DIKTAT MATA KULIAH
HUKUM HUKUM KEPAILI KEPAILIT TAN
OLEH : YESSY MERYANTIKA SARI, S.H,M.H
UNIVERSITAS ISLAM OKI (UNISKI) KAYUAGUNG FAKULTAS AKULTAS HUKUM HUKU M JULI 2015
BAB TENTANG KEPAILITAN PADA UMUMNYA
1.
Pengertian, Asas, dan Tujuan Kepailitan
Persekutuan dagang, baik perorangan, badan usaha dengan status non badan hukum maupun badan usaha dengan status badan hukum dapat mengalami kebangkrutan, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hukum kepada pihak lainnya. Kebangkrutan secara terminologi hukum sering hukum sering disebut sebagai “pailit”, sedangkan proses pemberesan terhadap harta pailit disebut juga sebagai “kepailitan”. Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku.
1
Menurut UU No. 37 tahun 2004 Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan menurut UUK & PKPU Pasal 2 dapat dijatuhkan dengan memenuhi syarat sebagai berikut: 2 1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada kreditur 1
Rudy A. A. Lontoh, et al, al, 2001, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: PT Alumni, hlm. 23 dalam Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang , Yogyakarta: Andi, hlm. 215 2 Jono, Op.cit , hlm.5, Baca juga Siti Soemarti Hartono, 1981, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaaan Pembayaran, Pembayaran , Yogyakarta: UGM, hal.8-9
3) Utang telah jatuh tempo 4) Utang dapat ditagih pemenuhannya
Dalam hal suatu perusahaan wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik yang timbul karena perjanjian atau undang-undang terhadap dua orang atau lebih maka secara teoritis perusahaan tersebut dapat diajukan pailit oleh debitur sendiri atau kreditur. Kepailitan pada hakikatnya merupakan upaya pendistribusian asset (harta pailit) debitor kepada kredior secara berimbang. Karena harta kekayaan kekayaan debitor pailit terdapat hak kreditor.3 Inilah yang menjadi
dalam
prinsip hukum dan dasar pemikiran hukum hukum kepailitan. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kepailitan antara lain sebagai berikut:
4
1. Prinsip Paritas Creditorium, Creditorium, yaitu prinsip kesetaraan kedudukan para kreditor, yang menyatakan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor jadi sasaran kreditor. Filosofi dari prinsip ini adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta
kekayaan
debitor
demi
hukum
menjadi
jaminan
terhadap
utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung 3
Muhammad Syaifuddin, 2012, Kumpulan Materi Kuliah Hukum Kepailitan, Kepailitan , Palembang: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri, tidak dipublikasikan. 4 Hadi Shubhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan, Peradilan , Jakarta: Kencana, hal.27-28, Baca juga Muhammad Syaifuddin, 2012, Op.cit .
dengan utang-utang tersebut. Hal ini merupakan refleksi dari Pasal 1131 dan 1132 KUHperdata. 2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte, Parte , berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Filososfi prinsip ini adalah memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, di mana kreditor yang memiliki piutang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil darinya. 3. Prinsip Structure Creditors, Creditors, yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan
berbagai
macam
kreditor
sesuai
dengan
kelasnya
masing-masing. Dalam hukum kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kre ditor konkuren.
Selain prinsip/asas umum yang dijelaskan diatas, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana yang diuraikan diurai kan dalam Penjelasan umum UU No. 37 Tahun Tahun 2004. Asas-asas Asas-asas tersebut te rsebut antara lain: (1) Asas Keseimbangan Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan
lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan kelembagaan kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik. (2) Asas Kelangsungan Usaha Usaha Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prosfektif prosfektif tetap dilangsungkan. (3) Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa dalam ketentuan kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.
Asas
keadilan
ini
untuk
mencegah
terjadinya
kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas taguhan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya. (4) Asas Integritas Asas integritas dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materil merupaka
satu kesatuan yang
uth dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 5
Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa pada hakikatnya, fungsi dari hukum kepailitan adalah pertama, pertama, untuk mencegah berlanjutnya kerugian dan mengganti kerugian itu sendiri. Kedua, Kedua, mencegah terjadinya kesewenangan dari 5
Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
pihak debitor untuk mengalihkan harta kekayaan debitor de bitor yang dalam dal am harta tersebut ada hak kreditor dan mencegah agar tidak terdapat kemungkinan kerjasama antara debitor dan kreditor yang satu tanpa persetujuan atau pemberitahuan terhadap kreditor lain. Ketiga, Ketiga, untuk mencegah terjadinya eksekusi massal. Potensi terjadi main hakim sendiri yang mengarah kepada kerugian baik dari pihak debitor maupun 6
kreditor.
Dalam hal ini, kepailitan berfungsi untuk mencegah berlanjutnya kerugian dan mengganti kerugian bagi kreditor oleh debitur. Serta mencegah terjadinya kesewenangan debitur untuk mengalihkan hartanya yang dalam harta tersebut ada hak kreditur. Selain itu juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya eksekusi massal yang berpotensi mengarah pada kerugian baik di pihak kreditor maupun pihak ketiga lainnya yang yang terlibat. Sebagaimana dikutip oleh Jordan et al . dari buku The Early History of Bankruptcy Law, Law, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, tujuan utama hukum kepailitan adalah: 1. Untuk menjamin pembagian pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di di antara para kreditornya; 2.
Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
merugikan kepentingan para kreditor; 3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad beri tikad baik dari para 7
kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.
6
7
Ibid. Sutan Remy Remy Sjahdeini. 2004. Hukum 2004. Hukum Kepailitan, Kepailitan, Jakarta: PT Kreatama, hlm. 37.
2.
Sumber Hukum Kepailitan Indonesia
Sebelum tahun 1945,kasus kepailitan di Indonesia diatur dalam Wetboek van Koophandel (WvK), (WvK), buku ketiga yang berjudul Van De Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang ) Pedagang ) yang termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK, tetapi telah dicabut berdasarkan Pasal 2 Verordening ter Invoering van de Failissementsverordening (Staatblad. 1906-348) yang dikhususkan untuk pedagang saja. Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering atau disingkat Rv (Staatblad. 1847-52 jo. 1849-63), buku Ketiga, Bab ketujuh yang berjudul Van berjudul Van den Staat Kennelijk Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), Mampu), dalam Pasal 899 sampai Pasal 915 yang kemudian dicabut oleh Staatblad.1906-348. Staat blad.1906-348. Dengan
adanya
dua
peraturan
tersebut,
maka
muncul
permasalahan-permasalahan terkait kepailitan baik masalah teknis formalitas, maupun biaya perkara yang tinggi karena lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus kepailitan tersebut. Karena ada kesulitan tersebut, maka timbul wacana untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak
banyak.
Oleh
kar,
pada
tahun
1905
telah
diundangkan
Failissementsverordening (S.1905-217) yang terdiri atas Bab I Tentang Kepailitan Pada Umumnya, dan Bab II Tentang Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan ini lengkapnya bernama Verordening op het Faillissement en de Surseance
van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-orang Eropa). Berdasarkan Verordening ter invoering van de Failissementsverordening (S.1906-348), Failissementsverordening (S.1905-217) dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November November 1906. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, seluruh perangkat hukum dari Pemerintahan Hindia Belanda dnyataka masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada tahun 1947-1998, Failissementsverordening relatif sangat sedikit digunakan karena belum dikenal masyarakat Indonesia serta dikarenakan krisis moneter yang melanda Indonesia dalam kurun waktu tahun 1997/1998, oleh karena itu, pada tahun 1998, Failissementsverordening (FV) disempurnakan menjadi Perpu No.1 Tahun 1998 pada tanggal 22 April 1998 dan lima bulan kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dengan berlakunya Undang-Undang
No.
4
tahun
1998
tersebut,
maka
Peraturan
Kepailitan
( Failissementsverordening Failissementsverordening S.1905-217 S.1905-217 jo S.1906-348) bisa berlaku ber laku kembali. Dalam
perkembangannya,
UU
No.4
Tahun
1998
diganti
dengan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat me njadi UUK PKPU). Namun pada hakikatnya, hukum kepailitan kepa ilitan Indonesia sebagai subsistem dari hukum perdata nasional yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata, tidak hanya sebagaimana yang diatur dalam UUK PKPU saja,
melainkan juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam KUHPerdata.
3.
Subjek Hukum dalam Kepailitan
Ada banyak pihak yang menjadi subjek hukum dalam kepailitan, antara lain Kreditur, Debitor, Kurator, Hakim Pengawas dan Pengadilan Niaga. Di dalam Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipakai istilah “debitor” dan “kreditor” tetapi yang dipakai adalah istilah si berutang
(schuldenaar) (schuldenaar) dan si berpiutang
(schuldeischer). (schuldeischer). Menurut pasal 1235 KUHPerdata dihubungkan dengan pasal 1234 KUHPerdata, dan pasal 1239 KUHPerdata, si berutang (schuldenaar) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. undang-undang.
8
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kreditor
8
Sutan Remy Remy Sjahdeini. 2004. Hukum 2004. Hukum Kepailitan, Kepailitan, Jakarta: PT Kreatama, hlm. 5
adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjamannya itu tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara seca ra nyata mengembalikan pinjamannya setelah setela h jangka waktu pinjamannya sampai, maka hukum memberlakukan beberapa asas, asas tersebut 9
menyangkut jaminan. Dengan kata lain y ang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
10
Terdapat dua asas yang penting, yaitu menentukan bahwa apabila debitor ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditor maka harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang itu. Asas ini tertuang dalam pasal 1131 KUHPerdata. Dalam pasal ini menentukan bahwa harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor, tetapi juga untuk menjamin segala kewajiban yang timbul dari perikatan
9
Ibid , hlm. 6. 10 Andrian Sutedi, 2009, Hukum 2009, Hukum Kepailitan, Kepailitan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.32
debitor. 11 Dalam prakteknya, debitor tidak hanya terikat hanya dengan satu kreditor saja tetapi juga bisa terikat dengan beberapa kreditor lainnya pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, dalam pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua harta kekayaan debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban debitor bukan hanya kepada kreditor tertentu saja tetapi juga juga kepada semua kreditor lainnya. Mengenai pembagian pelunasan utang debitor kepada beberapa kreditor telah diatur di dalam pasal 1132 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan”. did ahulukan”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa macam kreditor yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi atas 3 kelompok, yaitu: 12 1. Kreditor Konkuren Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor kre ditor pemegang hak jaminan dan para kreditor pemegang hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang 11
Ibid , hlm. 7. Imran Nating. 2004. Peranan 2004. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 48. 12
masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu prorate parte). parte). 2. Kreditor Preferen/Istimewa Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdata m engatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik. Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam pasal 1134 KUHPerdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. 3. Kreditor Separatis Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak esksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada a da kepailitan debitur.
13
Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka 13
Imran Nating, Nating, dalam Elijana Elijana Tansah. 2000. Kapita 2000. Kapita Selekta Hukum Kepailitan Kepailitan.. Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, hlm. 9.
mengambil sebesar piutangnya, sedangkan bila ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit . Sebaliknya, bila ternyata hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya kekurangannya sebagai kreditor bersaing (concurrent). (concurrent).
14
Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki dimi liki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi para kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut.
15
Dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.
Dengan
adanya
kata
“seolah -olah” “seolah-
dalam
pasal
55
ayat
(1)
Undang-Undang Kepailitan, maka harta separatis tersebut tetap masuk dalam harta budel pailit meskipun dipisahkan dengan dengan harta pailit lainnya.
16
Dalam hal mengeksekusi jaminan utang, kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi masing-masing seluruhnya utangnya, kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangannya tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren.
