TUGAS KELOMPOK ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT ALASAN DIPERLUKAN TAT TATA KELOLA YANG YANG BAIK DAN ETIKA ET IKA BISNIS
Disusun oleh: Kelompok Gil!n" An#!$ %!kim Lu&!in A'u A'u As(u('
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULT FAKULTAS AS EKONOMI EKONOM I DAN DA N BISNIS BI SNIS UNI)ERSITAN BRA*I+AYA MALANG ,-./
Teo$i Ke!"en!n (Agency Theory)
Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of contract”. Jensen
dan
eckling(!"#$)
mende%inisikan
hubungan
keagenan
(agency
relationship)sebagai berikut& 'an agency relationship as a contract under which one or more persons(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authorityto the agent ' ubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. %u0un"!n P$insip!l 1!n A"en
Pemegang *aham dan anajemen ubungan keagenan dalam teori agensi muncul karena adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama dimana prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen dalam mengelola kekayaan investor (+righam dan ouston, --). /nvestormempunyai harapan
bahwa
dengan
mendelegasikan
wewenang
pengelolaan
tersebut
akanmemperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.
*edangkan
manajer
sebagai
pengelola
perusahaan
lebih
banyak
mengetahuiin%ormasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datangdibandingkan pemilik (pemegang saham atau investor). 0leh sebab itu, manajer mempunyaikewajiban memberikan in%ormasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik./n%ormasi yang diberikan oleh manajer dapat dilakukan dengan
mengungkapkan in%ormasi akuntansiseperti laporan keuangan perusahaan. Pemegang *aham Publik dan Pemegang *aham Pengendali 1ilson dan 1ordon (--2) mengemukakan bahwa masalah keagenan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu masalah keagenan pertama antara pemegang saham dan manajemen
serta masalah keagenan kedua antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali (pemegang saham publik). asalah keagenan antara pemegang sahamdan
manajemen
muncul
karena
adanya
pemisahan
kepemilikan
dan
kontrol,sedangkan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali muncul karena adanya insenti% dan kemampuan pemegangsaham pengendali untuk mendapatkan man%aat privat atas kontrol. an%aat privatinilah
yang
mendorong
pemegang
saham
pengendali
untuk
mempertahankankontrol perusahaan. an%aat privat atas kontrol lebih besar apabilakepemilikannya terkonsentrasi.Pemegang saham pengendali memiliki kontrol terhadap perusahaan melebihi hak aliran kasnya. 3engan konsentrasikepemilikan seperti ini, muncul kon%lik keagenan antara pemegang sahampengendali dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang sahampengendali mampu secara e%ekti% mempengaruhi kebijakan manajemen atau bahkan menentukan manajemen. 3engan demikian dapat dikatakan bahwa adapermasalahan pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. ak kontrol merupakanhak suara untuk mengambil keputusan penting. ak
aliran kas merupakan klaimterhadap dividen. 4reditur dan anajemen Penggunaan utang atau dana masyarakat dapat menimbulkan masalah keagenan pada saat manajer memutuskan untuk melakukaninvestasi yang berisiko tinggi. 4eputusan semacam itu bila berjalan baikakan sangat menguntungkan bagi bank, namun jika gagal akan sangatmerugikan bagi kreditur. 3isisi lain utang juga akan mendorong manajemen untukmenyerahkan arus kas bebas kepada pemegang saham yang selanjutnyadigunakan
untuk
membayar
kembali
kewajiban
atau
untuk
reinvestasi(Jensen !"5$). Penggunaan utang menjadi sebuah alat insenti% bagi manajer
untuk lebih berhatihati guna mengindari ancaman kebangkrutan. Pemangku 4epentingan 6ainnya dan anajemen enurut 7an der *tede (--#), tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan lain (misalnya
karyawan, pemasok, masyarakat pada umumnya). Pemi2u Kon3lik Kepen(in"!n 1!n M!s!l!h Ke!"en!n Y!n" Tim0ul 4In3o$m!si Asime($i 1!n Pe$il!ku Self-Interest 5 +erdasarkan asumsi si%at dasar manusia dijelaskan bahwa masingmasing individu
sematamata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan kon%lik
kepentingan antara prinsipal dan agen. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan agency problems. *alah satu penyebab agency problems adalah adanya asymmetric information (/n%ormasi Asimetri). Asymmetric Information adalah ketidakseimbangan in%ormasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki in%ormasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak in%ormasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Jensen dan eckling (!"#$) menyatakan permasalahan tersebut adalah& !. Moral haard , yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan halhal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. . Adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benarbenar didasarkan atas in%ormasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *elain itu, masalah keagenan juga dapat terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (asdupi, --8). 3engan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk
kepentingan
pribadi(self
interest)
dan
bukan
untuk
memaksimumkan
perusahaan./nilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (agency cost). Jensen dan eckling (!"#$) mende%inisikan agency cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. enurut teori keagenan, kon%lik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. 4ehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (insider ownership) dapat digunakan untuk mengurangi agency cost yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung man%aat dari setiap keputusan yang diambilnya.
