Kebijakan Pelayanan Kesehatan (Setiawan, 2015)

Kebijakan Kesehatan Nasional

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
"Manajemen Pelayanan Kesehatan"
Dosen: Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.









Oleh:
Kelompok I :
Maria Yulita Meo (22020114410003)
Diah Fitri Purwaningsih (22020114410005)
Herry Setiawan (22020114410007)
Renny Triwijayanti (22020114410014)




PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015
HALAMAN PENGESAHAN


MATA KULIAH : Manajemen Pelayanan Kesehatan
DOSEN : Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.
KELOMPOK :
Maria Yulita Meo (22020114410003)
Diah Fitri Purwaningsih (22020114410005)
Herry Setiawan (22020114410007)
Renny Triwijayanti (22020114410014)



PERTANYAAN:
Bagaimana Kebijakan Kesehatan Nasional di Indonesia ?














Semarang, 10 Maret 2015
Dosen PJMK
Manajemen Pelayanan Kesehatan






Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.
NIP.19710919 199403 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………. i
HALAMAN PENGESAHAN...…………………………………………………. ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………………………... 1
B. Perumusan Masalah ……………………………………………………... 4
C. Tujuan…………………………………………..………………………... 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan ….................
5
1. Dasar Pembangunan Kesehatan ……………………………………… 5
2. Visi Pembangunan Kesehatan………………………………………… 6
3. Misi Pembangunan Kesehatan ……………………………………….. 7
4. Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan ……………. 10
5. Kebutuhan Sumber Daya ……………………………….................... 15
B. Sistem Kesehatan Nasional …………….…………………………….....15
1. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional …………………………….. 15
2. Landasan Sistem Kesehatan Nasional ……………………………… 16
3. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional ………………………………… 17
4. Upaya terkait Sistem Kesehatan Nasional ………………………….. 17
5. Aplikasi Sistem Kesehatan Nasional ……………………………….. 18
C. Sistem Pelayanan Kesehatan …………………………………………… 18
1. Konsep Dasar Sistem Pelayanan Kesehatan ………………………… 18
2. Jenis Pelayanan Kesehatan ………………………………………….. 20
3. Syarat Pokok Pelayanan …………………………………………….. 20
4. Fenomena dalam Pelayanan Kesehatan …………………………….. 20
5. Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan ……………………………… 21
6. Landasan Hukum …………………………………………………… 21
D. Kebijakan Kesehatan Nasional ………………………………………… 22
1. Pengertian Kebijakan ……………………………………………… 22
2. Contoh Kebijakan ………………………………………………….. 22
3. Kebijakan Kesehatan ………………………………………………. 23
4. Dasar - Dasar Membuat Kebijakan Kesehatan ……………………. 23
5. Kebijakan Kesehatan di Indonesia ………………………………… 24
6. Perumusan Kebijakan ……………………………………………… 25
7. Merencanakan Kebijakan Kesehatan ………………………………. 26
8. Implementasi Kebijakan …………………………………………… 27
9. Kendala dalam Implementasi Kebijakan …………………………… 31
E. Kebijakan Pelayanan Kesehatan ……………………………………….. 32
F. Landasan Hukum Mendasari Kebijakan ……………………………….. 33
G. Kebijakan Kesehatan Terkait Politik …………………………………… 34
BAB III PEMBAHASAN
A. Aspek Peraturan Perundangan dalam Peta Perjalanan BPJS ………….. 37
B. Turunan Peraturan UU SJSN…………………………............................ 39
C. Turunan Peraturan UU Nomor 40 Tahun 2011 Mengenai BPJS ………. 42
D. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Mengenai BPJS. 45
E. Masalah Yang Timbul Saat Implementasi Kebijakan BPJS …………… 46
F. Rekomendasi Implementasi BPJS 2014 ………………………….......... 48
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………….............. 49
B. Saran ……………………………………………………........................ 49
DAFTAR PUSTAKA











BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sistem layanan kesehatan dalam artian luas merupakan totalitas
layanan yang diberikan oleh semua disiplin kesehatan. Sistem layanan
kesehatan bertujuan memberikan perawatan bagi mereka yang sakit dan
cedera (Kozier. 2010). Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di
Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat
diatasi sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui Sistem
Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pengelola kesehatan (Perpres 72, 2012).
Pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh semua komponen bangsa
Indonesia secara terpadu dan saling mendukung sehingga tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Kozier. 2010).
Untuk mencapai derajad kesehatan masyarakat, konstitusi UUD 1945
berhak untuk mengatur dan mengurusi masyarakat dalam hal kepentingan
umum. Sehingga dalam konteks birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan
Nasional, yaitu: tercapainya masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera.
Termasuk Fungsi Pelayanan Kesehatan yang merupakan tugas birokrasi
sebagai alat pemerintahan. Masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan secara optimal tanpa memandang status sosial.
Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengendalikan dan menyempurnakan
layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi
dan kebijakan yang strategis (Muninjaya, 2004). Selain itu dalam UUD
1945 bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang sehat.
Keterkaitan keingin tersebut perlu adanya kegiatan untuk mencapai bangsa
yang sehat, keadaan dimana harus terbentuk masyarakat peduli kesehatan.
Apabila kepedulian sudah merupakan kebiasaan dan membudaya dalam
masyarakat serta pelayanan yang memadai, maka jelas kesehatan tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan
pokok yang harus dipenuhi (Muninjaya, 2004; Buchbinder, 2014).
Menurut World Health Organization (1984), sistem pelayanan kesehatan
merupakan kumpulan dari berbagai faktor yang komplek dan saling
berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perorangan, kelompok,
masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Sistem kesehatan nasional
perlu dilaksanakan dalam konteks pembangunan kesehatan secara
keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti kondisi
kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga,
distribusi kewenangan, keamanan, sumberdaya, kesadaran masyarakat, serta
kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Menurut Depkes RI (2009), kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang
menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah,
swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan
dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.
Pengertian Kebijakan Kesehatan yaitu konsep dan garis besar rencana
suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pelaksanaan pembangunan
kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal pada
seluruh rakyatnya (AKK USU, 2010).
Sejak berdirinya bangsa Indonesia, kesehatan merupakan poin penting
sesuai pembukaan UUD 1945 alenia 4 yaitu berbunyi "Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum". Kesejahteraan Umum merupakan pokok
landasan bahwa penyelenggaran kesejahteraan di bidang kesehatan
merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan bangsa,
Indonesia saat ini sedang menghadapi era baru, dimana era baru tersebut
berfokus pada kesehatan nasional, beberapa aspek yang akan di capai
adalah mengurangi kematian bayi dan ibu melahirkan, HIV AIDS, DBD,
penyakit malaria dan penyakit berbahaya lainnya.
Berangkat dari tujuan awal yaitu membentuk Negara yang
mensejahterakan rakyatnya maka Negara bertanggungjawab menjamin
kesehatan bangsa seiring usaha mencapai kesehatan Nasional secara merata
sesuai amanah UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yaitu "Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan". Di tahun 2015 inilah bangsa Indonesia menyaksikan
pelaksanaan sistem kesehatan nasional dan salah satunya jaminan
kesehatan nasional yang sering kita dengar BPJS Kesehatan (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).
Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut
harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau
seluruh rakyat. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi
seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3)
mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik yang tertuang dalam TAP Nomor
X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang
menyeluruh dan terpadu.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki system jaminan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang tersebut
mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang-Undang. Pada tanggal 25
November 2011, ditetapkan Undang-Undang No 40 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan sosial yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1
Januari 2014.
BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan
terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam
penyelenggaraannya BPJS ini terbagi menjadi dua yaitu BPJS kesehatan dan
BPJS ketenagakerjaan (Tabrany, 2009). Dengan ditetapkannya BPJS dua
anomaly penyelenggaraan jaminan sosial Indonesia yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip universal penyelenggaraan jaminan sosial di dunia
akan diakhiri. Pertama, Negara tidak lagi mengumpulkan labadari iuran
wajib Negara yang dipungut oleh badan usaha miliknya, melainkan ke depan
Negara bertangungjawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas
jaminan sosial. Kedua, jaminan sosial Indonesia resmi keluar dari
penyelenggaraan oleh badan privat menjaadi pengelolaan oleh badan
publik.


