaan:  Untuk mengetahui penderita jiwa dalam 1 tahun. 14. % pemeriksaan gangguan indera a. Pengertian : Gangguan indra adalah gangguan yang terjadi pada indra penglihatan dan pendengaran.

x 100%

b. Definisi Operasional: Jumlah penderita gangguan penglihatan dan pendengaran yang diperiksa dalam 1 tahun dibanding dengan yang ditemukan dalam 1 tahun.

c. Cara Perhitungan : Konstanta : 100 Rumus : % Jml penderita gangguan penglihatan & pemeriksaa pendengaran yang diperiksa dalam 1 n = tahun gangguan indera MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan:  Untuk mengetahui jumlah penderita gangguan indra.

x 100%

15. % pemeriksaan calon j emaah haj i a. Pengertian; Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada calon jemaah haji oleh tim kesehatan pemerintah. b. Definisi Operasional: Jumlah calon jemaah haji diperiksa oleh tim kesehatan pemerintah dalam 1 tahun.

97

c. Cara Perhitungan Konstanta Rumus : % pemeriksaa n calon jemaah haji

=

: 100 Jml CJH diperiksa oleh tim kesehatan pemerintah dalam 1 tahun JML CJH terdaftar di Kandepag Kabupaten dalam tahun yang sama MKJP

x 100%

d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan:  Untuk mengetahui secara dini penyakit yang diderita calon jemaah haji sehingga mudah ditangani. 16. Pelacakaan jemaah haji yang menderita meningitis a. Pengertian: Pelacakan yang dilaksanakan oleh petugas bagi jemaah haji yang baru pulang. b. Definisi Operasional: Jumlah penderita meningitis yang ditemukan dibanding dengan jumlah jemaah haji. c. Cara Perhitungan Konstanta : 100 Rumus : Jumlah penderita meningitis ditemukan % Penderita = x 100% Jumlah jemaah haji yang berangkat Meningitis MKJP dalam satu periode d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan:  Untuk mengetahui dan melacak kejadian meningitis yang ditemukan. 17. Tingkat kepatuhan petugas terhadap pro tap pelayanan a. Pengertian: Adalah si stem pemantauan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sudah memenuhi standar atau ketetentuan. b. Definisi Operasional: Jumlah kegiatan penanganan dari masing-masing kasus dibanding dengan jumlah item pelayanan kasus tersebut. c. Cara Perhitungan Konstanta Rumus :

: 100

98

Tingkat kepatuhan

=

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Jumlah seluruh kegiatan yang narus MKJP dilaksanakan sesuai dengan Protap

x 100%

d. Sumber Data: Kartu Status Penderita e. Kegunaan:  Sistem analisis  Supervisi/bimbingan 18. Kelengkapan sarana medik a. Pengertian: Kelengkapan sarana medis yang diperlukan sesuai prosedur tetap (Protap) penanganan kasus. b. Definisi Operasional: Jumlah sarana yang ada dibanding dengan jumlah sarana yang diperlukan. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 100 Rumus : Jumlah sarana yang tersedia Tingkat = kepatuhan MKJP Jumlah sarana yang diperlukan d. Sumber Data: Buku Inventarisasi Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan:  Mengukur kualitas pelayanan  Perencanaan 19. Tingkat kepuasan petugas a. Pengertian: Kepuasan petugas terhadap fasilitas kerja, hubungan dengan atasan, hubungan dengan teman kerja, tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan hasil yang dicapai. b. Definisi Operasional: 1. Perbandingan antara fasilitas kerja yang tersedia dengan fasilitas kerja yang seharusnya. 2. Perbandingan antara tugas yang dibebankan dengan tugas yang seharusnya c. Cara Perhitungan Ukuran/Konstanta

99

Rumus Rumus 1

: = =

Rumus 2

Fasilitas yang ada MKJP Fasilitas yang seharusnya ada Jumlah tugas yang dibebankan MKJP Tugas yang seharusnya ada

x 100% x 100%

d. Sumber Data : Checklis pada Format PK Puskesmas dan wawancara e. Kegunaan:  Untuk perencanaan dan pembinaan 20. Tingkat pengetahuan konsumen a. Pengertian Tingkat pengetahuan konsumen terhadap penatalaksanaan pelayanan ANC, Imunisasi, Diare, Batuk dan kesulitan bemafas, DBD, Malaria, Kesehatan bayi, Balita KEK/Anemia, Kontrasepsi dan Kesehatan Gigi Mulut. b. Definisi Operasional: Perbandingan pengetahuan konsumen dengan pemeriksaan / pelayanan masing-masing kasus. c. Cara Perhitungan: Konstanta Rumus : Tingkat Pengetahua = n konsumen

item

: Jumlah pengetahuan konsumen masing-masing item Jumlah item pemeriksaan/pelayanan masing-masing kasus MKJP

x 100%

d. Sumber Data: Wawancara dan Kartu Rawat Jalan

e. Kegunaan: Untuk mengevaluasi aktivitas dan efektivitas penyuluhan oleh petugas puskesmas. 21. Tingkat kepuasan konsumen a. Pengertian: Kepuasan konsumen terhadap informasi pelayanan, fasilitas, aksesibilitas, privasi dan kenyamanan dalam menerima pelayanan kesehatan. b. Definisi Operasional: Perbandingan antara kepuasan yang diterima dengan seluruh

100

aspek pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima c. Cara Perhitungan Konstanta : Rumus : Jumlah Kepuasan yang diterima Tingkat Kepuasan = seluruh kepuasan yang seharusnya konsumen MKJP diterima d. Sumber Data Wawancara dengan checklist

x 100%

e. Kegunaan: Untuk evaluasi dan perencanaan 22. % sarana yankes (Pemerintah dan Swasta) teregisterasi a. Pengertian : Jumlah sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan registerasi (dicatat). b. Definisi Operasional: Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang teregisterasi dibanding dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 100 Rumus : % Yankes Jumlah Yankes teregisterasi % Yankes = teregisterasi MKJP yang ada Jumlah Yankes d. Sumber Data: Data registerasi dan akreditasi

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengetahui sarana pelayanan kesehatan (Yankes) yang teregisterasi. 23. % sarana yankes swasta memiliki ijin operasional / tanda daftar a. Pengertian: Jumlah sarana yankes swasta yang memiliki ijin/tanda daftar di Kabupaten Tulungagung.

b. Definisi Operasional: Jumlah sarana yankes swasta yang memiliki ijin/tanda daftar dibanding dengan jumlah sarana yankes swasta yang ada.

101

c. Cara Perhitungan: Konstanta

: 100

Rumus : Jumlah sarana yankes swasta yang % sarana memiliki yankes = ijin/tanda daftar swasta memiliki ijin MKJP swasta yang ada Jumlah sarana yankes d. Sumber Data: Data registerasi dan akreditasi

x 100%

e. Kegunaan:  Untuk mengetahui Yankes swasta yang memiliki ijin/ daftar. 24. % sarana yankes swasta daftar ulang setiap tahun a. Pengertian: Jumlah sarana yankes swasta yang melaksanakan daftar ulang setiap tahunnya. b. Definisi Operasional: Perbandingan jumlah sarana Yankes swasta berijin dan daftar ulang dengan jumlah yankes swasta yang berijin seluruhnya. c. Cara Perhitungan Konstanta : 100 Rumus : Jumlah sarana Yankes swasta berijin % sarana dan yankes daftar ulang swasta = daftar: ulang Jumlah yankes swasta yang berijin setiap tahun MKJP seluruhnya d. Sumber Data: Data registerasi dan akreditasi

x 100%

e. Kegunaan:  Untuk mengetahui Yankes swasta berijin melaksanakan daftar ulang.  25. % sarana yankes swasta terakreditasi a. Pengertian: Jumlah sarana yankes swasta (BP/RB/BKIA) yang terakreditasi. b. Definisi Operasional: Perbandingan antara sarana yankes swasta yang terakreditasi dengan sarana yankes swasta seluruhnya.

