ETIKA PROFESI ALASAN DIPERLUKAN TATA KELOLA YANG BAIK DAN ETIKA BISNIS
Kelompok 1 I Made Gheby Kusnadi
1697612009
AA Finty Udayani
1697612011
Program Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2017
gency The T heo or y) Teori Keagenan ( A gency Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of contract”. contract”. Jensen
dan
Meckling(1976)
mendefinisikan
hubungan
keagenan
( agency
relationship)sebagai relationship)sebagai berikut: "an agency relationship as a contract under which one or more persons(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authorityto the agent " Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. J ika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hubungan Prinsipal dan Agen
-
Pemegang Saham dan Manajemen Hubungan keagenan dalam teori agensi muncul karena adanya hubungan kerja antara pihak yang yang memberi wewenang (prinsipal) (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama dimana prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen dalam mengelola kekayaan investor (Brigham dan Houston, 2004). Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. Sedangkan manajer seba gai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahuiinformasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham atau investor). Oleh sebab itu, manajer mempunyai kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.Informasi yang diberikan oleh manajer dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi akuntansiseperti lapora n keuangan perusahaan.
-
Pemegang Saham Publik dan Pemegang Saham Pengendali Gilson dan Gordon (2003) mengemukakan bahwa masalah keagenan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu masalah keagenan pertama antara pemegang saham dan manajemen serta masalah keagenan kedua antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali (pemegang saham publik). Masalah keagenan antara pemegang sahamdan manajemen muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol,sedangkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali muncul karena adanya insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan mendapatkan manfaat privat atas kontrol. Manfaat privat inilah yang mendorong pemegang saham pengendali untuk mempertahankan kontrol perusahaan. Manfaat
privat
atas
kontrol
lebih
besar
apabila
kepemilikannya
terkonsentrasi.Pemegang saham pengendali memiliki kontrol terhadap perusahaan melebihi hak aliran kasnya. Dengan konsentrasi kepemili kan seperti ini, muncul konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali mampu secara efektif mempengaruhi kebijakan manajemen atau bahkan menentukan manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adapermasalahan pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. Hak kontrol merupakanhak suara untuk mengambil keputusan penting. Hak aliran kas merupakan klaimterhadap dividen. -
Kreditur dan Manajemen Penggunaan utang atau dana masyarakat dapat menimbulkan masalah keagenan pada saat manajer memutuskan untuk melakukaninvestasi yang berisiko tinggi. Keputusan semacam itu bila berjalan berjala n baikakan sangat menguntungkan bagi bank, namun jika gagal akan sangatmerugikan bagi kreditur. Disisi lain la in utang juga akan mendorong manajemen untukmenyerahkan arus kas bebas kepada pemegang saham yang selanjutnyadigunakan untuk membayar kembali kewajiban atau untuk reinvestas i(Jensen 1986). Penggunaan utang menjadi sebuah alat insentif bagi manajer untuk lebih berhati-hati guna mengindari ancaman kebangkrutan.
-
Pemangku Kepentingan Lainnya dan Manajemen Menurut Van der Stede (2007), tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan lain (misalnya karyawan, pemasok, masyarakat pada umumnya).
Pemicu Konflik Kepentingan dan Masalah Keagenan Yang Timbul (Informasi
Self-I nte nterest rest ) Asimetri dan Perilaku Self-I Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan agency problems. problems. Salah satu penyebab agency problems adalah adanya asymmetric information (Informasi Asimetri). Asimetri). Asymmetric Information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah: 1. Moral hazard , yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. 2. Adverse selection, selection, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Selain itu, masalah keagenan juga dapat terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005). Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk
kepentingan
pribadi (self pribadi(self
interest) interest) dan
bukan
untuk
memaksimumkan
perusahaan.Inilah yang nantinya nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (agency cost). cost). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency cost sebagai cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (insider ownership) ownership) dapat digunakan untuk mengurangi agency cost yang yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya.
