MAKALAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DISUSUN OLEH: KELOMPOK : 2 (DUA) Ketua : FAUZY YUDISTIRA NIM: 08.11.252 Sekretaris : SUMARNI NIM : 08.11.222 Anggota : MUIS RAKHMAT THEO NIM: 08.11.258 RUSTAM EFFENDI NI M : 08.11.256 ELISA NIM: 08.11.259 SITI BALIANTI NIM: 08.11.262 Dosen Pembimbing :
AHMAD HASAN, Sos
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
1
SATYA NEGARA PALEMBANG TAHUN AJARAN 2010/2011 DAFTAR ISI Cover..................................................................................... i Kata Pengantar ..................................................................... ii Daftar isi ............................................................................... iii BAB I Pendahuluan Pendahuluan ......................................................................... 1 1. Latar belakang ........................................................... 1 2. Batasan Masalah ........................................................ 2 3. Tujuan Penulisan ........................................................ 2 BAB II Pembahasan 1. Pengertian Pengertian Implem Implementas entasii kebijaka kebijakan n Publik..... Publik........................ ................... 3 2. Model-model Model-model Implementa Implementasi... si........ .......... .......... ............ .................... ........................4 ...........4 3. Proses Implementasi Implementa si Kebijaka Kebijakan n Publik Publik................................10 ................................10 4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Kebijakan.. ............................................................................................11 5. Penjabaran Penjabaran Operasiona Operasionall Proses Proses Imple Implementas mentasii Kebijak Kebijakan... an... .12 6. Formula Formulasi si Masalah Kebijakan Publik....................................13 Publik ....................................13 7. Desain Kebijakan (Policy Design)........................................14 Design) ........................................14 8. Analisi Analisis s Kebijakan Publik.....................................................16 Publik .....................................................16 9. Konsep Kebijakan................................................................18 10. Pengertian Analisis Kebijakan Publik...................................20 11. Analisis Kebijakan Publik dan Ilmu Pengetahuan.................21 12. Tipe Analisis Kebijakan. .................................................... .................................................... ..21 13. Gaya Analisis Kebijakan....................................... Kebijakan.......................................................22 ................22 14. Model Analisis Kebijakan.....................................................23
BAB III Penut Penutup up ....... .......... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ........ ......... .......... .......... ....... .. Sumb Sumber er Bah Bahas asan an... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ....... ......... .......... .......... .......... ......... ....
16 17
2
KATA PENGANTAR
Alhamdul Alhamdulilla illahiro hirobbil bbil alamin alamin kami panjatk panjatkan an puji puji dan syukur syukur Kepada Allah SWT yang tidak hentinya melimpahkan Rahmat dan Karun Karuniaia-Ny Nya a kepada kepada semua semua makhl makhlukn uknya ya.. Atas Atas izin-N izin-Nya ya pulal pulalah ah kegiatan membuat makalah Implementasi Kebijakan yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik dapat kami selesaikan dengan baik. Tujuan Tujuan ditulisn ditulisnya ya makalah makalah ini untuk untuk memenuh memenuhii tugas tugas yang yang dibe diberi rika kan n
oleh oleh
Dose Dosen n
Peng Pengas asuh uh
Mata Ma ta
Kuli Kuliah ah,,
Impl Implem emen enta tasi si
Kebijakan, makalah ini kami buat berdasarkan informasi yang kami dapat dari berbagai buku dan internet. “Satya Terima Terima kasih kasih kepada kepada rek rekan-r an-rekan ekan Mahasis Mahasiswa wa STIA “Satya Negara” Negara” Palemban Palembang g yang yang telah telah memberik memberikan an sumbang sumbang saran. saran.
Secara khusus penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Dosen Pengasuh Mata Implementasi Kebijakan yaitu Bapak Ahmad Ahmad Hasan, Hasan, S.sos S.sos yang yang telah telah member memberika ikan n motiv motivasi asi serta serta
bimbingannya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Kami juga menyadari bahwa makalah yang kami buat ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami dengan ikhlas dan dengan hati lapang
dada
akan
menerima
saran
maupun
kritik
demi
3
kesempu kesempurnaa rnaan n makalah makalah ini. ini. Dan akhir akhir kata semoga semoga makalah makalah ini memberikan manfaat bagi kita semua. ..Amin Palembang, 24 Maret 2010 Penulis Kelompok 2
BAB I Pendahuluan 1.
Latar Be Belakang Ma Masalah. Seiri Seiring ng deng dengan an di pelaj pelajari arinya nya mata mata kuliah kuliah,, Implem Implemen entas tasii
Kebijakan Publik pada semester ini. Penulis mendapat tugas oleh Dosen pengasuh mata kuliah ini untuk membuat makalah tentang teori-teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan dipelajari saat ini. Makalah ini di buat sebagai pemenuhan tugas kelompok yang diberikan kepada penulis oleh dosen pengajar. Maka Ma kala lah h ini ini beri berisi si tent tentan ang g teor teorii impl implem emen enta tasi si ke kebi bija jaka kan n publik. Serta pendapat para ahli kebijakan public serta model-model implementasi
yang
impl implem emen enta tasi si,,
dan dan
kebi ke bija jaka kan n
publ public ic..
hamb hambat atan an
yan yang
biasa halhal-h hal
Anal Analis isis is seri serin ng
digunakan yang yang
berh berhub ubun unga gan n
kebi ke bija jaka kan n dite ditemu muii
saat
publ public ic
saa aatt
ini.
Karakter
deng dengan an
sert serta a
teor teorii
hamb hambat atan an--
peng pengim impl plem emen enta tasi sika kan n
kebijakan public. Serta contoh dari implementasi kebijakan public yang diterapkan di Indonesia.
4
2.
Batasan Masalah Dari
latar
belakang
masalah
diatas,
maka
penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 15.
Pengertian Implementasi kebijakan Publik.
16.
Model-model Implementasi.
17.
Proses Prose s Imple Implement mentasi asi Kebij Kebijakan akan Publi Publik k.
18.
Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Keberhasilan
Implementasi Kebijakan Kebijakan.. 19.
Penjabaran Operasional Proses Implementasi Kebijakan.
20.
Formulasi Formu lasi Masal Masalah ah Kebij Kebijakan akan Publi Publik k.
21.
Desain Desa in Kebij Kebijakan akan (Poli (Policy cy Desig Design) n)..
22.
Analisis Anali sis Kebij Kebijakan akan Publi Publik k.
23.
Konsep Kebijakan.
24.
Pengertian Analisis Kebijakan Publik.
25.
Analisis Kebijakan Publik dan Ilmu Pengetahuan.
26. Tipe 27.
Analisis Kebijakan.
Gaya Analisis Kebijakan.
5
28.
3.
Model Analisis Kebijakan . Tujuan Pe Penulisan
Tujuan utama dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Unt Untuk
memen menuhi
tug tugas
yan yang
diberi erika kan n
oleh
dosen
Pengajar. 2.
Agar
dapa apat
memah emaha ami
mata ata
kuliah iah
implemen ementtasi asi
kebijakan publik secara mendalam.. 3. Sebagai Sebagai referens referensii awal untuk penulisa penulisan n makalah makalah sejenis sejenis di kemudian hari.
Bab II Pembahasan 1. Pengertian Implementasi kebijakan Publik implement implementasi asi adalah adalah proses proses untuk untuk memasti memastikan kan terlaksa terlaksanan nanya ya
suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. implementasi juga di gambarkan sebagai wujud dari pelaksanaan kebijakan yang telah di tentukan. Kebijakan Publik .