102

c. Cara Perhitungan: Konstanta Rumus : % sarana yankes = swasta terakreditasi

: 100 Jumlah sarana yankes swasta (BP/RB/BKIA) daftar ulang Jumlah sarana yankes swasta MKJP seluruhnya

x 100%

d. Sumber Data: Data registerasi dan akreditasi e. Kegunaan:  Untuk mengetahui persentase sarana yankes swasta (BP/RB/BKIA) yang terakreditasi 26. Rata-rata Jumlah Puskesmas Per Kecamatan a. Pengertian: Adalah rata-rata jumlah Puskesmas yang Kecamatan dalam periode tertentu.

ada

di

satu

b. Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah Puskesmas yang ada di satu kecamatan dalam tahun tertentu. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 100 Rumus : Rata-rata Jumlah puskesmas dalam 1 tahun Jumlah = Jumlah kecamatan dalam tahun Puskesmas yang sama Per MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengetahui penyebaran Puskesmas dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

27. Rasio Pustu Terhadap Puskesmas

103

a. Pengertian: Adalah jumlah Pustu yang ada di satu Puskesmas dalam periode tertentu b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan anata jumlah Pustu di suatu wilayah dan waktu tertentu dengan jumlah Puskesmas di wilayah dan periode yang sama

c. Cara Perhitungan: Konstanta : Rumus : Rasio Jumlah puskesmas dalam 1 tahun Pustu = jml puskesmas dalam tahun yang sama Terhadap Puskesmas MKJP

x 100%

d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan : Untuk melihat luasnya jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap penduduk di wilayah Puskesmas 28. Rasio Pusling Terhadap Puskesmas a. Pengertian: Adalah rata - rata jumlah Pusling di suatu Puskesmas dalam periode tertentu. b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan antara jumlah Pusling disuatu Puskesmas dalam tahun tertentu dengan jumlah Puskesmas dalam tahun yang sama. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 100 Rumus : Rasio Jumlah pusling dalam 1 tahun Pusling = tahun yg sama Terhadap MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas.

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengetahui luasnya jangkauan pelayanan terhadap

104

penduduk diwilayah Puskesmas 29. % Anak Usia < 6 Thn Yang Bebas Karies Gigi a. Pengertian: Adalah jumlah balita < 6 tahun yang dinyatakan bebas karies gigi. b. Definisi Operasional: Adalah jumlah balita < 6 thn yang dinyatakan bebas karies gigi disbanding baliata < 6 thn yang diperiksa giginya. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 100 Rumus : % Anak Jml. Balita < 6 tahun yang dinyatakan Usia < 6 bebas karies gigi Thn Yang = Balita < 6 tahun yang diperiksa giginya Bebas Karies Gigi MKJP d. Sumber Data : P2K Puskesmas dan skrining Gigi dan Mulut di TK

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengetahui jumlah balita < 6 thn yang bebas karies gigi 30. Rasio Dokter Umum Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga Dokter Umum diwilayah dalam periode waktu tertentu. b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah Dokter Umum diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Jumlah tenaga Dokter Umum dalam 1 Tenaga Tahun Dokter = Jml penduduk pada tahun yg sama Umum Terhadap Penduduk MKJP d. Sumber Data P2K Puskesmas

x 100%

105

e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga Dokter Umum Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan. 31. Rasio Dokter Gigi Terhadap Penduduk a. Pengertian: Jumlah tenaga Dokter Gigi dalam 1 tahun b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah DokterfGigi diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Jml tenaga Dokter Gigi dalam 1 tahun Tenaga Jml penduduk pada tahun yg sama Dokter Gigi = Thd Penduduk MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga Dokter Gigi Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan 32. Rasio Dokter Keluarga Terhadap Keluarga a. Pengertian: Adalah jumlah Dokter Keluarga diwilayah dan periode waktu tertentu b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah Dokter Keluarga dalam 1 tahun dengan jumlah keluarga pada tahun yang sama. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 10.000

Rumus Rasio

: =

Jml tenaga Dokter Keluarga dalam 1

x 100%

106

Tenaga Dokter Keluarga Terhadap Keluarga d. Sumber Data: P2K Puskesmas

tahun Jml keluarga pada tahun yg sama MKJP

e. Kegunaan: Untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan pada keluarga 33. Rasio Dokter Spesialis Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga Dokter Spesialis diwilayah dalam periode waktu tertentu b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah Dokter Spesialis diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Jml tenaga Dokter Spesialis dalam 1 Tenaga tahun Dokter = Jml penduduk pada tahun yg sama Spesialis Penduduk MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga Dokter Spesialis Puskesmas di wilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan. 34. Rasio Perawat Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga Perawat diwilayah dalam periode waktu tertentu. b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah Perawat diwilayah dan periode

107

tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan Konstanta: 10.000 Rumus: Rasio Tenaga Perawat Terhadap Penduduk

=

Jml tenaga Perawat dalam 1 tahun penduduk pada tahun yang sama

x 100%

MKJP

d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga Perawat Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan 35. Rasio Bidan Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga Bidan diwilayah dalam periode waktu tertentu. b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah Bidan diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu c. Cara Perhitungan: Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Tenaga Perawat = Terhadap Penduduk d. Sumber Data: P2K Puskesmas

Jml tenaga Bidan dalam 1 tahun Jml Penduduk pada tahun yang sama

x 100%

MKJP

e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga Bidan Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan

108

36. Rasio Apoterker Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga Apoteker diwilayah dalam periode waktu tertentu. b. Definisi Operasional Adalah perbandingan jumlah Apoteker diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio J ml tenaga Apoteker dalam 1 tahun Tenaga penduduk pada tahun yg sama Apoteker = Terhadap Penduduk MKJP d. Sumber Data P2K Puskesmas

x 100%

e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga Apoteker Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan. 37. Rasio SKM Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat diwilayah dalam periode waktu tertentu. b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah Sarjana Kesehatan Masyarakat diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan: Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Jml tenaga SKM dalam 1 tahun Tenaga jml penduduk pada tahun yang sama X SKM = 10.000 Terhadap Penduduk MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas e. Kegunaan:

x 100%

109

Untuk mengukur ketersediaan tenaga SKM Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan. 38. Rasio Tenaga Gizi Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga gizi diwilayah dalam periode waktu tertentu b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah tenaga gizi diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu. c. Cara Perhitungan Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Jml tenaga Gizi dalam 1 tahun Tenaga Jml penduduk pada tahun yang sama Gizi = x 100% Terhadap Penduduk MKJP d. SumberData P2K Puskesmas e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga gizi Puskesmas diwilayah tertentu dalam memberi pelayanan kesehatan. 39. Rasio Tenaga Sanitasi Terhadap Penduduk a. Pengertian: Adalah jumlah tenaga sanitasi diwilayah dalam periode waktu tertentu b. Definisi Operasional: Adalah perbandingan jumlah tenaga sanitasi diwilayah dan periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah dan periode tertentu c. Cara Perhitungan : Konstanta : 10.000 Rumus : Rasio Jumlah tenaga Sanitasi dalam 1 tahun Tenaga Jumlah penduduk pada tahun yang Penduduk = x 100% sama Sanitasi Terhadap MKJP d. Sumber Data: P2K Puskesmas

