Htck Polres Tasikmalaya Kota (Deal)

5/9/2018

HtckPolresTasikmalayaKota(Deal)-slidepdf.com

1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR TASIKMALAYA KOTA KOTA

HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN POLRES DAN POLSEK

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum a.

Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya menghendaki perlu adanya suatu perubahan pada tubuh Polri baik perubahan yang menyangkut aspek struktural, aspek kultural maupun aspek instrumental dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai serta penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b.

Perubahan dari aspek instrumental ditandai adanya penyempurnaan atau pembaharuan berbagai piranti lunak atau aturan – aturan yang ada / berlaku pada Polri dan mengatur tentang mekanisme kerja atau hubungan kerja antar pejabat di lingkungan Polri, baik ditingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

c.

Pelaksanaan tugas Polri dapat dilaksanakan dengan baik tentu karena adanya komonikasi atau hubungan antar fungsi secara sinergi dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan, hal tersebut perlu disusun Hubungan dan Tata Cara Kerja ( HTCK ) dilingkungan Polres.

2.

Dasar a. b.

c. d.

e.

3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang KePolisian Negara Republik Indonesia Kep. Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep / 44 / X / 2005, tanggal 31 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis KePolisian Negara republik Indonesia. Surat Keputusan KaPolda Jabar No. Pol. : Skep / 571 A / XI / 2003 tanggal 8 Nopember 2003, tentang Naskah sementara hubungan dan Tata cara kerja di lingkungan Polda Jabar. Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 425 / VII / 2010 tanggal 5 Juli 2010, tentang Pedoman Penyusunan hubungan dan tata cara Kerja (HTCK) di lingkungan Polri.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Memberikan gambaran mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Kegiatan serta hubungan antar komponen atau unsur dalam organisasi di tingkat Polres / Polsek. /b. tujuan…..

http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

1/119

5/9/2018


2 b.

Tujuan Memperjelas hubungan hubungan dan tata cara kerja antra unsur yang ada dalam organisasi Polres / Polsek sehingga pelaksanaan Tupoksi dapat dicapai secara maksimal.

4.

Ruang Lingkup Ruang lingkup naskah HTCK Polres / Polsek ini memuat hubungan dan tata cara kerja atau mekanisme kerja antar unsur organisasi di Tingkat Polres / Polsek dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian.

5.

Tata Urut BAB BAB BAB BAB BAB

6.

I II III IV V

PENDAHULUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK-POKOK HTCK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENUTUP

Pengertian-pengertian a.

Hubungan Adalah perwujudan yang saling berkaitan antar pengembangan fungsi dalam suatu organisasi.

b.

komponen/unsur-unsur

Tata Cara Kerja Adalah aturan-aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan kerja di lingkungan organisasi, sesuai dengan struktur dan hubungan fungsional antar

c.

komponen/unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disebut HTCK Adalah suatu prosedur yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antar komponen/unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan organisasi Polri dengan unsur-unsur pengemban fungsi di lingkungan organisasi atau lembaga Pemerintah non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan.

d.

Kepolisian Negera Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri Adalah suatu instansi pemerintah atau Aparatur Pemerintah setingkat Departemen, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

e.

Unit Orgnisasi Adalah organisasi Polri, dimana Kepala Unit Organisasi dijabat oleh Kapolri.

f.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker Adalah satuan pengguna anggaran / pengguna barang yang berada di lingkungan Polri. /g. Tugas…..


2/119

5/9/2018


3 g.

Tugas Adalah sekelompok kegiatan yang dikerjakan oleh suatu organisasi.

h.

Kegiatan Adalah penjabaran dan atau bagian dari pada program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja di lingkungan Polri sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran program/rencana kerja Polri. i.

Tugas Pokok Adalah sekumpulan kegiatan yang ada dan menjadi tanggungjawab dalam suatu organisasi. Peran

j.

Adalah aturan main, dalam hal ini terkait dengan organisasi Polri dalam menata hubungan koordinasi antara satu satuan fungsi Polri dengan satuan fungsi Polri lainnya. k.

Wewenang Adalah hak dan kekuasaan setiap pejabat di lingkungan Polri untukmengambil sikap atau tindakan tertentu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab di bidangnya masing-masing.

l.

Tanggung Jawab Adalah suatu kewajiban atau keharusan bagi setiap pejabat atau staf di lingkungan Polri untuk memepertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang diemban dan menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada kesatuannya masing-masing.

m.

Bentuk Adalah wujud (lurus/sejajar/mendatar/horizontal) ; tegak lurus/berjenjang dari atas ke bawah/dari bawah ke atas/vertikal) ; diagonal.

n.

Hubungan Vertikal Adalah keterkaitan antar fungsi dalam rangka pelaporan dan pengendalian yang bersifat tegak lurus/berjenjang dari atas ke bawah/dari bawah ke atas.

o.

Hubungan Horizontal Adalah keterkaitan antar fungsi dalam rangka koordinasi yang bersifat lurus/sejajar/mendatar atau setingkat.

p.

Hubungan Diagonal Adalah keterkaitan antar fungsi sifatnya tidak vertikal/tidak horizontal dan dapat menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar fungsi di lingkungan Polri.

q.

Hubungan Lintas Sektoral adalah kerjasama dengan instansi/lembaga diluar Polri dalam rangka kegiatan dan pelaksanaan fungsi teknis yang menjadi tanggungjawabnya. /BAB II….


3/119

5/9/2018


4 BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN 7.

Tugas pokok, fungsi dan kegiatan Seksi a.

SIUM Tugas

a)

Menyelenggarakan dan membina terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres Fungsi

b) a) b)

Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan kearsipan.

c)

Pelayanan Markas Kegiatan

c) a) b) c)

d) e) f) g)

h) i) j) k)

b.

Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan perencanaan Polres; Membuat dan mengajukan rencana kebutuhan personel dan anggaran termasuk membuat rincian anggaran biaya SekSium; Membuat Rencana Kegiatan SekSium; Meneliti naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas dari Bag/Sat/Sie dilingkungan polres dan Polsek; Melaksanakan surat sesuai disposisi Mereproduksi pendistribusian dan mendistribusikan naskah dinasPimpinan; di lingkungan polres; Mengarsipkan naskah dinas meliputi pemeriksaan, pengklasifikasian serta pemeliiharaan dan penyimpanan naskah dinas di lingkungan Polres; Memelihara dan merawat Sarpras yg menjadi tgg jwb Polres; Menyelenggarakan kegiatan protokoler, upacara dan rapat pimpinan; Melaksanakan kegiatan kantor pos di lingkungan Polres; Membuat Laporan Evaluasi Kinerja bulanan dan pelaks giat lainnya;.

SIKEU a) Tugas Menyelenggarakan pelayanan fungSikeu yang meliputi pembiayaan, pengendalian pembukuan dan akutansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan b)

Fungsi a)

b) c) d)

Penyelenggaraan fungsi Sikeu; Penyelenggaraan pembukuan dan akutansi; Penyelenggaraan perwabku; Penyusunan adm um dan perencanaan.

/c) Kegiatan….. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

4/119

5/9/2018


5 c)

Kegiatan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

c.

Mendistribusikan gaji; Mengajukan penggajian dan tunjangan; Membuat neraca keuangan; Membuat Lap. Realisasi anggaran; Pembukuan dan akutansi; Membuat buku kas; Mengecek sahnya tagihan; Melaks binteknis perwabku; Mengecek Kelengkapan Perwabku; Membuat Lap Perwabku; Lap bul kinerja, usulan renbut.

SIPROPAM a)

Tugas Menyelenggarakan yan dumas ttg penyimpangan prilaku tindakan angg Polri, Bin disiplin dan tatib termasuk Paminal dlm rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.

b)

Fungsi a) b) c) d) e)

c)

Kegiatan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

d.

Penyelenggaraan Pelayanan pengaduan masyarakat; Pelaksanaan Bindisipiln dan Tatib; Pelaksanaan Pengamanan Internal; Pelaksanaan pemulihan profesi; Perencanaan umum dan adm.

Menerima lap/du mas dan anggota (propam); Melaks pengkajian atas dumas dan anggota (Propam); Mengkoord dgn fungsi terkait (Propam); Pulbaket. (Paminal); Melaks riksa thd pers yg bermsl (Provoost); Melaks Giat Gaktibplin. (Provoost); Melaks sidang disiplin/KE/Sidang Profesi (Paminal); Menyusun Lap. Akreditasi Profesi Polri. (Paminal); Mengajukan rekom; Melaks Lap dan adm umum; Melaks Binteknis (Provost).

SIWAS a)

Tugas Menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

/b) Pemberian…. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

5/119

5/9/2018


6 b)

Fungsi a) b) c)

c)

Kegiatan a) Melakukan supervisi ke semua unit kerja secara berkala; b) Melakukan verifikasi mutasi pejabat di lingk. Polres dan Polsek; c) Menelaah Lapgiat fung; d) Melaks pengkajian masalah atas pelaporan; e) Melaks koord dgn fungsi terkait; f) Membuat saran tindak; g) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polres; h) Membuat laporan bulanan; i) j)

8.

Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insidentil; Pemberian saran tindak thd penyimpangan; Penyusunan adm umum dan perencanaan.

Membuat kegiatan yang dilaksanakan; Membuat laporan TOR (Term Of Reference) atau kerangka acuan kerja.

Tugas Pokok, Fungsi dan kegiatan Bagian a.

Bagian Operasional 1)

Tugas Merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID).

2)

Fungsi a) b) c) d)

3)

(1) (2)

Perencanaan, pengendalian dan operasi; Penyelenggaran Lat Pra Ops; Pelaks Koord Pelaks humas dan PPID.

Kegiatan a)

Subbag Bin Ops (1) Menyusun Prinlaks Ops; (2) Sun sprin Ops; (3) Melaks koord intern dan ektern; (4) Penyiapan sarpras duk Ops; (5) Ajuan renbut gar Ops; (6) Melaks Lat Pra Ops; (7) Membuat Laporan hasil Ops.

b)

Subbag Dal Ops

Membuat anev ops; Mengendalikan pelaks ops; / c) Subbag…..


6/119

5/9/2018


7 (3) (4)

Mengkompulir data hasil ops; Membuat panel data. c)

Subbag Humas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

b.

Melaksanakan giat Penerangan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Tupoksi Kepolisian; Melaksanakan kerma dengan media cetak dan elektronik; Melaksanakan dokumentasi peliputan kegiatan satuan; Menyiapkan bahan / data untuk press rilis; dan meluruskan opini publik; Melaksanakan monitor terhadap informasi media; Memberikan binteknis kehumasan kepada Polsek Jajaran; Membuat laporan dan administrasi.

Bidang Sumber Daya 1)

Tugas Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

2) Fungsi

3)

a) b) c) d) e)

Penyelenggaraan pembinaan personil; Penyelenggaraan administrasi personil; Penyelenggaraan pelatihan fungsi; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan; Penyelenggaraan administrasi logistik;

f)

Penyelenggaraan pelayanan bantuan dan penerapan hukum.

Kegiatan a)

(1) (2) (3) (4) (5)

Subbag Pers

Menyusun Rengiat Subbag Pers; Menyelenggarakan latihan fungsi; Menyusun Renmut personil; Menyusun UKP dan UKG; Mengusulkan tanda penghargaan personil; (6) Melaks DPK (Dewan Pertimbangan Karier) jab berpangkat (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

IPTU kebawah; Membantu penyelenggaraan seleksi penerimaan calon anggota Polri; Melayani pembuatan KTA, KPI, ijin cuti, perjalanan dinas, pembuatan sprint anggota; Melaksanakan sidang NTCR; Mengusulkan pengakhiran dinas; Melaksanakan Binrohtal; Melaksanakan pelayanan kesehatan personil dan keluarganya; Melaksanakan pemakaman anggota yang meninggal dunia; Melayani usulan catur sakti;

(15) Mengusulkan penggantian biaya pengobatan anggota Polri dan PNS yang sakit ( restitusi ); (16) Mengusulkan personil Polri / PNS untuk mengikuti Dikjur dan Dikbang, Latkatpuan; http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

7/119

5/9/2018


8 / (17) Melaksanakan.... (17) Melaksanakan keSabharaan jasmani; (18) Melaks Administrasi pelaporan; (19) Melaks tugas Kepolisian lainnya. b)

c)

Subbag Sarpras (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Menyusun Rengiat Subbag Sarpras; Mengusulkan pelaksanaan psikotest pemegang senpi; Melayani pembuatan kartu senpi; Mengusulkan kebutuhan Matfasjas; Menyelenggarakan pendistribusian BBM; Menyelenggarakan pendistribusian Kaporlap; Menyelenggarakan pendataan SIMAK BMN; Melaks koord dg insts terkait dlm rangka proses lelang

(9)

pengadaan barang/jasa; Melaks har matfasjas.

Subbag Hukum (1) (2) (3) (4)

c.

Memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada anggota Polri dan PNS; Menyelenggarakan penyuluhan hukum; Menyampaikan usulan saran pendapat hukum ke Bidkum Polda; Memberikan masukan dan koord dg pengemban fungsi hukum dg Insts lain.

Bidang Perencanaan 1)

Tugas Menyusun renja dan anggaran, mengendalikan program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannnya termasuk ren program pengembangan satwil.

2)

Fungsi a) b) c) d)

3)

Penyusunan renja dan anggaran. Pengendalian program dan anggaran. Pelaksanaan anev program dan anggaran. Pengembangan satuan kewilayahan.

Kegiatan a)

Subbag Progar (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Menyusun dan melaksanakan pemutakhiran data dalam rangka menentukan kebutuhan anggaran Satker; Merencanakan dan menyusun RKA-KL dan DIPA tingkat Satker; Menyusun dan membuat Term Of Reference ( TOR );Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Menyusun dan membuat Rincian Anggaran dan Biaya ( RAB ); Merencanakan dan menyusun penetapan kinerja Polres; Melaksanakan revisi RKA-KL dan DIPA;


8/119

5/9/2018


9 / (7) Memberikan…. Memberikan sosialisasi dan arahan teknis hasil penyusunan RKA-KL dan DIPA Satker; (8) Mengumpulkan dan mengkompulir data dan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja dan Renja Satker; (9) Menyusun HTCK tingkat Satker; (10) Menyusun dan membuat telaahan staf tingkat Satker; (11) Melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi Polri (RBP); (12) Membuat adm pelaporan. (7)

b)

Subbag Dalgar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9.

Menyusun rencana penyerapan anggaran Satker; Mengumpulkan dan mengkompulir data dan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra dan Renstra Satker; Mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; Membuat laporan realisasi anggaran (LRA); Menyusun bahan analisa dan evaluasi terhadap anggaran; Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap anggaran; Membuat laporan pelaksanaan Triwulan DIPA; Menerima dan mengecek usulan anggaran yang diajukan oleh Sub Satker; Membuat adm pelaporan.

Tugas Pokok, Fungsi dan kegiatan Satuan a.

Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu 1)

Tugas Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

2)

Fungsi a)

Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu;

b) c)

Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan; Pelayanan masyarakat ; Penyajian informaSium berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan; Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan kepada Kapolres/TA.

d)

e) 3)

Kegiatan a)

SPKT (1)

Melaporkan situasi Kamtibmas kepada Waka / Kapolres;

(2) (3) (4)

Mengecek anggota SPKT ; dan ATK yang diperlukan; Mengecek kehadiran kondisi sarana, prasarana Memimpin serah terima tugas jaga fungsi; Memberikan paparan tentang gangguan Kamtibmas yang menonjol kepada SPKT yang bertugas berikutnya;

(5)


9/119

5/9/2018


10 / (6) Mendatangi…. (6)

Mendatangi TKP bersama fungsi terkait untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan Olah TKP; (7) Memonitor pelaksanaan tugas pelayanan maupun opsnal di Polres dan situasi kamtibmas di jajaran Polsek; (8) Mengajukan rencana kebutuhan / anggaran. b)

Unit I, II dan III (1) (2) (3)

(4) c)

b.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan situasi kamtibmas ( PLN, Telkom, Damkar, Derek ); Membantu SPKT dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari; Melaksanakan tugas SPKT apabila SPKT berhalangan; Membatu tugas Banit dalam pelayanan kepada masyarakat;

Banit (1) Membuat Laporan Polisi (LP); (2) Membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL); (3) Membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK); (4) Mendatangi TKP bersama fungsi terkait untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan Olah TKP; (5) Memelihara sarana prasarana yang ada guna penigkatan pelayanan kepada masyarakat; (6) Melaporkan kondisi sarana prasarana kepada Unit.

Sat Intelijen 1)

Tugas a)

b)

c)

d)

2)

Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen, Kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan Satuan Intelkam maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan opreasional dan peringatan dini ( Early Warning ). Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Satuan Intelkam.

Fungsi a) Penyelenggaraan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan polres.


10/119

5/9/2018


11

b)

c) d)

e)

f)

3)

/ b) Pelaksanaan.... Pelaksanaan kegiatan opreasional intelijen kemanan guna terselenggaranya deteksi dini ( Early Detection ) dan peringatan dini ( Early Warning ) melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi Intelijen. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informan organisasi social masyarakat, politik dan pemerintah. Pengdokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan polres. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang menyangkut, orang asing, senjata api dan bahan peledak serta kegiatan sosial atau politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaan.

Kegiatan a)

Urusan pembinaan operasi (1)

(2) (3) (4) (5) (6)

b)

Urusan administrasi dan tata usaha (1) (2)

(3) (4)

(5) c)

Melaksanakan kegiatan oparasional intelijen kemanan guna terlaksananya deteksi dini ( Early detection ), peringatan dini ( Early Warning ) dan deteksi aksi ( Early Action ) Melaksanakan kegiatan penyelidikan suatu perkara / gangguan kamtibmas; Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap kelompokkelompok masyarakat; Melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat; Mengumpulkan data dan informasi dari media massa / sumber terbuka lainnya; Melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menyusun administrasi perencanaan antara lain, Penetapan Kinerja Rengiat, TOR, Lakip; Melaksanakan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, dan urusan dalam; Menyusun prakiraan Intelijen keamanan; Pelayanan surat izin atau keterangan kegiatan sosial masyarakat (keramaian, rapat, dan lain-lain) atau politik, SKCK dan yang menyangkut orang asing; Menyusun laporan bidang intelijen.

Unit I Politik (1) (2)

Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan politik; Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran tokoh Politik.


11/119

5/9/2018


12 / d) Unit.... d)

Unit II Ekonomi (1) (2)

e)

Unit III Sosial Budaya (1)

(2) f)

(2)

Pengiriman, penerimaan dan pengarsipan berita-berita rahasia; Menyelenggarakan dokumentasi guna menyusun data dan rekaman hasil pelaksanaan tugas Polri.

Unit VI POA (1)

(2)

c.

Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan dan pengendalian serta perijinan senjata api dan amunisi dan bahan pelefak serta alat / bahan berbahaya lainnya; Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Keamanan.

Unit V Sandi (1) (2)

h)

Melaksanakan pengawasan administratif terhadap kegiatan sosial masyarakat; Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan unit Sosbud.

Unit IV Keamanan (Was Senjata api dan handak) (1)

g)

Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat; Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pelaporan hasil pelaksanaan.

Melaksanakan pengawasan orang asing melalui pemberian izin, keterangan dan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan penggalangan dalam upaya menciptakan kondisi tertentu di dalam masyarakat/orang asing yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Sat Intelkam.

Sat Reskrim

Tugas

Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundangundangan. 2)

Fungsi a)

b)

Penyelenggaraan pembinaan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; Penerapan SP2HP secara transpran dan akuntabel;


12/119

5/9/2018


c) d) e)

f) g) h)

13 Pemberian pelayanan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita; Penyelenggaraan pelayanan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum; Penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan; Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan reskrim; Penyelenggaraan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Satuan Reskrim.

