Hospital By Law HOSPITAL BY-LAWS
Istilah “hospital by-laws ” memang terdengar masih asing di telinga kita, dan bahkan belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih banyak Rumah Sakit di Indonesia yang belum mengenal, apalagi memiliki “ hospital by-laws ”. Dr. Dr. Budi Budi Samp Sampur urna na,, SpF SpF, SH, SH, staf staf Bagi Bagian an Ilmu Ilmu Fore Forens nsik ik FKUI FKUI menj menjela elask skan an bahw bahwaa yang yang dimak dimaksu sud d deng dengan an “ by-laws” ada adalah lah “regulations, ordinances, ordinances, rules or laws adopted by an association or corporation or the like for its goverment” yang berarti segala ketentuan yang dibuat oleh dan diberlakukan untuk suatu rumah sakit. Namun demikian “ hospital by-laws ” bukanlah peraturan standar yang dapat diterapkan bagi semua rumah sakit. Sebagaimana ditegaskan oleh dr. Sofwan Dahlan, SpF ; “ hospital by-laws ” adalah seperangkat peraturan atau kaidah yang dibuat oleh rumah sakit dan hanya berlaku berlaku di rumah sakit yang bersangku bersangkutan. tan. Kendati Kendati dibuat dibuat hanya hanya sepihak, sepihak, namun “hospital by-laws ” dapat mengik mengikat at pihak-p pihak-piha ihak k lain lain yang yang secara secara sadar sadar mengik mengikatk atkan an diri diri dengan dengan pihak pihak rumah rumah sakit, sakit,baik baik sebaga sebagaii konsum konsumen en ekster eksternal nal maupun maupun konsum konsumen en interna internal, l, sepanjang peraturan tersebut bersifat transparan dan mudah diakses oleh yang bersangkutan. Penyusunan hospital by-laws perlu dilakukan sedemikian rupa agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan rumah sakit dengan mempertimbangkan falsafahnya sendiri. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan agar hospital dapatt dija dijadi dika kan n klau klausu sula la (per (perja janj njia ian) n) baku baku adal adalah ah tida tidak k bole boleh h by laws dapa berten bertentan tangan gan dengan dengan hak azasi azasi manusi manusia, a, hukum hukum dan peratur peraturan an perund perundang ang-undangan yang berlaku. Dalam pandangan hukum perdata, klausula baku dapat berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak; yaitu pasien, manajer, tenaga profesional ataupun pekerja nonmedik. memberikan kan suatu suatu kewena kewenanga ngan n kepada kepada profes profesion ional al Hospita Hospitall by-laws by-laws memberi medis medis untuk untuk melaku melakukan kan self-governance bagi bagi para para anggo anggotany tanyaa dengan dengan cara membentuk suatu ‘badan’ yang mandiri sekaligus memberikan tanggung jawab kepada ‘badan’ tersebut untuk menjamin terselenggaranya pelayanan profesional yang berkualitas, Dr. Budi menambahkan. Ruang lingkup Hospital By-Laws Dr. Dr. Sofwan Sofwan menjelaskan menjelaskan bahwa rumah sakit merupakan merupakan lembaga yang bersifat multifungsi, padat modal, padat teknologi, padat pelayanan dan juga padat karya. Operasionali Operasionalisasiny sasinyaa memerlukan memerlukan pedoman pedoman guna menjamin menjamin terlaksanany terlaksananyaa seluruh kegiatan rumah sakit dengan baik. Salah satu pedoman itu ialah hospital by-laws, yang isinya juga mencakup aspek-aspek yang ada di rumah sakit. Di Amerika, rumah sakit umumnya didirikan atas dasar “ three legged stool model ” yang terdiri dari Board of trustees (dewan komisaris) , administration dan medical mempunyai yai tanggu tanggung ng jawab jawab hukum hukum menyang menyangkut kut staff . Boar Board d of trust trustees ees mempun kebi kebijak jakan an serta serta jalan jalanny nyaa ruma rumah h saki sakitt seca secara ra kese keselu luru ruha han. n. Administration merupakan komponen rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap manajemen keseharian agar fungsi rumah sakit yang terbagi dalam operational operational departments departments dapat dapat berjala berjalan n dengan dengan baik. baik. Sedang Sedangkan kan medical medical staff staff yang tersusun kedalam clinical departments bertanggung jawab terhadap semua layanan kesehatan di rumah sakit. Yang membedakan antara rumah sakit dengan korporasi lainnya
