Oleh:
Siti Romlah, MKM Sub Direktorat Bina Pelayanan P elayanan Kebidanan Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
PROFILE PROFILE OF SPEAK ER Siti Romlah, MKM
Siti Romlah is an expert in reproductive health and she has been contribute her skill, knowledge and experience to help many midwives to increase competencies, to build character of personal, and to develop their personality for service excellent. Years of experience as practitioner as midwives trainer in national conferences, seminars and training classes be applicated to her clients.
WORKING EXPERIENCE
Sukmul hospital, Jakarta (1988- 1989) Health office provincial of Central Sulawesi (1990 – 1993) Koja hospital, Jakarta (1993 – 2003) Sub directorate directorate midwifery care, Directorate of nursing nursing and allied health care in the ministry of health republic of Indonesia (2004 – now) Head of division of guidance and evaluation of midwifery care in the ministry of health republic of Indonesia (2010 – now) Trainer, fasilitator, practician and consultant especially in reproductive health and midwifery (2004 – now) Speaker for seminars and conferences in midwifery care standard and professional skills for midwives in national scale. Member of IBI and IAKMI, besides those, she actives to be personal counselor, counselor, midwives assessor and surveyor in health field.
Mengangkat M engangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan pertumbuhan ekonomi tinggi yang yang inklusif inklusif dan dan berkelanjutan “
100 tahun kemerdekaan
”
(Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Pembangunan an Ekonomii Indonesia 2011 Ekonom – 2025 )
Pencapaian Visi 2025 dan 2045 memerlukan penyiapan generasi yang mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, pembangunan, harus dimulai sekarang
Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
4
RPJMN MID TERM REVIEW Perlu Kerja Keras
Tercapai
Sangat Sulit Tercapai
ISU STRATEGIS █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE
█ SIGNIFIKAN
1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014. 2. Mengupayakan kuning ” menjadi “hijau” “
3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”. 6
MENTERI KESEHATAN
NO
INDIKATOR
CAPAIAN
STATUS AWAL (2009)
2010
2011
2012
TARGET 2014
1
Umur harapan hidup (tahun)
70,7
70,9
71,1
71,1
72,0
2
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228
n.a
n.a
n.a
118
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
84,3
84,8
86,38
88,64
90
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
34
34
34
32
5
Total Fertilit y Rate (TFR)
2,6
2,4
n.A
2,6
6
Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
47,7
44,19
7
Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS
8
An nu al Parasite Index (API)
1,85
9
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
n.a
66,2
1)
4)
3)
3)
24
2,1
42,76
n.A
n.a
79,5
1,96
1,75
1,69
1
59,1
63,1
64,58
80,10
57,5
2)
STATUS
68
3)
90
7
Penyebab Kematian Ibu tahun 2012
Perdarahan
Lain lain; 32,22
Perdarahan; 31,79
Hipertensi dalam kehamilan Infeksi Abortus
Partus lama; 4,74 Abortus; 1,09 Infeksi; 5,54
Partus lama Hipertensi dalam kehamilan; 24,62
Lain lain
Oxitocin = Excelorator, hormone of love Endorpince = Natural Pain Release Adrenaline = Menghambat
KECENDERUNGAN ANGKA KEMATIAN BALITA, BAYI DAN NEONATAL, 1991 -2015
ESTIMASI JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, 2012 50% kematian (52575) 25% kematian (21794) 25% kematian (20932)
Laporan Rutin Direktorat Bina Kesehatan Ibu tahun 2011
HASIL PENELITIAN & EVALUASI
Data kualitas asuhan antenatal ASUHAN ANTENATAL
RS *
Puskesmas*
Melengkapi riwayat medis
33,86%
48,52%
Melengkapi pemeriksaan fisik umum dan
50,00%
59,38%
24,17%
45,00%
39,38%
19,69%
49,00%
52,50%
Memberikan suplemen dan imunisasi
62,50%
73,13%
Melakukan konsultasi atau rujukan
57,50%
72,50%
obstetrik Melakukan konseling dan edukasi Melakukan pemeriksaan penunjang rutin Melakukan pemeriksaan penunjang bila ada indikasi
Sumber : Pengkajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO, HOGSI, IBI 2012
Data kualitas asuhan persalinan normal ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN)
RS*
Puskesmas*
Melengkapi riwayat medis
68,6%
61,4%
Melengkapi pemeriksaan fisik umum dan obstetrik
52,1%
57,3%
Menggunakan partograf
41,0%
68,3%
Menggunakan kardiotokografi (CTG)
19,0%
2,5%
Melakukan perawatan kala satu persalinan
73,8%
83,8%
Melihat tanda dan gejala kala dua
80,0%
85,0%
Menyiapkan pertolongan persalinan
60,6%
65,8%
Memastikan pembukaan lengkap
72,5%
77,5%
Memastikan kondisi janin baik
77,5%
75,0%
Mendokumentasikan hasil pemeriksaan
20,0%
42,5%