6
Kebi Ke bija jaka kan n Publ Publik ik adal adalah ah suat suatu u ko kons nsep ep,, sist sistem em,, pros prosed edur ur dan dan rencana rencana yang yang bertuju bertujuan an untuk untuk dilaksan dilaksankan kan dan diterap diterapkan kan oleh oleh pihak yang berwenang dan berlaku unuk semua orang dengan satu tujuan adalah kepentingan bersama. Implementasi kebijakan Publik adalah proses pelaksanaan dan
penerapan kebijkan public bagi masyarakat umum. 1.Kebijakan yang diinginkan (idealized policy); pola interaksi yang dikehendaki dan apa yang hendak diubah oleh suatu kebijakan. 2.Kelom 2.Kelompok pok sasaran sasaran (target (target group) group);; sekelom sekelompok pok masyarak masyarakat at yg hendak dipengaruhi dan diubah. 3.Organisasi pelaksana (implementing organisation); sebuah satuan biro birokr kras asii
peme pemeri rint ntah ah
yang yang
bert bertan angg ggun ungj gjaw awab ab
atas atas
kebi ke bija jaka kan n
tertentu. 4.Fa 4.Fakt kto or
ling lingku kung ngan an
(en (enviro vironm nmen enta tall
fact facto ors); rs);
unsu unsurr-un unsu surr
lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
2. Model-model Implementasi Implementasi A.
Model Implementasi kebijakan George Edward III
:
Pende Pendekat katan an yang yang digun digunaka akan n dalam dalam mengan menganal alisi isis s implem implemen entas tasii kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi implementasi kebijakan dapat berhasil, berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel variabel dalam kebijak kebijakan an publik publik yaitu yaitu Komunik Komunikasi asi
7
(Communi (Communicati cations ons), ), Sumber Sumber Daya (resou (resources rces), ), sikap sikap (disposi (disposition tions s atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure) Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara antara satu dengan yang lainnya lainnya memiliki memiliki hubung hubungan an yang yang erat. erat. Tujuan
kita
adalah
meningkatkan
pemahaman
tentang
implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membr membrea eakdo kdown wn
(ditur (diturun unkan kan))
melalu melaluii
ekspl eksplana anasi si
imple implemen mentas tasii
kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategor kategorii dari dari faktor-f faktor-fakto aktorr mendasa mendasarr ditampil ditampilkan kan sehingg sehingga a dapat dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.
Sumber : George III Edward :implemeting public policy, 1980
Faktor Fak tor –fakto –faktorr yang yang berp berpeng engar aruh uh dalam dalam imple implemen mentas tasii menu menuru rutt George C. Edwards III sebagai berikut : a. Komunikasi Implem Implement entasi asi akan akan berja berjalan lan efekti efektiff apab apabila ila ukura ukuran-u n-uku kuran ran dan dan tujua tujuan-t n-tuj ujua uan n
kebij kebijaka akan n
dipa dipaham hamii
oleh oleh
indi individ vidu-i u-ind ndivi ividu du
yang yang
bertanggungjawa bertanggungjawab b dalam pencapaian tujuan kebijakan. kebijakan. Kejelasan Kejelasan
8
ukuran
dan
tujuan
kebijakan
dengan
demikian
perlu
dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau
keseragaman
dari
ukuran
dasar
dan
tujuan
perlu
dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa bisa
mena menah hanny annya a
hanya anya
untu untuk k
kepe ke pent ntin inga gan n
tert terten entu tu,,
atau atau
meny menyeb ebar arlu luas aska kann nnya ya.. Di samp sampin ing g itu itu sumb sumber er info inform rmas asii yang yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi interpretasi yang berbeda pula. Agar impl implem emen enta tasi si
berj berjal alan an
efek efekti tif, f,
siap siapa a
yang yang
bert bertan angg ggun ungj gjaw awab ab
melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. melakukannya. Sesungguhnya Sesungguhnya implementasi kebijakan kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat akurat mengen mengenahi ahi maksud maksud dan tujuan tujuan kebijaka kebijakan. n. Jika para para aktor aktor pemb pembua uatt
kebi ke bija jaka kan n
tela telah h
meli meliha hatt
keti ke tida dakj kjel elas asan an
spes spesif ifik ikas asii
kebijaka kebijakan n sebenar sebenarnya nya mereka mereka tidak tidak mengerti mengerti apa sesungu sesunguhnya hnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan menda mendapa patka tkan n hasi hasill yang yang optim optimal. al. Tida Tidak k cukup cukupny nya a ko komun munika ikasi si kepada
para
implementor
secara
serius
mempengaruhi
implementasi kebijakan.
b. Sumberdaya
9
Tidak
menjadi
imple implemen mentas tasii
masalah
prog progra ram m
bagaimana
jelas
dan
konsisten
dan bagai bagaima mana na ak akur uratn atnya ya komun komunik ikasi asi
dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan prog progra ram m kek kekur urang angan an sumbe sumberd rday aya a dalam dalam melaku melakukan kan tugas tugasny nya. a. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana,
informasi
yang
relevan
dan
cukup
untuk
mengimplementasik mengimplementasikan an kebijakan dan pemenuhan pemenuhan sumber-sumber sumber-sumber terkai terkaitt dalam dalam pelak pelaksan sanaa aan n prog progra ram, m, adan adanya ya kewen kewenan angan gan yang yang menjamin menjamin bahwa bahwa program program dapat dapat diarahka diarahkan n kepada kepada sebagai sebagaimana mana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana
prasarana.
Sumberd erdaya
manu anusia
yang ang
tid tidak
mem memadahi ahi
(jum jumlah
dan
kemam kemampu puan) an) berak berakiba ibatt tidak tidak dapa dapatt dilak dilaksan sanak akann annya ya prog program ram secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal hal yang yang harus harus dilak dilakuk ukan an mening meningkat katkan kan sk skill ill/ke /kemam mampu puan an para para pelak pelaksan sana a untu untuk k melak melakuka ukan n prog program ram.. Untuk Untuk itu perlu perlu adany adanya a mana manaje jeme men n SDM SDM yang yang baik baik agar agar dapa dapatt meni mening ngka katk tkan an kine kinerj rja a prog progra ram. m. Ketida Ketidakm kmamp ampua uan n pelak pelaksa sana na prog program ram ini ini diseb disebabk abkan an karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka mereka dimana dimana dalam dalam melaksan melaksanakan akan program program ini membutuh membutuhkan kan kemampu kemampuan an yang yang khusus, khusus, paling paling tidak tidak mereka mereka harus harus mengua menguasai sai teknik-teknik
Info Inform rmas asii
meru merupa paka kan n
kelistrikan.
sumb sumber erda daya ya
pent pentin ing g
bagi bagi
pela pelaks ksan anaa aan n
kebijaka kebijakan. n. Ada dua bentuk bentuk informas informasii yaitu yaitu informas informasii mengena mengenahi hi
10
bagai bagaima mana na cara cara menye menyeles lesaik aikan an ke kebi bijak jakan/ an/pr progr ogram am serta serta bagi bagi pelaksan pelaksana a harus harus mengeta mengetahui hui tindakan tindakan apa yang yang harus harus dilakuk dilakukan an dan dan
info inform rmas asii
tent tentan ang g
data data
pend penduk ukun ung g
kepe ke petu tuha han n
kep ke pada ada
peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pela pelaks ksan ana a
dila dilapa pang ngan an..
