PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : HK.06.01/I/1 Nomor :
/2013 .
ANTARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOEWARDI TENTANG KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA JURUSAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
PERIODE 01 NOPEMBER 2013 S/D 30 NOPEMBER 2016
1
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOEWARDI NOMOR : HK.06.01/I/1 /2013 ----------------------------------------------------NOMOR : . TENTANG KERJAMA DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA JURUSAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA Pada hari ini Sabtu Tanggal ........ Bulan Nopember Tahun Dua ribu tiga belas (......-10-2013), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc.
2.
Drg. Basoeki Soetardjo, MMR.
: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Moeward, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto 132 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut : BAB I DASAR HUKUM, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SIFAT KERJASAMA Pasal 1 Dasar Hukum Kerjasama 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153) ; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 ); Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor OT.02.03/1/4/03440.1 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tatalaksana Politeknik Kesehatan; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Keputusan Mendikbud Nomor 355/E/O/2012 tentang Alihbina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.02.03/1/4/03440.1 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tatalaksana Politeknik Kesehatan; Keputusan Menteri Keuangan RI No. 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3
20. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alihbina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud; 21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama Ruang Lingkup Kerjasama ini adalah PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dalam kapasitasnya sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa Program Studi Diploma III dan Diploma IV Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dan PIHAK KEDUA menyetujui penunjukkan PIHAK PERTAMA. Pasal 3 Tujuan Kerjasama Tujuan kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Diploma III dan Diploma IV Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh di akademik. Pasal 4 Sifat Kerjasama Sifat kerjasama ini adalah saling menguntungkan dan saling menunjang PARA PIHAK dengan dasar musyawarah dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan pelayanana kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan. BAB II KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK Pasal 5 Kewajiban PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA berkewajiban : 1. Menetapkan peserta didik yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi sesuai kompetensi yang diharapkan; 2. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau peserta didik selama masa praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi; 3. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi; 4. Mentransfer ilmu pengetahuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada program keahlian di lingkungan PIHAK PERTAMA;
4
5. 6. 7. 8. 9.
Membayar biaya praktek sesuai dengan peraturan tentang tarif yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA; Mengganti setiap kerusakan fasilitas Rumah Sakit sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan praktek; Menyiapkan kelengkapan PKL mahasiswa PIHAK PERTAMA, seperti buku panduan pelaksanaan PKL dan kuliah pembekalan PKL; Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktek kepada PIHAK KEDUA secara lisan dan tertulis; Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; Pasal 6 Kewajiban PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA berkewajiban : 1. Memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Praktek Kerja Lapangan; 2. Menyediakan Instalasi atau ruangan yang dijadikan lahan praktek; 3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Institusi Pendidikan yang terkait dengan program praktek kepada PIHAK PERTAMA; 4. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktek yang digunakan sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan; 5. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek secara aktif kepada peserta didik selama melaksanakan praktek; 6. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi kepada PIHAK PERTAMA; Pasal 7 Hak PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA berhak : 1. Menggunakan sarana dan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan PKL mahasiswa PIHAK PERTAMA; 2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh Institusi Pendidikan; 3. Mendapatkan pembimbing untuk peserta didik yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; 4. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai; 5. Memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada PIHAK PERTAMA; Pasal 8 Hak PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berhak : 1. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan pengembangan pelayanan kesehatan;
5
atau
teknologi
2. Menerima pembayaran biaya praktek sesuai dengan peraturan tentang tarif rumah sakit yang berlaku dan disepakati oleh PARA PIHAK; 3. Menerima laporan hasil praktek peserta didik; 4. Mengembalikan peserta didik kepada Institusi Pendidikan bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi; 5. Menentukan Instalasi atau ruangan yang dapat dijadikan sebagai lahan praktek;
6
BAB III PELAKSANAAN Pasal 9 Pelaksanaan (1) PARA PIHAK bersama-sama menentukan jadwal pelaksanaan PKL mahasiswa PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima PKL mahasiswa PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya kurang lebih/untuk paling lama 4 (empat) bulan. (3) PIHAK KEDUA dapat menunda pelaksanaan PKL mahasiswa PIHAK PERTAMA berdasarkan kondisi yang ada pada PIHAK KEDUA. BAB IV JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 10 Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2016 sejak naskah perjanjian ini ditandatangani serta dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA lagi dalam kurun waktu yang sama oleh PARA PIHAK, namun bilamana sampai perjanjian ini berakhir PIHAK PERTAMA tidak mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dimaksud maka diangggap melakukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian dimaksud maka dianggap mengundurkan diri. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata maka menjadi tanggungjawab Institusi Pendidikan pengguna lahan praktek. (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun. BAB VI ATURANKETENTUAN TAMBAHAN Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam Addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
7
8
BAB VII PENUTUP Pasal 13 Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Kota Magelang pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas materai senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang masing-masing memiliki dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap berikutnya untuk PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA, Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Direktur
PIHAK KEDUA, Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi Direktur
drg. Basoeki Soetardjo, MMR NIP.
DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc. NIP. 19530808 197503 2 001
9