Peran Tata Kelola dan Tata Kelola Bisnis Untuk Mengatasi Konflik Kepentingan
Masalah-masalah keagenan dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan(corporate perusahaan (corporate governance).Corporate Governance dapat Governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.Berdasarkan teori keagenan, ada 2 macam corporate governance yaitu “bad “bad ” dan “ good ” (Armstrong, 2009). Bad Bad corporate governance governance berarti perusahaan mengalami konflik keagenan yang serius antara pemegang saham dan manajer, serta biaya kontrak.Sedangkan good corporate governance governance berarti perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer, serta biaya kontrak. Good Corporate Governance dapat Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak-pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan: -
Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder para stakeholder lainnya. lainnya.
-
Suatu sistem pengawasan dan keseimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
-
Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut dengan pengukuran kinerjanya.
Definisi dan Prinsip Dasar Tata Kelola
Setiap perusahaan harus memberikan kepastian atas penerapan prinsip atau asas GCG di setiap aspek bisnisnya. Menurut KNKG (2006), prinsip-prinsip GCG terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha ( sustainability ( sustainability)) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan ( stakeholders). stakeholders).
-
Transparansi Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku
kepentingan.
Perusahaan
harus
mengambil
inisiatif
untuk
mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.Pedoman pokok pelaksanaannya: a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi mempengaruhi kondisi perusahaan. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. -
Akuntabilitas Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.Pedoman pokok pelaksanaannya: a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan dan d an semua karyawan secara jelas dan selaras se laras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate (corporate values), values), dan strategi perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, ta nggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward (reward and punishment system). system). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code (code of conduct ) yang telah disepakati. -
Responsibilitas Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.Pedoman citizen.Pedoman pokok pelaksanaannya: a. Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehatihatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws ( by-laws). ). b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
-
Independensi Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.Pedoman pokok pelaksanaannya: a. Masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict ( conflict of interest ) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
-
Kewajaran (fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.Pedoman pokok pelaksanaannya: a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi f isik.
Tinjauan Struktur Tata Kelola di Indonesia
-
Perbandingan Struktur Satu Dewan dan Dua Dewan Dalam diskusi corporate governance sering governance sering ditemukan istilah one-tier system dan system dan two-tier system. system. One-tier system banyak system banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti anglo-saxon seperti US, UK, Canada dan Australia. Sedangkan two-tier system system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda. Indonesia termasuk menganut sistem two-tier . Dalam one-tier system, system, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah, wadah ini disebut board of director (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Di dalam one-tier corporate governance system, system , ada empat tipe struktur board : 1. Semua direktur eksekutif adalah anggota board. Top managers adalah managers adalah juga anggota board . ini banyak ditemukan pada perusahaan kecil, perusahaan keluarga dan start-up business. 2. Mayoritas anggota board adalah direktur eksekutif . Di struktur ini ada direktur noneksekutif dalam board namun namun jumlahnya sedikit (minoritas). 3. Mayoritas adalah direktur non-eksekutif . Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen. 4. Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board . Banyak ditemukan dalam dalam organisasi non-laba.
Sedangkan di dalam two-tier system, system, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi.Untuk two-tier corporate governance system, system, struktur yang ada ialah terdiri dari dua board : 1. Dewan pengawas (supervisory board). board). Ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (connected). 2. Dewan pelaksana (executive board). board). Ini terdiri dari semua direktur pelaksana seperti CEO, CFO, COO, CIO (C-level management). Seperti disebutkan di atas, Indonesia menganut sistem two-tier governance. governance. Hal ini mungkin karena pengaruh Belanda yang juga menganut sistem itu. Hanya saja, sistem twotier ala ala Eropa menempatkan wakil dari karyawan (employee) pada (employee) pada level dewan direksi. Ini yang tidak ditiru oleh sistem di Indonesia.
-
Organ Korporat Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ memiliki fungsinya sendiri-sendiri s esuai dengan ketetuan yang berlaku. Dalam konteks good corporate governance, governance, masing-masing organ harus melakukan tugasnya secara independen untuk kepentingan perusahaan.
