Undang – Undang Perlindungan Guru Peraturan Pemerintah yg melindungi Guru dalam melaksanakan tugas nya sudah ada dari tahun 2008. PP No. 74 tahun 2008. Bunyi Pasal/Ayat tentang guru… PP 74 tahun 2008 ttg Guru yg perlu diindahkan oleh urid/ !ali urid" kepolisian" ke#aksaan" Pengadilan Negeri $PN% dan Pengadilan &inggi $P&% 'Guru memiliki ke(e(asan mem(erikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama" norma kesusilaan" norma kesopanan" peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru" peraturan tingkat satuan pendidikan" dan peraturan perundang) undangan dalam proses pem(ela#aran yang (erada di (a*ah ke*enangannya"+ (unyi Pasal ,ayat . alam ayat 2 dise(utkan" sanksi terse(ut dapat (erupa teguran dan/atau peringatan" (aik lisan maupun tulisan" serta hukuman yang (ersiat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan" kode etik guru" dan peraturan perundang)undangan. 'Guru (erhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam (entuk rasa aman dan #aminan keselamatan dari pemerintah" pemerintah daerah" satuan pendidikan" organisasi proesi guru" dan/atau masyarakat sesuai dengan den gan ke*enangan masing)masing"+ masing )masing"+ papar Pasal 40. 1asa aman dan #aminan keselamatan terse(ut diperoleh guru melalui perlindungan hukum" proesi dan keselamatan kesela matan dan kesehatan ker#a. ker #a. 'Guru (erhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan" anaman" perlakuan diskriminati" intimidasi" atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik" orang tua peserta didik" masyarakat" (irokrasi" atau pihak lain"+ tegas Pasal 4.
P3N5AN (agi suatu masyarakat (erungsi se(agai soial mahine yang (ertanggung#a*a( untuk merekayasa masa depannya. dep annya. 6eorang pendidik (ertugas mem(antu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas" (erakhlak mulia" dan (ermanaat (agi kehidupan masyarakat seara luas. Namun (elakangan ini" eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak mendukung pelaksanaan tugas proesinya" seperti adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah. 5omisi Perlindungan Anak ndonesia $5PA% dan Perlindungan Anak sesungguhnya merupakan upaya melindungi anak ndonesia dari perlakuan yang se*enang)*enang. Namun" eksistensinya seringkali serin gkali di#adikan 'alat+ ' alat+ untuk men#ustiikasi men#ustiikas i kesalahan anak.
5ondisi ini (erdampak semakin sulitnya guru melaksanakan tugas kependidikan untuk menegakkan kedisiplinan" terutama mem(ina kepri(adian anak dengan akhlak yang terpu#i. Bila dalam pendidikan dikenal pem(erian penghargaan $re*ard% dan hukuman $unishment%" se(agai salah satu alat pendidikan" maka dengan adanya Perlindungan Anak dan 5PA" seakan dunia pendidikan kehilangan salah satu alat dalam melaksanakan proses pendidikan. Padahal" eksistensi re*ard dan unishment sangat penting dalam penapaian tu#uan pendidikan. Adanya 5PA dan Perlindungan Anak seara yuridis melarang adanya tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Padahal" se(agai seorang pendidik" guru/dosen memiliki otoritas akademik di dalam kelas untuk menegakkan disiplin agar terapai tu#uan pem(ela#aran yang dilaksanakan. i sisi lain" seringkali terlupakan adalah alasan hukuman yang dilakukan guru. ntuk itu" perlu dilakukan u#i materi $#udiial reie*% terhadap Perlindungan Anak" khususnya pasal 80" 8" dan 82. 6e(a(" (elum tentu tindakan guru murni kesalahannya" akan tetapi aki(at kesalahan yang dilakukan peserta didiknya. Perlakuan &erhadap Guru 6e(agai tenaga pendidik" mereka seringkali (erada pada posisi yang dilematis" antara tuntutan proesi dan perlakukan masyarakat. ereka dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik menapai tu#uan pendidikan. Namun tatkala mereka (erupaya untuk menegakkan kedisplinan" mereka dihadang oleh Perlindungan Anak dan 5PA. 9ika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal menghantarkan peserta didik pada penapaian tu#uan pendidikan" kem(ali pendidik akan men#adi kam(ing hitam dan tum(al atas kegagalan terse(ut. &atkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan" maka seara sepontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya se(agai tindakan melanggar :A dan Perlindungan Anak. ereka kemudian melaporkan tindakan guru terse(ut kepada polisi atau kepada 5PA. engan kekuatan terse(ut" aapkali guru tidak mendapatkan perlindungan terhadap proesinya. Aki(at adanya 5PA dan Perlindungan Anak" eksistensi guru (erada pada posisi sangat pasi dan men#adi