3) Kegiatan a)

UrBin Ops

(1) Melaksanakan pembinaan Personil satuan reskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; (2) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; (3) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan; (4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan; (5) Mengkordinasikan Giat unit-unit Opsnal. (6) Memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan Melaksanakankasus; Latkat puan fungsi Reskrim; Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik; Melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (10) Melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (11) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. (7) (8) (9)

b)

Urmintu

(1) Menyusun perencanaan satuan Sat narkoba untuk jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; (2) Melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketatausahaan personel satuan reskrim; (3) Menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk input SIMAK-BMN; (4) Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban keuangan; (5) Menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja, sasaran, program dan anggaran; c)

(6) Menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan. Unit Idik I


13/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7)

d)

14 Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; / (2) Melaksanakan.... Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya; Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.

Unit Idik II (1)

Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; (2) Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; (3) Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; (4) Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; (5) Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; (6) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya; (7) Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. d.

Sat Narkoba 1)

Tugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkoba

2)

Fungsi a)

b) c)

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan obat obatan berbahaya; Penyelenggaraan pengawasan terhadap predaran narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya; Penyelenggaraan pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.

3)

Kegiatan a)

Urbin Ops


14/119

5/9/2018


(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

(8) (9)

15 Melaksanakan pembinaan Personil Sat narkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; / (3) Melaksanakan.... Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan; Mengkordinasikan Giat unit-unit Opsnal; Memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan kasus; Melaksanakan Latkat puan fungsi Sat narkoba; Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik; Melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak

(10) pidana; Melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (11) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana b)

Urmin Ops (1)

(2) (3)

(4) (5) (6) c)

Menyusun perencanaan satuan Sat narkoba untuk jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; Melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketata usahaan personel satuan reskrim; Menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk input SIMAK-BMN; Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban keuangan; Menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja, sasaran, program dan anggaran; Menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan.

Unit Idik I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan; Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya; Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.


15/119

5/9/2018


16 d)

Unit idik II (1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

e.

Menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan Giat penyelidikan dan penyidikan; / (2) Melaksanakan.... Melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; Menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; Melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan berbahaya; Melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan;

Sat Binmas 1)

Tugas Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat

2)

Fungsi a) b) c) d) e)

3)

Penyelenggaraan pembinaan teknis Polmas; Penyenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah / lembaga/ organisasi masyarakat; Pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Pemberdayaan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan; Peningkatan hubungan sinergitas Polri – masyarakat.

Kegiatan a)

Urusan Pembinaan Operasi (1)

(2) (3) (4)

(5)

b)

Membantu pelaksanaan tugas administrasi Sat Binmas; Melaksanakan bimbingan teknis fungsi Binmas; Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan pengembangan manajemennya; Mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Binmas dilingkungan Polres; Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas / kegiatan Bhabinkamtibas dan Brigadir Polmas Kawasan


Membuat rengiat; Membuat renlat;


16/119

5/9/2018


17

c)

(3) (4) (5)

Menyusun rencana anggaran kegiatan; Membuat surat perintah tugas; Mengagenda surat masuk dan keluar;

(6) (7) (8) (9) (10)

/ (6) Pengelolaan.... Pengelolaan tata naskah surat masuk dan keluar; Melaksakan penataan kearsipan; Membuat laporan kegiatan; Pendistribusian surat-surat keluar; Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan

Unit Binpolmas (1)

(2) (3)

(4) (5) (6) d)

Melaksanakan sosialisasi perpolisian masyarakat. Pembinaan peningkatan kemampuan personil pelaksana Polmas; Pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat ( FKPM); dan Pelaksanaan pengawasan dan pebinaan pada keamanan lingkungan; Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas / kegiatan Bhabinkamtibas dan Brigadir Polmas Kawasan; Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan / Perkap /Pembentukan Polmas

Unit Bintibmas (1)

Melaksanakan pembinaan terhadap potensi masyarakat;

(2) (3) (4) (5)

Melaksanakan terhadap pelajar Relawan; Melaksanakan pembinaan pembinaan terhadap dan mahasiswa; Melaksanakan pembinaan terhadap petugas perparkiran; Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat ngambang; Melaksanakan pembinaan terhadap saka bhayangkara dan PKS; Peningkatan pelatihan kemampuan Senkom Mitra Polri; Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; Melaksanakan silaturahmi kamtibmas pada Toga, Tomas, Toda, dan Pondok Pesantren;

(6) (7) (8) (9)

(10) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Kepolisian Khusus. e)

Unit Binkamsa (1)

(3)

Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan / Perkap /Pam swakarsa; Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas alat-alat kepolisian khusus dan keamanan swakarsa; Mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kepolisian

(4) (5) (6) (7)

khusus dalam rangka pelaksanaan Melaksanakan pembinaan alat-alat tugas; kepolisian khusus; Peningkatan pelatihan kemampuan Satpam; Peningkatan pelatihan kemampuan Kaposkamling; Mengadakan pelatihan dasar Satpam.

(2)


17/119

5/9/2018


18

/ f. Sat.... f.

Sat Sabhara 1)

Tugas a) Melaksanakan kegiatan – kegiatan prefentif dan refresif dalam rangka menciptakan stabilitas kamtibmas; b) Melaksanakan dinas kepolisian lain.

2)

Fungsi a)

3)

b)

Pelaksanaan tugas – tugas pengamanan ( penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dan pelayanan unjuk rasa / pengendalian masa ) dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat; Pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana ringan (TIPIRING)

c)

dan pengamanan tempat kejadian perkara (PTKP) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terkait masalah pelanggaran dan tindak pidana; Pelaksanaan SAR terbatas dan masalah – masalah kontijensi.

Kegiatan a)

Urusan pembinaan operasi (1) (2) (3) (4)

(5) b)


Membuat rencana kegiatan satuan fungsi shabara; Membuat rencana anggaran yang dibutuhkan mendukung pelaksanaan tugas;

(3)

Membuat surat perintah dalam setiap pelaksanaan tugas – tugas fungsi shabara; Membuat anev pelaksanaan tugas ( bulanan, semester dan tahunan )

(4)

c)

Membuat prencanaan tugas sesuai dengan perkiraan intelijen harian; Memfloating anggota pada objek – objek yang memerlukan pengamanan; Memberikan bimbingan teknis pada unit shabara polsek; Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk evaluasi pelaksanaan tugas shabara; Membuat perencanaan pelatihan peningkatan fungsi.

untuk

Unit Turjawali (1)

(2)

(3)

Melaksanakan pengaturan pada tempat – tempat yang berpotensi kerawanan laka lantas, laka kerja, ganguan lalu lintas dan gangguan kamtibmas lainnya; Melaksanakan penjagaan baik pada pos-pos tetap ( Mako, Rumdin maupun dan pos-pos sementara seperti keramaian,pejabat kegiatan) masyarakat instansi; Melaksanakan pengamanan pada tempat kejadian perkara kriminalitas;


18/119

5/9/2018


(4)

19 Melaksanakan pengamanan pada tempat kejadian perkara kriminalitas.

/ d) Unit....

d)

Unit Pam Obvit (1) (2)

e)

g.

Melaksanakan penjagaan terhadap objek vital pemerintah dan swasta; Melaksanakan pengawalan terhadap personil dan materil objek vital pemerintah dan nasional.

Unit Dalmas (1)

Melaksanakan pelayanan dan pengamanan terhadap kegiatan unjuk rasa;

(2)

Melaksanakan pengamanan terhadap kejadian – kejadian kontijensi (bencana alam, laka KA, laka pesawat) dan pelaksanaan SAR terbatas.

Sat Lantas 1)

Tugas Menyelenggarakan dan Membina fungsi lalu lintas Kepolisian, yang meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan rekayasa Lalulintas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi / Kendaraan Bermotor, Penyidikan Kecelakaan Lalu lintas dan Penegakan dibidang Lalu Lintas keselamatan,Hukum ketertiban dan kelancaran Laluguna lintas.memlihara keamanan,

2)

Fungsi a) b) c) d) e) f)

3)

Penyelenggaraan dan Pembinaan fungsi Lalu lintas Kepolisian; Penyelenggaraan Turjawali Lantas; Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas; Penyelenggaraan Registrasi dan identipikasi Pengemudi / kendaraan bermotor; Penyidikan Laka Lantas dan penegakan Hukum dibidang lalu lintas; Pemeliharaan Kamseltibcarlantas.

Kegiatan a)

Kaur Bin Ops (1) (2) (3)

b)

Melaksanakan Pembinaan manajemen Opsnal dan Pelatihan; Melaksanakan Anev; Pengelolaan Teknologi Informasi dan dokumentasi lalu lintas.

Kaur Mintu (1) (2) (3)

Membuat Rencana Kegiatan; Melaksanakan Manajemen Personil, Sarpras dan Kinerja; Melaksanakan Pelayanan Ketatausahaan dan urusan dalam dalam lingkungan Lantas;


19/119

5/9/2018


20 (4) (5) c)

Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas; Mengolah dan Menyajikan Data dibidang Lalu Lintas.

Unit Turjawali (1) (2)

Melaksanakan Penegakan hukum dan tata tertib lalu lintas; Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Lalu lintas; / (3) Membina....

(3) (4)

d)

Unit Dikyasa (1) Membina dan melaksanakan Kerjasama lintas Sektoral; (2) (3) (4)

e)

(2)

Menyelenggarakan dan Membina Pelaksanaan Reg Ident Kendaraan Bermotor; Pembinaan Pelaksanaan Reg Ident SIM, STNK dan BPKB.

Unit Laka (1) (2) (3) (4) (5)

h.

Melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lantas; Pembinaan Rekayasa dibidang Lalu lintas; Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pembinaan dan Rekayasa Sarana Angkutan;

Unit Reg Ident (1)

f)

Membina dan menyelenggarakan tata tertib Lalu lintas dan Angkutan Jalan; Membina dan Menyelenggarakan Penanganan Pelanggaran Lalu lintas.

Menyelenggarakan Pembinaan dan Penanganan Laka Lantas; Melaksanakan TP TKP Laka Lantas; Melaksanakan Penyidikan Laka Lantas; Mengajukan Berkas Perkara Laka Lantas ke Pengadilan; Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sat Tahti 1)

Tugas Menyelenggarakan

pelayanan

perawatan

dan

kesehatan

tahanan,

termasuk pembinaan jasmani serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, dan yangrohani, didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya. 2)

Fungsi a) b)

3)

Penyelenggaraan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan termasuk pembinaan jasmani dan rohani; Penyelenggaraan pengamanan, penyimpanan barang bukti dan pengelolaan data barang bukti.

Kegiatan a)

Urusan administrasi dan tata usaha; (1)

Melaksanakan pencatatan dan registrasi serta pelaporan jumlah tahanan;


20/119

5/9/2018


(2) b)

(2)

(3)

(4)

i.

21 terhadap

Unit Perawatan Tahanan (1)

c)

Melaksanakan pengawasan administrasi keluar masuknya tahanan.

Melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pemeriksaan tahanan serta fasilitas ruang tahanan secara berkala; Mengatur, menjaga dan mengawasi tahanan dan kunjungan ke rumah tahanan dengan menetapkan waktu dan tempat besuk tahanan; / (3) Melaksanakan.... Melaksanakan pengawasan dan perawatan kesehatan tahanan, pelayanan terhadap tahanan yang sakit dan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap para tahanan; Melaksanakan penjagaan dan penyiapan makan dan kebersihan ruang tahanan serta fasilitas.

Unit Barang Bukti (1) Melaksanakan administrasi dan registrasi terhadap barang bukti; (2) Melaksanakan pengawasan barang bukti, serta pelaporan dan pencatatan terhadap keluar masuknya barang bukti dan kondisi barang bukti; (3) Melakukan pengamanan, menjaga keluar masuknya dan pengecekan kondisi barang bukti; (4) Melaksanakan pengadministrasian, barang bukti registrasi, dan inventarisasi barang bukti.

Sitipol 1)

Tugas bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2)

Fungsi a) b)

c) d) 3)

pemeliharaan jaringan komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi; pelayanan dan penyelenggaraan sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi termasuk pelayanan multimedia; Penyajian, penyiapan data, informasi kriminal dan pelayanan multimedia; Penyajian, penyiapan data, informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Kegiatan a) b) c) d)

melaksanakan pemeliharaan jaringan informasi komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi; melaksanakan penyajian data informasi criminal dan multimedia; melaksanakan evaluasi kinerja Tupoksi Sie TIPOL; melaksanakan bimbingan tehnis TIPOL ke Polsek Jajaran;


21/119

5/9/2018


22 e) f) q.

melaksanakan penyusunan laporan rutin dan laporan insidentil; melaks sun rengiat dan renbut (TOR RAB dll).

Polsek 1) Tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. / 2) Fungsi….

2) Fungsi a)

pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat, dalam

b)

bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, permintaan bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri; Intelijen dalam bidang keamanan, baik sebagai pelaksana kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai pengumpulan bahan keterangan untuk keperluan deteksi dini dalam rangka upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat;

c)

d) e)

f)

penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, memberdayakan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan penjabaran penerapan Polmas; Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

3) Kegiatan a)

Unit Provos Membantu tugas Provos Polres penegakan hukum anggota Polsek.

untuk

pembinaan

disiplin,

b) SekSium

(1)

Membantu Polsek dalam mengkoordinir, mengelola kegiatan administrasi umum Polsek sehingga tugas administrasi surat menyurat berjalan dengan tertib;


22/119

5/9/2018


23 Mengelola anggaran Polsek sesuai dengan DIPA; Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Polsek.

(2) (3) c)

Sikum (1) (2)

d)

Mendata anggota yang bermasalah; Memberikan saran/pendapat hukum.

Sihumas

(1) Mediator antara Polri dengan masyarakat; (2) Menyampaikan program unggulan Polres kepada masyarakat; (3) Melaksanakan tugas-tugas tambahan sesuai perintah Polsek. / e) Sentra....

e)

Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu

(1) Membantu Polsek dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas patroli di wilayah Polsek melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas; (2) Melaksanakan tugas sesuai perintah Polsek. f)

Unit Intelkam

(1) Membantu Polsek dalam pelaksanaan tugas deteksi terhadap kegiatan masyarakat; (2) Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat. g)

Unit Binmas

(1) Membantu Polsek dalam mengkoordinir pelaksanaan pemberdayaan polmas, potensi masyarakat lainnya, kerjasama bidang Kamtibmas serta pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di wilayah Polsek dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas; (2) Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Polsek. h)

Unit Sabhara

(1) Membantu Polsek dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas patroli di wilayah Polsek melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas; (2) Melaksanakan tugas sesuai perintah Polsek. i)

Unit Reserse Kriminal

(1)

Membantu Polsek dalam pelaksanaan enyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah Polsek dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat memelihara kamtibmas dan penegakan hukum; (2) Melaksanakan tugas tambahan sesuai perintah Polsek. j)

Unit Lalu Lintas


23/119

5/9/2018


24 Membantu Polsek dalam melaksanakan tugas fungsi pengaturan lalu lintas dan penjagaan; Menangani kecelakaan lalu lintas sampai dengan (2) kejaksaan (P21) di wilayah Polsek Urban; (3) Menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek rural; (4) Melaksanakan tugas sesuai perintah Polsek. (1)

/ BAB ….. BAB III POKOK – POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA 10. Hubungan Tata Cara Kerja di Polres Tasikmalaya Kota a.

Kapolres Tasikmalaya Kota a)

Hubungan bersifat vertikal a)

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Tasikmalaya Kota (1) (2)

(3)

(4)

b)

Kota dengan Waka

Polres

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staff; Memberikan perintah/tugas untuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota dalam hal Kapolres Tasikmalaya Kota berhalangan; Menerima laporan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam lingkungan unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staff.

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kabag Ops Polres Tasikmalaya Kota. (1) (2)

(3)

(4)

(5)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan; Memberikan arah kebijakan Strategik Polres terutama di bidang Operasional guna di tuangkan dalam Perencanaan Operasi Kepolisian dan dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang tepat serta dalam program kerja Bag Ops dan Komunitinya; Memberikan arah kebijakan Strategik terutama di bidang Kehumasan Polri tingkat guna di tuangkan dalam program kerja Bag Ops; Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kabag Ops, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk; Menerima Gelar Opsnal yang dilaksanakan Bag Ops Polres Tasikmalaya Kota;


24/119

5/9/2018


(6)

(7)

c)

25 Menerima laporan pelaksanaan tugas Bag Ops Polres Tasikmalaya Kota, terutama dalam hal pelaporan hasil Operasi Kepolisian; Memberikan petunjuk dalam penyampaian informasi terhadap Publik.

Hubungan Kapolres dengan Kabag Ren Polres Tasikmalaya Kota

(1) Menetapkan kebijakan dan strategi Polres Tasikmalaya Kota jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; (2) Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah / laboran; (3) Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan maupun Operasional guna disusun dalam perencanaan Umum dan dituangkan ke dalam Program Kerja Polres Tasikmalaya Kota; / (4) Memberikan..... (4)

Memberikan perintah, arahan dan petunjuk dalam penyiapan/penyusunan dokumen perencanaan; (5) Memberikan perintah, arahan dan petunjuk dalam penyiapan/penyusunan dokumen perencanaan; (6) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kabag Ren Polres Tasikmalaya Kota, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk; (7) Memberikan kebijakan dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang disusun dalam Renja Polres Tasikmalaya Kota (8) Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil pruduk perencanaan. d)

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kabag Sumda Polres Tasikmalaya Kota (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. (2) Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan personel, peningkatan kemampuan dan pelayanan kesehatan di lingkungan Polres Tasikmalaya Kota untuk disusun dan dituangkan ke dalam Kerja Bagkebijakan Sumda Polres Tasikmalaya Kota. (3) Program Memberikan arah Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di pembinaan sarana dan prasarana (Logistik) di lingkungan Polres Tasikmalaya Kota untuk disusun dan dituangkan ke dalam Program Kerja Bag Sumda Polres Tasikmalaya Kota. (4) Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan / penerapan hukum di lingkungan Polres Tasikmalaya Kota untuk disusun dan dituangkan ke dalam Program Kerja Bag Sumda Polres Tasikmalaya Kota. arahan dan perintah lainnya untuk (5) Memberikan dilaksanakan petunjuk, Kabag Sumda Polres Tasikmalaya Kota, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk.


25/119

5/9/2018


26 (6) Menerima laporan pelaksanaan tugas Bag Sumda Polres Tasikmalaya Kota. e)

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasium Polres Tasikmalaya Kota (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah

(2)

garis perintah/laporan. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasium Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan administrasi umum, reproduksi dan distribusi surat menyurat serta penyelenggaran kegiatan pos Polri. Memberikan petunjuk penyelenggaraan urusan kepaniteraan, upacara, urusan arsip yang meliputi pemeriksaan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan.

(3)

(4)

/ (5) Menerima.... (5)

Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasium Polres Tasikmalaya Kota.

f) Hubungan

Kapolres Tasikmalaya Kota (1)

(2)

(3) (4)

(5) g)

Tasikmalaya

Kota

dengan

Kasikeu

Polres

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan maupun operasional untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sikeu Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Sikeu Polres Tasikmalaya Kota. Menerima laporan kemajuan dan pertanggung jawaban keuangan Polda Jabar, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut, terutama dalam mendukung kegiatan Pembinaan maupun operasional Polres Tasikmalaya Kota. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sikeu Polres Tasikmalaya Kota.

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasi Propam Polres Tasikmalaya Kota (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. (2) Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan maupun operasional untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sipropam Polres Tasikmalaya Kota. (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk Sipropam Polres Tasikmalaya (4) dilaksanakan Menerima laporan pelaksanaan tugas Kota. Sipropam Tasikmalaya Kota. h)

Polres

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Ka Siwas


26/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4) (5)

27 Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan maupun operasional untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Siwas Tasikmalaya Kota. Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengawasan dan pemeriksaan hasil kinerja satuan fungsi dan polsek jajaran. Memberikan surat perintah pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan kinerja satuan fungsi dan Polsek jajaran. Menerima laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja satuan fungsi dan polsek jajaran.

i) Hubungan Kapolres dengan SPKT Polres Tasikmalaya Kota

(1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan.

