BAB 1
PEMBAHASAN
A. Pengertian hak asasi manusia dan Sejarahnya
Menurut Mahfud M.D., Pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak
yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak
tersebut dibawah sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut
bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.
Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati atau dari lahir.
Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan (power) apapun di dunia yang dapat
mencabutnya. HAM bersifat sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan
kehiduan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak bisa dilepaskan dari
dalam kehidupan manusia.
Hak – hak asasi manusia sebagai paradigma, serta kerangka konseptual
tidak lahir mendadak sebagaimana kita lihat dalan ' Universal Delcaration
Of Human Right ' pada 10 desember 1948, namun melalui suatu proses yang
cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Upaya konseptualis hak –hak
asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul di tengah – tengah masyarakat
umat manusia, baik di timur amupun di barat meskipun upaya tersebut masih
bersifat local, partial, dan sporadikal.
Pada zaman Yunani kuno Plato[1] ( 428 – 348 SM ) telah memaklumkan
kepada warga, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap
warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing – masing.
Dalam akar kebudayaan Indonesia pengakuan serta penghormatan tentang
hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya pada masyarakt Jawa
telah mengenal istilah " Hak Pepe " yaitu hak warga desa yang diakui dan di
hormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak
tersebut bertentangan dengan kemauaun penguasa ( Baut & Beny,1988:3 ).
Puncak perkembangan perjuangan hak asasi tersebut yaitu ketika "
Human Right " tersebut dirumuskan untuk pertama kalinya secara resmi pada "
Declaration Of Independence " di Amerika Serikat tertanggal 4 juli 1776.
Dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa
beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak – hak asasi
manusia secara resmi kemudian menjadi pokok konstitusi negara Amerika
Serikat ( tahun 1981 ) yang mulai berlaku pada 4 maret 1789 (
Hardjowinorogo, 1977:43 )
Perjuangan hak – hak asasi ini sebenarnya telah diawali perancis pada
era Rousseau, dan perjuangan ini memuncak dalm revolusi perancis tahun
1780, yang berhasil menetapkan hak – hak asasi manusia dalam
" Declaration Des Droits L'Homme Et Du Citoyen"[2] yang seterusnya
dimasukkan ke dalam Constitution. ( Van Asbek dalam Purbopranoto, 1976:18
). Semboyan perancis yang terkenal yaitu : 1.Liberte (
Kemerdekaan )
2. Egalite ( Kesamarataan )
3. Fraternite ( Kerukunan ).
Maka menurut konstitusi perancis, Hak – hak asasi adalah :
Hak – hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat
dipisahkan dengan hakikatnya.
Franklin Droosevelt, seorang Presiden Amerika Serikat pada permulaan
abad ke-20, memformasikan empat macam hak – hak asasi yang kemudian dikenal
dengan " The Four Fear " Yaitu :
1. Freedom Of Speech ( Kebebasan berbicara dan
mengemukakan pendapat )
2. Freedom Of Rligion ( Kebebasan beragama )
3. Freedom From Fear ( Kebebasan dari rasa ketakutan )
4. Freedom From Want ( Kebebasan dari kemelaratan )[3]
Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari " Declaration Of Human
Right 1948 ". Terhadap deklarasi sedunia tentang hak – hak asasi manusia.
Didalam Sidang PBB, bangsa – bangsa sedunia melalui wakilnya memberikan
pengakuan dan perlindungan secara Yuridis formal walaupun dalam
realisasinya jga disesuaikan dengan kondisi serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sejumlah hak universal atau yang umum dimiliki oleh setiap manusia yaitu
diantaranya hak hidup, kebebasan dan keamanan. Hak-hak tadi dimilki oleh
setiap manusia tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, warna kulit, jenis
kelamin, pendapat politik, asal kebangsaan, status sosial, atau latar
belakang lainnya.
Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu berada dalam situasi hommo homini
luppus bellum omnium comtra omnes (manusia adalah serigala bagi manusia
lain)dengan dalih bahwa untuk menggambarkan situasi masyarakat yang
diwarnai oleh persaingan dan peperangan. Siapa pun bisa menjadi musuh.
