2. Ruang lingkup hukum huku m tata Negara menurut Usep Ranawijaya dan menurut JHA Logeman, beserta persamaan dan perbedaan ruang lingkup yang Usep Ranawijaya dan JHA Logemann kemukakan. enurut usep ranawijaya ruang lingkup hukum tata negara embi!arakan hukum tata Negara dalam arti sempit "staatsre!ht in eng #in$, tidak akan terlepas dari persoalan% persoalan ketatanegaraan sebagaimana di kemukakan oleh Usep Ranawdjaja yang meliputi&
1.
' "lima$ de(inisi menurut para pakar terhadap hukum tata Negara serta penjelasan persamaan dan perbedaannya
•
)e(i )e(ini nisi si huku hukum m menu menuru rutt para para ahli ahli
*ers *ersam amaa aan n dari dari de(i de(ini nisi si *erbedaan
+an der pot
menurut para ahli *ersam *ersamaan aan dari dari de(ini de(inisi si
Hukum
tata
dari
de(inisi
menurut para ahli Lebih mengatur mengatur badan%badan badan%badan
indiidu%indiid ndiidu u ialah pendapat para ahli di sini hukum dan indiidu%i
Negara
aitu yang yaitu
peraturan%peraturan
dala dalam m
hubunga gan n menentukan badan%badan yang di hubun
menga engattur dalam suatu Negara
anta antara ra bada badan n
yang satu satu denga dengan n badan badan wewenang%wewenang yang
perlikan,
masing masing%ma %masin sing g badan, badan, hubungan hubungan yang lainnya anta antara ra bada badan n yang yang satu satu deng dengan an badan
yang
lainnya,
serta
hubungan hubungan antara antara badan%badan badan%badan itu dengan indiidu%indiidu di dalam suatu Negara • +an +ollenhopen
engatur
semua engat engatur ur masyar masyarakat akat dalam dalam
masyar arak akat at huku hukum m Huku Hukum m tata tata negar negaraa iala ialah h hukum hukum masy yang mengatur semua masyarakat badan hukum hukum hukum atas atasny nyaa dan masy masyar arak akat at hukum
bawahan
menurut
tingka tingkatan tannya nya dan masing masing%ma %masin sing g masyarakat hukum itu menentukan wilayah
rakyatnya
menen menentu tuka kan n
badan badan%b %bada adan n
sert sertaa
masi masing ng%m %masi asing ng
yang yang
(ungs (ungsiny inyaa
dan
berkuasa dalam masyarakat hukum
dan dan suatu wilayah tertentu
itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan tersebut. • iriam budiardjo
engatur organisasi dari enerangkan organisasi
dari
Negara,
sekumpulan peraturan hukum yang
hubungan
antara
pelengkap
mengatur organisasi dari Negara,
Negara dalam garis erti!al
hubungan
dan
Hukum
tata
adalah Negara
peraturan
Negara
antarlat
pelengkap
hori#ontal,
serta
Negara dalam garis ertikal dan
menerangkan
kedudukan
hori#ontal, serta kedudukan warga
warga Negara dan hak%hak
asasinya Negara dan hak%hak asasinya *ro(. -usumadi *udjosewojo, engatur dari masyarakat Lebih menerangkan kepada • hukum seluruhnya
.H.
bentuk organisasi Negara dan
Hukum tata Negara adalah hukum
bentuk
yang mengatur bentuk Negara
masyarakat
"kesatuan
maupun bawah
(ederal$, dan
pemerintahan republik$,
bentuk
"kerjaan yang
pemerintahan hukum
serta atas
atau
menunjukan
masyarakat%masyarakat
hukum
yang atas maupun yang bawah, beserta tingkat%tingkat "hierar!hie$, yang
selanjutnya
menegaskan
wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat akhirnya
hukum
itu
menunjukan
dan
alat%alat
perlengkapan
"yang
memegang
kekuasaan
penguasa$
dari
masyarakat hukum itu, beserta susunan "terdiri dari seorang atau sejumlah
orang$,
wewenang
tingkatan penimbangan dari dan antara alat%alat perlengkapan itu. • Logemann
engatur
organisasi engatur organisasi Negara
Hukum tata Negara adalah hukum Negara
yang
yang mengatur organisasi Negara.
