Modul 1 HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK PENGERTIAN DASAR 1. Hukum kedokter kedokteran an / Medical Medical Law Law adalah adalah Hukum mempela mempelajari jari hubungan hubungan yuridis yuridis dimana seorang dokter merupakan bagian dari hokum ( Health Law ), antara Dokter dan pasien dan berhubungan dengan Hukum pidana. 2. Hukum Kedokteran Kedokteran Forens Forensik/ ik/ Hukum Hukum Kedokter Kedokteran an Kehakiman Kehakiman ( Forensik Forensik Nadicine ) Ialah mempelajari Hukum Kedokteran Kehakiman dalam proses peradilan. 3. Ilmu kedokteran kedokteran Jiwa Jiwa Kehakiman Kehakiman ( psychiatri psychiatri Forensi Forensicc ) Mempelajari Mempelajari Tentang Tentang gangguan Jiwa Hubungannya Hubunga nnya dengan pasal p asal 44 KUHP. KUHP. 4. Hukum Kesehat Kesehatan an ( Health Health Law) ialah Hukum Hukum yang yang mempelajar mempelajarii berkaitan berkaitan dengan dengan pemberian perawatan dan penerapannya pada hokum perdata, pidana dan hokum administras dan sebaginya. Hukum kesehatan Meliputi: 1. Huku Hukum m kedok kedokte tera ran n / Medic Medical al Law Law 2. Hukum Kedokte Kedokteran ran Kehakiman Kehakiman ( Forensik Forensik Nadicine Nadicine ) / ( Legal Legal Medicine Medicine )/ ( Medical Yurisprudenc. 1980an 198 0an 3. Hukum Hukum Kepera Keperawat watan an ( Nurse Nurse Law ) 4. Hukum Hukum Rumah Rumah Sakit Sakit ( Hospit Hospital al Law Law ). ). 5. Hukum Hukum Ling Lingkung kungan an ( Enveron Enveronmen mental tal Law ) 6. Hukum Hukum Kesel Keselamat amatan an Kerj Kerjaa Law ( Savety Savety Law ) Istilah Kedokteran kehakiman terdapat pada pasal p asal 133 KUHP. KUHP. Negara – Negara Angola saxon menafsirkan Hukum Kedokteran dan Kedokteran Kehakiman di satukan yaitu MEDIC – LEGAL Hakekat Ilmu Kedokteran Forensik Menyelesaikan kejahatan-kejahatan dengan pembuktian setepat-tepatnya , Abad pertengahan di kenal yang namanya “ Judicia Dei “ atau Keputusan Tuhan . kemudian dalam perkembangannya E. Ferry 1859 – 1927 ahli hokum Italia menemukan suatu system pembuktian yang mana penentuannya penentuann ya ‘ guility’/not guility dilakukan oleh ilmuan non Hukum. Forensic berarti berhubungan dengan bidang kehakiman/ peradilan, jadi ilmu Kedokteran forensic ialah hokum yang berkaitan dengan penggunaan ilmu kedokteran guna membantu proses pembuktian dalam hokum acara pidana.
Dalam proses pem,buktian di pengadilan Hakim harus berpedoman pada alta bukti sesuai dengan pasal p asal 184 KUHP. KUHP.
Tugas Ilmu Kedokteran Forensik : 1. Menuru Menurutt Objek Objek Pemeri Pemeriksa ksaan an a. Manusi Manusia a yang yang masih masih hidup hidup b. Mayat c. Benda-b Benda-bend enda a Tubuh ubuh 2. Menuru Menurutt bentu bentuk k Kerj Kerja a a. melakuk melakukan an pemeriksaa pemeriksaan n dan mengemuk mengemukakan akan hasil hasil pemeriksaan b. mengemuk mengemukakan akan hasil pendapat pendapat saja. c. Memberi Memberi nasihat nasihat tentan tentang g penyi penyidika dikan. n. 3. menuru menurutt temp tempat at kerj kerja a a. rumah rumah sakit sakit atau atau labor laborato atoriu rium m b. TKP c. Ruang uang kanto kantor/ r/ ruan ruang g si sidin ding g 4. menuru menurutt waktu waktu pemeri pemeriksaa ksaan n a. pemeriksa pemeriksaan an mula-mula mula-mula oleh polisi polisi b. pemeri pemeriksa ksaan an lanjuta lanjutan n oleh jaksa jaksa c. pemeri pemeriksa ksaan an di sidin siding g pengadi pengadilan lan
Beberapa kejahatan yang memerlukan bantuan ilmu i lmu kedokteran forensic yaitu perzinahan/pemerkosaan,penganiayaan perzinahan/pemerkosaan,penganiayaan / pembunuhan, pengguguran kandungan dan keracunan. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak di mana penyidik harus memerlukan surat izin terlebih dahulu.tampa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untik itu wajib melaporkan segera kepengadilan setempat guna mendapat persetujuan.