/ (1)lainnya Hubungan.... (2) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah untuk dilaksanakan SPKT Polres Tasikmalaya Kota. (3) Memberikan petunjuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan markas yang bersifat umum dalam lingkungan Polres Tasikmalaya Kota termasuk pemondokan, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi dan elektronik dan ruang tahanan. (4) Menerima produk-produk yang dihasilkan SPKT Polres Tasikmalaya Kota, untuk ditanda tangani atau dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut. (5) Menerima laporan pelaksanaan tugas SPKT Polres Tasikmalaya Kota. j) Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasat Intelkam Polres

Tasikmalaya Kota (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. (2) Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang operasional untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota beserta komunitinya. (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota. k)

Hubungan Kapolres dengan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. (2) Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang operasional dan penegakkan hukum, untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota beserta komunitinya. (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk. (4) Menerima gelar perkara yang diselenggarakan Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota terutama perkara menonjol dan http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

27/119

5/9/2018


28 mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. (5) Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, terutama dalam hal penyidikan dan penegakkan hukum pada umumnya. l) Hubungan Kapolres dengan Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota

(1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. (2) Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang operasional dan penegakkan hukum tindak pidana narkoba, untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota beserta komunitinya.

/ (3) Memberikan.... (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk. (4) Menerima gelar perkara yang diselenggarakan Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota terutama perkara menonjol dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. (5) Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat NarkobaPolres Tasikmalaya Kota, terutama dalam hal penyidikan dan penegakkan hukum di bidang tindak pidana narkoba. m)

Hubungan Kapolres dengan Kasat Binmas Polres Tasikmalaya Kota (1) (2)

(3)

n)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang Operasional di lingkungan Polres Tasikmalaya Kota untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sat Binmas Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk

dilaksanakan Sat Binmas Polres Tasikmalaya Kota, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk. (4) Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Binmas Polres Tasikmalaya Kota. Hubungan Kapolres dengan Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota (1) (2)

(3) (4)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang operasional, untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Sabhara Polres Tasikmalaya Memberikan Kota. petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk tentang perumusan / pengembangan sistem dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk


28/119

5/9/2018


(5)

o)

29 dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota.

Hubungan Kapolres dengan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota (1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk tentang perumusan / pengembangan sistem dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. / (5) Menerima....

(5) (6)

p)

Sat Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota (1) (2)

(3) (4)

(5)

q)

Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Operasional, untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja.

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pelayanan perawatan tahanan dan barang bukti untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sitipol Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota. Menerima produk-produk yang dihasilkan Sattahti Polres Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut, terutama yang menyangkut perawatan tahanan dan barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya. Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota.

Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota (1) (2)

(3)

Tasikmalaya Kota dengan Kasitipol Polres

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama bidang pembinaan maupun pengembangan sistem informasi di dan teknologi informasi untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sitipol Polres Tasikmalaya Kota. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasitipol Polres Tasikmalaya Kota.


29/119

5/9/2018


(4)

(5)

30 Menerima produk-produk yang dihasilkan Sitipol Polres Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut, terutama yang menyangkut pemb`inaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang meliputi kriminal dan manajerial termasuk jaringan telekomunikasi dalam lingkungan Polres Tasikmalaya Kota. Menerima laporan pelaksanaan tugas Kasitipol Polres Tasikmalaya Kota.

r) Hubungan Kapolres Tasikmalaya Kota dengan Kapolsek Jajaran

(1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. (2) Memberikan arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres. (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Polsek. / (4) Menerima.... (4) Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran Polres Tasikmalaya Kota. 2)

Hubungan Lintas Sektoral a)

Hubungan Kapolres dengan PEMDA / DPRD (1) (2)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi tentang Penanggulangan

Gangguan

Kamtibmas. Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat. (4) Koordinasi tentang Penyusunan dan sosialisasi Perda. (5) Koordinasi tentang penanggulangan bencana alam. (6) Koordinasi dalam pengamanan VIP (7) Koordinasi dalam Penertiban / rekayasa lalu – lintas. (3)

Hubungan Kapolres dengan Dinas Pendidikan

b)

(1) (2) (3)

c)

Hubungan Kapolres dengan Kejaksaan (1) (2)

d)

Koordinasi tentang cegah tangkal kenakalan remaja melalui sekolah – sekolah. Koordinasi pengamanan naskah dalam rangka UANS. Koordinasi tentang pembinaan Siswa dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Hubungan dalam bentuk Koordinasi. Koordinasi dalam hal Penanganan Kasus menonjol yang menjadi sorotan Publik (Gelar perkara)

Hubungan Kapolres dengan TNI (1) (2) (3) (4)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan. Koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas. Koordinasi dalam hal pembinaan Anggota.


30/119

5/9/2018


31 b.

Bagian Operasional (1)

Hubungan Vertikal a)

Hubungan Kabag Ops dengan Kapolres (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah / laporan.

(2)

Menerima arahan dan kebijakan Kapolres dalam bidang penyelenggarakan pembinaan kemampuan Operasional Polri dan Operasional Kepolisian. Mengajukan konsep penjabaran kebijakan Kapolres dan Waka Polres serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Operasional Polri dan Operasional Kapolisian. Menerima pertunjuk dan arahan dalam penyampaian informasiterhadap public. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Operasional

(3)

(4) (5)

(2)

Hubungan Horizontal a) Hubungan Kabag Ops dengan Kabag Sumda

/ (1) Hubungan.... (1) (2)

(3) (4)

(5)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pembinaan personil yang menyangkut profesi, jiwa korsa, moril dan disiplin serta urusan administrasi personil dan karier. Koordinasi dalam merumuskan sistem dan metode produk HTCK. Koordinasi dalam dukungan logistik dalam pelaksanaan Operasional Kepolisian. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

b) Hubungan Kabag Ops dengan Kabag Ren

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

Hubungan bersifat Horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam perencanaan kegiatan Polres. Koordinasi dalam merumuskan sistem dan metoda produk perencanaan. Koordinasi dalam hasil pelaksanaan program dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

c) Hubungan Kabag Ops dengan Kasiwas

(1)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.


31/119

5/9/2018


(2)

(3) (4)

32 Koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Operasi Kepolisian. Memberikan informasi dalam pemerosesan pelaksanaan kegiatan Polres serta Polsek jajaran. Membantu kelancaran klarifikasi kegiatan Polres serta Polsek jajaran.

d) Hubungan Kabag Ops dengan Kasi Ppropam

(1) (2)

(3) (4) (5)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan Operasi guna monitor pelaksanaan Operasi Kepolisian. Memberikan informasi dalam pemerosesan anggota yang melakukan pelanggaran disiplin. Membantu kelancaran klarifikasi personil yang diduga melakukan penyimpangan. Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

e) Hubungan Kabag Ops dengan Kasikeu

(1)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Koordinasi....

(2)

Koordinasi dalam rangka pencairan dana, baik dilingkungan Bag Ops maupun untuk kegiatan Operasional Kepolisian. Koordinasi yang berhubungan fungsi teknis keuangan.

(3)

f) Hubungan Kabag Ops dengan Kasium

(1) (2) (3)

3)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi untuk masukan tata cara urusan arsip yang meliputi pemeliharaan dan penyimpanan. Koordinasi tata cara penyelenggaraan urusan administrasi umum, tata naskah dan distribusi.

Hubungan Diagonal a)

Hubungan Kabag Ops dengan KSPKT (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional Kepolisian; (3) Menerima laporan situasi Kamtibmas selama 1 x 24 jam; (4) Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik. Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Intelkam

b) (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinas.


32/119

5/9/2018


(2)

(3)

(4)

c)

Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Reskrim (1) (2) (3) (4)

(5) d)

33 Meminta Kirka Intel dan Ren Intel dalam menyiapkan Rencana Operasi Kepolisian dan penyiapan personil yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan operasi. Koordinasi dalam penyampaian informasi masalah operasional. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang berkaitan dengan tugas Sat Reskrim. Koordinasi dalam meminta pemeriksaan labfor dan identifikasi. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian Gabungan. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Narkoba (1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang berkaitan dengan tugas Sat Narkoba. Koordinasi dalam meminta pemeriksaan labfor. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian Gabungan. / (5) Koordinasi....

(5) Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi

terhadap publik. e)

Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Binmas (1) (2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi masalah operasional Kepolisian yang berkaitan dengan fungsi Binamitra. Koordinasi dalam kegiatan fungsi Binamitra termasuk

penerangan kepada peraturan perundang – undangan di bidangmasyarakat operasionaltentang Kepolisian. (4) Koordinasi dalam pelaksanaan operasional Polri, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. (5) Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik. f)

Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Sabhara (1) (2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana operasional Kepolisian. Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan operasional Kepolisian.


33/119

5/9/2018


(4)

g)

Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Lantas (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.

(2)

Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana operasional Kepolisian. Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan operasional Kepolisian. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

(3)

(4)

h)

Hubungan Kabag Ops dengan Kasat Tahti (1) (2) (3)

i)

34 Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi masalah berkaitan dengan tahanan serta barang bukti. Koordinasi dalam pelaksanaan operasional Polri, terutama yang berkaitan dengan pelayanan tahanan dan pengamanan barang bukti.

Hubungan Kabag Ops dengan Kasitipol (1)


/ (2) Koordinasi....

(2)

Koordinasi mengenai pelaksanaan Operasi Kepolisian yang berhubungan dengan tugas yang ada kaitannya dengan Ur Sitipol dan tugas – tugas lainnya. (3) Koordinasi dalam upaya mensukseskan kegiatan Operasional Polri di lapangan. (4) Koordinasi dalam penyampaian berita terhadap Satfung dan Polsek Jajaran dalam giat Operasional. j)

Hubungan Kabag Ops dengan Kapolsek (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana operasional Kepolisian. (3) Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan operasional Kepolisian. (4) Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi (5) terhadap publik. 4)

Hubungan Lintas Sektoral Hubungan Kabag Ops dengan Pemerintah Daerah

a)

(1) (2)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi tentang pelaksanaan Pilkades, Pilbup, Pilgub dan Pilpres berjalan aman lancar terkendali.


34/119

5/9/2018


(3) (4) (5)

Hubungan Kabag Ops dengan Dinas Pendidikan

b)

(1) (2) c)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pemberantasan masyarakat.

penyakit

Hubungan Kabag Ops dengan DISHUB (1) (2)

e)

Koordinasi tentang cegah tangkal kenakalan remaja melalui sekolah – sekolah. Koordinasi pengamanan naskah dalam rangka UANS.

Hubungan Kabag Ops dengan POL PP (1) (2)

d)

35 Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat. Koordinasi tentang sosialisasi Perda. Koordinasi tentang penanggulangan bencana alam.

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka penertiban lalulintas.

Hubungan Kabag Ops dengan TNI (1) (2) (3)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan. Koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas.

/ c. Bagian….

c.

Bagian Sumber Daya 1)


b)

Hubungan Kapolres dengan Kabag Sumda (1)

Memberikan arahan dan perintah yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian.

(2) (3)

Memberikan arah kebijakan dibidang Sumda Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Bag Sumda.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kapolres (1) (2) (3) (4)

2)

Menerima petunjuk, arahan dan perintah dari Kapolres dibidang Kepolisian khususnya bidang Sumda. Mewakili Kapolres untuk mengikuti kegiatan dalam hal Kapolres berhalangan hadir. Memberikan saran pendapat dibidang Sumda. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Sumda

Hubungan Horizontal a)

Hubungan Kabag Sumda dengan Kabag Ops


35/119

5/9/2018


(1)

(2) (3) (4)

(5)

(6)

b)

36 Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Melaksanakan Koordinasi dibidang Operasional penyiapan personel untuk kegiatan Operasi Menerima usulan untuk UKP, UKG, Mutasi Jabatan dilingkungan Bag Ops Polres. Koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai perumusan / pengembangan, petunjuk pelaksanaan / petunjuk administrasi dibidang tugasnya. Koordinasi dalam pendataan personel Bag Ops untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kabag Ren (1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

Melaksanakan Koordinasi dalam rangka Perencanaan tugas administrasi dan anggaran Bag Sumda. Melaksanakan Koordinasi dibidang update data personel sescara rutin dan berkala. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam bidang Binpers untuk UKP, UKG, Mutasi Jabatan dilingkungan Bag Ren Polres. Koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan program dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. / (7) Koordinasi….

(7)

(8)

c)

Koordinasi dalam pendataan personel Bag Ren untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasiwas (1)

(2) (3) (4)

(7)

Koordinasi dalam bidang administrasi dan kinerja Bag Sumda dan Siwas. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan program kerja yang dilaksanakan oleh bag sumda. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

d)

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasi Propam


36/119

5/9/2018


(1)

(2) (3) (4) (5)

(6) (8)

e)

37 Koordinasi dalam penyiapan dan pelaksanaan penelitian kepribadian / mental ideologi dalam kegiatan penerimaan calon anggota Polri, penyiapan dan pelaksanaan penelitian kepribadian / mental ideologi dalam kegiatan seleksi pendidikan, penyiapan dan pelaksanaan penelitian bagi personel yang akan mengikuti pendidikan atau dinas keluar negeri, dan meminta catatan personel sebagai bahan Wanjak. Meminta catatan personel dalam rangka Wanjak yang UKP, mutasi dan sebagainya. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Meminta SKHP dalam rangka kenaikan Pangkat personel dan STNK rahasia untuk keandaraan dinas. Koordinasi dalam pelaksanaan sidang dan putusan sidang disiplin dalam rangka pembinaan dan memberikan kepastian hukum terhadap anggota. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasikeu (a)

(b) (c)

Koordinasi dalam bidang rencana kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan Bag Sumda dan Sikeu Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam penyusunan program dan anggaran Bag Sumda dalam rangka pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan. / (d) Koordinasi....

(d)

(e)

f)

Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasium (a)

(b) (c) (d) (e)

(f)

Koordinasi yang dalam penyampaian Produk Laporan atau administrasi lainnya yang di sampaikan kepada Kapolres Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam rangka kearsipan, kesekretariatan dan administrasi umum lainnya Koordinasi dalam rangka pelayanan Markas dilingkungan Polres. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.


37/119

5/9/2018


38 3)


Hubungan Kabag Sumda dengan KSPKT (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

b)

Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan personel pengemban fungsi SPKT. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi penjagaan. Menerima data usulan pembinaan kesejahteraan dan pembinaan karier personil. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Intelkam (1)

Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan kemampuan personel pengemban fungsi Intelkam.

(2)

Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Intelkam. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang.

(3)

(4) (5)

dan


(6)

c)

Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Reskrim (a)

Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan kemampuan personel pengemban fungsi Reskrim.

(b)

Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Reskrim. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

(c)

(d) (e)

(f)


dan

38/119

5/9/2018


39 d)

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Narkoba (a)

Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan kemampuan personel pengemban fungsi Sat Narkoba.

(b)

Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Narkoba. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

(c) (d) (e)

(f)

e)

dan

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Binmas (1)

(2) (3) (4)

(5)

Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Binmas. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

/ f) Hubungan….

f)

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Sabhara (1)

(2) (3) (4)

(5)

g)

Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Sabhara. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam bidang bin Pers, Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Lantas (1)

(2)

Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Lantas. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik.


39/119

5/9/2018


(3) (4)

(5)

h)

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasat Tahti (1)

(2) (3) (4) (5) (6)

(7)

i)

40 Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Tahti. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam Binrohtal terhadap tahanan. Koordinasi dalam hal pinjam pakai barang bukti kendaraan Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kabag Sumda dengan Kasitipol (1) (2) (3)

Koordinasi dalam penyampaian berita atau informasi yang perlu disampaikan terhadap Bag, Sat atau Polsek Jajaran. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sitipol. / (4) Menerima....

(4) (5)

(6)

Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

j)

Hubungan Kabag Sumda dengan Kapolsek (1)

(2) (3)

(4) (5)

Koordinasi dalam bidang pembinaan personil meliputi Binjah, Binkar, Binrohtal dan Binkatpuan. Koordinasi dalam penggunaa perawatan logistik, sarana dan prasarana perkantoran Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil Polsek. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel Polsek untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang.


40/119

5/9/2018


(6)

4)

41 Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.


Hubungan Kabag Sumda dengan Dinas Pendidikan (1) (2)

b)

Koordinasi dalam rangka pemeriksaaan keabsahan / legalitas ijazah dalam penerimaan calon anggota Polri dan PNS. Koordinasi mengenai sosialisasi penerimaan calon anggota Polri dan PNS.

Hubungan Kabag Sumda dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil / (1) Koordinasi.... (1)

(2) (3)

c)

Hubungan Kabag Sumda dengan Depag (1) (2)

d)

Koordinasi dalam rangka pemeriksaaan keabsahan / legalitas Akte Kenal Lahir dalam penerimaan calon anggota Polri dan PNS. Koordinasi mengenai Keabsahan Domisili/ KTP dalam penerimaan calon anggota Polri dan PNS. Koordinasi mengenai anggota Polri yang melaksanakan Perceraian.

Koordinasi dalam rangka pemeriksaaan keabsahan / legalitas Ijazah MA dalam penerimaan calon anggota Polri dan PNS. Koordinasi dalam rangka kesediaan menjadi tenaga binrohtal

Hubungan Kabag Sumda dengan KUA (1) (2)

Koordinasi dalam rangka Persyaratan Nikah bagi anggota Polri dan PNS. Koordinasi dalam rangka Penyerahan Ijin Nikah dari kesatuan. / e) Hubungan....

e)

Hubungan Kabag Sumda dengan Pengadilan Agama (1) (2)

f)

Hubungan Kabag Sumda dengan Badan Pertanahan Nasional(BPN ) (1) (2)

d.

Koordinasi dalam rangka Persyaratan Cerai bagi anggota Polri dan PNS. Koordinasi dalam rangka Penyerahan Ijin Cerai dari kesatuan.

Koordinasi dalam rangka Pembuatan Sertifikat tanah milik Polri. Koordinasi dalam rangka Penentuan Harga sertifikasi Tanah milik Polri.

Bagian Perencanaan (1)


Hubungan Kabag Ren dengan Kapolres


41/119

5/9/2018


(1)

(2)

b)

Hubungan Kabag Ren dengan Waka Polres (1)

(2)

(2)

42 Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bag Ren yang berhubungan dengan tugas dalam penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan kegiatan strategi dan manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi pengendalian program. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menyangkut penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan kegiatan strategi dan manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi pengendalian program.

Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Bag Ren yang berhubungan dengan tugas dalam penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan kegiatan strategi dan manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi pengendalian program. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menyangkut penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan kegiatan strategi dan manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi pengendalian program.


Hubungan Kabag Ren dengan Kabag Ops (1) (2)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi untuk mendapatkan masukkan mengenai perumusan / pengembangan, petunjuk pelaksanaan / petunjuk administrasi di bidang tugasnya. / (3) Koordinasi....

(3)

(4)

(6) (7)

b)

Koordinasi untuk mendapatkan masukkan dalam rangka perencanaan umum dan anggaran dalam pelaksanaan tugas operasional. Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran pada Bag Ops .

Hubungan Kabag Ren dengan Kabag Sumda (1)



42/119

5/9/2018


(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8)

c)

Hubungan Kabag Ren dengan Kasium (1) (2)

(3)

(4) (5)

d)

43 Koordinasi untuk mendapatkan masukkan mengenai perumusan / pengembangan, petunjuk pelaksanaan / petunjuk administrasi di bidang tugasnya. Koordinasi untuk mendapatkan masukkan dalam rangka perencanaan umum dan anggaran di bidang pengadministrasian. Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran pada Bag Sumda . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Mengusulkan UKP dan UKG personel yang ada di Bag Ren . Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi di bidang penyelenggaraan perencanaan umum, rencana kerja dan anggaran, menyelenggarakan kegiatan strategi dan manajemen serta pengendalian program, melaksanakan usulan manajemen struktur organisasi dan menyelenggarakan fungsi pengendalian program. Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran pada Sium .

