Sekolah Rujukan Isi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN T AHUN 2016

Petunjuk Teknis Teknis Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Rujukan Cetakan Pertama, 2016

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Tim Penyusun: Penyunting: Desain Visual: MS Lubis Sumber Ilustrasi: freepik.com Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 15, 16, 17 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 12070 Telepon/Faksimil Tel epon/Faksimile: e: 021-5725707, 5725681 www.dit-plp.go.id © 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Teknis Teknis Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Rujukan Cetakan Pertama, 2016

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Tim Penyusun: Penyunting: Desain Visual: MS Lubis Sumber Ilustrasi: freepik.com Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 15, 16, 17 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 12070 Telepon/Faksimil Tel epon/Faksimile: e: 021-5725707, 5725681 www.dit-plp.go.id © 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kata Pengantar

PUJI SYUKUR dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Rujukan ini Rujukan ini dapat diselesaikan. Panduan ini disusun bertujuan untuk memberi informasi tentang: pertama "Pendahuluan" yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan, Sasaran Pengguna Panduan, Ruang Lingkup; kedua "Konsep Sekolah Rujukan" yang meliputi Pengertian Sekolah Rujukan, Tujuan Sekolah Rujukan, Indikator Sekolah Rujukan, Mekanisme Penetapan Sekolah Rujukan; ketiga "Pengembangan dan Pembinaan Calon Sekolah Rujukan" yang meliputi Pengertian, Tujuan Pengembangan, Pengembangan, Strategi Pencapaian Indikator Sekolah Rujukan, Pengelolaan oleh Calon Sekolah Rujukan, Pembinaan oleh Pemerintah, Provinsi, LPMP dan pemerintah kabupaten/kota; keempat "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan" yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring dan Evaluasi. Disadari sepenuhnya bahwa meskipun panduan ini telah disusun dengan cermat dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, namun diyakini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan. Atas peran serta, perhatian dan kerjasama dari semua pihak disampaikan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2016

Direktur Pembinaan SMP

iii

Daftar Isi

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

iv

1

Pendahuluan

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Landasan Hukum

5

C.

Tujuan

6

2

3

D. Sasaran Pengguna Panduan

6

E.

7

Ruang Lingkup

Konsep dan Kebijakan Sekolah Rujukan

9

A.

Pengertian Sekolah Rujukan

9

B.

Tujuan Sekolah Rujukan

10

C.

Indikator Sekolah Rujukan

11

D. Mekanisme Penetapan Sekolah Rujukan

21

Pengembangan dan Pembinaan Calon Sekolah Rujukan

27

A.

Pengertian

27

B.

Tujuan Pengembangan

27

C.

Strategi Pencapaian Indikator Sekolah Rujukan

28

D. Pengelolaan oleh Calon Sekolah Rujukan E.

Pembinaan oleh Pemerintah, Provinsi, LPMP dan Pemerintah Kabupaten/Kota

iv

31

KEMENTERIAN PENDIDI KAN DAN KEBUDAYAAN

32

4

5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan

35

A.

Perencanaan

35

B.

Pelaksanaan

36

C.

Monitoring dan Evaluasi

66

Penutup

67

LAMPIRAN Pengembangan dan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk SMP Rujukan

69

Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) pada SSP Rujukan

71

 

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada SMP Rujukan

80

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SEKOLAH RUJUKAN

v

1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG Sebagaimana diketahui dalam amanat Konstitusi pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50(2) disebutkan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan un tuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Bab XV tentang Penjaminan Mutu pasal 91 disebutkan: (1) Setiap

1

satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dan (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; dan (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Sebagai acuan mutu, satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan SNP dan atau di atas SNP. Namun demikian, pada kenyataannya kondisi mutu (satuan) pendidikan yang diukur dari delapan SNP di seluruh Indonesia masih sangat bervariasi dan masih lebih banyak sekolah yang belum memenuhi SNP. Beberapa kondisi indikator mutu pendidikan ditinjau dari SNP yaitu:

1.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditinjau dari Nilai Akreditasi dan Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Di mana secara nasional, tercatat pada tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI dan 62,5% SMP/MTs telah terakreditasi minimal B. Pada tahun 2015 SMP yang terakreditasi B sebanyak 56,00% dan pencapaian SPM sebanyak 74,89%. Kondisi ini menunjukkan pemenuhan SNP pada jenjang SMP masih jauh dari harapan.

2.

Capaian Nilai Ujian Nasional. Hasil Ujian Nasional tahun 2015 rerata nasional adalah 61,29 dari 52.163 sekolah, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 61,00. Sedangkan ditinjau dari kualifikasi/kategorinya, hasil ujian nasional adalah juga masih memprihatinkan, dimana rata-rata masih dalam kategori C (mutu belum baik).