sosok yang ser(a salah. rgensi Guru dan osen 6eara yuridis" Perlindungan Guru dan osen telah termuat dalam No 4/200;. :al ini terlihat #elas pada Ba( < pasal ,- yang menye(utkan (ah*a Pemerintah" masyarakat" organisasi proesi" dan/atau satuan pendidikan *a#i( mem(erikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.Adapun maksud Perlindungan Proesi yang diamanatkan dalam No 4/200; tentang Guru dan osen adalah perlindungan terhadap Pemutusan :u(ungan 5er#a $P:5% yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang)undangan yang (erlaku" pem(erian im(alan yang tidak *a#ar" pem(atasan dalam menyampaikan pandangan" peleehan terhadap proesi" dan pem(atasan/pelarangan lain yang dapat mengham(at guru dalam melaksanakan tugasnya. 6ementara perlindungan keselamatan dan kesehatan ker#a meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan ker#a" keelakaan ker#a" kesehatan" dan/atau resiko lainnya. Berangkat dari paparan di atas" terlihat (ah*a eksistensi No 4/200; telah memuat perlindungan terhadap guru atas proesinya. Namun" implementasi terhadap terse(ut masih (elum terlaksana. terse(ut le(ih (anyak disoroti se(agai kekuatan hukum atas
peningkatan kese#ahteraan guru/dosen" sementara perlindungan terhadap proesi guru/dosen seringkali lepas dari perhatian. 9alan &engah 5ita tidak menutup mata terhadap tindakan oknum guru yang kurang mendidik dengan mem(erikan hukuman di luar nilai pendidikan. ereka meletakkan peserta didiknya se(agai pen#ahat yang harus diha(isi" (ukan sosok yang perlu di(im(ing dan diper(aiki. emikian pula sikap orang tua/masyarakat yang mulai mengalami pergeseran dalam memandang proesi guru. ereka terlalu (anyak menuntut guru agar dapat mengahntarkan peserta didik se(agai masyarakat terdidik" namun tidak seiring dengan penghargaan dan perlindungan yang di(erikan. Ada (e(erapa langkah yang perlu diperhatikan guru dalam menghadapi murid yang (ersalah" se(elum mereka menetapkan hukuman" yaitu= Pertama" perlu mem(erikan laporan kepada orang tua murid perihal prilaku anak mereka dengan ara pemanggilan seara langsung. &ahapan ini dilakukan se(anyak 2 kali dengan ikut meli(atkan guru B5. 5edua" (ila selama 2 kali pemanggilan tidak menun#ukan peru(ahan dan ker#asama yang (aik" seorang guru (isa mem(erikan hukuman dengan syarat > $%. :ukuman tidak pada tempat yang ital. $2% hukuman dilakukan dalam (entuk yang mendidik. $,% hukuman dilaksanakan seara adil dan ikut mempertim(angkan aspek psikologis peserta didik. Bila No 20/200, menuntut penapaian kualitas yang maksimal" menuntut pendidik men#adi proesional" seyogyanya diiringi dengan adanya Proesi Pendidik. eskipun dalam No 4/200; seara tegas telah melindungi proesi guru dan dosen" namun dalam dataran implementasi kekuatan terse(ut masih tak terlihat (erkontri(usi terhadap nasi( guru/dosen se(agai tenaga pendidik. ntuk itu" sudah pada saat dan tempatnya #ika guru/dosen mem(angun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memper(aiki kondisi ker#a guru/dosen dan melindungi proesi mereka dengan kekuatan hukum yang #elas. !a Allahua?lam (i al)6ha**a(. Pro r : 6amsul Ni@ar A" Guru Besar niersitas slam Negeri $N% Pekan(aru. ikutip dari 1iau Pos klan
Undang-undang tentang Guru dan Dosen Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sertikasi pendidik berlaku untuk guru dan dosensebagai pengakuan tenaga pendidikan professional. Penyelenggara sertikasi pendidik adalah Perguruan inggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditas dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertikasi pendidik dilaksanakan se!ara obyektif, transparan, dan akuntabel. Dan guru yang belum memiliki sertikasi pendidik dan kualikasi pendidik "ajib memenuhi paling lambat #$ tahun. Prinsip profesionalitas guru dan dosen adalah memiliki bakat dan minat, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kompetensi dan memiliki tanggung ja"ab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan serta memiliki
