PT. KAIBON RASIREKAYASA ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT
SISTEMATIKA PEMBAHASAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN
PEMAHAMAN TERHADAP KAW KAWASAN ASAN PERBA PERBAT TASAN NEGARA
ESENSI TERHADAP BENTUK DAN TIPOLOGI DALAM PENYUSUNAN RDTR KSN HANKAM HAN KAM & PERBATASAN PERBATASAN NEGARA
PENDEKATAN & METODOLOGI
RENCANA KERJA
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN
PENDAHULUAN • • • •
LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN DASAR HUKUM RUANG LINGKUP KEGIATAN
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG PERSOALAN KAW. PERBATASAN NEGARA Minimnya sarana dan prasarana (trmsk hankam) Pelanggaran lintas batas negara • • Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga dan daerah lainnya • Minimnya akses menuju kaw perbatasan Infrastruktur dasar, dsb • •
OPERASIONALISASI OPERASIONALI SASI PENAT PEN ATAAN AAN RUANG KAW. KAW. PERBATASAN NEGARA
PERLUNYA PENETAPAN RDTR alat pengendalian dan izin pemanfaatan pemanfaatan ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana kawasan
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN): wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, negara, ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan sebagai warisan dunia PP 26/2008 tentang RTRWN Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan & pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut l epas) Per Pres RTR KSN untuk untu k Kawasan Perbatasan Negara
• • • • •
KENDALA PENETAPAN RDTR KAW PERBATASAN NEGARA Substansi/muatan Substansi/muatan RDTR Muatan peraturan zonasi Penyediaan peta Prosedur penyusunan RDTR Pembagian Wewenang Pemerintah, Kab/Kota
PP Nomor 15 /2010 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Ruang sinkronisasi, pembiayaan, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang Prov,
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN RDTR KAW PERBATASAN Sebagai acuan bagi Pemerintah,Pemerintah daerah,serta
UU Nomor 23 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361, Sebagai KSN, kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dimiliki oleh Pemerintah Pusat
MAKSUD, TUJUAN TUJUAN & & SASARAN Maksud: Kegiatan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan tata ruang di kawasan perbatasan negara. Tata Ruang di Kawasan Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya materi teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Perbatasan Negara
Sasaran yang Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 1) Terid eriden enti tifi fika kasi sin nya permasalahan di bidang tata ruang dalam pengembangan kawasan perbatasan negara; 2) Terid eriden enti tifi fika kasi sin nya kebutuhan perencanaan tata ruang untuk kawasan perbatasan negara; 3) Terj erjabar abark kann annya muatan rencana detail tata ruang untuk kawasan perbatasan negara; 4) Terja erjab bark arkann annya muatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan perbatasan negara; 5) Terj erjabar abark kann annya muatan peraturan zonasi (zoning text dan zoning map) untuk kawasan perbatasan negara; 6) Terj erjabar abark kann annya ketentuan dalam mendelineasi wilayah perencanaan yang akan diatur dalam rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara; 7) Terj erjabar abark kann annya proses penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara; 8) Terja erjab bark arkann annya proses dan prosedur penetapan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara; pembagian wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah 9) Terj erjabar abark kann annya provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara; 10) 10) Tersusu ersusunn nnya ya mekanisme dekonsentrasi dalam pelaksanaan penataan ruang di kawasan perbatasan; 11) 11) Terlaks erlaksana anany nya a diskusi-diskusi dalam rangka penyusunan materi teknis pedoman; 12) Terselengg erselenggara arany nya a konsensus/pembahasan baik di pusat maupun pembahasan di daerah bersama para pemangku kepentingan terkait dan pemerintah daerah dalam rangka menyepakati muatan materi teknis pedoman;; dan pedoman materi teknis pedoman penyusunan penyusu nan rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara 13) 13) T
DASAR HUKUM 1. Undang Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 15 Tahun Tahun 2010 Tentang Penye Penyelenggaraan lenggaraan Penataan Penataan Ruang; 4. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor 68 Tahun Tahun 2010 Tentang Tentang Bentuk Bentuk dan Tata Tata Cara Cara Peran Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 5. Peraturan Peraturan Pemerint Pemerintah ah Nomor 26 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Rencana Tata Tata Ruang Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); (RTRWN); 6. Peraturan Peraturan Presiden Presiden Nomor Nomor 179 Tahun Tahun 2014 Tentang Tentang Rencana Rencana Tata Tata Ruang Kawasan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Peraturan Peraturan Presiden Presiden Nomor Nomor 31 Tahun Tahun 2015 Tentang Rencana Rencana Tata Tata Ruang Kawasan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan; 8. Peraturan Peraturan Presiden Presiden Nomor Nomor 32 Tahun Tahun 2015 Tentang Rencana Rencana Tata Tata Ruang Kawasan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua; 9. Peraturan Peraturan Presiden Presiden Nomor Nomor 33 Tahun Tahun 2015 Tentang Rencana Rencana Tata Tata Ruang Kawasan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku; 10. Peraturan Presiden Presiden Nomor 34 Tahun Tahun 2015 Tentang Tentang Rencana Tata Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; dan 11. Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun Tahun 2011 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). – –