Pe$!n T!(! Kelol! 1!n T!(! Kelol! Bisnis Un(uk Men"!(!si Kon3lik Kepen(in"!n
asalahmasalah keagenan dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan(corporate governance).!orporate "overnance dapat dide%inisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.+erdasarkan teori keagenan, ada macam corporate governance yaitu 9bad : dan 9 good : (Armstrong, --"). #ad corporate governance berarti perusahaan mengalami kon%lik keagenan yang serius antara pemegang saham dan manajer, serta biaya kontrak.*edangkan good corporate governance berarti perusahaan dapat mengurangi kon%lik keagenan antara pemegang saham dan manajer, serta biaya kontrak. "ood !orporate "overnance dapat dide%inisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihakpihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan
sebagai
upaya
untuk
memberikan
nilai
tambah
perusahaan
secara
berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 3ari de%inisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 1;1 merupakan&
*uatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan
komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. *uatu sistem pengawasan dan keseimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang
salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. *uatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut dengan pengukuran kinerjanya.
De3inisi 1!n P$insip D!s!$ T!(! Kelol!
*etiap perusahaan harus memberikan kepastian atas penerapan prinsip atau asas 1;1 di setiap aspek bisnisnya. enurut 4<41 (--$), prinsipprinsip 1;1 terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha ( sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan ( stakeholders).
Transparansi =ntuk menjaga
obyektivitas
dalam
menjalankan
bisnis,
perusahaan
harus
menyediakan in%ormasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiati% untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh
pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.Pedoman pokok pelaksanaannya& a Perusahaan harus menyediakan in%ormasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan b
sesuai dengan haknya. /n%ormasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota 3ireksi dan anggota 3ewan 4omisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan
lainnya,
sistem
manajemen
resiko,
sistem
pengawasan
dan
pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan 1;1 serta tingkat kepatuhannya, c
dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangundangan, rahasia jabatan, dan hakhak pribadi. d 4ebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan
kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. =ntuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.Pedoman pokok pelaksanaannya& a Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilainilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan 1;1. c Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang e%ekti% d
dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
3alam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman
perilaku (code of conduct ) yang telah disepakati. >esponsibilitas Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citien.Pedoman pokok pelaksanaannya& a Pihakpihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehati hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, b
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by$laws). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan
dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. /ndependensi =ntuk melancarkan pelaksanaan asas 1;1, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.Pedoman pokok pelaksanaannya& a asingmasing pihak perusahaan yang bersangkutan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest ) dan dari segala pengaruh atau b
tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyekti%. asingmasing karyawan perusahaan harus melaksanakan %ungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
4ewajaran (fairness) 3alam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.Pedoman pokok pelaksanaannya& a Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap in%ormasi sesuai dengan prinsip transparansi b
dalam lingkup kedudukan masingmasing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan man%aat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
c
Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan
me r ekd0b1Sngy4noa5isAu7hBI)ta.9ClE!/'ptsi)d5u"3,B.o Cod 'ed !Unuom an e" al 06128kh02/m!7er"soa,/
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara pro%esional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi %isik.