B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah, antara lain:
1. Bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan?
2. Bagaimana Sistem Kesehatan Nasional.
3. Bagaimana Sistem Pelayanan Kesehatan.
4. Bagaimana Kebijakan Kesehatan Nasional
5. Bagaimana Kebijakan Pelayanan Kesehatan
6. Bagaimana Landasan Hukum Mendasari Kebijakan
7. Seperti apa gambarab Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011
Mengenai BPJS.

C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan
penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan.
2. Untuk menjelaskan Sistem Kesehatan Nasional.
3. Untuk menjelaskan Sistem Pelayanan Kesehatan.
4. Untuk menjelaskan Kebijakan Kesehatan Nasional
5. Untuk menjelaskan Kebijakan Pelayanan Kesehatan
6. Untuk menjelaskan Landasan Hukum Mendasari Kebijakan
7. Untuk menggambarkan Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011
Mengenai BPJS.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan
penjabaran dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: 1)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial (Depkes RI. 2009).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) adalah
rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang merupakan
penjabaran dari RPJPN Tahun 2005-2025, dalam bentuk dasar, visi, misi,
arah dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan
untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025 (Depkes RI. 2009).
1. Dasar Pembangunan Kesehatan
Landasan idiil pembangunan nasional adalah Pancasila, dan landasan
konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pembangunan
kesehatan meliputi:
a. Perikemanusian
Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip
perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga
kesehatan perlu berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan
selalu menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan (Depkes RI. 2009).
b. Pemberdayaan dan Kemandirian
Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan,
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan
lingkungannya. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan
mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan
dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan
sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial
serta gotong-royong (Depkes RI. 2009).
c. Adil dan Merata
Pembangunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa
memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Depkes RI.
2009).
d. Pengutamaan dan Manfaat
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan
kepentingan umum dari pada kepentinganperorangan atau golongan.
Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih
mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan
penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada
dasar kemitraan atau sinergisme yang dinamis dan tata
penyelenggaraan yang baik. Sehingga secara berhasil guna dan
bertahap dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beserta lingkungannya.
Pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak,
manusia usia lanjut dan keluarga miskin (Depkes RI. 2009).
2. Visi Pembangunan Kesehatan
Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin
dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: "Indonesia
Sehat 2025". Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis
pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif
bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu
lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi,
tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai,
perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang
berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang
memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya
bangsa (Depkes RI. 2009).
Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025
adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit;
melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan
masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe
community) (Depkes RI. 2009).
Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki
kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga
memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan
kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk
pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan
kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan
sesuai dengan standar dan etika profesi (Depkes RI. 2009).
Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat,
serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes RI.
2009).
3. Misi Pembangunan Kesehatan
Berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk
mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi
Pembangunan Kesehatan, yaitu:

a. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan
oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi
pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor
pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi
positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan
sebagai asas pokok program pembangunan nasional. Kesehatan sebagai
salah satu unsur dari kesejahteraan rakyat juga mengandung arti
terlindunginya dan terlepasnya masyarakat dari segala macam gangguan
yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk
dapat terlaksananya pembangunan nasional yang berkontribusi positif
terhadap kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur atau
subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional berperan sebagai penggerak
utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan (Depkes RI. 2009).
b. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan
masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan
pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
meliputi: a) penggerakan masyarakat; masyarakat paling bawah
mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam
proses pembangunan kesehatan, b) organisasi kemasyarakatan;
diupayakan agar peran organisasi masyarakat lokal makin berfungsi
dalam pembangunan kesehatan, c) advokasi; masyarakat memperjuangkan
kepentingannya di bidang kesehatan, d) kemitraan; dalam pemberdayaan
masyarakat penting untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi
lintas sektor, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan, e)
sumberdaya; diperlukan sumberdaya memadai seperti SDM, sistem
informasi dan dana (Depkes RI. 2009).

c. Memelihara dan Meningkatkan Upaya Kesehatan yang Bermutu, Merata,
dan Terjangkau
Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya
upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya
kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh
masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada
upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif)
bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan
(rehabilitatif). Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan,
diperlukan pula upaya peningkatan lingkungan yang sehat. Upaya
kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan antara
pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta. Untuk masa mendatang,
apabila sistem jaminan kesehatan sosial telah berkembang,
penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan diserahkan
kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter
keluarga. Di daerah yang sangat terpencil, masih diperlukan upaya
kesehatan perorangan oleh Puskesmas (Depkes RI. 2009).
d. Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan
perlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya
manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan
alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan
informasi yang makin penting peranannya. Tenaga kesehatan yang
bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi secara adil,
serta termanfaat-kan secara berhasil-guna dan berdaya-guna (Depkes
RI. 2009).
Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta,
dan pemerintah harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi,
teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil-guna serta
berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional
dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Depkes RI.
2009).
Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan
bermanfaat harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat, makanan dan minuman yang aman, bermutu
serta dengan pengawasan yang baik. Upaya dalam meningkatkan
ketersediaan tersebut, dilakukan dengan upaya peningkatan manajemen,
pengembangan serta penggunaan teknologi di bidang sediaan farmasi,
alat kesehatan dan makanan minuman. bebas dari kerawanan sosial
budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi
lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat,
perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya
kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan
memelihara nilai-nilai budaya bangsa (Depkes RI. 2009).
4. Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025
a. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah
meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang
hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan
merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di
seluruh wilayah Republik Indonesia (Depkes RI. 2009).
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan
oleh indikator dampak yaitu:
1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun
2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.
2) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun
2025.
3) Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun
2025.
4) Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun
2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025 (Depkes RI. 2009).
b. Strategi Pembangunan Kesehatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka
strategi pembangunan kesehatan yang akan ditempuh sampai tahun 2025
adalah:
1) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan, terselenggaranya
pembangunan nasional berwawasan kesehatan, perlu dilaksanakan
kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan,
sehingga semua pelaku pembangunan nasional (stakeholders) memahami
dan mampu melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
Selain itu perlu pula dilakukan penjabaran lebih lanjut dari
pembangunan nasional berwawasan kesehatan, sehingga benar-benar
dapat dilaksanakan dan diukur tingkat pencapaian dan dampak yang
dihasilkan (Depkes RI. 2009).
2) Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah, peran masyarakat dalam
pembangunan kesehatan semakin penting. Masalah kesehatan perlu
diatasi oleh masyarakat sendiri dan pemerintah. Selain itu, banyak
permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggung jawabnya berada
di luar sektor kesehatan. Untuk itu perlu adanya kemitraan antar
berbagai pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat
pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam
pengabdian masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi
kesehatan (to advocate), dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan
upaya kesehatan (to watch) (Depkes RI. 2009).
3) Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan, pengembangan
pelayanan atau upaya kesehatan, yang mencakup upaya kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (client oriented), dan
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata,
terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin perlu mendapatkan pengutamaan.
Penyelenggaraan upaya kesehatan diutamakan pada upaya pencegahan
dan peningkatan kesehatan, tanpa mengabaikan upaya pengobatan dan
pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan
dengan prinsip kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta
(Depkes RI. 2009).
4) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,
pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan ter-jangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak
didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi
jumlahnya, dan profesional, yaitu sumber daya manusia kesehatan
yang mengikuti perkembangan IPTEK, menerapkan nilai-nilai moral
dan etika profesi yang tinggi. Semua tenaga kesehatan dituntut
untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Dalam
pelaksanaan strategi ini dilakukan perencanaan kebutuhan dan
penentuan standar kompetensi tenaga kesehatan, pengadaan tenaga
kesehatan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan serta pembinaan dan
pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Upaya pengadaan tenaga
kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan
kesehatan di Indonesia dalam era desentralisasi dan globalisasi.
Upaya pengadaan ini dilakukan melalui pendidikan tenaga kesehatan
dan pelatihan SDM Kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan antara
lain meliputi: distribusi tenaga kesehatan secara merata dan
peningkatan karier dari tenaga kesehatan tersebut. Pembinaan dan
pengawasan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen
dan legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi, uji
kompetensi, registrasi, dan perijinan (licensing) tenaga
kesehatan. Disamping itu, penting dilakukan upaya untuk pemenuhan
hak-hak tenaga kesehatan (Depkes RI. 2009).
5) Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan, dapat terjadi karena
bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia,
termasuk konflik sosial. Keadaan darurat kesehatan akan
mengakibatkan dampak yang luas, tidak saja pada kehidupan
masyarakat di daerah bencana, namun juga pada kehidupan bangsa dan
negara. Oleh karenanya penanggulangan keadaan darurat kesehatan
yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan, dilakukan secara komprehensif, mitigasi serta didukung
kerjasama lintas sektor dan peran aktif masyarakat (Depkes RI.
2009).
c. Upaya Pokok Pembangunan Kesehatan
1) RPJM-K ke-1 (2005-2009), Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2) RPJM-K ke-2 (2010-2014), Akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat.
3) RPJM-K ke-3 (2015-2019), Akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap.
4) RPJM-K ke-4 (2020-2025), Akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas telah mantap (Depkes RI. 2009).
Dengan memperhatikan pentahapan upaya pokok pembangunan
kesehatan tersebut di atas, maka dalam penyusunan RPJM-K setiap
tahapannya perlu pula ditetapkan pentahapan sumber daya pendukung
dan hasil kegiatan sebagai berikut :
1) Semua desa telah menjadi Desa Siaga aktif, yang mempunyai
minimal sebuah Pos Kesehatan Desa.
2) Semua kecamatan telah memiliki minimal sebuah Puskesmas yang
melayani maksimal 30.000 penduduk dan dilengkapi dengan
fasilitas sanitasi dasar yang memadai.
3) Semua kabupaten/kota telah memiliki minimal Rumah sakit setara
Rumah Sakit Umum kelas C.
4) Semua desa telah memiliki tenaga bidan yang berkualitas
(competence).
5) Semua Puskesmas telah memiliki minimal seorang tenaga dokter dan
tenaga kesehatan lainnya sesuai standar.
6) Semua rumah sakit kabupaten/kota telah memiliki minimal empat
tenaga dokter spesialis dasar (dokter spesialis kebidanan dan
penyakit kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis
bedah, dan dokter spesialis penyakit dalam), dan empat tenaga
dokter spesialis penunjang (dokter spesialis anestesi,
radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik). Rumah sakit
tersebut telah terakreditasi minimal lima pelayanan
spesialistik.
7) Semua Pos Kesehatan Desa, Puskesmas, dan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota didukung dengan biaya operasional yang memadai.
8) Pembiayaan kesehatan dapat diupayakan minimal 5% dari PDB.
9) Semua Rukun Warga/lingkungan telah memiliki minimal satu
Posyandu aktif yang melaksanakan kegiatan minimum sebulan
sekali.
10) Semua desa mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan
setempat secara dini sesuai kompetensinya.
11) Semua kejadian luar biasa (KLB)/wabah penyakit dan masalah
kesehatan akibat bencana dapat ditangani kurang dari 24 jam.
12) Penanganan penyakit wabah pada fasilitas pelayanan kesehatan
dapat menekan angka kematiannya dibawah 1%.
13) Tingkat kesembuhan penyakit Tuberculosis dapat dipertahankan
sebesar 90%.
14) Semua Puskesmas perawatan telah mampu melaksanakan pelayanan
obstetri neonatal emergensi dasar (PONED).
15) Semua Rumah Sakit Kabupaten/Kota telah mampu melaksanakan
pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK).
16) Semua keluarga telah menggunakan air bersih dan fasilitas
sanitasi dasar.
17) Semua keluarga telah menghuni rumah yang memenuhi syarat
kesehatan.
18) Semua desa telah mencapai universal coverage immunization (UCI).
19) Semua persalinan telah ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan.
20) Semua penduduk Indonesia telah dicakup oleh Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (Depkes RI. 2009).
5. Kebutuhan Sumber Daya
Untuk dapat melaksanakan upaya pokok pembangunan kesehatan
diperlukan sumberdaya kesehatan yang memadai, terutama meliputi:
a. Sumber Daya Manusia Kesehatan
b. Pembiayaan Kesehatan
c. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
d. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Kesehatan (IPTEK) (Depkes RI. 2009).

