PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG Jl.Kesehatan Kec.Karang Baru - 24476 Telp/Fax : 0641-332983 0641-332983 IGD : 0641-32115, e-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : TENTANG KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya secara obyektif, transparan dan terukur maka diperlukan adanya tata cara penilaian dan evaluasi kinerja.;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Di Lingkungan
Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor 5072); 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Nomor
5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit.
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1181 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kabupaten
Aceh
Tamiang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan dimasing – masing Bagian / Bidang / Unit /Intalasi /ruang oleh Atasan langsung Pegawai masing – masing secara berjenjang.
Pembinaan dan KETIGA
:
pengawasan
penilaian kinerja pegawai
Rumah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan dan Pengelolaan Kepegawaian
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan KEEMPAT
:
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Karang Baru Pada tanggal 4 Januari 2016 M 23 Jumadil Awwal 1437 H DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,
LIA IMELDA SIREGAR
Lampiran I :
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016 M 23 JUMADIL AWWAL 1437 H KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
1. Kebijakan Umum a. Penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai dan perilaku kinerja pegawai. b. Prestasi kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada bagian/ bidang /ruang / unit/instalasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai. c. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. d. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural (pejabat yang ditunjuk). e. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. f.
Penilaian prestasi pegawai dilakukan berdasarkan prinsip : 1)
Objektif
2)
Terukur
3)
Akuntabel
4)
Transparan
2. Kebijakan Khusus a. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang baik Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan Rumah Sakit. b. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. c. SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. d. Dalam hal SKP tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. e. Penilaian SKP sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja/ruangan meliputi aspek :
f.
1)
Kuantitas
2)
Kualitas
3)
Waktu
4)
Biaya
Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
g. Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan
individu
pegawai
maka
penilaian
didasarkan
pada
pertimbangan kondisi penyebabnya. h. Pegawai yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i.
Pejabat
Penilai
dalam
melakukan
penilaian
pegawai
dapat
mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan kerja masing-masing. j.
Format SKP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
k. Dalam hal pegawai yang dinilai keberatan atas hasil penilain, dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada pejabat penilai secara hirarki paling lama 14 hari sejak diterima hasil penilaian. l. Terhadap keberatan
sebagaimana dimaksud, atasan pejabat penilai
meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. m. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud, atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian dan bersifat final. n. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai pegawai. o. Evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS / NON PNS Penilaian prestasi kerja PNS / Non PNS
dilaksanakan oleh pejabat penilai
sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja Pegawai terdiri atas unsur: a. SKP dengan bobot nilai 60 % (enam puluh persen); dan b. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen) 4. TATA CARA PENILAIAN SKP Nilai kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut a. 91 - ke atas
: sangat baik
b.
: baik
76 - 90
c.
61 - 75
: cukup
d.
51 - 60
: kurang
e.
50 - kebawah : buruk
5. PENILAIAN PERILAKU KERJA a. Nilai perilaku kerja PEGAWAI dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: 1.
91 - ke atas
: sangat baik
2.
76 - 90
: baik
3. 61 - 75
: cukup
4.
51 - 60
: kurang
5.
50 - kebawah : buruk
b. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: 1.
Orientasi pelayanan;
2.
Integritas;
3.
Komitmen;
4.
Disiplin;
5.
Kerjasama; dan
6.
Kepemimpinan.
6. KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA PEGAWAI a. Orientasi pelayanan Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau instansi lain. 1)
Sangat baik (91 - 100). Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
2)
Baik (76 - 90). Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
3)
Cukup (61 - 75). Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
4)
Kurang (51 - 60). Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
5)
Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
b. Integritas Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. 1)
Baik (76 - 90). Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
2)
Cukup (61 - 75). Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
3)
Kurang (51 - 60). Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
4)
Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta
tidak
berani
menanggung
resiko
dari
tindakan
yang
dilakukannya. c. Komitmen Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PEGAWAI untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan. 1)
Sangat baik (91 - 100). Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi,
dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 2)
Baik (76 - 90). Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
3)
Cukup (61 - 75). Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepen-tingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
4)
Kurang
(51
-
60).