lapangan pekerjaan /01
2.Ruang
berupa
jabatan
atau
lingkup hukum tata Negara menurut Usep Ranawijaya dan menurut JHA Logeman,
beserta persamaan dan perbedaan ruang lingkup yang Usep Ranawijaya dan JHA Logemann kemukakan. enurut usep ranawijaya ruang lingkup hukum tata negara embi!arakan hukum tata Negara dalam arti sempit "staatsre!ht in eng #in$, tidak akan terlepas dari persoalan%persoalan ketatanegaraan sebagaimana di kemukakan oleh Usep Ranawdjaja yang meliputi& % tuktur umum dari organisasi Negara "terdiri atas persoalan& bentuk Negara "kekuasaan atau (ederasi
bentuk
"presidensial,parlementer, konstitusional,dan (a!is3nasional
pemerintahan !ampuran
lain%lain$!orak
sosialis,
demokrasi
"kerajaan antara
atau presidentil
pemerintahan liberal,demokrasi
republik$system dan
parlementer,
"kediktatoran terpimpin
pemerintahan
proletar, dan
monarki
kediktatoral
sebagainya$system
pemen!aran kekuasan Negara "system desentralisasi$ garis%garis besar tentang organisasi pelaksanaan& peradilan, pemerintahan, perundang%undangan$wilayah Negara "daratan, lautan, udara$ hubungan antara rakyat dan Negara "rakyat sebagai pemimpin Negara atau sebagai abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perseorangan dan sebagai golongan, !ara%!ara rakyat menjalankan hak dan kewajibannya !ara%!ara untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban rakyat oleh Negara, dan sebagainya$!ara%!ara menjalankan hak%hak ketatanegaraan . % 4adan%badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi Negara sebagai bagian yang menentukan arah dan halian dari organisasi Negara sebagai bagian yang menentukan arah dan halian dari Negara, sebagai bagian yang memimpin penyelenggaraan usaha Negara, sebagai bagian yang memegang dan menjalankan kebijaksanaan umum dari Negara. engenal badan%badan ini harus diselidiki& 0.5ara pembentukannya 2.usunan masing%masing badan 6.7ugas dan wewenang masing%masing badan 8.5ara bekerjannya masing%masing badan '.*erhubungan kekuasaan antara satu badan dengan badan%badan lainnya.
9.asa jabatan dari masing%masing jabatan % *engaturan kehidupan politik rakyat di dalam rangka ini harus dibahas persoalan%persoalan sebagai berikut 0.Jenis, pengelolaan , dan jumlah partai politik di dalam negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya. 2.Hubungan antara kekuatan%kekuatan politik dengan badan%badan ketatanegaraan. 6.-ekuatan politik dan pemilu utama. 8.Arti dan kedudukan golongan kepentingan. '.Arti, kedudukan dan peran golongan penekan. 9.*en!erminan pendapat !ara kerja sama antara kekuatan%kekuatan politik. %
)idalam menjalankan hukum tatanegara tidak boleh dilupakan sejarah perkembangan ketatanegaran sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku. Loegamann mengatakan bahwa ilmu hukum tata Negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum yang di dalamnya tersimpul kewajiban dan wewenang kemasyarakatan dari organisasi Negara, dari pejabat%pejabatnya keluar, di samping itu kewajiban dan wewenang masing%masing pejabat Negara di dalam pertumbuhannya satu sama lain atau dengan kata lain ke satuan"samenhang$ dari organisasi. :lum hukum tata Negara dalam arti sempit menyelidiki hal%hal antara lain&/21
a.
Jabatan%jabatan apa yang terdapat di dalam susunan ketatanegaraan tertentu.
b. iapa yang mengadakannya. !.
4agaimana !ara memperlengkapi mereka dengan pejabat%pejabat
d. Apa yang menjadi tugasnya e.
Apa yang menjadi wewenangnya
(.