Keku Ke kurranga angan n
info inform rmas asi/ i/pe peng nget etah ahua uan n
bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti seperti pelaksa pelaksana na tidak tidak bertang bertanggun gungjaw gjawab, ab, atau pelaksan pelaksana a tidak tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebi ke bija jaka kan n
memb membut utuh uhka kan n
kepa ke patu tuha han n
orga organi nisa sasi si
dan dan
indi indivi vidu du
terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga juga penting penting adalah adalah kewenan kewenangan gan untuk untuk menentu menentukan kan bagaima bagaimana na program program dilakukan, dilakukan, kewenangan kewenangan untuk membelanjakan/me membelanjakan/mengatur ngatur keu ke uanga angan, n,
baik baik
peny penyed edia iaan an
pengadaan
uang uang,,
peng pengad adaa aan n
staf staf,,
maup maupu un
supervisor.
Fasilitas yang diperlukan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program kebijakan/program haru harus s
terp terpen enuh uhii
seper eperti ti ka kant ntor or,,
pera perala lata tan, n, sert serta a
dana ana
yang yang
mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. c. Disposisi atau Sikap
Salah Salah satu satu faktor faktor yang yang memp mempen engar garuh uhii efekti efektifit fitas as impl impleme ement ntasi asi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat pembuat kebijak kebijakan an maka maka proses proses impleme implementa ntasi si akan mengalam mengalamii banyak masalah.
11
Ada tiga bentuk bentuk sikap/re sikap/respo spon n impleme implemento ntorr terhadap terhadap kebijak kebijakan an ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon progra program m kearah kearah penerim penerimaan aan atau penolak penolakan, an, dan intensit intensitas as dari dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran sasaran progra program m namun namun seringka seringkali li mengala mengalami mi kegagala kegagalan n dalam dalam melak melaksan sanak akan an prog program ram secar secara a tepat tepat ka karen rena a merek mereka a meno menola lak k tujuan
yang
ada
didalamnya
sehingga
secara
sembunyi
mengalihkan mengalihkan dan menghindari menghindari implementasi program. Disamping Disamping itu dukunga dukungan n para para pejabat pejabat pelaksan pelaksana a sangat sangat dibutuh dibutuhkan kan dalam dalam mencapai Duku Dukung ngan an
sasaran dari dari
pimp pimpin inan an
sang sangat at
program. memp mempen enga garu ruhi hi
pela pelaks ksan anaa aan n
program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prio priorit ritas as prog progra ram, m, pene penemp mpata atan n pelak pelaksan sana a deng dengan an oran orang-o g-ora rang ng yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disam Disampin ping g itu penye penyedi diaan aan dana dana yang yang cukup cukup guna guna membe memberik rikan an insentif bagi para pelaksana pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. d. Struktur Birokrasi
Mem Me mbahas
bada adan
dile dilepa pask skan an
dari dari
pela elaksana ana
stru strukt ktur ur
suatu
biro birokr kras asi. i.
kebijak jakan, an, Stru Strukt ktur ur
tidak idak
biro birokr kras asii
dapat adal adalah ah
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berul berulan ang-u g-ulan lang g dalam dalam badanbadan-ba bada dan n ekseku eksekutif tif yang yang mempu mempuny nyai ai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.
12
B.
Model Implementasi kebijakan Van dan Van Meter
“Implementasi kebijakan public berjalan secara linear dari kebijakan public” Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu : 1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2. Tingkat Tingkat pengawa pengawasan san hirarkh hirarkhis is terhada terhadap p keputusa keputusan-ke n-keputu putusan san sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); 4. Vitalitas suatu organisasi; 5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang yang secara secara relati relatiff tingg tinggii dalam dalam komun komunik ikasi asi deng dengan an indi individ viduuindividu di luar organisasi; 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dan para para imple implemen mento torr menget mengetahu ahuii apa yang yang harus harus dilak dilakuk ukan an , imple implemen mentas tasii masih masih gagal gagal apab apabila ila struk struktur tur biro birokra krasi si yang yang ada ada mengh menghala alang ngii koord koordin inasi asi yang yang diper diperlu lukan kan dalam dalam melak melaksan sanak akan an kebija kebijakan kan..
Kebija Kebijakan kan yang yang
komp ko mplek lek memb membutu utuhk hkan an ke kerja rjasam sama a
banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi mempengaruhi
13
hasi hasill implem implemen entas tasi. i. Perub Perubah ahan an yang yang dilak dilakuk ukan an tentu tentunya nya ak akan an mempeng mempengaruh aruhii individu individu dan secara secara umum umum akan akan mempeng mempengaruh aruhii sistem dalam birokrasi C.
Model Grindle
Menurut Grindle (1980) “ Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan dan konteks implementasi nya.” Ide Ide
utama ama
dari ari
model
ini
adal adalah ah bahw ahwa
setel telah
kebijak jakan
ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan dan tingkat keberhasilannya keberhasilannya ditentukan ditentukan derajat derajat
implementability implementability dari
kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Kepentin Kepentingan gan yang terpenga terpengaruh ruh oleh kebijaka kebijakan. n. b. Jenis Jenis manfaat manfaat yang yang diha dihasilk silkan. an. c. Derajat Derajat peru perubaha bahan n yang yang di ingi inginkan nkan.. d. Keduduk Kedudukan an dan pelaksa pelaksanaa naan n program. program. e. Sumber Sumber daya daya yang yang di kerahka kerahkan. n. Sementara itu konteks implementasinya adalah: a. Kekuasaan, Kekuasaan, kepentingan kepentingan,, dan strategi strategi actor actor yang yang terlibat. terlibat. b. Karakt Karakteri eristi stik k
lemba lembaga ga dan dan pengua penguasa sa serta serta kepatu kepatuhan han dan dan
daya tanggap. 3.
Proses Implementasi Kebijakan Publik
14
Implem Implement entasi asi menga mengacu cu pada pada tindak tindakan an untu untuk k menca mencapai pai tujua tujuanntujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola pola-p -pol ola a
oper operas asio iona nall
sert serta a
beru berusa saha ha
menc mencap apai ai
peru peruba baha hann-
perubah perubahan an besar besar atau kecil kecil sebagai sebagaimana mana yang telah telah diputus diputuskan kan sebelumnya.
Implementasi
pada
hakikatnya
juga
upaya
pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilak dilaksa sana nakan kan.. Implem Implement entasi asi kebija kebijakan kan tidak tidak hany hanya a meliba melibatka tkan n insta instans nsii yang yang berta bertang nggu gung ngja jawab wab untu untuk k pelak pelaksan sanaan aan kebija kebijakan kan ters terseb ebut ut,, namu namun n juga juga meny menyan angk gkut ut jari jaring ngan an ke keku kuat atan an poli politi tik, k, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 1. tahapan pengesahan pengesahan peraturan perundangan; perundangan; 2. pelaksanaan pelaksanaan keputusan keputusan oleh oleh instansi instansi pelaksana; pelaksana; 3. kesediaan kesediaan kelompok kelompok sasaran sasaran untuk menjalan menjalankan kan keputusan; keputusan; 4. dampak nyata keputusan keputusan baik yang yang dikehendaki dikehendaki atau atau tidak; 5. damp dampak ak ke kepu putu tusa san n seba sebaga gaim iman ana a yang yang diha dihara rapk pkan an inst instan ansi si pelaksana; 6. upaya perbaikan perbaikan atas kebijakan kebijakan atau atau peraturan peraturan perundanga perundangan. n. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 1. penyiap penyiapan an sumber sumber daya, daya, unit dan dan metode; metode; 2. pene penerj rjem emah ahan an ke kebi bija jaka kan n menj menjad adii renc rencan ana a dan dan arah arahan an yang yang dapat diterima dan 3. dija dijala lank nkan an;;
15
4. penyediaan penyediaan layanan, layanan, pembayaran pembayaran dan hal lain secara secara rutin. rutin. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. 4.