B. Sistem Kesehatan Nasional
1. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupn social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
prosuktif secara social dan ekonomis (Perpres 72, 2012). Sistem
kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan
oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tinginya (Kozier. 2010).
Sistem pelayanan kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor
yang komplek dan saling berhubungan yang terdapat dalam
suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan
kesehatan perorangan, kelompok, masyarakat pada setiap saat yang
dibutuhkan (WHO 1984). Sistem kesehatan nasional perlu dilaksanakan
dalam konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan dengan
mempertimbangkan determinan sosial, seperti kondisi kehidupan sehari-
hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga,distribusi kewenangan,
keamanan, sumberdaya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga
kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Sistem kesehatan nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan
revitalisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi :
Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat.
Kebijakan pembangunan kesehatan.
Kepemimpinan. SKN juga disusun dengan memperhatikan inovasi atau
terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas,
termasuk penguatan system rujukan.
6. Landasan Sistem Kesehatan Nasional
Dalam perpres No 72 tahun 2012 mempunyai landasan sistem kesehatan
nasional meliputi :
a. Landasan idil, yaitu pancasila
b. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Pasal 28B
ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.", Pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia", Pasal 28H ayat (1) "Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan", Pasal 28H ayat (3) "Setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", Pasal 34 ayat (2)
"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan", dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak".
c. Landasan operasional, meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya
yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan.
7. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional
Tujuan sistem kesehatan nasional adalah terselenggaraanya
pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa baik masyarakat,
swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya
guna,sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
8. Upaya terkait Sistem Kesehatan Nasional
Sistem kesehatan nasional meliputi :
a. Upaya kesehatan.
Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan
menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. Upaya kesehatan
diselenggarakan dengan upaya pendekatan,pencegahan, pengobatan dan
pemulihan.
b. Pembiayaan kesehatan.
Pembiayaan kesehatan yang kuat terintergrasi, stabil dan
berkesinambungan memegang peran yang amat vital untk penyelengaraan
pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan
pembangunan kesehatan.
c. Sumber daya manusia kesehatan .
Sebagai pelaksanaan upaya kesehatan, diperlukan sumberdaya manusia
kesehatan yang mencukupi dengan jumlah, jenis dan kualitasnya, serta
terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan
pembangunan kesehatan.
d. Kesediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan.
Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan,
pemanfaatan dan mutu ksediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
yang beredar.
e. Manajemen dan informasi kesehatan.
Meliputi kebijakan kesehatan, admnistrasi kesehatan , hokum
kesehatan, dan informasi kesehatan.
f. Pemberdayaan masyarakat.
System kesehatan nasional akan berfungsi maksimal apabila ditunjang
oleh pemberdayaan masyarakatagar masyarakat dapat dan mampu berperan
sebagai pelaku pembangunan kesehatan.
9. Aplikasi Sistem Kesehatan Nasional
Sistem lingkungan masyarakat yang memberikan dampak negative bagi
kesehatan merupakan tantangan diluar system kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh : wabah penyakit baru, seperti flu burung dan HIV/AIDS.
Dimana Indonesia berada sangat dipengaruhi lalu lintas dunia baik arus
manusia atau barang termasuk kandungan makanan dan minuman, disamping
itu masalah mendasar dengan jumlah penduduk yang besar dengan ciri
kepulauan masih perlunya pengawasan terhadap masalah gizi, agar tidak
terjadi masalah gizi buruk yang kronis.

C. Sistem Pelayanan Kesehatan
1. Konsep Dasar Sistem Pelayanan Kesehatan
Sistem pelayanan kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor
yang komplek dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara,
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan
perorangan, kelompok, masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan (WHO
1984). Sistem kesehatan nasional perlu dilaksanakan dalam konteks
pembangunan kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan
determinan sosial, seperti kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat
pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan,
sumberdaya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan
dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan
kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (levey dan
loomba 1973). System pelayanan medic contohnya seperti rumah sakit.
Sementara puskesmas mencangkup system pelayanan kesehatan masyarakat
dan system pelayanan medic. Teori tentang sistem:
a. Input, merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk
berfungsinya sebuah sistem.seperti sistem pelayanan kesehatan.
b. Proses, suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan
untuk menjadikan sebuah hasil yang di harapkan dari sebuah sistem
tersebut,maka yang dimaksud proses adalah berbagai kegiatan dalam
pelayanan kesehatan
c. Output, hasil yang diperoleh dari sebuah proses,dalam sistem
pelayanan kesehatanhasilnya dengan berupa pelayanan kesehatan yang
berkualitas,efektif dan efisien sehingga dapat dijangkau oleh setiap
lapisan masyarakatsehingga pasien sembuh dan sehat optimal.
d. Dampak, merupakan akibat yang dihasilkan sebuah hasil dari sebuah
sistem,yang terjadi relatif lama waktunya.
e. Umpan balik, merupakan sebuah hasil yang sekaligus menjadi masukan
dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan
saling mempengaruhi umpan balik dalam sistem pelayanan kesehatan
dapat berupa kualitas tenaga kesehatan yang juga dapat menjadikan
input yang selalu meningkat.
f. Lingkungan, semua keadaan di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi
pelayanan kesehatan sebagaimana dalam sistem pelayanan
kesehatan,berupa lingkungan geografis,atau situasi kondisi sosial
yang ada di masyarakat seperti institusi di luar pelayanan
kesehatan.

