KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis Dosen Pengampu : Ani Widayati, M.Pd
Disusun oleh:
Evita Rahayu
10403241014
Weni Rinta Aryantari Nadiya Nadiya Hubba Hubba Rahmani Rahmani Dewi Nurjanah
JURUSAN PEND. AKUNTANSI PROGAM STUDI PEND. AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada kami sehingga sehingga dapat menyelesaikan menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
Selama proses penyusunan penyusunan makalah makalah ini, penyusun mendapat banyak bantuan dari berbagai berbagai pihak. Dalam kesempa kesempatan tan ini penulis penulis menyam menyampaikan paikan terima kasih kasih kepada: kepada: Ibu Ani Widayati, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Ibu, Bapak, dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa. Teman – teman yang telah memberikan semua bantuannya. Semu Semuaa pihak pihak yang yang baik baik secar secaraa lang langsu sung ng maup maupun un tidak tidak langs langsun ung g telah telah memb membant antu u penyusunan. penyusunan.
Kami Kami menyad menyadari ari bahwa bahwa dalam dalam penyus penyusuna unan n makalah makalah ini masih masih banyak banyak terdapa terdapatt kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai sumber yang dapat membangun sangat kami harapkan sehingga menjadi lebih baik untuk nanti ke depannya.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi kita semua.
Yogyakarta, 3 Januari 2011
Penyusun
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG RUMUSAN MASALAH TUJUAN
BAB II PEMBAHASAN
KEPAILITAN Pengertian Pailit
Kata pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu failite yang berarti kemacetan pembayaran. Kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Berikut ini beberapa pengertian pailit : Pengertian Pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabuhi pihak kreditornya. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan
dinyatakan
bankrupt,
dan
yang
aktivitasnya
atau
warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya ngertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini, kurator merupakan balai hara peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Dalam pasal 1 butir 7 yang dimaksud denganutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dalam mata uang Indonesia maupun amata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, timbul karena perjanjian atau undangundang dan wajib dipeenuhi olwh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Asas-Asas dalam Undang-Undang Kepailitan
Asas Keseimbangan Asas Keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas Kelangsungan Usaha Asas
kelangsungan
memungkinkan
usaha
perusahaan
adalah debitor
terdapat yang
ketentuan
yang
prospektif
tetap
dilangsungkan. Asas Keadilan Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiaptiap tagihan terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Asas Integrasi Asas integrasi adalah sistem hukum formil dan hukum materiilnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan
Adapun syarat-syarat yang dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan Pasal 2 adalah sebagai berikut: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik aas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya Debitur melarikan diri; Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
Debitor tidak beritikad atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) karena lembaga tersebut melakukan
kegiatan yang berhubungan
dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan BPPM. Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pernyataan
pailit
sepenuhnya
ada
pada
Menteri
Keuangan. Namun, putusan atas permohonan pernyataan pailit dan lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam unang-undang ini diputuskan oleh pengadilan di daerah hukum meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Dalam hal debitor telah meninggalakan wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pailit adalah pengadilan di daerah hukum meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Sementara itu, apabila debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi temmpat kedudukan hukum firma berwenang memutuskan. Apabila
debitor
meupakan badan
hukum, tempat
kedudukan
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Jadi, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.
Sementara itu, pengadilan niaga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang sehingga terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus yang berfungsi menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan, termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian. Dalam hal perekonomian pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih kuat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri apabila menyangkut harta bersama dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan diajukan suatu upaya hukum. Namun, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan/diucapkan setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, BPPM, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha debitor, dan Pembubaran kepada kreditor dan pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Dengan demikian, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Hakim pengawas ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga yang berkewajiban mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh
kurator. Kedudukan hakim pengawas sangat penting karena mempunyai kewenangan pengawasan juga memimpin pelaksanaan kepailitan dan berbagai kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam pasal UUK. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Sementara itu, kurator berdasarkan Pasal 16 berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauna kembali. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor. Artinya, perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun. Apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan usul pengagkatan kurator ke pengadilan maka Balai harta peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator, namun apabila diangkat kurator yang bukan BHP maka kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan dengan pihak kreditor atau debitor. Keputusan Pailit dan akibat Hukumnya
Putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Ini menunjukkan bahwa debitor tidaklah di bawah pengampuan, dan tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya
itu namun diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Hal ini dikemukakan pada Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transfer tersebut wajib diteruskan. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Namun, tidak semua harta kekayaan debitor dalam disita dalam kepailitan. Pasal 22 UUK menyebutkan, ada tiga jenis kekayaan debitor yang tidak termasuk ke dalam harta pailit, yaitu benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan yang diajukan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkakn suatu
penghukuman terhadap debitor pailit dan penghukuman tiadak mempunyai akkibat hukum terhadap harta pailit. Dengan demikian, putusanpernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Dalam pada itu, semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan juka diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya dan apabila debitor sedanng dalam penahanan (gijzeling) harus dilepaskan seketika setelah putusan pailit diucapkan. Namun, dalam pasal 55 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lain dapat mengeksekusi hanya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sehingga kreditor pemegang hak sebagaimana disebutkan dapat melaksanakan haknya dan wajib memberikann pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan. Kemudian menyerahkan sisa hasil penjualan setelah di kurangi jumlah uang, bunga, dan biaya kepada kurator Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengurusan Harta Pailit
Hakim Pengawas, ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga, yang berkewajiban mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator, bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit Dalam pasal 70 kurator dapat dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Kurator lainnya. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan
harta pailit; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sejak mulai
pengangkatannya kurator
harus
melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memeberikan tanda terima. Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui hakim pengawas Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator. Pencatatan tersebut dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
Panitia Kreditor Dapat dibentuk apabila ada kepentingan maupun sifatnya harta pailit menghendaki (1 sampai 3 orang yg dipilih para kreditor), dengan maksud untuk memberikan nasehat kepada kurator Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain terhadap semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia. Dalam hal diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasehat. Sementara itu, kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor. Oleh karena itu, dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitiakreditor maka kurator dalam waktu 3 hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor. Dalam rapat kreditor, hakim pengawas bertindak sebagai ketua, sedangkan kurator wajib hadir dalam rapat kreditor, rapat kreditor, seperti rapat verivikasi,
rapat membicarakan akur (accord ), rapat luar biasa, dan rapat pemberesan harta pailit. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPU diatur pada BAB II UU Kepailitan, tepatnya pasal 212 sampai pasal 279 Undang-Undang Kepailitan.Kedudukan dari PKPU adalah bahwa PKPU tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan, atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (pasal 212 UU Kepailitan). Dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan public maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud di atas. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Dalam permohonan tersebut, harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. PKPU dapat
diajukan
secara sukarela oleh
debitur
yang telah
memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya. PKPU sendiri terbagi 2 bagian, yaitu: tahap pertama, adalah PKPU Sementara, tahap kedua adalah PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan
Pengadilan niaga HARUS mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut (pasal 217 (3) UUK). Namun, pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan : persetujuan lebih dari ½ julmlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang semnetara diakui dari kreditor kankuren atau kuasanya yang hadir dalam siding tersebut persetujuan lebih dari ½ jumlah curator tentang hak suara kreditor yang piutangnya dijamin, dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainny7a yang hadir dan mewakili paling sedikit 2’3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
Sementara itu, pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila : permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit ½ bagian dari seluruh tagihan yang diakui
Dengan demikian, dalam kewajiban
putusan
yang mengabulkan
penundaan
pembayaran utang sementara, pengadilan dapat memasukkan
ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor. Dalam hal ini, hakim pengawas setiap waktu selama berlangsung penundaan
kewajiban
berdasarkan :
melakukan
pengawasan
pembayaran
utang
tetap,
prakarsa hakim pengawas permintaan pengurus atau permintaan satu atau lebih kreditor
Selama penundaan kewajiban pembayaran debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Apabila debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Sementara itu, dalam pasal 244 tidak berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain : tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup di atas
Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan, dalam hal : debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya debitor telah merugi atau telah mencoba merugikan kreditornya debitor melakukan pelanggaran dalam Pasal 240 debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundan kewajiban
pembayaran utang keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor pada waktunya
Manfaat adanya PKPU
PKPU sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain diluar PKPU (pasal 270 UUK), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut ‘digerecoki’ oleh tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada diluar PKPU. Selain itu Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit (pasal160, 161, jo 276 UUK). Apabila melalui proses restructuring biasa, yang apabila terjadi breach perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku proses dan panjangnya waktu. Berdasarkan Undang Undang Kepailitan maka, pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan Hukum Acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata.
Pencocokan (Verifikasi) Piutang
Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini hakim pengawas dapat menetapkan: Batas akhir pengajuan tagihan Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangan dibidang perpajakan
Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang.
Sementara itu kreditor wajib menyerahkan piutangnya sendiri-sendiri kepada kurator disertai dengan perhitungan atau keterangan trtulis lainnya yang menunjukan sifat an jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu pernyataan ada tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menehan benda.
Dengan demikian , kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan bahwa debitor telah pailit.
Setelah itu kurator harus membuat daftar piutang dengan memilah-milah antara piutang yang disetujui dan yang dibantah. Salinan daftar piutang itu harus diletakkan di kantor kurator untuk selama 7 hari sebelum rapat pencocokan piutang agar dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian, dalam rapat pencocokan piutang hakim pengawas berkewajiban membacakan daftar piutang yang sementara telah diakui dan oleh kurator dan oleh kurator telah dibantah untuk dibicarakan dalam rapat ini. Suatu piutang yang telah diakui dalam rapat mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan, sedangkan dalam piutang yang dibantah atau tidak diakui, sementara hakim pengawas tidak dapat mendamaikannya maka hakim pengawas akan menunjuk para pihak untuk menyelesaikannya dalam suatu sidang pengadilan yang ditentukan olehnya.
Dengan demikian, debitor wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta hakim pengawas mengenai sebab-musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
Perdamaian (Accord)
Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian (accord) kepada para krediturnya dalam batas waktu paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat secara Cuma-Cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian terseut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang. Namun, apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawan harus menentukan Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas. Dengan demikian, rencana perdamaian ini diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Sementara
itu,
pengadilan
berkewajiban
menolak
pengesahan
perdamaian apabila: Harta debitor termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidakjujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
Dengan demikian, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.
Dalam hal ini, perdamaian atau pengesahan jika ditolak debitor pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.
Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian. Sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh debitor pailit sesuai dengan acara berita pencocokan piutang walaupun sudah ada perdamaian, kreditor tetap memiliki hak terhadap para penenggung dan sesama debitor sehingga hak kreditor terhadap benda-benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.
Dalam hal ini, pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepailitan berakhir dan kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang beredar secara nasional. Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenui isi perdamaian tersebut.
Debitor wajib membuktikann bahwa perdamaian telah dipenuhi. Paabila tidak dapat dibuktikan maka dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali. Dalam hal kepailitan dibuka kembali harta pailit dibagi diantara para kreditor (insolvensi) dengan cara: Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi diantara mereka secara pukul rata adalah pembayaran menurut besar kecilanya piutang masing-masing. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor lama adan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pukul rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayara tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.
Permohonan Peninjauan Kembali
Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN SARAN