Tin&!u!n S($uk(u$ T!(! Kelol! 1i In1onesi!
Perbandingan *truktur *atu 3ewan dan 3ua 3ewan Dalam diskusi corporate governance sering ditemukan istilah one-tier
system dan two-tier system. One-tier system banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti US, UK, Canada dan Australia. Sedangkan two-tier system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda. Indonesia termasuk menganut sistem two-tier . Dalam one-tier system, peran dean komisaris !pengaas" dan peran dean direksi !pelaksana#eksekuti$" di%adikan dalam satu adah, adah ini disebut board of director !B&D". 'enyatuan ini membuat tidak %elasnya peran dari pengaas dan pelaksana. Di dalam one-tier corporate governance system, ada empat tipe struktur board( %. *emua direktur eksekuti% adalah anggota board. Top managers adalah %uga anggota board. ini banyak ditemukan pada perusahaan ke)il,
perusahaan keluarga dan start-up business. . ayoritas anggota board adalah direktur eksekuti% . Di struktur ini ada direktur non*eksekuti$ dalam board namun %umlahnya sedikit !minoritas". 2. ayoritas adalah direktur noneksekuti% . Sebagian besar dari direktur non* eksekuti$ ini adalah direktur independen. . *emua noneksekuti% direktur adalah anggota board . Banyak ditemukan dalam organisasi non*laba.
Sedangkan di dalam two-tier system, peran dean komisaris dan dean direksi dipisah se)ara %elas. Dean komisaris akan mengaasi ker%a dean direksi.Untuk two-tier corporate governance system, struktur yang ada ialah terdiri dari dua board( !. Dean pengaas (supervisory board). Ini terdiri dari direktur non*
eksekuti$ independen dan direktur non*eksekuti$ tidak independen
!)onne)ted". . Dean pelaksana (executive board). Ini terdiri dari semua direktur pelaksana seperti CE&, C+&, C&&, CI& !C*leel management".
Seperti disebutkan di atas, Indonesia menganut sistem two-tier governance. -al ini mungkin karena pengaruh Belanda yang %uga menganut
sistem
itu.
-anya
sa%a,
sistem
two-tier ala
Eropa
menempatkan akil dari karyaan (employee) pada leel dean direksi. Ini yang tidak ditiru oleh sistem di Indonesia.
0rgan 4orporat 0rgan perusahaan terdiri dari >apat =mum Pemegang *aham (>=P*), 3ewan 4omisaris, dan 3ireksi. *etiap organ memiliki %ungsinya sendirisendiri sesuai dengan ketetuan yang berlaku. 3alam konteks good corporate governance, masing masing organ harus melakukan tugasnya secara independen untuk kepentingan
perusahaan. ubungan antar 0rgan !. >=P* Adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada 3ireksi dan 3ewan 4omisaris. >=P* sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan. 4eputusan yang diambil dalam >=P* didasari pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. 4ewenangan >=P* antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota 3ewan 4omisaris dan 3ireksi, mengevaluasi kinerja 3ewan 4omisaris dan 3ireksi, menyetujui perubahan Anggaran 3asar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota 3ewan 4omisaris dan 3ireksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan 3ireksi. 4eputusan yang diambil dalam >=P* didasarkan pada kepentinganperusahaan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh >=P*, >=P* atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, %ungsi dan wewenang 3ewan 4omisaris dan 3ireksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan. Pengambilan keputusan >=P* dilakukan secara wajar dan transparan. . 3ewan 4omisaris erupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolekti% untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 3ireksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan 1;1 pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3alam melaksanakan tugas, 3ewan 4omisaris