RUANG LINGKUP KEGIATAN TAHAPAN TAHAP AN TAHAP UTAMA
TAHAP KEGIAT KEGIATAN AN TAHAP PERSIAPAN
RINCIAN RINCI AN KEGIAT KEGIATAN AN •
•
•
TAHAP PELAKSANAAN
•
•
•
•
•
TAHAP PENUNJANG
KOORDINASI
PELAPORAN
•
Pembentukan Tim, kajian terhadap kerangka kerja, pengembangan metodologi dan rencana kerja rinci untuk penyusunan materi teknis identifikasi kebutuhan data dan informasi terkait penyusunan penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara kajian pustaka, kajian peraturan perundang-undangan, dan studi literatur lainnya terkait penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara identifikasi data dan permasalahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan pengembangan kawasan perbatasan melalui survey, wawancara wawancara kepada pemerintah daerah, dan analisis data survey yang dilaksanakan di beberapa lokasi seperti: (i) Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (ii) Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; (iii) Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (iv) Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data/ informasi pendukung penyusunan materi teknis dan buku pedoman. tahap analisis, meliputi analisis informasi yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan materi teknis baik yang berasal dari hasil survey dan wawancara wawancara maupun kajian pustaka tahap perumusan materiteknis, meliputi: merumuskan muatan Materi Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan o Perbatasan Negara; dan merumuskan muatan/substansi konsep Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan o Perbatasan Negara. Pembahasan dengan pihak terkait dalam rangka menghimpun masukan dan koreksi terhadap Materi Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara meliputi: Pembahasan laporan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan o Antara dan Laporan Akhir Pembahasan internal sebanyak sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta o Pembahasan substansi teknis dengan pakar sebanyak2 sebanyak2 (dua) kali di Jakarta o Pembahasan dengan sektor/BKPRN sebanyak2 sebanyak2 (dua) kali di Jakarta o Konsinyasi sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di Jakarta o Pembahasan di daerah (Batam, Provinsi Kepulauan Riau) dan (Manado, Provinsi Sulawesi Utara) o masing-masing sebanyak sebanyak 1 (satu) kali koordinasi dengan tim supervisi wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam laporan pendahuluan, laporan antara,
PEMAHAMAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA • • • •
DEFINISI LOKASI KAW. KAW. PERBATASAN PERBATASAN NEGARA N EGARA DALAM PENA PE NAT TAAN RUANG R UANG LOKASI KAW. PRIORITAS KSN ISU-ISU STRATEGIS STRATEGIS (POTENSI MASALAH)
DEFINISI
UU NO. 43 Th. 2008 TTG WILNEG.
WILAYAH NEGARA : •
Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kep & laut teritorial beserta dasar laut dan tanah d ibawahnya serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh su mber kekayaan yg terkandung didalamnya.
BATAS BAT AS WILAY WILAYAH AH NEGARA •
Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
WILAYAH YURISDIKSI •
Wilayah diluar wilayah negara yg terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sbgmn diatur dlm perund & hukum internasional.
WILAYAH PERAIRAN •
Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial.
KAW. PERBATASAN •
Kawasan Perbatasan Adalah Bagian D ari Wilayah Negara Yang Terletak Terletak Pada Sisi Dalam Sepanjang Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain, Dalam Hal Batas Wilayah Negara Di Darat, Kawasan Perbatasan Berada Di Kecamatan.
KAW PERBATASAN NEGARA DALAM PENATAAN PENATAAN RUANG
UU NO.26/2007 PENATAAN RUANG PP NO. 26 /2008 TTG RTRWN Perbatasan Darat 1. 2. 3.
Kawa Kawasa san n per perba bata tasa san n Dara Daratt RI deng dengan an negara Timor Leste Kawa Kawasa san n perb perbat atas asan an Dara Daratt RI dan dan Jant Jantun ung g Kalimantan (Heart of Borneo) Kawa Kawasa san n Per Perba bata tasa san n Dara Daratt RI deng dengan an negara Papua Nugini
Total: 3 KSN Perbatasan Laut 1. Kawasan Kawasan Perbata Perbatasan san Laut Laut RI termasu termasuk k 2 Pulau kecil kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia 2. Kawasan Kawasan perbata perbatasan san laut laut RI termasu termasuk k 20 pulau kecil kecil terluar dengan negara Malaysia/Vietnam/Sing Malaysia/Vietnam/Singapura apura 3. Kawasan Kawasan Perbata Perbatasan san Laut Laut RI termasu termasuk k 5 pulau kecil kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, & Mangadu) dengan negara Timor Leste/Australia Leste/Australia 4. Kawasan Kawasan Perbata Perbatasan san Laut Laut RI termasu termasuk k 18 pulau kecil kecil terluar dengan negara Malaysia Malaysia dan Phil ipina 5. Kawasan Kawasan Perbata Perbatasan san Laut Laut RI termasu termasuk k 20 pulau kecil kecil terluar dengan negara Timor Leste/Australia Leste/Australia 6. Kawasan Kawasan Perbata Perbatasan san Laut Laut RI termasu termasuk k 8 pulau kecil kecil terluar dengan negara Palau 7. Kawasan Kawasan Perbata Perbatasan san Laut Laut RI termasu termasuk k 19 pulau kecil kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas
Total: 7 KSN
KEDUDUKAN KEDU DUKAN RTR KAW. KAW. PERBAT PERBATASAN Dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan perencanaan pembangunan nasional
UU.26/2007 PENATAAN PENAT AAN RUANG
?
