Oleh ANNURDI
•
•
Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; kemacetan pembayaran failite yang berarti kemacetan Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahn !""# tentang tentan g Kepailitan dan PKPU adalah sita mm atas sema kekayaan debitr pailit yang pengrsan dan pemberesannya dilakkan oleh krator di ba$ah penga$asan hakim penga$as sebagaimana diatr dalam ndang%ndang ini.
Sumber Hukum Kepailitan
KUH Perdata Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Undang-undang lainnya yang terkait (mialnya ! UUPT" UU #aminan $iduia" dll%
Asas-asas dalam Hukum Kepailitan Kepai litan di Indonesia •
•
•
•
&sas keseimbangan. 'alam ndang%ndang ini mengatr beberapa ketentan yang merpakan per$dan dari asas keseimbangan yait disat pihak terdapat ketentan yang dapat mencegah teradinya penyalahgnaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitr yang tidak r. 'an di pihak lain terdapat ketentan yang dapat mencegah mencegah teradinya teradinya penyalahgnaan penyalahgnaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditr yang tidak beritikad baik. &sas kelangsngan saha. 'alam ndang%ndang ini terdapat ketentan ketentan yang memngkinkan persahaan debitr yang prospekti* tetap dilangsngkan. &sas keadilan. Ketentan dalam ndang%ndang ini menerapkan asas keadilan ntk mencegah teradinya kese$enang%$enangan pihak kreditr yang mengpayakan penagihan atas tagihannya masing%masing terhadap debitr dengan tidak memperdlikan kreditr lainnya. &sas integrasi. 'alam ndang%ndang ini sistem hkm *ormal dan hkm materiilnya merpakan sat kesatan yang th dari sistem hkm perdata dan hkm acara perdata nasional.
Syarat-syarat Kepailitan +engenai syarat kepailitan diatr dalam Pasal ! ayat (1) Undang%ndang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU yait debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh aktu dan dapat ditagih! dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya"
,erdasarkan ketentan dalam Pasal ! ayat (1) Undang%Undang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU tersebt maka yang menadi syarat debitor dinyatakan pailit ialah a.'ebitr
tersebt kreditr dan
memiliki
da
at
lebih
b.'ebitr tidak membayar lnas sedikitnya sat
tang kepada salah sat kreditrnya dan tang yang tidak dibayar lnas it hars sdah ath tempo dan dapat ditagih.
Pengertian debitr menrt Pasal 1 angka (3) Undang% ndang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU ialah orang yang mempnyai tang karena peranian ata ndang%ndang yang pelnasannya dapat ditagih di mka pengadilan. b. Pengertian kreditr menrt Pasal 1 angka (!) Undang% Undang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU ialah orang yang mempnyai pitang karena peranian ata ndang%ndang yang dapat ditagih di mka pengadilan. c. Pengertian tang menrt Pasal 1 angka () Undang% Undang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU adalah ke$aiban yang dinyatakan dalam mlah ang baik dalam mata ang indonesia mapn mata ang asing baik secara langsng mapn yang akan timbl di kemdian hari ata kontien yang timbl karena peranian ata ndang%ndang dan yang $aib dipenhi oleh debitr dan bila tidak dipenhi memberi hak kepada kreditr ntk mendapat pemenhannya dari harta kekayaan debitr. a.
#ihak pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit $ a. b.
!) 3) #)
0)
Pihak 'ebitr it sendiri Pihak Kreditr /elantnya dalam Pasal ! ayat (!) (3) (#) dan (0) Undang% ndang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU mengatr tentang kekhssan mengenai pihak yang dapat mengakan permohonan permohonan pailit yait aksa ntk kepentingan kepentingan mm 'alam hal 'ebitrnya adalah ,ank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diakan oleh ,ank 2ndonesia 'alam hal 'ebitrnya adalah Persahaan *ek ,rsa *ek 4embaga Kliring dan Penaminan Penaminan 4embaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diakan oleh ,adan Penga$as Pasar +odal (,&PP&+) dan 'alam hal 'ebitrnya adalah Persahaan &sransi Persahaan 5e%&sransi 'ana Pensin dan ,U+N yang bergerak di bidang kepentingan pblik maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diakan oleh +entri Keangan.
Akibat #utusan #ailit /ecara mm akibat pernyataan
pailit adalah sebagai
berikt a. Kekayaan debitr pailit yang mask ke dalam harta pailit merpakan sitaan mm atas harta pihak yang dinyatakan pailit. b. Kepailitan semata%mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitr pailit. c. 'ebitr pailit demi hkm kehilangan hak ntk mengrs dan mengasai kekayaannya yang termask harta pailit seak hari ptsan pailit dicapkan. dicapkan. d. /egala perikatan debitr yang timbl sesdah ptsan pailit dicapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecali ika mengntngkan mengntngkan harta pailit. e. 6arta pailit dirs dan dikasai krator ntk kepentingan sema kreditr dan debitr sedangkan 6akim Penga$as memimpin dan menga$asi pelaksanaan alannya kepailitan.