Fakt Fa ktor or-f -fak akto tor r
yang ya ng
Mem empe peng ngar aruh uhii
Kebe Ke berh rhas asil ilan an
Implementasi Kebijakan
Dalam lam
proses
impl mplemen mentasi tasi
sebu ebuah
keb ke bijak aka an,
para
ahli
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi implementasi sebuah kebijakan. kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Isi atau content content kebijaka kebijakan n tersebut. tersebut. Kebijakan Kebijakan yang yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak tidak disto distors rsif, if, diduk didukun ung g oleh oleh dasar dasar teori teori yang yang teruji teruji,, muda mudah h dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik. 2. Implemen Implementato tatorr dan kelompok kelompok target. target. Pelaksanaa Pelaksanaan n impleme implementa ntasi si kebi ebijaka kan n
ter tergant antung
(imp impleme ementat tator) Impl Implem emen enta tato torr komi ko mitm tmen en
dan dan
dan haru harus s
pada ada
badan
kelompok
targ arget
memp mempun unya yaii
kons ko nsis iste ten nsi
pela elaks ksan ana a
untu untuk k
keb ke bijak aka an
(tar target
kapa ka pabi bili lita tas, s,
groups). s).
komp ko mpet eten ensi si,,
mela melaks ksan anak akan an
sebu sebuah ah
kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (policy makers) makers),, selain selain itu, kelompo kelompok k target target yang yang terdidik terdidik dan relatif relatif homo homoge gen n
aka ak an
lebi lebih h
muda mudah h
mene meneri rima ma sebu sebuah ah ke kebi bija jaka kan n
daripad daripada a kelompo kelompok k yang tertutu tertutup, p, tradisio tradisional nal dan heterog heterogen. en. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari
16
populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan. 3. Lingkun Lingkungan gan.. Keadaan Keadaan sosial-ek sosial-ekono onomi, mi, politik, politik, dukungan dukungan publik publik maupun
kultur
diim diimple plemen mentas tasika ikan n
populasi juga juga
tempat
akan akan
sebuah
mempe mempeng ngar aruh uhii
kebijakan keberh keberhas asila ilan n
kebijaka kebijakan n publik. publik. Kondisi Kondisi sosial-e sosial-ekon konomi omi sebuah sebuah masyar masyarakat akat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik baik dari dari ko kons nsti titu tuen en maup maupun un elit elit peng pengua uas sa, dan buda budaya ya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. 5.
Penjabaran
Operasional
Proses
Implementasi Kebijakan.
Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan: 1. Tahapan
intepretasi.
Tahapan
ini
merupakan
tahapan
penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum umum ke dalam dalam kebija kebijakan kan atau atau tindak tindakan an yang yang lebih lebih bersi bersifat fat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk perda ataupun undangundang. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk kepu ke putu tusa san n ek ekse seku kuti tiff yang yang bisa bisa beru berupa pa pera peratu tura ran n pres presid iden en maup maupun un
keput eputus usan an
kepa ke pala la
daer daerah ah,,
sed sedang angka kan n
kebi ke bija jaka kan n
operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputus keputusan/p an/perat eratura uran n menteri menteri ataupun ataupun keputusa keputusan n kepala kepala dinas dinas terkai terkait. t. Kegiat Kegiatan an dalam dalam tahap tahap ini tidak tidak hanya hanya berup berupa a prose proses s
17
penjabaran
dari
kebijakan
abstrak
ke
petunjuk
pelaksanaan/teknis namun juga berupa proses komunikasi dan sosiali sosialisas sasii kebijak kebijakan an tersebut tersebut – baik baik yang yang berbentu berbentuk k abstrak abstrak maupun operasional – kepada para pemangku kepentingan. 2. Tahapa Tahapan n pengor pengorgani ganisasi sasian. an. Kegiatan Kegiatan pertama pertama tahap tahap ini adalah adalah penen penentu tuan an pelak pelaksan sana a kebij kebijak akan an (poli (policy cy implem implement entor or)) – yang yang setida setidakny knya a dapa dapatt diiden diidentif tifika ikasik sikan an sebag sebagai ai beri berikut kut:: insta instans nsii pemerin pemerintah tah (baik (baik pusat pusat maupun maupun daerah) daerah);; sektor sektor swasta; swasta; LSM maupun maupun kompon komponen en masyar masyarakat akat.. Setelah Setelah pelaksa pelaksana na kebijak kebijakan an ditetapkan; ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksa pelaksana na dan sebagai sebagai pencegah pencegah terjadin terjadinya ya kesalah kesalahpah pahaman aman saat saat para pelaks pelaksana ana tersebu tersebutt menghad menghadapi api masalah masalah.. Prosedu Prosedurr tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar standar pelayan pelayanan an minimal minimal (SPM). (SPM). Langkah Langkah berikutn berikutnya ya adalah adalah penentu penentuan an besaran besaran anggaran anggaran biaya biaya dan sumber sumber pembiaya pembiayaan. an. Sumb Sumber er pembi pembiaya ayaan an bisa bisa diper diperol oleh eh dari dari sektor sektor pemer pemerint intah ah (APBN (APBN/AP /APBD) BD) maup maupun un sektor sektor lain lain (swast (swasta a atau atau masy masyara arakat kat). ). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlu diperlukan, kan, sebab sebab peralat peralatan an tersebut tersebut akan akan berperan berperan penting penting dala dalam m
mene menent ntu uka kan n
efe efektif ktifit itas as
dan dan
efis efisie ien nsi
pela pelaks ksan anaa aan n
–
pene peneta tapa pan n
mana manaje jeme men n
kebi ke bija jaka kan. n.
Lang Langka kah h
sela selanj njut utny nya a
pela pelaks ksan ana a
kebi ke bija jaka kan n
–
diwu diwuju judk dkan an dala dalam m
pene penent ntua uan n
pola pola
kepe ke pemi mimp mpin inan an dan dan ko koor ordi dina nasi si pela pelaks ksan anaa aan, n, dala dalam m hal hal ini ini penentuan focal point pelaksana kebijakan. Setelah itu, jadwal pelak pelaksan sanaan aan imple implemen menta tasi si kebij kebijaka akan n seger segera a disusu disusun n untuk untuk memp memper erje jela las s hitu hitung ngan an wakt waktu u dan dan seba sebaga gaii sala salah h satu satu alat alat penentu efisiensi implementasi sebuah kebijakan.
18
3. Tahapa Tahapan n implika implikasi. si. Tindakan Tindakan dalam dalam tahap tahap ini adalah adalah perwujud perwujudan an masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 6.