*erhubungan kekuasaannya satu sama lain
g. )i dalam batas%batas apa organisasi Negara menjalankan tugasnya. *ersamaan dari pemikiran usep ranawidjaja dan jha logemann yakni 4ahwa JHA logemann, sebagaimana dikutip oleh usep ranawidjaja mengatakan bahwa hukum tata Negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum dimana tersimpul kewajiban dan wewenang masyarakat dari organisasi Negara, jadi dari pejabat%pejabatnya ke luar, dan sampai itu kewajiban dan wewenang masing%masing pejabat Negara di dalam pertumbuhannya satu sama lain atau dengan perkataan lain kesatuan "samenhang$ dari organisasi Negara. perbedaan dari pemikiran usep ranawidjaja dan jha logemann yakni
pendapat dari JHA Logemann lebih bertumpu pada pembi!araan mengenai jabatan%jabatan ketatanegaraan atau lembaga%lembaga yang ada dalam susunan ketatanegaraan suatu negara. )alam hubungan dengan jabatan%jabatan ketatanegaraan tersebut bagaimana !ara pengisiannya, tugas dan wewenang, hubungan kekuasaan dari jabatan%jabatan tersebut satu sama lain serta batasan tugas di antara mereka. )an menurut usep ranawidjaja melihat ruang lingkup hukum tata Negara tidak semata%semata dari susunan organisasi jabatan ketatanegaraan atau susunan alat%alat perlengkapan Negara, yang berupa kehidupan politik pemerintahan/61.tetapi juga aspek atau se!tor kehidupan politik rakyat "in(rastruktur politik atau so!io politi!al sphere atau iura singulorum$/81. enurut pro(. JHA Logemann ruang lingkup hukum tata Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. ;rganisasi itu dapat berpa pertambahan jabatan atau lapangan kerja tetap.
3.
umber hukum tata Negara (ormal dan sumber hukum tata negara materiil menurut para
pakar, :lmu hukum tata Negara adalah salah satu !abang ilmu hukum, sudah dengan sendirinya sumber% sumber hukum tata Negara tidak terlepas dari pengertian sumber hukum menurut pandangan ilmu hukum pada umumnya. umber%sumber hukum tata Negara juga men!akup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber dalam arti (ormil. umber hukum materiil Negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara. 7ermasuk ke dalam sumber hukum dalam arti materiil ini !ontohnya& %
)asar dan pandangan hidup bernegara
%
-ekuatan%kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah%kaidah hukum tata Negara. umber hukum mareriil yaitu pan!asila sebagai pandangan hidup bangsa :ndonesia dan (alsa(ah Negara. umber hukum (ormil yaitu Undang%Undang dasar 0<8', yang kemudian diikuti peraturan pelaksana di bawahnya yaitu sebagai berikut&
%
-etentuan majelis permusyawaratan rakyat.
%
Undang%Undang3peraturan pemerintah pengganti Undang%Undang"perpu$.
%
*eraturan pemerintah.
%
-eputusan presiden.
%
*eraturan pelaksana lainnya, misalnya peraturan mentri dan peraturan daerah. umber hukum dalam arti (ormal terdiri dari&
a.
Hukum perundang%undangan ketatanegaraan.
b. Hukum adat ketatanegaraan. !.
Hukum kebiasan ketatanegaraan hukum perjanjian ketatanegaraan.
d. =urisprudensi ketatanegaraan. e.
Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan.
(.
)oktrin ketatanegaraan. )an konensi ketatanegaraan menjadi salah satu sumber hukum tatanegara dan bahkan konensi ketatanegaraan dapat mengubah undang%undang dasar. )alam susunan sumber hukum tata Negara di atas sengaja di bedakan antara hukum adat ketatanegaraan dan konensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan. Hukum adat tata Negara berangsur%angsur diganti oleh hukum perundang%undangan dan konensi. -on(ensi atau "hukum$ kebiasaan ketatanegaraan adalah "hukum$ yang tumbuh dalam peraktek penyelenggaraan Negara, untuk melengkapi, menyempurnakan menghidupkan "mendinamisasikan$
kaidah%kaidah
hukum
perundang%undangan
atau
hukum
adat
ketatanegaraan. )iakuinya konensi sebagai salah satu sumber hukum tata Negara republik :ndonesia menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui hakeket dan seluk beluknya, sebagai Negara yang masih muda, republik :ndonesia belum mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan Negara yang berdasarkan system konstitusional. )emikian pula tradisi%tradisi tertentu yang menjadi sendi pemerintahan yang konsional belum terbentuk se!ara kokoh karena itu dipandang perlu untuk menelaah tentang konensi sebagai salah satu sumber hukum tata Negara yang dapat di man(aatkan dalam menyusun sistem penyelenggaraan Negara republik :ndonesia sebagai Negara hukum konstitusional yang berkedaulatan rakyat/'1 )an konensi adalah ketentuan%ketentuan yang "mempunyai kekentuan$ mengikat.ketentuan yang di terima sebagai kewajiban "obligatori$ dalam menjalankan undang%undang/91. aka konensi ketatanegaraan adalah bagian dari kaidah%kaidah kebiasaan sedangkan kaidah% kaidah kebiasaan itu mungkin dipaksa oleh "melalui$ pengadilan apabila memenuhi syarat%syarat tertentu/>1.