bertanggung jawab kepada >=P*. Pertanggungjawaban 3ewan 4omisaris kepada >=P* merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan
perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsipprinsip 1;1. 4inerja 3ewan 4omisaris dievaluasi berdasarkan unsurunsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh 3ewan 4omisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. asil penilaian kinerja 3ewan 4omisaris disampaikan dalam >=P*. Tugas dan tanggung jawab 3ewan 4omisaris dapat dirinci sebagai berikut& a. elakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh 3ireksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan. b. engadakan rapat atau pertemuan
secara
berkala
untuk
membahas
pengelolaan operasional Perusahaan. c. engawasi pengelolaan Perusahaan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh 3ireksi dan memberikan masukan jika diperlukan. d. enominasikan dan menunjuk calon anggota 3ewan 4omisaris dan 3ireksi untuk diajukan dan disetujui dalam >=P* Tahunan. e. enentukan jumlah remunerasi bagi anggota 3ewan 4omisaris dan 3ireksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan dalam >=P* Tahunan. %. enunjuk dan menetapkan anggota 4omite Audit. 2. 3ireksi Adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 3alam melaksanakan tugasnya, 3ireksi bertanggung jawab kepada
>=P*.
Pertanggungjawaban
3ireksi
kepada
>=P*
merupakan
perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsipprinsip 1;1. 4inerja 3ireksi dievaluasi oleh 3ewan 4omisaris baik secara individual maupun kolekti% berdasarkan unsurunsur penilaian kinerja yang disusun oleh 4omite
=P*. +erdasarkan ketentuan Anggaran 3asar, tugas utama 3ireksi adalah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud tujuan. aka dari itu setiap anggota 3ireksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran 3asar Perusahaan. Tugas pokok 3ireksi adalah sebagai berikut& a. emimpin, mengurus, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan? b. enguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan?
c. enyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan, dan wajib disampaikan kepada 3ewan 4omisaris untuk memperoleh persetujuan dari 3ewan 4omisaris, sebelum tahun buku tersebut dimulai. P$insip6P$insip T!(! Kelol! Menu$u( OE7D (Organization For Economic Co-Operation And Deelopment)
Perusahaan harus memastikan dasar kerangka tata kelola perusahaan yang e%ekti% (0@;3, --). 4erangka tata kelola perusahaan harus menunjukkan transparansi dan pasar yang e%isien, konsisten dengan aturan hukum dan jelas mengartikulasikan pembagian tanggung jawab antara berbagai pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku. 3asar kerangka tata kelola perusahaan yang e%ekti% yaitu& -
4erangka tata kelola perusahaan harus dikembangkan dengan tujuan untuk berdampak pada kinerja ekonomi secara keseluruhan, integritas pasar dan insenti%
-
untuk menciptakan pelaku pasar dan kenaikan pasar yang transparan dan e%isien. Persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan dalam yurisdiksi harus konsisten dengan aturan hukum, transparan, dan dapat
-
dilaksanakan. Pembagian tanggung jawab antara otoritas yang berbeda dalam yurisdiksi yang harus
-
jelas diartikulasikan dan memastikan bahwa kepentingan umum disajikan. Pengawas, pihak berwenang, dan penegak hukum harus memiliki wewenang, integritas dan sumber daya untuk memenuhi tugas mereka secara pro%esional dan obyekti%. *elain itu,keputusan mereka harus tepat waktu,transparan dan sepenuhnya dijelaskan.