Tentang Benda sitaan Pasal 39 KUHP- Pasal 40 KUHP tentang tertangkap tangan.
Modul 2 Barang Bukti Bararng- barang yang telah di sita nantinya akn menjadi barang bukti di pengadilan , mengenai barangb bukti ini terdapat penjelasan pada pasal 130 KUHP. Implementasi dari pasal di atas ialah bahwa barang bukti harus di bungkus rapih sedemikian rupa agar tidak tertukar dengan barang bukti lainnya jika nanti di perlihatkan di persidangan.
Tata Tata cara pemeriksaan mayat / tubuh manusia di atur dalam pasal 133 KUHP yang menyebutkan bahwa : 1. untuk kepenti kepentingan ngan pengadilan pengadilan seorang seorang korban korban berwenang berwenang mengajukan permintaan keterangan keterangan ahli baik dari dokter kehakiman atau dokter lainnya. 2. Perm Permintaan intaan keter keterangan angan ahli itu itu di ajukan dengan dengan surat dan isinya di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, mayat atau badan mayat.
3. Mayat yang yang di kirim kirim ke pada pada ahli kedokte kedokteran ran kehakim kehakiman an harus di perlakukan dengan cara penuh rasa hormat dan di beri lebel yang memuat identitas mayat. Dengan di beri cap jabatan di bagian lain tubuh mayat. Sebetulnya semua mayat harus di bedah, untuk menentukan sebab kematian, pemeriksaan luar di perlukan jika kelak perkaranya tidak di
teruska ke pengadilan negri. Mengenai Mengenai hal ini ad intruksi Kapolri No. Pol. INSE / 20/IX/75 tentang tata cara mengajukan permohonan/ pencabutan visum Et Repertum . Pihak keluarga yang menghalangi dilakukannya pemeriksaan mayat dapat di tuntut pidana penjara 9 bulan atau denda Rp 4500 berdasarkan pasal 222 KUHP, dan untuk penggalian mayat perlu dilakukan dalam hal melakukan penyidikan pasal 133 (2), 134 (1). .
MODUL 3 Kewajiban Kewajiban Menjadi saksi Pasal 224 KUHP : Barang siapa di panggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang- undang selaku demikian harus di penuhi, di ancam: 1. Dalam perk perkara ara pidanan pidanan atau pidanan pidanan penjara penjara paling paling lama lama 9 bulan 2. Dalam pidana pidana lain lain pidanan pidanan penjara penjara paling paling lama lama 6 bulan
Pasal 170 KUHAP (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
Ketentuan Ketentuan tersebut merupakan hak tolak /ingkar, Hak untuk menolak menjadi saksi.
Pasal 180 (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). (4) Penelitian Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
Identifikasi Korban
Metode Visual
Metode ini dilakukan dengan memperlihatkan jenazah pada orangorang yang merasa kehilangan anggota keluarga atau temannya.Cara ini hanya efektif pada jenazah yang belum membusuk, sehingga masih
mungkin dikenali wajah dan bentuk tubuhnya oleh lebih dari satu orang.Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi yang turut berperan untuk membenarkan membenarkan atau sebaliknya menyangkal identitas jenazah tersebut.
Pemeriksan Dokumen Dokumen seperti kartu identitas (K ( KTP, TP, SIM, SIM, Paspor) Paspor) dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan dalam dalam saku pakaian yang dikenakan akan sangat membantu mengenali jenazah tersebut.Perlu diingat pada kecelakaan kecelakaan masal, dokumen yang terdapat dalam tas atau dompet yang berada dekat jenazah belum tentu adalah milik jenazah yang bersangkutan.
Perhiasan Dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan jenazah, mungkin dapat diketahui merek merek atau nama pembuat, ukuran, inisial nama pemilik, badge yang semuanya dapat membantu proses identifikasi walaupun telah terjadi pembusukan pada jenazah tersebut.Khusus anggota ABRI, ABRI, identifikasi dipemudah oleh adanya nama serta NRP yang tertera pada kalung logam yang dipakainya.