)an uraian ?heare tentang mengubah atau merubah Undang%undang dasar melalui atau dengan konensi, ?heare menyatakan perubahan Undang%undang dasar dengan konensi dapat terjadi dalam tiga bentuk& 1.
-onensi menghapuskan "nulli(ying$/@1 beberapa ketentuan dalam Undang%undang dasar.
2.
-onensi mengalihkan kekuasaan yang telah di tetapkan Undang%undang.
3.
-onensi melengkapi Undang%undang atau peraturan hukum ketatanegaraan yang sudah ada. )alam uraian dimuka Nampak peran konensi dalam memantapkan dan memperkokoh kehidupan konstitusional suatu Negara. Jadi kehadiran konensi bukan untuk mengubah sendi konsitusional yang ada konensi lebih ber(ungsi sebagai !ara%!ara untuk memungkinkan kehidupan konsitusional berjalan lebih pasti dan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan. )emikian dalam beberapa praktek atau yang dipertimbangkan untuk diperaktekan yang mungkin se!ara berangsur%angsur menjadi konensi atau yang mungkin telah dipindahkan sebagai konensi dalam kehidupan ketatanegaraan republi! :ndonesia. Adapun bentuk konensi atau yang kemudian menjadi konensi haruslah dalam kerangka system hukum dan memperkokoh sendi%sendi kehidupan konstitusional yang berdasarkan Undang%undang dasar 0<8'/<1.
4.
ystem pemerintahan pada hakekatnya membahas pola hubungan antara kekuasaan
eksekuti( dengan legislatie. e!ara umum system pemerintahan terbagi atas tiga bentuk yakni system pemerintahan presidensil,parlementer dan !ampuran yang disebut kuasi presidensil atau kuasi parlementer )e(inisi sistem pemerintahan dapat ditentukan dengan melihat arti atau de(inisi dari dua kata yang membentuknya, yaitu sistemB dan pemerintahanB. enurut 5arl J. Criederi!h, yang dikutip oleh oh. -usnardi dan Harmaily :brahim, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan (ungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian%bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. edangkan kata pemerintahan, berasal dari kata pemerintah yang mendapatkan akhiran Dan. enurut 5.C. trong *emerintah adalah suatu organisasi yang diberiE.hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan. )alam pengertian yang lebih luas, pemerintah adalah sesuatu yang lebih besar daripada badan menteri%menteri, suatu pengertian yang sering dipergunakan di masa
sekarang ketika menga!u pada kabinet yang ada di :nggris sebagai !ontoh pemerintah masa kini. ;leh karena itu, negara harus memiliki pertama, kekuatan militer atau kendali atas angkatan bersenjata kedua, kekuasaan legislati( atau perangkat pembuat hukum atau undang%undang ketiga, keuasaan (inansial atau kemampuan untuk menggalang dana yang !ukup dari masyarakat untuk membiayai pertahanan negara dan penegakkan hukum yang dibuat atas nama negara. e!ara singkat, negara harus memiliki kekuasaan legislati(, eksekuti(, dan yudikati(, yang disebut sebagai tiga kekuasaan dalam pemerintahan. enurut pendapat trong pemerintah yang merupakan organisasi pelaksana kedaulatan, ,
dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. *emerintah dalam arti sempit, hanya menunjuk pada kekuasaan eksekuti( "misalnya -abinet di :nggris$, sedangkan pemerintah dalam arti luas men!akup kekuasaan legislati(, eksekuti(, dan yudikati(. Akan tetapi, terdapat pula negara%negara yang tidak hanya memilki tiga !abang kekuasaan seperti di atas, misalnya :ndonesia. )alam hal ini ri oemantri berpendapat bahwa pengertian ini "pemerintah dalam arti luas menurut 5.C. trong$ didasarkan pada ajaran tripraja ontesFuieu. Arti yang luas dari pada goernment "pemerintah$ akan lain apabila dilihat dari pandangan !aturpraja dan pan!aprajaB. elanjutnya ri oemantri mengatakan bahwa Apa yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti yang luas tidak akan sama antara negara yang satu dengan yang lain. )emikian pula dengan pemerintah dalam arti sempit.)engan demikian apa yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti yang luas tergantung dari sistem atau ajaran yang dianut oleh sesuatu negaraB. *endapat di atas, tampaknya dilatarbelakangi oleh kritik ri oemantri terhadap de(inisi pemerintah menurut