Sumber : Pengkajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO, HOGSI, IBI 2012
Data kualitas asuhan persalinan normal ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN)
RS*
Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses 63,8%
Puskesmas*
79,4%
pimpinan meneran Melakukan persiapan pertolongan kelahiran bayi
67,5%
79,4%
Menolong kelahiran bayi
76,7%
85,4%
Melakukan penanganan bayi baru lahir
64,2%
74,6%
Melakukan resusitasi bayi baru lahir
55,3%
53,1%
Menolong persalinan kala tiga
81,4%
85,7%
Melakukan prosedur pasca persalinan
52,8%
69,2%
Membersihkan alat-alat dan melengkapi partograf
53,3%
67,8%
Melakukan evaluasi terhadap ibu dan bayi sebelum
87,5%
95,0%
melakukan rawat gabung Sumber : Pengkajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO, HOGSI, IBI 2012
Kamar Bersalin Kebersihan dan Pencegahan Infeksi RS (n=20)
Puskesmas (n=40)
Tersedia dan sesuai dengan standar
11 RS (55%)
23 PKM (57,5%)
Tersedia namun tidak sesuai standar
9 RS (45%)
12 PKM (30%)
0
4 PKM (10%)
Tersedia dan sesuai dengan standar
2 RS (10%)
3 PKM (7,5%)
Tersedia namun tidak sesuai standar
16 RS (80%)
28 PKM (70%)
Tidak tersedia
2 RS (10%)
9 PKM (22,5%)
KEBERSIHAN
Tidak tersedia KETERSEDIAAN TEMPAT SAMPAH
Sumber : Pengkajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO, HOGSI, IBI 2012
Kamar Bersalin Kebersihan dan Pencegahan Infeksi KETERSEDIAAN FASILITAS CUCI
RS (n=20)
PKM (n=40)
5 RS (25%)
5 PKM (12,5%)
11 RS (55%)
22 PKM (55%)
4 RS (20%)
13 PKM (32,5%)
5 RS (25%)
12 PKM (30%)
14 RS (70%)
25 PKM (62,5%)
1 RS (5%)
3 PKM (7,5%)
16 RS (80%)
19 PKM (47,5%)
3 RS (15%)
6 PKM (25%)
1 RS (5%)
11 PKM (27,5%)
TANGAN
Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR OBSTETRI/BERSALIN Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia KETERSEDIAAN OTOKLAF Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia
Sumber : Pengkajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO, HOGSI, IBI 2012
Kamar Operasi Kebersihan dan Pencegahan Infeksi KEBERSIHAN
Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia KETERSEDIAAN TEMPAT SAMPAH Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia KETERSEDIAAN FASILITAS CUCI TANGAN Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia KETERSEDIAAN OTOKLAF Tersedia dan sesuai dengan standar Tersedia namun tidak sesuai standar Tidak tersedia
RS (n=20)
13 RS (65%) 5 RS (25%) 2 RS (10%) 4 RS (20%) 12 RS (60%) 4 RS (20%) 6 RS (30%) 11 RS (55%) 3 RS (15%) 16 RS (80%) 3 RS (15%) 1 RS (5%)
Sumber : Pengkajian Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi, Kemenkes, WHO, HOGSI, IBI 2012
Puskesmas
RS
Pengelolaan sampah dan pencegahan infeksi belum berjalan dengan baik (Kalimantan Selatan)
RS
Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membahayakan masyarakat sekitar (Maluku Utara)
Tempat tidur tanpa sprei di ruangan bersalin yang penuh lumut (RSUD) (Sulawesi Tengah)
Air kotor di kamar mandi RSUD (Sulawesi Tengah)
Jentik-jentik nyamuk di dalam wadah air di ruang USG sebuah RS (Nusa Tenggara Timur)
Sarang tawon di bawah tempat tidur pasien di Puskesmas (Nusa Tenggara Timur)
Penggunaan partograf: apakah hanya sekedar ritual? (SulawesiTengah)
HEALTHCARE IN THE FUTURE INPUT
•Health Center Design, •Infrastructure, •H e al t h M a n p o w e r
1.
PROCCESS GOOD CLINICAL GOVERNANCE
PROCCESS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. Facility management and Safety, 2. Governance, Leadership, Direction, 3. Staff Qualifications and Education, 4. Management of Communication and Information.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
OUTCOME: SAFE and QUALITY HEALTH CARE
Q-improvement + Safety, Prevention and control of infections, Access and continuity of Care, Patient and Family Rights. Assessment of Patients, Care of Patients, Anesthesia and Surgical Care, Medication Management and Use, Patient and Family Education.
KEBIJAKAN PEDOMAN
MUTU
TERUKUR
STANDAR
STANDAR
PRIMA PETUNJUK KERJA
BIDAN
PASIEN
? JKT = PAPUA
PROFESI
MASY.
SOCIAL CONTRACT PROFESSIONALS - COMMUNITY
Self Credentialing Self licensing
privilege
Moral responsibility High standard of competence Market control Working condition
PROFESSIONALISM
William M Sullivan, Medicine under threat: Professionalism and professional identity , CMAJ 2000:162(5): 673
JASA LAYANAN KESEHATAN RESMI SEBAGAI PELAKU USAHA
ISSUE PELAYANAN KESEHATAN
•
ISSUE PROFESI KESEHATAN – Profesionalisme kurang – Akuntabilitas kurang
•
ISSUE PERLINDUNGAN PASIEN – Pasien tidak terlindungi dari pemberi pelayanan kesehatan yg kurang bertanggungjawab
–
Pada kecelakaan medis, kompensasi sudah terakomodir dalam UU Perlindungan konsumen, UU Kesehatan, UU Pelayanan Publik dan UU RS.