2

NILAI UJIAN

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Matematika

IPA

Jumlah Nilai

Kategori

B

C

C

C

C

Rata-Rata

71.06

60.01

56.28

59.88

247.23

Terendah

2.0

2.0

2.5

2.5

20.0

Tertinggi

100.0

100.0

100.0

100.0

398.0

Standar Deviasi

14.28

18.24

19.92

17.91

59.10


3.

Capaian IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional). Dari hasil UN SMP/ sederajat tahun 2015 menunjukkan dari total 52.163 SMP/ sederajat yang melaksanakan UN, hanya 12 persen yang memiliki nilai UN dan IIUN tinggi, 50 persen memiliki nilai UN tinggi tetapi memiliki nilai IIUN rendah, 17 persen memiliki nilai UN rendah dan nilai IIUN tinggi, dan 22 persen sisanya memiliki nilai UN dan IIUN rendah. Lebih lanjut secara rerata nilai UN dan IIUN sekolah swasta lebih tinggi dari sekolah negeri.

Gambar 1. Pencapaian Nilai UN dan IIUN Tahun 2015 (Sumber: Balitbang Kemdikbud, 2016)

4.

Kondisi kompetensi guru. Sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah


3

53,02. Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas ratarata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15). Hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi

minimal (SKM), yaitu 55 . 5.

Kemahiran Membaca Siswa/Literasi Rendahnya mutu kemahiran membaca siswa di Indonesia ditunjukkan antara lain, survei PISA Tahun 2012 dengan perolehan nilai sebesar 396. Posisi Indonesia di bawah nilai rata-rata Malaysia(398) dan Thailand (441). Pada umumnya, kendala peningkatan mutu kemahiran membaca siswa dipengaruhi oleh kompetensi pendidik, standar mutu penggunaan bahasa pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran bahasa dan sastra.

Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendi dikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk itu, Pemerintah telah mendesain pembangunan pendidikan jangka pan jang yang disebut dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Pan jang (RPPNJP) 2005-2025. Dimana dalam RPJMN-III (2015-2019) berdaskan UU No 17/2007 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia dan SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Pada periode tahun 2015-2019 menekankan pada peningkatan daya saing regional, sedangkan selanjutnya pada tahun 2020-2024 menekankan peningkatan Daya Saing Internasional. Berdasarkan kondisi mutu dan rencana pembangunan pendidikan ke depan tersebut, maka penting adanya pengembangan model pendidikan yang bermutu minimal sesuai dengan SNP yaitu disebut dengan sekolah rujukan. Pengembangan sekolah rujukan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pen-

4


M O C . S S E R P D R O W I . H T N A Y I R

capaian mutu dan pemenuhan SNP seluruh satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah rujukan juga diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas, berkarakter, berjati diri Indonesia, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara regional dan internasional. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan dengan bentuk sekolah rujukan merupakan salah satu upaya yang sangat penting oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pemerataan dan pemenuhan pencapaian standar nasional pendidikan pada tiap satuan pendidikan serta pengembangannya, sehingga dapat sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Berdasarkan kondisi, harapan, dan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui penyelenggaraan sekolah rujukan tersebut, maka perlu disusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan.

B. LANDASAN HUKUM Pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah rujukan didasarkan pada: 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


5

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

7.

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

8.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti

C. TUJUAN Tujuan penyusunan juknis ini adalah: 1.

Sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan.

2.

Sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengelola dan menyelenggarakan sekolah rujukan.

D. SASARAN PENGGUNA PANDUAN Buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan oleh berbagai pihak dalam pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan, yaitu:

6


1.

Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Dikdasmen, Direktorat PSMP, dan LPMP),

2.

Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi),

3.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota),

4.

Satuan Pendidikan,

5.

Dewan Pendidikan,

6.

Komite Sekolah,

7.

Orang tua peserta didik/masyarakat/pelaku pendidikan.