Manusia yang satu bisa "memakan" dan mengorbankan manusia lain demi tujuan
yang ingin dicapai. "Bellum omnium contra omnes" (perang semua melawan
semua).
Sementara John Lock memandang masyarakat benegara merupakan kehendak
manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yakni pactum unionis,
perjanjian antar anggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan
negara, dan pactum subjectionis, perjanjian antara rakyat dengan penguasa
untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan
kekuasaan sang penguasa.
Selain Hobbes dan Locke, filsuf Prancis Montesqieu sangat mempengaruhi
perkembangan perlindungan hak asasi di Prancis. Bersama-sama dengan
Rousseau ia melahirkan Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara pada tahun
1789. Deklarasi inilah yang kemudian melahirakan hak atas kebebasan
(Liberty), harta (Property), keamanan (Safety), dan perlawanan terhadap
penindasan (Resistence to Oppression).
B. Sejarah Perkembangan Hukum yang Mengatur HAM
Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak-hak asasi
akan meningkat bila terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti
adanya perbudakan, penjajahan, dan ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan
dan usaha menegakkan hak-hak asasi manusia dari berbagai bangsa banyak
dituangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori
dan hasil pemikiran yang pernah hadir di muka bumi ini. Sejarah hak asasi
manusia secara khusus dapat ditelusuri sejak adanya Magna Charta di Inggris
(1215), Habeas Corpus Act (1679), Petition of Rights (1689), dan Bill of
Rights (1689).
Setelah Perang Dunia II[4] yang memakan banyak korban dan banyak
menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia, Franklin D Roosevelt
(Presiden AS) mencetuskan The Four Freedom yakni kebebasan untuk berbicara
dan mencetuskan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari
ketakutan, dan kebebasan dari kemelaratan. Setelah Universal Declaration of
Human Rights diterima PBB pada 10 November 1948 di Paris kemudian diterima
pula Convenants of Human Rights pada sidang PBB tanggal 16 Desember 1966,
hingga sekarang masalah hak asasi manusia telah diakui dalam hukum
internasional.
Pengakuan dan penghargaan HAM tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi
melalui sejarah panjang. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada tiga
generasi hak asasi manusia, sebagai berikut:
1. Generasi pertama adalah Hak Sipil dan Politik yang bermula di dunia
Barat (Eropa), contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan
kemananan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir
dan berpendapat, hak beragama, hak berkumoul dan hak untuk berserikat.
2. Generasi kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang
diperjuangkan oleh negara Sosialis di Eropa Timur, misalnya hak atas
pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat
pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan
dan hak atas jaminan sosial.
3. Generasi ketiga adalah Hak Perdamaian dan Pembangunan yang
diperjuangkan oleh negara-negara berkembang ( Asia-Afrika), misalnya
hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak
sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian.
Perkembangan berikutnya yaitu muncul generasi keempat hak asasi manusia
(TIM ICCE UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik
peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus
pembangunan ekonomisehingga menimbulkan dampak negatif bagi keadilan
rakyat. Program pembangunan dijalankan tidak memenuhi kebutuhan rakyat
banyak tetapi untuk sekelompok atau elite penguasa saja. Pemikiran hak
asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara Asia pada
tahun 1983 yang melahirkan deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut
Declaration of The Basic Duties of Asian People and Government. Pemikiran
generasi keempat ini lebih maju dari generasi ketiga, karena tidak saja
mencakup struktural, tetpai juga berpijak pada terciptanya tataan sosial
yang berkeadilan. Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia selain berbicara tentang
Hak Asasi juga berbicara tentang kewajiban asasi.
C. Implementasi Ham di Indonesia
Hak – hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan
pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut
pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan
kodrat sebagai makhluk tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya
makhluk indinvidu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak –
hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia
tersebut. Konsekuesinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia
senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan hak asasi manusia karena
sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. indonesia telah
lebih dulu dirumuskan dalam Deklarasi Universal Ham PBB, karena pembukaan
UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada 18 agustus 1945, adapun
deklarasi PBB pada 1948. Hal ini merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa
indonesia sebelum tercapainya pernyataan Ham sedunia PBB, telah mengangkat
Ham dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945.