110

e. Kegunaan: Untuk mengukur ketersediaan tenaga saniatasi Puskesmas diwilayah tertentu dan memberi pelayanan kesehatan. D. Subdin Penyehatan Lingkungan 1. Institusi Yang Dibina a. Pengertian Institusi yang dibina adalah institusi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai risiko dampak kesehatan bila tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Institusi yang dibina meliputi RS, Puskesmas, Sekolah, PDAM, Kantor, Industri, Tempat penampungan/ pengungsian, dan rumah. Pembinaan dalam aspek teknis, meliputi : pelatihan, pemantauan, pedoman, uji petik, sosialisasi dan penyuluhan. b. Definisi Operasional\ Persentase institusi yang dibina sesuai persyaratan minimal yang ditentukan disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun vvaktu 1 tahun dibanding dengan jumlah institusi yang ada disuatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Institusi yang dibina sesuai persyaratan minimal yang ditentukan disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun Penyebut : jumlah institusi yang ada di suatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus : Institusi yang dibina sesuai persyaratan minimal yang ditentukan disuatu wilayah % institusi kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun yang dibina = x 100% jumlah institusi yang ada di suatu MKJP wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama d. Sumber Data : Laporan Puskesmas dan Rumah Sakit e. Kegunaan Institusi yang dibina memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan. f. Langkah Kegiatan :  Tentukan jumlah institusi yang ada di satu wilayah (diperbarui setiap tahun).  Diukur masing-masing jenis institusi sesuai persyaratan

111

minimal yang dibina. \ 2. P D A M Yang Dibina a. Definisi Operasional PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat. PDAM yang dibina adalah peningkatan kemitraan antara sektor kesehatan dengan PDAM dalam upaya kegiatan pengawasan kualitas air minum secara ekstemal agar air minum yang diproduksi terjamin kualitasnya sesuai persyaratan kualitas air minum. Persyaratan Kualitas Air Minum adalah persyaratan kualitas air yang tertuang dalam KepMenkes:907/Menkes/SK/VII/2002 yang meliputi persyaratan bakteriologis terutama E.Coli dan total bacteri Coliform, kimiawi, radio aktif dan fisik. b. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Adalah jumlah PDAM yang dibina yang memenuhi persyaratan minimal disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun Penyebut : Adalah jumlah PDAM yang disuatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama Konstanta : 100 Rumus : Adalah jumlah PDAM yang dibina yang memenuhi persyaratan minimal disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu % PDAM 1 tahun yang dibina = x 100% MKJP Adalah jumlah PDAM yang disuatu wilayah kerja dan pada kurun waktu yang sama PDAM yang memenuhi syarat : Adalah PDAM yang telah melaksanakan pengawasan internal (oleh PDAM) dan eksternal (oleh Dinas Kesehatan) sesuai KepMenkes 907/Menkes/SK/V 11/2002 dengan jumlah sampel yang memenuhi persyaratan bacteriologist 95%, dan tidak ada parameter kimiawi yang berdampak langsung terhadap kesehatan pada sampel air minum. c. Sumber Data  Laporan pengawasan kualitas air P,DAM dan Dinas Kesehatan.  Alat Ukur: Kuesioner, hasil pemeriksaan sampel kualitas air.

112

d. Langkah Kegiatan e. Inspeksi Sanitasi Pengambilan dan pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi Analisis hasil inspeksi sanitasi dan kualitas air - Tindak Lanjut • Memberikan rekomendasi pada PDAM • Penyuluhan pada masyarakat pengguna PDAM - Pelatihan • Monitoring dan evaluasi 3. Rumah Sakit Yang Dibina a. Pengertian Rumah Sakit adalah Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun Swasta. b. Definisi Operasional Rumah Sakit yang dibina diwajibkan mengelola limbah cair dan limbah padat (medis dan domestik), penyehatan air dan hygiene sanitasi makanan dan minuman sesuai persyaratan minimal yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah rumah sakit yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah rumah sakit yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah rumah sakit yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja % RS yang dalam waktu 1 tahun dibina = x 100% Jumlah rumah sakit yang diperiksa di MKJP satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas. e. Langkah Kegiatan Inspeksi Sanitasi - Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sampel effluent, air dan makanan. - Analisis hasil inspeksi sanitasi, kualitas effluent, air dan makanan.

113

-

-

Tindak Lanjut • Pembubuhan kaporit • Rekomendasi perbaikan sarana Pelatihan Pengadaan desinfektans Membuat rencana perbaikan Monitoring dan evaluasi

4. Puskesmas Yang Dibina a. Pengertian Puskesmas : termasuk Pustu, Balai Pengobatan baik milik Pemerintah maupun Swasta/Perusahaan. b. Definisi Operasional Puskemas yang dibina diwajibkan mengelola Hmbah cair dan limbah padat (medis dan domestik), tersedia air cukup kuantitas dan kualitas, hygiene sanitasi makanan dan minuman (khusus puskesmas perawatan) yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah puskesmas yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : Rumus : Jumlah puskesmas yang diperiksa dan % memenuhi syarat di satu wilayah kerja Puskesmas dalam waktu 1 tahun = x 100% yang dibina Jumlah diperiksa di satu wilayah MKJP kerja dalam kurun waktu yang sama.. d. Sumber Data Hasil pemeriksaan lapangan. e. Kegunaan Puskesmas memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan. f. Langkah Kegiatan Inspeksi Sanitasi - Pengambilan dan pemeriksaan kualitas sampel air dan makanan (khusus puskesmas perawatan). - Analisis hasil inspeksi sanitasi, kualitas air dan makanan.

114

-

Tindak Lanjut • Pembubuhan kaporit • Rekomendasi perbaikan sarana Pelatihan Pengadaan desinfektans Membuat rencana perbaikan Monitoring dan evaluasi

5. Sekolah Yang Dibina a. Pengertian Sekolah adalah tempat pendidikan mulai sekolah dasar sampai sekolah mengah atas termasuk tempat pendidikan agama. b. Definisi Operasional Sekolah yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar meliputi penyehatan air, limbah padat, limbah cair, jamban, penerangan dan ventilasi yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Sekolah yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Sekolah yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 Rumus : Sekolah yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah % Sekolah kerja dalam waktu 1 tahun. yang dibina = x 100% Sekolah yang dibina diwajibkan MKJP mengelola sanitasi dasar yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. d. Sumber Data Laporan dari Dinas Pendidikan dan Puskesmas. e. Kegunaan  Sekolah memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan. f. Langkah Kegiatan  Pendataan  Inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih, jamban, gedung sekolah termasuk penerangan dan ventilasi.

