IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBIJAK AN PELAY PEL AYANAN ANAN KESEHATAN KESEHATAN DAN D AN KEPERAWATAN
Disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Manajemen Strategi dan Kebijakan Kesehatan Dosen Pengampu: Bambang Edi Wasi!o" S#Kp" M#Kes
Disusun oleh: Ke$ompo% I& Hi'a Ainin Nu
())*)*++,-+**-./
Nuisda E0a Ima1a!i
())*)*++,-+**,2/
Nunung Ra34ma1a!i Ra34ma1a !i
())*)*++,-+**5*/
Pimiandian'a Pimiandi an'a Poena!a ())*)*++,-+**5+/ Noo Ai6ani
())*)*++,-+**78/
PR9RAM ST;DI MAISTER KEPERAWATAN < A K ; L TA S K E D 9 K T E R A N ;NI&ERSITAS DIP9NE9R9 )*+5
BAB I PENDAH;L;AN
A# La!a La!a B Be$ e$a% a%an ang g Pelay Pelayan anan an keseh kesehat atan an meru merupa paka kan n salah salah satu satu hak hak mend mendas asar ar
masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sebagaiman manaa telah telah diaman diamanatk atkan an dalam dalam Undang Undang-un -undan dang g Dasar Dasar 19! 19! pasal "# $ ayat %1& 'Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin( bertempat tinggal( dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan) dan Pasal * ayat %*& '+egara '+egara bertan bertanggu ggung ng jawab jawab atas atas penye penyedia diaan an ,asilit ,asilitas as pelay pelayanan anan kesehatan dan ,asilitas pelayanan umum yang layak) Pemerin Pemerintah tah mewuju mewujudka dkan n pelay pelayanan anan keseha kesehatan tan sesuai sesuai dengan dengan yang yang diam diaman anatk atkan an dalam dalam UUD UUD 19! 19!(( maka maka disu disusu sunl nlah ah bebe bebera rapa pa kebi kebijak jakan an dalam dalam pela pelaya yanan nan keseh kesehat atan an Dalam Dalam setia setiap p peru perumu musan san kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi diiringi dengan dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi implementasi .etapa .etapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti /mplementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi( melainkan lebih dari dari itu( itu( ia menya menyangk ngkut ut masala masalah h kon,li kon,lik( k( keputu keputusan san dan siapa siapa yang yang memperoleh apa dari ssuatu uatu kebijakan %0rindle dalam ahab( 1992:!9& 3leh sebab itu( tidak berlebihan jika dikatakan dikatakan implementasi implementasi kebijak kebijakan an merupa merupakan kan aspek aspek yang yang pentin penting g dari dari keselu keseluruh ruhan an proses proses kebi kebijak jakan an /ni /ni menu menunj njuk ukka kan n adan adany ya kete keterk rkai aitan tan yang yang erat erat anta antara ra perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan( maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya Dalam kaitan ini( seperti dikemukakan dikemukakan oleh ahab ahab %1992:!1&( %1992:!1&( menyatakan menyatakan bahwa
BAB I PENDAH;L;AN
A# La!a La!a B Be$ e$a% a%an ang g Pelay Pelayan anan an keseh kesehat atan an meru merupa paka kan n salah salah satu satu hak hak mend mendas asar ar
masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sebagaiman manaa telah telah diaman diamanatk atkan an dalam dalam Undang Undang-un -undan dang g Dasar Dasar 19! 19! pasal "# $ ayat %1& 'Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin( bertempat tinggal( dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan) dan Pasal * ayat %*& '+egara '+egara bertan bertanggu ggung ng jawab jawab atas atas penye penyedia diaan an ,asilit ,asilitas as pelay pelayanan anan kesehatan dan ,asilitas pelayanan umum yang layak) Pemerin Pemerintah tah mewuju mewujudka dkan n pelay pelayanan anan keseha kesehatan tan sesuai sesuai dengan dengan yang yang diam diaman anatk atkan an dalam dalam UUD UUD 19! 19!(( maka maka disu disusu sunl nlah ah bebe bebera rapa pa kebi kebijak jakan an dalam dalam pela pelaya yanan nan keseh kesehat atan an Dalam Dalam setia setiap p peru perumu musan san kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi diiringi dengan dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi implementasi .etapa .etapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti /mplementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi( melainkan lebih dari dari itu( itu( ia menya menyangk ngkut ut masala masalah h kon,li kon,lik( k( keputu keputusan san dan siapa siapa yang yang memperoleh apa dari ssuatu uatu kebijakan %0rindle dalam ahab( 1992:!9& 3leh sebab itu( tidak berlebihan jika dikatakan dikatakan implementasi implementasi kebijak kebijakan an merupa merupakan kan aspek aspek yang yang pentin penting g dari dari keselu keseluruh ruhan an proses proses kebi kebijak jakan an /ni /ni menu menunj njuk ukka kan n adan adany ya kete keterk rkai aitan tan yang yang erat erat anta antara ra perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan( maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya Dalam kaitan ini( seperti dikemukakan dikemukakan oleh ahab ahab %1992:!1&( %1992:!1&( menyatakan menyatakan bahwa
pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting( bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau ren4ana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan
B# Rumu Rumusa san n Mas Masa$ a$a4 a4 .erd .erdasa asark rkan an
'.ag '.agai aim mana ana
lata latarr
impl implem emen enta tasi si
bela belaka kang ng kebi kebija jaka kan n
diat diatas as
diru dirumu musk skan an