Formulasi Masalah Kebijakan Publik
Dalam proses perumusan kebijakan publik, pokok persoalan adalah perumus perumusan an kebijaka kebijakan n publik. publik. Proses Proses perumus perumusan an kebijak kebijakan an publik publik dibagi ke dalam empat tahap yakni: 1. peng pengena enalan lan mas masala alah; h; 2. penca pencaria rian n masa masalah lah;; 3. pendefi pendefinisi nisian an masalah masalah;; dan dan 4. spes spesifi ifikas kasii masal masalah. ah. Secara singkat tahap-tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Ke Kegi giat atan an peng pengen enal alan an masa masala lah h yang yang dila dilaku kuka kan n deng dengan an cara cara temukenal (scanning) masalah publik akan menghasilkan situasi masalah. b. Ke Kegi giat atan an penc pencar aria ian n
masal asalah ah yang yang dila dilaku kuka kan n deng dengan an cara cara
menemukan masalah-masalah yang saling terkait dalam situasi masalah akan menghasilkan meta masalah (masalah yang saling terkait namun belum terstruktur). c. Ke Kegia giatan tan pendef pendefin inisi isian an masal masalah ah yang yang dilak dilakuk ukan an deng dengan an cara cara menyaring meta masalah menjadi masalah publik menghasilkan masalah subtantif. d. Kegiatan spesifikasi spesifikasi masalah masalah dengan dengan cara mencari akar akar masalah masalah subtant subtantif if menghas menghasilk ilkan an masalah masalah formal. formal. Masalah Masalah formal formal inilah inilah yang yang menj menjad adii item item khus khusus us yang yang haru harus s dita ditang nggu gula lang ngii atau atau
19
ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan untuk kemudian menjadi kebijakan publik.
7.
Desain Desa in Kebi Kebijaka jakan n (Poli (Policy cy Desi Design) gn)
Setel Setelah ah masal masalah ah kebij kebijaka akan n difor diformu mulas lasika ikan, n, maka maka kini kini saatny saatnya a masalah tersebut dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang akan diambil. diambil. Dalam Dalam proses proses desain desain kebijak kebijakan an tersebut tersebut terdapat terdapat tujuh tahap sebagai berikut: 1. Taha ahap
peng engkajia ajian n
mene menemu muka kan n berhasi asil
dan
persoa soalan lan.
Tahap
mema memaha hami mi
hak akik ikat at
diident entifi ifika kasi si
merumus muska kan n
masa asalah
yang ang yang
ini
dihadapi api dihadap adapii
bertuj tujuan
perm perma asala salaha han n oleh
untuk yang yang
organisas sasi;
orga rganisas sasi
;
sert serta a
menunjukkan menunjukkan hubungan kausal dari permasalahan permasalahan yang berhasil diidentifikasi. 2. Penetap Penetapan an tujuan tujuan dan sasaran sasaran kebija kebijakan. kan. Penetapa Penetapan n tujuan dan sasar sasaran an kebija kebijakan kan diper diperlu lukan kan sebag sebagai ai dasar dasar pijak pijakan an dalam dalam merumuskan alternatif intervensi yang diperlukan serta menjadi pijakan pijakan standar standar penilaia penilaian n apakah apakah langkah langkah interve intervensi nsi tersebut tersebut bisa disebut “gagal” atau “berhasil”. 3. Penyu Penyusun sunan an mode model. l. Beber Beberapa apa altern alternati atiff kebija kebijakan kan inter interven vensi si dituangk dituangkan an dalam dalam bentuk bentuk hubung hubungan an kausali kausalitas tas antar antar masalah masalah yang yang dihada dihadapi pi organis organisasi asi dan dirumus dirumuskan kan secara secara sederha sederhana. na. Hubungan kausalitas ini disebut sebagai model. Model tersebut bisa berupa diagram alur (flow chart) maupun diagram panah (arrow chart). Tujuan penyusunan model tersebut dimaksudkan
20
untu untuk k
memu memuda dahk hkan an
anal analis isis is
seka sekali ligu gus s
memi memili lih h
alte altern rnat atif if
kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. 4. Perumu Perumusan san alternatif alternatif kebijaka kebijakan. n. Alterna Alternatif tif kebijak kebijakan an merupak merupakan an sejumlah alat dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan baik secara langsung atau tidak. Rumusan alternatif tersebut diawali dengan penjelasan kerangka logika yang terkait dengan berbagai kemungkinan yang muncul dalam dalam ker kerang angka ka interv intervens ensii masa masalah lah.. Ke Kemun mungk gkin inan an terseb tersebut ut berd berdam ampa pak k baik baik posi positi tiff maup maupun un nega negati tif. f. Sete Setela lah h alte altern rnat atif if diidentifikasi, maka tiba saatnya untuk memilih alternatif yang palin paling g berpe berpelua luang ng untu untuk k mencap mencapai ai tuju tujuan an dan dan sasar sasaran an yang yang ditetapkan sebelumnya. 5. Penen Penentu tuan an kri kriter teria ia pemil pemilih ihan an alter alternat natif if kebij kebijak akan. an. Krite Kriteri ria a dan dan param paramet eter er yang yang bisa bisa dima dimanfa nfaat atkan kan untuk untuk memili memilih h alter alternat natif if kebijakan antara lain adalah: o
technical feasibility, yang menekankan pada aspek efektifitas
langkah intervensi dalam mencapai tujuan dan sasaran; o
economi economic c and financia financiall feasibil feasibility, ity, yang yang menekan menekankan kan aspek aspek
efis efisie iens nsii yakn yaknii biay biaya a dan dan ke keun untu tung ngan an yang yang dipe dipero role leh h deng dengan an menggunakan teknik cost and benefit analysis; o
politic itical al
viab viabiility, ity,
yang ang
meli elihat
damp ampak
politik tik
yang
ditimbu ditimbulkan lkan berupa berupa tingkat tingkat aksebil aksebilitas itas (accepta (acceptabili bility), ty), kecocoka kecocokan n deng dengan an
nila nilaii
(res (respo pons nsiv iven enes ess) s),,
masy masyar arak akat at kese ke sesu suai aian an
(app (appro ropr pria iate tene ness ss), ), deng dengan an
resp respo onsif nsifit itas as
peru perund ndan ang gan
(leg (legal al
suitability), serta pemerataan (equity); o
administrative operability yang melihat dari dimensi otoritas
instansi instansi pelaksan pelaksana, a, komitme komitmen n kelemba kelembagaan gaan,, kapabil kapabilitas itas staf staf dan dana serta dukungan organisasi.
21
6. Peni Penila laia ian n
alte altern rnat atif if
kebi ke bija jaka kan. n.
Mela Me lalu luii
peni penila laia ian n
ini ini
akan ak an
ditemukan alternatif intervensi yang paling efektif, efisien, dan visibel dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu altern alternati atiff inter interven vensi si yang yang dipil dipilih ih palin paling g tidak tidak harus harus yang yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang paling efisien dalam sisi biaya dan keuntungan, yang paling bisa diterima oleh stakeholder, dan secara kelembagaan dapat dilaksanakan serta memenuhi memenuhi syarat administratif. administratif. Selain itu perlu dipertimbangkan dipertimbangkan aspe aspek k etik etika a dan dan fils filsaf afat at sehi sehing ngga ga alte altern rnat atif if ters terseb ebut ut tida tidak k melanggar nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 7. Peru Perumu musa san n
reko rekome mend ndas asii
kebi ke bija jaka kan. n. Re Reko kome mend ndas asii
kebi ke bija jaka kan n
dibuat dibuat berdasar berdasar peroleha perolehan n skor skor beberap beberapa a alternat alternatif if interven intervensi, si, dimana alternatif ini dinilai visibel untuk mencapai tujuan dan sasar sasaran, an, mema memakan kan biaya biaya yang yang optim optimal al deng dengan an keuntu keuntung ngan an maksim maksimal, al, diterim diterima a oleh oleh seluruh seluruh pemangk pemangku u kepentin kepentingan gan serta serta sesuai dengan etika dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan dan perat peratur uran an perun perundan danga gan, n, dan dan secar secara a kelemb kelembaga agaan an bisa bisa dilak dilaksan sanak akan an.. Selia Selian n itu, itu, altern alternati atiff inter interven vensi si terseb tersebut ut juga juga dipertimbangkan dipertimbangkan secara lebih komprehensif, holistik, holistik, integratif integratif serta prospektif sebelum dipilih. Setelah itu, alternatif intervensi yang yang direko direkome mend ndasi asika kan n ditet ditetapk apkan an dan dan disa disahk hkan an sehin sehingg gga a memiliki kekuatan hukum.