I. Nanga Badau
A. Sabang
E. Paloh - Aruk K. Long Nawang C. Ranai
R. Tahuna
W. Jayapura
S.Melonguane
X. Tanah Merah
T. Daruba
L. Long Midang
Y. Saumlaki
1 2
Z. Merauke
4
5
10
6 10
9
10 10 F. Jagoi B. Dumai D. Batam
G. Entikong H. Jasa
10 N. Nunukan M.Simanggaris J. Long Pahangai
7
8
O.Atambua
U. Dobo
P. Kefamenanu
V. Ilwaki
Q. Kalabahi
10 KSN Perbatasan
STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA No
Rperpres RTR Kawasan Perbatasan
1
RTR Kawasan Perbatasan di Aceh Provinsi Provinsi Sumatera Utara
2
RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau Kepulauan Kepulauan Riau
3
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
4
RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Kaltim Kaltara Kaltara
–
–
–
–
–
5
RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6
RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat
7
RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku
8
RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua
9
RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas
Keterangan : Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Pen Kemenkumham/Penyampaian yampaian ke Presiden Perpres Proses Penyusunan Draft Raperpres
–
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN KAWASAN PERBATASAN PERBATASAN NEGARA RTR Kawasan Perbatasan Kalimantan
Pusat Pelayanan Utama
Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
-PKSN Long Pahangai -PKSN Long Nawang -PKSN Long Midang -PKSN Simanggaris -PKSN Nunukan -PKSN Paloh Aruk -PKSN Jagoibabang -PKSN Entikong -PKSN Jasa -PKSN Nangabadau
- PKW Putussibau - PKW Taulumbis - PKL yg ditetapkan dengan perda rtrw
-PKSN Atambua -PKSN Kefamenanu -PKSN Kalabahi
-Haekesak -Wemasa
-Motaain -Turiskain -Motamasin -Wini -Napan -Haumeni Ana -Oepoli -Maritaing
Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat
-PKSN Daruba -PKSN Sorong -PKSN Manokwari
-Sangowo -Kabare
-Berebere -Pulau Fani
Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku
di
-PKSN Dobo -PKSN Saumlaki -PKSN Ilwaki
-PKW Tual Langgur -Benjina
-Batugoyang -Weduar Fer -Larat -Tepa, Tiakur, dan Wonreli di G ugus Kepulauan Babar- Gugus Kepulauan Terselatan
Kawasan Perbatasan Provinsi Papua
di
-PKSN Jayapura -PKSN Tanah Merah -PKSN Merauke
-PKW Biak -PKW Muting -PKW Sarmi -PKW Arso -Skou Mabo -Oksibil
-Biak -Skow -Hamadi -Batom -Mindiptana -Sota
Kawasan Provinsi Timur
di
Pusat Pelayanan Penyangga
Perbatasan di Nusa Tenggara
RENCANA RENCAN A POLA POL A RUANG KA K AWASAN PERBAT PERBATASAN NEGARA N EGARA
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi NTT
Alor
Belu
7
NTT
Malaka
Kabupaten Timor Tengah Utara
Timor Tengah Selatan
Kupang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.