-
Hubungan antar Organ 1. RUPS Adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka jangka panjang. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strate gis lainnya yang diajukan Direksi.
Keputusan
yang
diambil
dalam
RUPS
didasarkan
pada
kepentinganperusahaan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi
untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. 2. Dewan Komisaris Merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawab Dewan Dewan Komisaris dapat dirinci sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi ser ta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan. b. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional Perusahaan. c. Mengawasi pengelolaan Perusahaan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan. d. Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS Tahunan. e. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam RUPS Tahunan. f.
Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit.
3. Direksi Adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual
maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. Berdasarkan ketentuan Anggaran Anggaran Dasar, tugas utama Direksi adalah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud tujuan. Maka dari itu setiap anggota Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut: a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan; b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan; c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan, dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku tersebut dimulai. dimulai.
Or ganization tion F or E cono conom mi c Co C o-Oper -Oper ation Prinsip-Prinsip Tata Kelola Menurut OECD ( Organiza And A nd D evelop lopment) nt) Perusahaan harus memastikan dasar kerangka tata kelola perusahaan yang efektif (OECD, 2004). Kerangka tata kelola perusahaan harus menunjukkan transparansi dan pasar yang efisien, konsisten dengan aturan hukum dan je las mengartikulasikan pembagian tanggung jawab antara berbagai pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku. Dasar kerangka tata kelola perusahaan yang efektif yaitu: -
Kerangka tata kelola perusahaan harus dikembangkan dengan tujuan untuk berdampak pada kinerja ekonomi secara keseluruhan, integritas pasar dan insentif untuk menciptakan pelaku pasar dan kenaikan pasar yang transparan dan efisien.
-
Persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan dalam yurisdiksi harus konsisten dengan aturan hukum, transparan, dan dapat dilaksanakan.
-
Pembagian tanggung jawab antara otoritas yang berbeda dalam yurisdiksi yang harus jelas diartikulasikan dan memastikan bahwa kepentingan umum disajikan.
-
Pengawas, pihak berwenang, dan penegak hukum harus memiliki wewenang, integritas dan sumber daya untuk memenuhi tugas mereka secara profesional dan obyektif. Selain itu,keputusan mereka harus tepat waktu,transparan dan sepenuhnya dijelaskan.
Manfaat Tata Kelola Bagi Korporat dan Lingkungan
1. Meningkatkan kualitas kerja para karyawan Dengan adanya good corporate governance, maka kondisi lingkungan pekerjaan akan menjadi lebih baik. Bertambah baiknya lingkungan dan suasana dari lingkungan pekerjaan, maka karyawan akan merasa lebih dihargai dalam pekerjaannya. Hal ini akan bermanfaat pada lebih baiknya dan meningkatnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para karyawan. Karyawan bisa merasa nyaman dan senang dalam bekerja di perusahaan yang menerapkan good good corporate governance tersebut. 2. Meningkatkan keterikatan kerja para karyawan Kualitas pekerjaan dari para karyawannya kar yawannya bertambah dan juga kondisi dari lingkungan pekerjaan yang membuat nyaman, nyaman, maka karyawan pun pun akan memiliki keterikatan kerja yang baik dengan perusahaannya. Hal ini akan berdampak pada perusahaan yang tidak perlu repot dalam mengevaluasi hasil kerja dari para karyawannya. Karena dengan meningkatnya keterikatan kerja dari para karyawan, maka hasil pekerjaan pun akan menjadi lebih baik dan juga lebih fokus. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan Manfaat GCG yang berdampak pada kualitas pekerjaan pada karyawan, maka hal ini akan berdampak langsung pada kinerja keseluruhan dari perusahaan tersebut. Good corporate governance dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dari karyawan, dan juga akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja keseluruhan dari perusahaan itu sendiri. 4. Neraca perusahaan yang lebih baik Dengan meningkatnya kondisi kualitas pekerjaan dari karyawan dan juga meningkatnya kinerja dari perusahaan secara keseluruhan, maka hal ini juga akan berdampak pada kondisi neraca keuangan keuangan dari perusahaan yang yang akan menjadi lebih baik dan mengarah kea rah yang positif. Itu artinya, kemungkinan perusahaan merugi resikonya akn menjadi lebih kecil, dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance. 5. Penggunaan sumber daya yang lebih efektif Selain itu manfaat GCG bagi perusahaan yang diterapkan , pengelolaan dan penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efektif. Perusahaan hanya akan menaruh karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tidak terjadi tumpang tindih tugas yang menagkibatkan kekacauan pada tubuh perusahaan tersebut.