kesempatan untuk mengembangkan profesinya dan jaminan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. %ak guru memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan so!ial, mendapat promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelan!aran tugas profesinya, memilikikesempatan dan mementukan kebijakan pendidikan, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. unjangan profesi diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertikat pendidik. Dan tunjangan itu diberikan satu kali gaji pokok, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan dan pendidikan itu diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, kualikasi yang sama. unjangan profesi ini diambil dari alokasi &P'( atau &P'D. Guru yang diangkat oleh pemerintah pada daerah khusus berhak memperoleh rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan ke"enangan dan diberikan tunjangan khusus. Guru mempunyai ke"ajiban meren!anakan pembelajaran,meningkatkan dan mengembangkan kualikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, memelihara dan memupuk perasatuan dan kesatuan bangsa. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan "ajib kerja kepada guru dan "arga negara )ndonesia lainnya yang memenuhi kualikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru pada daerah khusus di "ilayah (*+). Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan pola ikatan dinas bagi !alon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional dan kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah mengembangkan system pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin esiensi dan mutu pendidikan. *urikulum pendidikan guru pada lembaga pendidkan tenaga kependidikan harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lo!al. Pemerintah "ajib memenuhi kebutuhan guru, dalam jumlah, kualikasi akademik, maupun kompetensi se!ara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah dan sesuai ke"enangan. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan se!ara obyektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau
kesempatan
kerja
bersama.
Guru diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktual dan diatur oleh peraturan pemerintah. Guru yang diangkat tersebut dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupatenantarkota, antarke!amatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi dan guru dapat mengajukan permohonan pindah tugas. Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin se!ara otomatis, kenaikan pangkat istime"a dan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan guru "ajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas di daerah khusus paling sedikit tahun. Dan setelah tugas selama tahun atau lebih guru berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Guru diberhentikan dengan terhormat karena meninggal dunia,men!apai usia pensiun /$ tahun0, permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani selama # bulan, berakhirnya perjanjian kerja. Dan guru diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja, melalaikan ke"ajiban tugas selama # bulan atau lebih. Pemberhentian guru dilakukan setelah guru diberi kesempatan membela diri. Dan pemberhentian atas permintaan sendiri akan diberi kompensasi nansial sesuai dengan perjanjian kerja. Pembinaan dan pengembangan guru pada meliputi Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan, pangkat dan promosi. Dan semua pembinaan dan pengembangan ini diatur dalam peraturan 1enteri. 'eban kerja guru men!akup kegiatan pokok meran!anakan pembelajaran, melakukan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksankan tugas tambahan. 'eban kerja guru dekurangnya dilakukan 2 jam dan tatap muka sebanyak 2$ kali dalam satu minggu. Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan bertugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dan guru yang gugur dalam melaksanakan tuga memperoleh penghargaan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. 'entuk penghargaannya berupa bentuk jasa, kenaikan pangkat istime"a, nan!ial, piagam dan bentuk penghargaan lain. Dan dilaksanakan dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan +), ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kota,hari ulang tahun satuan pendidikan hari pendidikan nasional dan hari guru nasional maupun hari besar lainnya. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan "ajib memberi perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungannya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum meliputi