Hal itu juga telah ditekankan oleh para pendiri negara misalnya
pernyataan Moh.Hatta dalm sidang BPUPKI yang berbunyi :
" Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu
ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara
kekuasaan ( machtsstaat atau negara penindas )".[5]
Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah
pembukaan UUD 1945, dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif
bagi hukum positif Indonesia terutama panjabaran dalam pasal UUD 1945.
Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan
terhadap hak – hak asasi manusia Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain
sejak kekuasaan Rezim Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM, walaupun
pelaksanaannya belum optimal.
Dalam proses reformasi dewasa ini terutama akan perlindungan hak – hak
asasi manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu
jaminan hak – hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945,
menjadi semakin efektif terutama dengan di wujudkannya Undang – undang
Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang Hak asasi manusia. Selain hak
asasi juga dalam UU No 39 tahun 1999. Terkandung kewajiban dasar manusia,
yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak asasi manusia.
UU No 39 tahun 1999 terdiri atas 105 pasal yang meliputi macam Hukum
asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan, pemerintah
serta KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan Hak –
hak asasi manusia, meliputi :
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak
Sejak era reformasi berbagai produk hukum dilahirkan untuk memperbaiki
kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik.
Antara lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk rasa), UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU
Pemilu, UU Parpol, UU Otonomi Daerah, perlakuan atau hukuman lain yang
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan UU ratifikasi
Konvensi Anti Diskriminasi Rasial. Dari sisi politik, rakyat Indonesia
telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu
hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan
berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta
dalam pemerintahan, yang vital bagi bekerjanya sistem politik dan
pemerintahan demokratis telah dinikmati oleh sebagian besar rakyat
Indonesia.
Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah
dapat mengekspresikan perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau was-
was seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat Indonesia relatif bebas
mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat menikmati
pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat, seperti,
seminar, rapat-rapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa
seperti di masa Orde Baru. Kelompok-kelompok masyarakat, seperti, buruh,
petani, seniman, dan lain sebagainya yang ingin melakukan demonstrasi atau
unjuk rasa di depan kantor atau pejabat publik tidak memerlukan izin, tapi
sebelum menjalankan unjuk rasa diwajibkan untuk memberitahu polisi.
Rakyat Indonesia telah menikmati juga kebebasan berorganisasi. Rakyat
tidak hanya bebas mendirikan partai-partai politik sebagai wahana untuk
memperjuangkan aspirasi politiknya. Rakyat bebas pula untuk mendirikian
organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti serikat petani, serikat
buruh, perkumpulan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu,
tumbuhnya organisasi-organisasi rakyat dari bawah ini akan memperkuat
masyarakat sipil yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem politik dan
pemerintahan yang demokratis.Rakyat Indonesia telah pula menikmati hak
politiknya, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan di mana rakyat
berperan serta memilih secara langsung para anggota DPR dan DPRD pada tahun
1999 dan tahun 2004. Pada tahun 2004 untuk pertama kali rakyat memilih
langsung Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada tingkat provinsi,
kabupaten, dan kotamadya, rakyat dapat memilih langsung Gubernur, Bupati,
dan Walikota. Sebelum ini belum pernah ada presiden perwujudan hak atas
kebebasan politik dalam sejarah Indonesia.
Selain itu, kebebasan politik yang membuka jalan bagi terpenuhinya
empat kebebasan dasar yang mencakup hak atas kebebasan berekspresi dan
berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan
berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, belum
dinikmati oleh kelompok minoritas agama. Sejumlah daerah juga memberlakukan
perda bermuatan syariah yang sangat bertentangan dengan konsep penghormatan
kepada hak asasi manusia dan UUD 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan.
warga negara dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama dan
kepercayaannya itu.
Demikian pula kelompok minoritas dalam agama, misalnya muhammadiyah
terus mengalami diskriminasi dan pengawasan oleh negara. Bukan hanya itu,
sebagian penganut muhammadiyah juga sempat menjadi korban dari tindakan
anarkis yang dilakukan oleh sejumlah oknum dari organisasi masyarakat
tertentu. Kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia
ternyata juga tak diimbangi dengan perlindungan hukum yang semestinya bagi
hak-hak sipil.
Seperti : hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas
kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil
dan proses hukum yang semestinya, hak atas pengakuan pribadi di depan
hukum, dan larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian.