Alor Timur Alor Timur Laut Pureman, Lembur Alor Tengah Utara Alor Selatan Mataru Kabola Alor Barat Laut Alor Barat Daya Teluk Mutiara Pulau Pura Pantar Pantar Timur Pantar Tengah Pantar Barat Pantar Barat Laut Kakuluk Tasifeto Timur Kota Atambua Atambua Barat Atambua Selatan Lasiolat Raihat Lamaknen Lamaknen Selatan Tasifeto Barat Nanaet Duabes Kobalima Timur Kobalima Malaka Tengah Malaka Barat Wewiku Biboki Anleu Biboki Moenleu Insana Utara Naibenu Bikomi Utara Bikomi Tengah Bikomi Nilulat Kota Kefamenanu Miomaffo Barat Mutis Boking Nunkolo Kot’olin
Kolbano Kualin Amanuban Selatan Amfoang Timur Semau Semau Selatan
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi NTT;
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua Mimika
Asmat
Mappi
Merauke
4
Papua
Boven Digoel
Pegunungan Bintang
Keerom
Kota Jayapura
1. Distrik Mimika Barat 2. Distrik Mimika Timur Tengah 3. Distrik Mimika Timur 4. Distrik Mimika Timur Jauh 5. Distrik Jita 1. Distrik Sawaerma 2. Distrik Agats 3. Distrik Atsy 4. Distrik Fayit 5. Distrik Pantai Kasuari 1. Distrik Minyamur 2. Distrik Nambiomanbapai Nambiomanbapai 1. Distrik Ilwayab 2. Distrik Tabonji 3. Distrik Waan 4. Distrik Kimaam 5. Distrik Tubang 6. Distrik Okaba 7. Distrik Malind 8. Distrik Semangga 9. Distrik Merauke 10.Distrik 10. Distrik Naukenjerai 11. Distrik Sota, 12. Distrik Elikobel 13. Distrik Ulilin 1. Distrik Jair 2. Distrik Mindiptana 3. Distrik Kombut 4. Distrik Waropko 5. Distrik Ambatkwi 6. Distrik Mandobo 1. Distrik Iwur 2. Distrik Tarub 3. Distrik Oksibil 4. Distrik Oksamol 5. Distrik Kiwirok Timur 6. Distrik Batom 7. Distrik Mofinop 8. Distrik Murkim 1. Distrik Arso 2. Distrik Towe 3. Distrik Senggi 4. Distrik Waris 5. Distrik Arso Timur 1. Distrik Muaratami 2. Distrik Abepura 3. Distrik Jayapura Selatan 4. Distrik Jayapura Utara
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku
5
1. Aru Utara 2. Pulau-Pulau Aru Tengah Kepulauan Aru 3. Aru Tengah Timur 4. Aru Tengah Selatan 5. Aru Selatan Timur 6. Aru Selatan 1. Kei Besar Selatan 2. Kei Besar 3. Kei Besar Utara Timur Maluku Tenggara 4. Kei Kecil 5. Kei Kecil Barat 6. Kei Kecil Timur 1. Dullah Utara 2. Dullah Selatan Kota Tual 3. Tayando Tam 4. Pulau-Pulau Kur Maluku 1. Yaru Yaru 2. Tanimbar Utara 3. Nirunmas 4. Kormomolin Maluku Tenggara 5. Werta Wertamria mrian n Barat 6. Tanimbar Selatan 7. Selaru 8. Werma Wermaktia ktian n 9. Wuarl Wuarlabo abobar bar 10. Molu Maru 1. Babar Timur 2. Pulau-Pulau Babar 3. Mdona Hyera 4. Damer Maluku Barat Daya 5. Moa Lakor 6. Letti 7. Pulau-Pulau Terselatan 8. Wetar Wetar Laut Teritorial Indonesia di Selat Wetar, Laut Timor dan Laut Arafura Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Darat
Perbatasan Laut Perbatasan Laut
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku; Maluku;
LOKASI-LOKASI PRIORITAS PRIORITAS PENANGANAN PENANG ANAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Sasaran Lokasi Penaganan 2011-2025 Cakupan Wilayah Administrasi Provinsi (CWAP) 1.Kalimantan Barat
Wilayah Konsentrasi Status Pengembangan (WKP) Prioritas WKP (Kabupaten) 1.Sambas WKP I 2.Bengkayang WKP I 3.Sanggau WKP I 4.Sintang WKP I 5.Kapuas Hulu
2.Kalimantan Timur
3.Papua
4.Nusa Tenggara Timur
6.Kutai Barat 7.Nunukan
WKP I WKP I
8.Malinau
WKP I
9. Berau 10.Jayapura 11.Keerom 12.Pegunungan Bintang 13.Merauke
WKP III WKP I WKP II WKP II
14.Boven Digul 15. Supiori 16. Asmat 17.Kupang 18.Timor Tengah Utara
WKP I WKP II WKP III WKP I WKP I
19.Belu
20.Alor
5.Sumatera Utara
6.Riau
WKP I
WKP I
WKP I
WKP II
21.Rote Ndao
WKP II
22.Sabu Raijua 23.Sumba Timur 24.Serdang Bedagai 25.Nias 26.Nias Selatan 27.Bengkalis
WKP III WKP III WKP II WKP III WKP III WKP II
Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas Paloh (I), Sajingan Besar (II) Jagoi Babang (I), Siding (II) Entikong (I), Sekayam (II) Ketungau Hulu (I), Ketungau Tengah (III), Badau (I), Puring Kencana (II), Puttussibau Utara (III), Putussibau Selatan (III), Embaloh Hulu, (III), Batang Lupar (III) Long Pahangai (II), Long Apari (II) Sebatik (I), Krayan (I), Nunukan (I), Lumbis (II), Krayan Selatan (II), Sebuku (III), Sebatik Barat (III) Kayan Hulu (I), Long Pujungan (II), Kayan Hilir (III), Bahau Hulu (III), Kayan Selatan (III) Maratua (III), Talisayang (III) Muara Tami (I), Jayapura Utara (II) Arso (I), Senggi (I), (I), Web (I), Waris (I) Batom (I), Iwur (I), Kiwirok (I), Oksibil (III) Merauke (I), Sota (I), Eligobel (I), Ulilin (III), Muting (III), Noukenjeri (III) Kimaam (III) Waropko (I), Tanah Merah (II), Jair (III) Supiori Barat (III) Agats (III) Amfoang Timur (I) (I) Insana Utara (I), Bikomi Utara (I), Bikomi Nalulat (I), Kefamenani Kefamenani (II), Nalbenu (III), Miaomaffo Barat (III), Bikomi Tengah(III), Mutis (III), Musi (III Kobalima Timur (I), Lamaknen Selatan (I), Tasifeto Timur (I), Atambua (II), Lamaknen (III), Lasiolat (III), Raihat (III), Tasifeto Barat (III), Nanaet Dubesi (III), Malaka Barat (III) Kalabahi (I), Kabola (III), Lembur (III), Pantar (III), Pantar Barat (III), Pantar Barat Laut (III), Pulau Pura (III), Teluk Mutiara (III), Alor Barat Laut (III), Alor Tengah Utara (III), Alor Timur Laut (III), Mataru (III), Pantar Tengah (III, Pantar Timur (III), Pureman (III), Alor Barat Daya (III), Alor Selatan (III), Alor Timur (III). Rote Barat Daya (I), Rotendao Rotendao (III), Rote Timur (III), Rote Baru (III), Rote Selatan (III), Rote Tengah (III), Lolobain (III), Rote Barat (III), Rote Barat Laut (III), Lamduleko (III), Ndao Nose (III) Raijua (III) Karera (III) Tanjung Beringin (I) Pulau-Pulau Batu (II) Afulu (II) Bukit Batu (II), Bantan (II),
Jumlah Lokspri
Cakupan Wilayah Administrasi Provinsi (CWAP)
2 2 2 2 7.Kepulauan Riau
Wilayah Konsentrasi Status Pengembangan (WKP) Prioritas WKP (Kabupaten) 29.Rokan hilir WKP II 30.Kep. Meranti WKP II 31.Dumai WKP II 32.Pelalawan WKP III 33.Bintan WKP II
6 34.Karimun
WKP II
2 7
35.Kep. Anambas 36.Kota Batam
WKP II WKP I
5
37.Natuna
WKP I
2 2 4 4
8.Sulawesi Tengah 9.Sulawesi Utara
7
3 1 1 1 9
43.Kep. Talaud
10.Maluku Utara 11.Papua Barat
10
12.Maluku
18 13.Aceh
11
1 1 1 1 1 3
38. Lingga 39.Toli-toli 40.Bolaang Mongondouw Utara 41.Minahasa Utara 42.Sangihe
14.Sumatera Barat 15.Bengkulu 16.Lampung 17.Banten 18.Jawa Barat 19.Jawa Tengah 20.Jawa Timur 21.NTB 21 CWA
WKP III WKP III WKP III WKP III WKP I WKP I
44.Siau Tagulandang Tagulandang Biaro 45.Halmahera Timur 46.P. Morotai 47.Raja Ampat 48.Sorong 49.Maluku Tenggara Barat 50.Maluku Barat Daya
WKP III
51.Kep. Aru
WKP II
52.Aceh Jaya 53.Aceh Besar 54.Simeuleu 55.Kota Sabang 56.Kep. Mentawai 57.Bengkulu Utara 58.Lampung Barat 59.Pandeglang 60.Tasikmalaya 61.Cilacap 62.Jember 63.Trenggalek 64.Lombok Barat
WKP III WKP III WKP III WKP II WKP III WKP III WKP III WKP III WKP III WKP III WKP III WKP III WKP III
64 WKP
WKP III WKP I WKP II WKP III WKP II WKP II
Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas
Jumlah Lokspri
Pasirlimau Kapuas (I), Sinaboi (II) Merbabu (II), Rangsang (II) Dumai (I) Kuala Kampar (III) Bintan Timur (III), Bintan Utara (III), Tambelan (III), Teluk Bintan (III) , Bintan Pesisir (III) Kundur (III), Meral (III), Moro (III), Tebing (III) Jemaja (II), Paltamak (III), Siantan (III), Belakang Padang (I), Nongsa (III), Sekupang (III), B atam (III), Bulang (III), Bunguran Timur (I),Serasan (II), Bunguran Barat (III), Midai (III), Pulau Laut (III), Subi (III) Bulang (III), Senayang (III), Daek (III) Dampal Utara (III), Toli-Toli Utara (III) Pinogaluman (III)
2 2 1 1 5
Wori (III) Tabukan Utara (I), Tahuna (II), Kandahe (III) Miangas (I), Melonguange (I), Nanusa (II) Siau Barat (III)
1 3
Patani Utara (III) Morotai Selatan (I) Kep. Ayau (III) Sausapor (III) Tanimbar Selatan (I), Selaru (I) Tanimbar Utara (I) PP. Wetar (I), Babar Timur (III), L eti Moa Lakor (III), Pp. Terselatan (III), Mdona Heira (III), Selaru (III), Tanimbar Utara (III) PP. Aru (I), Aru Selatan (III), Aru Tengah (III) Sampai Niat (II) Lok Nga (II) Alafan (II), Simeuleu Simeuleu Tengah (II) Sukakarya (I) Pagai Selatan (III), Siberut Selatan (III) Enggano (III) Krui (III) Cikeusik (III) Cikalong (III) Cilacap Selatan (III) Puger (III) Watulimo (III) Sekotong (III)