M!n3!!( T!(! Kelol! B!"i Ko$po$!( 1!n Lin"kun"!n
!. eningkatkan kualitas kerja para karyawan 3engan adanya good corporate governance, maka kondisi lingkungan pekerjaan akan menjadi lebih baik. +ertambah baiknya lingkungan dan suasana dari lingkungan pekerjaan, maka karyawan akan merasa lebih dihargai dalam pekerjaannya. al ini akan berman%aat pada lebih baiknya dan meningkatnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para karyawan. 4aryawan bisa merasa nyaman dan senang dalam bekerja di perusahaan yang menerapkan good corporate governance tersebut. . eningkatkan keterikatan kerja para karyawan 4ualitas pekerjaan dari para karyawannya bertambah dan juga kondisi dari lingkungan pekerjaan yang membuat nyaman, maka karyawan pun akan memiliki keterikatan kerja yang baik dengan perusahaannya. al ini akan berdampak pada
perusahaan yang tidak perlu repot dalam mengevaluasi hasil kerja dari para karyawannya. 4arena dengan meningkatnya keterikatan kerja dari para karyawan, maka hasil pekerjaan pun akan menjadi lebih baik dan juga lebih %okus. 2. eningkatkan kinerja perusahaan an%aat 1;1 yang berdampak pada kualitas pekerjaan pada karyawan, maka hal ini akan berdampak langsung pada kinerja keseluruhan dari perusahaan tersebut. 1ood corporate governance dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dari karyawan, dan juga akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja keseluruhan dari perusahaan itu sendiri. .
adanya 44< pada suatu perusahaan dapat menyebabkan& Perusahaan menjadi rugi Penempatan sumber daya yang tidak pas dan tidak e%ekti% +angkrut Terjerat kasus hukum 3engan menerapkan prinsip dan konsep dari good corporate governance ini, maka
44< yang sering terjadi pada perusahaan dapat dikrangi dan ditekan jumlahnya. #. *uasana lingkungan bekerja yang lebih baik an%aat 1ood corporate governance juga berguna untuk meningkatkan lingkungan bekerja menjadi lebih baik. *etiap karyawan akan merasa dihargai dan membuat mereka akan merasa betah. 3engan begitu, penerapan good corporate governance akan menyebabkan lingkungan pekerjaan darikaryawan menjadi lebih baik. 5. encegah terjadinya turnover pada karyawan Turnover merupakan istilah lain untuk pindah kerja pada karyawan. *ering sekali kita mendengan ada istilah karyawan yang tidak betah, baru ! tahun bekerja sudah
ingin berhenti dan pindah dari pekerjaannya. Tentu saja hal ini dapat merugikan pihak perusahaan.
*etelah krisis moneter yang mengahantam perekonomian di negaranegara Asia menjelang akhir tahun !""-an, muncul inisiati% untuk menguatkan kerangka tata kelola perusahaan, baik di tingkat nasional maupun regional.*tudi yang dilakukan oleh Asian &evelopment #ank (A3+) mengidenti%ikasi bahwa kontributor utama dalam krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya tata keola perusahaan.3engan demikian, krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong urgensi re%ormasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga di /ndonesia.
!
Pembentukan 4omite
=ndang=ndang Perseroan Terbatas
=ndangundang apat =mum Pemegang *aham (>=P*), 3ewan 4omisaris, dan 3ireksi. ==PT juga menjelaskan peran dan tanggungjawab dari 3ewan 4omisaris dan 3ireksi, serta elemen tata kelola perusahaan lainnya.>evisi ==PT ini mencerminkan bahwa masalah tata kelola perusahaan di /ndonesia telah diakomodasi sedemikian rupa dalam peraturan perundangundangan yang penting
2
tentang perusahaan di /ndonesia. PedomanPedoman 1;1 =ntuk melengkapi Pedoman =mum 1;1 yang sudah dikeluarkan oleh 4<41, 4<41 juga menerbitkan serangkaian pedomanpedoman sektoral dan manual penerapan tata kelola perusahaan.