2. Jenis Pelayanan Kesehatan
Menurut pendapat Hodgetts dan Cascio (1983) ada 2 jenis pelayanan
kesehatan :
a. Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara
pengorganisasian yang ummnya secara bersama-sama dalam suatu
organisasi, tujuan utamanya adalah untuk memelihara da meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit serta sasaran nya terutama untuk
kelompok dan masyarakat.
b. Pelayanan kedokteran
Pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang
dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu
organisasi, tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan
memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan
dan keluarga.
3. Syarat Pokok Pelayanan
Syarat pokok pelayanan kesehatan:
a. Tersedia dan berkesinambungan, artinya tidak sulit ditemukan serta
keberadaannya dalam masyarakat adlah pada setiap saat yang
dibutuhkan.
b. Dapat diterima dan bersifat wajar, artinya tidak bertentangan dengan
keyakinan masyarakat.
c. Mudah dicapai
d. Mudah dijangkau
e. Bermutu
4. Fenomena dalam Pelayanan Kesehatan
Fenomena dalam pelayanan kesehatan:
a. System pelayanan kesehatan yang tidak merata dimana tingkat
kesakitan dan kematian warga miskin cendrung lebih tinggi dari
keluarga kaya.
b. Pola penyakit semakin komleks. Meningkatnya penyakit tidak menular
yang menyebabkan adanya kebutuhan layanan rawat inap.
c. Kinerja pelayanan kesehatan sekto public cendrung menurun disebabkan
adanya dominasi pelayanan swasta
d. Munculnya penyakit-penyakit baru sperti HIV,flu burung,flu babi
e. Pendanaan kesehatan cendrung rendah dan tidak merata. Sebagian besar
dana tidak dari pemerintah melainkan dari dana pribadi.
5. Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan
Terdapat 3 bentuk pelayanan kesehatan :
a. Primary health care (pelayanan kesehatan tingkat pertama),
Dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang
ringan.Sifat pelayanan kesehatan : pelayanan kesehatan dasar. Contoh
: puskesmas, balai kesehatan.
b. Secondary health care(pelayanan tingkat ke dua), untuk klien yang
membutuhkan perawatan rawat inap tapi tidak dilaksanakan di
pelayanan kesehatan pertama,rumah sakit yang tersedia tenaga
specialis.
c. Tertiary health care (pelayanan kesehatan tingkat ke tiga), tingkat
pelayanan tertinggi,membutuhkan tenaga ahli atau subspecialis.
6. Landasan Hukum
Landasan hukum yang melatar belakangi Sistem Jaminan Sosial
Nasional:
a. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34
b. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
c. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial
d. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
e. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
f. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
g. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
h. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
i. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
j. Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Pemerintah Daerah
k. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
l. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenanagan
Pusat dan Daerah

c. Kebijakan Kesehatan Nasional
1. Pengertian Kebijakan
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal
organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan
tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat, Kebijakan
akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota
masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem
solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan
(Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif,
meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak
boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa
menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi
peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Dunn,
1999).
2. Contoh Kebijakan
Contoh kebijakan adalah:
1. Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah,
3. Keppres,
4. Kepmen,
5. Perda,
6. Keputusan Bupati,
7. Keputusan Direktur
Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat
dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga
memberi pengetahuan pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan
dapat bersifat makro, meso, dan mikro.
3. Kebijakan Kesehatan
Pengertian Kebijakan Kesehatan yaitu konsep dan garis besar
rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pelaksanaan
pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang
optimal pada seluruh rakyatnya (AKK USU, 2010). Kebijakan kesehatan
merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan
kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka
desentralisasi dan otonomi daerah (Depkes RI, 2009).
Kebijakan kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah menurut UU
No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kesehatan adalah keadaan
sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomi. Menurut UU Kesehatan No.36tahun 2009 pasal 5 disebutkan bahwa
setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat
kesehatan. Menurut UU Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 14 disebutkan
bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan
kesehatan nasional diatur dalam KMK no 374 tahun 2009 dan perpres no
72 tahun 2012.
4. Dasar - Dasar Membuat Kebijakan Kesehatan
Memahami dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya
merupakan upaya mewujudkan nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai
landasan untuk berpikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan.
Nilai tersebut merupakan landasan dalam menghayati isu strategis,
melaksanakan visi, dan misi sebagai petunjuk pokok pelaksanaan
pembangunan kesehatan secara nasional sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat, yang meliputi:
perikemanusiaan, adil dan merata, pemberdayaan dan kemandirian,
pengutamaan dan manfaat.

a. Isu Strategis Pembangunan Kesehatan
Banyak masalah kesehatan dapat dideteksi dan diatasi secara
dini di tingkat paling bawah. Jumlah dan mutu tenaga kesehatan belum
memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum terfokus
dan sinkron. Hasil sarana kesehatan bisa dijadikan pendapatan
daerah. Masyarakat miskin belum sepenuhnya terjangkau dalam
pelayanan kesehatan. Beban ganda penyakit dapat menimbulkan masalah
lainnya secara fisik, mental dan sosial.
b. Visi Strategis Pembangunan Kesehatan
Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan kesehatan
tersebut dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah,
serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan maka
ditetapkan visi pembangunan kesehatan oleh Departemen Kesehatan
yaitu Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat.
Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi
di mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk
mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang
dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang
disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat
bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk
hidup sehat.
c. Misi Strategis Pembangunan Kesehatan
Visi pembangunan kesehatan tersebut kemudian diejawantahkan
melalui misi pembangunan kesehatan, yakni Membuat Rakyat Sehat. Misi
kesehatan ini kemudian dijalankan dengan mengembangkan nilai-nilai
dasar dalam pelayanan kesehatan yaitu berpihak pada rakyat,
bertindak cepat dan tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi,
transparansi dan akuntabilitas.
5. Kebijakan Kesehatan di Indonesia
a. Isu strategis
1) Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu
belum optimal
2) Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan belum
optimal
3) Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang
memadai
4) Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan
kesehatan masih terbatas.
b. Strategi kesehatan di Indonesia
1) Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan
2) Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan
3) Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan
4) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
5) Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan.
6. Perumusan Kebijakan
Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang
belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui
tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan
kebutuhan apa yang dipandang paling panting. Staf puskesmas yang kuat
orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi kebutuhan), cenderung
memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah mandasar dari
pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan.
Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari
masalah kebijakan, adalah:
a. Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang
(energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya
(pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem
masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu
masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur
sendirian.
b. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah
diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif.
Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini
menimbulkan penafsiran yang beragam (l. gangguan kesehatan,
lingkungan, iklim, dan lain-lain). Muncul situasi problematis, bukan
problem itu sendiri.
c. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi
problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.
d. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana
perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat
memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah
lanjutan.
e. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan
dan sistem masalah kebijakan.
7. Merencanakan Kebijakan Kesehatan
Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus
diperhatikan. Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Bagian dari sistem administrasi
Suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan
pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara
keseluruhan. Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnya merupakan salah
satu dari fungsi administrasi yang amat penting. Pekerjaan
administrasi yang tidak didukung oleh perencanaan, bukan merupakan
pekerjaan administrasi yang baik.
b. Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-
menerus dan berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya
sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Ada hubungan yang
berkelanjutan antara perencanaan dengan berbagai fungsi administrasi
lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting untuk pelaksanaan,
yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan lagi dengan
perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral
yang tidak mengenal titik akhir.