Dari berbagai daerah, seperti, Poso, Lombok, Papua, juga Jakarta, dan
tempat-tempat lain di Indonesia, dilaporkan masih terjadi kekerasan
horisontal yang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer.
Begitu pula dengan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh mereka yang
menyebut dirinya sebagai Jemaah Islamiyah telah menimbulkan korban, berupa
hilangnya nyawa manusia, dan hancurnya harta benda miliknya. Kejahatan
terorisme telah menimbulkan rasa takut dan tidak aman yang relatif luas di
kalangan masyarakat sipil. Pada sisi yang lain kejahatan terorisme di
Indonesia telah mengundang lahirnya UU Anti-Kejahatan Terorisme yang
mengesampingkan UU Hukum Acara Pidana biasa.
Di bawah UU Anti Kejahatan Terorisme itu, polisi dengan
mengesampingkan perlindungan hak sipil yang diatur di bawah hukum acara
pidana biasa, dengan mudah dapat melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap siapa saja yang diduga menjadi
bagian dari jaringan aktivitas terorisme. Pelaksanaan UU baru ini telah
memberikan dampak buruk bagi hak-hak sipil meskipun belum tentu berdosa,
namun karena dicurigai mempunyai hubungan dengan pelaku kejahatan
terorisme, bisa mengalami penangkapan, penahanan, kekerasan, penyiksaan,
dan pemeriksaan. Keadaan ini jelas memperburuk kondisi hak sipil dan
politik. Karena itu, Komnas HAM bersama Komnas-HAM se Asia Pasifik,
mendesak agar negara-negara Asia Pasifik tetap tegas dalam memberantas
kejahatan terorisme, namun pemberantasan kejahatan itu harus dilakukan
dengan mengindahkan hukum HAM.
Dan juga penegakan Ham di indonesia bisa dilakukan oleh siapa saja,
baik itu oleh masyarakat, atau oleh mahasiswa, ataupun oleh pemerintah
negara. Dibawah ini salah satu contoh penegakan Ham :
a) Penegakan Ham oleh Masyarakat
1. Menyampaikan laporan pelanggaran Ham yang
terjadi kepada Komnas Ham ataupun lembaga yang
berwenang dalam rangka perlindungan dan
kemajuan Ham
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan
kebijakan yang berkaitan dengan Ham kepada
Komnas Ham ataupun lembaga lain yang berwenang
b) Penegakan Ham oleh Mahasiswa
1. Mengendalikan diri agar tidak melakukan
perbuatan yang melanggar Ham
2. Ber-orasi ataupun menyampaikan aspirasi rakyat
melalui demo, jika terjadi pelanggaran Ham yang
dilakukan oleh aparat Negara
c) Pemegakan Ham oleh Pemerintah
1. Memasukkan Ham kedalam berbagai perundang-
undangan nasional sesuai yang tercantum dalam
instrument nasional. Dengan demikian Eksistensi
Ham didalam sistem hukum,politik,maupun
ketatanegaraan indonesia memiliki landasan hukum
yang kuat.
2. Memberdayakan masyarakat terhadap masalah Ham
dengan mengadakan sosialisasi sehingga Ham
menjadi bagian dari setiap individu warga negara
Republik Indonesia
D. Kelembagaan Nasional HAM di Indonesia
Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di
samping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang
menangani masalah yang berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia,
antara lain :
Komnas HAM
Komisi Nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan keppres No. 50 tahun 1993
sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia
internasional mengenai perlunya penegakkan hak-hak asasi manusia di
Indonesia. Kemudian dengan lahirnya undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang
hak asasi manusia, Komnas HAM terbentuk dengan keppres tersebut harus
sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999. Yang bertujuan untuk membantu
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia
dan meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak-hak asasi manusia guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan
pembentukan komisi nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya
dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sifatnya
independen dan bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman bentuk kekerasan
terhadap perempuan, menegmbangkan kodisi yang kondusif bagi penghapusan
bentuk kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan upaya pencegahan dan
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi
perempuan.