pela pelay yanan anan
masal masalah ah
kese keseha hata tan n
dan dan
keperawatan 5)
=# Tu>uan uan Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan kesehatan
dan keperawatan
BAB II TINJA;AN P;STAKA
A# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN +# De?inisi Imp$emen!asi Kebi>a%an
Menurut Patton dan Sawi4ki %199*& bahwa implementasi berkaitan
dengan
berbagai
kegiatan
yang
diarahkan
untuk
merealisasikan program( dimana pada posisi ini eksekuti, mengatur 4ara untuk mengorganisir( menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi Sehingga dengan mengorganisir( seorang eksekuti, mampu mengatur se4ara e,ekti, dan e,isien sumber daya( Unit-unit dan teknik pelaksanaan
program(
serta
yang dapat mendukung
melakukan
interpretasi
terhadap
peren4anaan yang telah dibuat( dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan 6adi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundangundangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan men4apai hasil melalui akti7itas atau kegiatan dan program pemerintah %8angkilisan( "22*:9& Menurut obert +akamura dan rank Smallwood hal-hal yang
berhubungan
keberhasilan
dalam
dengan
implementasi
menge7aluasi
masalah
kebijakan dan
adalah
kemudian
menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersi,at khusus %8angkilisan( "22*:1;& Sedangkan menurut Pressman dan ilda7sky %19#&( implementasi diartikan sebagai interaksi antara
penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam men4apai tujuan tersebut( atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan 4ara untuk men4apainya %8angkilisan( "22*:1;& 6ones %19;;& menganalisis masalah implementasi konsepsi
Kebijakan dengan mendasarkan pada
kegiatan-kegiatan
,ungsional
6ones
%19;;&
mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan( kemudian menentukan implementasi( juga membahas aktor-aktor yang terlibat( dengan mem,okuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor 6adi /mplementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan se4ara terus menerus usaha usaha untuk men4ari apa yang akan dan dapat di lakukan Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan )#
a%an
ippley dan ranklin %19#"& menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga ,aktor yaitu: a Prespekti,
kepatuhan
(compliance)
yang
mengukur
implementasi dari kepatuhan atas mereka b Keberhasilan imp/ementasi diukur dari kelan4aran rutinitas dan tiadanya persoalan 4 /mplementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima man,aat yang diharapkan %8angkilisan( "22*:"1& Peters %19#"& mengatakan( implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa ,aktor: a /n,ormasi
Kekurangan in,ormasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil dan kebijakan itu b /si Kebijakan /mplementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri( menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu 4 Dukungan /mplementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pad pelaksanannya tidak 4ukup dukungan untuk kebijakan tersebut d Pembagian Potensi $al ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan di,erensiasi tugas dan wewenang %8angkilisan( "22*:""& Keberhasilan implementasi menurut Merilee S 0rindle %19#2& dipengaruhi oleh dua 7ariabel besar( yakni isi kebijakan( dan lingkungan implementasi
program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masayarakat miskin= d >pakah letak sebuah program sudah tepat: e >pakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rin4i= dan , >pakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai
Sedangkan 7ariabel lingkungan kebijakan men4akup: a Seberapa besar kekuasaan( kepentingan( dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan= b Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa= 4 8ingkat
kepatuhan
dan
responsi7itas
kelompok
sasaran
%Subarsono( "22!:9*&
B# Pe$a6anan Kese4a!an +# De?inisi
Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat de,inisi pelayanan kesehatan menurut Pro, Dr Soekidjo +otoatmojo adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan pre7enti, %pen4egahan& dan promoti, %peningkatan kesehatan& dengan sasaran masyarakat Sedangkan menurut ?e7ey dan ?oomba %19;*&( Pelayanan Kesehatan >dalah upaya yang diselenggarakan
sendiri@se4ara
organisasi
untuk
memelihara
men4egah(
dan
men4embuhkan
bersama-sama dan
dalam
meningkatkan
penyakit
serta
suatu
kesehatan( memulihkan
kesehatan peroorangan( keluarga( kelompok( atau masyarakat
De,inisi Pelayanan Kesehatan menurut Depkes / %"229& adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau se4ara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan( men4egah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan( keluarga( kelompok masyarakat Sesuai dengan batasan seperti di atas( mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak ma4amnya )# Ma3am@ma3am Pe$a6anan Kese4a!an
a Health promotion %promosi kesehatan& 8ingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat atau sasarannya tidak terjadi gangguan kesehatan 8ingkat pelayanan ini dapat meliputi( kebersihan
perseorangan(
pemeriksaan
kesehatan
perbaikan berkala(
sanitasi
penigkatan
lingkungan( status
giAi(