E. RUANG LINGKUP Buku Panduan ini disusun dengan ruang lingkup unsur-unsur pokok sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan

Bab II : Konsep dan Kebijakan Sekolah Rujukan Bab III : Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Rujukan Bab IV : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan Bab V : Penutup


7

2

Konsep dan Kebijakan Sekolah Rujukan

A. PENGERTIAN SEKOLAH RUJUKAN Sekolah rujukan adalah satuan pendidikan yang telah terakreditasi A, mengembangkan ekosistem pendidikan, budaya mutu, dan penumbuhan budi pekerti yang dapat dirujuk sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Dengan demikian, sekolah rujukan adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mempunyai keunggulan-keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dapat meningkatkan daya saing, berperan mengimbaskan implementasi SNP dan keunggulannya kepada sekolah lain. Pemenuhan SNP ditandai dengan perolehan nilai akreditasi A (Sangat Baik). Sedangkan keunggulan yang dimaksud adalah terutama ekosistem pendidikan yang kondusif, budaya mutu, dan penumbuhan budi pekerti. Pengembangan sekolah rujukan dilandasi oleh semangat peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Pada tataran ideal, seluruh sekolah diharapkan memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP). Dalam implementasinya, upaya pemenuhan SNP di seluruh sekolah bukan pekerjaan yang mudah dan tidak dapat dilakukan secara cepat. Upaya pembinaan pemenuhan SNP di jenjang Sekolah Menengah

9

Pertama oleh pemerintah telah dilakukan sejak tahun 2003. Namun demikian pemenuhan SNP di seluruh sekolah belum mencapai target yang direncanakan. Keberadaan sekolah rujukan diharapkan mampu membantu peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerjasama dan pengimbasan dari sekolah ru jukan dengan sekolah di sekitarnya. Dengan demikian sekolah rujukan harus memiliki kerelaan untuk berbagi keunggulan dengan sekolah lain. Sekolah seperti ini tentu saja tidak mungkin kita dapatkan secara mudah.

B. TUJUAN SEKOLAH RUJUKAN Tujuan sekolah rujukan yaitu untuk untuk mendorong upaya sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan guna peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerjasama dan pengimbasan antara sekolah rujukan dengan sekolahsekolah di sekitarnya. Secara lebih rinci tujuan pengembangan sekolah rujukan adalah sebagai berikut. 1.

Mempercepat sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

2.

Mempertahankan mutu sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan.

3.

Meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

4.

Mempercepat dan sekaligus meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di wilayah NKRI.

5.

Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kerjasama dengan satuan pendidikan aliansinya.

6.

Menumbuhkembangkan ekosistem pendidikan yang berdasarkan asas kegotongroyongan.

7.

Menjadikan sekolah sebagai pusat keunggulan, yang didasarkan atas komponen-komponen standar nasional pendidikan.

8.

Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan budaya mutu pendidikan termasuk budaya literasi sekolah.

9.

Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.

10. Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan penumbuhan budi pekerti.

10


11. Menjadikan sekolah sebagai model yang baik dan dapat dirujuk sekolah lain. 12. Sebagai pusat pembelajaran yang efektif dan mampu mengimbaskan kepada sekolah lainnya.

C. INDIKATOR SEKOLAH RUJUKAN Indikator sekolah rujukan adalah sebagai berikut. a.

terakreditasi A.

b.

memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif.

c.

memiliki budaya mutu.

d.

melaksanakan program penumbuhan budi pekerti.

e.

menjadi pusat keunggulan.

f.

lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dan aman.

Indikator tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut.

a.

Terakreditasi A

Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 86 sampai dengan 100 (86 < NA < 100). Maknanya adalah bahwa sekolah-sekolah tersebut minimal telah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, yaitu Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

b. Memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif Ekosistem pendidikan merupakan interaksi antara komponen-komponen yang terlibat dalam pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen-komponen tersebut antara lain kepala sekolah, guru, wali kelas, guru BK, tenaga nonkependidikan, siswa, komite sekolah, orangtua siswa, masyarakat sekitar sekolah, dunia usaha dan industri, dan instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ekosistem pendidikan yang kondusif dapat tercipta jika masing-masing komponen ekosistem tersebut melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Lebih dari itu, antar-komponen harus saling berinteraksi secara positif dan bersinergi satu sama lain. Indikator ekosistem pendidikan yang kondusif meliputi hal-hal sebagai berikut.


11

a.

Terdapat kegiatan menciptakan sekolah menyenangkan, ramah, tenang, dan nyaman: 1)

Terdapat ruang terbuka hijau/taman.

2)

Terdapat fasilitas pembelajaran di luar kelas sesuai dengan perkembangan teknologi dan daya dukung yang ada.

3)

Terdapat kegiatan silaturahmi antara warga sekolah secara kekeluargaan.

b.

Terdapat fasilitas yang memadai untuk ajang ekspresi, kreasi, dan eksposisi.

c.

Terdapat kegiatan yang dilakukan para guru dan wali kelas untuk memahami karakteristik peserta didik: 1)

Terdapat kegiatan pertemuan rutin antara guru dan wali kelas dengan peserta didik.