4 3 5
6
3 2 1
3 1 1 1 1 1 3 7
3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 187 Lokspri
SUMBER: LAMPIRAN 3 GRAND DESIGN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA POTENSI ESDM DI KAWASAN PERBATASAN
POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA •
TERDAPAT TERDAPAT SEGMEN BATAS BATAS NEGARA BELUM DISEPAKA DI SEPAKATI TI STA STATUS PENYELESAIA P ENYELESAIAN N BATAS BATAS NEGARA N EGARA WILAYAH WILAYAH LAUT NKRI N KRI ZEE : 10 Perjanjian : 2 Disepakati, 8 Belum ada Kesepakatan Batas Laut Teritorial : 5 Perjanjian : 3 Disepakati, 2 Belum ada Kesepakatan Batas Laut Kontinen :8 Perjanjian : 4 Disepakati, 4 Belum ada Kesepakatan
•
MASALAH KETERISOLASIAN KAWASAN PERBATASAN 1. Pengembang Pengembangan an ekonom ekonomii dan pelay pelayanan anan sosial sosial dasar dasar masih masih terkend terkendala ala oleh oleh permasa permasalahan lahan keterisolasian kecamatan perbatasan.
2.
• • • • •
1.
Kebutuhan Kebutuhan Pokok Pokok Masyara Masyarakat kat di di Sambas Sambas dan Malin Malinau au (Perbatas (Perbatasan an RI-Mala RI-Malaysia ysia)) Bahan Bakar Gas (BBG) produk Petronas dan Shell & Gula pasir dan minyak goreng di ambil dari Malaysia
2.
Mata uang uang asing asing dan kewargan kewarganegara egaraan an ganda ganda masyarak masyarakat at perbatasa perbatasan, n, Aksesibilit Aksesibilitas as yang yang lebih mudah ke negara tetangga menyebabkan kepemilikan mata uang asing, KTP negara tetangga, dalam rangka “akses” memenuhi kesejahteraan (pelayanan kesehatan, aktivitas ekonom).
Meskip Meskipun un seba sebagia gian n kabupa kabupaten ten perbat perbatasa asan n memil memiliki iki kapasitas fiskal yang cukup tinggi, namun pada kenyataannya upaya pembangunan tidak mampu menjangkau kecamatan-kecamatan terdepan/terluar/pulau-pulau terdepan/terluar/pulau-pulau kecil terdepan, karena lebih terkonsentrasi di pusat pertumbuhan, di sisi lain kebutuhan pembangunan relatif besar.
BELUM EFEKTIFNYA PENGEMBANGAN PKSN SEBAGAI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN; BANYAK AKTIVITAS ILEGAL; LEMAHNYA KEDAULATAN DALAM BIDANG INFORMASI, TELEKOMUNIKASI, DAN PERDAGANGAN. MINIMNYA INFRASTRUKTUR DASAR BELUM TERGALINYA POTENSI-POTENSI EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN
ESENSI TERHADAP BENTUK DAN TIPOLOGI DALAM PENYUSUNAN RDTR KSN HANKAM & PERBATASAN NEGARA
1. PERT PERTIM IMBA BANG NGAN AN MEN MENJA JADI DI KSN KSN 2. LINGKUP LINGKUP RTR RTR (NASIONAL, (NASIONAL, PROV PROV,, KAB/KOT KAB/KOTA, A, RDTR, RDTR, DSB) 3. KEGIA KEGIAT TAN-KEGI AN-KEGIA ATAN SEKTO SEKTORAL RAL DI KSN KSN
PERTIMBANGAN MENJADI KSN
KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS
Fungsi Hankam Fungsi Ekonomi Fungsi Sosial
?
Beranda Negara
Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, negara , pertahanan dan keamanan negara , ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (UU 26/2007 tentang Penataan Ruang) Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (diperuntukkan ( diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan & pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional , Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas)) (PP NO. 26/2008) lepas
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
•
KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di laut.
•
Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan/distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah NKRI dengan negara tetangga.
•
yu risdiksi, garis Batas Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk: •
Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau
•
pulau, atau perairan dengan jarak seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.
Tipologi KSN Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan d an Isu Strategis Nasional SUDUT pertahanan dan keamanan
KRITERIA
a.
b.
c.
diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas
ISU STRATEGIS NASIONAL
a.
b.
c. d. e.
f.
g. h.
i.
j.