Sebaliknya,
apabila
hasil
penjualan
asset
tersebut
melebihi
utang-utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit (pasal 134 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Kepailitan “apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang), serta 14
Imran Nating, Nating, dalam Erman Rajagukguk. 2001. Latar 2001. Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Kepailitan , dalam Rudy A. Lontoh, Bandung: Alumni, hlm. 192. 15 Kartini Muljadi Muljadi & Gunawan Widjaja. 2004. Pedoman 2004. Pedoman Menangani Perkara Perkara Kepailitan, Kepailitan , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 199. 16 Op Cit , hlm. 97.
ongkos-ongkos dan utang (pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan), kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitor.17
E. HAK-HAK JAMINAN KEBENDAAN KREDITOR SEPARATIS Hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahulu yang didapatkan oleh kreditor separatis adalah:18 1. Gadai Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminkan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut; 2. Hipotek yang diatur dalam Bab XXI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut-kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sedangkan yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak, sehingga berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdata yang berbunyi “terhadap benda bergerak yang tidak b erupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.” pemil iknya.” 3. Hak Tanggungan anggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut ialah: 17 18
Ibid , hlm. 97. Katini Muljadi & Gunawan Widjaja, op cit , hlm. 199.
(i). Hak tanggungan tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang; utang; (ii). Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA; UUPA; (iii).Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu; (iv). Utang yang dijamin harus ha rus suatu utang tertentu; te rtentu; (v). Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.19 4. Jaminan Fidusia Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Fidusia tidak memberikan rumusan positif
mengenai
kebendaan
yang
dijaminkan
secara
fidusia.
Pasal
3
Undang-Undang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap: (i). Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia; (ii). Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M kubik atau lebih; (iii).Hipotek atas pesawat terbang; te rbang; dan (iv). Gadai. Maka jelas bahwa jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijaminkan dengan tiga jenis kebendaan tersebut di atas. Dengan demikian, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek, dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki batasannya sendiri-sendiri. Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut 19
Imran Nating, Nating, dalam Sutan Remy Sjahdeni. 1999. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Dihadapi oleh Perbankan, Perbankan , Bandung: Alumni, hlm. 11.
bahkan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan asset jaminan utang, baik jika dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika dijual oleh kurator (pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20
Kepailitan).
F. PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG Penangguhan hak kreditor separatis atas eksekusi jaminan utang dalam hukum kepailitan disebut juga dengan “stay”. “stay”. Yang dimaksud dengan penangguhan hak kreditor separatis atas eksekusi jaminan utang dalam proses kepailitan adalah penangguhan penangguhan hak yang dimiliki oleh kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan utang debitor. Dengan demikian, kreditor separatis berada dalam keadaan “menunggu” untuk suatu masa tertentu. Apabila masa itu sudah dilampaui, maka kreditor separatis tersebut te rsebut baru dibolehkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya.
21
Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Penangguhan hak eksekusi kreditor separatis ini bertujuan untuk: 1. untuk memperbesar kemungkinan kemungkinan tercapainya tercapainya perdamaian; 2. untuk memperbesar kemungkinan kemungkinan mengoptimalkan mengoptimalkan harta pailit; 3. untuk memungkinkan memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
22
Filosofi penangguhan ini ini adalah bahwa dalam praktik sering sekali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual yang cepat, di mana harga jual cepat adalah harga yang dibawah pasar. Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini adalah hanya demi memenuhi kepentingan kreditor pemegang jaminan kebendaan saja. Sedangkan jika ditangguhkan ditangguhkan selama 90 hari tersebut memberikan kesempatan pada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai senilai piutangnya terhadap 20
Munir Fuady. 2010. Hukum 2010. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 107. 21 Analisa Y. 2007. 2007. Kepailitan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang), Piutang) , Palembang: Unsri, hlm. 117. 22 Ibid .
debitor, sehingga jika nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditor, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan kepada debitor. Dalam konteks kepailitan, maka jika terdapat nilai sisa likuidasi benda jaminan tersebut, maka sisa tersebut dimasukkan ke dalam budel pailit. Pengaturan yang demikian ini akan memberikan perlindungan hukum baik terhadap debitor pailit maupun kepada kreditor lainnya, sementara kreditor separatis sama sekali tidak dirugikan. 23 Makna lainnya dari ketentuan hak tangguh ini adalah bahwa kurator berdiri di atas kepentingan semua pihak. Kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan merugikan semua pihak. Ditambah lagi, kurator berada di bawah pengawasan dari hakim pengawas. 24 Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan kurator dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi jaminan utang tersebut.
25
Tidak pada semua kreditor separatis berlaku penangguhan kewajiban pembayaran utang tersebut. Hukum tentang penangguhan kewajiban pembayaran utang tersebut mengenal pula perkecualian, yaitu sebagai berikut: 1. penangguhan eksekusi tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai, misalnya gadai deposito; dan 2. penangguhan penangguhan eksekusi e ksekusi tidak berlaku bagi hak kreditor untuk perjumpakan 26
utang.
Selama jangka waktu penangguhan, berdasarkan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak bergerak maupun
benda bergerak atau menjual menjual harta pailit yang yang berupa benda
bergerak yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsung kela ngsungan an usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan
23
Hadi Shubhan. 2009. 2009. Hukum Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktek Praktek di Peradilan, Peradilan , Jakarta: Kencana, hlm. 199. 24 Ibid. 25 Analisa Y. Op Cit . 26 Ibid , hlm 96.
27
kreditor.
Yang dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” wajar ” adalah perlindungan pe rlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta pailit ini, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang dimaksud antara lai n: 1. ganti rugi rugi atas terjadinya penurunan penurunan nilai harta pailit; pailit; 2. hasil penjualan penjualan bersih; bersih; 3. hak kebendaan pengganti; atau 4. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.
28
Perlindungan yang wajar oleh kurator tersebut harus diberikan asalkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan kurator, diberikan diberi kan dalam dua hal sebagai berikut: 1. Apabila hakim pengawas menolak untuk untuk mengangkat mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan; penangguhan; 2. Apabila kurator ingin i ngin menggunakan atau menjual jaminan utang uta ng untuk kelangsungan usaha debitor. debi tor.29 Harta pailit yang dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan/atau (inventory) dan/atau benda bergerak (current assets), assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.30 Menurut pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, jangka waktu penangguhan penangguhan hak kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan utang debitor berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi (pemberesan) sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Undang- Undang Kepailitan “jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh
27 28 29 30
ibid , hlm. 118. Ibid. Ibid, hlm. 122. Ibid, hlm. 118
kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.
31
Kreditor separatis atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan, berdasarkan pasal 57 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Undang-Undang Kepailitan, dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator menolak permohonan tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas. Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima, hakim pengawas berkewajiban memerintahkan kurator untuk memanggil kreditor guna didengar alasannya pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim pengawas wajib memberikan penetapan hasil permohonan setelah setel ah 10 (sepuluh) hari permohonan tersebut diterima. Dalam memutuskan permohonan tersebut, hakim pengawas mempertimbangkan: 1. lamanya jangka waktu penangguhan penangguhan yang sudah sudah berlangsung; 2. perlindungan kepentingan kepentingan kreditor dan pihak ketiga ketiga dimaksud; 3. kemungkinan terjadinya perdamaian; dan 4. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor serta pemberesan harta pailit.32 Penetapan hakim pengawas atas permohonan tersebut, berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Kepailitan, dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kurator, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu pe nangguhan, nangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor 33
separatis.
Apabila hakim pengawas menolak maka hakim wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap penetapan hakim pengawas, pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan pengadilan tentang pengabulan atau penolakan perlawanan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk Peninjauan Kembali. 31 32 33 34
Ibid. Ibid , hlm. 119. Ibid. Ibid , hlm. 120.
34
G. PROSES ATAS EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS Dengan
tetap
memperhatikan
pasal
56,
pasal
57,
dan
pasal
58
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis harus melaksanakan haknya untuk mengeksekusi sendiri jaminan utang debitor berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi (pemberesan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
35
Setelah lewat jangka waktu tersebut, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi jaminan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Kepailitan, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan jaminan tersebut. Selanjutnya, setiap waktu kurator dapat membebaskan benda yang menjadi jaminan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda jaminan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda jaminan tersebut kepada kreditor separatis yang bersangkutan. Jumlah terkecil adalah jumlah terkecil antara harga pasar benda jaminan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda jaminan. 36 Sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Kepailitan, kreditor separatis yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi jaminan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang tingkatannya di atas tingkat kreditor separatis, vide vide pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata, maka kreditor separatis wajib menyerahkan hasil penjualan harta jaminan utang tersebut untuk jumlah sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut. Dalam hasil penjualan, jaminan utang debitor pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang yang bersangkutan, maka berdasarkan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai
35 36
Ibid. Analisa Y. Ibid Y. Ibid , hlm 120.
kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.
37
Dalam masa kepailitan, kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi atau menjual harta jaminan utang, yakni dalam masa: 1. Sebelum jatuhnya jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita sita jaminan); 2. Setelah berakhirnya stay stay (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi (pemberesan); 3. Selama 2 (dua) (dua) bulan sejak insolvensi.
38
H. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN JAMINA N UTANG UTANG Pihak yang berwenang untuk mengeksekusi jaminan hutang bisa kreditor separatis sendiri dan bisa juga pihak kurator. Hak ini bergantung pada hubungan asset dengan kreditor (dijaminkan atau tidak) dengan bergantung pada waktu kapan 39
eksekusi dilaksanakan.
Cara penjualan asset pada prinsipnya dilakukan dengan mengajukan lelang di kantor lelang, sesuai dengan pasal 185 ayat (1) Undang-Undang kepa ilitan “semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. perundang-undangan”. Akan tetapi, penjualan harta pailit dapat juga dilakukan secara di bawah tangan dengan syarat untuk perbuatan tersebut telah mendapatkan izin dari hakim pengawas, sesuai dengan pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang kepailitan “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dilakukan dengan izin hakim pengawas”. pengawas”. Hal ini tentunya dilakukan oleh kurator apabila kurator yakin bahwa penjualan dengan cara di bawah tangan atau penjualan langsung (tanpa campur tangan kantor lelang) akan menghasilkan yang lebih baik antara lain karena dapat menghemat biaya lelang. 40
37 38 39 40
Ibid. Ibid, hlm. Ibid, hlm. 121. Ibid , hlm. 122. Ibid.
Kurator adalah Balai Harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
41
Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus dari Undang-Undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara- perkara di bidang perniagaan pernia gaan dan pemeriksaan perkara kepailitan. Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik untuk tingkat pertama maupun untutk tingkat kasasi. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit. Sedangkan untuk Permohonan pernyataan
pailit, pihak-pihak pihak-pihak yang yang dapat
mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain sebagai berikut: a.
42
Permohonan Kepailitan oleh Debitur Undang-Undang memungkinkan seseorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri yang menjadi pasangannya. pasangannya.
b.
Permohonan Kepailitan oleh Kreditur
41
Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, hal. 141 42 Jono, Op.cit, hlm: Op.cit, hlm: 12-13. Lihat juga Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit: Dalam Teori T eori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.35
Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UUK PKPU, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen ataupun kreditur separatis. c.
Permohonan Kepailitan oleh Kejaksaan Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan
umum
yaitu
kepentingan
bangsa
dan
negara
dan/atau
kepentingan masyarakat luas. d.
Permohonan Kepailitan oleh Bank Indonesia Permohonan pernyataan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.
e.
Permohonan Kepailitan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam.
f.
Permohonan Kepailitan oleh Menteri Keuangan Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan public hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan,
dengan
maksud
untuk
membangun
masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.
tingkat
kepercayaan
Kewenangan ini yang hanya
diberikan kepada menteri keuangan, didasarkan pengalaman sebelumnya,
yaitu banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditur secara pribadi.
1. Proses Kepailitan
Banyak hal baru mengenai prosedur kepailitan dalam UUK PKPU, salah satunya adalah diberikannya time frame frame untuk jangka waktu yang relative singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan apailit sampai dengan peilitnya debitor ditempuh dengan suatu time frame yang singkat. Akan tetapi setelah putusan, proses kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak memiliki batas waktu maksimum. Berikut dijelaskan prosedur pelaksanaan kepailitan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang: a. Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera pengadilan negeri, vide Pasal vide Pasal 6 ayat (1) dan (2). b. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada ketua pengadilan negeri (2 hari setelah pendaftaran), vide Pasal 6 ayat (4). c. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hasil siding (3 hari setelah pendaftaran), vide Pasal vide Pasal 6 ayat (5). d. Pemanggilan siding (7 hari sebelum siding pertama), vide Pasal 8 ayat (2). e. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran), vide pasal vide pasal 6 ayat (6). f.
Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari setelah pendaftaran), vide Pasal vide Pasal 6 ayat (7).
g. Putusan permohonan pailit (60 hari setelah didaftarkan), vide vide Pasal 8 ayat (5). h. Penyampaian salinan putusan putusan kepada kepada pihak pihak yang yang berkepentingan
(3 hari hari
setelah utusan), vide Pasal vide Pasal 9. i.
Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada panitera pengadilan negeri, vide Pasal vide Pasal 11 ayat (2) juncto Pasal 12 ayat (1).
j.
Paniter pengadilan negeri mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi (2 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi), vide Pasal vide Pasal 12 ayat (2).
k. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera pengadilan negeri (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen dokumen kasasi). l.
Panitera pengadilan negeri menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi (2 hari setelah set elah kontra memori kasasi diterima), dit erima), vide Pasal vide Pasal 12 ayat (3).
m. Panitera pengadilan negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung (14 hari) setelah pendaftrana permohonan kasasi), vide Pasal vide Pasal 13. n. Mahkamah Agung memperlajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung), vide vide Pasal 13 ayat (1). o. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung), vide Pasal vide Pasal 13 ayat (2). p. Putusan kasasi (60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung), vide Pasal vide Pasal 13 ayat (3).
q. Penyampaian putusan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera pengadilan negeri (3 hari setelah putusan kasasi diucapkan), diucapkan), vide Pasal 13 ayat (6). r.
Juru sita pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon, termohon kasasi, curator dan hakim pengawas (2 hari setelah putusan kasasi diterima), vide Pasal vide Pasal 13 ayat (7).
s. Pengajuan peninjuan kembali dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke panitera pengadilan negeri dan pengajuan salinan permohonan peninjauan kembali dan salinan bukti pendukung keada termohon peninjauan kembali (30 hari setelah putusan berkekuatan hokum tetap dangan alasan dalam Pasal 295 ayat (2b) atau 180 hari setelah tanggal berkekuatan hokum tetap dengan alasan dalam Pasal 295 ayat (2a)), vide vide Pasal 295 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 297 ayat (1). t.
Penyampaian permohonan peninjauan kembalo kepada panitera mahkamah agung (2 hari setelah pendaftaran permohonan peninjauan kembali), vide Pasal 296 ayat (5),
u. Penyampaian salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung oleh panitera pengadilan negeri kepada pemohon peninjauan kembali, vide Pasal vide Pasal 297 ayat (2). v. Pengajuan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali oleh termohon peninjauan kembali (10 hari setelah pendaftaran permohonan peninjauan kembali), vide Pasal vide Pasal 297 ayat (3).
w. Penyampaian jawaban termohon peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh Panitera pengadilan negeri (12 hari setelah pendaftaran jawaban), vide Pasal vide Pasal 297 ayat (4). x. Pemeriksaan
dan
pmeberian
keputusan
Mahkamah
Agung
terhadap
peninjauan kembali (30 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima panitera Mahkamah Agung), vide Pasal vide Pasal 298 ayat (1). y. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak (32 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima panitera Mahkamah Agung), Agung), vide Pasal vide Pasal 298 ayat (3).
2. Akibat Hukum Kepailitan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan pailitnya debitor, banyak akibat a kibat yuridis yang muncul oleh undang-undang. Akibat kepailitan tersebut antara lain sebagai berikut: a. Akibat hukum terhadap diri pribadi debitor Sejak saat keputusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan niaga, maka debitor kehilangan hak menguasai dan mengurusi harta kekayaannya. Namun debitor tidak serta merta kehilangan hak milik atas benda yang telah dinyatakan sebagai harta pailit. pailit. Hak mengurusi dan
menguasai harta beralih beralih
kepada kurator sebagai subjek yang ditunjuk oleh pengadilan. (Pasal 24 UUK PKPU). b. Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitor
Terhadap harta kekayaan debitor diletakkan sita umum untuk seluruhnya baik yang tergolong sebagai benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda yang ada maupun benda yang akan ada. Harta tersebut berada dalam kekuasaan curator. Hal ini dikarenakan debitor pailit tidak mampu membayar hutang, sehingga debitor dicabut
haknya
oleh
undang-undang
karena
dianggap
tidak
cakap
(onbevoeg ). ). Menurut Pasal 22 UUK PKPU, terdapat pengecualian. Hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan hidup sehari-hari dan untuk melindungi hak asasi debitor pailit, maka kepailitannya tidak berakibat terhadap: 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor pailit sehubungan dengan pekerjaannya pekerjaannya berikut perlengkapannya. perlengkapannya. 2) Alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan debitor pailit. 3) Tempat tidur dan perlengkapannya serta bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor pailit dan keluarganya. keluarganya. 4) Segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit dari pekerjaannya. Seperti upah, uang pension dan uang tunjangan. 5) Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi nafkah menurut undang-undang. undang-undang. c. Akibat hukum terhadap perjanjian debitor Semua perjanjian pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan. Apabila ada perjanjian penyerahan
benda dagangan dengan suatu jangka waktu tertentu, dan pihak yang menyerahkan dinyatakan pailit, maka perjanjian penyerahannya haus. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh debitor dapat dihentikan Kurator maupun yang menyewakan benda. Dan Pekerja pada debitor pailit juga dapat memutuskan hubungan hubungan kerjanya
3. Berakhirnya Kepailitan
Ada beberapa macam cara berkahirnya suatu kepailitan, yaitu sebagai berikut: a. Tercapainya Perdamaian Dalam hal dicapainya perdamaian antara kreditor dan debitor berarti telah ada keseakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian/ pembagian harta pailit, namun persetujuan rencana perdamaian tersebut perlu disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam siding Homologasi. Apabila pengadilan niaga menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang, undang-undang, maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian diterima dan mempunyai kekuatan hokum yang tetap, maka proses kepailitan berakhir, (vide ( vide Pasal 166 UUK PKPU). b. Kepailitan berakhir setelah Insolvensi Dari ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) juncto Pasal 179 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa ekseskusi terhadap harta pailit dapat dilakasanakan lebih cepat dengan terjadinya keadaan insolvensi. Insolvensi terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan debitor dalam keadaan tidak
mampu untuk membayar. Untuk memperjelas proses kepailitan mulai dari jatuhnya putusan pailit tingkat pertama, penangguhan sampai dilakukannya dilakukannya proses rehabilitasi. c. Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas dengan mempertimbangkan kepada keadaan harta pailit, dan bila ada panitia kreditor setelah mendengar panitia kreditor tersebut atau setelah setel ah mendengar dan memanggil debitor pailit itu dengan sah. Pencabutan dapat dikarenakan alasan bahwa harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, vide pasal vide pasal 18 ayat (1). d. Kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan pailit oleh Pengadilan niaga (tingkat pertama) berlaku serta merta (Pasal 8 ayat (5)). Dengan demikian sejak saat putusan pailit diucapkan status debitor sudah dalam keadaan pailit, akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka status kepailitan debitor berakhir. Akan tetapi jika pailit bagi debitor telah berakhir dengan cara seperti ini, tetap sah segala perbuatan yang telah dilakukan curator sebelumnya sebelum curator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung Agung (Pasal 16 UUK PKPU). PKPU).
BAB TENTANG KURATOR
Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU), Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. pengurusan
di
sini
yaitu
mencatat,
menemukan,
43
Maksud
mempertahankan
nilai,
mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Menghitung aset perusahaan pailit adalah salah satu tugas Kurator. Untuk itu, Kurator harus memahami betul cara membaca laporan keuangan perusahaan agar bisa mendapatkan informasi tentang harta yang menjadi kewenangannya tersebut. Dalam menjalankan profesinya, kurator atau pengurus harus senantiasa mengindahkan, mematuhi dan menjalankan Standar Profesi ini. Standar Profesi ini memuat ketentuan-ketentuan umum yang bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menjamin kualitas dan profesionalisme pekerjaan kurator atau pengurus dan arahan atau pedoman bagi AKPI untuk mengawasi serta menilai hasil pekerjaan yang telah dilakukan kurator atau pengurus. Setiap pelanggaran kurator atau pengurus terhadap Standar Profesi ini akan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik. 44 Standar Profesi ini terbatas pada aspek profesionalitas dari profesi kurator atau pengurus, yang berdiri sendiri dan terpisah dari tanggung jawab kurator atau pengurus yang timbul berdasarkan UU Kepailitan atau peraturan perundangan lainnya.
45
a. Standard Umum 1. Obyektifitas, Obyektifitas, Independensi Independensi
Kurator dan pengurus harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan bert indak obyektif. 1.1. Keberadaan dan kelangsungan profesi kurator atau pengurus bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat pada 43
Pasal 70 Ayat 2 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran 44 Http://www.Slideshare.Net/zulkifliaschool/7_Kurator 45 Http:// Krediturpailit.Wordpress.com/Standar_Kurator_Pengurus_Indonesia Krediturpailit.Wordpress.com/Standar_Kurator_Pengurus_Indonesia
obyektifitas dan independensi profesi kurator atau pengurus. Kepercayaan masyarakat atas kredibilitas profesi kurator atau pengurus akan menurun, atau bahkan hilang, jika terbukti atau secara wajar patut diduga bahwa kurator atau pengurus telah kehilangan obyektifitasnya serta independensinya. 1.2. Untuk memelihara obyektifitas dan independennya, dalam bertindak kurator atau pengurus harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan pembayaran. 1.3. Kurator atau pengurus dilarang untuk menggunakan atau memanfaatkan penugasannya untuk kepentingan ekonomis atau keuntungan lainnya bagi pribadinya (atau imbalan jasanya sebagai kurator dan pengurus) atau pihak Terafiliasi.
46
2. Benturan Kepentingan
Kurator atau pengurus hanya dapat menjalankan tugasnya jika pada setiap waktu ia tidak memiliki benturan kepentingan dalam penugasan tersebut.47 3. Kecermatan dan Keseksamaan 3.1. Sebagai seorang profesional, kurator dan pengurus memikul
tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan diber ikan oleh profesi kurator dan pengurus. Untuk itu kurator dan pengurus wajib mengartikulasikan keahlian profesionalnya secara cermat dan seksama dengan memperhatikan sepenuhnya UU Kepailitan dan peraturan pelaksananya serta Standar Profesi ini. 3.2. Yang
dimaksud
dengan
kecermatan
dan
keseksamaan
menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh kurator dan pengurus dalam melaksanakan penugasan di lapangan maupun 46 47
m
Ibid Http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/24?&show.interstitial=I&u=%2Freviews%Fite
dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut. Kurator dan pengurus harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UU Kepailitan dan peraturan pelaksananya serta telah menempuh prasedur Standar Poafesi ini, begitu juga dalam hal penyajian laporannya.