LSM Prodemokrasi dan HAM
Di samping lembaga penegakkan hak-hak asasi manusia yang dibentuk oleh
pemerintah, ada juga lembaga sejenis yang dibentuk oleh masyarakat,
misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Governmental
Organization (NGO) yang programnya terfokus pada demokratisasi dan
pengembangan HAM. Yang termasuk dalam LSM ini antara lain adalah Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan ( KONTRAS).
E. Undang – undang dasar yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya
Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah
(2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pasal 28 C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
Pasal 28 D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
(2) Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalm
pemerintahan
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 G
(1) Setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negara lain.
Pasal 28 H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan
(3) Setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yanbg bersifat diskriminatif
atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asaso manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28 J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Dalam menajlan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimabangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokrastis
C. Rule Of Law
Rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada
abad ke 19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi,
kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut. Rule of law lahir dengan semangat yang tinggi, bersama-sama dengan
demokrasi, parlemen dan lain-lain, kemudian mengambil alih dominasi dari
golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit dan kerajaan.
a. Pengertian Rule Of Law
Menurut (Sunarjati Hartono,1982) diakui bahwa sulit untuk dapat
memberikan pengertian Rule of law, Namun pada intinya tetap sama, bahwa
Rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun
bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada
keadilan sosial .
Menurut Phillips M. Hadjon, Rule Of Law adalah gerakan masyarakat yang
menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi
dan diatur melalui suatu perundang – undangan.
Sementara itu dari pengertian para ahli dapt disimpulkan Rule Of law
adalah Gerakan pada masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja
ataupun penyelenggara negara harus dapat dibatasi dan juga diatur dengan
cara suatu peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan didalam
hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan inilah yang sering
diistilahkan dengan Rule Of Law.
Pengertian Rule Of Law ialah berdasarkan subtansi ataupun isinya yang
sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam
suatu negara. Konsekuensinya ialah pada setiap negara akan mengatakan
mendasarkan pada Rule Of Law didalam kehidupan negaranya, walaupun negara
tersebut ialah negara otoriter. Atas dasar inilah alasannya maka diakui
bahwa sulit menentukan apa pengertian pengertian Rule Of Law secara
universal, sebab setiap masyarakat melahirkan pengertian yang berbeda-beda.
Didalam hubungan ini maka Rule Of Law dalam hal ini munculnya yang bersifat
"endogen", yang berarti "muncul dan juga berkembang dari suatu masyarakat
tertentu"[6]
Prinsip-Prinsip Rule Of Law
Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tercantum
pada UUD 1945 dan juga pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Point utama
dari Rule Of Law ialah jaminan adanya suatu keadilan bagi masyarakatnya,
khususnya pada keadilan sosial.
Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945)
1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa
kecuali[7]
3. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan ,pengakuan, serta
kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal
28 D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)
Menurut Albert Venn Dicey didalam Introduction to the Law of the
Constitution, memperkenalkan istilah the Rule Of Law yang secara sederhana
berarti ialah "sebagai suatu keteraturan hukum".
Menurut Albert Venn Dicey ada 3 unsur yang fundamental pada Rule Of Law,
ialah sebagai berikut:
Supremasi aturan-aturan hukum
Kedudukan yang sama dimuka hukum
Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan
pengadilan.
Terdapat Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa didalam hubungan
dengan negara ialah hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara
terbatas didalam suatu pengertian negara hukum formal, ialah negara yang
tidak bersifat proaktif melainkan bersifat pasif. Sikap negara yang
demikian ini disebabkan negara tersebut hanya menjalankan serta taat pada
apa yang termaktub didalam suatu konstitusi semata.
Didalam hubungan suatu negara hukum organisasi pakar hukum
internasional, atau International Comission of Jurists (ICJ), ini secara
intens melakukan kajian pada konsep negara hukum dan juga unsur-unsur
esensial yang terkandung didalam Negara tersebut.Pertemuan ICJ di Bangkok
pada tahun 1965 ini semakin menguatkan posisi Rule Of Law didalam
kehidupan bernegara.
Selain itu dari pertermuan tersebut maka telah digariskan bahwa
disamping hak-hak politik bagi rakyat juga harus diakui pula adanya suatu
hak-hak sosial serta ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar
sosial ekonomi.