Melalui Bentuk Fisik Pemeriksaan Pemeriksaan dari mata ,telinga,hidung dan sebagainya.
Melalui Sidik Jari Metode ini membandingkan sidik jari jenazah dengan data sidik jari antemortem.Sampai antemortem.Sampai saat ini, pemeriksaan sidik jari merupakan pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatan nya untuk menentukan identitas seseorang. Dengan demikian harus dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya terhadap jari tangan jenazah untuk pemeriksaan sidik jari, misalnya dengan melakukan pembungkusan kedua tangan jenazah dengan kantong plastik.
Mengetahu Mengetah u Beberapa Tanda-T anda-Tanda Kematian Tanda-Tanda Kematian dini
1. 2. 3. 4. 5.
Peredaran Peredaran darah darah berhent berhentii Pernaf Pernafasa asan n berhenti berhenti Reflek Refleksi si mata mata hilang hilang Muka Muka puca pucatt Otot Ot ot lema lemas s
Terjadi Pembusukan Pembusukan mulai dari Usus – usus menjalar ke seluruh tubuh , terutama tampak pada pembuluh darah di bawah kulit. Setelah 10 jam kemudian berwarna biru, den setelah 96 jam kematian ,kemudian ,kemudian berwarna hijau.
Luka tembak Luka tembak masuk temple, yaitu laras di tempelkan langsung pada kulit ,luka akan berbentuk lubanh, luka dengan lecet di sekitar lubang. Luaka tembak jarak dekat Luka terdiri dari lubang luka dengan kelam lecet di luarnya , berturut –turut akan di temukan keleim tato yang di akibatkan oleh tertanamnya butir peluru mesiu yang tisaka terbakar sempurna kedalam kulit , kulit agak memerah akibat panas.
Modul 4
Ilmu-Ilmu forensic
Ilmu-ilmu forensic ialah ilmu yang dapat di gunakan untuk membantu proses peradilan, ilmu forensic terdiri dari:
1. Medicine forensic forensic , yaitu penggunann penggunann ilmu kedokteran dalam proses peradilan 2. Fisika forensic , adalah pembuktian terhadap barang bukti dalam perkkara pidan secara ilmu fisika 3. Kimia forensic, penggunaan ilmu kimia untuk proses proses peradilan 4. Psikiatri forensic , yaitu ilmu penyakit jiwa dalam kaitannya tindak pidan. Dll.
Abortus ialah keluarnya hasil pembuahan sebelum usia ke hamilan 2o minggu (5 bulan) dengan berat kurang dari 500gram.
Mengenai abortus dalam KUHP Pasal 299
(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu. Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu
Pasal 341
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 342
Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama semhi- lan tahun. Pasal 343
Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Modul 5
Kasus korban keracunan Menentukan Sebab Kematian Karena Racun 1. Ada keterangan keterangan bahwa korban korban benar-benar benar-benar kontak kontak dengan racuun 2. Ada tanda tanda dan gejala sesuai sesuai keracunan keracunan zat yang yang di duga racun 3. Secara pemeriksaan pemeriksaan kimiawi kimiawi dapat dapat di buktikan adanya adanya adanya racun dalam benda-benda bukti (sisa,makanan,sisa (sisa,makanan,sisa obat,dll). obat,dll). 4. Padapemeriksaan mayat luar dan dalam di dapatkan kelainan yang sesuai dengan kelainan yang di timbulkan akibat racun yang di bersangkutan. 5. Secaara Secaara kimiawi kimiawi dapat dapat di temukan adanya adanya racun atau atau metablis ( hasil pemecahan dalam tubuh) jaringan/ cairan tubuh korban secara menyeluruh.
Kasus Perzinahan/Perkosaan Perzinahan/Perkosaan Pasal 284
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Pasal 285
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Kasus ini sangat sulit di buktikan untuk adanya perkosaan harus di buktikan terlebih dahulu adnya perbuatan perbuatan tersebut, jika tidak maka tidak mungkin telah terjadi perkosaan. Suatu pembuktian s ecara medis adalah mendapatkan sperma laki-laki di dalam liang l iang senggama wanita yang di maksud.
Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 1. Arti Arti iist stil ilah ah Visum = Visual =Melihat ,di lihat.