TIPOLOGI
pembangunan kawasan perbatasan 1. tipologi kawasan pertahanan pertahanan masih terbatas pada security dan keamanan ( kawasan perbatasan negara dan approach belum tuntas garis batas wilayah pertahanan) negara di beberapa kawasan Kriteria: a, b, dan c perbatasan laut Isu: a, b, c, d, e,f, g, kerusakan atau pergeseran pilar batas h, i, dan/atau j perlunya pengamanan 92 pulau terluar konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah pertahanan ancaman kedaulatan negara yang dapat mengakibatkan gangguan diplomatik terjadi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara minimnya prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara keterisolasian masyarakat dan kesenjangan tingkat kesejahteraan kawasan perbatasan dengan negara tetangga minimnya pelayanan prasarana dan sarana, serta dukungan kependudukan di kawasan perbatasan negara
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
LINGKUP RTR (NASIONAL, PROV, KAB/KOTA, RDTR, DSB) TEMA PERENCANAAN RUANG DI INDONESIA
SKALA PETA DALAM PERMEN PU NO. 15/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
RTRWK
RDTR RTR KSN & RTRWP
RTR PULAU RTRWN
KEDUDUKAN PEDOMAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang
PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Permen No. 15/2012 tentang Pedoman Penyusunan RTR KSN
Pedoman Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara
Permen No. 15/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Pedoman Penyusunan RTR KSP
menjadi dasar menjadi masukan menjadi masukan
Permen No. 16/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen No. 17/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota
Peraturan Perundangan dan Pedoman Sektoral
Pedoman Penyusunan RTR KSK
Permen No. 20/2011 tentang Pedoman P edoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang
KEGIAT KEGIATAN-KEGIA AN-KEGI ATAN SEKTORAL DI KAWASAN KAWASAN PERBATASAN PERBATASAN NEGARA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA KEMLU, KEMHAN, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BAKOSURTANAL, BNPP
Perbatasan Darat
•
PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEMHAN, TNI, BNPP
•
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, KAWASAN, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB, KEMENTAN, ,KEMENHUT, KEMEN ESDM, KEMENINFOKOMM, KKP, KPDT, KUKM, BNPP, KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB PEMKAB
•
PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR •
KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
PENGUATAN KELEMBAGAAN •
BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MARITIM
Perbatasan Laut
KEMLU, KEMHAN, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BAKOSURTANAL, BNPP
•
PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM BATAS MARITIM KEMHAN, TNI, BNPP
•
PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT KEMENKEU BAPPENAS BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB,KEMENINFOKO KEMENHUB,KEMENINFOKOMM, MM, KKP, KPDT, KUKM, BNPP, KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
•
PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
•
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS MARITIM BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN
•
LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN PEDOMAN RDTR KSN PERBAT PERBATASAN NEGARA
RUANG YANG SESUAI VISI MISI
VISI MISI
•
KARAKTERISTIK TERISOLIR/TERBUKA
•
TIPOLOGI KAWASAN Fokus pengembangan Kondisi eksisting kawasan perbatasan (tingkat perkembangan perkembangan kawasan) Tingkat strategis secara nasional (emmergency) (emmergency) Kondisi kependudukan kependudukan sosial budaya Tingkat keterbangunan keterbangunan /fisik geografis • •
•
•
•
BENTUK INTERVENSI KSN
•
DELENIASI & BENTUK Fisik (infrastruktur fisik dan kawasan terbangun) Sosial (kuantitas kualitas penduduk SDM dan Infrastruktur) Ekonomi (infrastruktur pengembangan perekonomian) Daya dukung lingkungan •
•
•
•
TEKNIS MUATAN SUBSTANSI PERENCANAAN
PENDEKATAN & METODOLOGI
PENDEKATAN
PROSES PENYUSUNAN PENYU SUNAN RENCANA RE NCANA TATA RUANG Trianggulasi Method PROSES TEKNIS
PENDEKATAN TEKNIS, PENDEKATAN TE KNIS, NORMATIF/LEGAL, KOORDINATIF
PROSES PARTISIPATIF
PENDEKATAN PARTISIPATIF
PROSES LEGISLASI
•
•
PENDEKATAN POLITIS
Referensi Referensi (teoritis dan legalitas) Observasi (Tinjuan lapangan dan penggalian informasi di lapangan) Experts Judment by Series of Discussion (Pendalaman melalui diskusi-diskusi dengan ahli dan stakeholders)
TAHAP AHA PAN UMUM U MUM KEGIATAN KEGIATAN
ANALISIS DATA& DATA& INFORMASI •
KOMPILASI DATA & INFORMASI •
TAHAP SURVEI •
Survey Primer : Observasi Lapangan Wawancara Kuesioner Focus Group Discussion Survey Sekunder Instansional • • •
TAHAP PERSIAPAN Mobilisasi Tim Penajaman Pendekatan & Metodologi Rencana Kerja Review Kajian Data & Informasi Awal (Dokumen& Teori) Koordinasi Tim Teknis
• •
• •
•
•
•
•
• • •
Sistematisasi dan Tabulasi Data dan Informasi Peta Numerik Text
• • • • •
Karakteristik Deleniasi Tipologi Bentuk Skala Peta Substansi Muatan RDTR
PERUMUSAN SUBSTANSI PEDOMAN permasalahan di bidang tata ruang kebutuhan perencanaan tata ruang muatan rencana detail tata ruang muatan pengendalian pemanfaatan ruang muatan peraturan zonasi (zoning text dan zoning map ketentuan dalam mendelineasi wilayah perencanaan proses penyusunan rencana detail tata ruang proses dan prosedur penetapan rencana detail tata ruang pembagian wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota mekanisme dekonsentrasi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
METODOLOGI METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN
RENCANA KERJA
JADWAL JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Bulan KeNo
1
II
1
2
3
4
Kajian Awal terkait RTR Kawasan Perbatasan Negara
x
x
x
x
Pengembangan Metodologi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
III
IV
V
13
14
15
16
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
6
7
8
9
10
11
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
VI
17
18
19
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
VII
21
22
23
24
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25
26
VIII
27
28
29
30
31
32
Tahap Persiapan & Identifikasi Awal 1. 2. 3. 4.