Hubungan Kabag Ren dengan Kasikeu (1)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (1) Hubungan....

(2)

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan rencana keuangan dan anggaran. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan baik di bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sikeu. Koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengendalian anggaran pada Sikeu. Koordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sikeu dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

(3)

(4)

(5) (6) (7)


43/119

5/9/2018


44 e)

Hubungan Kabag Ren dengan Kasi Propam (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

f)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis, baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sipropam . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sipropam . Menerima produk Sipropam , baik yang berupa konsep RUU, RPP, Keppres dan Keputusan Kapolri sesuai bidangnya maupun pendapat dan saran hukum sesuai fungsinya. Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sipropam dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kabag Ren dengan Kasiwas (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dan melaksanakan pengawasan baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Siwas. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Siwas . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Siwas dalam bidang perencanaan umum dan anggaran. / (6) Menerima....

(3)


Hubungan Kabag Ren dengan KSPKT (1) (2)

(3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja SPKT . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh SPKT .


44/119

5/9/2018


(4)

(5) (6) b)

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Intelkam (1) (2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

c)

45 Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas SPKT dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Meminta Kirka Intel dan Ren Intel dalam rangka menyusun perencanaan umum dan program kerja tingkat Polres. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Intelkam . petunjuk, arahan perintah lainnya dalam hal Memberikan perencanaan umum dandananggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Intelkam . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Intelkam dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Reskrim . (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Reskrim . (3) Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim . (4) Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. / (5) Koordinasi….

(5) (6)

d)

Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Reskrim dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Narkoba (1)



45/119

5/9/2018


(2)

(3)

(4)

(5) (6) e)

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Binmas (1)


(2)

Memberikan strategis , disusun baik bidang perencanaan arah umum kebijakan dan anggaran untuk dan dituangkan dalam program kerja Sat Binmas . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Binmas . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

(3)

(4)

(5) (6) f)

46 Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Narkoba . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Narkoba dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Binmas bidang perencanaan umum dan anggaran.

dalam

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Sabhara (1) (2)

(3)

(4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Sabhara . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Sabhara . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. / (5) Koordinasi….

(5) (6)

g)

Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Sabhara dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Lantas


46/119

5/9/2018


(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

h)

Hubungan Kabag Ren dengan Kasat Tahti (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

i)

Hubungan bersifat dioagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Tahti . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Tahti . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Tahti dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kabag Ren dengan Kasitipol (1) (2)

(3)

(4)

j)

47 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Lantas . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Lantas . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sat Lantas dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sitipol. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sitipol . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. / (5) Koordinasi….

(5)

Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

(6)

Menerima laporan perencanaan umum pelaksanaan dan anggaran.tugas Sitipol

dalam bidang

Hubungan Kabag Ren dengan Kapolsek Jajaran.


47/119

5/9/2018


(a) (b)

(c)

(d)

(e) (f)

(4)


e.

48 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Polsek jajaran . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Polsek jajaran . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Polsek jajaran dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kabag Ren dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Menerima petunjuk dan arahan dalam rangka pengajuan dan pengesahan DIPA dalam pelaksanaan anggaran.

Sium (1)


Hubungan Kasium dengan Kapolres

(1) Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah dan menyampaikan laporan. (2) Menerima arahan dan kebijakan Kapolres dalam menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas Kapolres yang meliputi fungsi kesekretariaatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya. (3) Menerima arahan dan kebijakan Kapolres dalam administrasi umum yang meliputi korespondensi, rapat-rapat pimpinan, menyiapkan sarana prasarana di ruang rapat. (4) Menerima arahan dan kebijakan Kapolres dalam menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, pelayanan kebersihan, pelayanan pemeliharaan bangunan dan perkantoran di lingkungan sekitar Mapolres. (5) Mengajukan konsep penjabaran kebijakan Kapolres serta melaporkan pelaksanaan tugas Sium Polres. (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari Sium Polres kepada Kapolres. / (7) Mangajukan....

(7) Mengajukan surat-surat keluar yang diajukan oleh Sium Polres untuk ditandatangani Kapolres. b)

Hubungan Kasium dengan Waka Polres


48/119

5/9/2018


49 (1) Hubungan bersifat vertikal dan diagonal bentuk hubungan adalah garis menerima perintah, menyampaikan laporan dan koordinasi sesuai batas kewenangan yang diberikan Kapolres kepada Waka Polres. (2) Melaporkan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariaatan dan administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatausahaan dan kelancaran tugas-tugas Waka Polres, menyiapkan tempat rapat-rapat pimpinan termasuk sarana prasarana ruang rapat. (3) Melaporkan dan melaksanakan koordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, pelayanan kebersihan, pelayanan pemeliharaan bangunan dan perkantoran di sekitar lingkungan Mapolres. (4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari Sium Polres (5) melaporkan dan melaksanakan koordinasi dalam penjabaran kebijakan Kapolres. (6) Mengajukan surat-surat keluar yang diajukan Sium Polres untuk ditandatangani Waka Polres sesuai perintah dan kewenangan apabila Kapolres berhalangan. 2) Hubungan Horizontal a)

Hubungan Kasium dengan Kasiwas

(1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Siwas. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Siwas. (4) Koordinasi dalam hal pengawasan pencapaian rencana kerja Sium Polres. b)

Hubungan Kasium dengan Kasi Propam

(1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputilainnya kesekretariaatan, kearsipan dan administrasi di lingkunganketatausahaan, Sipropam Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sipropam Polres. (4) Koordinasi dalam hal pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku personel Sipropam Polres. / (5) Koordinasi…. dalam hal pengajuan rekomendasi (5) Koordinasi Sium yang telah melaksanakan putusan Ankum. bagi personel c)

Hubungan Kasium dengan Kasi Keu


49/119

5/9/2018


50 (1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sikeu Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sikeu Polres. (4) Koordinasi dalam hal penyerapan dan penyaluran anggaran Sium Polres sesuai DIPA, RKA-KL dan POK Polres. d)

Hubungan Kasium dengan Kabag Ops

(1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Bagops Polres. Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Bagops Polres. (4) Koordinasi dalam penggunaan kekuatan personel Sium Polres dalam melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan Kepolisian yang digelar Polres.

(3)

Hubungan Kasium dengan Kabag Ren

(1) Hubungan bersifat horizontal dan diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Bagren Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Bagren Polres. (4) Koordinasi tentang data Surat menyurat dan giat rapat untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKAKL/DIPA. (5) Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. (6) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan Sium Polres yang meliputi perencanaan kerja, kegiatan dan anggaran serta perencanaan lainnya.

/ f) Hubungan....

Hubungan Kasium dengan Kabag Sumda

(1) Hubungan bersifat horisontal dan hubungan adalah garis koordinasi. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

diagonal

dan

bentuk

50/119

5/9/2018


51 (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Bagsumda Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Bagsumda Polres. (4) Koordinasi dalam hal pembinaan personel Sium Polres. (5) Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya. 3) Hubungan Diagonal a)

Hubungan Kasium dengan KSPKT

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan SPKT Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan SPKT Polres. b)

Hubungan Kasium dengan Kasat Intelkam

(a) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (b) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat intelkam Polres. (c) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat intelkam Polres. c)

Hubungan Kasium dengan Kasat Reskrim

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat reskrim Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat reskrim Polres. / d) Hubungan....

d)

Hubungan Kasium dengan Kasat Narkoba


51/119

5/9/2018


52 (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat narkoba Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat narkoba Polres. e)

Hubungan Kasium dengan Kasat Binmas

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat binmas Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat binmas Polres. f)

Hubungan Kasium dengan Kasat Sabhara

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat sabhara Polres. dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas (3) Koordinasi yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat sabhara Polres. g)

Hubungan Kasium dengan Kasat Lantas

(1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat Lantas Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat Lantas Polres. h)

Hubungan Kasium dengan Kasat Tahti

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.



52/119

5/9/2018


53 (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sattahti Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sattahti Polres. i)

Hubungan Kasium dengan Kasitipol

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sitipol Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sitipol j)

Polres. Hubungan Kasium dengan Kapolsek Jajaran

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Memberikan bimbingan teknis dalam rangka menyelenggarakan administrasi umum termasuk kesekretariaatan, ketatausahaan, urusan dalam dan pengarsipan dan pelayanan kelancaran tugas-tugas Polsek serta penyelenggaraan pelayanan markas termasuk pelayanan perkantoran, kebersihan dan pelayanan pemeliharaan bangunan dan perkantoran masing-masing Polsek jajaran Polres. (3) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Polsek jajaran Polres. (4) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Polsek jajaran Polres. (5) Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan dibidang penyelenggaraan administrasi dan pelayanan ke Polsek-polsek. f.Sikeu 1)


Hubungan Kasikeu dengan Kapolres Tasikmalaya Kota (1) (2)

Hubungan dersifat vertical dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah / laporan. Menerima petunuk dan arahan dari Kapolres dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan teknis Kapolres di bidang ke uangan polres yang meliputi dari mulai perencanaan pendanaan sampai dengan penyaluran dan laporan keuangan.

/ (3) Mengajukan....


53/119

5/9/2018


54 (3)

(4)

(5)

2)

Mengajukan konsep juknis dan jukmin mengenai pengurusan keuangan negara di tingkat polres serta pengajuan konsep naskah kerja sama yang menyangkut penghasilan personil dengan instansi luar. Menerima petunjuk dan arahan dari Kapolres dalam masalah pendanaan yang menyangkut kepentingan khusus seperti untuk mendukung oprasional.proyek khusus dan lain – lain. Melaporkan segala sesuatu yang menyangkut kegiatan penyelenggaraan dalam bidang pembinaan keuangan Polri.


Hubungan Kasikeu dengan Kabag Ops (1) (2) (3)

(4) b)

Hubungan Kasikeu dengan Kabag Ren (1) (2)

(3)

(4) (5)

(6) (7)

c)

Hubungan bersifat horisontal dan berbentuk hubungan adalah garis koordinasi. Mengajukan daftar nama anggota Kasikeu yang terlibat satuan cadangan polri. Koordinasi dalam hal penyaluran dana Operasional. Koordinasi tentang bimbingan teknis administrasi keuangan

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pelayanan angkutan dan konsultasi mengenai administrasi umum dalam rangka mendukung kegiatan oprasional Kasikeu. Memberikan usulan dalam rangka masalah organisasi dan prosedur Kasikeu dan kemungkinan untuk pengembangan baik di tingkat polres maupun polsek serta penyusunan piranti lunak yang berlaku untuk itu. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Memberitahukan tentang perubahan system pengajian dalam rangka pembuatan DPP gaji yang dibuat secara teknis serta hal – hal tentang penyempurnaan dan perubahan. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi tehnis keuangan untuk lingkungan Kasubagren Polres Tasikmalaya Kota.

Hubungan Kasikeu dengan Kabag Sumda (1) (2) (3)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Mengikuti pokja dalam rangka penentuan eselonisasi jabatan terutama dalam penentuan elselon jabatan. Mengajukan usulan dalam rangka permintaan tambahan personil dan pegajuan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan di lingkungan Kasikeu.

/ (4) Mengajukan....


54/119

5/9/2018


55

(4)

(5)

(6) (7)

d)

Hubungan Kasikeu dengan Kasiwas (1)

(a) (b) (c)

e)

(2) (3)

(4)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Koordinasi dalam perumusan / pengembangan,petunjuk pelaksanaan / petunjuk administrasi di bidang tugas taud. Koordinasi dalam pengawasan dan pengarahan tentang tehnis pertanggung jawaban keuangan di lingkungan taud. Memberikan saran dan arahan tentang pembuatan perwabku.

Hubungan Kasikeu dengan Kasi Propam (1) (2)

(3)

(4) (5)

3)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyerapan/penyaluran anggaran; Menyampaikan laporan hambatan dalam penarikan anggaran; Menyiapkan bahan laporan lakip yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Hubungan Kasikeu dengan Kasium (1)

f)

Mengajukan usulan dalam rangka kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas mutasi ,tanda jasa serta pembuatan peraturan mengenai hak – hak anggota Polri serta hal – hal lain yang menyangkut kesejahteraan seluruh anggota polri. Melakukan koordinasi dalam rangka penyaluran dana – dana APBN dan DPK serta bantuan medis untuk kepentingan kesejahteraan anggota Kasikeu. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan fungsi tehnis keuangan. Menyertakan anggota Kasikeu dalam pencocokan dan penelitian tagihan dari BUMN atas LTAG dan BMP.untuk di proses lanjut dalam pembayaran / pemindahan dukungan ke instansi BUMN.

Memberikan masukan / informasi tentang data personil yang melakukan pelanggaran disiplin Memberikan masukan / informasi tentang personil yang melakukan pelanggaran disiplin memberikan perintah, arahan dan petunjuk pimpinan. Koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan kebijakan pimpinan dalam pengendalian pembukuan, akutansi, pelaporan serta perwabku. Koordinasi tentang kebutuhan anggaran Sipropam. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan


Hubungan Kasikeu dengan KSPKT (1) (2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan berbentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan Koordinasi dalam hal pengajuan kebutuhan anggaran SPKT dan pendistribusiannya.


55/119

5/9/2018


56 / b) Hubungan.... b)

Hubungan Kasikeu dengan Kasat Binmas (1) (2) (3)

c)

Hubungan Kasikeu dengan Kasat Intelkam (1) (2) (3)

d)

(2) (3)

(2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Memberikan bantuan teknis akuntansi dalam mengungkap kasus penyimpangan uang negara.

Hubungan Kasikeu dengan Kasat Sabhara (1) (2) (3)

(4)

g)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Memberikan bantuan teknis akuntansi dalam mengungkap kasus penyimpangan uang negara.

Hubungan Kasikeu dengan Kasat Narkoba (1)

f)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Memberikan bimbingan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan sat

intelkam Hubungan Kasikeu dengan Kasat Reskrim (1)

e)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Bekerja sama dalam rangka bimbingan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Binmas.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Koordinasi dalam rangka pendistribusian anggaran baik dilingkungan sat Sabhara maupun untuk kegiatan operasi kepolisian. Bekerjasama dalam rangka pemberian arahan tentang fungsi teknis keuangan di lingkungan sat Sabhara.

Hubungan Kasikeu dengan Kasat Lantas (1) (2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Koordinasi dalam rangka pendistribusian anggaran baik dilingkungan sat lantas maupun kegiatan operasi kepolisian.


56/119

5/9/2018


57

(4)

h)

Hubungan Kasikeu dengan Kasat Tahti (1) (2) (3)

i)

(2) (3)

j)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sitipol. Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran serta pertanggungjawaban keuangan fungsi Sitipol.

Hubungan Kasikeu dengan Kapolsek (1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi; Koordinasi tentang bimbingan teknis admisitraSikeu; Koordinasi tentang pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran; Memberikan bimbingan teknis tentang laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan program kegiatan dan anggaran.


Hubungan Kasikeu dengan KPPN (1)

(2) b)

Koordinasi dalam menyiapkan SPP gaji dan pembukuan SPM gaji; Koordinasi dalam pelaksanaan manajemen keuangan.

Hubungan Kasikeu dengan Dirjen Perbendaharaan (1) (2)

g.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Tahti. Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran serta pertanggungjawaban keuangan.

Hubungan Kasikeu dengan Kasitipol (1)

4)

/ (4) Bekerja.... Bekerja sama dalam rangka pemberian arahan tentang fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Lantas Polres Tasikmalaya Kota.

Koordinasi dalam rangka Penyusunan DIPA. Koordinasi dalam rangka Revisi DIPA.

Sipropam (1)


Hubungan Kapolres dengan Kasi Propam (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis

(2) (3)

menerima perintah/ laporan. Memberikan perintah, arahan dan petunjuk Menerima laporan pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan.


57/119

5/9/2018


58 / (4) Memberi....

(4)

b)

Hubungan Kasi Propam dengan Kapolres (1) (2) (3)

(4) (5) (2)

Memberi perintah lisan maupun tertulis tentang tugas-tugas dari Kapolres dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah/ arahan. Menerima arah kebijakan Kapolres baik langsung maupun melalui ajudan Kapolres. Melaporkan hasil kegiatan di bidang pengawasan dan pembinaan personil serta pelayanan pengaduan masyarakat yang menyangkut pelanggaran anggota. Menerima perintah lisan maupun tertulis tentang tugas-tugas dari Kapolres dan melaporkan hasil pelaksanaannya. Memberikan laporan hasil penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan personil Polri dan Pns Polri.


Hubungan Kasi Propam dengan Kasiwas (1)

(2) (3) (4)

(5) b)

Hubungan Kasi Propam dengan Kasikeu (1)

(2) (3) (4)

(5) (6)

c)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan masukan / informasi tentang data personil yang melakukan pelanggaran disiplin. Menerima masukan / informasi tentang personil yang melakukan pelanggaran disiplin. Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan kebijakan pimpinan serta penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Koordinasi tentang sistem administrasi dan kinerja Sipropam.

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan masukan / informasi tentang data penyeleseaian kasus pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi. Menerima masukan / informasi tentang personil yang melakukan pelanggaran disiplin. Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan kebijakan pimpinan dalam pengendalian pembukuan keuangan, akutansi, pelaporan serta perwabku. Melakukan koordinasi tentang rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran Sipropam. Memberikan masukan data anggota yang akan dihentikan hak gaji / penghasilannya.

Hubungan Kasi Propam dengan Kasium (1) (2)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam kesekretariatan, perpustakaan dan pelayanan administrasi.


58/119

5/9/2018


(3)

59 Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polres. / d) Hubungan....

d)

Hubungan Kasi Propam dengan Kabag Ops (1) Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan anggota yang melaksanakan tugas Opsnal. (3) Memberikan laporan hasil pengawasan dalam pelaksanaan tugas Opsnal. (4) Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap personil Bag Ops.

e)

Hubungan Kasi Propam dengan Kabag Sumda (1) (2)

(3) (4) (5)

(6) (7)

f)

garis koordinasi. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan seluruh personil Polres Tasikmalaya Kota. Koordinasi dalam pengendalian personel di lingkungan Polres . Memberikan data pelanggaran anggota dan penyelesaiannya. Koordinasi dalam pelayanan dan konsultasi hukum bagi anggota dan keluarganya. Koordinasi dalam pemberian rewards and vonisman. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kasi Propam dengan Kabag Ren (1)

(2) (3) 4) 5)

6) (3)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Koordinasi dalam pengendalian anggaran serta evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja sub satker . Koordinasi data personel, matlog, rencana kegiatan di lingkungan Sipropam Polres. Memberikan data pelanggaran anggota dan penyelesaiannya untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL/DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.


Hubungan Kasi Propam dengan KSPKT (1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koodinasi Koordinasi tentang pengawasan dan pembinaan anggota SPKT; Koordinasi tentang penanganan kejadian atau pelayanan pengaduan masyarakat; Koordinasi dalam pengecekan dan pengawasan terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas anggota SPKT;


59/119

5/9/2018


60

/ b) Hubungan.... b)

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Binmas (1) (2) (3)

c)

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Intelkam (1)


(2) (3)

Koordinasi pengamanan Koordinasi dalam dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan markas. pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polres. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Koordinasi dengan sat Intelkam apabila terjadi pelanggaran oleh anggota.

(4) (5)

d)

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Reskrim (1) (2) (3)

(4) (5) (6)

e)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam menyusun spesifikasi teknis materiil peralatan khusus Sat Reskrim. Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan anggota. Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Koordinasi dengan Sat Reskrim apabila terjadi pelanggaran oleh anggota.

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Narkoba (1) (2) (3)

(4) (5)

f)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koodinasi; Koordinasi dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan anggota Sat Binmas; Koordinasi dengan Sat Binmas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam menyusun spesifikasi teknis materiil peralatan khusus Sat Narkoba. Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan anggota. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Koordinasi dengan Sat Narkoba apabila terjadi pelanggaran oleh anggota

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Sabhara


60/119

5/9/2018


61 (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Koordinasi....