trong yang menganut paham trias poltika%nya ontesFuieu. *ada akhirnya, ri oemantri mende(inisikan sistem pemerintahan sebagai berikut& 4agi negara atau negara%negara yang menganut ajaran tripraja, maka sistem pemerintahan berarti suatu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ%organ legislati(, eksekuti(, dan yudisiil "yudikati($ yang dengan bekerja bersama%sama hendak men!apai suatu maksud atau tujuanB. elanjutnya, oh. -usnardi dan Harmaily :brahim berpendapat bahwa& *emerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri jadi tidak tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekuti( saja, melainkan juga meliputi tugas%tugas lainnya termasuk legislati( dan yudikati(. -arena itu membi!arakan sistem pemerintahan adalah membi!arakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara
lembaga%lembaga negara yang menjalankan kekuasaan%kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat/0G1 Jimly AsshiddiFie mengatakan bahwa dalam system parlementer dapat dikemukakan enam 9 !iri yaitu %
kabinet dibentuk dan di pertanggung jawabkan kepada parlemen.
%
kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolekti( di bawah perdana menteri.
%
kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir.
%
etiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih.
%
kepala pemerintahan "perdana menteri$tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen.
%
Adanya pemisah yang tegas antara kepala Negara dengan kepala pemerintah. )alam pemerintahan presidensil tidak ada pemisahan antara (ungsi kepala Negara dan (ungsi kepala pemerintahan, kedua (ungsi tersebut dijalankan oleh presiden. Lima !iri system pemerintahan presidensil menurut jimly asshiddiFie&
%
*residen dan wakil presiden merupakan satu institusipenyelenggaraan kekuasaan eksekuti( Negara yang tertinggi dibawah undan%undang dasar.
%
*residen dan wakil presiden dipilih oleh rakyat se!ara langsung dan keterangan itu se!ara politik tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih.
%
*residen dan3atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
%
*ara menteri adalah pembantu presiden .
%
Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam system presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan presiden lima tahun tidak boleh dijabat orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. *erbedaan antara kedua sistem tersebut adalah istem parlementer itu timbul dari bentuk negara monar!hie yang kemudian mendapat pengaruh dari pertanggung jawab menteri.sesudah itu maka (ungsi dari raja merupakan (aktor stabilisasi jika terjadi perselisihan antara eksekuti( dan legislatie. latar belakang yang menganut sistem presidensiil adalah ketidak selarasan dengan raja sehingga tidak di kehendaki bentuk Negara monar!hie/001.
ystem pemerintahan yang dianut oleh indonesia berdasarkan Undang%undang dasar 0<8' pas!a perubahan. 4erdasarkan pasal 8 ayat "0$ dan pasal 0> Undang%undang dasar 0<8',system pemerintahannya adalah presidensil, karena presiden adalah eksekuti(, sedangkan menteri%menteri adalah pembantu presiden. )ilihat dari sudut pertanggung jawaban presiden kepada majelis permusyawaratan rakyat, maka berarti eksekuti( dapat dijatuhkan oleh lembaga Negara lain. *erubahan undang%undang dasar 0<8' merubah system pemerintahan :ndonesia menganut system pemerintahan presidensil. Jika pada undang%undang dasar 0<8' sebelum perubahan memiliki kelemahan yang !enderung sangat eIe!tie hey maka setelah perubahan hal ini tidak terwujud lagi, perubahan undang%undang dasar 0<8' telah menganut system pemerintahan presidensil yang dapat menjamin stabilitas pemerintahan. dalam system pemerintahan presidensil yang diadopsi oleh undang%undang dasar 0<8' menurut jimly asshiddiFie memiliki lima prinsip penting yaitu& %
*residen dan wakil presiden merupakan satu institusipenyelenggaraan kekuasaan eksekuti( Negara yang tertinggi dibawah undan%undang dasar.
%
*residen dan wakil presiden dipilih oleh rakyat se!ara langsung dan keterangan itu se!ara politik tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih.