6. Dapat mencegah munculnya KKN KKN atau yang sering kita kenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu faktor penghambat dari kemajuan suatu perusahaan. Dengan adanya KKN pada suatu perusahaan dapat menyebabkan: -
Perusahaan menjadi rugi
-
Penempatan sumber daya yang tidak pas dan tidak efektif
-
Bangkrut
-
Terjerat kasus hukum Dengan menerapkan prinsip dan konsep dari good corporate governance ini, maka KKN yang sering terjadi pada perusahaan dapat dikrangi dan ditekan jumlahnya.
7. Suasana lingkungan bekerja yang lebih baik Manfaat Good corporate governance juga berguna untuk meningkatkan lingkungan bekerja menjadi lebih baik. Setiap karyawan akan merasa dihargai dan membuat mereka akan merasa betah. Dengan begitu, penerapan good corporate governance akan menyebabkan lingkungan pekerjaan darikaryawan menjadi lebih baik. 8. Mencegah terjadinya turnover pada karyawan Turnover merupakan istilah lain untuk pindah kerja pada karyawan. Sering sekali kita mendengan ada istilah karyawan yang tidak betah, baru 1 – 1 – 2 2 tahun bekerja sudah ingin berhenti dan pindah dari pekerjaannya. Tentu saja hal ini dapat merugikan pihak perusahaan. Namun demikian, dengan penerapan konsep good corporate governance, intensi karyawan dalam melakukan turnover ini dapat ditekan dan diminamili sir.Hal ini karena good corporate governance dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan membuat karyawan menjadi lebih betah berapa dalam perusahaan tersebut. 9. Melindungi hak para pemegang saham Manfaat GCG bagi perusahaan dalam konsep ini i ni dapat melindungi hak dan kepentingan dari para pemegang saham perusahaan. Dengan adanya good corporate governance, maka kepentingan dan juga hak dari peme gang saham untuk menjalankan tugasnya menjadi lebih optimal, sehingga para pemegang saham dapat menciptakan kebijakaan – kebijakan yang nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya. 10. Meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor Suatu perusahaan yang menerapkan good corporate governance dengan bak dan optimal akan memiliki suasana dan kualitas pekerjaan yang baik. Selain itu good corporate governance juga dapat berpengaruh pada kondisi neraca keuangan
perusahaan. Hal ini akan menjadi nilai tambah dari suatu perusahaan di mata para investor.Para investor akan lebih tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan yang memiliki kualitas dan suasana bekerja yang baik serta neraca keuangan yang positif. 11. Hubungan antar perangkat perusahaan yang lebih baik Biasanya beberapa karyawan terutama bawahan seringkali merasa takut apabila berhadapan dengan atasannya. atasa nnya. Namun, dengan penerapan good corporate governance secara tepat, hal ini tidak akan tejadi. Hubungan antara perangkat perusahaan, baik horizontal maupun vertical akan menjadi lebih harmonis.