ETIKA
DISIPLIN
Moral~ Tuntunan
Registrasi~
HUKUM Tuntutan~ Pidana/Perdata
PENGADUN PASIEN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN KEBIDANAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
UU No 8 /1999 tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) UU No. 14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 / 2009 tentang Kesehatan UU No. 25 /2009 tentang Pelayanan Publik UU No. 44 /2009 tentang Rumah Sakit RUU Keperawatan dan Kebidanan ????? PP No. 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kepmenpan No. 1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan Permenkes No. 369/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan Permenkes No. 938/ 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan Permenkes No. 1464/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Permenkes No. 28/2011 tentang Klinik Kepmenkes No. 1796/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Dst....
UU Pelayanan Publik Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; c. menernpatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. dst....
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 6 Setiap ibu yang melahirkan WAJIB memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya Pasal 9 ayat 1 Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasyankes wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya PALING SINGKAT 1 (SATU) JAM Pasal 10 ayat 1 Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasyankes wajib menempatkan ibu dan bayi dlm 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter Pasal 12 ayat 1 Setiap ibu yg melahirkan bayi HARUS MENOLAK pemberian Susu Formula dan/atau produk bayi lainnya Pasal 13 ayat 1 Utk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Nakes dan penyelenggara fasyankes WAJIB memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yg bersangkutan SEJAK pemeriksaan kehamilan sampai dg periode pemberian ASI Eksklusif selesai
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14 (1) Setiap Nakes yg tdk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm psl 9 ayat 1, psl 10 ayat 1 atau psl 13 ayat 1, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan/atau c. Pencabutan izin. (2) Setiap penyelengara fasyankes yg tdk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm psl 9 ayat 1, psl 10 ayat 1 atau psl 13 ayat 1, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa : a. Teguran lisan; dan/atau b. Teguran tertulis
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 15 Dlm hal pemberian ASI Eksklusif tdk dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dlm psl 7, bayi dpt diberikan Susu Formula Bayi. Pasal 16 Dlm memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dlm psl 15, Nakes hrs memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau keluarga yg memerlukan Susu Formula Bayi Pasal 17 (1) Setiap Nakes DILARANG memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yg dpt menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dlm hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dlm psl 15 (2) Setiap Nakes DILARANG menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yg dpt menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 19 Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya DILARANG melakukan kegiatan yg dpt menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa : a. Pemberian CONTOH PRODUK Susu Formula Bayi dan /atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasyankes, Nakes, ibu hamil, atau ibu yg baru melahirkan; b. Penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumahrumah; c. Pemberian potomgan harga atau tambahan atau sesuatu dlm bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual; d. Penggunaan Nakes utk memberikan informasi ttg Susu Formula Bayi kepada masyarakat, dan/atau e. Pengiklanan Susu Formula Bayi yg dimuat dlm media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 21 (1) Setiap Nakes, penyelenggara fasyankes, penyelenggara satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yg dpt menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya utk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian, pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yg sejenis. Pasal 22 Pemberian bantuan utk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yg sejenis sebagaimana dimaksud dlm psl 21 ayat (2) dpt dilakukan dg ketentuan : a. secara tertulis; b. tdk bersifat mengikat c. hanya melalui fasyankes, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan, dan d. tdk menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yg dpt menghambat program
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 23 (1) Nakes yg menerima bantuan sebagaimana dimaksud dlm psl 21 ayat (2) WAJIB memberikan pernyataan tertulis kpd atasannya bhw bantuan tsb tdk mengikat & tdk menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; (2) Penyelenggara fasyankes yg menerima bantuan sebagaimana dimaksud dlm psl 21 ayat (2) WAJIB memberikan pernyataan tertulis kpd MENTERI bhw bantuan tsb tdk mengikat & tdk menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yg menerima bantuan sebagaimana dimaksud dlm psl 21 ayat (2) WAJIB memberikan pernyataan tertulis kepada MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bhw bantuan t sb tdk mengikat & tdk menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; (4) Pengurus Organisasi yg menerima bantuan sebagaimana dimaksud dlm psl 21 ayat (2) WAJIB memberikan pernyataan tertulis kepada MENTERI bahwa bantuan tsb tdk mengikat & tdk menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. Pasal 24 Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yg sejenis maka penggunaannya hrs sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 25 (1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Nakes, penyelenggara fasyankes, penyelenggaraan satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yg dpt menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan utk tujuan sebagaimana dimaksud dlm psl 21 ayat (2); (2) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yg melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WAJIB memberikan LAPORAN kepada MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk; (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : a. Nama penerima dan pemberi bantuan; b. Tujuan diberikan bantuan; c. Jumlah dan jenis bantuan; dan d. Jangka waktu pemberian bantuan.
