DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
“WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI”
Integrasi Perencan Pe rencan aan Kawasan Transm igrasi d alam Rencana Tata Tata Ruang Wilayah
Page 1
Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif, penyusunan rencana kawasan transmigrasi diamanatkan oleh RPP tentang Pelaksanaan UU 15/1997 yang telah diubah dengan UU 29/2009. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara baik dan benar serta implementasinya harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Page 2
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RKT oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan kepentingan lainnya.
Pedoman ini bertujuan mewujudkan RKT yang sesuai dengan ketentuan ketentuan UU 26/2007 26/2007 tentang Penataan Penataan Ruang dan Undang-Undang 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Ketransmigrasian serta peraturan peraturan pelaksanaannya. pelaksanaannya.
Page 3
•
•
•
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat bersifat komplementer. Page 4
UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian Ketransmigrasian
PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Penyelenggraan Transmigrasi
Pedoman Penyusunan RTR KSN
a) b) c) d)
Pedoman Bidang Penataan Ruang Lainnya
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Pedoman Ped oman RTR Kaw Kawasa asan n Strat Strategi egiss Provinsi Pedoman Ped oman RTR Kawa Kawasan san Stra Strateg tegis is Kabupaten Pedo Pedoma man n Peny Penyus usun unan an RDT RDTR R Kabupaten/Kota Pedoma Pedoman n Terkai Terkaitt Lainny Lainnya. a.
PEDOMAN RKT
Page 5
Dikegorikan pada isu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Tipologi Kawasan Perdesaan RTRKawasan Perdesaan Kabupaten
RKT
Isu Strategis
RKT
Page 6
Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis menurut PP 26/2008 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Sudut kepentingan pengembangan kawasan transmigrasi;
Keputusan Menteri Nakertrans No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentang penetapan 44 KTM.
Page 7
WPT, WPT, adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
LPT, LPT, adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Page 8
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sda
SP
SKP
SP
SKP
SP
Kampung
SP
SP
Pst SKP
SP
Kampung
SP
Kampung
SP
SP
SP Pst SKP KIM
ke PKW/ PKL/ PKSN
Pusat KPB KIM Pst SKP
ke PKW/ PKL/ PKSN
KIM
KIM
KPB
SP
SP
Pst SKP
SP
SP Kampung
SP
SP
Kampung
SP
SP
SKP
Kampung
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sda
SP KIMTRANS Baru
SP
SP
SKP
Kampung
9 SP Desa penduduk setempat yang Desa
dikembangkan menjadi KIMTRANS
Page 9
PENETAPAN TIPOLOGI RKT UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian
PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi
TIPOLOGI RTR KS K
PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT Identifikasi Bentuk
DELINIASI
PENETAPAN FOKUS PENANGANAN
Penentuan Skala Peta
PERUMUSAN MUATAN RKT
Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Konsep Pengembangan
Arah Pengendalian Kawasan Transmigrasi Pengelolaan
Arah Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
Page 10
1. Delineasi RK RKT Pertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasan pedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup: a. b. c. d.
Daya Daya dukung dukung fisik fisik lingk lingkung ungan, an, ekolog ekologis is dan sumber sumber daya daya air air Intre Intrera raksi ksi sosia sosiall budaya budaya masyar masyarak akat at Sebar Sebaran an fasil fasilit itas as pere perek konomia onomian n kawa kawasan san Keten Ketentuan tuan peratur peraturan an perundan perundang-und g-undanga angan n
2. Fokus okus Pen enan ang ganan anan Merupakan muatan pokok yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RKT sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani RKT. RKT. Muatan RKT mencakup:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi. Luasan kawasan transmigrasi; Rencana struktur kawasan transmigrasi; Rencana peruntukan kawasan transmigrasi; Arahan pengembangan pola usaha pokok; Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan; Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM; Arahan indikasi program utama; Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Page 11
3. Skala Peta Penetapan Penetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilai strategis. Skala peta RKT, minimal 1 : 25.000.