Komisi ICJ ini merumuskan syarat-syarat pada pemerintahan yang
demokratis dibawah Rule Of Law yang dinamis, ialah sebagai berikut:
Perlindungan konstitusional
Lembaga kehakiman yang bebas dan juga tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat atau berorganisasi serta berposisi
Pendidikan kewarganegaraan[8]
Gambaran tersebut mengukuhkan negara hukum ialah sebagai "welfare
state", Sebab sebenarnya mustahil untuk dapat mewujudkan cita-cita Rule Of
Law sementara posisi dan juga peran negara sangat minimal serta lemah.
Atas dasar tersebutlah negara diberikan suatu keluasan dan juga kemerdekaan
bertindak atas dasar inisiatif parlemen.
Didalam gagasan welfare state tersebut ternyata negara memiliki suatu
kewenangan yang relatif lebih besar, dibandingkan dengan format negara yang
bersifat negara hukum formal saja. Selain itu juga, didalam welfare state
yang terpenting ialah negara semakin bersifat otonomuntuk mengatur dan juga
mengarahkan fungsi serta peran suatu negara bagi kesejahteraan hidup
masyarakat. Sejalan dengan kemunculan ide demokrasi konstitusional yang
tidak terpisahkan dengan konsep negara hukum, baik itu "rechtsstaat"
ataupun "Rule of Law", yang pada prinsipnya ialah memiliki kesamaan yang
fundamental serta juga saling mengisi. Pada prinsip negara ini unsur
penting adalah dengan pengakuan adanya pembatatasan kekuasaan yang
dilakukan secara konstitisional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya
pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda, konsep rule of law
adalah suatu realitas dari cita – cita sebuah negara
bangsa,termasuknegaraIndonesia
D. Ham, Demokrasi dan lingkungan hidup serta pengaruhnya terhadap
Ketahanan Nasional
Pada era reformasi dewasa ini permasalahan HAM, Demokrasi dan Lingkungan
Hidup sangat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia dalam membina dan
mengembangkan ketahanan nasional. Permasalahan tersebut merupakan suatu isu
global sehingga semua negara termasuk negara Indonesia tidak bisa
melepaskan diri dari persoalan tersebut. Namun kendala bagi negara
berkembang seperti Indonesia adalah bagaimana ketiga isu tersebut tidak
menjadi alat wacana negara-negara adidaya untuk melakukan tekanan terhadap
negara-negara yang tidak sesuai dengan visi negra adidaya terebut. Misalnya
isu tentang HAM di Indonesia, banyak negara besar yang oleh karena
kepentingan politiknya senantiasa mengadakan tekanan terhadap Indonesia,
dengan memberikan bantuan politis maupun dana terhadap lembaga-lembaga
masyarakat yang melakukan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia,
sehingga konsekuensinya dapat melemahkan ideologi dan ketahanan nasional.
Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang
terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan
kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar,
secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan
integritas,identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
Ketahanan nasional diberbagai bidang dipengaruhi oleh masalah-
masalah yang terkait dengan isu dan aktifitas hidup yang sering
diasosiasikan dengan permasalahan HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup.
1. Hak Asasi Manusia
Ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan HAM, diantaranya
yaitu:
a. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara,
hukum, pemerintahan dan setiap orangdemi kohormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
b. Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang
apabila tidak dilaksanakan menyebabkan tidak mungkin terwujudnya dan
tegaknya Hak Asasi Manusia
Ham memiliki peranan penting dalam ketahanan nasional, salah satunya
dengan adanya Ham maka penegakan ketahanan nasional mudah untuk dilakukan.
Contohnya ketika ada suatu pelanggaran yang membahayakan ketahanan nasional
maka setiap orang berhak untuk menegur ataupun mencegah agar hal tersebut
tidak terjadi sebab setiap orang sama dengan adanya Ham tersebut, tidak
perduli apakah dia pejabat negara ataupun rakyat biasa.
Jikalau Ham tidak ditegakkan dengan semestinya, maka akan terjadi
penindasan antar manusia atau diskriminasi sebab akan ada kebebasan mutlak
tanpa ada hukuman.