Overview Regulasi dan Pedoman Tata Kelola di Indonesia
Setelah krisis moneter yang mengahantam perekonomian di negara-negara Asia menjelang akhir tahun 1990-an, muncul inisiatif untuk menguatkan kerangka tata kelola perusahaan, baik di tingkat nasional maupun regional.Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi bahwa kontributor utama dalam krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya tata keola perusahaan.Dengan demikian, krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong urgensi reformasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga di Indonesia. 1. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Coporate Governance. Krisis yang melanda Asia tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh meyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Coperate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari sektor publik swasta untuk merekomendasikan prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNCKG dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sector publik (public governance).KNKG governance).KNKG telah menerbitkan Pedoman
Nasional Good Corporate Governance Governance (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang yang kemudian direvisi pada tahun 2001 2001 dan 2006. Selanjutnya, untuk mendukung upaya reformasi yang dilakukan pemerintah, kemudian bermunculan berbagai inisiatif yang digagas oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian untuk membangun kembali Indonesia setelah krisis. Berbagai organisasi yang mempelopori pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia antara lain, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Forum for Corporate Governance In Indonesia (FCGI), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), dan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI). Organisasi tersebut bertujuan untuk mempromosikan kepedulian terhadap kelola dengan mengadakan seminar dan konferensi, membantu perusahaan untuk melakukan self-assessment , menyediakan program pendidikan dan pelatihan, melakukan penilaian praktik tata kelola, serta menyediakan indeks persepsi tata kelola secara tahunan. 2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 1995 merupakan undang-undang yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi dan menjabarkan prinsip-prinsip tata kelola dengan mengatur kesetaraan organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. UUPT juga menjelaskan peran dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta elemen tata kelola perusahaan lainnya.Revisi UUPT ini mencerminkan bahwa masalah tata kelola perusahaan di Indonesia telah diakomodasi sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang penting tentang perusahaan di Indonesia.
3. Pedoman-Pedoman GCG Untuk melengkapi Pedoman Umum GCG yang sudah dikeluarkan oleh KNKG, KNKG juga menerbitkan serangkaian pedoman-pedoman sektoral dan manual penerapan tata kelola perusahaan.
Pedoman Umum (General Code)
Pedoman Sektoral (Sectoral Code)
Manual GCG (GCG Manual)
Good Corperrate Governance (2001,2006)
Banking (2004, 2013)
Business Ethic
Good Public Governance (2006)
Insurance And Reinsurance (2009)
Whistleblowing System (WBS) (2008)
Actuarial Consultants (2011)
Audit Committee (2002)
Insurance And Reinsurance Brokers (2011)
Risk Management (2011)
Good Governance Bisnis Syariah (2011)
Gambar 2.3 Pedoman GCG yang Diterbitkan KNKG 4. Inisiatif Tata Kelola Lainnya Berbagai inisiatif lainnya di bidang tata kelola perusahaa yang bertujuan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada perusahan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pun telah terbangun. Diantaranya adalah sebagai berikut : a. Annual Report Award (ARA) (ARA) Merupakan penghargaan terhadap laporan tahunan perusahaan Indonesia, telah dilaksanakan sejak tahun 2002.Acara ini merupakan hasil kerja sama 7 (tujuh) institusi yaitu OJK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian BUMN,
Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia, serta dikoordinasikan oleh OJK. Pada awalnya, ARA ARA diikuti oleh 83 perusahaan, dan tahun 2013 diikuti oleh 234 peserta. b. Capital Market Awards Bursa Efek Indonesia mulai mengadakan Capital Market Awards pada Awards pada tahun 2006, dengan tujuan utama untuk mendorong penerapan standar dan praktik bisnis yang baik dan berkelanjutan oleh perusahaan tercatat dan Perusahaan Efek, yang diantaranya meliputi praktik tata kelola perusahaan yang baik. c. IICD Corporate Governance Award Penghargaan ini diadakan oleh oleh IICD pertama kali pada tahun 2009 2009 dan didasari pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia. Instrumen penilaian adalah CG Scorecard yang juga digunakan oleh Institute of Directors lainnyadi Directors lainnyadi beberapa Negara ASEAN. d. IICG Award – Award – Most Most Trusted Award IICG meluncurkan Penghargaan “Most Trusted Companies” Companies” pada tahun 2001.Penghargaan ini fokus pada perusahaan terbuka, BUMN dan swasta, serta berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) versi IICG. Instrumen Instrumen Penilaian dan Bukti Empiris Terhadap Praktek Tata Kelola di Indonesia dan ASEAN
Untuk mengukur kemajuan pasar modal Indonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan dan mengidentifikasi area-area yang harus diperbaiki dengan memperhatikan keteladanan yang berlaku di tingkat internasional, beberapa inisiatif penilaian terhadap penilaian terhadap praktik tersebut sudah dilakukan oleh beberapa lembaga internasional.