perlindungn tindak kekerasan, an!aman, perlakuan diskriminasi, intimidasi, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi,atau pihak lain. Perlindungan profesi meliputi perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak "ajar, pembatsan dalam pnyampaian pandangan, pele!ehan terhadap profesi, pembatasan lai yang menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamtan dan kesehatan meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, ke!elakaan kerja, kebakaran pada "aktu kerja, ben!ana alam, kesehatan lingkungan kerja dan resiko lainnya. Guru memperoleh !uti sesuai perundang-undangan dan jika guru memperoleh !uti untuk melanjutkan studi maka mendapat tunjangan gaji penuh. Guru dapat membentuk organisasi profesi yang independent. 3rganisasi ini berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, kesejahteraan, dan pengabdian masyarakat. Dan guru "ajib menjadi anggota oranisasi itu. 3rganisasi profesi memperoleh ke"enanaganmenetapkan dan menegakkan kode etik, memberi bantuan hukum, memberi perlindungan profesi, pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional. *ode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. De"an kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi. De"an kehormatan dibentuk untuk menga"asi pelaksanaan kode etik guru dan memberi rekomendasi sanksi atas peraturan perundang-undangan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmu"an dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan dosen "ajib memiliki kualikasi akademik, kompetensi, sertikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualikasi lain disyaratkan pada satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, dan memiliki kemampuan untik me"ujudkan tujuan pendidikan nasional. *ualikasi akademik minimum lulusan magister untuk program diplomat atau program sarjana, dan lulusan doktor untuk program pas!asarjana. Sertikasi pendidikan diberikan setelah bekerja kurang lebih tahun, memiliki jabatan akademik asisten ahli, dan dilakukan oleh perguruan tinggi yang mengadakan tenaga pendidik. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap, jenjang jabatan akademik terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Dan jenjang jabatan akademik ditetapkan oleh satuan pendidikan tinggi dan sesuai peraturan perundang-undangan. Professor jabatan tertinggi pada satuan pendidikan tinggi mempunyai ke"enangan membimbing !alon do!tor. Profesor memiliki ke"ajiban khusus
menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasan untuk men!erahkan masyarakat. Profesor yang memiliki karya olmiah atau karya monumental yang istime"a dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional akan diangkat menjadi Profesor paripurna. Setiap orang yang memiliki kualikasi akademik dan kompetensi mempunyai hak yang sama menjadi dosen. Setiap orang yang akan diangkat menjadi "ajib mengikuti proses seleksi. %ak dosen adalah memperoleh pengahasilkan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan so!ial, mendapat promosi dan pengahargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses, sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, memiliki kebebasan dalam akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, memiliki kebebasan memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Penghasilan dosen meliputi gajji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas prestasinya. unjangan profesi diberikan setara dengan # kali gaji pokok dan diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualikasi yang sama. unjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja (egara. unjangan khusus diberikan kepada dosen yang bertugas didaerah khusus 1aslahat tambahan berupa kesejahteran dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasis"a dan pengahargaan bagi dosen dan memperoleh kemudahan bagi putra-putri dosen, pelayanan kesehatan dan kesejarteraan lain. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana fasilitas khusus dari pemerintah dan pemerintah daerah dan berhak atas rumah dinas yang bersediakan oleh pemerintah daerah sesuai ke"enangan. *e"ajiban dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian,pengabdian masyarakat, meren!anakan, melaksakan proses belajar serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualikasi akademik dan kompetensi se!ara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bertindak obyektif dan tidak diskriminasi atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi sik dan latar belakang sisioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan "ajib kerja kepada dosen atau "arga negara )ndonesia yang memenuhi kualikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi !alon dosen untuk
memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Pola ikatan dinas bagi !alon dosen diatur oleh peraturan pemerintah. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan dilakukan se!ara obyektif dan transparan. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja dan pemerintah serta pemerintah daerah "ajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu. enaga kerja asing diperkerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di )ndonesia "ajib memenuhi peraturan perundang-undangan. Dosen diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, usia pensiun, permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugas selama # bulan karena sakit jasmani dan rohani, berakhirnya perjanjian kerja. Dosen berhenti tidak hormat jabatan sebagai dosen karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja, melalaikan ke"ajiban dalam menjalankan tugas selama # bulan dan berdasarkan peraturan perundangundangan. Dan batas usia pensiun dosen /4 tahun. Professor yang berprestasi batas usia pensiun 5$ tahun. Pemberhentian ini dosen diberi kesempatan membela diri dan tidak memperolehkompensasi nansial. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi meliputi kompetensi pedagogi!, kompetensi kepribadian, kompetensi so!ial, kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pemerintah dan satuan pendidikan tinggi "ajib membina dan mengembangkan kualikasi akademik dan kompetensi dosen. Dan pemerintah "ajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan. 'eban kerja dosen men!akup kegiatan pokok meran!anakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, melaksanakan penelitian, melaksankan tugas tambahan dan pengabdian pada masyarakat. 'eban kerja yang dilakukan dosen kurang lebih # satuan kredit semester dan paling banyak #/ satuan kredit semester. Dosen yang berdedikasi luar biasa, prestasi dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sanksi yang diberiakan kepada guru dan dosen yang tidak melaksanakan tugas berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan
pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dan pada guru yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
P6+7)(DU(G&( P+386S) GU+U Oleh : Enjang Suhaedin, S.Pd. (Guru SMK Kolese Tiara Bangsa Batam) Pas!a dikeluarkannya Undang-Undang (omor #2 ahun $$4 entang Guru dan Dosen bah"a guru de"asa ini diakui sebagai suatu profesi yang sejajar dengan profesi lain seperti dokter, penga!ara, dan sebagainya. &rtinya untuk menjadi seorang guru tidak 9gampangan: dan tidak semua orang lantas bisa menjadi guru melainkan harus memenuhi berbagai syarat kompetensi yang telah ditentukan dan harus siap melaksanakan tugas dan ke"ajiban yang berat. Dampak dari pengakuan guru sebagai profesi maka guru memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. (amun fenomena yang terjadi, dalam menjalankan tugas keprofesionalannya tidak jarang guru mendapatkan perlakuan diskriminatif, intimidasi dan kese"enang-"enangan birokrasi, penghinaan dan perlakuan yang tidak "ajar dari peserta didikorang tua, P%* se!ara sepihak, kompensasi yang tidak "ajar terutama untuk guru-guru s"asta, honorer maupun guru sukarela"an yang masih memperoleh penghasilan diba"ah penghasilan buruh pabrik yang tidak dapat memenuhi keperluaan profesinya apalagi memenuhi keperluan pribadi dan keluarganya, serta ketiadaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya bagi guru-guru yang ada di dearah terpen!il dan ra"an ben!ana tapi terjadi pula pada guru-guru di daerah perkotaan. )tu semua merupakan bentuk pele!ehan terhadap profesi guru, dan terabaikannya hak perlindungan dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Padahal se!ara yuridis pemerintah sudah memberikan perlindungan kepada guru sebagaimana ter!antum dalam undang-undang nomor #2 tahun $$4 tentang guru dan dosen pasal #2 #0 butir ! bah"a ;Dalam menjalankan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya.< Sedangkan yang dimaksud dengan hak perlindungan guru menurut pasal => yaitu meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja<. Perlindungan hukum tersebut men!akup perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, an!aman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan ro!esi men!akup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak "ajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pele!ehan terhadap profesi, dan pembatasan pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja men!akup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, ke!elakaan kerja, kebakaran pada "aktu kerja, ben!ana alam, kesehatan lingkungan kerja danatau resiko lain.