2. Demokrasi
Secara umum Demokrasi diartikan pemerintahan rakyat ataupun yang lebih
sering dikenal dengan istilah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Dalam pemerintahan rakyat sangat memegang peranan dan lebih berfungsi
sebagai subjek pemerintahan. Secara singkat demokrasi disimpulkan sebagai
seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan. Atau dapat juga dimaknakan
sebagai penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai manusia yang mandiri dan
dengan ketentuan tertentu menyampaikan pendapatnya secara bermartabat pula.
Demokrasi mengandung nilai-nilai antara lain:
1. Pengakuan adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat baik dalam hal
kenyataan obyektif pendapat maupun kepentingan.
2. Adanya cara penyelsaian terhadap kepentingan yang berbeda tersebut
dengan cara damai, tertib, adil dan beradab.
Di dalam prakteknya diharapkan jiwa demokrasi akan dapat dilaksanakan
selaras dengan jiwa falsafah dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oleh
karenanya konsepsi demokrasi di Indonesia sering disebut dengan Demokrasi
Pancasila. Yaitu wajah demokrasi sebagaimana yang secara umum dipahami
tetapi dalam pelaksanaanya tetap dalam kerangka nilai-nilai falsafah
bangsa.
Dengan demikian, peranan demokrasi terhadap stabilitas ketahanan
nasional di Indonesia akan menuju perubahan yang lebih baik pada Bangsa
Indonesianya sendiri, jika sistem yang diterapkannya dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
Secara umum (universal) demokrasi sering dicirikan dengan adanya
unsur-unsur dibawah ini yag disebut soko guru demokrasi:
1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Diakuinya hak-hak minoritas
5. Jaminan terhadap hak asasi manusia
6. Pemelihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan didepan hukum
8. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
9. Pluralisasi sosial, eknomi dan politik
10. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.
Penegakan Demokrasi harus dilakukan, sebab jika tidak ditegakkan akan
terjadi pemerintahan yang otoriter(kekuasaan tertinggi berada dipimpinan
atau pemerintahan bukan ditangan rakyat)[9] . Jika pemerintahan kita
kembali bersifat otoriter makan akan terjadi kembali masa pemerintahan
seperti masa pada rezim soeharto. Dimana pada saat itu kekuasaan berada
ditangan soeharto dan masyarakat tidak bisa menentang sedikitpun. Pada
rezim ini Masyarakat seakan – akan ditakut-takuti dan kebebasan
berpendapatnya dipasung. Masyarakat memang sejahtera pada rezim ini, namun
masyarakat seolah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Harus mengikuti
kemana saja arah pengembala. Tidak punya suara dan diperbudak. Siapa saja
yang mencoba melawan, esok harinya tidak akan ditemui di warung-warung kopi
pagi menikmati hidup sejahtera seperti warga lainnya.
Jika demokrasi ditegakkan, maka kekuasaan tertinggi berada di Tangan
rakyatr, dengan demikian semua aspirasi masyarakat akan diterima oleh
pemerintah, sehingga tidak akan ada lagi istilah rakyat yang tertindas.
3. Lingkungan Hidup
Pengertian Lingkungan Hidup adalah semua kondisi yang ada disekitar
manusia, hewan maupun tumbuhan dan benda lainnya. Lingkungan hidup
merupakan suatu ekosistem yang saling berhubungan. Bila terjadi
ketidakberesan diantara unsur penyusun ekosistem tersebut maka tidak
seimbamg akan terjadi yang selanjutnya akan berakibat terganggunya unsur
ekosistem yang lain.
Kegiatan yang dilakukan manusia dapat menyebabkan kerusakan dan
penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Misalnya pengerusakan
lingkungan karena nafsu manusia untuk memperoleh keuntungan secara
ekonomis. Oleh karena itu, penataan terhadap kegiatan yang berakibat pada
rusaknya lingkungan harus dilakukan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi
istilah dan semboyan yang berisi tekad bangsa-bangsa didunia untuk
memerangi kerusakan lingkungan.
BAB 3
PENUTUP
KESIMPULAN
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh
negara, hukum, pemerintahan dan setiap orangdemi kohormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Dalam akar kebudayaan Indonesia pengakuan serta
penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang,
misalnya pada masyarakt Jawa telah mengenal istilah " Hak Pepe " yaitu
hak warga desa yang diakui dan di hormati oleh penguasa, seperti hak
mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan
kemauaun penguasa ( Baut & Beny,1988:3 ).