48
4. Kerahasiaan, Kerahasiaan, Transparansi Transparansi
Kurator bertindak secara transparan transpara n di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. 4.1. Pada dasarnya Kurator wajib bertindak secara transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penugasannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 4.2. Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut, pada beberapa masalah tertentu yang tidak tisebut secara eksplisit oleh Undang-undang maka Kurator tetap wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya. penugasannya. Kecuali untuk alasan tersebut di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur. Kurator atau pengurus tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan/atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun
setiap
informasi
yang
bersifat
rahasia
yang
diperolehnyadalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai kurator atau pengurus. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut: a. Merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini; b. Diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut; 48
Http://Krediturpailit.wordpress.com/Standar_kurator_pengurus_Indonesia/
c. Berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitrase yang berwenang, mengharuskan kurator atau pengurus untuk memberikan informasi informasi tersebut; atau d. Dokumen dan informasi yang wajib cliberikan kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan UU Kepailitan dinyatakan terbuka untuk umum. 4.3. Kurator atau pengurus dilarang menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apapun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam kerangka suatu perkara kepailitan atau PKPU sebagai kurator dan pengurus. Jika memerlukan informasi tersebut untuk penugasannya yang lain, maka kurator atau pengurus hanya dapat menggunakannya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas dari perkara terdahulu. 5. Syarat Keahlian dan Pendidikan Berkelanjutan
Pengurus dan pemberesan harta pailit serta pengurusan harta debitur harus dilaksanakan oleh kurator dan pengurus yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk itu. 6. Pendidikan dan Sertifikasi 6.1. Sebagai suatu lernbaga yang rnengatur atau profesi itu sendiri
(Self Regulating Organization) AKPI harus rnernastikan bahwa anggotanya, kurator dan pengurus, dapat rnelaksanakan tugasnya dengan berkualitas dan profesiona1. Hal ini sangat rnenentukan tingkat kepercayaan publik pada profesi kurator dan pengurus. Untuk itu, AKPI rnenentukan syarat-syarat keahlian yang harus dirniliki kurator dan pengurus. Derni rnernastikan pernenuhan syarat keahlian, AKPI rnencanangkan kurikulum pendidikan untuk keahlian khusus tersebut yang harus dijalani oleh kurator dan pengurus serta rnengadakan sertifikasi pemenuhan keahlian tersebut. 6.2. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator danpengurus terdiri dari
pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar dan
ujian sertifikasi kelulusannya menandakan kecukupan keahlian khusus yang rnendasar untuk memulai profesi sebagai kurator dan pengurus. 6.3. Sesuai dengan perkernbangan dunia usaha pada urnurnnya, dan
UU Kepailitan dan pelaksanaannya pada khususnya, serta sesuai dengan kebutuhan anggotanya, AKPI rnenentukan kurikulum pendidikan lanjutan dari waktu ke waktu beserta mekanisme pernenuhannya.
Kurator
dan
pengurus
wajib
mengikuti
pendidikan lanjutan tersebut yang diadakan oleh AKPI atau pihak lain yang diakreditasi oleh ole h AKPI. 7. Kualifikasi, Kompetensi
Kurator dan pengurus wajib menilai secara jujur kemampuan dan kapasitas/kualifikasi dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, terdapat bidang usaha atau jenis pekerjaan yang cukup kompleks dan sangat spesifik bidangnya. Kurator dan pengurus wajib secara jujur menentukan apakah ia memiliki kemampuan dan kualifikasi atau kompetensi dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Jika kurator dan pengurus menilai dirinya kurang atau tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi atau kompetensi, maka ia wajib meminta dan mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam bidang tersebut. 8. Penegakkan Penegakkan Standar Profesi
Setiap pelanggaran Standar Profesi ini akan diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dan Standar Profesi AKPI.49
A. Kedudukan, Wewenang, dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam menangani perusahaan yang mengalami kepailitan.
49
Ibid
Putusan pernyataan pailit yang berkaitan dengan undang-undang No. 37 Tahun 2004 diputuskan oleh pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor. Jika debitor telah meninggalkan wilayah RI, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
50
Jadi
pengadilan yang berhak adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan per adilan umum. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan diajukan suatu upaya upaya hukum. Selama
putusan
atas
51
permohonan
pernyataan
pailit
belum
ditetapkan/diucapkan setiap kreditor, kejaksaan, BI, BPPM, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian/seluruh kekayaan debitor. 2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembubaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.52 Dengan demikian, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh 53
kurator.
Dalam melakukan tugas kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit. Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu: 50
Lihat UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 51 Http://www.Researchgate.Net/Publication/42354187_Peranan_Kurator_Dalam_Pengurusan_ dan Pemberantasan_Harta Pilit 52 Http://www.Slideshere.Net/Zulkifliaschool/7_Kurator 53 Faisal Santiago, Pengantar Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, Mitra Wacana Media
1. Sebagai Kurator sementara a. Kurator
sementara
ditunjuk
dengan
tujuan
untuk
mencegah
kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk: 1. Mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan 2. Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (ps.7 UUK).
54
b. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator sementara segera berhubungan dengan debitur atau pengurusnya untuk meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain: 1.
Informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitur;
2.
Informasi umum keadaan keuangan debitur;
3.
Informasi tentang harta debitur, yang setidaknya mencakup identifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki atau dikuasai oleh debitur;
4.
Informasi tentang kewajiban atau utang debitur, yang setidaknya mencakup identitifikasi kreditur yang diketahui dan tagihan-tagihan mereka,
dasar
tagihan
mereka
serta
jadwal
atau
rencana
pembayarannya; dan 5.
Informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator sementara.55
Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena
pertimbangan keterbatasan
kewenangan dan
efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara. 54 55
Http://Gudangmakalah.blogspot.com/2010/11/tesis_independensi_kurator_dalam.Html Http;//Krediturpailit.wordpress.com/Standar_Kurator_Pengurus_indonesia
2. Sebagai Pengurus Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU).
Tugas
pengadministrasian pengumuman,
pengurus
proses
mengundang
hanya
PKPU,
sebatas
seperti
rapat-rapat
menyelenggarakan
misalnya
kreditur,
melakukan
ditambah
dengan
pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka.56 3. Sebagai Kurator Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.
57
Tugas-tugas Kurator adalah: Kurator adalah: 1.
Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
2.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah sal ah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
3.
Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman
56 57
Http://Gudangmakalah.blogspot.com/2010/11/tesis_independensi_kurator_dalam.Html Ibid
tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. 4.
Pembebanan
harta
pailit
dengan
gadai,
jaminan
fidusia,
hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. utang. 5.
Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).
58
Selain yang tersebut di atas, Tugas dan Wewenang Kurator juga meliputi : 1.
Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat (1)UUK).
2.
Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Pasal 13 Ayat (4) UUK).
3.
Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta se rta uang (Pasal 89 Fv) dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 90 UUK).
4.
Menyusun Inventaris harta pailit (Pasal 91 Ayat(1) Fv).
5.
Menyusun daftar hutang dan piutang harta pailit (Pasal 93 Fv).
6.
Berdasarkan persetujuan panitia kreditur, Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (Pasal 95 Ayat (1) UUK).
7.
Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit (Pasal 96 Ayat (1) Fv), kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit, diserahkan kepada si pailit. Kurator menerima pengaduan mengenai si pailit (Pasal 96 Ayat(2) Fv).
58
Lihat Pasal 69 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
8.
Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dengan keluarganya dengan dengan izin hakim pengawas (Pasal 97 Fv).
9.
Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 98Fv/UUK).
10. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila hakim pengawas menetapkan cara menyimpan yang lain (Pasal 99 Ayat(1) Fv). 11. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan (Pasal 99 Ayat Ayat (2) Fv). 12. Kurator setelah memperoleh nasehat dari panitia kredit komite tersebut ada, dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik (Pasal 100 Fv). 13. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh kurator (Pasal 101 Ayat(1) Fv). 14. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditur atas biaya kreditur yang bersangkutan (Pasal 103 Fv).
59
Tanggung Jawab Kurator:
Pasal 72 UUK, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan kelalaiannya
dalam
melaksanakan
tugas
pengurusan
dan
atau
pemberesan yang menyebabkan menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. 60 Kewajiban Kurator:
1. Statutory Duties adalah kewajiban yg diatur dlm UU. Kewajiban Kurator Yg Diatur Dlm UU adalah: a. Wajib
hadir
dalam
Rapat
Kreditur
&
memberitahukan
penyelenggaraan Rapat Kreditur kepada para kreditur yang dikenal
59 60
Ibid Ibid
dengan surat tercatat, kurir, atau iklan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian. b. Mencocokkan perhitungan piutang yg diserahkan oleh kreditur. c. Berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. diterima. d. Memasukkan piutang yang disetujuinya dalam daftar piutang yang sementara diakui & piutang yang dibantah dalam daftar tersendiri. e. Menyediakan di Kepaniteraan PN salinan dari masing2 daftar piutang tersebut diatas sebelum 7 hari sebelum pencocokan piutang. f. Memberitahukan dengan surat tentang adanya salinan daftar piutang tersebut kepada kreditur yang dikenal disertai panggilan menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit. g. Wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit setelah berakhirnya pencocokan piutang. piutang. h. Wajib melakukan pemberesan bila harta pailit tidak mencukupi dan perdamaian yang ditawarkan debitur ditolak. 2. Fiduciary Duties adalah kewajiban memberikan jaminan/kepercayaan kpd: a. Pengadilan b. Para Kreditur c. Debitur d. Pemegang Saham.
61
Dalam Pasal 67C UUK yang mengatur tentang tanggung jawab kurator menyebutkan bahwa Kurator Kurator bertanggung bertanggung jawab terhadap kesalahan kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. aPasal 67C UUK, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. sal 103 Fv).
61
Http://www.Slideshere.Net/Zulkifliaschool/7-Kurator
BAB TENTANG PENGADILAN NIAGA
A. Pendahuluan
Perkembangan aktivitas perilaku ekonami atau bisnis, dalam faktanya sering dihadapkan
pada
peristiwa-peristiwa
hukum
konflik
yang
membutuhkan
penyelesaian secara kondusif maupun harus diselesaikan dengan mempergunakan lembaga peradilan sebagai sarananya. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk memenuhi kewajiban kepada kreditur. Sehubungan dengan kondisi ekonomi moneter yang semakin memburuk, untuk menyelesaikan krisis moneter yang mendesak dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi masalah kepailitan.62 Apalagi dalam menghadapi era globalisasi, yang ditandai berakhirnya perang dingin, peningkatan perang internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang
transportasi,
dan
meningkatnya meningkatnya
kreatifitas
perekonomian
dengan
menggunakan komputer dan internet. Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien efisie n dan produktif. Peradilan juga akan terkena dampak globalisasi. Hal ini diungkapkan Hilario G. Davide Jr. ( Chief Justices of the Court of the Republic of the Philipines), Philipines), “Globalisasi adalah pergerakan ekonomi dari masa 62
Faisal Santiago, 2008, 2008, Hukum Niaga dan Kepailitan, Kepailitan, Jakarta: Cintya Press, hal.43
depan. Dunia Global menyodorkan banyak kesempatan untuk mencapai peradilan yang independen. Dalam kalimat yang senapas, hal itu juga mengandung jebakan riil yang akan mengikis independensi peradilan itu sendiri.”
63
Hal ini seolah-olah
menjadi tuntutan dunia internasional untuk melakukan penyesuaian hukum mengikuti perkembangan globalisasi tersebut. Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbaharui sistem peradilan mereka, karena desakan kebutuhan internasional, yakni
masuknya
perusahaan-perusahaan
asing
(multinasional).
Kondisi
ini
ditenggarai sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrument badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagai pelaku usaha atau debitor tidak mampu memenuhi
kewajiban 64
pembiayaan/kreditor. pembiayaan/kreditor.
pembayaran
utang
kepada
para
lembaga
Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha terjadi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, terse but, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UUK) pada 24 Juli 1998. UUK merupakan penyempurnaan dari Failissement Verordening Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad tahun
63
http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/ eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya dalam era globalisasi , diakses tanggal 20 Desember 2012. 64 Ibid.
1906 No. 384. 65 UUK diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai landasan penyelesaian utang-piutang. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian, maka salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, per usahaan, sehingga dengan adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat penting selain itu guna untuk mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang di bentuk dan bertugas menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memberikan jaminankepastian hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian yang kondusif.