8.
Analisis Anal isis Kebi Kebijaka jakan n Publ Publik ik
Ada buku yang cukup menarik, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik yang ditulis oleh DR. Joko Widodo, M.S., seorang widyaiswara Diklatpim Jawa Timur. Buku
22
itu itu
deng dengan an ring ringan an memb membah ahas as dasa dasarr-da dasa sarr
anal analis isis is ke kebi bija jaka kan n
publik.Uraian dalam buku ini dibuka dengan gambaran situasi pasca refor reformas masi, i, diman dimana a pemeri pemerinta ntah h saat saat ini ini sedan sedang g mengu mengupa payak yakan an oton otonom omii daer daerah ah untuk untuk menin meningk gkatk atkan an ke kesej sejah ahter teraan aan rakya rakyatt di daerah. Dan memang karena beliau orang daerah, maka otonomi daerah menjadi dasar pijakan beliau untuk memulai uraian analisis kebijakan publik. Dalam pandangan saya, akan lebih baik apabila beliau liau
meng engutip
tujuan
negara ara
yang ang
diaman amana atka kan n
dalam lam
Pembukaan UUD 45, karena saya pikir tujuan tersebut akan lebih univ univer ersa sall
seba sebaga gaii
pija pijaka kan n
refo reform rmas asii
kebi ke bija jaka kan n
publ publik ik,,
seba sebab b
reformasi publik tidak hanya dilaksanakan di daerah, namun juga di tingkat pusat. Untuk menghadapi situasi yang ada sekarang ini, penulis menuntut ditingka ditingkatkan tkannya nya profesi profesiona onalism lisme e mesin mesin birokr birokrasi. asi. “Pemerin “Pemerintaha tahan n pada dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan diadakan untuk untuk melayan melayanii dirinya dirinya sendir sendiri, i, tetapi tetapi untuk untuk melayani melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap angg anggota ota masya masyara rakat kat untuk untuk menge mengemb mban angka gkan n kemam kemampu puan an dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama”. Saya lihat beliau
ingin ingin menerap menerapkan kan prinsip prinsip-prin -prinsip sip Weberian Weberian mengena mengenaii birokra birokrasi, si, dimana dimana dalam dalam pandang pandangan an Weberian Weberian,, birokr birokrasi asi diciptak diciptakan an untuk untuk melayan melayanii dan profesi profesional onal.Ses .Sesuai uai dengan dengan pandang pandangan an ini, ini, kinerja kinerja biro birokra krasi si harus harus bisa bisa diper dipertan tangg ggun ungja gjawab wabkan kan kepad kepada a khal khalaya ayak k umum, sebab government organizations are created by the public, for the public and need to be accountable to it . Sebuah birokrasi
haru harus s
akun ak unttabel abel,,
terb terbuk uka a
dan
tran transp spar aran an..
Seir Seirin ing g
deng dengan an
perkemba perkembanga ngan n masyar masyarakat akat dewasa dewasa ini, ini, tantang tantangan an yang dihadap dihadapii organis organisasi asi pemerint pemerintahan ahan juga juga berubah berubah,, oleh oleh kar karena ena itu, aparatur aparatur
23
pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi diri mereka guna menghadapi menghadapi tantangan tantangan tersebut. Kompetensi tersebut setidaknya setidaknya mencakup
beberapa
virtues
yakni
pengetahuan,
kecakapan/kapabi kecakapan/kapabilitas, litas, keterampilan, keterampilan, keahlian, keahlian, sikap dan perilaku untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan khalayak umum kepada mereka. Dalam Dalam tatara tataran n yang yang lebih lebih nyata nyata,, tantan tantanga gan n yang yang diha dihadap dapii oleh oleh pemimpin pemimpin dan organis organisasi asi pemerint pemerintahan ahan adalah adalah hal-hal hal-hal meliputi meliputi peran baru, keterampilan baru dan piranti baru. Peran baru ( new role)
meli melipu puti ti
per peran
para ara
pemi pemimp mpin in
peme pemeri rint ntah ahan an
seba sebaga gaii
perancang, guru, pengayom, pendorong sekaligus pelayan. Sebagai seorang seorang perancan perancang, g, seorang seorang pemimpi pemimpin n harus harus berpera berperan n sebagai sebagai pihak yang merancang dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, target, target, kebijak kebijakan, an, nilai nilai dan struktur struktur organi organisasi sasi.. Sebagai Sebagai seorang seorang guru, seorang pemimpin harus mampu mendidik dan mengarahkan angg anggota ota organ organisa isasi si untuk untuk meng mengena enali li reali realitas tas secar secara a baik, baik, dan dan menciptakan sebuah organisasi sebagai sebuah tempat belajar bagi selur seluruh uh angg anggot ota a organ organis isasi asi.. Seba Sebagai gai seor seoran ang g pelaya pelayan, n, seoran seorang g pemimpin harus mau melayani seluruh anggota organisasi. Ketera Keteramp mpila ilan n baru baru yang yang haru harus s dimil dimiliki iki oleh oleh seora seorang ng pemim pemimpin pin adal adalah ah
keter eteram ampi pila lan n
dala dalam m
menci encipt ptak akan an,,
memb memban angu gun n
dan dan
mengi mengimp mplem lement entasi asika kan n visi visi bers bersam ama, a, memba membang ngun un dan dan mengu menguji ji model mental serta keterampilan dalam berpikir secara sistematis. Sedan Sedangk gkan an piran piranti ti baru baru dalam dalam kepemi kepemimpi mpinan nan masa masa kini kini adala adalah h sistem sistem informas informasii kepemimp kepemimpinan inan yang yang akan memberik memberikan an prediksi prediksi masa masa depan depan secar secara a lebih lebih ko komp mpreh rehen ensif sif.Ol .Oleh eh kar karen ena a itu, itu, untu untuk k
24
memen memenuh uhii tantan tantanga gan n masa masa depan depan,, diper diperluk lukan an kebij kebijaka akan n publ publik ik yang sifatnya lebih komprehensif dan antisipatif. 9.