115

       

Analisis hasil inspeksi sanitasi. dan kualitas air. Tindak Lanjut Pembubuhan kaporit Rekomendasi perbaikan sarana Pelatihan Pengadaan desinfektans Membuat rencana perbaikan Monitoring dan evaluasi

6. Perkantoran Yang Dibina a. Pengertian Perkantoran termasuk perkantoran pemerintah dan swasta. b. Definisi Operasional Perkantoran yang dibina diwajibkan mengelola sanitasi dasar meliputi penyehatan air, limbah padat, limbah cair, jamban, penerangan dan ventilasi yang ditentukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah perkantoran yang mengelola sanitasi dasar yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah perkantoran yang mengelola sanitasi dasar yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta Rumus

: 100 : Jumlah perkantoran yang mengelola sanitasi dasar yang diperiksa dan % memenuhi syarat di satu wilayah kerja perkantoran dalam waktu 1 tahun. = yang dibina Jumlah perkantoran yang mengelola MKJP sanitasi dasar yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. d. Sumber Data : Laporan hasil pembinaan.

x 100%

e. Kegunaan Kantor memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan. e. Langkah Kegiatan  Pendataan 116

        

Inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih, jamban, gedung kantor termasuk penerangan dan ventilasi. Analisis hasil inspeksi sanitasi, dan Analisis kualitas air. Tindak Lanjut Pembubuhan kaporit Rekomendasi perbaikan sarana Pelatihan Pengadaan desinfektans Membuat rencana perbaikan Monitoring dan evaluasi

7. Industri Yang Dibina a. Pengertian Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. b. Definisi Operasional Industri yang dibina diwajibkan mengelola limbah padat, limbah cair, penyehatan air, penerangan dan ventilasi yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah industri yang mengelola limbah padat, limbah cair, penyehatan air, penerangan dan ventilasi yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah industri yang mengelola limbah padat, limbah cair, penyehatan air, penerangan dan ventilasi yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Jumlah industri yang mengelola limbah padat, limbah cair, penyehatan air, penerangan dan ventilasi yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah % industri kerja dalam waktu 1 tahun. yang dibina = x 100% Jumlah industri yang mengelola limbah MKJP padat, limbah cair, penyehatan air, penerangan dan ventilasi yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. d. Sumber Data: 117

Laporan hasil pembinaan dan dari Disperindag/Disnakertrans. e. Kegunaan Industri memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan. f. Langkah Kegiatan  Pendataan  Inspeksi sanitasi  Pengambilan dan pemeriksaan kualitas effluent, air dan udara.  Analisis hasil inspeksi sanitasi dan Analisis kualitas air.  Tindak Lanjut  Pembubuhan kaporit  Rekomendasi perbaikan sarana  Pelatihan  Membuat rencana perbaikan  Monitoring dan evaluasi 8. empat Penampungan/Pengungsi Yang Dibina a. Pengertian Tempat penampungan/pengungsian adalah lokasi bangunan/tenda/barak yang digunakan untuk menampung dan tinggal bagi pengungsi. b. Definisi Operasional Tempat penampungan/pengungsian yang dibina diwajibkan mengelola limbah cair dan limbah padat (medis dan domestik), penyehatan air dan hygiene sanitasi makanan dan minuman serta vektor yang ditentukan di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah Tempat penampungan/pengungsian yang dibina diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Penyebut : Jumlah Tempat penampungan/pengungsian yang dibina diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Konstanta : 100

Rumus

:

% penampung an/pengung

=

Jumlah Tempat penampungan/pengungsian yang dibina diperiksa dan memenuhi syarat di satu

x 100%

118

sianyang dibina

wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Jumlah Tempat MKJPyang dibina penampungan/pengungsian diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

d. Sumber Data: Laporan dari Kankesos, Bagbinsos dan hasil pembinaan. e. Langkah Kegiatan  Pendataan.  Analisis kualitas air.  Analisis hasil inspeksi sanitasi.  Tindak Lanjut  Penyuluhan  Rekomendasi perbaikan sarana  Pelatihan  Pengadaan desinfektans  Membuat rencana perbaikan  Monitoring dan evaluasi 9. Pengendalian Vektor a. Pengertian Pengendalian Vektor : adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pengukuran dan pengendalian populasi vektor. Pengukuran : adalah mengukur angka bebas jentik nyamuk penular (vektor) dan lalat yang ditemukan dirumah, bangunan, sekolah, kantor, tempat umum, gudang dan tempat penyimpanan air lainnya Pengendalian Populasi : adalah kegiatan operasional pemberantasan vektor dengan menggunakan cara kimia atau biologi berdasarkan dengan data pengukuran yang dilaksanakan (ABJ) dan Angka Kepadatan Lalat (AKL). b. Definisi Operasional Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes aegypti, Malaria dan Lalat disutau wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah rumah/bangunan/tempat penampungan air dan atau tempat perindukan vektor lain yang bebas jentik

119

nyamuk dan lalat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Penyebut

Konstanta

: Jumlah rumah/bangunan/tempat penampungan air dan atau tempat perindukan vektor lain diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. : 100

Rumus

:

Tempat umum yang memenuhi syarat

=

Jumlah rumah/bangunan/tempat penampungan air dan atau tempat perindukan vektor lain yang bebas jentik nyamuk dan lalat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Jumlah rumah/bangunan/tempat MKJP penampungan air dan atau tempat perindukan vektor lain diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

x 100%

d. umber Data Laporan hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan serta laporan Program Pemberantasan Vektor (DBD, Malaria, Lalat). e. Kegunaan  Mengukur kinerja program pemberantasan DBD, Malaria dan Penyakit Perut.  Mengukur tingkat pengendalian vektor penyakit. 10. Hygiene Sanitasi Di Tempat-Tempat Umum a. Pengertian Tempat-tenpat umum : adalah sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti: hotel, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, tempat wisata, kolam renang, restoran, t. ibadah, jasa boga, tempat jajanan, depot air minum dan Iain-lain. b. Defmisi Operasional Tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi adalah tempat umum yang mempunyai akses sanitasi dasar (air bersih, jamban, limbah dan sampah) sesuai dengan standar di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun.

c. Cara Pengukuran Perhitungan

120

Pembilang

Konstanta

: Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. : Jumlah tempat umum yang diawasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. : 100

Rumus

:

Penyebut

Cakupan air = bersih

Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. MKJP Jumlah tempat umum yang diawasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.

x 100%

d. Sumber Data: Laporan dari Puskesmas dan hasil pembinaan. e. Kegunaan Tempat umum memenuhi persyaratan minimal kesehatan lingkungan. f. Langkah Kegiatan  Pendataan  Penyiapan formulir pemeriksaan kesehatan lingkungan (I Sanitasi) TTU.  Melakukan inspeksi sanitasi, dan Pengambilan sampel.  Tindak Lanjut  Penyampaian informasi dan hasil analisa kepada sektor terkait.  Stimulan sarana, Penyuluhan, dan Pelatihan  Monitoring dan evaluasi 11. Cakupan Air Bersih a. Pengertian Cakupan sarana air bersih adalah jumlah penduduk (perkotaan/perdesaan) yang dilayani air bersih untuk keperluan sehari-hari (minum, masak, mandi, cuci). b. Definisi operasional Persentase jumlah penduduk (perkotaan/perdesaan) yang dilayani air bersih dibanding jumlah penduduk yang ada satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pengukuran dan perhitungan cakupan sarana air bersih adalah melalui : pendataan/survei.