%
*residen dan3atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
%
*ara mentri adalah pembantu presiden.
%
Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam system presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan presiden lima tahun tidak boleh dijabat orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. -elima !irri tersebut merupakan !irri system pemerintahan presidensil yang dianut oleh undang% undang dasar 0<8' hasil perubahan/021.
5.
enurut Aristoteles, monar!y, aristo!ra!y, dan polity, merupakan good (orms o(
goernment, sedangkan tyranny, oligar!hy dan demo!ra!y merupakan bad (orms o( goernment, dalam penilaian pada penerapan system pemerintahan yang berlandasan demokrasi harus melihat dari pola%pola yang di anut oleh negaranya tersebut )alam konsep demokrasi, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupann asas dan system yang paling baik di dalam sisitem politik dan ketatanegaraan. -haa#anah pemikiran dan
per(ormansi politik di berbagai Negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. ebuah lapran studi yang disponsori oleh salah satu organ *44, yakni UNK5;, pada awal 0<'G%an menyebutkan bahwa tidak ada satupun taggapan yang menolak demokrasiB sebagai landasan dan system yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi moderen.studi yang melibatkan lebih seratu orang sarjana barat yang sangat penting bagi studi%studi tetntang demokrasi./061 asalah yang belum sampai pada titik temu di sekitar perbedaan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di d alam peraktik. 4erbagai Negara telah menemukan jalurnya sendiri%sendiri, yang sedikit diantaranya justru mempraktikkan !ara%!ara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis,kendati di atas kertas menyebutkan domokrasi sebagai asasnya (undamental. ;leh sebab itu, studi tentang politik telah sampai pada identi(ikasi bahwa (enomena demokrasi itu dapat di bedaka atas demokrasi normatie dan demokrasi empiri! demokrasi normatie menyangkut rangkuman gagasan%gagasan atau idealism tentang demokrasi yang terletak di dalam alam (ilsa(at sedangkan demokrasi empiri! adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu parallel dengan gagasan normatie. *engertian dari demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah "mederegeren$, baik se!ara langsung yang terdapat pada masyarakat%masyarakat yang masih sederhana "demokrasi langsung$, maupun se!ara tidak langsung karena rakyat diwakilkan "demokrasi tidak langsung$, yang terdapat pada Negara%negara modern. aka dari pola pengertian tersebut tergantunglah apa yang menjadi pandangan masyarakatnya. Asas demokrasi yang hidup di :ndonesia ialah kekeluargaan "hidup bebrayan$ untuk mengabdi kepentingan bersama dalam men!apai tujuan yang sama. 4agi masyarakat barat asas demokrasi yang berlaku tentu berbeda lagi si(at masyarakatnya yang indiidualistis. )alam demokrasi sema!am itu kepentingan perseorangan akan lebih di utamakan,bahkan lebih menonjol daripada kepentingan bersama. -arena itu pula keputusan yang di ambil dalam demokrasi barat didasarkan atas perhitungan jumlah suara terbanyak. bagaimana juga keputusan tersebut merupakan suatu pen!erminan dari masyarakat yang indiidualistis ,berbeda dengan hal tersebut di atas, maka untuk men!apai keputusan dalam demokrasi yang berlaku di :ndonesia, la#im dilakukan suatu musyawarah untuk men!ari kata sepakat atau mu(akat/081.