c. Berorientasi pada masa depan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masa
depan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabila
dapat dilaksanakan, akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya
pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.
d. Mampu menyelesaikan masalah
Suatu perencanaan yang baik adalah yamg mampu menyelesaikan
berbagai masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaian
masalah dan ataupun tantangan yang dimaksudkan disini tentu harus
disesuaikan dengan kemampuan. Dalam arti penyelesaian masalah dan
ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap, yang harus
tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan dilakukan.
e. Mempunyai tujuan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang
dicantumkan secara jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini biasanya
dibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang berisikan uraian
secara garis besar, serta tujuan khusus yang berisikan uraian lebih
spesifik. 
f. Bersifat mampu kelola
Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola,
dalam arti bersifat wajar, logis, obyektif, jelas, runtun, fleksibel
serta telah disesuaikan dengan sumber daya. Perencanaan yang disusun
tidak logis serta tidak runtun, apalagi yang tidak sesuai dengan
sumber daya bukanlah perencanaan yang baik.
8. Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya
mencapai hasil. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih
oleh policy makersbukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti
berhasil dalam implementasinya (Subarsono, 2005).Secara garis besar
fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik
diwujudkan sebagai outcome (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah (Wahab, 2008).
Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan
menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil
kegiatan pemerintahdimana tugas implementasi adalah membangun jaringan
yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui
aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan (policy stakeholders) (Subarsono, 2005).
Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan
tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan
proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan
diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari
masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya
memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan
yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro(Parsons,
2008).
Langkah implementasi kebijakan dapat disamakan dengan fungsi
actuating dalam rangkaian fungsi manajemen. Aksi disini merupakan
fungsi tengah yang terkait erat dengan berbagai fungsi awal, seperti
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pembelahan
personil (stuffing) dan pengawasan (controlling).Sebagai langkah awal
pada pelaksananan adalah identifikasi masalah dan tujuan serta
formulasi kebijakan.Untuk langkah akhir dari rangkaian kebijakan
berada pada monitoring dan evaluasi (Abidin, 2002). Implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel dan masing-masing
variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.
Dalam pandangan Edward III (1980), implementasi kebijakan
mempunyai 4 variabel yaitu :
a. Komunikasi, implementasi kebijakan mensyaratkan implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan
sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama
sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi
resistensi dari kelompok sasaran (Subarsono, 2005). Semakin tinggi
pengetahuan kelompok sasaran atas programmaka akan mengurangi
tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan
(Indiahono, 2009).
b. SumberDaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara
jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan
efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia
maupun sumberdaya finansial (Subarsono, 2005).Sumberdaya manusia
adalah kecukupan baik kualitas dan kuantitas implementor yang dapat
melingkupi seluruh kelompok sasaran.Sumberdaya finansial adalah
kecukupan modal dalam melaksanakan kebijakan.Keduanya harus
diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumberdaya,
kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja (Indiahono,
2009).
c. Disposisi adalah watak dan karateristik yang dimiliki oleh
implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif (Subarsono, 2005). Kejujuran
mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arahprogram yang
telah digariskan dalam program. Komitmen dan kejujurannya membawanya
semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara
konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik
implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap
ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa
percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan
kebijakan (Indiahono, 2009).
d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (SOP atau standard operating procedures). SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel
(Subarsono, 2005). Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun
oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam
mencapai tujuan dari kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam
mencapai tujuan dan satu variabel akan mempengaruhi variabel yang
lain. Misalnya bila implementor tidak jujur akan mudah sekali
melakukan mark up dan korupsi atas dana kebijakan sehingga program
tidak optimal dalam mencapai tujuannya. Begitu pula bila watak dari
implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses
komunikasi dengan kelompok sasaran. Model implementasi dari Edward
ini dapat digunakan sebagai alat menggambarkan implementasi program
diberbagai tempat dan waktu. Tidak semua kebijakan berhasil
dilaksanakan secara sempurna karena pelaksanaan kebijakan pada
umumnya memang lebih sukar dari sekedar merumuskannya. Proses
perumusan memerlukan pemahaman tentang berbagai aspek dan disiplin
ilmu terkait serta pertimbangan mengenai berbagai pihak namun
pelaksanaan kebijakan tetap dianggap lebih sukar. Dalam kenyataannya
sering terjadi implementation gap yaitu kesenjangan atau perbedaan
antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Kesenjangan
tersebut bisa disebabkan karena tidak dilaksanakan dengan
sebagaimana mestinya (non implementation) dan karena tidak berhasil
atau gagal dalam pelaksanaannya (unsuccessful implementation)
(Abidin 2002).

9. Kendala dalam Implementasi Kebijakan
Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor eksternal
yang biasanya mempersulit pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain :
a. Kondisi Fisik, terjadinya perubahan musim atau bencana alam.Dalam
banyak hal kegagalan pelaksanaan kebijakan sebagai akibat dari
faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan dan
akhirnya diabaikan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya bisa
diantisipasi untuk mencegah dan mengurangi resiko yang terjadi.
b. Faktor Politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan
pertukaran pemerintahan dapat mengubah orientasi atau pendekatan
dalam pelaksanaan bahkan dapat menimbulkan perubahan pada seluruh
kebijakan yang telah dibuat. Perubahan pemerintahan dari kepala
pemerintahan kepada kepala pemerintahan lain dapat menimbulkan
perbedaan orientasi sentralisasi ke desentralisasi sistem
pemerintahan, perubahan dari orientasi yang memprioritaskan strategi
industrialisasi ke orientasi agri-bisnis, perubahan dari orientasi
yang memprioritaskan pasar terbuka ke strategi dependensi dan
sebagainya.
c. Attitude, sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu
berlangsungnya proses kebijakan dengan sewajarnya dan memaksa
melakukan perubahan. Akibatnya, terjadi perubahan kebijakan sebelum
kebijakan itu dilaksanakan. Perubahan atas sesuatu peraturan
perundang-undangan boleh saja terjadi, namun kesadaran untuk melihat
berbagai kelemahan pada waktu baru mulai diberlakukan tidak boleh
dipandang sebagai attitude positif dalam budaya bernegara.
d. Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor
inputs.Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang
diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin
karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang
diharapkan tidak cukup.
e. Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah
pelaksanaan. Jika pelaksanaan memerlukan beberapa langkah yang
berikut: A > B > C > D, kesalahan dapat terjadi diantara A denganB
atau diantara B dengan C danatau antara C dengan D.
f. Kelemahan pada kebijakan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi
karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang
dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat (Abidin, 2002).
Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang rasional dan diinginkan,
asumsi yang realistis dan informasi yang relevan dan lengkap. Tetapi
tanpa pelaksanaan yang baik, sebuah rumusan kebijakan yang baik
sekalipun hanya akan merupakan sekedar suatu dokumen yang tidak
mempunyai banyak arti dalam kehidupan bermasyarakat (Abidin, 2002).

d. Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Kebijakan kesehatan merupakan tindakan yang mempunyai efek terhadap
institusi,organisasi pelayanan dan pendanaan dari system pelayanan
kesehatan. Kebijakan palayanan kesehatan meliputi:
1. Public goods
Berupa barang atau jasa yang pedanaanya berasal dari pemerintah,
yang bersumber dari pajak dan kelompok masyarakat. Layanan public
goods digunakan untuk kepentingan bersama dan dimiliki bersama.
Keberadaanya memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
2. Privat goods
Berupa barang atau jasa swasta yang pedanaanya berasal dari
perseorangan. Digunakan untuk kepentingan sendiri dan dimiliki
perseorangan, tidak bisa dimiliki sembarangan orang, terdapat
persaingan dan eksternalitas rendah.
3. Merit goods
Karakteristik memerlukan biaya tambahan tidak dapat digunakan
sembarangan orang ada persaingan dan eksternalitas tinggi contohnya
cuci darah, pelayanan kehamilan, pelayanan kespro dan pengobatan PMS.
Indonesia termasuk negara berkembang sangat rentan terhadap
berbagai macam penyakit. Hal ini tersebab karena kondisi riil
masyarakat Indonesia yang miskin dan memiliki standart hidup (gizi)
rendah. Kemiskinan (gizi buruk) menjadi kandungan yang siap setiap
saat melahirkan penyakit. Karena itu tidak mengejutkan kalau penyakit
–penyakit menyerang masyarakat meningkat jumlahnya setiap tahun
seiring meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