kebiasaan hidup sehat( layanan prenatal( layanan lansia( dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan b Specific protection %perlindungan khusus& Perlindungan khusus ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan( atau bentuk perlindungan terhadap penyakit penyakit tertentu( an4aman kesehatan( yang termasuk dalam tingkat pelayanan kesehatan ini adalah pemberian imunisasi yang digunakan untuk perlindungan pada penyakit tertentu seperti imunisasi .B0( DP8( $epatitis( 4ampak dan lain-lain Pelayanan perlindungan keselamatan kerja dimana pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang yang bekerja di tempat
risiko ke4elakaan tinggi seperti kerja di bagian produksi bahan kimia( bentuk perlindungan khusus berupa pelayanan pemakaian alat pelindung diri dan lain sebagainya
4 Early diagnosis and prompt treatment %diagnosis dini dan pengobatan segera& 8ingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam tingkat dimulainya atau timbulnya gejala dari suatu penyakit 8ingkat pelayanan ini dilaksanakan dalam men4egah meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran .entuk tingkat pelayanan kesehatan ini dapat berupa kegiatan dalam rangka sur7ei pen4arian kasus baik se4ara indi7idu maupun masyarakat( sur7ei penyaringan kasus serta pen4egahan terhadap meluasnya kasus d Disability limitation %pembatasan 4a4at& Pembatasan ke4a4atan ini dilakukan untuk men4egah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak ke4a4atan akibat penyakit yang ditimbulkan 8ingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang memiliki potensi ke4a4atan .entuk kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa perawatan untuk menghentikan penyakit( men4egah komplikasi lebih lanjut( pemberian segala ,asilitas untuk mengatasi ke4a4atan dan men4egah kematian e Rehabilitation %rehabilitasi& 8ingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh Sering pada tahap ini dijumpai pada ,ase pemulihan terhadap ke4a4atan sebagaimana program latihanlatihan yang diberikan pada pasien( kemudian memberikan ,asilitas agar pasien memiliki keyakinan kembali atau gairah
hidup kembali ke masyarakat dan masyarakat mau menerima dengan senang hati karena kesadaran yang dimilikinya Upaya pemberian pelayanan kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga rumah sakit harus bersipat trasparan( 4epat( epekti, dan e,esien( tidak ada unsur perbedaan dalam memberikan pelayanan terhadap para pengguna jasa pelayanan( karna
bagimanapun
pasein
merupakan
beban
dan
tanggungjawab yang harus dapat diatasi oleh pihak rumah sakit( prean medis dalam hal ini sangat penting untuk mampu memberikan kontrabusi kepada pasein 8# Lembaga Pe$a6anan Kese4a!an
?embaga pelayanan kesehatan meliputi: a awat 6alan ?embaga pelayanan kesehatan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosis dan pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak dan kronis yang dimungkinkan tidak terjadi rawat inap ?embaga ini dapat dilaksanakan pada klinik C klinik kesehatan( seperti klinik dokter spesialis( klinik perawatan spesialis dan lain C lain b /nstitusi /nstitusi merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang ,asilitasnya
4ukup
dalam
memberikan
berbagai
tingkat
pelayanan kesehatan( seperti rumah sakit( pusat rehabilitasi dan lain C lain 4 Hospice ?embaga ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang di,okuskan pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang dan dapat melewati masa C masa terminalnya dengan tenang ?embaga ini biasanya digunakan dalam home care d Community Based Agency
Merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien pada keluarganya sebagaimana pelaksanaan
perawatan
keluarga
seperti
praktek
perawat
keluarga dan lain C lain
-# Ling%up Sis!em Pe$a6anan Kese4a!an
?ingkup pelayanan kesehatan meliputi: a Primary health care %pelayanan kesehatan tingkat pertama& Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat sehat tetapi ingin mendapatkan peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera sehingga si,at pelayanan
kesehatan
adalah
pelayanan
kesehatan
dasar
Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas atau balai kesehatan masyarakat dan lain C lain b Secondary health care %pelayanan kesehatan tingkat kedua& .entuk
pelayanan
kesehatan
ini
diperlukan
bagi
masyarakat atau klien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan tidak dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya 4 ertiary health ser!ices %pelayanan kesehatan tingkat ketiga& Pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi di mana tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama dan kedua .iasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga C tenaga yang ahli atau subspesialis dan sebagai rujukan utuma seperti rumah sakit yang tipe > atau . ,#
aktor-,aktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan meliputi: a /lmu pengetahuan dan teknologi baru Pelaksanaan
sistem
pelayanan
kesehatan
dapat
dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi baru( mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi( maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau juga sebagai dampaknya pelayanan kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan dan teknologi seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit C penyakit yang sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti laser( terapi perubahan gen dan lain C lain .erdasarkan itu maka pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang 4ukup mahal dan pelayanan akan lebih pro,essional dan butuh tenaga C tenaga yang ahli dalam bidang tertentu b Pergeseran nilai masyarakat .erlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan( dimana dengan beragamnya masyarakat( maka dapat menimbulkan peman,aatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi( maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau peman,aatan pelayanan kesehatan( demikian juga sebaliknya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pelayanan kesehatan( sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan 4 >spek legal dan etik Dengan
tingginya
kesadaran
masyarakat
terhadap
penggunaan atau peman,aatan jasa pelayanan kesehatan( maka akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam
pelayanan kesehatan( sehingga pelaku pemberi pelayanan kesehatan
harus
dituntut
untuk
memberikan
pelayanan
kesehatan se4ara pro,esional dengan memperhatikan nilai C nilai hukum dan etika yang ada di masyarakat
d konomi Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi di masyarakat Semakin tinggi ekonomi seseorang( pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah dijangkau( demikian juga sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah( maka sangat sulit menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang 4ukup mahal Keadaan ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam sistem pelayanan kesehatan e Politik Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan Kebijakan C kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan
=# Pe$a6anan Kepea1a!an
1 De?inisi Pe$a6anan Kepea1a!an Menurut /lyas %"221& dalam Sabarguna %"22& Pelayanan keperawatan
adalah
kinerja
pelayanan
keperawatan
dengan
penampilan dari hasil karya atau jasa yang telah diberikan kepada indi7idu atau kelompok Penampilan adalah proses( 4ara( perbuatan( tindakan dan gambaran dari sesuatu atau indi7idu( selain itu pengertian penampilan meliputi banyak hal tidak hanya masalah
busana( kebersihan( kerapian( ekspresi: senyum( 4emberut( ramah( dan terampil " Aspe% Kua$i!as Pe$a6anan Kepea1a!an >spek-aspek kualitas pelayanan keperawatan menurut Parasuraman( .erry dan Eeithaml dalam Famit %"22"& dan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa yang telah dilakukan berhasil mengidenti,ikasi lima kualitas karakteristik yang digunakan oleh pelanggan dalam menge7aluasi kualitas pelayanan keperawatan Kelima karakteristik pelayanan keperawatan adalah : a eliability %Kehandalan& Menurut ?ee( 199! dalam jurnal >KK Unair( salah satu landasan kepuasan pelanggan adalah mengenai sikap( tindakan dan latihan untuk para petugas( sedangkan menurut pendapat 8ener dan De 8ore %199"& yang menyebutkan bahwa nilai kualitas yang paling mudah dipahami dari suatu barang atau atau jasa pelayanan adalah 4epat dalam artinya bagaimana suatu saranan atau jasa pelayanan dapat diperoleh se4ara 4epat mudah dan menyenangkan .erkaitan dangan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan se4ara akurat sejak pertama kali %8jiptono( "22#& Kualitas yang mengukur kehandalan dalam perusahaan dalam memberikan layanan pada pelanggan /klan yang kreati, dan memberikan janji yang lebih tidak akan e,ekti, Pelanggan tertarik tetapi setelah men4oba pelayanannya( ternyatan tidak seseuai dengan yang dijanjikan( oleh karena itu saat menentukan janji yang ditawarkan kepada pelanggan dalam dalam suatu iklan( perlu memastikan bahwa perusahaan mampu memberikan suatu yang dijanjikan%/rwan( "22"& b >ssuran4e
%6aminan& Menurut Eethaml( .erry dan Parasuraman %19#!& dimana mereka mengidenti,ikasi kelompok karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mege7aluasi kualitas( diantaranya jaminan yang men4akup kemampuan( kesopanan dan si,at dapat diper4aya yang dimiliki sta,( bebas dari bihaya( resiko atau keragu-raguan
.erkenan dengan
pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menentukan rasa per4aya dan keyakinan pelanggan 8jiptono(
%"22"&
Kualitas
yang
berhubungan
dengan
kemampuan perusahaandan perilaku ,ront-line sta, dalam menanamkan
rasa
per4aya(
kenyakinan
pada
pelanggan
.erdasarkan banyak riset yang dilakukan( ada aspek pada dimensi ini( yaitu keramahan( kompetensi( dan keamanan/rwan( %"22"& 4 8angibles %.ukti isik& Untuk pasien yang menjadikan bukti ,isik sebagai suatu indi4ator dalam menentukan kepuasan terhadap sarana yang diterima( maka hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak rumah rumah sakit sebab kualitas tangible ini merupakan suatu bukti ,isik yang dapat dirasakan dan dapat diukur oleh pasien Sedangkan menurut Eeithaml( .erry dan Pasuruman bukti langsung %8angibles& merupakan tampilan pelayanan se4ara ,isik( ,asilitas ,isik( penampilan tenaga kerja( alat atau peralatan yang digunakan dan dalam memberikan bukti ,isik sebagai media awal bagi klien@pasien untuk melihat se4ara nyata pertama kali apa yang ada( sesuai itu mengenai penampilan petugas maupun tentang sarana ,isik yang digunakan diunit rawat inap .erkenan dengan penampilan ,isik ,asilitas pelayanan( peralatan atau perlengkapan( sumber daya manusia(