enurut pendapat saya pada demokrasi di indonesi ialah demokrasi yang telah di ada dalam batang tubu undang%undang dasar 0<8' maka demokrasi yang akan di jalankan harus seseuai dengan apa yang menjadi system pelaksanaannya sehingga demokrasi tersebut dapat menjadikan pemerinthan yang baik dan benar mengambil dari suara rakyat pada umumnya.pada pasal 0 ayat 2 Undang%undang dasar 0<8' mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhhya oleh majelis *ermusyawaratan *erwakilan "*R$, dalam undang% undang ini jelas di dalam system yang di terapkan oleh indonesia bahwa yang menjadi tolak ukur bahwa warga masyarakat adalah penting dalam mengambil suatu pendapat yang pada penyelenggaraan pelaksanaan yang berbasiskan rakyat.garisgaris 4esar haluan Negara 7ahun 0<>@ dan 0<@6 telah menetapkan perwujudan demokrasi pan!asila dalam rangka menetapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan mekanisme pan!asila,perlu makin menetapkan kehidupa konsitusional demokrasi dan tegaknya hukum. )alam pelaksanaan yang berjalan di indonesia mengarah kepada pan!asila.demokrasi pan!asila lebih tepatnya.demokrasi pan!asila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan3perwakilan, yam ter!antum dalam alinea keempat pembukaan UU) 0<8'./0'1 )alam pelaksanaan demokrasi yang berjalan di indonesia menurut pandang saya indonesia sering terlepas pada jalur yang bukan menjadi system tolakukur penjalanan yang seharusnya diterapkan dalam persoalan ini indonesia sering menjadi Negara yang menyimpang dari system demokrasi pan!asila pada umumnya.karena seharusnya hakikat dari musyawarah untuk men!apai suatu mu(akat dalam kemungkinannya adalah suatu khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan jaln mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tidak lain dari pada pikiran "ratio$ yang sehat, yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagai mana yang menjadi tujuan pembukaan pemerintah Negara termaksud dalam alinea :+ pembukaan Undang% undang dasar 0<8', pengaruh%pengaruh waktu oleh semua wakil3utusan yang men!erminkan penjelmaan seluruh rakyat,untuk men!apai putusan berdasarkan kebulatan pendapat"mu(akat$ yang iktikadakan untuk dilaksanakan se!ara jujur dan bertanggung jawab "pasal
aka dengan tahapan%tahapan tersebut pemerintahan di indonesia dalam kontek demokrasi yang berdasarkan kepada rakyat umumnya akan terlaksana dengan baik dan benar sesua dengan system yang di anut oleh Negara indonesia pada umumnya.
)a(tar kepustakaan& 0. =ulies tinena masriani H..Hum
pengantar hukum :ndonesiaB
Halaman 2>,69 2.
K. Utrre!ht3oh. aleh djindang,H
pengantar hukum :ndonesiaB
Halaman 628 6.
4agir manan
konensi ketatanegaraanB
Halaman 08%0', 28, 2', 80%89, >6 8. moh. -usnardi .H , Harmaily :brahim .H *engantar hukum tata NegaraB Halaman 0>>,0>< 6.
pro(. )rs. 5..7. -ansil, .H, 5ristine .7 kansil, .H.,.H.
7.
oehino , .H.
Hukum tata Negara republik :ndonesiaB
:LU NKARAB Negara demokrasi moderen
halaman 28@
8. http://ilhamendra.wordpress.com/2009/03/12/sistem-pemerintahan/ tagal pengunduhan 9 no 9.
http&33bilaldewansyah.wordpress.!om32GG@3G<3223teori%sistem%pemerintahan tagal pengunduhan @ no
[1] =ulies
tinena masriani hal 2>,69 pengantar hukum :ndonesiaB [2] :bil.,hlm 06%08 [3] menurut usep ranawidjaja yaitu"suprastruktur politik atau goemmental politi!al sphere atau (orma regiminis$ [4] Rosjidi ranggawidjaja, hubungan tata kerja antara majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan presiden, gaya media pratama, Jakarta,0<<0,hal 9. [5] 4agir anan,suber konensi bagian dari sumber hukum yang dapat diman(aatkan dalam menyusun system Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat hokum [6] 4agir
manan"konensi$ [7] 4agir mana "konensi ketatanegaraan$ [8] Lebih tepat dikatakan membungkam atau mendiamkan undang%undang [9] 4agir manan dalam bukunya hlm 08%0', 28, 2', 80%89, >6 konensi ketatanegaraanB [10] ri soemantri, moh husnardi dan harmail :brahim !.(.strong , [11] oh kusnardi .H. Harmaily :brahim .Hhukum tata Negara hal 0>> [12] Jimly asshiddiFie
http://ilhamendra.wordpress.com/2009/03/12/sistem-pemerintahan/ [13] a(an
ga((er,Bkualitas pemilu menurut kualitas )*R, sebuah sketsaB,BpengantarB dalam dahlan thaib dan nimatul huda "ed$, pemilu dan lembaga perwakilan dalam ketatanegaraan indonesia,"yogyakata&jurusan H7N (akultas hukum U::,0<<2$hal i. [14] *engantar hukum tata Negara moh kusnardi sh , harmaily sh hal 0< [15] Hokum tata Negara pro(. )rs . 5..7. -ansil, ..H, 5ristine .7 hal '@