e. Landasan Hukum Mendasari Kebijakan
1. UU Nomor 40/2004 Pasal 22 berisi manfaat komprehensif : Promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitative.
2. UU Nomor 40/2004 Pasal 24 mengenai BPJS berkewajiban mengembangkan
system pelayanan kesehatan, system mutu dan system pembayaran yang
efisien dan efektif.
3. Perpres 12/2013 Pasal 20 ayat 1 : menetapkan produk : pelayanan
kesehatan perorangan (pro,otf, preventif, kuratif dan rehabilitative),
obat dan bahan medis habis pakai.
4. Perpres 12/2013 Pasal 36
Ayat 1 : Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas
kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS.
Ayat 2: Fasilitas kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah yang
memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS.
Ayat 3 : Fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat
bekerjasama dengan BPJS.
Ayat 4 : BPJS kesehatan dengan fasilitas membuat perjanjian tertulis
sebagai landasan kerjasama
Ayat 5 : Persyaratan sebagai fasilitas kesehatan mengacu pada
peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
5. Perpres 12/2013 Pasal 42
Ayat 1 : Pelayanan kepada peserta jaminan kesehtan harus memperhatikan
mutu pelayanan, berorientasi kepada aspek keamanan peserta,
efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan peserta
serta efisiensi biaya.
Ayat 2 : Penerapan system kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan
dilakukan secara menyeluruh, meliputi standar pemenuhan
fasilitas kesehtan, memastikan proses pelayanan kesehatan
berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta
pemantauan terhadap iuran kesehatan peserta
Ayat 3 : Ketentuan mengenai penerapan system kendali mutu diatur oleh
ketetapan BPJS
6. Perpres 12/2013 Pasal 43
Ayat 1 : Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya menteri
bertanggung jawab untuk HTA, pertimbangan klinis dan manfaat
jaminan kesehatan, perhitungan standar tariff, monev jaminan
kesehatan
Ayat 2 : Dalam melaksanakan Monev, menteri berkoordinasi dengan Dewan
Jaminan Sosial Nasional
7. Perpres 12/2013 Pasal 44 : ketentuan tentang pasal 43 diatur dengan
Peraturan Menteri

f. Kebijakan Kesehatan Terkait Politik
Keputusan politik dibidang kesehatan yang tersurat dalam kepres no 7
tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional sampai
tahun 2009, menunjukkan adanya kebijakan politik dibidang kesehatan yang
bersifat strategis yaitu keinginan untuk merubah paradigma sakit yang
masih dianut oleh masyarakat Indonesia ke paradigma sehat dan
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dengan target indicator dampak
:
1. Meningkatkan UHH menjadi 70,6
2. Menurunnya AKB menjadi 26 per seribu kelahiran hidup
3. Menurunnya AKI melahirkan menjadi 226/100.000 kelahiran hidup
4. Menurunnya prevalensi gizi kuramg pada anak balita menjadi 20%
Hasil telaahan terhadap kebijakan kesehatan menunjukkan kebijakan
kesehatan nasional dan target indicator dampak yang harus dicapai pada
tahun 2010, relevan dengan kondisi derajat kesehatan saat ini. Hasil
telaahan pun menunjukkan adanya disparitas status kesehatan masyarakat
disetiap propinsi, kabupaten, dan kota yang potensial menghambat upaya
pencapaian target indicator dampak secara nasional.
Tercantumnya pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat dalam
konstitusi UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 menempatkan
status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyrakat. Fenomena
demikian merupakan keberhasilan pemerintah selama ini dalam kebijakan
politik dibidang kesehatan, yang menuntut pemerintah maupun masyarakat
untuk melakukan upaya kesehatan secara tersusun, menyeluruh dan merata.
Secara empiris, upaya tersebut merupakan upaya pembangunan melalui
sektor yang terkait langsung dengan bidang kesehatan, seperti upaya
promosi kesehatan, upaya pelayanan kesehatan dan upaya pembiayaan
kesehatan. Begitupun dalam pembangunan sector lainnya, seperti
pembangunan infra struktur, ekonomi, pendidikan, harus berorientasi dan
berwawasan kesehatan.
Lebih dari 30 tahun upaya pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan
system administrasi pemerintah yang bersifat sentralistik,
disentralistik dan medebewind. Hasil upaya pembangunan tersebut terlihat
pesat selama kurun waktu sampai tahun 1998, baik secara fisik, ekonomis,
maupun secara social. Secara demografis, kemajuan ini terlihat dari
hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 1997 (SDKI 1997)
Pada saat reformasi dimulai pada tahun 2000, terjadi perubahan
paradigma sentralistik menjadi paradigma otonomi daerah. Perubahan
paradigma politik, ternyata tidak merubah kebijakan politik kesehatan
karena sudah tersurat dalam konstitusi hasil amandemen. Sebaliknya,
administrasi pembangunan berubah kearah paradigma disentralisasi dengan
harapan bisa lebih efketif untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan bisa mempersempit disparitas status kesehtatan antar
daerah, maupun antar kelompok masyarakat.
Pada kenyataannya, administarsi pembangunan dengan paradigma
disentralisasi selama kurun waktu 4 tahun ternyata masih memperlihatkan
data disparitas status kesehatan secara signifikan, seperti disparitas :
1. Antar tingkat social ekonomi
2. Antar kawasan
3. Dan arntar perkotaan-pedesaan yang tinggi.
Dengan demikian maka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dengan
administrasi paradigm deswntralisasi kesehatan belum berhasil
mempersempit disparitas status kesehatan antar daerah. Dapat disimpulkan
bahwa administrasi pembangunan ksehatan paradigm lama dan paradigm
desentralisasi dalam upaya mempertinggi derajad kesehatan masyarakat,
bukan merupakan determinant factor tidak tercapainya target indicator
dampak pembangunan kesehatan yang ditetaokan pemerintah selama ini.
Secara teoritis, strategi kebijakan kesehatan merupakn kebijakan
public untuk menghimpun semua potensi guna memelihara dan meningkatkan
status kesehatan masyarakat( Roger Detels et al, 2002). Bahkan menurut
Dawnie perlu melibatkan semua kekuatan masyarakat. Denagn demikian,
tingginya taat azas dan loyalitas terhadap kebijakan kesehatan nasional
merupakan efektifnya administrasi pemerintah untuk mengkondisikan
pemerintahan daerah guna menghimpun semua potensi guan memelihara dan
meningkatkan status kesehatan masyarakat.

