(amun sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pihak pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi profesi yang notabene merupakan pihak yang bertanggugja"ab untuk memberikan perlindungan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap guru? Dengan melihat fenomena yang terjadi sekarang ini rasanya implementasi perlindungan terhadap guru masih jauh dari harapan dan undang-undang masih hanya menjadi aturan normatif. 1engapa itu semua bisa terjadi? 1enurut analisis penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru belum memperoleh perlindungan hukum yang semestinya, yaitu sebagai berikut @
Pertama, Dari sisi individu gurunya sendiri, yaitu adanya kebiasankebiasan buruk dari oknum guru yang tidak menjalankan tugasnya sesuai tuntutan profesi dan kompetensinya. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkab guru kehilangan "iba"a dimata masyarakat dan dapat membentuk opini bah"a guru belum layak untuk diberikan penghargaan dan perlindungan. Disadari atau tidak penghargaan dan perlindungan se!ara moral akan diberikan oleh masyarakat ketika guru dapat melaksanakan tugas-tugasnya se!ara profesional dan menjunjung kode etik sebagai guru. 3leh karena itu perlu dibentuk de"an kehormatan guru pada setiap organisasi profesi yang se!ara khusus melakukan pembinaan etika profesi, dan memberikan sanksi bagi guru yang melanggar kode etik profesi, sehingga diharapkan keprifesionalan guru dapat terus terjaga dalam setiap individunya. %al ini tentu dapat menaikan harkat dan martabat guru, dan meyakinkan publik bah"a guru benar-benar merupakan suatu profesi yang layak untuk diberikan penghargaan dan perlindungan yang sepadan dengan tugas, tanggungja"ab dan keprofesionalannya, karena untuk memperoleh perlindungan perlu adanya pengakuan dari kolektitas masyarakat bah"a guru merupakan suatu profesi. Dari sisi lain fungsi dari de"an kehormatan guru yaitu ketika guru terkena masalah-masalah sosial dalam menjalankan profesinya, maka yang pertama berhak untuk menghakimi adalah de"an kehormatan, bukan dihakimi se!ara masal oleh peserta didik, orangtua maupun masyarakat, karena hal demikian dapat merusak !itra dan martabat guru. Kedua, *etidakpahaman masyarakat s"asta mengenai undang-undang dan berbagai ma!am peraturan tentang guru sehingga pada sekolah-sekolah s"asta guru kerap disamakan dengan pekerja pabrik, buruh lepas non profesi0 baik dari segi tugas, peraturan, perlakuan, maupun kompensasi yang diterima oleh guru. 3leh karena itu perlu sosialiasai kepada pihak s"asta mengenai berbagai undang-undang dan peraturan mengenai guru, serta perlu dibentuknya organisasi profesi guru dalam lingkup ke!il pada setiap satuan pendidikan. Ketiga, Dalam birokrasielit pendidikan, guru kerap disetir untuk menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan birokrasi, sehingga hal ini menyebabkan guru ;bungkam<, tidak kritis, dan tidak berani bertindak ketika terjadi pele!ehan profesi. Guru se!ara birokratis terpaku pada pola-pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kepentingan birokrasi. &ktivitasnya sehari-hari lebih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan administrasi yang mengurangi ruang keprofesionalan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan berbagai pembaruan pendidikan. 3leh karena itu, berikanlah kebebasan kepada guru untuk menyampaikan pendapat, gagasan, saran serta memberikan kebebasan kepada guru untuk berserikat dan
berkumpul pada organisasi profesi yang diplih atas kehendak sendiri. Selain itu, perlu adanya pelurusan paradigma para birokrat pendidilkan bah"a guru bukan sebagai subjek teknis pada tataran grassroot tetapi merupakan bagian yang utuh dalam sistem pendidikan se!ara struktural maupun kultural, sehingga perlu dilibatkan dalam perumuskan berbagai kebijakan terutama yang menyangkut kepentingan guru baik se!ara lansung maupun melalui per"akilannya.
Keempat, *etidakpahaman guru mengenai perlindungan profesi baginya. 1asih banyak guru yang buta hukum dan tidak tau prosedur pengurusan 9men!ari keadilan: bagi dirinya. 3leh karena itu perlu peran dari organisasi profesi untuk memberikan bantuan dan layanan hukum advolasi0. 1elalui organisasi profesi, guru dapat menghimpun kebersamaan untuk memperoleh perlindungan yang menjadi bagian dari haknya yang mesti diterima dari pemerintah, masyarakat, maupun dari organisasi profesinya itu sendiri. Kelima, Penegakan hukum di )ndonesia yang masih 9ka!au:, belum ditegakannya hukum se!ara tegas dan adil, sehingga berbagai persoalan hukum kadang terabaikan dan membutuhkan "aktu yang lama dalam penyelesaian. Sebaiknya ketika ada laporan masalah-masalah ple!ehan terhadap profesi guru, maka para penegak hukum harus segera memproses dan mengenakan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang mele!ehkannya sesuai dengan perundangundangagan yang berlaku. entu dalam penegakan hukum perlindungan guru memerlukan oliti"al #ill dan dukungan dari pemerintah maunpun masyarakat se!ara penuh. 1embangun profesionalisme guru tidak hanya memaksakan guru untuk memiliki kualikasi akademik, kompetensi, dan sertikat pendidik melainkan perlu diberikan juga nuansa kenyamanan lahir dan batin dalam menjalankan profesinya yaitu berupa pemberian perlindungan profesi dari pemerintah, masyarakat, maupun organisasi profesinya itu sendiri sehingga guru dapat lebih konsentrasi dan fokus dalam menjalankan tugasnya, serta tidak ada bebanbenban lain yang dapat mengganggu kinerja keprofesionalannya. anpa memberikan perlindungan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja guru, dan tentunya akan berdampak pula kepada kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah. 3leh karena itu sudah saatnya undang-undang perlindungan guru ditegakan dengan langkah nyata dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, karena guru sangat memberikan peran yang sangat besar dalam pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Guru pun diharapkan terus meningkatkan keprofesionalannya sehingga ke"ajiban yang diemban dengan hak yang diterima untuk memperoleh perlindungan dapat berbanding lurus.