66
Semangat inilah yang kemudian kemudian mendorong untuk
dilakukannya diferensiasi dan restrukturisasi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal inilah yang menjadi salah satu isu penting setelah UUK diundangkan yaitu dibentuknya Pengadilan Niaga ( Commercial Court ) sebagai pengadilan yang memutuskan perkara keoailitan dan penundaan Kewajiban
65 66
Ibid, lihat Ibid, lihat juga Faisal Santiago, Op.cit .,hal.43 .,hal.43 Faisal Santiago ,Ibid .,hal.43 .,hal.43
Pembayaran Utang (PKPU). 67 Pengadilan Niaga yang pertama
dibentuk adalah
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 68 Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, action pauliana, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara perkara -perkara yang bersifat bersifa t perdata. Melalui UUK, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Pengadilan Niaga. Selain itu Pengadilan Niaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada seperti dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana sudah diubah dengan Ungang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN. Penjelasan Pasal 10 tersebut menyebutkan jyga bahwq perbrdaan dalam empat lingkungan peradilan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan dilingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam Undang-undang. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan
67
Pasal 280 ayat (1) UUK 1998 menentukan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran ut ang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. 68 Pasal 281 Perpu No.1 No.1 tahun 1998 tentang tentang Kepailitan.
bagian dri Peradilan Umum,69 Pengadilan Niaga Niaga hanyalah hanyalah merupakan chamber dari dari Peradilan Umum, seperti halnya Pengadilan Anak Anak dan Pengadilan Lalu Lintas. 70 Oleh karena Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang 71
bersangkutan juga membawahi Pengadilan niaga. Pengadaan Pengadilan Niaga yang Pengaturan hukumnya tidak diwujudkan dalam satu undang-undang tersendiri melaikan melalui UU Kepailitan 1998 sebagai dasar hukum dapat pula dimungkinkan berdasarkan Ketentuan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.72 Untuk mengembalikan kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaiaan utang-piutang swasta, selain direvisinya FV dan dibentuknya Pengadilan Niaga, juga diintrodusir hakim ad hoc hoc untuk dapat menjadi bagian dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di Pengadilan Niaga. Pasal 283 ayat (3) UU Kepailitan 1998 menyatakan bahwa:
73
“Dengan tetap memperhatikan syarat-syrat syarat-syrat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurup b, hurup c dan hurup d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama dapat juga diangkat seorang yang yang ahli sebagai hakim ad hoc”. 69
Lihat Pasal 280 ayat (1) UUK 1998, disebutkan juga dalam Pasal 15 jo Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang menentukan bahwa: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang d iatur dengan undang-undang. 70 Sutan Remy Sjahdeini, 2004, Hukum Kepailitan, Kepailitan, Jakarta: PT. Kreatama, hal.147 hal.147 71 Ibid . 72 Pasal 8 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa: “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang- Undang”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 UU tersebu t mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi. 73 Lihat Pasal 283 ayat ayat (3) UU Kepailitan Kepailitan 1998
Jadi, berdasarkan usulan dari Ketua Mahkamah Agung melalui Keppres maka di Pengadilan Niaga diangkat seorang yang ahli sebagai hakim ad hoc. hoc . Tentunya, beberapa persyaratan yang sama dengan hakim niaga (hakim karir) seperti mempunyai kemampuan pengatahuan di bidang masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga, dan persyaratan lain, harus tetap dipenuhi. Ide awal keterlibatan hakim ad hoc hoc tersebut didasarkan pada penilaian atau asumsi beberapa pihak bahwa pengetahuan hakim karir cenderung bersifat umum ( generalis) generalis) sehingga dalam menyelesaikan perkara-perkara pada lingkup niaga diperlukan hakim dengan keahlian khusus, di luar dari hakim karir yang juga telah melalui tahapan pendidikan untuk menjadikan hakim niaga.
74
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasibeberapa permasalahan hukum yang perlu dianalisasiterkait dengan dibentuknya pengadilan niaga di lingkungan pengadilan niaga guna menyelesaikan sengketa kepailitan ini. Dengan kata lain permasalahan hukum tersebut mencakup 2 (dua) hal yaitu: 1. Bagaimana posisi dan kedudukan pengadilan niaga sebagaimana diferensiasi dalam lingkungan peradilan umum?; 2. Bagaimana pula kedudukan dan fungsi fungsi hakim ad hoc dalam hoc dalam pengadilan niaga tersebut?.
B. Pengadilan Niaga Seebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
74
http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/kedudukan-dan-fungsi-hakim-ad-hock-dalam-peng adilan-niaga/ diakses tanggal 20 Desember 2012.
Mengingat Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus dari Undang-Undang kepailitan,
yaitu
pengadilan
yang
khusus
memeriksa
dan
memutuskan
perkara-perkara di bidang perniagaan pernia gaan dan pemeriksaan perkara kepailitan. Peradilan niaga berjalan dengan prinsip-prinsip:
75
1. Prinsip Kesinambungan, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung harus menjamin terlaksananya persidangan secara berkesinambungan; 2. Prinsip persidangan baik, yang dimaksud adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat efektif dan terekam dengan dengan baik; 3. Prinsip putusan yang baik, dalam hal ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah
tersedia
putusan
yang
tertulis
dengan
memuat
pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan; 4. Prinsip kearsipan; untuk setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbikan secara berkala.
Pembentukan Pengadilan Niaga bukan hanya sebuah bentuk pendekatan baru sebagai upaya menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian samata. Tetapi sebagai suatu proses, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkemnangan perkemnangan sosial dan ekonomi. 76 Telah dikemukakan diatas bahwa Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, 75
Munir Fuady, 2005, Hukum Kepailitan Dalam Teori T eori dan Praktik , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal: 20-21, Lihat juga Faisal Santiago, Op.cit .,hal.43-44. .,hal.43-44. 76 Faisal Santiago, Op.cit .,hal.44. .,hal.44.
sehingga terbentuknya Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan khusus pun tidak di dasarkan pada undang-undang khusus tentang Pengadilan Niaga tetapi justru dasar terbentuknya terdapat pada Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, menentukan bahwa: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang -Undang ini, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.” undang-undang.” 77
Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa 78
Pengadilan adalah Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum. Ini berarti Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya pengadilan niaga adalah agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembaran utang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. 79 Keberadaan pengadilan niaga tidak menambah kuantitas lingkungan peradilan baru di Indonesia. Ini secara tegas disebutkan dalam Perpu. Artinya, pengadilan niaga hadir dan berada bera da dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi secara substansial kehadiran peradilan niaga jelas telah menggeserkan 77
Lihat Pasal 300 ayat(1) UUK PKPU Lihat Pasal 1 angka 7 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan dengan UU No.4 Tahun 1998 jo. UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 79 Faisal Santiago, Op.cit .,hal.22 .,hal.22 78
kompetensi absolut maupun relatif dari pengadilan negeri atas perkara-perkara permohonan kepailitan dan penundaan penundaan kewajiban membayar utang. Selain
telah
menyebabkan
tergesernya
kompetensi
pengadilan
negeri,
pembentukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dalam konteks doktrin penyelesaian sengketa bidang bida ng hukum privat paling tidak ti dak telah t elah membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Setidaknya terdapat dua faktor pengubah mekanisme penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri oleh pengadilan niaga. Pertama, Pertama, penyelesaian perkara di pengadilan niaga ditetapkan dengan cepat (yakni ditentukan jangka waktu), sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sama sekali tidak ditentukan jangka waktu. Kedua, Kedua, sifat penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga ditetapkan harus efektif. Maksudnya, putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta. Artinya, putusan pengadilan niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.
80
Berlakunya UU Kepailitan 1998 telah memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit, dengan menetapkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan kepailitan81 dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Seperti diketahui bahwa secara teoretis sistem peradilan di Indonesia mengenal dua macam kewenangan, yaitu kewenangan mutlak atau absolut dan 80
Lihat Penjelasan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 81 Definisi kepailitan baru adal dalam Ketentuan Umum UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disahkan tanggal 22 September 2004. Dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa “Kepailitan adal ah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya pe ngurusannya dan pemberesannya dilakukan o leh kurator kurat or di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur diatur dalam undang-undang undang- undang ini”.
kewenangan relatif. Kewenangan mutlak atau absolut diartikan sebagai pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk 82
mengadali (attribute (attribute van rechtmacht ). ).
Dengan kata kata lain, kewenangan mutlak atau
absolut ini berbicara mengenai kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Konsekuensinya, suatu pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil gugatan tersenut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak pengadilan lain. Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selai Sel ain n itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara Perka ra lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan 82
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartaminarta, 1997, Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.177 dalam Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perbankan, Perbankan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.247-248
peradilan yang berhak memeriksa dan memutus memutus perkara-perkara tersebut. terse but.83 Sementara itu, kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat seperti yang terdapat di dalam Pasal 118 ayat (1) Het Herziende Indische Reglement (HIR). (HIR).
84
Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan 83
http://click-gtg.blogspot.no/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html diakses tanggal 20 Desember 2012, lihat juga Martiman Prodjohamidjojo. 1999, hal.17 84 Abdulkadir Muhammad, Op.cit .
badan hukum, tempat kedudukan hukumnya hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. 85 Selain kewenangan absolut dan relative, Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan secara komprehensif. Pasal 280 UU Kepailitan 1998, menyatakan bahwa
kewenangan
secara
komprehensif
itu
adalah
kewenangan
untuk
menyelesaikan permasalahan seputar kepailitan dan PKPU serta memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan. Kewenangan secara komprehensif yang dimiliki Pengadilan Niaga bukan tidak mungkin menimbulkan permasalahan terkait dengan titik taut dengan kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam hal pemeriksaan perkara, karena permasalahan seputar kepailitan tidak hanya berkaitan berkai tan dengan utang sebagai se bagai pokok utama, melainkan hal-hal lain seperti pembatalan perjanjian perdamaian, action 86
pauliana, keabsahan surat-surat, dan lain-lain.
Ketentuan UUK yang menentukan Pengadilan Niaga, selain memeriksa dan memuutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya penetapa nnya dilakukan dengan undang -undang. Sehingga dengan berlakunya UUK, kompetensi absolute yang dimiliki oleh peradilan umum untuk perkara kepailitan dan PKPU menjadi kewenangan Pengadilan niaga 87 sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dimana dalam perkembangannya kemudian, Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk perkara-perkara
85
http://click-gtg.blogspot.no/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html diakses tanggal 20 Desember 2012, lihat juga Rudy A Lontoh & et. al , 2001, hal.159 86 http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/,, Op.cit. http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/ 87 Faisal Santiago, Op.cit .,hal.47 .,hal.47
perniagaan lainnya.88 Terkait dengan yurisdiksi kewenangan mengadili untuk perkara-perkara 25
perniagaan lainnya meliputi:
1. Sengketa yang berkaitan denga Perseroan Terbatas Ter batas 9PT) dan atau organnya; 2. Hal-hal yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUHD, seperti mengenai firma, CV, Komisioner, Ekspeditur, Pengangkutan, Surat-surat beharga, Asuransi dan Perkapalan. 3. Perbankan; 4. Pasar Modal; 5. Penanaman Modal; 6. Hak atas kekayaan intelektual, dimana dalam UU HAKI (UU No.31 Tahun 2000
mengenai Desain Industri, UU No.32 Tahun 2000 tentang Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Ter padu, UU No.14 Tahun 2001 mengenai Paten, dan UU No.15 Tahun 2000 2000 tentang
Merek)
penyelesaian sengketa dengan beracara di
telah
menentukan
proses
Pengadilan Niaga.
Kemudian menjadi diskursus terkait dengan penyelesaian sengketa kepailitan dan sengketa perniagaan lainnya dan juga prosedur beracara di Pengadilan Niaga. Pasal 299 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Sehingga asas-asas asas-asas hukum acara perdata „pada prinsipnya‟ tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang kepailitan maupun undang-undang
88
Lihat Pasal 300 ayat (1) UUK PKPU. PKPU.
lainnya yang termasuk dalam sengketa yang dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan diatas. Seperti diketahui bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Acara berlandaskan pada HIR/RBG. Dikatakan „pada prinsipnya‟ dapat diberlakukan untuk Pengadilan Niaga, karena pengecualian itu tetap ada dalam undang-undang. Hal ini terkait dengan asas perundanng- undangan “lex specialis derogate
lex
generalis”. generalis”.