Kurang
berusaha
dengan
sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 5)
Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah berusaha dengan sungguhsungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI),
dan
rencana-rencana
pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara
berdaya
kepentingan
guna
kedinasan
dan
berhasil
daripada
guna
serta
kepentingan
mengutamakan
pribadi
dan/atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. d. Disiplin
Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 1)
Sangat baik (91 - 100). Selalu mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu
menyimpan
dan/atau
memelihara
barang-barang
milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 2)
Baik (76 - 90). Pada umumnya mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung
jawab,
mentaati
ketentuan
jam
kerja
serta
mampu
menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. 3)
Cukup
(61
-
75).
Adakalanya
mentaati
peraturan
perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu
menyimpan
dan/atau
memelihara
barang-barang
milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. 4)
Kurang (51 - 60). Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
5)
Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mentaati peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu
menyimpan
dan/atau
memelihara
barang-barang
milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja. e. Kerjasama Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PEGAWAI untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya. 1)
Sangat baik (91 - 100). Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
2)
Baik (76 - 90). Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
3)
Cukup (61 - 75). Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadangkadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
4)
Kurang (51 - 60). Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
5)
Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
f. Kepemimpinan Kepemimpinan
adalah
kemampuan
dan
kemauan
PEGAWAI
untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. 1)
Sangat baik (91 - 100). Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
2)
Baik (76 - 90). Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan
menggerakkan
bawahan
dalam
melaksanakan
tugas
serta
mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 3)
Cukup (61 - 75). Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
4)
Kurang (51 - 60). Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan
tugas
serta
kurang
mampu
mengambil
keputusan dengan cepat dan tepat. 5)
Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak,
tidak
memberikan
teladan
yang
baik,
tidak
mampu
mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
7. BLANGKO PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI Blangko Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Kebijakan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Pegawai. 8.
PENUTUP Demikian Kebijakan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Pegawai ini dibuat untuk menjadi acuan dalam Pelaksanaan Penilaian dan akan dilakukan evaluasi.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,
LIA IMELDA SIREGAR
Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016 M 23 JUMADIL AWWAL 1437 H
FORMAT
D. Aspek Kepemimpinan
1
Komunikasi
2
Kontrol anggota
3
Memberi dorongan dan semangat
4
Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan Total Nilai
Klasifikasi Nilai Nilai Mutu A B C D E
91 - ke atas
Bobot
Kualitas
Sangat Baik A+B+C+D : 15
76 - 90 61 - 75 51 - 60 50 - ke bawah 50 - ke bawah
Baik Cukup Kurang Buruk Buruk Catatan
Prestasi lain yang perlu dicatat Indisipliner tertentu yang perlu dicatat Saran dan perbaikan Mengetahui
Penilai
Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang
dr. Lia Imelda Siregar, M. Kes. Pembina Tk.I NIP. 19740425 200212 2 002
Atasan Pejabat Penilai
Atasan langsung
.............................. .................. NIP...........................
............................... ................... NIP..........................
FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI
Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016 M 23 JUMADIL AWWAL 1437 H
FORMAT EVALUASI KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG Sifat Unit Kerja
: Unsur Staf Pelaksana/ Fungsional
: Rahasia
Jabatan
:
Dibuat Tanggal
Nama
Jabatan
Pkt/Gol
Masa kerja
NRP/NIP
Periode
Tahun 2016
Penilaian
NO
Aspek/Elemen
A 91 >
A. Aspek Teknis Pekerjaan
1
Efektifitas dan Efisiensi
2
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas
3
Kemampuan mencapai target pekerjaan/tugas B. Aspek Non Teknis
1
Tertib administrasi
2
Inisiatif/prakarsa
3
Kerjasama dan koordinasi antar bagian C. Aspek Kepribadian
1
Perilaku
2
Kedisiplinan
3
Tanggungjawab dan loyalitas
4
Ketaatan terhadap instruksi kerja atasan
Skor Penilaian B C D 7690
6175
5160
E <50
5
Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Total Nilai
Klasifikasi Nilai Nilai Mutu A B C D E
Bobot
Nilai Akhir Kualitas A+B+C : 11
91 - ke atas 76 - 90 61 - 75 51 - 60 50 - ke bawah
Sangat Baik Baik Cukup Kurang Buruk Catatan
Prestasi lain yang perlu dicatat Indisipliner tertentu yang perlu dicatat Saran dan perbaikan
Mengetahui Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang
dr. Lia Imelda Siregar, M. Kes. Pembina Tk.I NIP. 19740425 200212 2 002
Penilai Atasan Pejabat Penilai
Atasan langsung
.............................. .................. NIP...........................
............................... ................... NIP..........................