121

Pembilang Penyebut Konstanta Rumus

Cakupan kualitas air bersih

: Jumlah penduduk yang dilayani air bersih di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. : Jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. : 100

Jumlah penduduk yang dilayani air bersih di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.wilayah kerja dalam waktu 1 = tahun. MKJP Jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama..

x 100%

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah penduduk yang dilayani air bersih. 12. Cakupan Kualitas Air Bersih a. Pengertian/definisi operasional Jumlah sampel air bersih yang diambil dari sarana air bersih (SAB) yang diperiksa secara bakteriologis/kimia di laboratorium dan memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. b. Cara Pengukuran Perhitungan Persentase jumlah sampel sarana air bersih yang diperiksa dan memenuhi syarat dibanding dengan jumlah sampel air bersih yang diperiksa yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Pembilang

Penyebut Konstanta Rumus Cakupan rumah memenuhi syarat

: Jumlah sampel air bersih yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. : Jumlah sampel air bersih yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. : 100 : Jumlah sampel air bersih yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.. = x 100% Jumlah sampel air bersih yang diperiksa MKJP di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.

c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas

122

d. Kegunaan Diketahui persentase sampel bersih yang memenuhi syarat. 13. Cakupan Rumah memenuhi syarat a. Pengertian/definisi operasional Rumah adalah sarana/bangunan yang digunakan penduduk sebagai tempat tinggal sehari-hari.

oleh

b. Cara Pengukuran Persentase Rumah yang diperiksa dan memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan (kartu rumah) dibanding rumah yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Perhitungan Pembilang :

Penyebut

:

Konstanta

:

Jumlah rumah yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jumlah rumah yang diperiksa di satu wilayah kerjab dalam kurun waktu yang sama. 100

Rumus cakupan jamban keluarga memenuhi syarat

=

Jumlah rumah yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jumlah rumah yang diperiksa di satu wilayah kerjab dalam kurun waktu yang MKJP sama.

x 100%

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah rumah yang memenuhi syarat. 14. Cakupan Jamban keluarga memenuhi syarat a. Pengertian/definisi operasional Jamban keluarga adalah sarana/bangunan yang digunakan oleh penduduk(WC angsa trine/plengseng/cemplung, empang, sungai, kolam, dll) untuk keperluan buang hajat besar. b. Cara Pengukuran

123

Persentase Jamban Keluarga yang diperiksa dan memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan dibanding Jamban Keluarga yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Perhitungan Pembilang : Jumlah jamban keluarga yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah jamban keluarga yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100

Rumus

:

Cakupan SPAL memenuhi syarat

=

Jumlah jamban keluarga yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jumlah jamban keluarga yang diperiksa di satu wilayah MKJP kerja dalam kurun waktu yang sama.

x 100%

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah jamban keluarga yang memenuhi syarat. 15. Cakupan SPAL memenuhi syarat a. Pengertian/definisi operasional SPAL atau Sarana Pembuangan Air Limbah adalah sarana/bangunan yang digunakan oleh penduduk) untuk keperluan membuang limbah cair hasil kegiatan rumah tangga sehari-hari. b. Cara Pengukuran Persentase SPAL yang diperiksa dan memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan dibanding SPAL yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. a. Perhitungan Pembilang Penyebut : Konstanta :

: Jumlah SPAL yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jumlah SPAL yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. 100

124

Rumus

:

Jumlah TPM memenuhi syarat

=

Jumlah SPAL yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jumlah SPAL yang diperiksa di satu MKJP kurun waktu yang wilayah kerja dalam sama

x 100%

Laporan dari Puskesmas b. Kegunaan Diketahui jumlah SPAL yang memenuhi syarat.

15. Jumlah TPM memenuhi syarat a. Pengertian TPM (Tempat Pengolahan Makanan/minuman) ; adalah tempat yang digunakan untuk mengolah dan atau menjual/mengedarkan makanan/minuman (Jasa Boga, Warung, Restoran, Swalayan, Toko Makanan dan Minuman). b. Definisi operasional Persentase TPM yang diperiksa dan memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan dibanding TPM yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah TPM yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah TPM yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah TPM Memenuhi Syarat

Jumlah TPM yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. = Jumlah TPM yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

x 100 %

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah TPM yang memenuhi syarat. 16. Jumlah IRTP memenuhi syarat

125

a. Pengertian IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) : adalah tempat yang digunakan untuk memproduksi Pangan (Kerupuk, Kacang atom, Roti, Minuman segar, dll). b. Definisi operasional Persentase IRTP yang diperiksa dan memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan dibanding IRTP yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah IRTP yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah IRTP yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah IRTP yang diperiksa dan Jumlah memenuhi syarat di satu wilayah kerja IRTP dalam waktu 1 tahun. x 100 Memenuhi = % Jumlah IRTP yang diperiksa di satu Syarat wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah IRTP yang memenuhi syarat. 17. Jumlah IRTP memiliki ijin edar a. Pengertian Ijin Edar IRTP adalah sertifikat pangan yang dapat dipergunakan oleh IRTP sebagai ijin edar, dan sebagai bukti bahwa IRTP yang bersangkutan telah mengikuti penyuluhan/pelatihan tentang keamanan pangan. b. Definisi operasional Persentase IRTP yang diperiksa dan telah memiliki ijin edar dalam bentuk SP dibanding IRTP yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah IRTP yang diperiksa dan memiliki SP di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah IRTP yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 Rumus Jumlah Jumlah IRTP yang diperiksa dan x 100 = IRTP memiliki SP di satu wilayah kerja %

126

Memiliki ijin edar

dalam waktu 1 tahun. Jumlah IRTP yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah IRTP yang telah memiliki ijin edar (SP). 18. Jumlah IRTP menggunakan BTM yang memenuhi syarat a. Pengertian BTM (Bahan Tambahan Makanan) : adalah bahan kimia yang disyaratkan dan aman untuk dipergunakan sebagai bahan tambahan pada pangan (makanan/minuman). b. Definisi operasional Persentase IRTP yang diperiksa dan menggunakan BTM yang memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan dibanding IRTP yang menggunakan BTM yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah IRTP yang diperiksa dan menggunakan BTM memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah IRTP yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Jumlah IRTP yang diperiksa dan menggunakan BTM memenuhi syarat Jumlah IRTP di satu wilayah kerja dalam waktu 1 Menggunakan x 100 BTM yang = tahun. % memenuhi Jumlah IRTP yang diperiksa di satu Syarat wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama . d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah IRTP yang menggunakan BTM memenuhi syarat. 19. Jumlah Tempat Pariwisata memenuhi syarat a. Pengertian Tempat Pariwisata : adalah tempat/sarana yang digunakan oleh

127

penduduk untuk berwisata. b. Definisi operasional Persentase Tempat Pariwisata yang diperiksa dan memenuhi syarat sesuai standar yang ditetapkan dibanding T.Par yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah T.Par yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah T.Par yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100

Rumus T. Par Memenuhi Syarat

: Jumlah T.Par yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. = Jumlah T.Par yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100 %

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah Tempat Pariwisata yang memenuhi syarat.