(2)

Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Koordinasi dengan Sat Sabhara apabila terjadi pelanggaran oleh anggota. Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas anggota Sat Sabhara.

(3) (4) (5)

(6)

g)

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Lantas (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

h)

Hubungan Kasi Propam dengan Kasat Tahti (1) (2) (3)

(4)

i)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Koordinasi dengan Sat Lantas apabila terjadi pelanggaran oleh anggota Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas anggota Sat Lantas

Hubungan koordinasi. bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah Koordinasi dalam bidang pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi tahanan anggota dan barang bukti. Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan anggota dan barang bukti. Koordinasi tentang pengawasan dan pembinaan terhadap anggota.

Hubungan Kasi Propam dengan Kasitipol

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) koordinasi dalam hal pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku personel Sitipol Polres. (3) Koordinasi dalam hal penyampaian berita ke jajaran. h.

Siwas (1)


Hubungan Kapolres dengan Kasiwas. (1) (2)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah Memberikan arah Kebijakan Strategis, bidang Pengawasan umum untuk disusun dan dituangkan dalam Program Kerja Seksi Pengawasan.


61/119

5/9/2018


(3)

62 Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasiwas / (4) Menerima....

(4) (5) b)

Hubungan Kasiwas dengan Kapolres (1)

(2) (3) (4) (5) c)

(2)

(3) (4)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah / laporan. Memberikan arah Kebijakan Strategis, bidang Pengawasan umum untuk disusun dan dituangkan dalam Program Kerja Seksi Pengawasan. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan KaSiwas. Menerima Laporan pelaksanaan tugas KaSiwas.

Hubungan Kasiwas dengan Waka Polres. (1) (2) (3)

(2)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis memberikan laporan. Memberikan saran atau bahan masukan kepada pimpinan tentang kinerja. Memberikan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Melaporkan produk-produk yang dihasilkan dalam pencapaian kinerja. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasiwas.

Hubungan Waka Polres dengan Kasiwas (1)

d)

Menerima produk-produk yang dihasilkan Seksi Pengawasan. Menerima Laporan pelaksanaan tugas Kasiwas.

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah/laporan. Memberikan saran tindak kepada pimpinan terhadap penyimpangan yang ditemukan. Menerima arahan/perintah serta bimbingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan umum.


Hubungan Kasiwas dengan Kabag Ops. (1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Kepolisian. (3) Memberikan informasi dalam pemerosesan pelaksanaan kegiatan Polres serta Polsek jajaran. (4) Membantu kelancaran klarifikasi kegiatan Polres serta Polsek jajaran

. b)

Hubungan Kasiwas dengan Kabag Sumda. (1) (2)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang administrasi dan kinerja Bag Sumda.


62/119

5/9/2018


63 (3) (4)

Koordinasi dalam bidang Pembinaan Personil Koordinasi dalam bidan penggunaan dan perawatan logistic / (5) Koordinasi….

(5)

(6)

Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program kerja yang dilaksanakan oleh bag sumda Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kasiwas dengan Kabag Ren

c)

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dan melaksanakan pengawasan baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Siwas . Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Siwas. Koordinasi tentang Hasil kegiatan Siwas untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam Penyusunan RKAKL/DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menerima laporan pelaksanaan tugas Siwas dalam bidang perencanaan umum dan anggaran

.

d)

Hubungan Kasiwas dengan Kasi Propam (1)

(2) (3) (4) (5) (6)

e)

Hubungan bersifat horisontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan masukan / informasi tentang data personil yang melakukan pelanggaran disiplin. Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. Menerima masukan / informasi tentang personil yang melakukan pelanggaran disiplin. Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan kebijakan pimpinan serta penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Koordinasi tentang sistem administrasi dan kinerja Sipropam.

Hubungan Kasiwas dengan Kasikeu

(1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam pengelolaan termasuk penyerapan danpengawasan pendistribusian anggarankeuangan sesuai DIPA, RKAKL dan POK.


63/119

5/9/2018


64 (4) Koordinasi dalam hal penyerapan dukungan anggaran Siwas termasuk dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan Siwas . f)

Hubungan Kasiwas dengan Kasium (1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Koordinasi….

(2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi umum Siwas termasuk ketatausahaan, kesekretariaatan dan pengarsipan serta administrasi lainnya. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sium yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. (3)

Hubungan Diagonal

a) Hubungan Kasiwas dengan KSPKT (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam setiap perkembangan situasi gangguan kamtibmas. (4)

Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja SPKT yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan.

b) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Intelkam (a) (b) (c)

(d)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. Koordinasi mengenai hal-halpembinaan yang berhubungan denganbidang tugas Sat intelkam yang meliputi fungsi intelijen keamanan termasuk perkiraan intelijen, persandian, deteksi giat masyarakat, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan, pengawasan orang asing, senjata api illegal, bahan peledak dan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat intelkam yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan.

c) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Reskrim (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

64/119

5/9/2018


65 Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Sat reskrim yang meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah , penyelesaian perkara dan bantuan teknis penyidikan (2)


(4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Reskrim yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. d) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Narkoba (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Sat narkoba yang meliputi kejadian tindak pidana narkoba termasuk yang dilakukan oleh personel , penyelesaian perkara dan kegiatan pengembangan, penyuluhan dan rehabilitasi pengguna narkoba di wilayah . (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat narkoba yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. e) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Binmas (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Kordinasi dalam pengawasan tugas Sat Binmas Polres yang meliputi kegiatan pembinaan masyarakat, (4) Koordinasi dalam pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Binmas yang personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional danmeliputi pembinaan.

f) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Sabhara (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat sabhara yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. g) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Lantas


65/119

5/9/2018


66 (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi.


(3) Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Lantas yang meliputi kegiatan patroli lalu lintas, penerbitan SIM, STNK dan BPKB termasuk administrasi tilang, kecelakaan lalu lintas dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas serta rekayasa lalu lintas. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Lantas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. h) Hubungan Kasiwas dengan Kasat Tahti (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Tahti yang meliputi perawatan tahanan termasuk jumlah dan kondisi ruang tahanan serta fasilitas ruang tahanan termasuk dalam menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Tahti yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. i) Hubungan Kasiwas dengan Kasitipol (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam kinerja dan administrasi. (3) pelaksanaan Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sitipol yang meliputi perawatan dan perbaikan alat komunikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan teknologi komunikasi serta teknologi informasi. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sitipol yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan.

j) Hubungan Kasiwas dengan Kapolsek Jajaran (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.


66/119

5/9/2018


67 (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Memberikan bimbingan teknis dibidang pengawasan umum dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran . (4) Mengawasi manajemen pelaksanaan operasi Kepolisian dan kegiatan Kepolisian.

/ (5) Melaksanakan.... (5)

Melaksanakan monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan Polsek yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. (6) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke Polsek-polsek dan merekap hasil temuannya. (7) Meminta laporan akuntabilitas kinerja bulanan Polsek. (8) Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek. i.SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) 1)


Hubungan KSPKT dengan Kapolres / Waka (1)


(2)

Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan SPKT Polres Tasikmalaya Kota. Menerima petunjuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan markas yang bersifat umum dalam lingkungan Polres Tasikmalaya Kota termasuk pemondokan, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi dan elektronik dan ruang tahanan. Memberikan produk-produk yang dihasilkan SPKT Polres Tasikmalaya Kota, untuk ditanda tangani atau dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut. Memberikan laporan pelaksanaan tugas SPKT Polres Tasikmalaya Kota.

(3)

(4)

(5)

2)


Hubungan KSPKT dengan Kasat Binmas (1)

(2) (3)

b)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam hal kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat, untuk diketahui; Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas fungsi.

Hubungan KSPKT dengan Kasat Reskrim (1)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi;


67/119

5/9/2018


(2) (3)

(4) (5)

68 Koordinasi dalam memberikan dan menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat; Koordinasi dalam mendatangi kejadian perkara; Menyampaikan Laporan Polisi untuk ditindaklanjuti oleh Sat. Reskrim; Koordinasi dalam bidang administrasi dan pengawasan masalah keluar masuk tahanan dan barang bukti.

/ c) Hubungan.... c)

Hubungan KSPKT dengan Kasat Narkoba (1) (2)

(3) (4)

(5)

d)

Pengaduan dari masyarakat; Koordinasi dalam mendatangi kejadian perkara Menyampaikan Laporan Polisi untuk ditindaklanjuti oleh Sat. Narkoba; Koordinasi dalam bidang administrasi dan pengawasan masalah keluar masuk tahanan dan barang bukti.

Hubungan KSPKT dengan Kasat Intelkam (1) (2) (3)

(4) (5)

e)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Koordinasi dalam memberikan dan menerima Laporan

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas fungsi; Koordinasi dalam hal langkah-langkah pelaksanaan tugas/ tindak lanjut apabila adanya laporan pengaduan dari masyarakat; Koordinasi dalam hal adanya kegiatan masyarakat yang menonjol; Koordinasi tentang pemetaan wilayah atau daerah rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Hubungan KSPKT dengan Kasat Lantas

(1) Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang mengundang kemacetan lalu lintas; (c) menyampaikan informasi kejadian Laka Lantas; (d) Menerima laporan dan menandatangani Laporan Polisi Laka Lantas; (e) Menginput laporan kejadian Laka Lantas secara online ke Polda Jabar. f)

Hubungan KSPKT dengan Kasat Sabhara (1) (2)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang mengundang terjadinya ganggudan Kamtibmas;


68/119

5/9/2018


(3) (4)

g)

69 Koordinasi dalam mendatangi TKP; Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas jaga.

Hubungan KSPKT dengan Kasat Tahti (1)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi;

(2)

(3)

3)

/ (2) Koordinasi.... Koordinasi dalam bidang pengamanan, penjagaan, pengawalan tahanan dan barang bukti serta pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi; Koordinasi dalam hal administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti

Hubungan Diagonal

a) Hubungan KSPKT dengan Kabag Ops (1)

(2) (3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional Kepolisian; Melaporkan situasi Kamtibmas selama 1 x 24 jam; Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

b) Hubungan KSPKT dengan Kabag Ren

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja SPKT . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh SPKT . Memberikan laporan tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Memberikan laporan pelaksanaan tugas SPKT dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

c) Hubungan KSPKT dengan Kabag Sumda

(1) (2) (3) (4) (5)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Koordinasi dalam bidang pembinaan personil SPKT; Koordinasi dalam bidang dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas SPKT; Koordinasi dalam hal peningkatan kemampuan personil; Koordinasi dalam hal Bantuan hukum bagi personil SPKT dan keluarganya.


69/119

5/9/2018


70 d) Hubungan KSPKT dengan Kasium

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan SPKT Polres. / (3) Koordinasi....

(3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan SPKT Polres. e) Hubungan KSPKT dengan Kasikeu (1)

(2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan; Koordinasi dalam hal pengajuan kebutuhan anggaran SPKT dan pendistribusiannya.

f) Hubungan KSPKT dengan Kasi Propam

(1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koodinasi Koordinasi tentang pengawasan dan pembinaan anggota SPKT; Koordinasi tentang penanganan kejadian atau pelayanan pengaduan masyarakat; Koordinasi dalam pengecekan dan pengawasan terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas anggota SPKT

g) Hubungan KSPKT dengan Kasiwas

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam (3) (4)

h)

pelaksanaan kinerja dan administrasi. Koordinasi dalam setiap perkembangan situasi gangguan kamtibmas. Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja SPKT yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan.

Hubungan KSPKT dengan Kasitipol (1)

(2) (3)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Menerima laporan tentang penerimaan informasi dari tingkat satuan atas; Koordinasi tentang penyampaian berita / informasi kepada Kapolres;


70/119

5/9/2018


(4) (5)

i)

71 Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran; Mengadakan koordinasi tentang pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas jaga fungsi.

Hubungan KSPKT dengan Kapolsek Jajaran (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; / (2) Koordinasi....

(2) (3) (4) (5)

4)

Koordinasi dalam hal Laporan cepat tentang kejadian dan kegiatan Masyarakat diwilayah Polsek; Koordinasi tentang pemantauan dan monitoring pelaksanaan tugas anggota Polsek; Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran; Koordinasi dalam hal penanganan pertama terhadap terjadinya gangguan kamtibmas.


Hubungan KSPKT dengan PLN dalam hal adanya gangguan jaringan listrik akibat kerusakan teknis maupun gangguan alam yang mengganggu ketertiban umum

b)

Hubungan KSPKT dengan Telkom dalam hal adanya gangguan jaringan telepon akibat kerusakan tekhnis maupun gangguan alam yang mengganggu ketertiban umum.

c)

Hubungan KSPKT dengan Damkar tentang terjadinya peristiwa kebakaran yang memerlukan bantuan dari Damkar.

d)

Hubungan KSPKT dengan Derek dalam hal informasi adanya kendaraan yang memerlukan Derek

j.Satuan Intelijen 1)


Hubungan Kasat Intelkam dengan Kapolres (1)

(2)

(3)

Menyiapkan dan menyampaikan laporan harian / insidentil mengenai situasi menonjol dan aktual yang di perlukan Kapolres. Menyiapkan dan menyampaikan telaahan staf dan saran pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan Kapolres. Menerima perintah dan menyiapkan materi bahan rapat yang diperlukan Kapolres.


71/119

5/9/2018


72 (4) b)

Hubungan Kapolres dengan Kasat Intelkam (1) (2)

(3)

(4)

(5) 2)

Mewakili/mendampingi Kapolres sesuai perintah.

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Memberikan arah kebijakan Strategik terutama di bidang Operasional guna di tuangkan dalam Kirka intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan. Memberikan arah kebijakan Strategik terutama di bidang keamanan. / (4) Memberikan.... Memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Intelkam, termasuk mewakili Kapolres Tasikmalaya Kota sesuai perintah/petunjuk. Menerima laporan pelaksanaan tugas Intelijen.

Hubungan Horizontal a) Hubungan Kasat Intelkam dengan KSPKT 1) 2)

b)

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Reskrim 1) 2)

3)

c)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan informasi hasil penyelidikan dan analisa terhadap kasus-kasus tindak pidana terutama yang berkaitan dengan opini publik serta hasil penanganan kasus-kasus orang asing, senjata api dan bahan peledak. Menerima umpan balik hasil penyelidikan lanjut dan perkembangan penyidikan kasus tindak pidana yang menonjol.

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Narkoba 1) 2)

3)

d)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi setiap laporan kejadian di wilayah hukum Polres guna mengantisipasi dalam mencegah terjadinya kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas.

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan informasi hasil penynyelidikan dan analisa terhadap kasus-kasus tindak pidana narkoba terutama yang berkaitan dengan opini publik serta hasil penanganan kasuskasusnya. Menerima umpan balik hasil penyelidikan lanjut dan perkembangan penyidikan kasus tindak pidana narkoba.

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Sabhara 1) 2)

Hubungan tugasnya. bersifat horizontal dalam rangka pelaksanaan Menyampaikan kirka intel dalam rangka penyiapan rencana operasi Kepolisian.


72/119

5/9/2018


3)

4) 5)

e)

73 Menyampaikan Kirpat (perkiraan cepat) untuk menindak lanjuti dengan tindakan-tindakan cepat dalam dinamika operasi. Melaksanakan kerja sama dalam rangka penyiapan program kerja di bidang operasional. Melaksanakan kerja sama dalam penyampian informasi masalah operasional.

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Lantas 1)

Hubungan tugasnya.

bersifat

diagonal

dalam

rangka

pelaksanaan

/ 2) Menyampaikan.... 2) 3)

4) 5)

f)

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Binmas 1) 2) 3)

g)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fungsional dalam rangka penyelenggaraan fungsi intelkam. Koordinasi dalam rangka operasi Kepolisian, kegiatan rutin dan kegiatan insidentil Kepolisian seperti bantuan tenaga bimbingan dan penyuluhan masyarakat (kemitraan).

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasat Tahti 1) 2)

3)

Meyampaikan kirka intel dalam rangka penyiapan rencana operasi Kepolisian. Menyampaikan Kirpat (perkiraan cepat) untuk menindak lanjuti dengan tindakan-tindakan cepat dalam dinamika operasi. Melaksanakan kerja sama dalam rangka penyiapan program kerja dibidang operasional. Melaksanakan kerja sama dalam penyampaian informasi masalah operasinal.

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Melaksanakan koordinasi pengawasan tahanan dan barang bukti dalam rangka pengembangan perkara tindak pidana.

Hubungan Diagonal a) Hubungan Kasat Intelkam dengan Kabag Ops (1) (2) (3) (4) (5)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan garis koordinasi. Menerima konsep umum operasi. Menyampaikan kirka intel dan ren intel untuk mendukung pelaksanaan operasi. Menyampaikan personel yang di perlukan dalam mendukung pelaksanaan operasi. Menyampaikan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan publik.

b)

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kabag Sumda


73/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4) (5)

74 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan serta pembinaan personel menuju profesionalisme Polri. Memberikan pertimbangan / rekomendasi dalam penempatan pejabat intelejen baik di tingkat Polsek Jajaran. Koordinasi dalam menyusun renbut dan spesialisasi teknis peralatan khusus intel. Koordinasi dalam perencanaan pendistribusian materiil intelejen.

/ (6) Koordinasi.... (6)

Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis logistik di lingkungan Sat Intelkam Polres.

(7)

Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan hukum. Koordinasi dan memberikan bantuan tenaga medis untuk rikes anggota Sat Intelkam secara rutin dan berkala.

(8)

c)

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kabag Ren (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam penyiapan dukungan administratif untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan strategi program dan anggaran. (3) Menyiapkan bahan administrasi untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan atau program kegiatan Polres. (4) Koordinasi dalam hasil pelaksanaan program dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. (5) Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. d)

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasium (1) (2) (3) (4)

e)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan masukan mengenai perumusan / pengembangan, petunjuk pelaksana / petunjuk administrasi di bidang tugasnya. Koordinasi dalam pengawasan dan pengarahan atas terapan pelaksanaan / petunjuk administrasi di bidang tugasnya. Memberikan masukan tata cara penyelenggaraan urusan administrasi.

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasikeu (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis

(2)

koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Intelkam Polres Tasikmalaya Kota.


74/119

5/9/2018


(3) (4)

f)

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasi Propam (1) (2) (3) (4)

(5) (6)

g)

(2) (3)

Koordinasi dengan sat Intelkam apabila terjadi pelanggaran oleh anggota. Koordinasi dalam penanganan masalah yang menyangkut pampers (Penertiban SKHP), pamgiat, pammat (rekomendasi STNK rahasia) dan Pam Baket dilingkungan Sat Intelkam.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Melakukan koordinasi tentang pengawasan pelaksanaan tugas fungsi intelijen. Koordinasi dalam pengawasan dan pengarahan atas terapan pelaksanaan kinerja yang akuntabel.

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasiitipol (1) (2)

(3)

(4) (5)

i)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Polres. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. / (5) Koordinasi....

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kasiwas (1)

h)

75 Koordinasi dalam rangka pengajuan kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Koordinasi bimbingan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan sat intelkam

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Koordinasi dalam penyampaian informasi untuk menunjang pelaksanaan pengamanan untuk sukses dan berhasilnya tugas Polri. Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasiinformasi kepada masyarakat melalui dunia maya. Koordinasi dalam pengumpulan data kasus-kasus menonjol dari jajaran yang terjadi Koordinasi tentang penyampaian berita bidang intelijen kepada jajaran.

Hubungan Kasat Intelkam dengan Kapolsek (1) (2)

(3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi tentang pembinaan Personil dan administrasi fungsi Intelijen pada Polsek. Koordinasi tentang penyampaian produk Laporan Informasi Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan kriminalitas.