dan materi komunikasi perusahaan 8jiptono %"22#& Karena suatu ser7i4e tidak bisa dilihat( tidak bisa di4ium dan tidak bisa diraba( maka aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan Pelanggan akan menggunakan indra penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan 8angible yang
baik akan mempengaruhi persepsi
pelanggan Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan Karena tangible yang baik( harapan pasien menjadi lebih tinggi Kualitas tangible umumnya lebih penting bagi pelanggan baru 8ingkat kepentingan aspek ini relati7e lebih rendah dagi penggan yang sudah menjalin hubungan dengan penyedia jasa /rwan %"22"& d
mphaty %mpati& .erarti
perusahaan
memahami
masalah
para
pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan dalam memiliki jam opersi yang nyaman 8jiptono %"22#& Pelanggan
dari
kelompok
menengah
atas
atas
mempunyai harapan tinggi atas perusahaan penyedia jasa mengenal mereka se4ara pribadi Pelanggan yang empathy sangat memerlukan sentuhan pribadi /rwan %"22"& Memberikan pelayanan yang menyenangkan dan mengikuti proses yang sesuai maka kualitas pelayanan yang seseuai dapat diwujudkan( sebagaimana de,inisi kualitas dari Salusu %199G& Dengan menggunakan
ke
lima
kualitas
ini
didapatkan
konsep
kesenjangan kualitas pelayanan( antara harapan pelanggan dan pelayanan yang dirasakan Kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dirasakan merupakan suatu pengukuran
terhadap
kualitas
pelayanan
yang
akan
menimbulkan kepuasan %positi,& maupun keke4ewaan %negati,&
e
esponsi7eness %Ketanggapan& Menurut obert dan Pre7ost tahun %19#;& dalam >Awar %199G& menyatakan bahwa bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan %health 4ostumer& kualitas pelayanan lebih terkait dengan ketanggapan petugas memenuhi kebutihan pasien dan kelan4aran komunikasi antara petugas dengan pasien( dimana dalam hal ini kebutuhan pasien adalah menjadi lebih sesuai atau sembuh dari keluhan@penyakit yang dideritanya
Sedangkan menurut Depkes / %"22#& telah menetapkan bahwa pelayanan keperawatan dikatakan berkualitas baik apabila perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar perawat >spek dasar tersebut meliputi
aspek
penerimaan(
perhatian(
tanggung
jawab(
komunikasi dan kerjasama Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut: , >spek Penerimaan >spek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah( sopan( periang dan selalu tersenyum( menyapa semua pasien maupun keluarga pasien Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain( menerima pasien tanpa membedakan golongan( pangkat( latar belakang sosial ekonomi dan budaya( sehinga pribadi utuh >gar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek penerimaan perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan luas g >spek Perhatian >spek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar( murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan suka rela tanpa mengharapkan imbalan( memiliki
sensi7itas dan peka terhadap setiap perubahan pasien( mau mengerti terhadap ke4emasan dan ketakutan pasien h >spek Komunikasi >spek ini meliputi setiap perawat yang harus biasa melalukan komunikasi yang baik dengan pasien( dan keluarga pasien >danya komunikasi yang saling berinteraksi antara pasien dengan perawat( dan adanya hubungan yang baik dengan keluarga pasien
i
>spek Kerjasama >spek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien
j
>spek tanggung jawab >spek ini meliputi sikap perawat yang jujur( tekun dalam tugas( mampu men4urahkan waktu dan perhatian( sporti, dalam tugas( konsisten serta tepat dalam bertindakan
Sedangkan Soegiarto %199*& dalam ijono(D %1999& menyebutkan empat aspek yang harus dimiliki industri jasa pelayanan( yaitu : a Bepat( waktu yang digunakan dalam melayani tamu minimal sama dengan batas waktu standar Merupakan batas waktu kunjung di rumah sakit yang sudah ditentukan waktunya b 8epat( ke4epatan tanda ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan konsumen .agaimana perawat dalam memberkan pelayanan kepada pasien yaitu tepat memberikan bantuan dengan keluhan-keluhan dari pasien 4 >man( rasa aman meliputi aman se4ara ,isik dan psikis selama pengkonsumsi suatu produk atau dalam memberikan pelayanan
jasa yaitu memperhatikan keamanan pasien dan memberikan keyakinan
dan
keper4ayaan
kepada
pasien
sehingga
memberikan rasa aman kepada pasien d amah tamah( menghargai dan menghormati konsumen( bahkan pada saat pelanggan menyampaikan keluhan Perawat selalu ramah dalam menerima keluhan tanpa emosi yang sehingga pasien akan merasa senang dan menyukai pelayanan dari perawat
BAB III PEMBAHASAN
A# Imp$emen!asi Kebi>a%an Pe$a6anan Kese4a!an Salah satu tujuan pendirian +egara Kesatuan
epublik
/ndonesia yang ter4antum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar +egara epublik /ndonesia 19! berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat
Kesejahteraan
tersebut
harus
dapat
dinikmati
se4ara
berkelanjutan( adil( dan merata menjangkau seluruh rakyat Dinamika pembangunan bangsa /ndonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpe4ahkan Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal "#$ ayat %*& mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal * ayat %"& Undang-Undang Dasar +egara epublik /ndonesia tahun 19!( dan Keputusan Majelis Permusyawaratan akyat epublik yang tertuang dalam 8>P +omor H@MP@"221( yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem 6aminan