/ema tnttan ata ggatan yang bertan ntk mendapatkan pelnasan sat perikatan dari harta pailit dan dari harta debitr sendiri selama kepailitan hars diakan dengan cara melaporkannya melaporkannya ntk dicocokkan. g. Kreditr yang diamin dengan 6ak adai 6ak 8idsia 6ak Tanggngan Tanggngan dan hipotek dapat melaksanakan melaksanakan hak agnannya seolah%olah tidak ada kepailitan. h. 6ak ekseksi kreditr yang diamin dengan hak%hak sebagaimana disebtkan dalam hr* (g) diatas ntk dapat menntt hartanya yang berada dalam pengasaan debitr pailit ata krator ditangghkan maksimm ntk $akt 9" hari setelah ptsan pailit dicapkan. *.
%ontoh Kasus & Tan Tan &hmad memiliki tang kepada pihak ,ank +akmr semlah 5p. 1 +ilyar yang akan ath tempo pada tanggal 31 'esember !"1#. Tan &hmad ga memiliki tang kepada Koperasi :ahaya semlah 5p. 3" ta yang akan ath tempo pada tanggal 0 ktober !"1# serta tang kepada Tan ,ay semlah 5p ! ta yang akan ath tempo pada tanggal 0 No
Kasus Debitor $ #osisi 'uan Ahmad
Kreditor
•
$
Koperasi %ahaya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap 'uan Ahmad ke pengadilan niaga pada tanggal
'alam Pasal ! ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebt pernyataan pailit hars memenhi syarat k reditor.. 1. 'ebitor tersebt memiliki da at lebih kreditor /yarat ini terpenhi karena Tan &hmad (debitr) memiliki 3 kreditr yait ,ank +akmr Koperasi :ahaya dan Tan Tan ,ay. ,a y. !. 'ebitor tidak membayar lnas sedikitnya sat tang kepada salah sat kreditornya dan tang yang tidak dibayar lnas it hars sdah ath tempo dan dapat ditagih. /yarat ini tidak terpenhi karena tidak ada sat pn tang yang dimiliki oleh Tan &hmad yang telah ath tempo.
K/2+PU4&N #ermohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Koperasi %ahaya terhadap 'uan Ahmad akan ditolak oleh #engadilan Niaga karena tidak memenuhi syarat-syarat kepailitan dalam #asal ) ayat ,& Undang-undang No" (. 'ahun )**+ tentang Kepailitan dan #K#U"
%ontoh Kasus ) ,ank 4angit memiliki tang kepada ,ank 4hr semlah 5p 30 +ilyar yang akan ath tempo pada tanggal 31 li !"1#. ,ank 4angit ga memiliki tang kepada PT. aah semlah 5p. 3"" ta yang sdah ath tempo pada tanggal 0 8ebrari !"1# serta tang kepada PT. lang Tbk semlah 5p !" ta yang akan ath tempo pada tanggal 0 No
Kasus #osisi &" Debitor )" Kreditor
$ /ank 0angit $
(" #'" #'" 1lang 'bk 'bk mengajukan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap /ank langit ke pengadilan niaga pada tanggal (
Untk mena$ab soal ini hars dilihat apakah permohonan pernyataan pailit yang diakan oleh PT. lang Tbk terhadap ,ank langit sdah memenhi syarat%syarat yang ditentkan dalam Undang%Undang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU. 'alam Pasal ! ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebt pernyataan pernyataan pailit hars memenhi syarat 1.'ebitor tersebt memiliki da at lebih kreditor. /yarat ini terpenhi karena ,ank 4angit (debitr) memiliki 3 kreditr yait ,ank 4hr PT. aah dan PT. lang Tbk. !.'ebitor tidak membayar lnas sedikitnya sat tang kepada salah sat kreditornya dan tang yang tidak dibayar lnas it hars sdah ath tempo dan dapat ditagih. /yarat ini ga terpenhi karena tang yang dimiliki oleh ,ank 4angit kepada PT. aah sdah ath tempo.
Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU mensyaratkan bahwa dalam hal Debitornya adalah Bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
Kesimpulan 2eskipun permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh #'" 1lang 'bk telah memenuhi syarat dalam #asal ) ayat ,& UU Kepailitan dan #K#U! namun permohonan pernyataan pailit terhadap /ank 0angit ini tidak diterima karena apabila debitur adalah bank maka hanya /ank Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur tersebut sesuai dengan #asal ) ayat ,( Undang-undang No" (. 'ahun )**+ tentang Kepailitan dan #K#U"
3/R1AK3
PKPU (Penndaan ke$aiban Pembayaran Utang) PKPU dapat diakan oleh debitr yang mempnyai lebih dari 1 kreditr k reditr dengan ketentan 1. 'ebitr yang tidak dapat ata memperkirakan memperkirakan tidak akan dapat melantkan membayar tang%tangnya yang sdah ath $akt dan dapat ditagih dapat memohon PKPU dengan maksd ntk mengakan rencana perdamaian yang melipti ta$aran pembayaran sebagian ata selrh tang kepada kreditr. !. Kreditr yang memperkirakan memperkirakan bah$a debitr tidak dapat melantkan membayar tangnya yang sdah ath $akt dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitr diberi PKPU ntk memngkinkan debitr mengakan rencana perdamaian yang melipti ta$aran pembayaran sebagian ata selrh tang kepada kreditr.
Kepailitan dan #K#U #erbedaan
#ailit
# K# U
Pengrsan 6arta
Krator
Pengrs
Ke$enangan debitr
/eak tanggal ptsan pernyataan pernyataan pailit dicapkan debitr kehilangan haknya ntk mengasai dan mengrs kekayaannya yang termask dalam harta pailit (#asal )+ ayat
'alam PKPU debitr masih dapat melakkan pengrsan terhadap hartanya selama mendapatkan persetan dari pengrs (#asal )+* UU Kepailitan ).
Kompetensi relati6 #engadilan Kompetensi #en gadilan Niaga 'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri melipti 'K2 akarta a$a ,arat ,anten 4ampg /matera /elatan dan Kalimantan ,arat. 'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ung Pandang melipti $ilayah Propinsi /la$esi /elatan /la$esi Tenggara /la$esi Tengah /la$esi Utara +alk dan 2rian aya. 'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri +edan melipti $ilayah Propinsi /matera Utara 5ia /matera ,arat ,engkl ambi dan 'aerah 2stime$a &ceh. 'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri /rabaya melipti $ilayah Propinsi yang a$a Timr Timr Kalimantan /elatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timr ,ali Nsa Tenggara ,arat Nsa Tenggara Tenggara Timr Timr dan Timor Timor Timr Timr
'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri /emarang melipti $ilayah Propinsi a$a Tengah dan 'aerah 2stime$a >ogyakarta. >ogyakarta.
%ontoh Kasus ( PT. 8aro merpakan persahaan yang bergerak di bidang prodksi pakaian persahaan ini memiliki tang senilai 5p 1"" ta kepada ,ank 'anamon yang ath tempo pada tanggal !3 +aret !"1!. PT. 8aro memiliki 3 orang direksi yait 6adi 6ani dan 6epi. Pada tanggal 11 ktober !"1" 6ani sebagai direksi melakkan peminaman ang atas nama PT. 8aro sebesar 5p 3 +ilyar dari PT. +a yang ath tempo pada tanggal 11 ktober !"11 dan hingga $akt ath tempo tang tersebt belm dilnasi dimana belakangan diketahi ternyata ang tersebt dignakan oleh 6ani secara pribadi dan perihal peminaman tersebt dilakkan tanpa diketahi oleh komisaris serta direksi lain. /elantnya PT. +a mengakan permohonan PKPU kepada PT. 8aro di pengadilan niaga pada tanggal !" ktober !"11. &pakah pemohonan PKPU ini akan dikablkan=
Untk mena$ab hal ini perhatikan Utang adalah ke$aiban yang dinyatakan) ata dapat dinyatakan dalam mlah ang baik dalam mata ang 2ndonesia mapn mata ang asing baik secara langsng mapn yang akan timbl di kemdian hari ata kontinen yang timbl karena peranian ata ndang%ndang dan yang $aib dipenhi oleh 'ebitor dan bila tidak dipenhi memberi hak kepada Kreditor ntk mendapat pemenhannya dari harta kekayaan 'ebitor.
Pasal 1 angka (!) - Kreditr adalah orang yang mempnyai pitang karena peranian ata Undang%Undang yang dapat ditagih di mka pengadilan.
Pasal 1 angka (3) - 'ebitr adalah orang yang mempnyai tang karena peranian ata ndang%ndang yang pelnasannya dapat ditagih di mka pengadilan.
Perhatikan syarat minimal ! kreditr (Pasal !!! ayat (1)).
Kesimpulan /ehingga permohonan PKPU tersebt tidak dapat dikablkan karena dapat dibktikan mengenai eksistensi tang tersebt dimana PT. 8aro bkan merpakan debitr karena tang tersebt timbl karena peranian yang dilakkan oleh 6ani ntk kepentingannya pribadi tanpa diketahi oleh komisaris serta direksi lain. /ehingga atas tang tersebt merpakan tanggnga$ab 6ani secara pribadi.