4. Muatan RKT Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan dengan mempertimbangkan:
a. Posisi Posisi geogr geografis afis kawas kawasan an terhad terhadap ap pusat-pu pusat-pusat sat pertumbuhan di sekitar kawasan b. Kondisi Kondisi lingku lingkunga ngan n nonterban nonterbangun, gun, terbang terbangun, un, dan kegiatan di sekitar kawasan c. Daya Daya dukung dukung fisik fisik dasar dasar terka terkait it dengan dengan poten potensi si bencan bencana a yang mengancam kawasan d. Kondisi Kondisi sosial sosial ekonom ekonomii dan budaya budaya masyar masyaraka akatt e. Kondisi Kondisi siste sistem m jaringan jaringan prasar prasarana ana penduk pendukung ung kawasan kawasan
Page 12
Muatan RKT terdiri atas : 1. Muata Muatan n tujuan, tujuan, kebi kebijak jakan an dan str strat ategi egi,,
difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas Tujuan : difokuskan area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai; Kebijakan : difokuskan pada kebijakan kebijakan penetapan kegiatan, kebijakan
penataan pesebaran penduduk dan penyediaan permukiman, kebijakan penetapan aksesibilitas kawasan, kebijakan penetapan spm sarana dan prasarana pendukung dan kebijakan kebijakan perlindungan kawasan; kebijakan yang Strategi pencapaian tujuan disusun sesuai dengan arah kebijakan ditetapkan. 2. Arahan Arahan renca rencana na struktur struktur dan dan pemanfaa pemanfaatan tan kawasa kawasan n transmigr transmigrasi asi :
a. Mewujudkan permuiman di kawasan transmigrasi transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja b. Mewujudkan penataan persebaran persebaran penduduk di kawasan kawasan transmigrasi transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan c. Menyediakan Menyediakan prasarana prasarana dan sarana dasar dasar kawasan kawasan transmigrasi transmigrasi Page 13
3. Arahan Arahan penge pengendal ndalian ian dan pemanf pemanfaat aatan an kawasan kawasan
a. Arahan Arahan pembanguna pembangunan n SKP; b. Arahan Arahan pembangunan pembangunan SP; c. Arahan Arahan Pembang Pembangunan unan KPB KPB dan d. Arahan pembangunan jaringan jaringan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi 4. Peng Pengelo elolaa laan n RKT, RKT, disusun disusun deng dengan an mempe memperha rhatik tikan an :
a. Kelem Kelembag bagaan aan yang yang telah telah diatur diatur sesu sesuai ai deng dengan an pera peratur turan an perundang-undangan, b. Keter Keterkai kaitan tan RKT deng dengan an kew kewena enang ngan an Peme Pemerin rintah tah,, c. Keter Keterkai kaitan tan RKT denga dengan n kew kewena enang ngan an pemeri pemerint ntah ah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan d. Peman emangk gku u kepen epenti ting ngan an lain lainn nya Page 14
5. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat
Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan peraturan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ber laku. Masyarakat Masyarakat sebagai pemangku kepentingan, meliputi : a. Oran Orang g perse perseor oran ang gan ata atau u kel kelom ompo pok k oran orang g b. Orga Organis nisasi asi masyar masyaraka akatt di di tingk tingkat at kabup kabupat aten en c. Perwaki erwakilan lan orga organis nisasi asi masyar masyaraka akatt kabup kabupat aten en d. Perwaki Perwakilan lan organisa organisasi si masyar masyaraka akatt kabupat kabupaten en yang secara secara sistemik dengan wilayah yang sedang disusun RKT.
Page 15
6. Format Pe Penyajian a. Materi teknis RKT
1) Buku data data dan dan analisis analisis yang yang dilengk dilengkapi api denga dengan n petapeta; 2) Buku rencana rencana yang yang disajik disajikan an dalam dalam format format A4; 3) Album peta peta yang yang disajika disajikan n dengan dengan skala skala minimal minimal dalam dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital disusun sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. b. Naskah Naskah rancan rancanga gan n per peratu atura ran n daer daerah ah (Raper (Raperda) da) tentan tentang g RKT
1) Naskah Naskah Raperd Raperda a berupa berupa rumusan rumusan pasal per pasal disajikan dalam A4 2) Lampiran Lampiran terdiri terdiri atas peta rencana rencana struktur struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.
Page 16
5. Masa Berlaku
RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. tahun. Peninjauan kembali RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan lingkungan strategis berupa: a. Benca Bencana na alam alam skala skala besar besar yang yang ditet ditetapk apkan an denga dengan n peraturan peraturan perundang-undangan; b. Peruba Perubahan han bat batas as teri teritori torial al neg negar ara a yang yang dite ditetap tapkan kan dengan undang-undang; c. Perubaha erubahan n bat batas as wilay wilayah ah daera daerah h yang yang diteta ditetapk pkan an dengan undang-undang; dan/atau dan/atau d. Perubaha erubahan n RTR RTRW W P/K P/K yang yang menun menuntut tut peruba perubahan han terhadap terhada p RKT RK T.
Page 17
Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputi serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RKT. Proses penyusunan RKT meliputi: a. b. c. d. e.