Sosial
+asional
%S6S+&
dalam
rangka
memberikan
perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu Dengan ditetapkannya Undang-Undang +omor 2 8ahun "22 tentang S6S+ maka bangsa /ndonesia sebenarnya telah memiliki system jaminan sosial bagi seluruh rakyat /ndonesia Pasal ! Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut .adan Penyelenggara 6aminan Sosial %.P6S& yang harus dibentuk dengan Undang-Undang Pada tanggal "! +o7ember "211( ditetapkan Undang-Undang +o " tentang Sistem 6aminan Sosial +asional dan Undang-Undang +omor 2 8ahun "211 tentang .adan Penyelenggara 6aminan sosial yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 6anuari "21
.P6S
merupakan
badan
hukum
dengan
tujuan
yaitu
mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan@atau anggota keluarganya Dalam penyelenggaraannya .P6S ini terbagi menjadi dua yaitu .P6S kesehatan dan .P6S ketenagakerjaan %8abrany( "229& Dengan ditetapkannya .P6S dua anomaly penyelenggaraan jaminan sosial /ndonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip uni7ersal penyelenggaraan jaminan sosial di dunia akan diakhiri Pertama( +egara tidak lagi mengumpulkan labadari iuran wajib +egara yang dipungut oleh
badan
usaha
miliknya(
melainkan
ke
depan
+egara
bertangungjawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial Kedua( jaminan sosial /ndonesia resmi keluar dari penyelenggaraan oleh badan pri7at menjaadi pengelolaan oleh badan publi4 Imp$emen!asi ;ndang@;ndang Nomo -* Ta4un )*++ Mengenai BPJS
Pada tanggal 1 januari "21 mulai diberlakukan .P6S kesehatan di seluruh pelayanan kesehatan di /ndonesia Uji 4oba .P6S sudah mulai dilaksanakan sejak tahun "21" dengan ren4ana aksi dilakukan pengembangan ,asilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan perbaikan pada system rujukan dan in,rastruktur 7aluasi jalannya 6aminan Kesehatan nasional ini diren4anakan setiap tahun dengan periode per enam bulan dengan kajian berkala tahunan elitibilitas ,asilitas kesehatan( kredensialing( kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Diharapkan pada tahun "219 jumlah ,asilitas kesehatan dan tenaga kesehatan men4ukupi( distribusi merata( system rujukan ber,ungsi optimal( pembayaran dengan 4ara prospekti, dan harga keekonomian untuk semua penduduk Pelaksanaan UU .P6S melibatkan P8 >SKS( P8 >S>./( P8 6>MS3S8K dan P8 8>SP+ Dimana P8 >SKS dan P8 6>MS3S8K beralih dari
Perseroan menjadi .adan Publik mulai 1 januari "21 Sedangkan P8 >S>./ dan P8 8>SP+ pada tahun "2"9 beralih menjadi badan publi4 dengan bergabung ke dalam .P6S ketenagakerjaan Masa$a4 Yang Timbu$ Saa! Imp$emen!asi Kebi>a%an BPJS Pelayanan kesehatan .P6S mempunyai sasaran didalam
pelaksanaan akan adanya sustainibilitas operasional dengan memberi man,aat kepada semua yang terlibat dalam .P6S( pemenuhan kebutuhan medik peserta( dan kehati-hatian serta transparansi dalam pengelolaan keuangan .P6S Perlu perhatian lebih mendalam dalam pelaksanaan terhadap system pelayanan kesehatan %$ealth Bare Deli7ery System&( system pembayaran %$ealth Bare Payment System& dan system mutu pelayanan kesehatan %$ealth Bare Iuality System& Mengingat pelaksanaan .P6S dikeluarkan melalui Undang-Undang dimana bersi,at mengatur sedangkan proses penetapan pelaksanaan diperkuat melalui surat keputusan atau ketetapan dari pejabat +egara yang berwenang seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden setidaknya minimal 12 regulasi turunan harus dibuat untuk memperkuat pelaksanaan .P6S Saat ini masalah banyak yang mun4ul dari implementasi .P6S %0unawan( "21& yaitu: +# S6s!em pe$a6anan %ese4a!an (Hea$!4 =ae De$i0e6 S6s!em/
a Penolakan pasien tidak mampu di ,asilitas pelayanan kesehatan hal ini dikarenakan PP +o 121@"21" tentang P./ jo Perpres 111@"21* tentang 6aminan kesehatan hanya mengakomodasi #G( juta rakyat miskin sebagai P./ padahal menurut .PS %"211& orang miskin ada 9G(; juta Pelaksanaan .P6S tahun "21 didukung pendanaan dari pemerintah sebesar p "G trliun yang
dianggarkan
di >P.+
"21 >nggaran
tersebut
dipergunakan untuk Penerima .antuan /uran %P./& sebesar p 1G2; trliun bagi #G( juta masyarakat miskin sedangkan sisanya
bagi P+S( 8+/ dan Polri Pemerintah harus se4epatnya menganggarkan biaya
kesehatan
p
22
milyar
untuk
gelandangan( anak jalanan( penghuni panti asuhan( panti jompo dan penghuni lapas %jumlahnya sekitar 1(; juta orang& Dan tentunya jumlah orang miskin yang dis4o7er .P6S kesehatan harus
dinaikkan
menjadi
9G(; juta dengan konsekuensi
menambah anggaran dari >P.+ b Pelaksanaan
di
lapangan(
pelayanan
kesehatan
yang
diselenggarakan oleh PPK / %Puskesmas klinik& maupun PPK // %umah Sakit& sampai saat ini masih bermasalah Pasien harus men4ari-4ari kamar dari satu S ke S lainnya karena dibilang penuh oleh S( bukanlah hal yang baru dan baru sekali terjadi )# S6s!em pemba6aan (Hea$!4 =ae Pa6men! S6s!em/
a .elum ter4ukupinya dana yang ditetapkan .P6S dengan real 4ost( terkait dengan pembiayaan dengan skema /+> B.0s dan Kapitasi
yang
dikebiri
oleh
Permenkes
+o
G9@"21*
Dikeluarkannya S +o *1 dan *" tahun "21 oleh Menteri Kesehatan untuk memperkuat Permenkes +oG9 ternyata belum bisa mengurangi masalah di lapangan b Kejelasan area pengawasan masih lemah baik dari segi internal maupun
eksternal