1ambar .2 Pedoman 1;1 yang 3iterbitkan 4<41 /nisiati% Tata 4elola 6ainnya
+erbagai inisiati% lainnya di bidang tata kelola perusahaa yang bertujuan untuk memberikan insenti% atau penghargaan kepada perusahanperusahaan yang menerapkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik pun telah terbangun. 3iantaranya adalah sebagai berikut & a Annual 'eport Award (A>A) erupakan penghargaan terhadap laporan tahunan perusahaan /ndonesia, telah dilaksanakan sejak tahun --.Acara ini merupakan hasil kerja sama # (tujuh) institusi yaitu 0J4, 3irektorat Jenderal Pajak, 4ementrian +=<, +ank /ndonesia, 4omite A diikuti oleh 52 perusahaan, dan tahun -!2 diikuti oleh
b
2 peserta. !apital Market Awards +ursa @%ek /ndonesia mulai mengadakan !apital Market Awards pada tahun --$, dengan tujuan utama untuk mendorong penerapan standar dan praktik bisnis yang baik dan berkelanjutan oleh perusahaan tercatat dan Perusahaan
c
@%ek, yang diantaranya meliputi praktik tata kelola perusahaan yang baik. II!& !orporate "overnance Award Penghargaan ini diadakan oleh //;3 pertama kali pada tahun --" dan didasari pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan tercatat di /ndonesia. /nstrumen penilaian adalah ;1 *corecard yang juga digunakan
d
oleh Institute of &irectors lainnyadi beberapa
Ins($umen Penil!i!n 1!n Buk(i Empi$is Te$h!1!p P$!k(ek T!(! Kelol! 1i In1onesi! 1!n ASEAN
=ntuk mengukur kemajuan pasar modal /ndonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan dan mengidenti%ikasi areaarea yang harus diperbaiki dengan memperhatikan keteladanan yang berlaku di tingkat internasional, beberapa inisiati% penilaian terhadap penilaian terhadap praktik tersebut sudah dilakukan oleh beberapa lembaga internasional. Penilaian terhadap tata kelola perusahaan di /ndonesia yang dilakukan oleh lembaga internasional yaitu sebagai berikut& %. Penilaian Tata 4elola 4orporat /ndonesia 0leh +ank 3unia Tata kelola perusahaan merupakan salah satu dari ! standar yang ditetapkan oleh komunitas keuangan internasional. he ,ord #ank dan he Monetary -und (/C) bekerjasama dalam melakukan penilaian atas penerapan Prinsipprinsip Tata 4elola Perusahaan yang disusun oleh rganisation for /conomic !o$ operation and &evelopment (0@;3) asil penilaian dilaporkan dalam bentuk 'eports on the bservance of 0tandards and !odes (>0*;). Tujuan dari inisiati% >0*;
adalah
untuk
mengidenti%ikasi
berbagai
kelemahan
yang
dapat
berkontribusi terhadap kerentanan ekonomi dan keuangan terhadap suatu 0*; atas tata kelola perusahaan dilakukan dengan menilai kerangka hukum dan peraturan perundangundangan, praktik bisnis dan kepatuhan dari perusahaan terbuka, dan kapasitas penegakannya terhadap prinsipprinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh 0@;3 (Dorld +ank, -!-) . 1. Penilaian +erdasarkan A*@A< ;orportae 1overnance *corecard dari A*@A< ;apital arket Corum Pada tahun --", para enteri 4euangan
berbagai inisiati% tersebut, A*@A< !oporate "overnance 0corecard (A*@A< ;1 0corecard) diperkenalkan sebagai suatu alat untuk memeringkat kinerja tata kelola perusahaan publik dan terbuka di A*@A<./nisiati% A*@A< ;1 0corecard yang bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan e%ektivitas dari i mplemetasi prinsip prinsip tata kelola perusahaan, diluncurkan tahun -!!. /ndonesia bersamasama dengan 8 (lima) negara anggota A;C lainnya(alaysia, Cilipina, *ingapura, Thailand, and 7ietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan 0@;3 sebagai acuan penilaian untuk A*@A< ;1 0corecard . Penilaian A*@A< ;1 0corecard didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dan bertujuan agar dapat disusun suatu kumpulan perusahaan public di kawasan A*@A< dengan tata kelola yang baik, dan dapat dipromosikan kepada investor mancanegara.