2
I
Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Rinci Penyusunan Desain Survei dan Ceklist Kebutuhan Data Tahap Survey & Koordinasi
1.
Survey Ke Lokasi Sampel
2.
Peraturan, Kebijakan dan Program Daerah - Dokumentasi Foto - Potensi &masalah - Profil Umum Elaborasi Data Primer & Sekunder
-
3
Tahap Analisis 1.
4
Analisis kebutuhan muatanmuatan yang akan tercantum dalam Materi Teknis Pedoman 2. Analisis kebutuhan peta/diagram/grafis yang akan dimuat dalam Materi Teknis Pedoman 3. Analisis kebutuhan bentuk dan ketentuan pemanfaatan ruang serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang Tahap Perumusan Materi Teknis & Pedoman 1. Materi Teknis Pedoman
5
Penyempurnaan muatan/substansi konsep Pedoman Tahap Evaluasi dan Penyempurn Penyempurnaan aan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2.
1. 2. 6
Evaluasi Kekurangan dan Kelebihan Kegiatan Pelaporan-Pelaporan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pelaporan Pekerjaan Laporan Bulanan
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Presentasi/Pembahasan Presentasi/P embahasan Laporan Laporan Pendahuluan
Laporan Akhir 7
x
JADWAL JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Bulan KeNo
I
Kegiatan 1
8
Koordinasi/Diskusi Internal/Konsinyasi/Diskusi Substansi Koordinasi
Pembahasan Internal di Jakarta
2
II 3
4
5
6
III 7
8
9
10
IV 11
12
13
14
V 15
16
17
18
VI 19
20
21
22
VII 23
24
25
26
Substansi Teknis ke-1
Substansi Teknis ke-2
Konsinyasi
Konsinyasi ke-1
Konsinyasi ke-2
Pembahasan di Daerah
Batam
Manado
Koordinasi BKPRN
BKPRN ke-1
BKPRN ke-2
VIII 28
Pembahasan Substansi Teknis di Jakarta
27
29
30
31
32
POLA/SKEMA & TEMA DISKUSI
Diskusi Substansi Teknis
Diskusi Internal (Bulan ke-2 minggu 1)
•
•
•
Pemantapan Metodologi Lingkup kegiatan Desain Survei
(Bulan ke- 2 minggu ke- 4) •
•
Diskusi Substansi Teknis (Bulan 5 minggu ke-2
•
•
Tema hari 1 (bentuk-bentuk intervensi (3 narasumber) Tema hari 2 (muatan substansi pedoman ) (3
Tema hari 1 (visi misi (ultimate Goals) pengembangan Kawasan perbatasan (3 narasumber) Tema hari 2 (Spesifikasi dan intervensi ruang pengembangan Kawasan Perbatasan) (3 narasumber)
Konsinyasi di Jakarta Ke-1
Pembahasan di Daerah 1 (Batam)
(Bulan ke-3 minggu ke-2) Merumuskan ulang hasil diskusi substansi teknis berdasarkan hasil masukan dalam diskusi substansi teknis
(Bulan ke-3 minggu ke-4) Klarifikasi dan konfirmasi kelengkapan hasil diskusi teknis dan konfirmasi
Konsinyasi Konsinyasi di Jakarta ke-2
Pembahasan di Daerah 2 (Manado)
(Bulan ke-5 minggu ke-4)
(Bulan ke-6 minggu ke-2)
Merumuskan ulang hasil diskusi substansi teknis berdasarkan hasil masukan dalam diskusi substansi teknis
Klarifikasi dan konfirmasi kelengkapan kelengkapan hasil diskusi teknis dan konfirmasi
BKPRN ke-1 (bulan ke-4 minggu ke-2)
Laporan Antara
Pembahasan hasil rangkaian diskusi sebelumnya
BKPRN ke-2 (Bulan ke-7 minggu ke-2)
Pembahasan hasil rangkaian diskusi sebelumnya
Laporan Akhir