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 26 (1) Penyelenggara fasyankes, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dlm psl 22 huruf c WAJIB memberikan LAPORAN kepada MENTERI atau Pejabat yg ditunjuk; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : a. Nama pemberi dan penerima bantuan; b. Tujuan diberikan bantuan; c. Jumlah dan jenis bantuan; dan d. Jangka waktu pemberian bantuan. Pasal 27 Laporan sebagaimana dimaksud dlm psl 25 dan psl 26 disampaikan kepada MENTERI – MENTERI TERKAIT, atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tgl penerimaan bantuan. Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Susu Formula Bayi dan produk bayi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 29 (1) Setiap Nakes yg tdk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm psl 16, psl 17, psl 21 ayat (1), dan psl 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan/atau c. Pencabutan izin. (2) Setiap Penyelenggara fasyankes, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi di bidang kesehatan, serta produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yg tdk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm psl 18 ayat (1), (2) dan (4), psl 19, psl 21 ayat (1), psl 23 ayat (2), (3), dan (4), psl 25 ayat (1) dan (2), serta psl 26 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yg berwenang berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan/atau (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dg Peraturan Menteri.
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA Pasal 33 (1) Penyelenggara tempat sarana umum berupa fasyankes hrs mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dg berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut : a. membuat kebijakan tertulis ttg menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan; b. melatih semua staf pelayanan dlm keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; c. menginformasikan kepada semua ibu hamil ttg manfaat dan manajemen menyusui; d. membantu ibu menyusui dini dlm waktu 60 mnt pertama persalinan; e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; f. Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 jam; h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; i. tidak memberi DOT kepada bayi; dan j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui, dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut stlh keluar dari fasyankes
PP No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif DUKUNGAN MASYARAKAT
Pasal 37 (1) Masyarakat hrs mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi; (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dg penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dg pemberian ASI Eksklusif; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, dan/atau d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif; (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan .
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Univ ersal Health Cov erage)
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: 1. Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda & Asuransi lain
2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap 3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat 4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KONDISI SAAT INI
PUBLIC PRIMARY CARE District Health Officer
Health Center 8.737
PHC imp lementation Sub Health Center
Mobil Health Center
Village Health Pos 51.996
22.651 Posyandu 266.827
Copy By IDI 2013
PUBLIC PRIVATE HEALTH HOSPITAL CARE Dominated by: 755 Curative care Bias loyality Episodic care Conflict interest Hospital Fee for service Private Type A 768 Hospital Self-referral Hospital Multi income Type B Private Clinic Multi jobs Private Clinic Hospital Type C Hospital Type D
COMMUNITY
Multi Specialist Doctor Practice
Mono Specialist Nurse Practice
Midwive Practice
KEMENTERIAN KESEHATAN
Peserta ASKES Saat Ini
JAMSOSTEK
JPK
JAMKESMAS
BPJS KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN - TNI
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEPOLISIAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
Pasal 57 huruf b
tetap melaksanakan “Kementerian Kesehatan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peerta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan”
Penjelasan Pasal 58 Huruf d
“Berkoordinasi dengan Kementerian kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan”
Pasal 60 ayat (1)
Kesehatan mulai “BPJS menyelenggarakan program jaminan pada tanggal 1 Januari 2014 ”
Pasal 60 ayat (2) huruf a
beroperasi kesehatan
Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan : Kesehatan tidak lagi “Kementerian menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat”
PENYIAPAN PELAYANAN KEBIDANAN SEBAGAI PROVIDER BPJS KESEHATAN
Tahapan Penyiapan Provider REKOMENDASI DINAS KESEHATAN
55
Analisa Kebutuhan Provider Mendapatkan gambaran kebutuhan provider pada masingmasing wilayah ( Kab/Kota ) berdasarkan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang saat terdaftar. Sumber Data : Hasil Profiling Provider, Masterfile Kepesertaan BPJS Kesehatan, Data Pendukung lainnya ( BPS, DTPK dll. )
PROSES
Mapping Provider per Wilayah
Profiling provider dan peserta per wilayah
Selesai
Proses Saat Ini
Penetapan rasio standar pemenuhan provider per tingkat pelayanan
Analisa Kebutuhan Provider per tingkat pelayanan per wilayah
Pemenuhan Provider
Regulasi Faskes (PerPres 12 / 2013) Pasal 35 (Ketersediaan) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) • Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama membuat perjanjian tertulis. PERATURAN MENTERI. • Persyaratan Faskes BPJS Pasal 42 (Kinerja Faskes) • Memperhatikan mutu pelayanan • Orientasi aspek keamanan pasien • Efektifitas tindakan • Kesesuaian kebutuhan pasien • Efisiensi biaya
SELEKSI Faskes (credentialing)
PENILAIAN KINERJA Faskes (komponen utama recredentialing)
Kredensialing Provider Mendapatkan fasilitas kesehatan yang memiliki komitmen, berkualitas dalam jumlah yang memadai sesuai kebutuhan.
Prinsip Kredensialing :
1. Standar Kredensialing adalah merupakan : • Standar ideal yang ingin dicapai • Mengacu pada persyaratan faskes yang ditetapkan Kemenkes • Sejalan dengan ketentuan regulasi yang ada
58
Kredensialing Fasilitas Kesehatan Prinsip Kredensialing :
2.
Seluruh faskes yang bekerjasama/melayani peserta Askes, Jamkesmas, JPK Jamsostek, TNI dan POLRI sampai dengan 31 Desember 2013 dilakukan kredensialing namun TETAP BEKERJASAMA pada 1 Januari 2014. Hasil kredensialing merupakan kondisi awal dan jika belum memenuhi skor minimal diberikan kesempatan untuk memperbaiki .
3.