Undang-undang Undang-undang
yang
bersifat
khusus
dapat
mengenyampingkan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat bersifa t khusus. 89 Khusus
untuk
perkara-perkara
kepailitan
dan
PKPU,
maka
pengecualian-pengecualian terhadap hukum acara perdata yang berlaku umum, 90
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga 2. Hakim Khusus dan dapat pula hakim ad hoc 3. Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya pembuktiannya sumir dan sederhana (lebih sederhana) 4. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural 5. Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali 6. Para pihak khusus dan ekslusif untuk pemohon pailit tertentu. Misalnya BI yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur pailit adalah Bank
89
Ishaq, 2009. “ Dasar-Dasar Ilmu Hukum”. Hukum ”. Jakarta: Sinar Grafika, lihat juga Saut P. Panjaitan, 1998, Dasar-Dasar 1998, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Hukum, Palembang: Unsri Press. 90 Munir Fuady , Op.cit , hal.21-22
atau hanya Bapepam yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur pailit adalah perusahaan efek, dan lain-lain. 7. Adanya lembaga hakim pengawas dan curator 8. Prisip “presunsi mengetahui‟ ( presumption of knowledge) knowledge ) dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitur dalam hal-hal tertentu 9. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang tertentu diakui 10. Penggugat wajib diwakili oleh advokad.
C. Kedudukan dan Fungsi Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Niaga Dalam
Selain itu
perubahan pengaturan tentang kepailitan juga menimbulkan
konsekuensi keberadaan hakim ad hoc hoc dalam pengadilan niaga. Salah satu alasan utama dimasukkannya hakim ad hoc hoc dalam UU Kepailitan 1998 adalah untuk membantu para hakim niaga dalam menganalisis berbagai kasus yang dihadapi. Oleh karenanya atas dasar itu diperlukan diper lukan hakim yang ahli yang disebut juga hakim ad hoc. hoc . Mengenai pengertian “ahli” ini memang tidak ada definisi khusus dalam peraturan perundangan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan MA No.2 Tahun 2000 tentang penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad hoc hanya hoc hanya menyatakan men yatakan bahwa, “ahli adalah seorang yang memiliki disiplin ilmu yamg cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya sekurang- kurangnya 10 tahun.” Dari definisi ini tidak menjelaskan mengenai bidang keilmuan apa yang disandang, siapa yang menilai “cukup” bagi disiplin disipli n ilmu tersebut dan siapa yang mengawasi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut.
Alasan lain atas keberadaan hakim ad hoc hoc ini adalah, Elijana melihat bahwa para hakim niaga banyak yang tidak memahami hukum perdata dalam arti luass. Disinilah, hakim ad hoc hoc diharapkan berperan, terlebih bila hakim ad hoc hoc tersebut berassal dari kalangan professional yang memahami praktek-praktek di lapangan. H.A.S Natabaya menambahkan bahwa hakim ad hoc hoc untuk perkara-perkara di pengadilan dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan terutama jika ada masalah-masalah yang kompleks yang menyangkut hukum perdata internasional, cyber law dan law dan lain-lain.91 UU Kepailitan 1998 tidak mengatur mengenai tugas dan fungsi hakim ad hoc. hoc . Mahkamah Agung kemudian mengaturnya dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2000 yang hingga kini masih berlaku. Tugas dan wewenang Hakin Ad hoc hoc diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2000. Pasal 3 menyatakan bahwa: Hakim Ad hoc hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Niaga yang ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan; Dalam persidangan Hakim Ad hoc hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Anggota Majelis Majeli s lainnya. lai nnya.92 Pasal 3 tersebut memberikan gambaran bahwa hakim ad hoc hoc hanya dapat menjadi Hakim Anggota dan tidak dapat menjadi Hakim Ketua Majelis. Kondisi ini sesuai dengan keberadaannya yang hanya untuk tujuan khusus (( specific specific purpose). purpose). Sementara Pasal 4 menyatakan bahwa, “Penugasan Hakim Ad hoc hoc ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung dalam Wilayah Wilayah Pengadilan Niaga di seluruh se luruh Indonesia.” 91 92
Sutan Remy Remy Sjahdeini, Op.cit. hal.153 Op.cit. hal.153 Andrian Sutedi, 2009, Hukum 2009, Hukum Kepailitan, Kepailitan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.172
Hal tersebut berarti, cakupan wilayah tugas hakim ad hoc hoc meliputi semua Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia yaitu di Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makasar. Makasa r. Hakin ad hoc meskipun hoc meskipun telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, ia baru dapat berfungsi/bertugas sebagai hakim ad hoc hoc setelah ditunjuk sebagai Anggota Majelis oleh Ketua Pengadilan Niaga salam suatu penetapan yaitu atas inisiatif Ketua Pengadilan Niaga sendiri, atau atas permohonan salah satu pihak yang perkara (Pasal 7 Perma No. 2 Tahun 2000). Dalam praktek selama ini penetapan penunjukan hakim ad hoc sebagai hoc sebagai Anggota Majelis Hakim selalu didasarkan atas adanya permohonan dari salah satu pihak yang berpekara. Belum pernah ada penetapan penunjukan hakim ad hoc berdasarkan inisiatif sendiri dari Ketua Pengadilan Niaga. Praktiknya bila permohonan diajukan oleh pihak permohon pernyataan pailit, permohonan diajukan dalam surat permohonan pernyataan pailit dalam suatu suatu surat permohonan tersendiri yang di lampirkan pada surat permohonan pernyataan pailit dan diajukan pada saat pendafttaran perkara. 93 Bila permohonan diajukan oleh termohon pailit maka permohonan diajukan setelah termohon menerima saliman permohonan pailit (permohonan diajukan oleh pengacara). Sebelum seorang hakim ad hoc yang hoc yang telah ditunjuk sebagai hakim anggota suatu Majelis Hakim melaksanakan tuganya, ia akan mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Niaga yang lafalnya ditentukan dalam Pasal 6 Perma No.2 Tahun 2000. Berita acara sumpah ditanda tangani oleh hakim ad hoc tersebut hoc tersebut dilampirkan
93
Ibid.
dalam berkas perkara yang bersangkutan bersamaan dengan surat penetapan penunjukkan sebagai Hakim Anggota. Anggota. Setiap sumpah hanya hanya berlaku berla ku untuk 1 (satu) perkara. Meskipun mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan ketua majelis namun, ada anggapan bahwa keberadaaan hakim ad hoc menjadi hoc menjadi mubazir (percuma) bila meraka hanya diposisikan sebagai anggota. Sehingga pelaksanaan awal dimintakan kepada MA untuk dapat membuat dissenting opinion opinion sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hal tersebut adalah wajar karena sebagain hakim ad hoc merupakan hoc merupakan mantan hakim. Guna membantu para hakim biaga dalam menganalisis perkara maka penem patannya “hanya” sebagai anggota dirasakan kurang tepat bila tidak disertai dengan kewenangan untuk membuat 94
dissenting opinion. opinion.
Mengingat perihal dissenting opinion opinion ini tidak diintrodusir dalam Perma No.3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hakim Ad hoc, hoc, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Perma tersebut menjadi Perma No.2 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000. Pada bagian konsiderans menimbang huruf (d) dinyatakan, “bahwa dengan adanya prinsip transparansi dan profesionalisme dalam putusan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila tyerdapat perbedaan pendapat ( dissenting opinion), opinion), maka akan dicantumkan dalam lampiran putusan”. 95 Dissenting opinion opinion tersebut dibuat dalam bentuk lampiran yang memuat pernyataan tegas dari hakim anggota/ketua yang membuat dissenting opinion tersebut, bahwa putusan adalah sah dan mengikat. Lampiran tersebut merupakan satu 94
http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/kedudukan-dan-fungsi-hakim-ad-hock-dalam-peng adilan-niaga/diakses tanggal 20 Desember 2012 95 Ibid.
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari naskah putusan. Hakim yang membuat dissenting opinion opinion tetap harus menandatangani putusan tersebut dan tetap terikat pada bunyi putusan putusan tersebut. Hal
ini
menunjukkan
keseimbangan
dalam
majelis
hakim
dengan
dikeluarkannya ketentuan mengenai dissenting opinion dari opinion dari hakim ad hoc yang hoc yang telah cukup digariskan dalam Perma. Hanya saja, pada tahapan pelaksanaan menunjukkan bahwa dissenting opinion belum opinion belum memberikan kepuasan bagi pihak yang berperkara terutama pihak yang kalah, karena dissenting opinion opinion belum maksimal dalam memberikan pertimbangan kepada majelis untuk memutuskan perkara. Hal ini bisa terjadi karena komposisi hakim ad hoc hoc dalam suatu majelis adalah minoritas, sehingga pertimbangan hakim yang lainnya dirasa cukup kuat dalam memberikan putusan akhir. Mengenai fungsi, hakim ad hac disamakan dengan hakim karir di Pengadilan Niaga. Hakim ad hoc mempunyai hoc mempunyai fungsi mengadili dalam perkara kepailitan/PKPU, dan fungsi untuk memberikan pertimbangan hukum berbeda ( dissenting opinion) opinion ) bila terjadi beda penafsiran antar sesama anggota seperti yang sudah diungkapkan di muka.96
D. Pengaturan dan Mekanisme Pengangkatan Hakim Ad Hoc di di Pengadilan Niaga
Pasal 283 ayat (3) UU Kepailitan 1998 bersifat fakultatif, sehingga tidak ada keharusan untuk menggunakan hakim ad hoc hoc dalam menyelesaikan suatu perkara.
96
Andrian Sutedi, Op.cit.
Ada perbedaaan pendapat mengenai hal ini. Pertama, penggunaan hakim ad hoc tetap fakultatif, dalam arti diserahkan pada keinginan para pihak yang berperkara, hal ini sesuai dengan arti dari ad hoc hoc sendiri yaitu sementara, jadi tidak ada kewajiban dari pihak untuk menunjuk hakim ad hoc. hoc. Kedua, hakim ad hoc hoc adalah hakim spesialis untuk bidang-bidang ilmu tertentu, jadi pengaturannya mesti imperative, agar mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang cukup sulit. Dan ketiga, hakim ad hoc hoc tetap fakultatif, namun menjadi imperative saat permohonan diajukan ke Pengadilan, dimana pengadilan wajib menyetujui permohonan tersebut.97 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersifat sama untuk pengaturan dan pengangkatan hakim ad hoc, hoc , yaitu bersifat fakultatif. Kondisi ini dapat mengakibatkan sistem hakim ad hoc menjadi hoc menjadi tidak berjalan. Tidak ada kewajiban untuk menggunakan dan pengadilan hanya menyediakan tanpa ada keharusan untuk mengangkat karena tergantung dari permintaan. Permasalahan lain juga ditentukan oleh faktor keengganan advokat dari salah satu pihak yang berperkara untuk menggunakan hakim ad hoc, hoc , selain karena aturannya yang dianggap belum je las dank arena adanya stigma negatif yang melekat di lembaga peradilan yang rentan atas indikasi korupsi. Kondisi ini memunculkan peranan-peranan advokad yang tidak mempunyai integritas untuk cenderung tidak memilih hakim ad hoc hoc yang bersih dari indikasi korupsi. Undang-Undang Kepailitan juga memberikan syarat-syarat sebagai hakim ad
97
Jono, 2008, Hukum 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, hal.85
hoc yaitu sebagai berikut : 98 1. Mempunyai keahlian; 2. Mempunyai dedikasi dan mengusai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga; 3. Berwibawa, jujur, adil,dan berkelakukan tidak tercela; dan 4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim ad hoc tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung baik pada tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti dan juru sita.