3. Puncak perkembangan perjuangan hak asasi tersebut yaitu ketika "
Human Right " tersebut dirumuskan untuk pertama kalinya secara resmi
pada " Declaration Of Independence " di Amerika Serikat tertanggal 4
juli 1776. Dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan
Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan
hak – hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi pokok konstitusi
negara Amerika Serikat ( tahun 1981 ) yang mulai berlaku pada 4 maret
1789 ( Hardjowinorogo, 1977:43 )
4. Sejak era reformasi berbagai produk hukum dilahirkan
untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya
hak sipil dan politik. Antara lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal
28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU
Pers, UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk rasa), UU
HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Otonomi Daerah,
perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan martabat, dan UU ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi
Rasial. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan
politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan
berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas
kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan,
yang vital bagi bekerjanya sistem politik dan pemerintahan demokratis
telah dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia
5. Rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang
mulai muncul pada abad ke 19 bersamaan dengan kelahiran negara
konstitusi dan demokrasi, kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan
koreksi terhadap negara absolut. Rule of law lahir dengan semangat
yang tinggi, bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan lain-lain,
kemudian mengambil alih dominasi dari golongan-golongan gereja,
ningrat, prajurit dan kerajaan.
6. Pada era reformasi dewasa ini permasalahan HAM, Demokrasi dan
Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia dalam
membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Permasalahan tersebut
merupakan suatu isu global sehingga semua negara termasuk negara
Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari persoalan tersebut. Namun
kendala bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah bagaimana
ketiga isu tersebut tidak menjadi alat wacana negara-negara adidaya
untuk melakukan tekanan terhadap negara-negara yang tidak sesuai
dengan visi negra adidaya terebut. Misalnya isu tentang HAM di
Indonesia, banyak negara besar yang oleh karena kepentingan politiknya
senantiasa mengadakan tekanan terhadap Indonesia, dengan memberikan
bantuan politis maupun dana terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang
melakukan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia, sehingga
konsekuensinya dapat melemahkan ideologi dan ketahanan nasional.
7. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa
yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan
bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari
dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang
mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup
bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan
nasional.
8. Permasalahan HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup sangat
mempengaruhi upaya bangsa Indonesia dalam membina dan mengembangkan
ketahanan nasional. Permasalahan tersebut merupakan suatu isu global
sehingga semua negara termasuk negara Indonesia tidak bisa melepaskan
diri dari persoalan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
- Amin, Zainul Ittihad.2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta :
Universitas Terbuka
- Oesman, Oetojo dan Alfian.1993. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam
Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
Jakarta : BP-7 Pusat
- Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto. 2005. HAM di
Indonesia: Menuju Democratic Governance.Yogyakarta: Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Volume 6 No. 3 Fakultas Ilmu Sosial dan
ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Setiardja, A Gunawan.1993.Hak-hak asasi manusia berdasarkan
ideologi pancasil. Yogyakarta : Kanisius
- M.S, Kaelan.2010.Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma
- Kaelan, M.S., dan Ahcmad Zubaidi. 2012. Pendidikan
Kewarganegaraan. Yogyakarta. : Paradigma
Situs Internet
- http://id.scribd.com/doc/86216889/Pengaruh-Ham-Demokrasi-
Lingkungan-Hidup-Terhadap-Ketahanan-Nasional#scribd
- http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
- http://blog.republika.co.id/2013/06/14/benarkah-rezim-soeharto-
lebih-enak/
- http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritarianisme
-----------------------
[1] Seorang ahli Filsuf serta seorang ahli pikir dan sastrawan yang
terkenal pada zaman yunani klasik
[2] yang ditetapkan oleh ' Assemblee Nationale 'di perancis pada 26 Agustus
1789
[3] ( Budiardjo, 1981:121 )
[4] (1939-1945)
[5] ( Yamin, 1959:287-289 )
[6] Prof.Dr.H.Kaelan, M.S dan Drs.H.Achmad zubaidi,M.Si, Pendidikan
kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2012, hlm 95.
[7] (pasal 27:1)
[8] (Azhary, 1995: 59)
[9] Baskara T. Wardaya. 2007. Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 3.
-----------------------
9