Faskes baru dapat bekerjasama dengan BPJS apabila memenuhi persyaratan administrasi/persyaratan mutlak dengan skor minimal kelulusan dinaikkan secara bertahap ( 2014 – 2019 )
Konsep Kredensialing Faskes Primer a. Persyaratan Administrasi ( Mutlak) 1. Surat Permohonan Kerjasama 2. Surat izin penyelenggaraan Faskes : • Surat Izin Praktik (SIPB) Bidan praktek perorangan, atau • Surat Izin Operasional untuk Klinik/ Puskesmas/ Faskes Primer lain (disertai SIPB Bidan yang berpraktik) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Surat Pernyataan / komitmen kesediaan melaksanakan program dan ketentuan BPJS.
Komitmen Kesediaan Provider Primer 1. Menggunakan aplikasi SIM Provider Primer BPJS 2. Memberikan pelayanan mengacu pada Panduan Klinis yang ditetapkan Kemenkes / Perhimpunan Profesi (IBI) 3. Melaksanakan Program Promotif dan Preventif ( termasuk DMP/Prolanis) 4. Mendukung aktivitas kesehatan masyarakat yang diselenggarakan BPJS
b. Persyaratan Teknis 1. Sumber Daya Manusia Ketenagaan, Sertifikasi
Kompetensi
2. Sarana dan Fasilitas
Akses lokasi, Kondisi Bangunan, Perlengkapan ruang praktIk, Perlengkapan penunjang
3. Peralatan Medis dan Obat-Obatan
Peralatan medis, Peralatan Home Visit, Peralatan edukasi, Obat Emergency, Obat Esensial
4. Cakupan Pelayanan Hari
& jam praktik, Pelayanan ibu hamil, persalinan, dst
Negosiasi Tarif Fasilitas Kesehatan Mendapatkan kesepakatan tarif fasilitas kesehatan pada suatu wilayah sesuai ketentuan regulasi.
Pasal 37 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 : •
Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
•
Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan.
•
Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Kontrak Fasilitas Kesehatan Melakukan perikatan terhadap kesepakatan antara BPJS dengan masing-masing Faskes yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum tetap.
• • •
Kontrak dengan Faskes yang lulus kredensialing dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS. Pembuatan kontrak menggunakan SIM ECM (Electronic Contract Management ). Data Faskes yang bekerjasama dengan BPJS dapat diakses secara Online Realtime, baik oleh seluruh kantor BPJS, Faskes maupun peserta.
SISTEM PEMBIAYAAN PADA ERA SJSN Pelayanan Kesehatan Primer : •
Kapitasi, Pay For Performance
Dokter (Dr/Drg, Bidan untuk persalinan), Tempat praktik perorangan, Klinik Pratama, Klinik Umum di Balai/ Lembaga Yan Kes, Poliklinik Umum RS Kelas D Pratama, Di Daerah tertentu dimana ada kendala akses yan primer Poli Umum RS
(Supply Induced Demand)
DRG/INA CBG’S Pelayanan Kesehatan Sekunder : • pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi spesialistik Pelayanan Kesehatan Tersier : DRG/INA CBG’S
• pelayanan kesehatan subspesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan
pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik
Promotif dan preventif Tindakan Asuhan Deteksi dini Penanganan kegawatdaruratan Rujukan
Pembiayaan •
follow up care Pembinaan Pemberdayaan PONED Skrening Asuhan pada yan PONEK Asuhan Kasus komplikasi Asuhan pd kasus kompleks
Asuhan
AKI AKB SALDO >>>
K1, K4 PN KF1, KF LENGKAP KN 1, KN LENGKAP KB •
KAPITASI
•
•
•
•
Efektif dan efisien DOKUMEN ASKEB
Peningkatan Peningkat an kinerja pelayanan kesehatan kesehatan
WHO Pelayanan Bermutu / Profesional Evidence Based Medicine (EBM)
Standar
•
Standar merupakan landasan normatif dan parameter untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan yang seharusnya.
•
Standar
Pelayanan Pelayanan yang berkualitas
Standar Profesi Bidan (Permenkes No. 369/Menkes/SK/III/2007) •
Bertujuan: Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas dan sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.
•
Sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan bidan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik dari aspek input, proses dan output dalam menjalankan praktik / pekerjaannya.
•
Berisikan antara lain tentang standar kompetensi, standar pendidikan bidan, standar pendidikan berkelanjutan bidan, kode etik bidan Indonesia, standar praktik dan standar pelayanan kebidanan.
•
Mengakomodir batasan kemampuan (knowledge, skill, dan profesional attitude) minimal untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri
Kepmenpan No. 1/PER/M.PAN/1/2008 ttg Jabfung Bidan dan Angka Kreditnya (hasil revisi Kepmenpan No. 93 /KEP/M.PAN/11/2001)
•
Merupakan pengembangan karier seorang tenaga kesehatan dalam hal ini kebidanan yang ditentukan oleh banyaknya pelaksanaan kegiatan yang diperhitungkan dalam satuan kredit.
•
Bertujuan : Meningkatkan mutu pelayanan Meningkatkan profesionalisme kebidanan Menumbuhkan “ professional pride” Meningkatkan motivasi kerja
1. 2. 3. 4.