adalah karena adanya fakta yang unik bahwa medical staff merupakan merupakan entitas tersend tersendiri iri ( self sehingga ga hospital dibagi menjadi menjadi self governin governing g entity entity) sehing hospital by-laws by-laws dibagi corporate bylaws atau administration bylaws dan medical staff bylaws . Dr. Dr. Samsi Jacobalis, Jacobalis, SpB., pengurus pengurus PERSI PERSI Pusat Pusat menguraikan menguraikan bahwa padaa dasa dasarny rnyaa sama sama sepe seperti rti korp korpor oras asii pada pada umum umumny nya, a, corporat corporatee by-laws by-laws pad merupa merupakan kan petunj petunjuk uk pengo pengopera perasia sian n rumah rumah sakit sakit sebaga sebagaii badan badan usaha usaha.. Isiny Isinyaa adalah tentang governing board dan hubungannya dengan Direksi dan Staf Medik rumah sakit. sakit. Pokok-po Pokok-pokok kok substansi substansi corporate by-laws ini antara lain adalah perny pernyataa ataan n visi, visi, misi, misi, peran peran dan tujuan tujuan rumah rumah sakit; sakit; mekani mekanisme sme pemilih pemilihan an anggota, kewajiban dan tanggung jawab dari governing board ; struktur organisasi governing board dan hubungannya dengan Direksi dan Staf Medik; persyaratan penetapan Staf Medik; mekanisme penetapan, peninjauan ulang dan revisi bylaws. Adapun medical staff by-laws khusus mengatur tentang tenaga medis rumah sakit. sakit. Di dalamny dalamnyaa termuat termuat uraian uraian garisgaris-gar garis is besar besar organ organisa isasi si Staf Staf Medik, Medik, pro prose sedu durr pemb pemberi erian an dan dan peng pengak akhi hira ran n ijin ijin menj menjad adii Staf Staf Medik Medik,, perny pernyata ataan an kualifikasi kualifikasi Staf Medik, Medik, pernyataan pernyataan etika, persyaratan persyaratan pemeliharaan rekam medik yang akurat dan lengkap, peraturan informed consent , dan sebagainya. Dr. Samsi maupun Dr. Sofwan tampaknya sependapat dengan upaya Dep Kes untuk membagi medical staff by-laws menjadi dua yaitu medical staff by-laws dan nursing staff by-laws , mengingat profesi yang ada di rumah sakit. Bahakn Dr. Samsi bahkan menganjurkan untuk mengubah istilahnya menjadi clinical staff bylaws yang terdiri dari medical staff, nursing staff dan medical supporting staff (staf penunjang medik) by-laws. Konsep by-laws untuk ketiga kelompok profesi tersebut hendaknya disusun dan dibahas dulu diantara mereka baru kemudian didiskusikan dengan Direksi dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Komisaris, demikian Dr. Dr. Samsi menyarankan. Mengenai bentuk, sebagaimana dikutip oleh Dr. Dr. Sofw Sofwan an,, Guwa Guwand ndii (199 (1999) 9) meny menyata ataka kan n bahw bahwaa hosp hospita itall by-law by-lawss dapa dapatt dirumu dirumuska skan n menjad menjadii ; Peratu Peraturan ran Rumah Rumah Sakit, Sakit, Surat Surat Keputu Keputusan san,, SOP, SOP, Surat Surat Ketetapan, Surat Penugasan, Pemberitahuan maupun Pengumuman. Dengan Dengan adanya adanya hospital yang lengka lengkap p dan terimpl terimplemen ementasi tasi hospital by-laws by-laws yang dengan dengan baik diharapkan dapat membantu membantu mewujudkan mewujudkan pelayanan medik yang profesional dan etis, khususnya di era pasar bebas kelak.
References : 1. Pakasi Pakasi , Levina S. S. , Scientific Scientific Report Report : Hospital Hospital Expo Expo XIV, XIV, Sudah Sudah Saatnya Saatnya Rumah Sakit Memiliki “Hospital By-laws” ; Medical Tribune Ed. 12.2001, pp 12. 2. Dahlan, Dahlan, Sofwan, Sofwan, Seminar Seminar Hukum Hukum kesehatan kesehatan : Hospi Hospital tal By-laws By-laws (Peraturan (Peraturan Dasar Rumah Sakit) ; Semarang, Nopember 2001