20. Jumlah penduduk dilayani air bersih di perkotaan/perdesaan a. Pengertian/definisi operasional Adalah jumlah penduduk (perkotaan/perdesaan) yang untuk keperluan sehari-hari (minum, masak, mandi, cuci) menggunakan air yang berasal dari Sarana Air Bersih yang di ada satu wilayah pada waktu pendataan. b. Cara Pengukuran Perhitungan Pengukuran dan perhitungan Jumlah penduduk dilayani air bersih adalah melalui: pendataan/survei. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah penduduk yang dilayani air bersih. 21. Jumlah Sarana Air Bersih (SAB) a. Pengertian/definisi operasional Adalah jumlah SAB yang digunakan penduduk (perkotaan/ perdesaan) untuk keperluan sehari-hari (minum, masak, mandi, cuci) meliputi: Mata air (penampungan/ perpipaan/perlindungan),

128

sumur gali, sumur pompa tangan/listrik, PDAM, air hujan, dll. di satu wilayah pada waktu pendataan. b. Cara Pengukuran Perhitungan Pengukuran dan perhitungan jumlah sarana air bersih yang digunakan penduduk adalah melalui : pendataan/survei. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah sarana air bersih yang dimanfaatkan penduduk di perkotaan/perdesaan. 22. Jumlah Sarana Air Bersih (SAB) diperiksa a. Pengertian/definisi operasional Jumlah sarana air bersih yang diperiksa adalah jumlah SAB yang dilakukan pemeriksaan dengan Inspeksi Sanitasi, b. Cara Pengukuran Perhitungan Persentase jumlah sarana air bersih yang di inspeksi sanitasi dibanding jumlah sarana air bersih yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Pembilang : Jumlah SAB yang di Inspeksi Sanitasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah SAB yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus : Jumlah SAB yang di Inspeksi Sanitasi Jumlah SAB di satu wilayah kerja dalam waktu 1 yang x 100 = tahun. diperiksa % Jumlah SAB yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah sarana air bersih yang di IS. 23. Jumlah Sarana Air Bersih (SAB) dengan kategori R dan S a. Pengertian/definisi operasional Jumlah sarana air bersih (SAB) dengan kategori R dan S yang dari IS adalah kategori SAB yang ada disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan dalam pedoman IS. b. Cara Pengukuran Perhitungan Persentase jumlah sarana air bersih dengan kategori R atau S dibanding jumlah sarana air bersih yang di inspeksi sanitasi yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Pembilang : Jumlah SAB dengan kategori R atau S hasil

129

Penyebut Konstanta Rumus Jumlah SAB dengan kategori R dan S

Inspeksi Sanitasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. : Jumlah seluruh SAB yang dilaksanakan IS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. : 100 Jumlah SAB dengan kategori R atau S hasil Inspeksi Sanitasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. = Jumlah seluruh SAB yang dilaksanakan IS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

x 100 %

c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan , Diketahui jumlah sarana air bersih dengan kategori R dan S. 24. Jumlah sampel air bersih yang diambil untuk pemeriksaan Bakteriologi dan Kimia a. Pengertian Sampel air bersih adalah sampel air bersih yang diambil dari sarana air bersih yang dipergunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari yang diperiksakan ke laboratorium untuk pemeriksaan bacteriologis/kimia. b. Definisi operasional Jumlah sampel air bersih yang diperiksa di laboratorium untuk pemeriksaan bakteriologi maupun kimia di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah sampel air bersih yang diperiksa di laboratorium. 25. Jumlah sampel air bersih yang memenuhi syarat Bakteriologi dan Kimia a. Pengertian Sampel air bersih adalah sampel air bersih yang diambil dari sarana air bersih yang dipergunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari yang diperiksakan ke laboratorium untuk pemeriksaan bacteriologis/kimia. b. Definisi operasional Persentase jumlah sampel air bersih yang diperiksa di laboratorium dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dibanding jumlah sampel air bersih yang di ambil yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun.

130

c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah sampel air bersih yang diperiksa di laboratorium dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah sampel air bersih yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Jumlah sampel air bersih yang diperiksa di laboratorium dan Sampel air memenuhi syarat di satu wilayah kerja yang x 100 memenuhi = dalam waktu 1 tahun. % syarat Jumlah sampel air bersih yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah sampel air bersih yang memenuhi syarat. 26. Jumlah sampel air minum yang diambil untuk pemeriksaan Bakteriologi dan Kimia a. Pengertian Sampel air minum : adalah sampel air minum yang diambil dari sarana air bersih yang dipergunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari yang diperiksakan ke laboratorium untuk pemeriksaan bacteriologis/kimia. b. Definisi operasional Jumlah sampel air minum yang diperiksa di laboratorium untuk pemeriksaan bakteriologi maupun kimia di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah sampel air minum yang diperiksa di laboratorium.

27. Jumlah sampel air minum yang memenuhi syarat Bakteriologi dan Kimia a. Pengertian Sampel air minum : adalah sampel air minum yang diambil dari sarana air bersih yang dipergunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari yang diperiksakan ke laboratorium untuk pemeriksaan bacteriologis/kimia. b. Definisi operasional

131

Persentase jumlah sampel air minum yang diperiksa di laboratorium dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dibanding jumlah sampel air minum yang di ambil yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah sampel air minum yang diperiksa di laboratorium dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah sampel air minum yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Jumlah sampel air minum yang diperiksa di laboratorium dan Sampel air memenuhi syarat di satu wilayah kerja minum yang x 100 = dalam waktu 1 tahun. memenuhi % Jumlah sampel air minum yang syarat diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah sampel air minum yang memenuhi syarat. 28. Jumlah Kelompok Pemakai Air yang dibentuk a. Pengertian Kelompok Pemakai Air : adalah kelompok yang dibentuk di lingkungan sarana air bersih yang dibangun beranggotakan para pemakai air dari sarana air bersih yang bersangkutan, yang berkewajiban untuk mengelola Sarana air bersih (pembangun^flr— •-""" pemeliharaan, pengelolaan). b. Definisi operasional Persentase jumlah kelompok pemakai air yang dibentuk dibanding jumlah sarana air bersih yang di bangun yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah kelompok pemakai air yang dibentuk di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah seluruh SAB yang dibangun satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100

132

Rumus Jumlah Kelompok Pemakai Air yang dibentuk

Jumlah kelompok pemakai air yang dibentuk di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. = Jumlah seluruh SAB yang dibangun satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

x 100 %

d. Sumber Data: Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah Kelompok Pemakai Air yang dibentuk. 29. Jumlah desa yang mendapat penyuluhan ttg air bersih a. Pengertian Penyuluhan tentang air bersih : adalah penyuluhan tentang air bersih yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. b. Definisi operasional Jumlah penyuluhan tentang air bersih yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data: Laporan, dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah penyuluhan tentang air bersih yang dilaksanakan. 30. Jumlah desa yg mendapat perbaikan kualitas air bersih a. Pengertian Perbaikan kualitas air bersih : adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas air bersih baik melalui pembangunan/perbaikan sarana maupun dengan menggunakan perlakuan pembubuhan bahan-bahan kimia yang memenuhi syarat (perbaikan sumur gali, pembangunan sumur pompa tangan, desinfektans, penjernihan air, dll). b. Defenisi operasional Jumlah kegiatan perbaikan kualitas air bersih yang dilakukan oleh petugas kesehatan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah kegiatan perbaikan kualitas air bersih. 31. Jumlah rumah yang ada di Perkotaan/Perdesaan