99
Mengenai pengangkatan hakim ad hoc melalui hoc melalui Keppres No.108/M/2000 belum cukup jelas secara rinci diatur. Penunjukan hanya dilakukan melalui surat dari Mahkamah Agung RI, tanpa ada proses sebelumnya maupun tindak lanjut dari pihak Mahkamah Agung RI. 100 Proses pengangkatan pengangkatan tersebut mengalami kondisi di mana terdapat tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi, para calon hakim ad hoc hoc yang akhirnya ditunjuk melalui Keppres No.108/M/2000 tersebut masih terkesan tiba-tiba, tidak melalui proses seleksi melainkan hanya penunjukkan secara langsung melalui Keppres No.71/M/1999. 101
98
Baca Pasal 283 ayat (3) Perpu No.1 No.1 tahun 1998 tentang tentang kepailitan. Jono, Op.cit , hal.86 100 Ibid. 101 Hadi Subhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Peradilan, Jakarta:Kencana, hal.106 99
Sementara dalam pola rekrutmen, beberapa kelemahan diantaranya adalah proses rekrutmen yang masih cenderung tertutup; waktu rekrutmen yang relative re lative singkat sehingga proses penelusuran track record calon hakim ad hoc hoc kurang maksimal dan partisipasi masyarakat untuk mendukung proses tersebut tidak optimal dan tidak transparan dengan tidak melibatkan juga peranan dari kalangan akademisi maupun praktisi; tidak ada parameter yang objektif dan terukur untuk menilai kriteria-kriteria yang disyaratkan. 102 Di sisi lain Pelatihan bagi hakim ad hoc terutama dalam hal hukum acara di Pengadilan Niaga belum memiliki mekanisme yang jelas dan khusus mengingat keberadaan hakim ad hoc adalah hoc adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pengadilan niaga yang merupakan diferensiasi dan restrukturisasi dalam sistem peradilan umum Indonesia.
102
http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/kedudukan-dan-fungsi-hakim-ad-hock-dalam-pen gadilan-niaga/diakses tanggal 20 Desember 2012
BAB TENTANG HAKIM PENGA PENG AWAS
1. Syarat Pengangkatan Hakim Niaga dan penggolongan hakim niaga
Syarat-syarat pengangkatan seorang hakim niaga dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat (2) undang-undang kepailitan yaitu : 103 1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; 2. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga; 3. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan sebagai hakim pada pengadilan niaga. Pengangkatan hakim niaga pada pengadilan niaga berdasarkan pasal 283 ayat (1) undang-undang kepailitan dilakukan dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Adapun Penggolongan Hakim Niaga menurut Parwoto adalah Hakim pada pengadilan niaga tergolongkan tergolongkan menjadi dua bagian dalam tugasnya, tugasnya, yaitu : 104 1. Hakim yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) disebut sebagai hakim pemeriksa/pemutus perkara; dan 2. Hakim yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit disebut sebagai hakim pengawas.
103
Undang-undang Undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang tentang kepailitan 104 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri H ukum Bisnis Kepa , PT.Raja Grafindo Kepail il itan Persada, Cet. VII, Jakarta, 1999
3. Proses Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas
Proses penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas tidak diatur secara khusus dalam undang-undang kepailitan selain pernyataan dalam pasal 13 ayat (1) yang menyebut bahwa dalam suatu putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pada pelaksanaan di pengadilan niaga, terdapat dua pendapat mengenai masalah penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas, pengawas, yaitu : 1. Merupakan wewenang dari majelis hakim yang menangani permohonan tersebut; dan 2. Merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Niaga. Kedua pendapat ini berlaku di pengadilan niaga, mengingat penunjukan hakim pengawas dilakukan berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan, karena pada prinsipnya seluruh hakim niaga pada pengadilan niaga dapat menjadi hakim pengawas untuk putusan permohonan pailit di luar perkara yang sedang ditangani (sepanjang hakim niaga niaga tersebut tidak ada kepentingan terhadap perkara tersebut/tidak ada conflict of interest ). ). Pada putusan pailit yang dinyatakan oleh pengadilan niaga, maka hakim pengawas ditunjuk dan diangkat oleh majelis hakim perkara yang bersangkutan; sedangkan untuk putusan pailit yang dinyatakan pada tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali, maka hakim hakim pengawas untuk putusan tersebut akan ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan. Pertimbangan hukum atau alasan penunjukan seorang hakim pengawas pada sebuah putusan pailit selalu harus dinyatakan dengan jelas, namun dasar penunjukan hakim tertentu untuk menjadi hakim pengawas tidak perlu dijelaskan, karena hal itu merupakan kewenangan dari majelis hakim yang bersangkutan. 4. Kedudukan Hakim Pengawas dan Sifat Penetapan Hakim Pengawas
Pada dasarnya kedudukan semua hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara adalah sejajar. Namun pada saat proses penyelesaian perkara kepailitan, dimana dalam putusannya terdapat penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas, maka kedudukan hakim pengawas disini tidak menjadi sejajar dengan hakim majelis. Hal tersebut dikarenakan hakim pengawas tersebut telah ditunjuk dan diangkat oleh majelis hakim yang bersangkutan untuk menyelesaikan suatu putusan sehingga kedudukan hakim pengawas berada di bawah hakim majelis. Begitu pula untuk hakim pengawas yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Niaga, meskipun dia ditunjuk dan diangkat ole h Ketua Pengadilan Niaga, kedudukan hakim pengawas tersebut berada di bawah hakim maje lis yang memeriksa perkara yang bersangkutan sebelumnya. sebelumnya. 5. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Pada Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Niaga
Putusan perkara kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) didaftarkan. Dikaji dari perspektif praktik peradilan putusan pailit lazimnya berisikan ammar/diktum menyatakan debitur .... pailit beserta akibat hukumnya, kemudian menunjuk Hakim..... pada Pengadilan Niaga ....sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk .....sebagai Kurator. Kurator. Terhadap putusan pailit ini dapat dimohonkan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Asasnya, akibat dari pernyataan pailit, Debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (budel pailit) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sejak itu, harta pailit hanya dapat digunakan demi kepentingan harta pailit dalam rangka pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada para Kreditor. Akibat lanjutannya adalah semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan menguntungkan harta pailit. Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan
pailit. Dalam proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. 105 Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis Hakim Pemutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP). Pada prinsipnya, Hakim Pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Pada asasnya, ruang lingkup tugas Hakim Pengawas tidak terbatas t erbatas hanya untuk memberikan persetujuan atau izin kepada Kurator saja, melainkan juga berwenang memberikan instruksi kepada Kurator untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan harta pailit, serta Hakim Pengawas wajib didengar pendapatnya oleh Pengadilan Niaga sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya, setelah penunjukan tersebut, Hakim Pengawas berwenang menerima salinan putusan Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan dari Majelis Hakim dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan dijatuhkan. Hakim Pengawas setelah proses menerima salinan putusan maka akan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor pertama sebagai rapat pencocokan piutang (verifikasi) yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan Permohonan Pernyataan Pailit diucapkan. Tujuan pencocokan piutang tidak lain adalah untuk menetapkan piutang mana yang diakui (tetap atau sementara) termasuk mana yang mempunyai me mpunyai hak didahulukan (hak istimewa atau ata u agunan), dan mana yang dibantah oleh Kreditur. Kreditur. Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan Permohonan Pernyataan Pailit (PPP). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Kurator mengumumkan putusan Permohonan Pernyataan Pailit dalam Berita Negara RI dan sekurang kurangnya 2 (dua) surat kabar harian, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal putusan Permohonan 105
Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor Nomor 37 Tahun 2004
Pernyataan Pailit. Pada hari ke-30 (tiga puluh) atau boleh kurang dari itu diselenggarakan rapat kreditur pertama oleh Hakim Pengawas beserta Kurator dengan dibantu oleh Panitera Pengganti. Hakim Pengawas bertindak selaku ketua dalam rapat tersebut. Disamping sebagai ketua rapat, tugas pokok Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan Panitera Pengganti bertugas mencatat segala kejadian yang dibicarakan dalam rapat Kreditur serta membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Pada dasarnya, rapat kreditur pertama tersebut wajib dihadiri oleh Debitur sendiri, dengan maksud agar debitur dapat memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Bila Debitur pailit adalah badan hukum, maka menurut Pasal 122 UU Nomor 37 Tahun 2004 pengurus badan hukum hukum itulah yang wajib hadir. Meskipun Meskipun demikian, pengurus badan hukum tersebut tetap dapat didampingi oleh advokat bila memang diperlukan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 123 UU Nomor 37 Tahun 2004 kewajiban demikian tidak berlaku bagi Kreditur. Di samping Debitur pailit, maka para Kreditur juga harus hadir dalam rapat baik dapat menghadap sendiri ataupun a taupun dengan melalui 106
kuasanya.
Hakim Pengawas selaku ketua rapat meminta atau menanyakan kepada Kurator apakah telah membuat pencatatan tentang harta pailit yang harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan surat pengangkatan sebagai Kurator, kemudian Hakim Pengawas meminta Kurator menunjukkan daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditur beserta jumlah piutang masing-masing Kreditur. Kreditur. Dalam rapat pertama Kreditur tersebut apabila ditemukan adanya utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditur, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur 107
Tetap.
Selanjutnya, Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitur pailit 106
Munir Fuady, Bandung 2002 107 ibid
H ukum Pail it 1998 dalam Teori Teori dan Pr aktek aktek ,
cet.II,
PT.Citra Aditya Bakti,
tentang sebab terjadinya kepailitan dan keadaan harta pailit. Hakim Pengawas pada rapat kreditur pertama ini menanyakan kepada Debitur apakah akan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditur ataukah tidak. Rencana perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitur pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dan dan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. 108 Apabila Debitur pailit tidak menawarkan rencana perdamaian atau ada menawarkan perdamaian akan tetapi ditolak Kreditur, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). (insolvensi). Sejak insolvensi terjadi, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 37 Tahun 2004 Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam arti pengusuruan piutang kepada para Kreditur, dimulai dimulai dengan pencocokan piutang. Hakim Hakim Pengawas dapat menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Pada rapat pencocokan piutang ini Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan dibantah oleh Kurator. Dikaji dari perspektif praktik peradilan biasanya yang membacakan daftar piutang tersebut adalah ada lah Kurator. Pada aspek ini, Debitur pailit juga berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasannya secara sederhana. Terhadap bantahan daftar piutang tersebut, Hakim Pengawas berusaha menyelesaikannya, akan a kan tetapi apabila tidak
berhasil
mendamaikan
perselisihan
tersebut
maka
Hakim
Pengawas
menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) pada sidang yang telah ditetapkan. Putusan Majelis Hakim Pemutus perkara PPP terhadap bantahan piutang tersebut dicatat dalam daftar piutang oleh Kurator dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Apabila rapat pencocokan hukum (verifikasi) telah (verifikasi) telah selesai maka Kurator melaporkan keadaan harta pailit. Untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, Kurator harus menjual 108
ibid
harta pailit dimuka umum. Penjualan harta pailit dibawah tangan dapat dilaksanakan dengan ijin Hakim Pengawas berbentuk Penetapan 109. Hakim pengawas memberikan persetujuan daftar pembagian yang disusun Kurator, yang memuat rencian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Besarnya jumlah bagian Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang. Segera setelah Kurator mencocokan, maka dibayar jumlah penuh piutang tersebut atau segera setalh daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan. Apabila dijabarkan konteks di atas merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Pengawas setelah insolvensi dalam hal Debitur tidak menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditur. Akan tetapi apabila Debitur pailit menawarkan rencana perdamaian dan rencana perdamaian tersebut diterima oleh para Kreditur maka Hakim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang lainnya. Dalam rapat Kreditor, rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat Kreditor dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, adalah mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor kunkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Persetujuan itu dilakukan melalui cara pemungutan suara dalam rapat Kreditor yang diketuai oleh Hakim Pengawas. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 1998 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, maka setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan sampai kelipatan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Kreditor berhak memperoleh 1 (satu) suara tambahan. Dalam hal terdapat sisa dari kelipatan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sias ini tidak diperhitungkan mendapat suara tambahan. Apabila sisa kelipatan tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih, sisa ini diperhitungkan untuk mendapat 1 109
ketentuan Pasal 68 UU Nomor 37 Tahun 2004
(satu) suara. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima karena disetujui para Kreditor konkuren, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang, guna Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus perkara PPP akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis tentang persetujuan perdamaian dan penetapan hari siding kepada Majelis Majel is Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PPP dimana selambatnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang wajib memberikan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) disertai alasan-alasanya. Menurut ketentuan Pasal 166 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 apabila putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka kepailitan berakhir. Hakim pengawas pada pelaksanaan suatu putusan pailit pengadilan niaga memiliki 90 (Sembilan puluh) buah tugas dan wewenang yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang kepailitan. 110 Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengawas, berkenaan dengan pelaksanaan suatu putusan pailit adalah berupa ketetapan-ketetapan. Berdasarkan ketentuan pasal 83 undang-undang kepailitan, maka ketetapan-ketetapan hakim pengawas tersebut bersifat serta-merta, yang berarti bahwa ketetapan tersebut tetap dapat dijalankan walaupun terdapat upaya hukum terhadap putusan pailit yang menjadi dasar dibuatnya suatu penetapan. Terhadap ketetapan-ketetapan hakim pengawas, berdasarkan ketentuan pasal 82 dan pasal 278 undangundang kepailitan merupakan putusan akhir dan tidak dapat diajukan upaya hukum atas penetapan tersebut. Berdasarkan pasal 66 undang-undang kepailitan, yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila merasa keberatan terhadap penetapan hakim pengawas hanyalah mengajukan keberatan yang diajukan kepada majelis hakim yang bersangkutan. Namun ketentuan pasal 66 undang-undang kepailitan ini hanya berlaku untuk keberatan terhadap penetapan hakim pengawas pada pelaksanaan putusan pailit. 110
www.Hukumonline.com tanggal 4 desember2012
Undang-undang kepailitan tidak mengatur mengenai masalah pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang dari dar i hakim pengawas. Namun pada pelaksanaan pada pengadilan niaga, berdasarkan kedudukan hakim pengawas terhadap
majelis
hakim,
maka
seorang
hakim
pengawas
harus
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara tertulis kepada majelis hakim yang mengangkatnya. Untuk hakim pengawas yang ditunjuk dan diangkat oleh ketua pengadilan niaga, meskipun hakim pengawas tersebut tidak diangkat oleh majelis hakim, namun untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus dipertanggung jawabkan secara tertulis kepada majelis hakim yang sebelumnya memeriksa perkara tersebut. Bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas hanya berupa laporan tertulis hakim pengawas ataupun berita aca ra pendapat yang diajukan 111
kepada majelis hakim.