6emoga di Paripurna seluruh anggota P1 menyetu#uinya" kata 1eni dalam per(inangan Apa 5a(ar ndonesia Pagi di tne" inggu 4 Agustus 20C. 1eni mengatakan" selama ini regulasi perlindungan guru memang sudah ada yakni dengan Peraturan Pemerintah $PP% nomor 74 tahun 2008. Namun aturan terse(ut terkesan (er(enturan dengan pasal dalam Perlindungan Anak. leh karena itu dalam (aru nanti akan diatur mengenai (atasan sanksi yang (isa di(erikan guru kepada anak didik. &api di Perlindungan Anak"
mem(entak anak sudah masuk kekerasan" kata dia lagi. 9ika tidak memiliki payung hukum yang tegas" kasus)kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru" menurut Politikus PPP itu" (akal (erdampak (uruk. Bahkan dimungkinkan para guru akan enggan menegur sis*a dan akan ter#adi pem(iaran. alam kesempatan yang sama" irektur Perlindungan Guru 5ementerian Pendidikan dan 5e(udayaan $5emendik(ud%" Anas Adam" mengakui adanya sinkronisasi yang kurang antara Perlindungan Anak dan PP soal guru itu. &idak (erim(ang antara PP dan PA. enu(it #adi masalah" menegur #adi masalah. :arus mem(uat aturan yang (erim(ang tentang apa yang (oleh diper(uat guru"+ kata Anas. nilah asar :ukum Perlindungan Guru > Perlindungan :ukum &erhadap Guru ndang)undang perlindungan guru se(enarnya sudah ada se#ak tahun 200;. Nomor 4 tahun 200; tentang Guru dan osen sudah mengatur tentang perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya. Pasal ,- No 4 tahun 200; menegaskan (ah*a pemerintah" pemerintah daerah" masyarakat" organisasi proesi" dan/atau satuan pendidikan *a#i( mem(erikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan terhadap guru terse(ut meliputi perlindungan hukum" perlindungan proesi" serta perlindungan keselamatan dan kesehatan ker#a. Perlindungan hukum terhadap guru sesuai amanat undang)undang terse(ut menakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan" perlakuan diskriminati" intimidasi" anaman" atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik" orang tua peserta didik" masyarakat" (irokrasi" maupun pihak lain. asar hukum ini tentu sa#a sangat kuat karena telah ditetapkan se(agai undang)undang. 6anksi Pelanggaran &ata &erti( 6ekolah Dantas" (agaimana dengan sanksi yang di(erikan oleh guru terhadap sis*anyaE engenai hal ini" para guru memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Pemerintah $PP% Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Pasal ,- PP No 78 tahun 2008 tentang Guru menyatakan (ah*a guru memiliki ke(e(asan mem(erikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama" norma kesusilaan" norma kesopanan" peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru" peraturan tingkat satuan pendidikan" dan peraturan perundang)undangan dalam proses pem(ela#aran yang (erada di (a*ah ke*enangannya. Guru dapat mem(erikan sanksi (erupa teguran dan/atau peringatan" (aik lisan maupun tulisan" serta hukuman yang (ersiat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan" kode etik Guru" dan peraturan perundang)undangan. 9ika pem(erian sanksi terhadap pelanggaran terse(ut di luar ke*enangan Guru" maka guru dapat melaporkannya kepada pemimpin satuan pendidikan. emikian dasar hukum perlindungan guru yang dapat men#amin guru dalam melaksanakan tugasnya. &oday eal F;0 > https>//goo.gl/e!83