133

a. Pengertian Rumah adalah sarana/bangunan yang digunakan oleh penduduk sebagai tempat tinggal sehari-hari di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. b. Defenisi operasional Jumlah seluruh Rumah yang ada di perkotaan dan perdesaan. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah rumah yang ada baik diperkotaan maupun perdesaan. 32. Jumlah rumah yang diperiksa di Perkotaan/Perdesaan a. Pengertian , Rumah diperiksa adalah sarana/bangunan yang digunakan oleh penduduk sebagai tempat tinggal sehari-hari dan sudah diperiksa dengan menggunakan alat yang sudah ditentukan (Kartu Rumah) baik oleh tenaga kesehatan atau tenaga lain yang sudah dilatih (misal: kader PKK). b. Defenisi operasional Jumlah seluruh Rumah yang diperiksa dengan menggunakan alat yang sudah ditentukan (Kartu Rumah) baik oleh tenaga kesehatan atau tenaga lain yang sudah dilatih (misal: kader PKK) yang ada di perkotaan dan perdesaan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah rumah yang diperiksa. 33. Jumlah rumah yang memenuhi syarat di Perkotaan/Perdesaan a. Pengertian Rumah memenuhi syarat : rumah yang komponennya telah memenuhi sebagian besar atau seluruhnya persyaratan yang ditetapkan dalam kartu rumah. b. Definisi operasional Persentase rumah yang diperiksa dan memenuhi syarat dibanding rumah diperiksa yang ada di perkotaan dan perdesaan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah rumah yang diperiksa clan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah rumah yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 Rumus

134

Cakupan Jaga Kumulatif yang berfungsi

Jumlah rumah yang diperiksa clan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. = Jumlah rumah yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.

x 100 %

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah rumah yang memenuhi syarat. 34. Jumlah Jaga baru yang dibangun di Perkotaan/Perdesaan a. Pengertian Jamban keluarga : adalah sarana/bangunan yang digunakan oleh penduduk(WC angsa trrine/plengseng/cemplung, empang, sungai, kolam, dll) untuk keperluan buang hajat besar. b. Definisi operasional Jamban keluarga dibangun : adalah Jamban Keluarga baru yang dibangun baik oleh pemerintah/sawsta maupun masyarakat di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah jamban keluarga baru yang dibangun. 35. Jumlah Jaga kumulatif yang berfungsi di Perkotaan/Perdesaan a. Pengertian/definisi operasional Jumlah Jamban keluarga kumulatif berfungsi : adalah bertambahnya jumlah jamban keluarga baru secara kumulatif dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemiliknya di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. b. Cara Pengukuran Jamban Keluarga yang diperiksa dan berfungsi dibandingkan dengan Jamban Keluarga yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. Pembilang : Jumlah Jamban Keluarga yang diperiksa dan berfungsi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah Jamban Keluarga yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Konstanta : 100 Rumus Cakupan Jumlah Jamban Keluarga yang x 100 = diperiksa dan berfungsi di satu jaga %

135

kumulatif yang berfungsi

wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Jumlah Jamban Keluarga yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun

c. Sumber Data: Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah jamban keluarga yang berfungsi.

36. Jumlah SPAL kumulatif yang berfungsi di Perkotaan/Perdesaan a. Pengertian/definisi operasional Jumlah SPAL kumulatif berfungsi : adalah bertambahnya jumlah SPAL baru secara kumulatif dan dimanfaatkan oleh masyarakat/pemiliknya di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. b. Cara Pengukuran SPAL yang diperiksa dan berfungsi dibandingkan dengan SPAL yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. Pembilang : Jumlah SPAL yang diperiksa dan berfungsi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah SPAL yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 Rumus Cakupan SPAL kumulatif yang berfungsi

Jumlah SPAL yang diperiksa dan berfungsi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. = Jumlah SPAL yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun.

x 100 %

c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan: Diketahui jumlah SPAL yang berfungsi. 37. Jumlah TP3 yang ada/diperiksa a. Pengertian TP3 adalah sarana/bangunan yang digunakan untuk menyimpan dan mengedarkan Pestisida. b. Definisi operasional TP3 yang ada dan diperiksa: adalah jumlah TP3 yang ada dan yang diperiksa dengan menggunakan format baku untuk

136

Pengawasan TP3 di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah jamban keluarga baru yang dibangun. 38. Jumlah TP3 yang memenuhi syarat a. Pengertian TP3 memenuhi syarat : TP3 yang pada saat pemeriksaan komponennya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kartu Pengawasan Pestisida. b. Definisi operasional Persentase TP3 yang diperiksa dan memenuhi syarat dibanding TP3 diperiksa yang ada di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah TP3 yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah TP3 yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 Rumus Jumlah rumah yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja Cakupan TP3 dalam waktu 1 tahun. x 100 = Memenuhi % Jumlah rumah yang diperiksa di satu Syarat wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. d. Sumber Data: Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan : Diketahui jumlah TP3 yang memenuhi syarat. 39. Jumlah pemeriksaan sampel (residu) pestisida pada produk pertanian a. Pengertian Sampel Residu Pestisida : adalah residu pestisida produk pertanian yang diketemukan melalui pemeriksaan choline esterase pada sampel darah penjamah pestisida atau penduduk yang mungkin tercemar pestisida. b. Definisi operasional Pemeriksaan sampel residu pestisida produk pertanian yang dilaksanakan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan Diketahui jumlah pemeriksaan sampel residu pestisida produk pertanian.

137

40. Jumlah sampel (residu) pestisida pada produk pertanian yang negatif a. Pengertian Sampel (residu) pestisida pada produk pertanian yang negatif : adalah tidak diketemukannya residu pestisida pada sampel darah penjamah atau penduduk yang mungkin tercemar pestisida pada pemeriksaan choline esterase darah. b. Definisi operasional Persentase Sampel (residu) pestisida pada produk pertanian yang negatif dibanding jumlah sampel (residu) pestisida pada produk pertanian yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah sampel residu pestisida yang diperiksa dan negatif di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah sampel residu yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 Rumus Jumlah sampel residu pestisida yang diperiksa dan negatif di satu wilayah Jumlah sampel kerja dalam waktu 1 tahun. (residu) Jumlah sampel residu yang diperiksa x 100 pestisida = di satu wilayah kerja dalam waktu 1 % pada produk tahun. pertanian yang negatif d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah sampel (residu) pestisida pada produk pertanian yang negatif 41. Jumlah TPS/TPA yang ada a. Pengertian TPS/TPA adalah sarana/bangunan yang digunakan oleh penduduk untuk membuang sampah baik sementara (TPS) maupun akhir (TPA) sebagai hasil samping (limbah padat) kegiatan rumah tangga sehari-hari. b. Definisi operasional Jumlah TPS/TPA yang ada di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah TPS/TPA yang ada.