75/119

5/9/2018


(5) (6)

4)

76 Koordinasi dalam hal penerbitan Perijinan terhadap Masyarakat. Sat Intelkam memberikan bantuan personel pada Polsek sesuai kebutuhan dalam hal pelaksanaan tugas dan prosedur serta aturan tertentu


Hubungan Kasat Intelkam dengan Pemkot/Pemda (1) (2)

Hubungan bersifat Lintas sektoral dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi dalam bidang kepemerintahan, Ipoleksosbud hankam.

/ b) Hubungan…. b)

Hubungan Kasat Intelkam dengan TNI (1) (2)

c)

Hubungan Kasat Intellkam dengan Kejaksaan (1) (2)

k.

Hubungan bersifat Lintas sektoral dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi dalam bidang Hankam.

Hubungan bersifat Lintas sektoral dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi dalam bidang Keamanan.

Sat Reskrim 1)


Hubungan Kasat Reskrim dengan Kapolres (1) (2) (3) (4) (5)

2)

Hubungan bersifat Vertikal dan bentuk hubungan adalah bersipat menerima perintah dan laporan. Menerima arahan dan perintah terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana. Melaporkan segala kegiatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Menyampaikan laporan kemajuan hasil penyidikan tindak pidana; Mengajukan penandatanganan berkas penyidikan


Hubungan Kasat Reskrim dengan KSPKT (1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam penerimaan Laporan Pengaduan dari masyarakat; Koordinasi dalam mendatangi tempat kejadian perkara. Koordinasi masalah pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas jaga.


76/119

5/9/2018


(5)

b)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Intel (1)

Hubungan bersifat koordinasi;

(2)

Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasuskasus pidana; Koordinasi dalam giat Operasi; Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak meluas di masyarakat.

(3) (4)

c)

(2) (3) (4)

(2) (3) (4) (5) (6)

hubungan

bersifat

Hubungan bersifat koordinasi;

horizontal

bentuk

hubungan

bersifat

/ (2) Koordinasi…. Koordinasi dalam hal permintaan bantuan pemblokiran kendaraan yang tersangkut perkara pidana. Koordinasi dalam giat operasi/razia kendaraan untuk menekan angka kriminalitas. Koordinasi dalam terjadinya kecelakaan yang berindikasi adanya unsur kesengajaan.

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan; Koordinasi dalam bantuan pengamanan rekonstruksi perkara pidana; Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian. Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana; Meminta bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Binmas. (1) (2) (3)

f)

bentuk

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Sabhara. (1)

e)

horizontal

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Lantas. (1)

d)

77 Koordinasi tentang pelaporan dan pendataan hasil pelaksanaan operasi kepolisian.

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat; Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas.

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasat Narkoba. (1) (2)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus menonjol yang menjadi sorotan masyarakat.

g)

Hubungan Kasat Reskrim dan Kasat Tahti.


77/119

5/9/2018


(1) (2) (3)

3)

78 Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan barang bukti; Koordinasi dalam hal pengelolaan administrasi tahanan dan barang bukti.


Hubungan Kasat Reskrim dengan Kabag Ops. (1) (2) (3)

(4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang berkaitan dengan tugas Sat Reskrim. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian Gabungan. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi penanganan kasus terhadap publik.

(5)


Koordinasi tentang data kasus tindak pidana yang terjadi (crime total) dan hasil penyelesaian (crime clearance).

b) Hubungan Kasat Reskrim dengan Kabag Ren.

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Reskrim . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim. Memberikan laporan jumlah kasus yang terjadi dan hasil penyelesaian kasus untuk acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran ( Sun RKA-KL). Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

c)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kabag Sumda. (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Reskrim; (3) Koordinasi tentang pembinaan personil Sat Reskrim; (4) Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. (5) Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional Sat Reskrim. (6) Koordinasi dalam bidang pembinaan hukum bagi anggota Polri dan keluarganya.

d)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasiwas.


78/119

5/9/2018


79 (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Koordinasi dalam pengawasan kinerja dan administrasi Sat Reskrim. (3) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Reskrim. (4) Koordinasi tentang pembinaan teknis fungsi Reskrim. e)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasi Propam . (1) (2)

(3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan anggota. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. / (4) koordinasi....

(4)

f)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasikeu. (1) (2) (3)

g)

Koordinasi dengan Sipropam apabila terjadi pelanggaran oleh anggota.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Koordinasi tentang sistem administrasi keuangan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasium

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat reskrim Polres. dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas (3) Koordinasi yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat reskrim Polres. (4) Koordinasi dalam hal Surat – menyurat. h)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kasitipol.

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat reskrim guna mendukung pelaksanaan tugas Sat reskrim Polres.


79/119

5/9/2018


(3)

(4)

i)

80 Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk Polsek-polsek jajaran Polres. Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasiinformasi kepada masyarakat melalui dunia maya.

Hubungan Kasat Reskrim dengan Kapolsek Jajaran

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Memberikan bimbingan teknis dibidang penyidikan dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran . (3) Mengawasi pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian perkara. (4) Melaksanakan back up tentang pelaksanaan kegiatan penyidikan / penyelesaian kasus. (5) Melaksanakan supervisi ke Polsek-polsek dan merekap hasil temuannya. / (6) Meneruskan.... (6) (7)

4)

Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Reskrim di Polsek


Hubungan Kasat Reskrim dengan Kejaksaan Negeri (1) Koordinasi dalam hal SPDP (2) Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan (3) Koordinasi dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana

b)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Pengadilan (1) (2)

c)

Koordinasi dalam hal penerbitan surat ijin penggeledahan Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan

penyitaan,

Hubungan Kasat Reskrim dengan Pengacara Koordinasi dalam hal pendampingan tersangka yang sedang dilakukan pemeriksaan (BAP).

d)

Hubungan Kasat Reskrim dengan BPK, BPKP dan BAWASDA Koordinasi dalam hal pemeriksaan audit investigasi dalam hal penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

e)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Perguruan Tinggi Koordinasi dalam hal permintaan pemeriksaan saksi ahli

f)

Hubungan Kasat Reskrim dengan BAPAS


80/119

5/9/2018


81 Koordinasi dalam hal pemeriksaan terhadap korban/tersangka anak. g)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Dinas-dinas terkait Koordinasi dalam hal upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

h)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Polisi Militer Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan personil TNI

i)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Dinas Kehutanan / Perhutani Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus illegal loging

j)

Hubungan Kasat Reskrim dengan Satpol PP, Imigrasi, Beacukai dan lain-lain instansi yang memiliki PPNS. Koordinasi dalam hal Korwas PPNS.

/ l. Sat…. l.Sat Narkoba 1)


Hubungan Kasat Narkoba dengan Kapolres (1) (2)

(3)

(4) (5) 2)

Hubungan bersifat Vertikal dan bentuk hubungan adalah bersipat menerima perintah dan laporan. Menerima arahan dan perintah terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara tindak pidana narkoba. Melaporkan segala kegiatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Menyampaikan laporan kemajuan hasil penyidikan tindak pidana narkoba; Mengajukan penandatanganan berkas penyidikan

Hubungan Horizontal a) Hubungan Kasat Narkoba dengan KSPKT (1) (2) (3)

(4) (5)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam penerimaan Laporan Pengaduan dari masyarakat; Koordinasi dalam mendatangi tempat kejadian perkara. Koordinasi masalah pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas jaga. Koordinasi tentang pelaporan dan pendataan hasil pelaksanaan operasi kepolisian.

b)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Intel


81/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4)

c)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Lantas. (1) (2) (3)

d)

(4) (5) (6)

Koordinasi dalam penanganan TKP tindaktahanan. pidana narkoba; Meminta bantuan dalam hal pengawalan

Hubungan Kasat Narkoba dan Kasat Tahti. (1) (2) (3)

(2) (3)

3)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan barang bukti; Koordinasi dalam hal pengelolaan administrasi tahanan dan barang bukti.

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Binmas (1)

g)

bersifat

/ (2) Koordinasi…. Koordinasi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba; Koordinasi dalam bantuan pengamanan rekonstruksi perkara pidana Narkoba; Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian.

(3)

f)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal permintaan bantuan pemblokiran kendaraan yang tersangkut perkara pidana narkoba. Koordinasi dalam giat operasi/razia kendaraan untuk menekan angka kriminalitas.

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Sabhara. (1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan koordinasi;

(2)

e)

82 Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam pemberian informasi penanganan kasuskasus pidana narkoba; Koordinasi dalam giat Operasi; Koordinasi dalam menciptakan situasi aman di lingkungan masyarakat dengan penanganan suatu kasus agar tidak meluas di masyarakat.

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat; Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas.

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasat Reskrim. (1)

Hubungan

bersifat

horizontal

bentuk

hubungan

bersifat

(2)

koordinasi; Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus menonjol yang menjadi sorotan masyarakat.

Hubunan Diagonal


82/119

5/9/2018


83 a)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kabag Ops (1) (2) (3)

(1) (2)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasional yang berkaitan dengan tugas Sat Narkoba. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian Gabungan. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi penanganan kasus terhadap publik. Koordinasi tentang data kasus tindak pidana yang terjadi (crime total) dan hasil penyelesaian (crime clearance).

b) Hubungan Kasat Narkoba dengan Kabag Ren

(1) (2)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum untuk disusun dan dituangkan dalam programdan kerjaanggaran Sat Narkoba.

/ (3) Menerima…. (3)

(4)

(5)

c)

kebutuhan anggaran ( Sun RKA-KL). Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran.

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kabag Sumda (1) (2) (3) (4)

(5) (6)

d)

Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba. Memberikan laporan jumlah kasus yang terjadi dan hasil penyelesaian kasus untuk acuan dalam penyusunan rencana

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Narkoba; Koordinasi tentang pembinaan personil Sat Narkoba; Koordinasi dalam dan pendataan pendidikan kejuruan dikbang. personel untuk mengikuti Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional Sat Narkoba. Koordinasi dalam bidang pembinaan hukum bagi anggota Polri dan keluarganya.

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasiwas

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Koordinasi dalam pengawasan kinerja dan administrasi Sat Narkoba. (3) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Narkoba. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

83/119

5/9/2018


84 (4) Koordinasi tentang pembinaan teknis fungsi Narkoba. e)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasi Propam (1) (2)

(3) (4)

f)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pengawasan terhadap penyidik dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kasus dan pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan anggota. Koordinasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Koordinasi dengan Sipropam apabila terjadi pelanggaran oleh anggota.

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasikeu (1)


(2)

Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran.

/ (3) Koordinasi.... (3)

g)

Koordinasi tentang sistem administrasi keuangan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan,

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasium

(1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat Narkoba Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat Narkoba Polres. (4) Koordinasi dalam hal Surat – menyurat. h)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kasitipol (1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat Narkoba guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Narkoba Polres. (3) Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk Polsek-polsek jajaran Polres. (4) Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasiinformasi kepada masyarakat melalui dunia maya.

i)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kapolsek Jajaran


84/119

5/9/2018


85 (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Memberikan bimbingan teknis dibidang penyidikan dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran . (3) Mengawasi pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian perkara. (4) Melaksanakan back up tentang pelaksanaan kegiatan penyidikan / penyelesaian kasus tindak pidana Narkoba. (5) Melaksanakan supervisi ke Polsek-polsek dan merekap hasil temuannya. (6) Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek (7) Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Sat Narkoba di Polsek 4)

Hubungan lintas sektoral a)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Kejaksaan Negeri (1)

Koordinasi dalam hal SPDP / (2) Koordinasi....

(2) (3)

b)

Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan Koordinasi dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkoba

Hubungan Kasat Narkoba dengan Pengadilan (2) (3) c)

Koordinasi dalam hal penerbitan surat ijin penggeledahan Koordinasi dalam hal perpanjangan penahanan

penyitaan,

Hubungan Kasat Narkoba dengan Pengacara Koordinasi dalam hal pendampingan tersangka yang sedang dilakukan pemeriksaan (BAP).

d)

Hubungan Kasat Narkoba dengan BAPAS Koordinasi dalam hal pemeriksaan terhadap korban/tersangka anak.

e)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Dinas-dinas terkait Koordinasi dalam hal upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

f)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Polisi Militer Koordinasi dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan personil TNI g)

Hubungan Kasat Narkoba dengan Satpol PP, Imigrasi, Beacukai dan lain-lain instansi yang memiliki PPNS. Koordinasi dalam hal Korwas PPNS.


85/119

5/9/2018


86 h)

Hubungan Kasat Narkoba dengan balai POM Koordinasi dalam hal pemeriksaan secara labolatoris terhadap barang bukti narkoba.

i)

Hubungan Kasat Narkoba dengan BNP/ BNK (1) (2) m.

Sat Binmas 1)

a)

Koordinasi dalam hal pencegahan, peredaran, penyalahgunaan, narkoba di masyarakat termasuk giat penyidikan kasus-kasus narkoba dan tes Urine. Koordinasi dalam hal dukungan anggaran.

Hubungan Vertikal

Hubungan Kasat Binmas dengan Kapolres / Waka Polres (1) (2)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah / laporan. Menerima arahan dan kebijakan Kapolres Tasikmalaya Kota sebagaimana apa yang tertuang dalam Proja Polres Tasikmalaya Kota untuk menyusun Proja. / (3) Melaporkan....

(3) (4) (5)

(6) (7) (8) b)

Melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres / Wakapolres Tasikmalaya Kota. Mengajukan saran dan pertimbangan, baik lisan maupun tertulis, yang menyangkut tugas pokok Binmas. Melaksanakan perintah dan kebijaksanaan Kapolres / Wakapolres Tasikmalaya Kota. Menerima saran dan masukan dari Kapolres dalam pelaksanaan tugas Sat Binmas Melaksanakan perintah dan petunjuk lainnya yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasiwas (1)


(2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Kordinasi dalam pengawasan tugas Sat Binmas Polres yang meliputi kegiatan pembinaan masyarakat, (4) Koordinasi dalam pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Binmas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. c)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasi Propam (1) (2)

Hubungan koodinasi; bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis Koordinasi dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan anggota Sat Binmas;


86/119

5/9/2018


(3)

87 Koordinasi dengan Sat Binmas dalam bidang pembinaan disiplin anggota.

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasikeu

d)

(1)


(2)

Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan pendistribusian anggaran. Koordinasi dalam rangka bimbingan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Binmas Laporan pertanggungjawaban keuangan Sat Binmas.

(3)

(4)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasium

e)

(1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat binmas Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat binmas Polres. / f) Hubungan.... f)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kabag Ops (1)


(2)

Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian fungsi Binmas. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi Binmas termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Koordinasi tentang penunjukan anggota Binmas yang dilibatkan dalam kegiatan operasi Kepolisian.

(3)

(4)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kabag Sumda

g)


(1)

koordinasi (2) Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Binmas. (3) Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. (4) Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. (5) Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. (6) Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya. h)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kabag Ren (1)



87/119

5/9/2018


(2)

(3)

(4)

(5) (6)

2)

88 Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Binmas . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Binmas . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sat Binmas dalam bidang perencanaan umum dan anggaran


Hubungan Kasat Binmas dengan KSPKT (1) (2)

(3)

b)

(2) (3)

(4) (5)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fungsional dalam rangka penyelenggaraan fungsi intelkam. Koordinasi dalam rangka operasi Kepolisian, kegiatan rutin dan kegiatan insidentil Kepolisian seperti bantuan tenaga bimbingan dan penyuluhan masyarakat (kemitraan). Koordinasi pembinaan terhadap mantan pelaku tindak pidana / Residivis. Koordinasi giat pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Reskrim. (1) (2) (3) (4) (5)

e)

Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas fungsi

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Intelkam. (1)

d)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam hal kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat, untuk diketahui; / (3) Koordinasi….

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat; Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas. Koordinasi pembinaan terhadap mantan pelaku tindak pidana / Residivis. Koordinasi giat pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Narkoba


88/119

5/9/2018


(1) (2) (3)

(4) (5)

(6)

f)

89 Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi. Koordinasi dalam hal giat penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak daripada penyalahgunaan narkoba. Koordinasi dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif memberikan Informasi Kriminalitas terhadap Polri. Koordinasi pembinaan terhadap mantan pelaku tindak pidana / Residivis. Koordinasi giat pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas). Koordinasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam pemberantasan Narkoba.

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Sabhara (1) (2) (3)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Berkoordinasi dalam menyiapkan bantuan personel untuk kegiatan operasional Sabhara. Koordinasi dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang dapat menjadi potensi gangguan kamtibmas. / (4) Berkoordinasi....

(4) (5)

g)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Lantas (1) (2)

(3) (4) (5) h)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menyiapkan personel Binmas dalam mendukung pelaksanaan tugas Lantas di bidang operasional maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Lantas. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian gabungan. Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan Kamtibcar Lantas Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pembinaan pramuka dan PKS.

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasat Tahti (1)

(3) (4)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Koordinasi kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap tahanan maupun keluarganya Koordinasi tentang Pembinaan mental tahanan Tatap Muka / kunjungan ke keluarga yang anggota keluarganya

(5)

ditahan di rutan Polres. Pemberian motivasi terhadap tahanan maupun keluarganya.

(2)

3)

Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian gabungan Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan bentuk-bentuk Pam swaskarsa masyarakat.

Hubungan Diagonal


89/119

5/9/2018


90 a)

Hubungan Kasat Binmas dengan Kasitipol (1) (2) (3) (4) (5)

b)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi tentang prosedur penggunaan Komlek dalam pelaksanaan tugas operasional. Penyiapan dukungan peralatan Komlek dalam tugas operasional Bag Binmas. Berkoordinasi dalam pendataan Babinkamtibmas. Koordinasi bimbingan dan bantuan tekhnis komputerisasi anggota sat binmas.

Hubungan Kasat Binmas dengan Kapolsek Jajaran (1)

(2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan koordinasi dan pelaporan. Memberikan arahan dalam bidang pembinaan kemitraan tingkat Polsek dan pembinaan Babinkamtibmas. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Binmas yang membutuhkan atensi pimpinan.

kegiatan Sat

(4) Koordinasi tentang Pembinaan Fungsi Tekhnis Binmas. / (5) Koordinasi…. (5) (6) (7) (8) 4)

Menerima laporan hasil kegiatan Babinkamtibmas.


Hubungan Kasat Binmas dengan Instansi terkait (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

n.

Koordinasi pelaksanaan kunjungan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dilingkungan Polsek. Koordinasi pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli kamtibmas. Koordinasi Pembinaan Babinkamtibmas dan Potensi masyarakat lainnya.

Koordinasi dalam hal kegiatan Rapat Koordinasi berkaitan dengan situasi kamtibmas. Melaksanakan kegiatan terpadu. Koordinasi pembinaan POLSUS Koordinasi pembinaan PPNS. Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan Linmas. Koordinasi dan bekerjasama dalam penanggulangan Bencana Alam. Koordinasi dan bekerjasama dalam hal pembinaan Ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Sat Sabhara 1) Hubungan Vertikal a)

Hubungan Kasat Sabhara dengan Kapolres


90/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4)

(5)

2)

91 Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang operasional, untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota. Menerima petunjuk tentang perumusan / pengembangan sistem dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Melaporankan pelaksanaan tugas Kasat Sabhara Polres Tasikmalaya Kota


Hubungan Kasat Shabara dengan KSPKT (1) (2) (3)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang mengundang terjadinya ganggudan Kamtibmas; Koordinasi dalam menindak lanjuti pengaduan Masyarakat: / (4) Koordinasi….