Konsep Kebijakan
Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang point of view); rangkaian tindakan ( series of actions) dan peraturan ( point
(regulations). Ke Keti tiga ga hal hal ters terseb ebut ut menj menjad adii pedo pedoma man n bagi bagi para para pengamb pengambil il keputus keputusan an untuk untuk menjalan menjalankan kan sebuah sebuah kebijak kebijakan. an. Dari beberapa definisi mengenai mengenai kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Defi Defini nisi si ters terseb ebut ut berb berbun unyi yi “res “respo pon n dari dari sebu sebuah ah sist sistem em poli politi tik k terhadap
demands/claims
dan
support yang ang
meng mengal alir ir
dari ari
lingkungannya”. Dala Dalam m defi defini nisi si ters terseb ebut ut,, resp respo on bisa bisa dili diliha hatt seba sebag gai isi isi dan dan implementasi serta analisis dampak kebijakan; sistem politik tentu saja merujuk pada aktor politik (pemerintah, parlemen, masyarakat, pressure groups dan aktor yang lain), demands dan claim bisa jadi
meru merupa paka kan n
tant tantan anga gan n
dan dan
perm permin inta taan an dari dari ak akto torr-ak akto torr
tadi tadi,,
sedangkan support bisa merujuk pada dukungan baik SDM maupun infrastruktur yang ada, dan yang terakhir, lingkungan merujuk pada satuan wilayah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan Berdasarkan konsep tersebut, tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen-elemen yakni: orientasi, tindakan yang yang benar benar-b -bena enarr dilak dilakuk ukan, an, sifat sifat posit positif if maup maupun un negat negatif if untu untuk k melakuk melakukan an sesuatu sesuatu dan pelaksan pelaksanaan aan melalui melalui perunda perundanga ngan n yang yang bersifat memaksa (otoritatif).
25
Berda Berdasar sarkan kan atas atas ko kons nsep ep terseb tersebut ut,, maka maka pemeri pemerinta ntah h sebag sebagai ai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi poli politi tik k
terk terkai aitt
deng dengan an
fung fungsi si
peme pemeri rint ntah ah
seb sebagai agai
pemb pembua uatt
kebijaka kebijakan, n, sedang sedangkan kan fungsi fungsi adminis administras trasii terkait terkait dengan dengan fungsi fungsi peme pemeri rint ntah ah
seb sebagai agai
pela pelaks ksan ana a
kebi ke bija jaka kan. n.
Oleh Ol eh
kare ka rena na
itu, itu,
pemerint pemerintah ah sebagai sebagai lembaga lembaga pembuat pembuat dan pelaksa pelaksana na kebijaka kebijakan n discretionary nary power ) dala publ publik ik memili memiliki ki ke keku kuata atan n diskr diskreti etiff ( discretio dalam m
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai sebagai berikut berikut:: identifi identifikasi kasi,, formulas formulasi, i, adopsi, adopsi, implemen implementasi tasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah masalah yang yang harus harus diselesa diselesaikan ikan dengan dengan pembuat pembuatan an kebijak kebijakan. an. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijaka Kebijakan n disusun disusun berdasar berdasarkan kan alternat alternatif-al if-altern ternatif atif tindakan tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan memperhatikan syarat pelaksanaan, pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebija kebijakan kan..
Tahap Tahap selanj selanjutn utnya ya adala adalah h
impl impleme ement ntasi asi kebija kebijakan kan..
Implemen Implementasi tasi kebijak kebijakan an terkait terkait dengan dengan pihak-p pihak-pihak ihak yang yang terlibat terlibat,, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu send sendir iri. i. Setela Setelah h imple implemen menta tasi si ke kebij bijaka akan n dilak dilakuk ukan, an, evalu evaluasi asi kebija kebijakan kan harus harus dilak dilaksan sanak akan. an. Pertan Pertanya yaan an yang yang timbu timbull dalam dalam eval evalua uasi si
anta antara ra
kesa ke sang ngki kila lan n
lain lain
adal adalah ah::
kebi ke bija jaka kan, n, siap siapa a
bagai agaima mana na yang yang terl terlib ibat at,,
kem ke mangk angkus usan an apa apa
dan dan
kons ko nsek ekue uens nsii
26
impl implem emen enta tasi si dan dan apak apakah ah ada ada tunt tuntut utan an untu untuk k menc mencab abut ut atau atau mengubah kebijakan tersebut. 10. 10.
Peng Penger erti tian an Ana Anali lisi sis s Kebij Kebijak akan an Pub Publi lik k
Analisis Analisis Kebijak Kebijakan an Publik Publik adalah adalah proses proses pencipt penciptaan aan pengetah pengetahuan uan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. Maka dari itu analisis kebija kebijakan kan publi publik k menu menuru runk nkan an beber beberap apa a ciri ciri yakni yakni:: (1) (1) anali analisis sis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran. (2) analisis kebijakan publik merup merupak akan an hasil hasil kegiat kegiatan an ko kolek lektif tif,, ka kare rena na kebera keberada daan an sebua sebuah h kebija kebijakan kan pasti pasti melib melibatk atkan an banya banyak k pihak pihak,, dan didas didasark arkan an pada pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang yang ada. ada. (3) Anali Analisis sis kebij kebijaka akan n merup merupak akan an disip disiplin lin intel intelekt ektual ual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori. (4) analisis analisis kebijak kebijakan an publik publik berkaita berkaitan n dengan dengan masalah masalah-mas -masalah alah publ publik ik,,
buka bukan n
masal asalah ah
prib pribad adii
wala walaup upun un
masa masala lah h
ters terseb ebut ut
melibatkan banyak orang.
11.
Analis Analisis is Kebi Kebijak jakan an Publi Publik k dan dan Ilmu Ilmu Peng Pengeta etahua huan n
Masalah kebijakan berkaitan dengan masalah sosial dan manusia, tapi tapi tidak tidak pada pada pertan pertanya yaan an “apa “apa yang yang dilak dilakuk ukan” an” namun namun lebih lebih kepada menjawab pertanyaan “apa yang harus dilakukan”. Elemen dalam Kebijakan yang Menjadi target analisis
27
Terdapat tiga elemen dalam kebijakan yang menjadi target analisis, yakn yakni: i: (1) (1) fakt faktor or dete determ rmin inan an utam utama; a; (2) (2) isi isi ke kebi bija jaka kan; n; dan dan (3) (3) damp dampak ak ke kebi bija jaka kan n baik baik yang yang diha dihara rapk pkan an maup maupun un yang yang tida tidak k diharapkan.3 12. 12.
Tipe Tipe Anal Analis isis is Kebi Kebija jaka kan n
Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe yaitu: 1. Tipe analisis analisis akademis. akademis. Tipe Tipe analisis ini berfokus berfokus pada hubungan hubungan anta antara ra fakt faktor or dete determ rmin inan an utam utama a deng dengan an isi isi ke kebi bija jaka kan n dan dan berusah berusaha a untuk untuk menjela menjelaskan skan hakikat hakikat,, karakter karakteristi istik k dan profil profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi subtansi. 2. Tipe Tipe anali analisis sis terapan. terapan. Tipe Tipe anali analisi sis s ini lebih memfo memfokus kuska kan n diri diri pada pada hubung hubungan an isi kebijaka kebijakan n dengan dengan dampak dampak kebijak kebijakan an serta serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk mene menemu muka kan n
alte altern rnat atif if
lebi lebih h
baik aik
dan dan
bisa bisa
meng mengga gant ntik ikan an
kebijakan yang sedang dianalisis.
13. 13.