Penilaian terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga internasional yaitu sebagai berikut: 1. Penilaian Tata Kelola Korporat Indonesia Oleh Bank Dunia Tata kelola perusahaan merupakan salah satu dari 12 standar yang ditetapkan oleh komunitas keuangan internasional. The Word Bank dan dan The Monetary Fund (IMF) bekerjasama dalam melakukan penilaian atas penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). Tujuan dari inisiatif ROSC adalah untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang dapat berkontribusi terhadap kerentanan ekonomi dan keuangan terhadap suatu Negara. Penilaian ROSC atas tata kelola perusahaan dilakukan dengan menilai kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, praktik bisnis dan kepatuhan dari perusahaan terbuka, dan kapasitas penegakannya terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh OECD (World Bank, 2010) . 2. Penilaian Berdasarkan ASEAN Corportae Governance Scorecard dari ASEAN Capital Market Forum Pada tahun 2009, para Menteri Keuangan Negara- negara Association negara Association of South-East South-East Asian
Nation
(ASEAN)
menyepakati
rencana
implementasi
(ACMF
Implementation Plan) Plan) untuk mempromosikan pengembangan pasar modal yang terintegrasi. ASEAN Capital Market Forum Forum (ACMF) (ACMF) merupakan asosiasi regulator pasar modal di kawasan ASEAN yang berupaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi tunggal pada tahun 2015. Diantara berbagai inisiatif tersebut, ASEAN Coporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) diperkenalkan Scorecard) diperkenalkan sebagai suatu alat untuk memeringkat kinerja tata kelola
perusahaan publik dan terbuka di ASEAN.Inisiatif ASEAN CG Scorecard yang bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas dari implemeta si prinsip prinsip tata kelola perusahaan, diluncurkan tahun 2011. Indonesia bersama-sama dengan 5 (lima) negara anggota ACMF lainnya(Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, and Vietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip-prinsip tata ta ta kelola perusahaan yang diterbitkan OECD sebagai acuan penilaian untuk ASEAN CG Scorecard . Penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dan bertujuan agar dapat disusun suatu kumpulan perusahaan public di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik, dan dapat dipromosikan kepada investor mancanegara.
IMPLEMENTASI GCG, K ODE ODE ETIK DAN PERILAKU DI PT BANK MANDIRI TBK Latar Belakang
Implementasi prinsip GCG tidak terlepas dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Di era globalisasi tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan sebagai terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state) akan terujud, semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks dan risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat di bidang perbankan. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Tata kelola perusahaan (corporate governance) yang buruk dapat menyebabkan terjadinya fraud (kecurangan) sebagaimana yang terjadi pada beberapa bank di Indonesia. Dalam beberapa kasus, fraud menyebabkan kerugian pada bank yang jumlahnya cukup besar sehingga sehingga bank bank tersebut dapat ditutup ditutup atau dilikuidasi, dilikuidasi, diantaranya diantaranya adalah bank Asiatic dan bank Dagang Bali yang dilikuidasi pada tahun 2005. Penutupan atau likuidasi akibat fraud tersebut sangat merugikan stakeholders antara lain pemerintah dan investor. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip dan praktik GCG pada sektor perbankan. Dan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik corporate governancepada lembaga perbankan. Dan sejauh mana efektivitas praktik corporate governance dalam menekan jumlah fraud pada sektor perbankan.
Pembahasan Implementasi Implementasi Good Corporate Governance
Komisaris dan Direksi Bank Mandiri berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan mentransformasi Bank Mandiri menjadi bank publik terkemuka (Blue Chip Company) di kawasan Asia Tenggara (Regional
Champion Bank). Manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi ini. Penerapan prinsip secara baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan merupakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Bank Mandiri percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan: 1.
Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
2.
Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders.
3.
Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan shareholder’s values.
4.
Meningkatnya minat dan kepercayaan investor.
5.
Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
6.
Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pembentukan Komite Good Corporate Governace
Bank
Mandiri
telah
menyadari
pentingnya
penerapan
GCG
sebelum
dikeluarkannya PBI No.8/4/PBI/2006. Hal ini terbukti dengan telah dibentuknya Komite Good Corporate Governance di level Komisaris pada tanggal 18 Juli 2005. Pembentukan Komite GCG di level Komisaris sejalan dengan tugas Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi termasuk memantau efektivitas implementasi GCG beserta praktek-praktek terbaik. Sosialisasi Good Corporate Corporate Governace
Sosialisasi prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG serta kebijakan terkait lainnya, seperti corporate values dan corporate behaviours dilaksanakan kepada seluruh jajaran Bank Mandiri melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi secara langsung melalui Forum
Sosialisasi
di
Kantor
Pusat,
kunjungan
ke
wilayah-wilayah,
dalam
training/workshop, focus group, maupun sosialisasi melalui media, seperti buletin internal Bank Mandiri, intranet Bank Mandiri yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Bank Mandiri, dan melalui Knowledge-Based Management System (KMS). Dalam sosialisasi kepada Unit Kerja Kantor Pusat dan Wilayah, seluruh anggota Komite GCG terlibat secara langsung dalam menyiapkan dan menyampaikan materi sosialisasi. Tujuan sosialisasi
adalah agar seluruh jajaran Bank dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG dalam menjalankan tugas. Selain sosialisasi kepada pihak internal, sosialisasi dilakukan pula kepada pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui forum-forum Corporate Governance seperti
Komite
Nasional
Kebijakan
Governance
(KNKG),
diskusi
rutin
yang
diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dan seminar GCG berskala nasional maupun internasional. Disamping itu, sosialisasi dilakukan juga melalui pemuatan materi GCG dalam Laporan Tahunan Bank Mandiri, situs Bank Mandiri, forum investor, dan media komunikasi lainnya sehingga diharapkan pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dapat mudah diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-Prinsip Prinsip-Prinsip GCG di Bank Mandiri
a. Keterbukaan (Transparency)
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
Informasi tersebut meliputi visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Bank Mandiri menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAMLK), Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta mengumumkan kepada publik mengenai terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga atau nilai efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat waktu dan obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
Dalam pengelolaannya, Bank menetapkan check and balance system.
Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran j ajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strate gi bank serta memiliki reward and punishment system.
Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GGC.
c.
Tanggung Jawab (Responsibility) Bank berpegang pada prinsip kehatihatian (prudential banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
d. Independensi (Independency)
Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran (Fairness)
Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).
Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran (Fairness) Bank Mandiri memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham sesuai dengan klasifikasi. Sebagai perusahaan publik, Bank memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, yang antara lain diwujudkan dalam:
a.
Memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk mengajukan usulan.
b. Jika terdapat transaksi benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. KEP-
32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan No. IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu it u dalam RUPS.
c.
Apabila terdapat transaksi material sesuai dengan Peraturan Bapepam No. KEP-02/ PM/2001 tentang Perubahan Peraturan No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material, maka harus disetujui terlebih dahulu oleh RUPS. Struktur Corporate Governance
Struktur Corporate Governance di Bank Mandiri adalah sebagai berikut: a.
Komisaris Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang saham, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan calon Komisaris. Dari rekomendasi tersebut pemegang saham memilih Komisaris dalam RUPS melalui proses yang transparan. Demikian pula pemberhentian Komisaris hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS.
b. Komisaris Independen
Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Stakeholders lainnya. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank. c.