•
Kepmenpan No. 1 /PER/M.PAN/1/ 2008 berisikan Klasifikasi Jenjang Jabatan Fungsional Bidan yaitu : 1. Bidan Terampil (gol. II.a s.d III.d) dengan pendidikan bidan, D1 & D3 Kebidanan 2. Bidan Ahli (gol.III.a s.d IV.c) dengan pendidikan D4, S1 & S2 Kebidanan
KETENAGAAN BIDAN MASA DEPAN DRAFT RUU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN (15 Juli 2013) 1.
Bidan Profesi Bidan profesi adalah bidan yang lulus pendidikan akademik dan profesi, terdiri dari : - Bidan - Bidan spesialis
2.
Bidan Vokasil Bidan vokasi adalah bidan yang lulus pendidikan Diploma III Kebidanan.
PENDIDIKAN BIDAN MASA DEPAN DRAFT RUU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN 1. Pendidikan kebidanan terdiri dari : - Pendidikan Vokasi (Pendidikan Diploma III) - Pendidikan Akademik (Pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor) - Pendidikan profesi (Pendidikan Profesi dan Spesialis) 2. Pendidikan kebidanan diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Institusi pendidikan harus memiliki atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk dijadikan wahana pendidikan. 4. Pendidikan Bidan Vokasi Diploma IV Kebidanan dengan diundangkannya Undang undang ini, dalam waktu paling lama 5 tahun harus menyesuaikan menjadi pendidikan profesi.
Pedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenopause (Permenkes No. 229/Menkes/SK/II/2010) •
Berisikan tentang proses menopause, perubahan yang terjadi pada masa perimenopause, kebutuhan pada masa perimenopause dan asuhan kebidanan pada masa perimenopause
•
Bertujuan sebagai : Acuan & pedoman bagi bidan dalam melaksanakan asuhan kesehatan reproduksi pada masa perimenopause Mendukung terlaksananya Asuhan Kebidanan berkualitas Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan pada masa perimenopause Perlindungan hukum bagi Bidan dan Klien/Pasien
1. 2. 3. 4.
Pedoman Rawat Gabung Ibu dan Bayi (Permenkes No. 230/Menkes/SK/II/2010) Dalam Mendukung Asuhan Sayang Ibu Sayang Bayi
Berisikan tentang konsep rawat gabung, langkah-langkah pelaksanaan rawat gabung di rumah sakit, rumah Bersalin, Puskesmas, Polindes/Poskesdes dan di rumah. Pelaksanaan rawat gabung sebagai salah satu indikator penerapan asuhan sayang ibu sayang bayi.
Bertujuan sebagai : Acuan & pedoman bagi bidan dalam mengelola pelayanan rawat gabung Mendukung terlaksananya Asuhan Kebidanan berkualitas Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan bidan dalam penerapan asuhan sayang ibu sayang bayi Bahan rujukan dalam melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi bidan dan fasyankes dlm penerapan pelayanan rawat gabung Dasar pertimbangan dalam melaksanakan audit dan evaluasi pelayanan rawat gabung
1. 2. 3. 4. 5.
Permenkes No.1464/Menkes/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Berisikan : Area kewenangan bidan : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu 2. Pelayanan Kesehatan Anak 3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Pemberlakuan Uji Kompetensi sebagai syarat registrasi, proses perizinan dan penyelenggaraan praktik 1. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di semua fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan
STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN
•
Pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan praktik pelayanan kebidanan yang dibedakan menurut jenis dan strata pelayanan (pelayanan dasar & rujukan)
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (S P O)
•
Suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu
•
Memberikan langkah yang benar & terbaik berdasarkan konsensus bersama di buat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar nasional
Standar Asuhan Kebidanan (Permenkes No. 938/Menkes/SK/VIII/ 2007) Acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.
• 1. 2. 3. 4.
Bertujuan sebagai : Acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan/kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan. Mendukung terlaksananya Asuhan Kebidanan berkualitas Parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan Perlindungan hukum bagi Bidan dan Klien/Pasien
STANDAR I : PENGKAJIAN •
Pernyataan Standar
Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien
•
Kriteria Pengkajian :
1.
Data tepat, akurat dan lengkap
2.
Terdiri dari Data Subjektif ( hasil Anamnesa; biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar belakang sosial budaya)
3.
Data Objektif (hasil Pemeriksaan fisik, psikologis dan pemeriksaan penunjang
STANDAR II PERUMUSAN DIAGNOSA DAN ATAU MASALAH KEBIDANAN
•
Pernyataan standar
Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat
•
Kriteria Perumusan Diagnosa & masalah kebidanan :
1.
Diagnosa sesuai dengan nomenklatur Kebidanan
2.
Masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien
3.
Dapat diselesaikan dengan Asuhan Kebidanan , baik secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan.
STANDAR III : PERENCANAAN •
Pernyataan Standar
Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan masalah yang ditegakkan.
• 1. 2. 3. 4.
5.
Kriteria Perencanaan Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien; tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif Melibatkan klien/pasien dan atau keluarga. Mempertimbangkan kondisi psikologi dan sosial budaya klien/keluarga Memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan evidence based dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat untuk klien. Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumberdaya serta fasilitas yang ada.
STANDAR IV : IMPLEMENTASI •
Pernyataan standar
Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada klien/pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.
STANDAR IV : IMPLEMENTASI •
Kriteria:
1.
Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritualkultural Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien dan atau keluarganya (inform consent ) Melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence based Melibatkan klien/pasien dalam setiap tindakan Menjaga privacy klien/ pasien Melaksanakan prinsip pencegahan infeksi Mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan Menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada dan sesuai Melakukan tindakan sesuai standar Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
STANDAR V : EVALUASI •
Pernyataan standar
Bidan melakukan evaluasi secara sistimatis dan berkesinambungan untuk melihat efektifitas dari asuhan yang sudah diberikan, sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien.
•
Kriteria Evaluasi:
1.
Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai kondisi klien
2.
Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan /keluarga
3.
Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar
4.
Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi klien/pasien
STANDAR VI : PENCATATAN ASUHAN KEBIDANAN •
Pernyataan standar
Bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan/kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan.
STANDAR VI : PENCATATAN ASUHAN KEBIDANAN • 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kriteria Pencatatan Asuhan Kebidanan Pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir yang tersedia (Rekam medis/KMS/Status pasien/buku KIA) Ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP S adalah data subjektif , mencatat hasil anamnesa O adalah data objektif, mencatat hasil pemeriksaan A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif ; penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi/ follow up dan rujukan.
Karakteristik VARNEY Pengkajian
Standar Asuhan Kebidanan Pengkajian
DOKUMENTASI S : Subyektif data O : Obyektif data
Perumusan Diagnosa dan Masalah
Diagnosa
Rumusan tindakan antisipasi
Perencanaan
A : Analisa
Diagnosa/masalah
Tindakan segera Perencanaan Komprehensif Intervensi
Implementasi
Evaluasi
Evaluasi Pencatatan Asuhan Kebidanan
P : Penatalaksanaan
Contoh Dokumentasi Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Identitas • RM : 129xxxx • Reg. 211.03.16xxxx : Ny. S • Nama : 38 th • Umur • Agama : Islam • Nama suami : Tn. E : Jl. Gading Raya • Alamat Cipinang
Tgl 03 Juli 2011 jam 10.00 S : Rujukan PKM dengan G7P6A0 ketuban pecah 4 jam yll. HPHT lupa. Keluar air- air warna putih keruh, bau amis, lendir darah ada, mules – mules sering, gerak janin aktif. ANC tidak teratur di PKM.
Riw. Obs : 1. 20 th, ♀, spt, BB 3500 gr, bidan 2. 18 th, ♂, spt, BB 3200 gr, bidan 3. 15 th, ♀, spt, BB 3000 gr, bidan 4. 12 th, ♂, spt, BB lupa, bidan 5. 7 th, ♂, spt, BB 3000 gr, PKM 6. 3 Th, ♂, spt, BB 3200 gr, PKM 7. Hamil ini Tidak ada riwayat penyakit DM, Asma, Jantung, Hipertensi, dan tidak ada riwayat alergi obat
O:
K/u Baik TD 130/90 mmhg, N 92 x/mnt S 36,8 ºC, P 22 x/mnt, Conjungtiva merah, Mamae tdk ada benjolan, puting susu menonjol dan sudah ada sedikit pengeluaran colostrum. TFU 35 cm, puki, preskep, Ө 3/5 bag, TBJ 3565 gram, DJJ 138 x/mnt. His 2x10’x 30” sedang. VT Portio tipis, aksial, Ø 4cm, selaput ket
robek, air putih keruh, Kep H II, uuk kidep USG Janin tunggal hidup, intra uterin, presentasi kepala,
♀ usia gestasi 39 mgg, TBJ 3500 gram
A : G7 P6 A0 39 mgg PK I aktif Janin tunggal, hidup, intra uterin
P : Jam ….
Jam ….
Jam …. Jam ….
Jam …. Jam .... Jam …..