Gaya Gaya Anal Analis isis is Kebi Kebija jaka kan n
Secar Secara a garis garis besar besar,, gaya gaya anali analisi sis s kebij kebijaka akan n dibed dibedak akan an menjad menjadii tigakategori yaitu:
28
1. Analisis Deskriptif Anali Analisis sis deskr deskrip iptif tif masih masih dibed dibedaka akan n menja menjadi di 2 bagi bagian an yakni yakni (a) (a) anal analis isis is isi isi (content analysis) yang yang merup merupaka akan n defin definisi isi empiri empiris s mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tuju tujuan an dan dan
orie orient ntas asii
sebua ebuah h
kebi ke bija jaka kan; n; (b) (b)
anali nalisi sis s
seja sejara rah h
historicall analysis analysis) yang (historica yang lebi lebih h mene meneka kank nkan an aspe aspek k evol evolus usii isi isi
kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat bersifat ekspans ekspansif if dengan dengan membandi membandingk ngkan an beberap beberapa a kebijak kebijakan an secara kronologis-sinkronis. 2. Analisis Proses Analisis Analisis proses proses tidak tidak begitu begitu berfoku berfokus s pada pada isi kebijak kebijakan, an, namun namun lebih lebih memfokus memfokuskan kan diri diri pada proses politik dan interaks interaksii faktorfaktorfaktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijaka kebijakan. n. Proses Proses politik politik inipun inipun masih masih didekati didekati dengan dua aras aras yakni yakni proses proses interak interaksi si para para pemangk pemangku u kepentin kepentingan gan dan struktur struktur politis negara tempat sebuah kebijakan digodok. 3. Analisis Evaluasi Anali Analisis sis ini ini bertu bertujua juan n untu untuk k meng menggam gamba bark rkan an tingk tingkat at peni penilai laian an.. Penilaia Penilaian n yang diberik diberikan an bisa bisa didasark didasarkan an pada pada konsis konsistens tensii logis, logis, efisiensi dan karakteristik etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih masih dibe dibedak dakan an menjad menjadii tiga tiga bagi bagian an yakni yakni (a) evalu evaluasi asi logi logika, ka, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni kons ko nsis iste tens nsii
inte intern rnal al tuju tujuan an ke kebi bija jaka kan; n; ko kons nsis iste tens nsii tuju tujuan an dan dan
instr instrume umen n ke kebij bijak akan; an; dan perb perbeda edaan an antar antara a konsek konsekuen uensi si yang yang diharapkan dan yang tidak diharapkan; (b) evaluasi empiris, dimana
29
anali analisis sis ini ini bertu bertujua juan n untu untuk k mengu menguku kurr apak apakah ah kebija kebijaka kan n publ publik ik mampu mampu memec memecah ahkan kan masal masalah ah dan dan meneka menekanka nkan n tekni teknik-t k-tek eknik nik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai. 14. 14.
Mode Modell Ana Anali lisi sis s Keb Kebij ijak akan an
Dalam Dalam mengkri mengkritisi tisi kebijak kebijakan, an, terdapat terdapat dua pendek pendekatan atan yaitu: yaitu: (1) Analisis proses kebijakan ( analysis of policy process), dimana dalam pend pendek ekat atan an
ini, ini,
anal analis isis is
dila dilaku kuka kan n
atas tas
pro proses ses
peru perumu musa san, n,
penentuan agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi dan dan eval evalua uasi si dala dalam m pros proses es ke kebi bija jaka kan. n. Jika Jika dili dilih hat dari dari item item anali analisis sisny nya, a, pende pendeka katan tan ini ini lebih lebih melih melihat at kandu kandung ngan an ( content ) sebua sebuah h pros proses es ke kebi bijak jakan. an. (2) Anal Analisi isis s dalam dalam dan dan untu untuk k pros proses es analys ysis is in and and for for poli policy cy proc proces ess s), dima kebija kebijakan kan (anal dimana na dala dalam m
pend pendek ekat atan an ini, ini, anal analis isis is dila dilaku kuka kan n atas atas tekn teknik ik anal analis isis is,, rise riset, t, advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Nampaknya, pendekatan ini ini cende cenderu rung ng melih melihat at pros prosed edur ur pros proses es kebija kebijakan kan.. Hasil Hasil anali analisi sis s kebijaka kebijakan n adalah adalah informas informasii yang yang relevan relevan bagi bagi pihak-p pihak-piha ihak k yang yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan pada semua taha tahap p pros proses es ke kebi bija jaka kan. n. Pada Pada taha tahap p agen agenda da sett settin ing, g, anal analis isis is dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agend agenda a pemer pemerin intah tah.. Analis Analisis is pada pada tahap tahap selan selanjut jutnya nya dila dilakuk kukan an untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujua tujuan, n, sasar sasaran an,, prog program ram dan ke kegi giata atan. n. Hasil Hasil anali analisis sis tahap tahap ini ini policy statement statement adala adalah h perny pernyata ataan an ke kebi bijak jakan an ( policy ) yang yang bias biasan anya ya
30
berupa berupa peratur peraturan an perund perundanga angan. n. Analisis Analisis pada pada tahap tahap selanjut selanjutnya nya mencakup mencakup interpre interpretasi tasi dan sosiali sosialisasi sasi kebijaka kebijakan, n, merenca merencanak nakan an serta serta menyusun menyusun kegiatan kegiatan implemen implementasi tasi kebijaka kebijakan. n. Hasil Hasil analisi analisis s policy cy action action). Analis pada pada taha tahap p ini ini adal adalah ah ak aksi si ke kebi bija jaka kan n ( poli Analisis is
beri beriku kutn tnya ya
adal adalah ah
eval evalua uasi si
impl implem emen enta tasi si
kebi ke bija jaka kan n
deng dengan an
memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijaka kebijakan. n. Hasil Hasil analisis analisisnya nya berupa berupa informas informasii kinerja kinerja yang yang akan akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya. Kegag Kegagala alan n sebu sebuah ah ke kebij bijaka akan n publ publik ik diseb disebab abkan kan oleh oleh beber beberap apa a kesalahan antara lain kesalahan dalam perumusan masalah publik menjadi menjadi masalah masalah kebijak kebijakan, an, kesalah kesalahan an dalam dalam formulas formulasii alterna alternatif tif kebijaka kebijakan, n, kesalah kesalahan an dalam dalam implemen implementasi tasi atau kesalah kesalahan an dalam dalam evaluasi kebijakan. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam tiap tahap merupakan satu hal yang krusial untuk mencegah kegagalan sebuah kebijakan. Model Implementasi Kebijakan, Keberhasilan Implementasi 1.Pr 1.Prog ogra ram m
dira diranc ncan ang g
deng dengan an
land landas asan an
yang yang
jela jelas, s,
deng dengan an
kelompok sasaran, perubahan perilaku, dan tujuan yang jelas. 2.Pendu 2.Pendukung kung kebijak kebijakan an memuat memuat arahan arahan dan struktur struktur organis organisasi asi yang tepat sehingga memaksimalkan proses pelaksanaan. 3.Pemim 3.Pemimpin pin lembaga lembaga punya punya keteram keterampila pilan n manajer manajerial ial dan politik politik yang memadai. 4.Program didukung oleh kelompok konstituen yang terorganisasi dengan dukungan legislatif yang kuat.
31
5.Prioritas kebijakan tidak diganggu oleh konflik diantara perumus kebijakan dan perubahan kondisi sosial-ekonomi.
Daftar Pustaka
[email protected] http://Organisasi.org. http://www.wikipedia.com/Kebijakan. http://ecourse.usu.ac.id/content/Implementasi/manajemen0/textbook.pdf http://elearning.unej.ac..id/courses/penempatan_tenaga_kerja/text.1 . http://www.fe.unpad.ac..id/elearning_fe/dosen/ernie/pengantar_/20 manajemen/b ersepuluh.ppt http://upb.ac.id/download/proposal.pdf.
32