(4) (5)

b)

Koordinasi dalam mendatangi TKP gangguan kamtibmas; Koordinasi dalam hal pengawasan dan pengendalian anggota Sat Sabhara dalam pelaksanaan tugas jaga.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Reskrim. (1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; (2) Koordinasi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ringan; (3) Koordinasi dalam memberikan bantuan pengamanan rekonstruksi perkara pidana; (4) Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian; (5) Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana; (6) Memberikan bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

c)

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Narkoba. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

d)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; Koordinasi dalam penanganan kasus tindak pidana penyalah gunaan narkoba; Koordinasi dalam memberikan bantuan pengamanan rekonstruksi perkara pidana penyalah gunaan narkoba; Koordinasi dalam hal pelaksanaan operasi Kepolisian. Koordinasi dalam penanganan TKP tindak pidana penyalah gunaan narkoba; Memberikan bantuan dalam hal pengawalan tahanan.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Intel


91/119

5/9/2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

e)

92 Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi Koordinasi dalam pelaksanaan Patroli pada daerah yang telah diprediksi rawan gangguan kamtibmas Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi Kepolisian. Koordinasi dalam kegiatan pengamanan giat Masyarkat. Melaksanakan kerja sama dalam rangka penyiapan program kerja di bidang operasional. Menyampaikan laporan informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Lantas (1) (2) (3)

(4) (5)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi Melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka membantu tugas pengaturan lantas. Melaksanakan kerja sama dalam kegiatan Turjawali dan penindakan pelanggaran lantas dengan mempergunakan Tilang. Koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TKP Laka lantas. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas Operasi Kepolisian. / (6) Koordinasi….

(6)

f)

Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan macet dan Laka Lantas.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Bimas (1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi (2) Berkoordinasi dalam menyiapkan bantuan personel untuk kegiatan operasional Sabhara. (3) Koordinasi dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang dapat menjadi potensi gangguan kamtibmas. (4) Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian (5) Kerjasama dan koordinasi dalam pemberdayaan bentuk-bentuk Pam swaskarsa masyarakat.

g)

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Tahti (1) (2) (3)

(4)

3)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penjagaan, pengawalan dan perawatan tahanan dan barang bukti. Kerjasama dalam bidang Pembinaan Jasmani dan Rohani Tahanan; Koordinasi tentang pembuatan administrasi dan registrasi dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti.


Hubungan Kasat Shabara dengan Kasiwas


92/119

5/9/2018


93 (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat sabhara yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. b)

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasi Propam (1) (2) (3) (4)

(5)

c)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum. Koordinasi dalam pembinaan terhadap anggota Sat Sabhara. Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas anggota Sat Sabhara

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasikeu (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; / (2) Koordinasi....

(2) (3)

(4)

d)

Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan penyerapan anggaran; Koordinasi dalam rangka penyerapan anggaran baik di lingkungan Sat Sabhara maupun untuk kegiatan operasi kepolisian; Koordinasi dalam rangka pembinaan tentang fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Sabhara.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasium

(1) Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan lainnyahal di lingkungan Sat Sabhara Polres; markas (3) administrasi Koordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat sabhara Polres. e)

Hubungan Kasat Shabara dengan Kabag Ops (1) (2) (3)

(4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyusunan rencana operasional Kepolisian. Melaksanakan kerjasama dalam pengawasan pelaksanaan operasional Kepolisian. Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.


93/119

5/9/2018


(5) (6)

f)

Memberikan data Kepolisian. Koordinasi dalam Kamtibmas.

personel pemetaan

untuk

kegiatan

wilayah

rawan

94 Operasional gangguan

Hubungan Kasat Shabara dengan Kabag Sumda (1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Sabhara; Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik; Koordinasi dalam bidang bin Pers, Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya; Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang; Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

/ g) Hubungan....

g)

Hubungan Kasat Shabara dengan Kabag Ren (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

h)

koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Sabhara . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Sabhara. Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran serta membrikan data personel untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sat Sabhara dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasitipol (1) (2) (3)

(4) i)


Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang komunikasi dan informasi untuk kelancaran tugas Sat Sabhara. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian. Koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat komunikasi.

Hubungan Kasat Shabara dengan Kapolsek Jajaran


94/119

5/9/2018


(1) (2) (3)

(4) (5)

4)

95 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi tehnis Sat Sabhara Polsek. Koordinasi dalam hal bantuan personel pada Polsek sesuai kebutuhan dalam hal pelaksanaan tugas dan prosedur serta aturan tertentu dalam penanganan giat masyarakat. Koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Operasi Kepolisian. Koordinasi tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas anggota dalam kegiatan Operasi Kepolisian. Menerima Laporan hasil kegiatan unit Sabhara Polsek.

(6) . Hubungan Lintas Sektoral a)

Hubungan Kasat Shabara dengan Pengadilan Negeri Koordinasi dalam hal pelaksanaan tugas berhubungan dengan tindak pidana ringan.

b)

kepolisian

Hubungan Kasat Shabara dengan Kasat Pol PP Pemda.

yang

Pemkot dan

Koordinasi dalam Pelaksanaan tugas penertiban umum wilayah pemerintahan kota. / c) Hubungan…. c)

Hubungan Kasat Shabara dengan Kejaksaan. Koordinasi dalam Pelaksanaan tugas pengawalan tahanan.

o.

Sat Lalu Lintas 1)


Hubungan Kasat Lantas dengan Kapolres. (1) (2)

(3)

(4) (5)

(6)

b)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah/laporan. Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota, terutama bidang operasional, untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Mengajukan Gelar perkara dalam penanganan atau penyidikan laka lantas. Melaporkan hasil perumusan / pengembangan sistem dan metode pelaksanaan tugas sat lantas untuk dijadikan bahan Kapolres Tasikmalaya Kota dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sat Lantas Polres Tasikmalaya Kota.

Hubungan Kasat Lantas dengan Waka Polres (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis menerima perintah / laporan.


95/119

5/9/2018


(2) (3) (4) 2)

96 Menerima petunjuk, arahanan dan perintah dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian. Mengajukan Rencana kegiatan Sat Lantas untuk dirumuskan dan dimasukan dalam rencana kerja Polres. Memberikan laporan pelaksanaan tugas Satuan lalu lintas.


Hubungan Kasat Lantas dengan KSPKT

(1) Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Koordinasi dalam memonitor giat masyarakat yang mengundang kemacetan lalu lintas; (3) Koordinasi dalam Penanganan kejadian Laka Lantas; (4) Koordinasi tentang laporan kejadian dan penandatanganan Laporan Polisi Laka Lantas; (5) Koordinasi tentang sistem laporan kejadian Laka Lantas secara (6)

online ke Polda Jabar. Koordinasi tentang pengawasan anggota dalam melaksanakan tugas jaga di mako.

/ b) Hubungan….

b)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Intelkam (1) (2) (3)

(4)

(5)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan adalah Koordinasi. Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan dalam rangka penyiapan Rencana Operasi Kepolisian. Menerima masukan perkiraan cepat untuk menindak lanjuti suatu gangguan kamtibmas dengan tindakan-tindakan cepat dalam dinamika Operasi. Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyiapan Program Kerja di bidang Operasional. Melaksanakan kerjasama dalam penyampaian informasi masalah Operasional.

c)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Reskrim (1) Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat koordinasi; (2) Koordinasi dalam hal permintaan bantuan pemblokiran kendaraan yang tersangkut perkara pidana. (3) Koordinasi dalam terjadinya kecelakaan yang berindikasi adanya unsur kesengajaan (4) Koordinasi dalam rangka meminta pemeriksaan Laboratorium Forensik. (5) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Operasi Kepolisian gabungan. (6) Koordinasi bidang identifikasi.

d)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Sabhara


96/119

5/9/2018


(1)

97 Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat

koordinasi (2)

Melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka membantu tugas pengaturan lantas. (3) Koordinasi dalam kegiatan Turjawali dan penindakan pelanggaran lantas dengan mempergunakan Tilang. (4) (5)

Koordinasi dalam pelaksanaan penanganan TKP lantas. Koordinasi dalam tugasLaka Operasi Kepolisian.

(6) Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan macet dan Laka Lantas. e)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Binmas. (1) (2)

(3) (4)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menyiapkan personel Binmas dalam mendukung pelaksanaan tugas Lantas di bidang operasional maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Lantas. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas operasi kepolisian gabungan.

Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan Kamtibcar Lantas. / (5) Koordinasi....

(5)

f)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Narkoba (1)

(5)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Operasional yang berkaitan dengan tugas Sat Narkoba. Koordinasi dalam rangka meminta pemeriksaan Laboratorium Forensik. Melaksanakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas Operasi Kepolisian gabungan. Koordinasi bidang identifikasi.

(6)

Koordinasi penanggulangan tindak pidana Narkoba.

(2) (3) (4)

g)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasat Tahti (1) (2) (3)

(4) (5)

3)

Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pembinaan Saka Bhayangkara dan PKS.

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penjagaan, Perawatan Tahanan dan barang bukti. Koordinasi dalam bidang Pembinaan Jasmana dan Rohani Tahanan. Koordinasi dalam Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Bukti. Koordinasi tentang administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti.

Hubungan Diagonal


97/119

5/9/2018


98 a)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kabag Ops (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

b)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Memberikan data personil untuk dilibatkan dalam pelaksanaan operasi kepolisian. Memberikan data daerah rawan macet dan laka lantas untuk analisa dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana operasional Kepolisian. Koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan operasional Kepolisian. Koordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

Hubungan Kasat Lantas dengan Kabag Sumda. (1) (2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel. Koordinasi dalam bidang pemenuhan dan perawatan sarana dan prasarana operasional lalu lintas. / (4) Koordinasi….

(4) (5)

c)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kabag Ren. (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

d)

Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Lantas Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Lantas. Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran yang meliputi data personel, data laka, tilang, langganan daya dan jasa dan data pelaksanaan turjawali lantas untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKAKL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sat Lantas dalam bidang perencanaan umum dan anggaran

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasium.

(1)



98/119

5/9/2018


99 Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sat Lantas Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sat Lantas Polres. (2)

e)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasi Propam (1) (2) (3) (4)

(5)

f)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam kegiatan pengamanan markas. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum. Koordinasi tentang pembinaan terhadap anggota sat lantas. Koordinasi tentang pengawasan dalam pelaksanaan tugas anggota Sat Lantas

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasikeu (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis

koordinasi. (2) Koordinasi dalam rangka pengajuan rencana kebutuhan dan penyerapan anggaran. / (3) Koordinasi....

(3) Koordinasi

dalam

rangka

penyerapan

anggaran

baik

di

lingkungan sat lantas maupun kegiatan operasi kepolisian.

(4) Koordinasi dalam rangka pemberian arahan tentang administrasi

keuangan di lingkungan Sat Lantas Polres. (5) Koordinasi dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan Sat Lantas. . g)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasiwas

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi bidang pengawasan dan pembinaan dalam kinerja dan administrasi Sat Lantas. (3) pelaksanaan Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Lantas yang meliputi kegiatan patroli lalu lintas, penerbitan SIM, STNK dan BPKB termasuk administrasi tilang, kecelakaan lalu lintas dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas serta rekayasa lalu lintas. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Lantas yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. h)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kasitipol (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi.


99/119

5/9/2018


(2)

(3) (4)

i)

Hubungan Kasat Lantas dengan Polsek Jajaran (1) (2) (3)

(4)

4)

100 koordinasi dalam bidang komunikasi dan informasi untuk kelancaran tugas lalu lintas. Melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian. Melaksanakan koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat komunikasi.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi tentang penanganan laka lantas yang terjadi di wilayah Polsek. Memberikan pelatihan fungsi teknis lantas untuk diterapkan di wilayah Polsek. Menerima laporan kegiatan lalu lintas dan kejadian laka lantas serta upaya penyelesaiannya

Hubungan Lintas Sektoral Kasat Lantas a) Hubungan Kasat Lantas dengan Pemerintahan Kota (1) (2)

Koordinasi tentang pengawalan VIP Koordinasi tentang rekayasa Lalu Lintas / pemasangan ramburambu lalu lintas;

/ (3) Koordinasi…. (3) (4)

b)

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan bidang DikMasLantas ke sekolah-sekolah; Bekerjasama dengan Dispenda dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Kasat Lantas dengan Pengadilan Koordinasi tentang pengiriman hasil Tilang dan Tindak Pidana Ringan.

c)

Hubungan Kasat Lantas dengan Kejaksaan Negeri Koordinasi tentang penyidikan kasus Laka Lantas

d)

Hubungan Kasat Lantas dengan Perbankan Koordinasi tentang penyetoran PNBP

e)

Hubungan Kasat Lantas dengan TNI Kerjasama dengan TNI untuk membantu operasi Kepolisian bidang lalu lintas.

p.

Satuan Tahanan dan Barang bukti 1) Hubungan Vertikal a)

Hubungan Kasat Tahti dengan Kapolres


100/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6) (7)

2)

101 Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Menerima arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pelayanan perawatan tahanan dan barang bukti untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sitipol Polres Tasikmalaya Kota. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota. Melaporkan produk-produk yang dihasilkan Sat Tahti Polres Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut, terutama yang menyangkut perawatan tahanan dan barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasat Tahti Polres Tasikmalaya Kota. Melaporkan setiap bulan kondisi tahanan dan barang bukti secara rutin Menerima perintah dan menyiapkan materi bahan rapat yang diperlukan Kapolres.

Hubungan Horizontal b)

Hubungan Kasat Tahti dengan KSPKT / (1) Hubungan….

(1) (2)

(3)

c)

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Reskrim (1)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat garis koordinasi;

(2)

Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan barang bukti; Koordinasi dalam bidang pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi tahanan dan barang bukti. Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti.

(3)

(4)

d)

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam bidang pengamanan, penjagaan, pengawalan tahanan dan barang bukti serta pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi; Koordinasi dalam hal administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Narkoba (1) (2)

Hubungan bersifat horizontal bentuk hubungan bersifat garis koordinasi; Koordinasi dalam hal pengelolaan / penjagaan tahanan dan barang bukti;


101/119

5/9/2018


(3)

(4)

e)

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Sabhara (1) (2) (3)

(4)

f)

(2) (3)

(4)

(5)

(2) (3) (4) (5)

Koordinasi tentang administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti.

Hubungan bersifat horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi Koordinasi tentang Pembinaan mental tahanan Koordinasi tentang pelaksanaan pembinaan terhadap keluarga yang anggota keluarganya ditahan di rutan Polres. Koordinasi tentang Pemberian motivasi terhadap tahanan maupun keluarganya. Memberikan data pelaku tindak pidana yang sudah keluar dari penjara untuk dilakukan pembinaan dan penyuluhan.

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Intelkam (1) (2) (3)

3)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penjagaan, Perawatan Tahanan dan barang bukti. Koordinasi dalam bidang Pembinaan Jasmana dan Rohani Tahanan. Koordinasi dalam Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Bukti. / (5) Koordinasi

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Binmas (1)

h)

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penjagaan, pengawalan dan perawatan tahanan dan barang bukti. Kerjasama dalam bidang Pembinaan Jasmani dan Rohani Tahanan; Koordinasi tentang pembuatan administrasi dan registrasi dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti.

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasat Lantas (1)

g)

102 Koordinasi dalam bidang pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi tahanan dan barang bukti. Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti

Hubungan bersifat Horizontal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi pengawasan tahanan dan barang bukti dalam rangka pengembangan perkara tindak pidana. Memberikan data pelaku tindak pidana yang sudah keluar dari penjara untuk dilakukan pengawasan.


Hubungan Kasat Tahti dengan Kabag Ops


102/119

5/9/2018


(1) (2)

(3) (4) (5)

b)

103 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan operasional Polri, terutama yang berkaitan dengan pelayanan tahanan dan pengamanan barang bukti. Melaporkan data tahanan dan barang bukti. Melaporkan data personel yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan operasi. Menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang tahanan dan barang bukti.

Hubungan Kasat Tahti dengan Kabag Sumda (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sat Tahti. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik. Koordinasi dalam pembinaan, perawatan terhadap tahanan dan barang bukti. Koordinasi dalam pemberian data personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya. / c) Hubungan....

c)

Hubungan Kasat Tahti dengan Kabag Ren (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

d)

Hubungan bersifat dioagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sat Tahti . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sat Tahti . Koordinasi / melaporkan tahanan dan perawatan tahanan serta melaporkan hasil data pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKAKL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Menyiapkan bahan administrasi untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan atau program kegiatan Polres.

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasium

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sattahti Polres. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

103/119

5/9/2018


104 (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sattahti Polres. e)

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasikeu (1)

(2) (3)

f)

Hubungan Sat Tahti dengan Kasi Propam (1) (2) (3) (4)

g)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sat Tahti. Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan penyeraan anggaran serta pertanggung jawaban keuangan.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang pengawasan tahti. Melaksanakan koordinasi administrasikinerja keluaranggota masuk sat tahanan anggota dan barang bukti. Koordinasi tentang pembinaan terhadap anggota anggota sat tahti.

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasiwas

(1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Koordinasi….

(2)

Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi sat tahti. (3) Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sat Tahti yang meliputi perawatan tahanan termasuk jumlah dan kondisi ruang tahanan serta fasilitas ruang tahanan termasuk dalam menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sat Tahti yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. h)

Hubungan Kasat Tahti dengan Kasitipol (1) (2) (3)

i)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan informasi dari satuan atas untuk pelaksanaan tugas Sat Tahti. Koordinasi tentang perawatan dan sistem penggunaan alat telekomunikasi.

Hubungan Kasat Tahti dengan Kapolsek Jajaran (1) (2)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Koordinasi dalam bidang perawatan, pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi tahanan dan barang bukti.


104/119

5/9/2018


(3) (4) (5) 4)


Hubungan Kasat Tahti dengan Kejaksaan Negeri (1)

(2) b)

q.

105 Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti. Koordinasi tentang administrasi penitipan tahanan dan barang bukti. Menerima laporan / data jumlah tahanan dan barang bukti.

Hubungan bersifat eksternal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Koordinasi terntang pengiriman tahanan dan barang bukti.

Hubungan Kasat Tahti dengan Pengadilan Negeri (1)

Hubungan bersifat eksternal dan bentuk hubungan adalah

(2)

koordinasi Koordinasi dalam hal pengajuan ijin sita barang bukti perkara tindak pidana.

Sitipol 1)

Hubungan Vertikal

a) Hubungan Kasitipol Polres dengan Kapolres (1)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. / (2) Menerima....

(2)

Menerima arah kebijakan Strategik Polres Tasikmalaya Kota terutama di bidang pembinaan maupun pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi untuk disusun dan dituangkan dalam Program kerja Sitipol Polres Tasikmalaya Kota. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasitipol Polres Tasikmalaya Kota. Melaporkan hasil produk-produk Sitipol Polres Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut,

(3) (4)

(5) (6)

Menerima arahan pembinaan tentang pengembangan sistem informasi dandan teknologi informasi. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasitipol Polres Tasikmalaya Kota.

b) Hubungan Kasitipol Polres dengan Waka Polres (1) (2)

(3)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Menerima arah kebijakan Strategik Polres terutama di bidang pembinaan maupun pengembangan sistem informasi dan teknologi Informasi Program kerja Sitipol. untuk disusun dan dituangkan dalam Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Kasitipol.


105/119

5/9/2018


(4)

(5)

c)

106 Melaporkan hasil produk-produk yang dihasilkan Sitipol Polres Tasikmalaya Kota, baik untuk ditanda tangani maupun direkomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kasitipol.

Hubungan Kasitipol dengan Kabag Ops Polres (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi mengenai pelaksanaan Operasi Kepolisian yang berhubungan dengan tugas yang ada kaitannya dengan Ur Sitipol dan tugas – tugas lainnya. (3) Koordinasi dalam penyampaian berita terhadap Satfung dan Polsek Jajaran dalam giat Operasional (4) koordinasi dalam hal penggunaan kekuatan personel Sitipol yang dlibatkan dalam operasi kepolisian yang digelar Polres. (5) koordinasi dalam pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi untuk mendukung fungsi operasional kepolisian Polres. (6) koordinasi dalam menyampaian laporan situasi kamtibmas melalui fasilitas komunikasi dan teknologi informasi yang dikelola Sitipol.

d)

Hubungan Kasitipol Polres dengan Kabag Ren Polres (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Menerima....