Menginformasikan hasil pemeriksaan dan asuhan yang akan diberikan, ibu memahami Memfasilitasi konseling KB, ibu memutuskan menjadi akseptor IUD Memfasilitasi informed consent, ibu menyetujui tindakan pemasangan Copper T post plasenta Memfasilitasi persiapan alat dan pasien, ibu dalam keadaan nyaman Melakukan observasi tanda bahaya, kemajuan persalinan dan kesejahteraan janin, hasil terlampir Mendampingi dokter Winarno, SpoG visit, advise Infus RL, Ceftriaxone 1 x 2 gr Memasang infus RL 20 tpm Melakukan skin test Ceftriaxone, reaksi (-) Menyuntik Ceftriaxone 2 gr IV, tidak ada alergi Memfasilitasi pemenuhan nutrisi, ibu menghabiskan ¾ porsi Mengajarkan cara meneran & teknik relaksasi, ibu dapat melakukan dengan baik Memfasilitasi persalinan dengan pendampingan, ibu didampingi suami
(Paraf)
(Paraf) (Paraf)
(Paraf) (Paraf) (Paraf) (Paraf)
Jam 11.15 WIB S : Ibu ingin meneran O : K/u Baik, TD 130/90 mmhg, N 96 x/mnt, S 36,8 ºC, P 24 x/mnt DJJ 138 x/mnt, His 4x10’x45” kuat, VT : Ø lengkap, Ket putih keruh, Kep H IV, UUK Kidep A : G7 P6 P0 39 mgg PK II Janin tunggal, hidup, intra uterin P : Jam …. Menginformasikan hasil pemeriksaan dan asuhan yang akan diberikan, ibu memahami Jam …. Menolong persalinan, Jam 11.20 Bayi lhr spontan, perempuan, menangis kuat Memfasilitasi IMD, berhasil pada menit ke 45 (Paraf)
Jam 11.20 S : Mules (+) O : K/U Baik, TFU se pusat, kontraksi baik, Tidak terdapat janin kedua A : P7 A0 Kala III P : Jam … Menginformasikan hasil pemeriksaan dan asuhan yang akan diberikan, ibu memahami Menyuntik Syntocinon 10 IU IM, tidak ada alergi Jam … Melakukan PTT, Jam 11.30 Placenta lhr spt, lengkap, berat ± 500 gr Melakukan masase, kontraksi uterus baik Jam … Mengajarkan masase, ibu dapat melakukan dengan baik
(Paraf) (Paraf) (Paraf)
Jam 11.30 WIB S : Ingin menjadi akseptor IUD, sudah konseling dan menandatangani informed consent O : K/u Baik, TD 100/70 mmhg, N 88 x/mnt, S 36,5 ºC, P 20 x/mnt TFU 2 JBP, Kontraksi uterus baik, Perdarahan ± 150 cc, Lochea rubra, Perineum Utuh, Terpasang infus RL kolf I 20 tpm. A
: P7 A0 Kala IV Calon Akseptor IUD
P : Jam … Menginformasikan hasil pemeriksaan dan asuhan yang akan diberikan, ibu memahami Memfasilitasi persiapan alat pemasangan IUD, alat tersedia (Paraf) Jam … Kolaborasi dengan dokter Winarno, SpOG dalam pemasangan IUD (Paraf) Jam … Copper T terpasang, tidak ada perdarahan, advis Syntocinon 20 IU per drip Jam… Memasukkan Syntocinon 20 IU dalam infus RL kolf I/20 tpm Melakukan observasi tanda bahaya nifas, hasil terlampir Memfasilitasi pemenuhan nutrisi, ibu menghabiskan ¾ porsi KIE tanda bahaya nifas, ibu memahami (Paraf)
Pengembangan Manajemen Kinerja Bidan dalam penerapan standar asuhan kebidanan In-service training, coaching, Magang, dll
PMK Standar
Pelayanan Kebidanan
Kebijakan
Uraian Tugas Monitoring
Pengendalian penyimpangan
Indikator Kinerja Klinis
Penerapan Standar Asuhan Kebidanan
Continue Improvement AKI & AKB MENURUN KESEJAHTERAAN IBU & BAYI MENINGKAT
APLIKASI PMK DALAM PENERAPAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN PROSES ; K O M I T M E N
-
E
OUTPUT;
- Self Assesment dan Pembuatan Komitmen - Peningkatan Kemampuan Teknis Bidan - Penerapan Standar Asuhan Kebidanan - Bimtek / RDK
- Standarisasi Asuhan Kebidanan - Meningkatnya Kinerja Bidan - Meningkatnya Kepuasan Pelanggan - Meningkatnya motivasi kerja
F I S I E N & E F E K
Monitoring dan evaluasi
OUTCOME Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan
T I F
AKI & AKB Menurun Kesejahteraan Ibu & Bayi meningkat
Kebijakan & dukungan Pimpinan Institusi
12 1
UPAYA PERBAIKAN 11
In-service training Magang Pendampingan Peer Group, dll
• •
•
9 Pengadaan alat/ sarana Dll
2
Pendampingan/ dibimbing
•
•
URAIAN TUGAS (jelas, sesuai peran)
SOP
8 Kompetensi Kurang
Pelayanan Kebidanan
DRK baik 5
7
3
•
10 Peralatan/ sarana tak lengkap
Kurang 6
INDIKATOR KINERJA KLINIK
Output/ hasil 4
Pelayanan Kebidanan berdasarkan Standar diberikan oleh tenaga bidan yang kompeten, berorientasi kepentingan klien dan berdasarkan etika
Kemampuan berteknologi
Kemampuan dasar
Kemampuan memecahka n masalah Kemampuan berkomunikasi Pemahaman Multikultural dan multibahasa
Kompetensi yang diperlukan di abad 21 Kemampuan berpikir kreatif dan kritis
Kemampuan interpersoonal
Keingintahuan yang tinggi dan kemampuan berpikir rasional
Pemahama n digital
Healthy Mother, Wellborn baby & Healthy Child, Healthy Nation 10
KESIMPULAN
Program pembangunan nasional diprioritaskan untuk menurunkan AKI dan AKB melalui program pelayanan KIA-KB.
Program pelayanan KIA-KB yang telah dilaksanakan antara lain upaya MPS: Desa Sayang Ibu Sayang Bayi/ Desa Siaga/Bidan di Desa, P4K, PPGDON, PONED, PONEK, RSSIB dan Jampersal.
Keberhasilan program pelayanan KIA-KB sangat dipengaruhi oleh kesiapan pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer, sekunder, dan tersier.
Upaya pencapaian MDG’s memerlukan komitmen dan aksi nyata dari berbagai lintas program dan lintas sektoral.
Diharapkan komitmen yang kuat dari profesi BIDAN dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan Kebidanan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi dan standar asuhan kebidanan. 106