BAB III
PEMBAHASAN

A. Aspek Peraturan Perundangan dalam Peta Perjalanan BPJS




Penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk di dalamnya jaminan
kesehatan, harus didasarkan suatu Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya. Dasar peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan
sebagai dasar hukum dipenuhinya hak dan kewajiban publik, baik dalam
kaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan iuran dari publik maupun dalam
pemberiaan manfaat (benefit) kepada publik yang menjadi peserta.
Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia secara konstitusional
diatur dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kemudian implementasinya didasarkan pada dua
undang-undang yaitu (a) UndangUndang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan; (b) Undang-Undang No 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No
40/2004 mengatur programnya, yang secara berkala dapat direvisi untuk
memperbaiki atau menambah program, seperti halnya Pemerintah memiliki UU
Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang. Sedangkan UU 24/2011
mengatur badan penyelenggaranya yang bertugas melaksanakan program-
program yang telah diatur dalam UU SJSN, sebagaimana pengaturan
Pemerintahan yang harus menjalankan programprogram yang telah dirumuskan
dalam UU RPJP.
Agar jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan, dapat
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dua
Undang-Undang tersebut, maka perlu disusun peraturan pelaksanaannya.
Peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah dan Praturan Presiden)
menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan (pekerja, pemberi kerja,
Pemerintah, BPJS, fasilitas kesehatan, dan lain-lain) guna mengetahui
hak dan kewajibannya. Peraturan pelaksanaan juga merupakan acuan di
dalam melakukan evaluasi pencapaian dan kualitas pencapaian jaminan
sosial dalam hal ini jaminan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu,
perlu diuraikan peraturan yang perlu segera disusun agar jaminan
kesehatan dapat diselenggarakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Turunan Peraturan UU SJSN
Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang harus
disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
khususnya terkait dengan jaminan kesehatan adalah:
1. Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran (PP PBI)
PP ini sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6)
UU SJSN. Pasal 14 UU SJSN menyatakan "(1) Pemerintah secara bertahap
mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial; (2) Penerima bantuan iuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu; (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Pasal 17 ayat (4)- (6) UU SJSN
menyatakan "(4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan
orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. (5) Pada tahap
pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh
Pemerintah untuk program jaminan kesehatan, (6) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah".
RPP PBI sudah disusun sejak 2007 dan sudah berkali-kali dibahas
oleh wakil berbagai kementerian. Banyak pemangku kepentingan yang
sudah dilibatkan dalam pembahasan RPP tersebut. Namun sampai saat ini
RPP PBI tersebut belum ditandatangani oleh Presiden. Agar BPJS
Kesehatan dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal
60 ayat (1) UU BPJS, yaitu pada 1 Januari 2014 maka PP PBI tersebut
seharusnya sudah ditanda-tangani oleh Presiden paling lambat pada
pertengahan Tahun 2013. Mengingat waktu yang sangat terbatas maka RPP
PBI yang sudah ada perlu segera diharmonisasikan oleh Kementerian
Hukum dan HAM dan kemudian diajukan ke Presiden.
2. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden ini mengatur mengenai program jaminan kesehatan
yang materinya meliputi substansi Pasal 21 – Pasal 28 UU SJSN jo.
Pasal 19 UU BPJS. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan
mengatur tentang:
a. Pelayanan kesehatan yang dijamin mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis
habis pakai serta urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat
menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (Pasal 22 UU No. 40 Th 2004)
b. Pemberian kompensasi oleh BPJS Kesehatan jika di suatu daerah belum
tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi
kebutuhan medis sejumlah peserta dan kelas standar perawatan di rumah
sakit (Pasal 23 UU No. 40 Th 2004).
c. Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS (Pasal 26 UU No. 40 Th
2004)
d. Besar iuran Jaminan Kesehatan untuk peserta penerima upah dengan batas
upah yang ditinjau secara berkala, untuk peserta yang tidak menerima
upah, dan untuk penerima bantuan iuran (Pasal 27 UU No. 40 Th 2004)
e. Kewajiban membayar tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota
keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikut sertakan anggota
keluarga lainnya seperti orang tua (Pasal 28 UU No. 40 Th 2004)
f. Tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan (Pasal 15 ayat
(5) huruf (a) UU No. 24 Th 2011)
g. Pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang merupakan perumusan
lebih lanjut dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 13 UU SJSN menyatakan (1) Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai
dengan program jaminan sosial yang diikuti; (2) Pentahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.


Sedangkan pasal 15 UU BPJS menyatakan (1) Pemberi Kerja secara
bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta
kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti; (2)
Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota
keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS; (3) Penahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Sebagaimana RPP PBI, Rancangan Peraturan Presiden juga sudah disusun
sejak tahun 2009 dan sudah berkali-kali dibahas oleh tim dari berbagai
kementerian terkait. Banyak pemangku kepentingan yang sudah dilibatkan
dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tersebut. Agar BPJS
Kesehatan dapat beroperasi dengan baik pada Tanggal 1 Januari 2014
maka Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus sudah
diundangkan pada akhir tahun 2012, selambat-lambatnya pada pertengahan
tahun 2013 sehingga semester kedua tahun 2013 dapat digunakan untuk
sosialisasi ke berbagai pihak. Mengingat waktu yang sangat terbatas
maka sebaiknya DJSN berkomunikasi intensif dengan pihak Kemenkes dan
KemenHukHam khususnya agar Rancangan Peraturan Presiden segera
harmonisasi dan kemudian diajukan ke Presiden untuk ditetapkan.

C. Turunan Peraturan UU Nomor 40 Tahun 2011 Mengenai BPJS
Disamping peraturan pelaksanaan UU SJSN, ada peraturan pelaksanaan
yang perlu disusun berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Beberapa pengaturan pelaksanaan
yang perlu disusun dapat disatukan dengan pengaturan pelaksanaan
berdasarkan amanat UU SJSN. Beberapa pengaturan harus dilakukan secara
terpisah karena substansinya yang khusus, yaitu:
8. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 24 Th 2011 tentang
BPJS
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:
a. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang
terlambat atau tidak membayar iuran (Pasal 17). Pengaturan ini harus
sinkron dengan pengaturan iuran jaminan kesehatan yang diatur dalam
Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan.
b. Besaran dan tatacara pembayaran iuran untuk empat program selain
program jaminan kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf (b)
c. Sumber dan pengunaan asset BPJS (Pasal 41)
d. Sumber dan penggunaan asset Dana Jaminan Sosial (Pasal 43)
e. Persentase dana operasional (Pasal 45) untuk jaminan kesehatan yang
harus ditetapkan oleh DJSN. Memperhatikan rasio biaya operasional
terhadap total iuran diterima di berbagai negara, maka BPJS dapat
menggunakan dana operasional maksimum 4 persen dari iuran di tahun-
tahun pertama, dan dapat lebih kecil dari 3 persen di masa stabil.
f. Tata cara hubungan antar lembaga (Pasal 51)
g. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Dewan Pengawas dan
Direksi BPJS (Pasal 53)
9. Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal BPJS
Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal BPJS perlu disusun dalam
rangka mengimplementasikan Pasal 42 UU BPJS yang menyatakan "Modal
awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (a) untuk BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling
banyak Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Berdasarkan ketentuan
Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara jo.
Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN, yang mengatur penyertaan modal
Negara yang jumlahnya seratus milyar keatas, maka harus pengaturan
modal awal harus mendapat persetujuan DPR dan pelaksanaanya harus
diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut,
yang berwenang memprakarsai penyusunan RPP tentang modal awal ini
adalah Menteri Keuangan. Dengan demikian, sebelum penyusunan RPP
tentang modal awal sebesar paling banyak Rp. 2 Triliun untuk BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2013 harus sudah
mendapat persetujuan dari DPR RI dan dianggarkan dalam APBN 2014
sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.
Terkait PP tentang Modal Awal BPJS, maka hal yang sangat penting
untuk dilakukan adalah penganggarannya dalam UU APBN tahun 2013. Oleh
sebab itu dalam penyusunan RAPBN tahun 2013 sudah harus memasukkan
besaran modal awal tersebut yang penyusunannya sudah harus dilakukan
pada tahun 2012.
10. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan pelaksanaan dari
beberapa pasal UU BPJS yaitu Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 44. Pasal
31 UU BPJS menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan
Peraturan Presiden". Pasal 36 ayat (5) menyatakan "Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden". Sedangkan
Pasal 44 ayat (8) menyatakan "Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan
manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas
dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden".
Disamping itu, Perpres ini sebaiknya juga mengatur tentang bentuk
dan isi laporan pengelolaan program dan laporan tahunan sebagaimana
yang dinyatakan pasal 37 UU No. 24 Th 2011 tentang BPJS sebagai bentuk
pertanggung-jawaban BPJS. Pasal 37 ayat (1) UU BPJS yang mengatur
pertanggungjawaban BPJS menyatakan "BPJS wajib menyampaikan
pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling
lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya". Sedangkan Pasal 37 ayat (7)
menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan
pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Presiden".
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini diinisiasi oleh salah
satu Kementerian Kesehatan atau Kementerian Ketenagakerjaan, namun
dalam prosesnya dilakukan bersama mengingat pengaturan operasional dan
pertanggung-jawaban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan haruslah
sama. Dengan demikian, Peraturan Presiden tentang Tata Kelola,
termasuk standar gaji dan manfaat lain, cukup satu untuk BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

11. Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Askes (Persero) menjadi Dewan pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan
bahwa untuk pertama kali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes
(Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJS
Kesehatan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Pengangkatan Dewan
Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan
Direksi BPJS Kesehatan dalam Pasal 59 ini secara normatif harus
dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden.
Oleh karena itu perlu disiapkan Rancangan Keputusan Presiden
tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero)
menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan yang untuk pertama
kali harus dikeluarkan sebelum tanggal 31 Desember 2013. Penyiapan
Rancangan Keputusan Presiden ini sebaiknya dilakukan oleh DJSN dan
Kementerian Negara BUMN.

D. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Mengenai BPJS
Pada tanggal 1 januari 2014 mulai diberlakukan BPJS kesehatan di
seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Ujicoba BPJS sudah mulai
dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan rencana aksi dilakukan pengembangan
fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan perbaikan pada system
rujukan dan infrastruktur. Evaluasi jalannya Jaminan Kesehatan nasional
ini direncanakan setiap tahun dengan periode per enam bulan dengan
kajian berkala tahunan elitibilitas fasilitas kesehatan, kredensialing,
kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian.
Diharapkan pada tahun 2019 jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga
kesehatan mencukupi, distribusi merata, system rujukan berfungsi
optimal, pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk
semua penduduk. Pelaksanaan UU BPJS melibatkan PT ASKES, PT ASABRI, PT
JAMSOSTEK dan PT TASPEN. Dimana PT ASKES dan PT JAMSOSTEK beralih dari
Perseroan menjadi Badan Publik mulai 1 januari 2014. Sedangkan PT ASABRI
dan PT TASPEN pada tahun 2029 beralih menjadi badan public dengan
bergabung ke dalam BPJS ketenagakerjaan.

E. Masalah Yang Timbul Saat Implementasi Kebijakan BPJS
Pelayanan kesehatan BPJS mempunyai sasaran didalam pelaksanaan akan
adanya sustainibilitas operasional dengan memberi manfaat kepada semua
yang terlibat dalam BPJS, pemenuhan kebutuhan medik peserta, dan kehati-
hatian serta transparansi dalam pengelolaan keuangan BPJS. Perlu
perhatian lebih mendalam dalam pelaksanaan terhadap system pelayanan
kesehatan (Health Care Delivery System), system pembayaran (Health Care
Payment System) dan system mutu pelayanan kesehatan (Health Care Quality
System). Mengingat pelaksanaan BPJS dikeluarkan melalui Undang-Undang
dimana bersifat mengatur sedangkan proses penetapan pelaksanaan
diperkuat melalui surat keputusan atau ketetapan dari pejabat Negara
yang berwenang seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden
setidaknya minimal 10 regulasi turunan harus dibuat untuk memperkuat
pelaksanaan BPJS.
Saat ini masalah banyak yang muncul dari implementasi BPJS (Gunawan,
2014) yaitu :
1. Sistem pelayanan kesehatan (Health Care Delivery System)
a. Penolakan pasien tidak mampu di fasilitas pelayanan kesehatan hal
ini dikarenakan PP No. 101/2012 tentang PBI jo. Perpres 111/2013
tentang Jaminan kesehatan hanya mengakomodasi 86,4 juta rakyat
miskin sebagai PBI padahal menurut BPS (2011) orang miskin ada 96,7
juta. Pelaksanaan BPJS tahun 2014 didukung pendanaan dari pemerintah
sebesar Rp. 26 trliun yang dianggarkan di RAPBN 2014. Anggaran
tersebut dipergunakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp.
16.07 trliun bagi 86,4 juta masyarakat miskin sedangkan sisanya bagi
PNS, TNI dan Polri. Pemerintah harus secepatnya menganggarkan biaya
kesehatan Rp. 400 milyar untuk gelandangan, anak jalanan, penghuni
panti asuhan, panti jompo dan penghuni lapas (jumlahnya sekitar 1,7
juta orang). Dan tentunya jumlah orang miskin yang discover BPJS
kesehatan harus dinaikkan menjadi 96,7 juta dengan konsekuensi
menambah anggaran dari APBN.
b. Pelaksanaan di lapangan, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
oleh PPK I (Puskesmas klinik) maupun PPK II (Rumah Sakit) sampai
saat ini masih bermasalah. Pasien harus mencari-cari kamar dari satu
RS ke RS lainnya karena dibilang penuh oleh RS, bukanlah hal yang
baru dan baru sekali terjadi.
2. Sistem pembayaran (Health Care Payment System)
a. Belum tercukupinya dana yang ditetapkan BPJS dengan real cost,
terkait dengan pembiayaan dengan skema INA CBGs dan Kapitasi yang
dikebiri oleh Permenkes No. 69/2013. Dikeluarkannya SE No. 31 dan 32
tahun 2014 oleh Menteri Kesehatan untuk memperkuat Permenkes No.69
ternyata belum bisa mengurangi masalah di lapangan.
b. Kejelasan area pengawasan masih lemah baik dari segi internal maupun
eksternal. Pengawasan internal seperti melalui peningkatan jumlah
peserta dari 20 juta (dulu dikelola PT Askes) hingga lebih dari 111
juta peserta, perlu diantisipasi dengan perubahan system dan pola
pengawasan agar tidak terjadi korupsi. Pengawasan eksternal, melalui
pengawasan Otoritas jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih belum jelas
area pengawasannya.
3. Sistem mutu pelayanan kesehatan (Health Care Quality System)
a. Keharusan perusahaan BUMN dan swasta nasional, menengah dan kecil
masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terealisasi mengingat
manfaat tambahan yang diterima pekerja BUMN atau swasta lainnya
melalui regulasi turunan belum selesai dibuat. Hal ini belum sesuai
dengan amanat Perpres No. 111/2013 (pasal 24 dan 27) mengenai
keharusan pekerja BUMN dan swasta menjadi peserta BPJS Kesehatan
paling lambat 1 Januari 2015. Dan regulasi tambahan ini harus
dikomunikasikan secara transparan dengan asuransi kesehatan swasta,
serikat pekerja dan Apindo sehingga soal Manfaat tambahan tidak lagi
menjadi masalah.
b. Masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di fasilitas
kesehatan sehingga peserta BPJS tidak tertangani dengan cepat.

F. Rekomendasi Implementasi BPJS 2014
Evaluasi implementasi BPJS Kesehatan yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2014 saat ini masih banyak ditemui kendala disebabkan masih
minimnya penetapan melalui pemerintah dalam pelaksanaan BPJS, sedikitnya
10 regulasi turunan yang harus ditambahkan untuk menunjang BPJS
tersebut.. Dengan Penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang belum berjalan
sesuai dengan prinsip dan tujuan, oleh karena itu diperlukan :
1. Dalam pembentukan surat keputusan atau peraturan hendaknya menggunakan
cara pandang konstitusional, berdasarkan Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal
34 ayat (2) UUD 1945 serta merujuk pada Pasal 4 UU SJSN dan Pasal 40
tahun 2011 dan Pasal 24 tahun 2011.
2. Harus dilakukan kajian lebih lanjut untuk merevisi regulasi turunan
BPJS seperti dalam penetapan cost BPJS dan pengaturan penyaluran dana
ke fasilitas kesehatan penyelenggara, jumlah tenaga kesehatan yang
tersedia (dokter, perawat, administrasi rumah sakit dan lain-lain)
sehingga memudahkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta
fasilitas kesehatan yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan secara
efisien dan efektif.











BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sistem Kesehatan Nasional di pergunakan sebagai dasar dan acuan
dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Sistem
Kesehatan Nasional merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan
berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat
dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Sistem Kebijakan Nasional
(SKN) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mewujudkan terselenggaraanya pembangunan kesehatan oleh semua potensi
bangsa baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis,
berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Kebijakan kesehatan nasional
merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang
mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam
masyarakat, Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi
atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Demi tercapainya SKN maka
diperlukan implementasi dari kebijakan-kebijakan nasional, yang mana
implementasi mengacu pada hasil akhir dari kegiatan kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah dengan proses perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pembelahan personil (stuffing) dan
pengawasan (controlling).


B. Saran
Diharapkan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan tujuan dan
perumusan awal dari kebijakan, sehingga derajad kesehatan masyarakat
yang maksimal dapat dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buchbinder, Sharon B. 2014. Manajemen Pelayanan Kesehatan. EGC: Jakarta
Depkes RI. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 –
2025. Jakarta: Depkes RI. http://www.depkes.go.id.
Downie. 2000. "Health Promotion". New York : oxford University
Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra
Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta
Kozier. 2010. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: konsep, proses dan
praktik. Alih bahasa Pamilih. EGC. Jakarta.
Muninjaya, Gede. 2004. Manajemen Kesehatan. EGC : Jakarta
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
kesehatan Nasional.
Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenanagan Pusat
dan Daerah
Pickett et al. 1999. " Public Health Administration and Practice. Missouri"
: Mosby Company
Roger Detels et al. 2002. " The Scope of Public Health". New York : Oxford
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34
Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-----------------------
ii


iii


iv


1


5


37


49