Pengawasan
internal
seperti
melalui
peningkatan jumlah peserta dari "2 juta %dulu dikelola P8 >skes& hingga lebih dari 111 juta peserta( perlu diantisipasi dengan perubahan system dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi Pengawasan eksternal( melalui pengawasan 3toritas jasa Keuangan %36K&( Dewan 6aminan Sosial +asional %D6S+& dan .adan Pengawas Keuangan %.PK& masih belum jelas area pengawasannya
8# S6s!em mu!u pe$a6anan %ese4a!an (Hea$!4 =ae ua$i!6 S6s!em/
a Keharusan perusahaan .UM+ dan swasta nasional( menengah dan ke4il masuk menjadi peserta .P6S Kesehatan belum terealisasi mengingat man,aat tambahan yang diterima pekerja .UM+ atau swasta lainnya melalui regulasi turunan belum selesai dibuat $al ini belum sesuai dengan amanat Perpres +o 111@"21* %pasal " dan ";& mengenai keharusan pekerja .UM+ dan swasta menjadi peserta .P6S Kesehatan paling lambat 1 6anuari "21! Dan regulasi tambahan ini harus dikomunikasikan se4ara transparan dengan asuransi kesehatan swasta( serikat pekerja dan >pindo sehingga soal Man,aat tambahan tidak lagi menjadi masalah b Masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di ,asilitas kesehatan sehingga peserta .P6S tidak tertangani dengan 4epat
Landasan Hu%um Mendasai Kebi>a%an
a UU +omor 2@"22 Pasal "" berisi man,aat komprehensi,: Promoti,( pre7enti,( kurati, dan rehabilitati7e b UU +omor 2@"22 Pasal " mengenai .P6S berkewajiban mengembangkan system pelayanan kesehatan( system mutu dan system pembayaran yang e,isien dan e,ekti, 4 Perpres 1"@"21* Pasal "2 ayat 1: menetapkan produk: pelayanan kesehatan
perorangan
%promoti,(
pre7enti,(
kurati,
dan
rehabilitati7e&( obat dan bahan medis habis pakai d Perpres 1"@"21* Pasal *G >yat 1 : Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua ,asilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan .P6S
>yat " : asilitas kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah yang
memenuhi
persyaratan
wajib bekerjasama
dengan .P6S >yat * : asilitas
kesehatan
swasta
yang
memenuhi
persyaratan dapat bekerjasama dengan .P6S >yat : .P6S kesehatan dengan ,asilitas membuat perjanjian tertulis sebagai landasan kerjasama >yat ! : Persyaratan sebagai ,asilitas kesehatan menga4u pada peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku e Perpres 1"@"21* Pasal " >yat 1 : Pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan( berorientasi kepada aspek
keamanan
peserta(
e,ekti,itas
tindakan(
kesesuaian dengan kebutuhan peserta serta e,isiensi biaya >yat " : Penerapan system kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan dilakukan se4ara menyeluruh( meliputi standar pemenuhan ,asilitas kesehatan( memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan( serta pemantauan terhadap iuran kesehatan peserta >yat * : Ketentuan mengenai penerapan system kendali mutu diatur oleh ketetapan .P6S , Perpres 1"@"21* Pasal * >yat 1 : Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya menteri bertanggung jawab untuk $8>( pertimbangan klinis dan man,aat jaminan kesehatan( perhitungan standar tari,,( mone7 jaminan kesehatan >yat " : Dalam melaksanakan Mone7( menteri berkoordinasi dengan Dewan 6aminan Sosial +asional
g Perpres 1"@"21* Pasal : Ketentuan tentang pasal * diatur dengan Peraturan Menteri
Re%omendasi Imp$emen!asi BPJS )*+-
7aluasi implementasi .P6S Kesehatan yang dimulai pada tanggal 1 6anuari "21 saat ini masih banyak ditemui kendala disebabkan masih minimnya penetapan melalui pemerintah dalam pelaksanaan .P6S( sedikitnya 12 regulasi turunan yang harus ditambahkan
untuk
menunjang
.P6S
tersebut
Dengan
Penyelenggaraan .P6S Kesehatan yang belum berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan( oleh karena itu diperlukan: a Dalam pembentukan surat keputusan atau peraturan hendaknya menggunakan 4ara pandang konstitusional( berdasarkan Pasal "# $ ayat %*& dan Pasal * ayat %"& UUD 19! serta merujuk pada Pasal UU S6S+ dan Pasal 2 tahun "211 dan Pasal " tahun "211 b $arus dilakukan kajian lebih lanjut untuk mere7isi regulasi turunan .P6S seperti dalam penetapan 4ost .P6S dan pengaturan
penyaluran
dana
ke
,asilitas
kesehatan
penyelenggara( jumlah tenaga kesehatan yang tersedia %dokter( perawat( administrasi rumah sakit dan lain-lain& sehingga memudahkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan( serta ,asilitas kesehatan yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan se4ara e,isien dan e,ekti,
B# Imp$emen!asi Kebi>a%an Pe$a6anan Kepea1a!an Pengembangan pelayanan keperawatan di
rumah
sakit
merupakan rangkaian kegiatan yang mengimplementasikan semua kebijakan berupa Standar( Pedoman serta peraturan se4ara terpadu langsung pada tatanan nyata di rumah sakit >gar implementasi
pengembangan ini terarah dan sistematis( maka perlu disusun prinsip prinsip( kerangka kerja serta langkah-langkah yang menggambarkan alur implementasi tersebut >gar kegiatan implementasi pengembangan pelayanan keperawatan ,okus dan terarah dalam men4apai tujuan maka diperlukan kerangka kerja implementasi Kerangka kerja ini dikembangkan dengan mempergunakan pendekatan sistem yaitu input %masukan&( proses dan output %hasil@keluaran& Kerangka kerja dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:
A$u Me%anisme Imp$emen!asi Pengembangan Pe$a6anan Kepea1a!an Ruma4 Sa%i!