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang
hakim pengawas selama ini hanya terhadap tindakan-tindakan hakim pengawas secara umum saja; sedangkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim pengawas tidak pernah dipertanggungjawabkan, karena undang-undang kepailitan tidak mengatur nya. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim pengawas pada saat penyelesaian pelaksanaan suatu putusan pailit berupa :112 1. Apabila para pihak selalu datang terlambat pada rapat-rapat verifikasi maka penyelesaian masalah yang akan dibahas pada rapat-rapat tersebut semakin lama terselesaikan. 2. Apabila pada saat para pihak diharuskan membawa bukti-bukti dan ternyata mereka tidak membawa dan meminta waktu untuk mengajukan pada rapat berikutnya, maka penyelesaian pelaksanaan pelaksanaan putusan pailit dapat semakin lama waktunya. 111
Ahmad Yani dan Gunawan Gunawan Widjaja, Widjaja, Seri H ukum Bisnis Kepa , PT.Raja Grafindo Persada, Kepail il itan Cet. VII, Jakarta, 1999 112 Abdul Hakim Hakim Garuda Nusantara dan Benny K.Herman, An ali sis Yur idi s dan Empiri s Peradil Peradil an , Cet.III Cinles Jakarta, 2000 Niaga
3. Salah satu tugas kurator adalah memberikan laporan kepada hakim pengawas pada waktu yang telah ditetapkan. Namun apabila kurator tersebut tidak memberikan laporan yang diminta, maka hakim pengawas harus memberikan teguran kepada kurator tersebut. 4. Apabila debitur pailit bersifat tertutup akan memperlama proses pemberesan atas harta pailit. 5. Penetapan hakim pengawas yang sudah tepat, belum tentu dapat dijalankan apabila ada pihak dalam penyelesaian harta pailit mengajukan banding kepada majelis hakim sehingga akan memperlama proses pemberesan harta pailit. Apabila diantara para pihak ada yang menghendaki digantinya hakim pengawas pada pelaksanaan pelaksanaan suatu putusan, putusan, maka perlu adanya adanya usulan yang yang diajukan kepada majelis hakim yang bersangkutan, namun pada pelaksanaannya tidak mungkin dikabulkan, mengingat seorang hakim diwajibkan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan tidak mungkin terjadi pergantian hakim pengawas hanya karena adanya adanya permohonan tersebut. Hal ini berbeda dengan kurator kurator yang menurut undang-undang kepailitan dapat diganti. 6. TUGAS
DAN
WEWENANG
HAKIM
PENGAWAS
DALAM
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Pada dasarnya, tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara substansial berorientasi kepada penunjukan oleh Hakim Pemeriksa dan Pemutusan PKPU yang didasarkan ketentuan Pasal 222 dan 225 UU Nomor 37 Tahun 2004. Selengkapnya ketentuan Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi berbunyi sebagai berikut: 113 (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Kreditor. (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk 113
UU No. 37 Tahun 2003 tentang kepailitan kepailitan
mengajukan rencana perdamaian perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian se bagian atau seluruh utang kepada Kreditor Kreditor.. (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagi, dapat memohon kepada
Debitor
diberi
penundaan
kewajiban
pembayaran
utang,
untuk
memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau atau seluruh utang kepada Kreditornya. Kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004 Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.
114
Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh
Kreditor, Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus PKPU dalam tenggang waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas serta 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. Eksistensi penunjukan Hakim Pengawas didasarkan salinan putusan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU. Apabila diperbandingkan dengan perkara PPP maka dalam perkara PKPU tidak ditentukan adanya tenggang waktu kapan paling lambat Hakim Pengawas harus menerima salinan putusan PKPU. Dikaji daripraktik peradilan lazimnya penerimaan salinanputusan menyesesuaikan dengan perkara PPP. Atas dasar salinan putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara maka Hakim Pengawas menunjuk paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian, dan penetapan ini disampaikan kepada Pengurus dengan kewajiban untuk mengumumkan putusan PKPU Sementara serta undangan untuk hadir pada sidang permusyawaratan Hakim. Di samping itu pula, kewajiban Pengurus adalah ada lah wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari 114
Ibid. uu no.37 tahun tahun 2004
ke-45 sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara PKPU tidak ditentukan secara tegas sebagaimana perkara PPP. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (4), Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan sidang selambat-lambatnya pada hari ke-45 yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU dimana didengar keterangan Debitor, Hakim Pengawas dan Kreditor yang hadir atau kuasanya maka Hakim Pengawas melaksanakan tugas dan wewenang secara mutatis mutandis menyesuaikan dengan ketentuan pada PPP.
115
Dalam praktik Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal,
waktu dan tempat rapat Kreditor yang disampaikan kepada Pengurus untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pemohon PKPU. Berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan, perdamaian dalam PKPU dapat diajukan oleh Kreditor selain Debitor. Hal ini adalah logis karena tidak mungkin perdamaian dalam kepailitan diajukan oleh Kreditor karena kepailitan itu sendiri telah dimohonkan sebelumnya oleh Kreditor bersangkutan. Perbedaan nyata lain adalah perdamaian dalam PKPU secara tegas memungkinkan Debitor untuk menyelesaikan sebagian selain seluruh utangnya kepada Kreditor. Rapat Kreditor diketuai oleh Hakim Pengawas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengurus, Debitor dan para Kreditor. Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitor perihal rencana perdamaian yang ditawarkan, yang dilampiri daftar harta Debitor dan daftar Kreditor yang menyebutkan nama, alamat, jumlah dan sifat piutang dari Kreditor. Setelah itu, Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Pengurus perihal pencatatan harta debitor. Kemudian berdasarkan keterangan debitor dan pengurus, Hakim Pengawas meminta pendapat para Kreditor apakah dapat menerima atau menyetujui rencana pendamaian yang ditawarkan oleh Debitor. Ataukah para Kreditor dapat menyetujui pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan oleh Debitor guna membicarakan rencana perdamaian pada rapat kreditur selanjutnya. Rencana perdamaian yang telah diajukan harus disetujui atau ditolak oleh rapat Kreditor melalui pemungutan suara, 115
Sarwata, Ketua Mahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam buku buku Lontoh, Rudhy A, Denny Kailimang dan Benny Ponto, Penye Penyeles lesaian aian U tang-Piutang M elal ui Paili t atau Penun Penun daan daan , Cet. IX, Alumni, Bandung 2001 Kewaji Kewaji ban Pembayaran Pembayaran U tang
dan untuk selanjutnya harus disahkan atau ditolak pada sidang pengesahan. Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila : 116 Harta debitor, debit or, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan sua tu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang yang disetujui dalam perdamaian; Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hak ini ; dan atau Untuk perdamaian dalam PKPU imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli
dan
pengurus
belum
dibayar
atau
tidak
diberikan
jaminan
untuk
pembayarannya. Dikaji dari perspektif praktik peradilan pada rapat Kreditor sebelum hari ke-45 sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1), Debitor dan para Kreditor belum berhasil memberikan persetujuan atau penolakan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor. Debitor. Lazimnya Lazimnya atas permintaan Debitor maka para Kreditor dapat menyetujui PKPU secara tetap. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 228 ayat (1), Hakim Pengawas membuat laporan tertulis kepada Majelis Hakim
Pemeriksa
dan
Pemutus
Perkara
PKPU
Sementara
pada
siding
permusyawaratan hari ke-45 atau sebelumnya yang bersikan kejadian atau hasil pembicaraan dalam rapat Kreditor yang pada pokoknya pokoknya tentang belum berhasilnya pembicaraan rencana perdamaian dan adanya persetujuan para Kreditor untuk mengabulkan permintaan Debitor agar dapat diberikan putusan PKPU secara tetap. Setelah mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU secara tetap maka Hakim Pengawas dengan dibantu Panitera Pengganti mengetuai rapat Kreditur seperti pada tahap sebelum sidang hari ke-45. Pada tahap ini, Hakim Pengawas setelah mendapat laporan dari Debitor dan Pengurus perihal daftar harta Debitor dan daftar harta Kreditor serta rencana perdamaian yang telah dicocokkan, mengadakan pemungutan suara untuk menerima 116
www.Hukumoline.com, www.Hukumoline.com, tanggal 4 Deswember 2012
atau menolak rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor. Berbeda dengan perdamaian dalam perkara Kepailitan, Kepailita n, korum untuk perdamaian dalam PKPU adalah selain Kreditor konkuren juga harus hadir Kreditor separatis (pemegang hak agunan), yaitu masing-masing adalah:
117
(a) 2/3 bagian dari seluluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkurena konkurena atau kuaanya hadir ; dan (b) 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor separatis se paratis atau kuasa hadir. hadir.
Kemudian keputusan rapat Kreditor adalah sah apabila suara telah dikeluarkan oleh 118
lebih dari:
(a) ½ jumlah Kreditor yang hadir dan berhak diakui atau sementara diakui, termasuk Kreditor yang taguhannya dibantah ; (b) ½ dari jumlah Kreditor separatis yang hadir. hadir. Kreditor separatis yang y ang menolak rencana perdamaian, diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langusng dijamin dengan hak angunan. Apabila para Kreditor menerima rencana perdamaian yang ditawarkan Debitor, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU tetap, pada tanggal yang telah ditentukan untuk pengesahan perdamaian. Atas dasar laporan tertulis Hakim Pengawas, pada sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pemutus PKPU Tetap wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya. alasan -alasannya. Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU Tetap Tetap dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat. Setelah menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pemutusan perkara PKPU Tetap Tetap harus menyatakan Debitor pailit. Ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai batas waktu kapan paling lambat Majelis Hakim Pemutus perkara PKPU Tetap harus memutus dan 117
H.Tafrizal Hasan Gewang, Gewang, Panduan Singkat ,Cet ,Cet I, THG Yustisia, Singkat Praktek KURAT OR Jakarta 2005, hal 26 118 Ibid
menyatakan Debitor pailit. Apabila Debitor pemohon PKPU Tetap pailit maka mulailah proses perkara kepailitan, dimana Hakim Pengawas harus melaksanakan tugas dan wewnangnya sebagaimana ketentuan Bab Kedua UU Nomor 37 Tahun 2008.