Persiapan penyusunan; Pengu engump mpul ulan an dat data dan dan inf informa ormasi si;; Pengol ngolah ahan an dan dan anal analiisis sis data; Perum erumus usan an konse onseps psii renc rencan ana; a; dan dan Penyu enyusu suna nan n Kon Konse sep p Nas Nask kah Rape Raperrda. da.
Page 18
TAHAPAN
PROSES PENYUSUNAN PENYUSUNA N RKT
Uraian Kegiatan
Persiapan Penyusunan
Pengumpulan Data dan Informasi
Pengolahan dan Analisis Data
Perumusan Konsep RKT
Penyusunan Konsep Naskah Raperda
Perkiraan Waktu
1 bulan
1 bulan
2 bulan
1 bulan
1 bulan
yang Dibutuhkan
6 bulan
a. Persi ersiap apan an Penyu enyusu suna nan n b. Hasil Hasil Pela Pelaksa ksanaa naan n Kegia Kegiatan tan Per Persia siapan pan Admi Adminis nistr trasi asi dan Teknis c. Waktu aktu Pelak elaksa sana naan an Kegia egiata tan n Page 19
a. Kegia egiata tan n Pen Pengu gump mpul ulan an Data Data dan dan Inf Informa ormasi si ; b. Hasil Hasil Pela Pelaksa ksanaa naan n Kegi Kegiat atan an Peng Pengump umpula ulan n Data Data dan Informasi ; c. Waktu aktu Pelak elaksa sana naan an Kegia egiata tan. n.
a. b. c. d. e. f. g.
Analis Analisis is Kebi Kebijak jakan an Pemba Pembangu ngunan nan Kaw Kawasa asan n Tra Transm nsmigr igrasi asi Analis Analisis is Strukt Struktur ur dan Pema Pemanf nfaat aatan an Kaw Kawasa asan n transm transmigr igrasi asi Anal Analis isis is Sumb Sumber erda daya ya dan dan Kema Kemamp mpua uan n Lah Lahan an Analis Analisis is Penge Pengemban mbanga gan n Ekonom Ekonomii Kawasa Kawasan n Tra Transm nsmigr igrasi asi Anal Analis isis is Sosi Sosial al dan dan Kepen ependu dudu duka kan n Anal Analis isiis Pr Prasar asaran ana a dan dan Sar Sarana ana Anal Analis isiis Tr Transp anspor orttasi asi Page 20
Karateristik Fisik Dasar Yaitu:
Ketersediaan Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah
Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll
Analisis Kesesuaian Lahan
Analisis Ketersediaan Ketersediaan Dan Pola Sebaran
Analisis Ketersediaan Dan Pola
Potensi Pengembangan
Sebaran
Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan Pengembangan
Page 21
Proyeksi Jumlah Penduduk 15 tahun ke depan
Kebutuhan Fasilitas: Transportasi, Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi dan Persampahan Permukiman
Kebutuhan Ruang
Standar Perencanaan Penyediaan Prasarana
Rencana Sistem Jaringan Dan Prasarana: Transportasi, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Pengembangan Permukiman Dan Pengelolaan Persampahan
Page 22
Page 23
PROSEDUR PERSETUJUAN RENCANA LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI Persiapan Administrasi Kajian potensi lokasi kawasan mencakup penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah/penegasan fungsi lahan oleh pemerintah daerah baik Bupati atau Gubernur
Hasil Persiapan Administrasi dan Teknis
Persiapan Teknis a) Kajian awal awal potensi potensi lahan lahan kawasan kawasan dengan dengan mengacu pada kajian RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota serta kebijakan dan peraturan lainnya. b) Identifikas Identifikasii informasi informasi dan data data awal kajian potensi kawasan; c) Penyiapan Penyiapan metodologi metodologi pendekatan pendekatan pelaksanaan kegiatan; d) Penyiapan Penyiapan rencana rencana kerja kerja rinci; dan e) Penyiapan Penyiapan perangkat perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dll) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan. f) Materi Materi yang yang dihasilkan dihasilkan adalah Proposal Proposal Teknis/Hasil Kajian Awal Lokasi Kawasan Transmigrasi
PROSES PENYUSUNAN RKT, sampai Pengesahan Dokumen RKT melalui Peraturan Daerah (pada tahapan proses penyusunan RKT, maka Pemerintah Pusat/Kementrian Terkait bersama Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur teknis dalam penyusunan materi RKT)
TIDAK DISETUJUI
1. SK Bupati/Wa Bupati/Walikot likota a atau atau Gubernur Gubernur tentan tentang g pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi. Pencadangan tanah dalam hal ini berarti penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi. 2. Hasil kajian kajian awal awal lokasi lokasi kawasan kawasan trans transmigra migrasi si yang terdiri atas : a) Gambar Gambaran an umum umum wilay wilayah ah peren perencan canaan aan b) Identifi Identifikasi kasi nilai strategis strategis kawasan kawasan transmigrasi; c) Ident Identifi ifikas kasii dan perumus perumusan an isu isu strateg strategis is perlunya penyusunan RKT; d) Identifi Identifikasi kasi kebijakan kebijakan terkait terkait denga dengan n wilayah wilayah perencanaan; e) Potens Potensii dan permas permasala alahan han awal awal wila wilayah yah perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; dan f) Ident Identifi ifikas kasii awal awal batas batas delinea delineasi si kawasa kawasan. n.
PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN CALON LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI oleh KEMENTRIAN TERKAIT melalui GUBERNUR (waktu proses maksimal 6 bulan)
DISETUJUI
PROSES PERSETUJUAN
Page 24
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)
Page 25
PENGENDALIAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT) Ketentuan Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi transmigrasi berfungsi : a. Sebag Sebagai ai alat alat peng pengend endali ali peng pengemb embang angan an kawa kawasan san tra transm nsmigr igrasi asi;; b. Menjag Menjaga a keses kesesuai uaian an pemanf pemanfaat aatan an kaw kawasa asan n denga dengan n rencana rencana kawasan transmigr t ransmigrasi; asi; c. menj menjam amin in ag agar pemb pemban angu guna nan n baru baru tida tidak k mengg menggan anggu ggu pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang telah sesuai dengan rencana tata ruang baik RTRW Kabupaten maupun RTRW Provinsi; d. memini meminimal malka kan n pengu pengunaa naan n lahan lahan yang yang tidak tidak sesu sesuai ai deng dengan an rencana kawasan transmigrasi; transmigrasi; e. menceg mencegah ah dampak dampak pembang pembanguna unan n yang yang merugik merugikan; an; dan f.
mel melindu indung ngii kep kepen enti ting ngan an umu umum
Page 26
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi. Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a)
pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentang pemanfaatan kawasan transmigrasi;
b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan kawasan transmigrasi; transmigrasi; serta c)
evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi dalam mencapai tujuan rencana kawasan transmigrasi (RKT).
Page 27
A. Pengawasan B. Pelaporan C. Pemantauan D. Evaluas Evaluasii E. Penertiban Page 28
a. Peng engawas awasan an sel selama ama pros proses es pem pemba bang ngun unan an (c (construction), bertujuan untuk mencegah terjadinya terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang berdampak negatif. b. Pengaw engawasa asan n pasca pasca pemba pembangu ngunan, nan, bertuju bertujuan an untuk untuk menc menceg egah ah terjadinya terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perijinan yang telah diterbitkan.
Page 29
a. Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansi yang berwenang dalam memantau memantau dan mengevaluasi mengevaluasi pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kawasan transmigrasi.
b. Pelaporan, Pelaporan, Subyek pelaporan, Obyek pelaporan, Bentuk pelaporan dan da n Mekanisme pelaporan
c. Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh pengguna kawasan transmigrasi transmigrasi maupun masyarakat masyarakat selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.
d. Pelaporan Pelaporan oleh pengguna kawasan transmigrasi transmigrasi Pelaporan oleh masyarakat masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalam e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi Page 30
melapo rkan an adalah pihak Subyek yang memiliki kewajiban untuk melapork pengguna kawasan transmigrasi, sedangkan subyek yang memiliki hak untuk melaporkan adalah masyarakat masyarakat luas dengan perincian sebagai berikut: a. pengguna kawasan transmigrasi transmigrasi : berupa laporan laporan kegiatan kegiatan pembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi direalisasikan direalisasikan sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku; b. masyara masyarak kat luas luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi) transmigrasi) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna kawasan transmigrasi. Page 31
Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan ber tujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan mendokumentasikan perubahan per ubahan status/kondisi status/kondisi suatu kegiatan kegiatan pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi suatu kawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemantauan Pemantauan merupakan kegiatan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Evaluasi merupakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi rekomendasi pemanfaat pem anfaatan an kawasan transmigrasi untuk ditindaklanjuti. Page 32
Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil rekomendasi rekomendasi pada tahap evaluasi.
Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa bahwa telah terjadi terhadap Rencana Rencana Kawasan Kawasan Transmigrasi (RKT) yang berlaku. penyidikan) dan Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan ( penyidikan penyelidikan penyelidikan atas pemanfaatan kawasan transmigrasi yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku.
Page 33
Kelembagaan Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan pemanfaatan kawasan transmigrasi. transmigrasi. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting karena hasil kegiatan penataan kawasan transmigrasi adalah untuk kepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. Page 34
Page 35