Komite-komite Di Bawah Komisaris Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris membentuk komite-komite:
1. Komite Audit, membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. 2. Komite Nominasi dan Remunerasi, membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris, Direksi dan para pejabat eksekutif. 3. Komite Kebijakan Risiko membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko usaha. 4. Komite GCG, membantu Komisaris dalam memberikan rekomendasi arah kebijakan implementasi prinsip-prinsip GCG. d. Direksi
Seperti halnya pemberhentian Komisaris, pemberhentian Direksi hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Karena Bank Mandiri adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang telah Terbuka, Anggaran Anggaran Dasar Bank mengatur bahwa pengangkatan pengangkatan Direksi oleh RUPS harus disetujui oleh pemegang saham Dwiwarna Seri A (Negara Republik Indonesia). Lebih lanjut Anggaran Dasar mengatakan bahwa hanya pemegang saham Dwiwarna Seri A yang berhak mengajukan pencalonan kepada RUPS. Penunjukan tersebut efektif setelah Direksi terpilih lulus fit and proper test Bank Indonesia.
Kode Etik dan Perilalu di PT Bank Mandiri
Manajemen Bank Mandiri bertekad untuk menerapkan nilai-nilai kebersamaan sebagai berikut: 1.
Trust/Kepercayaan: Membangun keyakinan dan sangka baik di antara stakeholders dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan.
2.
Integrity/Integritas: Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
3.
Professionalism/Profesionalisme: Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab.
4.
Customer focus/Fokus pada pelanggan: Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Fokus pada pelanggan merupakan salah satu nilai utama yang melandasi sikap insan Bank Mandiri untuk senantiasa membina hubungan baik dengan pelanggan serta langgeng dan berkesinambungan. Pelanggan eksternal maupun internal Bank Mandiri merupakan mitra yang akan kita dukung untuk terus maju dan tumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu. Untuk itu fokus pada pelanggan kita wujudkan dalam perilaku yang inovatif, proaktif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan serta mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan.
5.
Excellence/Kesempurnaaan: Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil terbaik secara terus menerus. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Mandiri menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk mengurangi risiko usaha tersebut Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya melalui penerapan prinsip Know Your Customer/Anti Money Laundering (KYC/AML). Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip KYC/AML merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur Bank secara keseluruhan dengan memasukkan unsur-unsur yang meliputi
pengawasan oleh pengurus Bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas tugas dan dan tanggung tanggung jawab, sistem pengawasan intern dan pelatihan karyawan. Secara berkesinambungan Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap Customer Information Files (CIF) untuk meningkatkan keakurasian dan kelengkapan data nasabah agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan standar internasional. Selain itu juga Bank Mandiri saat ini telah mengembangkan dan memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan mengenai transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak otoritas. Secara umum, penerapan prinsip KYC/AML di Bank Mandiri saat ini mendapat penilaian dari pihak otoritas dengan peringkat cukup baik dan sistem informasi manajemen dikategorikan baik. Bank Mandiri adalah bank yang memiliki budaya kerja yang sangat baik, semakin lama Bank Mandiri selalu menunjukkan komitmen yang semakin baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pada tahun 2007 PT Bank Mandiri dinobatkan sebagai bank nasional paling efisien dari 130 bank yang yang beroperasi di Indonesia dalam Banking Efficiency Award 2007versi Harian Bisnis Indonesia. Pencapaian itu tidak lepas dari suatu kinerja dan budaya kerja yang sangat baik yang dimiliki oleh Bank Mandiri.
Kesimpulan
Penerapan prinsip good corporate governance secara komprehensif menjadi faktor penting dalam menentukan menentukan tingkat tingkat profitabilitas perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank terbesar di Indonesia dari sisi aset ini memperkuat penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam setiap bisnis proses hingga mendapat pengakuan dari jurnal Corporate Governance Asian CGA (Annual Recognition Award )2013 sebagai Ikon penerapan GCG terbaik di Indonesia. Penghargaan The Best of Asia ini merupakan yang kelima kalinya disematkan kepada Bank Mandiri secara berturut-turut. Hal ini tidak mustahil terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk karena bank telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, kode etik dan perilaku secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman. Bank Mandiri berusaha menciptakan iklim usaha yang bersih dan sehat dengan berusaha menekan perilaku fraud dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada p ada tiap level bisnis.