138

42. Jumlah TPS/TPA yang diperiksa a. Pengertian TPS/TPA diperiksa : TPS atau TPA yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dengan menggunakan format baku (formulir pengawasan sampah). b. Definisi operasional Jumlah TPS/TPA yang diperiksa oleh petugas kesehatan di satu wilayah pada kurun vvaktu 1 tahun. c. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah TPS/TPA yang diperiksa. 43. Jumlah TPS/TPA yang memenuhi syarat a. Pengertian TPS/TPA memenuhi syarat adalah TPS atau TPA yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam format baku (formulir pengawasan sampan). b. Definisi operasional Persentase TPS/TPA yang diperiksa dan memenuhi syarat dibanding TPS/TPA diperiksa yang ada di perkotaan dan perdesaan di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah TPS/TPA yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah TPS/TPA yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun Konstanta : 100 Rumus Jumlah TPS/TPA yang diperiksa dan Jumlah memenuhi syarat di satu wilayah TPS/TPA kerja dalam waktu 1 tahun x 100 = Memenuhi % Jumlah TPS/TPA yang diperiksa di Syarat satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun d. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan : Diketahui jumlah TPS/TPA yang memenuhi syarat. 44. Jumlah sampel tanah yang diperiksa a. Pengertian Sampel Tanah : adalah contoh tanah yang diambil di satu tempat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

139

b. Definisi operasional Jumlah sampel tanah yang diambil untuk keperluan pemeriksaan laboratorium di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan : Diketahui jumlah sampel tanah yang diperiksa. 45. Jumlah sampel tanah yang memenuhi syarat a. Pengertian Sampel tanah memenuhi syarat : adalah sampel tanah yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium tidak mengandung zat kimia atau bakteri yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. b. Definisi operasional Persentase. sampel tanah yang diperiksa dan memenuhi syarat dibanding sampel tanah diperiksa yang di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah sampel tanah yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah sampel tanah yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100

Rumus Cakupan sampel tanah memenuhi syarat

: Jumlah sampel tanah yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun = Jumlah sampel tanah yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun

x 100 %

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas, Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium. e. Kegunaan Diketahui jumlah sampel tanah yang memenuhi syarat. 46. TPM yang terdaftar/diperiksa/memenuhi syarat

140

a. Pengertian TPM : adalah tempat yang dipergunakan untuk mengelola makanan yang meliputi Jasa boga, Rumah makan, Restoran, Makanan jajanan, dan Industri makanan Rakyat. b. Definisi operasional TPM yang terdaftar/diperiksa/memenuhi syarat adalah jumlah TPM terdaftar, Jumlah TPM yang diperiksa serta jumlah TPM yang memenuhi syarat yang ada di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah TPM yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah TPM yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Konstanta : 100 d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas e. Kegunaan Diketahui jumlah TPM terdaftar/diperiksa dan memenuhi syarat. 47. Jumlah kumulatif Jasa Boga/Rumah Makan/Restoran yang memiliki ijin penyehatan makanan. a. Pengertian/definisi operasional Jumlah kumulatif Jasa Boga/Rumah Makan/Restoran yang memiliki ijin penyehatan makanan : adalah bertambahnya jumlah Jasa Boga/Rumah Makan/Restoran yang memiliki ijin penyehatan makanan secara kumulatif di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. b. Sumber Data Laporan dari Puskesmas c. Kegunaan Diketahui jumlah Jasa Boga/Rumah Makan/Restoran yang memiliki ijin penyehatan makanan. 48. Jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa a. Pengertian Sampel Makanan/minuman : adalah contoh makanan/minuman yang diambil dari TPM/IRTP atau penjual/pengedar makanan keliling untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. b. Definisi operasional Jumlah sampel mak/min yang diambil untuk keperluan pemeriksaan laboratorium di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan ,«

141

Diketahui jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa. 49. Jumlah sampel makanan/minuman yang memenuhi syarat a. Pengertian Sampel Makanan/minuman yang memenuhi syarat : adalah sampel makanan/minuman setelah diperiksa di laboratorium tidak mengandung bahan/zat yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, seperti yang dipersyaratkan. b. Definisi operasional Sampel Makanan/minuman yang memenuhi syarat adalah sampel makanan/minuman yang diperiksa ^ang memenuhi syarat dibandingkan jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran/Perhitungan Pembilang : Jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100 Rumus Jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa dan memenuhi syarat di satu wilayah kerja dalam waktu 1 Jumlah sampel makanan/minuman = tahun.. memenuhi syarat Jumlah sampel makanan/minuman yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

x 100 %

d. Sumber Data Laporan dari Puskesmas, laporan hasil pemeriksaan Laboratorium. e. Kegunaan Diketahui jumlah sampel makanan/minuman memenuhi syarat. 50. Kejadian keracunan makanan : a. Pengertian Keracunan makanan : adalah kejadian keracunan di masyarakat yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan baik yang berasal dari restoran, rumah makan, jasa boga, makanan jajajan, industri makanan rakyat, dll. b. Definisi operasional Jumlah keracunan karena makanan/minuman yang terjadi di satu

142

wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data: Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan: Diketahui jumlah keracunan karena makanan/minuman.

51. Kejadian keracunan makanan : a. Pengertian Adalah meliputi jumlah kejadian, jumlah penderita, jumlah meninggal karena keracunan makanan di masyarakat yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan baik yang berasal dari restoran, rumah makan, jasa boga, makanan jajaj an, industri makanan rakyat, dll. b. Definisi operasional Jumlah kejadian keracunan karena makanan meliputi : jumlah kejadian, jumlah penderita dan yang meninggal yang terjadi di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data: Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan: Diketahui jumlah kejadian keracunan karena makanan. 52. Makanan penyebab keracunan berasal dari: a. Pengertian Penyebab keracunan makanan : adalah zat atau bahan yang terkandung di dalam makanan baik secara alami atau ditambahkan sebagai bahan tambahan makanan, atau karena timbul sebagai akibat rusaknya makanan yang berasal dari restoran, rumah makan, jasa boga, makanan jajajan, industri makanan rakyat, dll. b. Definisi operasional Asal penyebab keracunan karena makanan meliputi : restoran, rumah makan, jasa boga, makanan jajajan, industri makanan rakyat, dll. di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Sumber Data Laporan dari Puskesmas d. Kegunaan: Diketahui asal penyebab keracunan karena makanan. 53. Penyehatan Tempat-tempat Umum a. Pengertian Tempat-tempat umum : adalah sarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti : Hotel Melati, Hotel Bintang, Kolam Renang, Pasar, Terminal, Gedung Pertunjukan, Masjid Gereja, Klenteng, Wihara, Pondok Pesantren, Rumah Sakit, Asrama

143

Transito, Pangkas Rambut, Salon, Panti Pijat Melati, Kantor Sekolah, pertokoan,- bioskop, tempat wisata, restoran, tempat jajanan, depot air minum dan Iain-lain. b. Definisi Operasional Tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi adalah tempat umum yang mempunyai akses sanitasi dasar (air bersih, jamban, limbah dan sampah) sesuai dengan standar di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Pengukuran Perhitungan Pembilang : Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja dalam waktu 1 tahun. Penyebut : Jumlah tempat umum yang diawasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Konstanta : 100

Rumus Tempat umum yang memenuhi syarat

Jumlah tempat umum yang diawasi dan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja = dalam waktu 1 tahun.. Jumlah tempat umum yang diawasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

d. Sumber Data : Laporan dari Puskesmas dan hasil pembinaan. e. Kegunaan Tempat umum memenuhi persyaratan minimal lingkungan.

x 100 %

kesehatan

144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................. 1-1 BAB II. INDIKATOR KESEHATAN ................................................. 3-55 BAB III. INDIKATOR PROGRAM SUB BIDANG DINAS KESEHATAN SUB DINAS KESGA DAN KB......................................................... 55-144 DAFTAR PUSTAKA

145