Peneapan S!anda Pe$a6anan Kepea1a!an Dengan Pen6usunan SP9
Standar pelayanan keperawatan merupakan 4apaian minimal yang harus dipenuhi oleh bidang keperawatan dalam mengelola dan memberikan pelayanan keperawatan Untuk memenuhinya perlu disusun standar prosedur operasional men4akup pelayanan dan manajemen keperawatan 8ujuan : Men4apai
kualitas
pelayanan
keperawatan
dengan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap SP3 Sasaran : Seluruh perawat di unit ruang rawat Pelaksana : Kepala ruangan sebagai penanggung jawab ?angkah-langkah: 1 /denti,ikasi lingkup praktik keperawatan di setiap unit ruang rawat( " /denti,ikasi ,ungsi-,ungsi manajemen asuhan keperawatan di unit ruang rawat( * /denti,ikasi sikap pro,esional( prinsip( moral( etik yang harus harus diterapkan di unit ruang rawat( /denti,ikasi pola komunikasi perawat-pasien( perawat-perawat( perawat dan tim kesehatan lain( dan perawatCmanajer( ! Susun
da,tar
SP3
yang
diperlukan
untuk
melaksanakan
pelayanan@ asuhan keperawatan disetiap unit ruang rawat
G Susun SP3 yang belum ada ; ?aksanakan asuhan keperawatan mempergunakan SP3( # ?akukan '4oa4h)( pembinaan serta penilaian selama menerapkan SP3( 9 e7isi SP3 se4ara berkala sesuai perkembangan pelayanan( /P8K dan kebutuhan masyarakat Pe$a%sanaan Asu4an Kepea1a!an dan Do%umen!asi Sesuai Dengan Sis!em Pembeian Asu4an Kepea1a!an
>suhan keperawatan yang dilaksanakan pada setiap unit ruang rawat perlu didukung oleh ,ungsi manajemen yaitu sesuai dengan sistem pemberian asuhan keperawatan
$al ini penting( karena akan menentukan
pembagian tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 8ujuan
: Pasien menerima pelayanan@ asuhan keperawatan sesuai
kebutuhannya dan terdokumentasi dengan baik Sasaran
: Semua perawat di unit ruang rawat
Pelaksana : Ketua tim( perawat primer atau manajer kasus sebagai penanggung jawab ?angkah-langkah: 1 Mengelompokkan pasien sesuai kondisi atau penyakitnya( " Menetapkan penanggung jawab pasien sesuai sistem pemberian asuhan keperawatan %8im( Primer( Manajemen Kasus&( * Memberikan
asuhan
keperawatan
dengan
mempergunakan
proses keperawatan dan SP3 yang telah disusun( Melakukan kerja sama tim sesuai kondisi pasien( ! Menerapkan prinsip etik Keperawatan( G Menerapkan
prinsip
keselamatan
asuhan keperawatan( ; Melakukan pre4eptorship C mentoring(
pasien
selama
pemberian
# Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai ,ormat yang disediakan
BAB I& PEN;T;P
A# Kesimpu$an
Dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi .etapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti /mplementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi( melainkan lebih dari itu( ia menyangkut masalah kon,lik( keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan %0rindle dalam ahab( 1992:!9&
B# Saan +# Bagi Pengambi$ Kebi>a%an
$endaknya mengidenti,ikasi kebijakan terkait pelayanan kesehatan dan keperawatan( apakah kebijakan tersebut dapat di implementasikan di wilayah@institusinya dengan maksud agar proses implemplementasi berjalan dengan e,ekti, dan e,isien sesuai dengan 7isi dan misi )# Bagi Pembei Pe$a6anan Kese4a!an
Sebagai
pemberi
memahami dan
pelayanan
kesehatan
hendaknya
mengerti(
melaksanakan pelayanan kesehatan maupun
keperawatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna men4apai 7isi dan misi instansi maupun institusinya
DA
>0 Subarsono "22# Analisis "ebi#a$an Publi$ Fogyakarta: Pustaka Pelajar(