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

e)

Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Sitipol . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Sitipol . Memberikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran, data dan keadaan alat komunikasi untuk pengajuan rencana kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL / DIPA. Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Memberikan laporan pelaksanaan tugas Sitipol dalam bidang perencanaan umum dan anggaran

Hubungan Kasitipol Polres dengan Kabag Sumda Polres (1)

(2) (3)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi dalam penyampaian berita atau informasi yang perlu disampaikan terhadap Bag, Sat atau Polsek Jajaran. Koordinasi dalam bidang pembinaan Personil, penggunaan Personel dan logistik.


106/119

5/9/2018


(4)

(5) (6)

(7)

f)

107 Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil pada fungsi Sitipol. Menerima usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasiwas (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Koordinasi dalam hal-hal yang berhubungan tugas Sitipol yang meliputi perawatan dan perbaikan alat komunikasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan teknologi komunikasi serta teknologi informasi. (4) Koordinasi dalam monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja Sitipol yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan

g)

Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasi Propam Polres

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Koordinasi….

(2) Koordinasi dalam hal pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku personel Sitipol Polres. (3) Koordinasi dalam hal penyampaian berita ke jajaran h)

Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasium Polres

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administrasi yang (2) koordinasi. meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Sitipol Polres. (3) Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Sitipol Polres. (4) Koordinasi penyiapan alat komunikasi dan penyampaian informasi dalam hal kegiatan rapat-rapat atau kegiatan lainnya tentang tugas Kepolisian.

i)

Hubungan Kasitipol Polres dengan Kasikeu (1)



107/119

5/9/2018


(2) (3)

(4)

j)

Hubungan Kasitipol dengan KSPKT (1) (2) (3) (4) (5) (6)

k)

108 Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi teknis keuangan di lingkungan Sitipol. Koordinasi dalam pengajuan rencana kebutuhan dan penyerapan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan fungsi Sitipol Menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan Sitipol Polres sesuai DIPA, RKA-KL dan POK Polres.

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; Koordinasi tentang penerimaan informasi dari tingkat satuan atas; Koordinasi tentang penyampaian berita / informasi kepada Kapolres; Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran; Koordinasi tentang pengawasan dan pengendalian anggota dalam pelaksanaan tugas jaga fungsi Koordinasi dalam pemantauan kegiatan Operasional Bag, Sat dan Polsek Jajaran.

Hubungan Kasitipol dengan Kasat Intelkam (1) (2)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Koordinasi dalam penyampaian informasi untuk menunjang pelaksanaan pengamanan untuk sukses dan berhasilnya tugas Polri. / (3) Koordinasi....

(3)

(4) (5)

l)

Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasiinformasi kepada masyarakat melalui dunia maya. Koordinasi dalam pengumpulan data kasus-kasus menonjol dari jajaran yang terjadi Koordinasi tentang penyampaian berita dan perkembangan situasi kamtibmas dari jajaran

Hubungan Kasitipol dengan Kasat Reskrim

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi; (2) Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat Reskrim guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Reskrim. (3) Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk Polsek-polsek jajaran; (4)

Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasiinformasi kepada masyarakat melalui dunia maya


108/119

5/9/2018


109 (5) Koordinasi dalam hal pengiriman dan penerimaan berita ke Bag, Sat dan Polsek Jajaran. m) Hubungan Kasitipol dengan Kasat Narkoba (1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat Narkoba guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Narkoba Polres. (3) Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas terutama kejadian-kejadian tindak pidana di Polres termasuk Polsek-polsek jajaran Polres. (4) Koordinasi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pengungkapan suatu kasus dan penyampaian informasiinformasi kepada masyarakat melalui dunia maya (5) Koordinasi dalam hal pengiriman dan penerimaan berita ke Bag, Sat dan Polsek jajaran. n)

Hubungan Kasitipol dengan Kasat Binmas (1) (2) (3) (4) (5)

Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat binmas guna mendukung pelaksanaan tugas Sat binmas Polres. / (6) Koordinasi....

(6)

Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi Kamtibmas terutama kegiatan masyarakat di Polres termasuk Polsekpolsek jajaran Polres. Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan berita giat sat Binmas ke Jajaran.

(7)

o)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Melaksanakan koordinasi tentang prosedur penggunaan Komlek dalam pelaksanaan tugas operasional. Penyiapan dukungan peralatan Komlek dalam tugas operasional Sat Binmas. Berkoordinasi dalam pendataan Babinkamtibmas.

Hubungan Kasitipol dengan Kasat Sabhara (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat sabhara guna mendukung pelaksanaan tugas Sat sabhara Polres. (3) Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi kamtibmas di Polres termasuk Polsek-polsek jajaran dalam pelaksanaan (4) (5)

kegiatan patroli quick respon. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian. Koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat komunikasi


109/119

5/9/2018


(6)

p)

110 Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan berita giat sat Sabhara ke Jajaran.

Hubungan Kasitipol dengan Kasat Lantas (1)


(2)

Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian. Koordinasi dalam perawatan dan sistem penggunaan alat komunikasi koordinasi dalam memanfaatkan dan menggunakan peralatan teknologi komunikasi dan teknologi infomasi yang digunakan Sat Lantas guna mendukung pelaksanaan tugas Sat Lantas Polres. Koordinasi dalam hal monitor perkembangan situasi kamseltibcar lalu lintas di wilayah Polres termasuk Polsekpolsek jajaran Polres. Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan berita giat sat

(3)

(4)

(5)

(6)

Lantas ke Jajaran.

q)

Hubungan Kasitipol dengan Kasat Tahti (6) (7) (8)

(9)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam pengiriman dan penerimaan informasi dari satuan atas untuk pelaksanaan tugas Sat Tahti. Koordinasi tentang perawatan dan sistem penggunaan alat telekomunikas Koordinasi dalam hal pendataan tahanan dan barang bukti di masing-masing Polsek jajaran Polres yang meliputi makan dan perawatan tahanan termasuk kesehatan fisik dan mental tahanan serta fasilitas dan kondisi ruang tahanan dan keadaan barang bukti. / r) Hubungan....

r)

Hubungan Kasitipol dengan Kapolsek Jajaran

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Memberikan bimbingan teknis dan koordinasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang meliputi komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. (3) Memberikan bimbingan teknis dan koordinasi dalam menyelenggarakan sistem komunikasi elektronika dan komunikasi data yang meliputi pelayanan komunikasi elektronika termasuk pemeliharaan alkom, data dan jaringannya. (4) Menerima laporan bulanan gangguan kamtibmas, laporan hilang temu kendaraan bermotor dari Polsek-polsek (5) Menerima laporan triwulan kondisi alkom dari Polsek-polsek. (6) Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan infomasi dan komunikasi. http://slidepdf.com/reader/full/htck-polres-tasikmalaya-kota-deal

110/119

5/9/2018


111 r.

Polsek 1)

Hubungan vertikal a)

Hubungan Kapolsek dengan Kapolres (1)


(2)

Menerima arahan kebijakan strategik Polresdi Tasikmalaya Kota di bidang pembinaan maupun operasional lingkungan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Polsek. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran Polres Tasikmalaya Kota.

(3) (4)

b)

Hubungan Kapolsek dengan Waka polres (1) (2)

(3) (4)

2)

Hubungan bersifat vertikal dan bentuk hubungan adalah garis perintah/laporan. Menerima arahan kebijakan strategik Polres Tasikmalaya Kota di bidang pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Polsek. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran Polres Tasikmalaya Kota.


Hubungan Kapolsek dengan Kabag Ops (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / (2) Melaksanakan....

(2) (3) (4) (5) (6) b)

Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana operasional Kepolisian. Melaksanakan Koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan operasional Kepolisian. Memberikan Laporan Bulanan kegiatan Polsek dan kejadian di kewilayahan Polsek. Koordinasi dalam penunjukan anggota untuk dilibatkan dalam Operasi Kepolisian Kordinasi bidang dokumentasi dan penyampaian informasi terhadap publik.

Hubungan Kapolsek dengan Kabag Sumda (1) (2) (3) (4)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang pembinaan personil meliputi Binjah, Binkar, Binrohtal dan Binkatpuan. Koordinasi dalam penggunaa perawatan logistik, sarana dan prasarana perkantoran Koordinasi dalam upaya pengembangan kekuatan dan kemampuan personil Polsek.


111/119

5/9/2018


(5) (6) (7)

c)

112 Memberikan usulan UKP, UKG, dan kebutuhan administrasi lainnya. Koordinasi dalam pendataan personel Polsek untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan dikbang. Koordinasi dalam bidang pelaksanaan Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan bantuan hukum bagi anggota Polri/PNS dan keluarganya.

Hubungan Kapolsek dengan Kabag Ren (1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Menerima arah kebijakan strategis , baik bidang perencanaan umum dan anggaran untuk disusun dan dituangkan dalam program kerja Polsek jajaran . Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya dalam hal perencanaan umum dan anggaran serta pengendalian anggaran yang dilaksanakan oleh Polsek jajaran . Koordinasi tentang hasil kegiatan pelaksanaan progam dan anggaran untuk pengajuan rencana kebutuhan dalam penyusunan RKA-KL / DIPA Koordinasi dalam Penyusunan Renja, Lakip, HTCK dan Penetapan kinerja Polres dan Jajaran. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Polsek jajaran dalam bidang perencanaan umum dan anggaran.

Hubungan Kapolsek dengan Kasium

d)

(1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. / Menerima....

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

Menerima bimbingan teknis dalam rangka menyelenggarakan administrasi umum termasuk kesekretariaatan, ketatausahaan, urusan dalam, pengarsipan dan pelayanan kelancaran tugas-tugas Polsek serta penyelenggaraan pelayanan markas termasuk pelayanan perkantoran, kebersihan dan pelayanan pemeliharaan bangunan dan perkantoran masing-masing Polsek jajaran Polres. Koordinasi dalam hal penyelenggaraan administra Umum yang meliputi kesekretariaatan, ketatausahaan, kearsipan dan administrasi lainnya di lingkungan Polsek jajaran Polres. Koordinasi dalam hal menyelenggarakan pelayanan markas yang meliputi pelayanan perkantoran, kebersihan, pemeliharaan perkantoran dan bangunan di lingkungan Polsek jajaran Polres. Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan dibidang penyelenggaraan administrasi dan pelayanan ke Polsek-polsek. Koordinasi dalam hal penyampaian surat dan laporan ke Kapolres.


112/119

5/9/2018


113 e)

Hubungan Kapolsek dengan Kasikeu (1) (2) (3) (4)

f)

Menerima bimbingan teknis tentang laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan program kegiatan dan anggaran.

Hubungan Kapolsek dengan Kasi Propam (1) (2) (3)

g)

Hubungan bersifat diagonal dan berbentuk adalah garis koordinasi; Koordinasi tentang bimbingan teknis admisitrai keuangan; Koordinasi tentang pengajuan rencana kebutuhan dan penyerapan anggaran,

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. Koordinasi dalam bidang pengawasan kinerja anggota Polsek. Koordinasi tentang pembinaan terhadap anggota anggota Polsek.

Hubungan Kapolsek dengan Kasiwas

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Koordinasi dalam bidang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan kinerja dan administrasi. (3) Memberikan bimbingan teknis dibidang pengawasan umum dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran . (4) Mengawasi manajemen pelaksanaan operasi Kepolisian dan kegiatan Kepolisian.

/ (5) Melaksanakan....

(5)

Melaksanakan monitoring dan pengawasan umum terhadap bidang perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan Polsek yang meliputi personel, materiil dan fasilitas di bidang operasional dan pembinaan. (6) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke Polsek-polsek dan merekap hasil temuannya. (7) Meminta laporan akuntabilitas kinerja bulanan Polsek. (8) Meneruskan kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek-polsek 3)

Hubungan Horizontal

a)

Hubungan Kapolsek dengan KSPKT (1)


(2)

koordinasi; Koordinasi dalam hal Laporan cepat tentang kejadian dan kegiatan Masyarakat diwilayah Polsek; Koordinasi tentang pemantauan dan monitoring pelaksanaan tugas anggota Polsek;

(3)


113/119

5/9/2018


(4) (5) b)

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Intelkam (1) (2)

(3) (4) (5)

c)

114 Koordinasi tentang penyampaian berita dari Kapolres kepada Bag, Sat, Si dan Polsek jajaran; Koordinasi dalam hal penanganan pertama terhadap terjadinya gangguan kamtibmas.

Hubungan koordinasi. bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis Koordinasi tentang pembinaan Personil dan administrasi fungsi Intelijen pada Polsek. Koordinasi tentang penyampaian produk Laporan Informasi Koordinasi dalam pemetaan wilayah rawan kriminalitas. Koordinasi dalam hal penerbitan Perijinan terhadap Masyarakat.

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Reskrim

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Menerima bimbingan teknis dibidang penyidikan dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran . (3) Koordinasi dalam hal pengawasan penyidikan dan penyelesaian perkara. (4) Menerima supervisi dan pembinaan kinerja Polsek tentang penanganan Kasus tindak pidana. (5) Menerima arahan tentang kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsek(6)

polsek Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Reskrim di Polsek

/ d) Hubungan….

d)

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Narkoba

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Menerima bimbingan teknis dibidang penyidikan dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja dan rencana kegiatan masing-masing Polsek jajaran . (3) Koordinasi dalam hal pengawasan penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana penyalah gunaan narkoba. (4) Menerima supervisi dan pembinaan kinerja Polsek tentang penanganan Kasus tindak pidana penyalah gunaan narkoba. (5) Menerima arahan tentang kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan terutama dalam hal pengawasan umum ke Polsekpolsek (6) Koordinasi dalam hal pembinaan fungsi teknis Sat Narkoba di Polsek

e)

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Binmas


114/119

5/9/2018


(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8)

f)

(2)

(3) (4)

(5)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis Koordinasi / laporan. Menerima arah kebijakan strategi Polsek di bidang Operasional guna dituangkan dalam perencanaan operasi Kepolisian dan dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang tepat serta dalam program kerja Polsek. Menerima petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan Polsek. Menerima petunjuk tentang perumusan atau pengembangan system dan metode serta pemantauan dan supervisi staf untuk dijadikan bahan Kapols dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit Sabhara Polsek.

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Lantas (1)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi / laporan. / (2) Koordinasi….

(2)

Koordinasi tentang penanganan laka lantas yang terjadi di wilayah Polsek. Menerima pelatihan fungsi teknis lantas untuk diterapkan di wilayah Polsek. Memberikan laporan kegiatan lalu lintas dan kejadian laka lantas serta upaya penyelesaiannya Koordinasi dalam kegiatan Operasi Kepolisian.

(3)

(4) (5) h)

Koordinasi Pembinaan Fungsikegiatan Tekhnis Binmas. Koordinasi tentang pelaksanaan kunjungan pembinaan dan penyuluhan dilingkungan Polsek. Koordinasi pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli kamtibmas. Koordinasi Pembinaan Babinkamtibmas dan Potensi masyarakat lainnya. Memberikan laporan hasil kegiatan Babinkamtibmas

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Sabhara (1)

g)

115 Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan koordinasi dan pelaporan. Menerima arahan dalam bidang pembinaan kemitraan tingkat Polsek dan pembinaan Babinkamtibmas. Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sat Binmas Polsek yang membutuhkan atensi pimpinan.

Hubungan Kapolsek dengan Kasat Tahti (1) (2)

(3) (4) (5)

Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah koordinasi. Koordinasi dalam bidang perawatan, pengadministrasian, registrasi dan inventarisasi tahanan dan barang bukti. Melaksanakan koordinasi administrasi keluar masuk tahanan dan barang bukti. Koordinasi tentang administrasi penitipan tahanan dan barang bukti. Melaporkan data jumlah tahanan dan barang bukti.


115/119

5/9/2018


116 i)

Hubungan Kapolsek dengan Kasitipol

(1) Hubungan bersifat diagonal dan bentuk hubungan adalah garis koordinasi. (2) Menerima bimbingan teknis dan koordinasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan teknologi komunikasi dan

(3)

(4) (5) (6) 4)

teknologi informasi yang meliputi komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Menerima bimbingan teknis dan koordinasi dalam menyelenggarakan sistem komunikasi elektronika dan komunikasi data yang meliputi pelayanan komunikasi elektronika termasuk pemeliharaan alkom, data dan jaringannya. Memberikan laporan bulanan gangguan kamtibmas, laporan hilang temu kendaraan bermotor dari Polsek-polsek Memberikan laporan triwulan kondisi alkom dari Polsek-polsek. Menerima kebijakan, petunjuk dan arahan pimpinan di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan infomasi dan komunikasi


Hubungan Kapolsek dengan Kecamatan (1) (2) (3) (4) (5) (6)

b)

c)

Hubungan Kapolsek dengan Dinas Pendidikan (1)

Koordinasi tentang cegah tangkal kenakalan remaja melalui sekolah – sekolah. / (2) koordinasi....

(2) (3)

Koordinasi pengamanan naskah dalam rangka UANS. Koordinasi tentang pembinaan Siswa dalam penyalahgunaan narkoba.

hal

Hubungan Kapolres dengan Kejaksaan Negeri (1) (2)

d)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi tentang Penanggulangan Gangguan Kamtibmas. Koordinasi dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat. Koordinasi tentang sosialisasi Perda. Koordinasi tentang penanggulangan bencana alam. Koordinasi Pembinaan dan penyuluhan terhadap Masyarakat.

Hubungan dalam bentuk Koordinasi. Koordinasi dalam hal Penanganan Kasus menonjol yang menjadi sorotan Publik (Gelar perkara)

Hubungan Kapolres dengan TNI (1) (2) (3) (4)

Hubungan dalam bentuk garis koordinasi. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan. Koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas. Koordinasi dalam hal pembinaan Anggota. BAB IV


116/119

5/9/2018


117 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan guna memperoleh hasil yang optimal. Pengawasan dan pengendalian di lingkungan Polres dilaksanakan oleh masingmasing pimpinan Bagian, Satuan fungsi, Seksi dan Polsek jajaran Polres secara melekat dalam pelaksanaan tugas anggota sehingga tugas yang akan dicapai sesuai dengan program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan hubungan pimpinan dengan anggota terjalin secara sinergi sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan – penyimpangan anggota dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terdapat perkembangan yang bersifat khusus dan Kapolres dapat memberi arahan untuk mendapat keputusan dalam pemecahannya. BAB V PENUTUP Demikian naskah sementara Hubungan Tata Cara Kerja dan Pertelaan Tugas di lingkungan Polres ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing Bagian, Satuan Fungsi, Seksi dan Polsek jajaran Polres, sehingga akan tercapai suatu sinergitas baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

Tasikmalaya, Desember 2010 KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA

Ttd

AKBP

NRP


67050615

117/119

5/9/2018


118 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR TASIKMALAYA KOTA Jalan Letnan Harun No. Kota Tasikmalaya

HUBUNGAN TATA CARA KERJA (HTCK) DI LINGKUNGAN POLRES & POLSEK POLRES TASIKMALAYA KOTA

DESEMBER 2010


118/119

5/9/2018


119

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR TASIKMALAYA KOTA Jl. Letnan Harun No. Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

Kota Tasikmalaya 46151

Tasikmalaya,

: B/ 1190 / XII / 2010 / Bagren : BIASA : Satu berkas : HTCK Polres Tasikmalaya Kota TA. 2010

Desember 2010

Kepada Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT di Bandung u.p. Karorena

1.

Surat Kapolda Jabar Nomor : B / 18137 / XII / 2010 / Rorena tanggal 1 Desember 2010 tentang HTCK Polres dan Polsek.

2.

Sehubungan dengan hal tesebut di atas, bersama ini dikirim kepada KA, Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di lingkungan Polres dan Polsek, Polres Tasikmalaya Kota sebagaimana terlampir.

3.

Demikian untuk menjadi periksa.

Tasikmalaya,

Desember 2010

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA ttd

Tembusan :

AKBP

NRP

67050615

1. Kapolda Jabar. 2. Irwasda Polda Jabar.


119/119

Htck Polres Tasikmalaya Kota (Deal)

Recommend Documents