2)

Terdapat kegiatan pendokumentasian karakteristik peserta didik.

3)

Terdapat dokumen lengkap tentang karakteristik peserta didik.

4)

Terdapat dokumen pemetaan bakat, minat, kepribadian, dan lainnya tentang peserta didik.

d.

Terdapat kegiatan yang dilakukan guru untuk penyaluran bakat, minat, dan potensi lain sesuai karakteristik peserta didik dalam upaya menumbuh kembangkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak kritis, kreatif, dan inovatif: 1)

Terdapat kegiatan AMT (achievement motivation training) secara rutin.

2)

Terdapat kegiatan penugasan kerja proyek mulai perencanaan sampai dengan refleksi secara rutin.

3)

Terdapat kegiatan pembiasaan sikap sesuai dengan potensi dan daya dukung sekolah serta pihak lain.

4) e.

Terdapat dokumen hasil-hasil karya peserta didik.

Terdapat kegiatan yang melibatkan orang tua peserta didik: 1)

Terdapat kegiatan pertemuan rutin dengan orang tua peserta didik, baik per kelas maupun keseluruhan.

2)

Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh orang tua peserta didik di sekolah/luar sekolah.

3)

Terdapat dokumen hasil-hasil kegiatan yang melibatkan orang tua peserta didik.

12


f.

Terdapat kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk peduli pendidikan: 1)

Terdapat kegiatan pertemuan rutin dengan masyarakat sekitar sekolah.

2)

Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sekolah di sekolah/luar sekolah.

3)

Terdapat dokumen hasil-hasil kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar sekolah.

g.

Terdapat kegiatan yang melibatkan dunia usaha/industri dalam pendidikan: 1)

Terdapat kegiatan pertemuan rutin dengan dunia usaha/industri sekitar sekolah dan lainnya.

2)

Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh dunia usaha/industri sekitar sekolah dan lainnya di sekolah/luar sekolah.

3)

Terdapat dokumen hasil-hasil kegiatan yang melibatkan dunia usaha/ industri sekitar sekolah dan lainnya.

h.

Terdapat kegiatan yang melibatkan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya: 1)

Terdapat kegiatan pertemuan rutin dengan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya.

M O C . D N A W I K I W


13

2)

Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya di sekolah/luar sekolah.

3)

Terdapat dokumen hasil-hasil kegiatan yang melibatkan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya.

i.

Terdapat kerjasama dengan satuan pendidikan aliansinya dalam berbagai bidang: 1)

Terdapat kegiatan implementasi dan pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS).

2)

Terdapat penyebaran inovasi pembelajaran berbasis TIK dan atau lainnya melalui berbagai media/sarana.

3)

Terdapat kegiatan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.

4)

Terdapat program pengembangan jejaring kerjasama dengan sekolah lain untuk mencapai tujuan bersama.

5)

Terdapat kegiatan pemanfaatan fasilitas bersama antara sekolah induk dengan aliansinya.

6) j.

c.

Terdapat dokumen kerjasama (MoU) dengan sekolah aliansinya.

Memiliki kemauan untuk mengimbaskan kepada sekolah lain: 1)

Terdapat program pengimbasan kepada sekolah lain.

2)

Terdapat kalender pelaksanaan pengimbasan kepada sekolah lain.

3)

Terdapat dokumen MoU dengan sekolah imbas.

Mengembangkan budaya mutu

Dalam rangka meningkatkan mutu layanannya, sekolah rujukan perlu memiliki: a.

Kegiatan penciptaan budaya belajar, antara lain: 1)

pendampingan atau asistensi,

2)

bimbingan terprogram,

3)

regulasi layanan prima dan optimal,

4)

penugasan terprogram atau tidak terprogram (mandiri/tidak terstruktur),

5)

unjuk prestasi,

6)

lomba akademik,

7)

pemberdayaan pemangku kepentingan yang bersifat akademik,

14


8) b.

program lain sesuai kondisi sekolah.

Kegiatan penciptaan budaya kompetitif, antara lain: 1)

lomba karya tulis ilmiah,

2)

lomba karya tulis non ilmiah,

3)

lomba karya kreatif peserta didik,

4)

lomba penelitian sederhana,

5)

lomba keagamaan,

6)

lomba bidang sosial kerakyatan,

7)

lomba-lomba lainnya,

8)

debat akademik,

9)

debat keagamaan, kesosialan, ekonomi, dll,

10) pengembangan bakat minat, 11) penghargaan prestasi, 12) penanganan anak berkebutuhan khusus, 13) presentasi, eksposisi atau ajang kreasi. c.

d.

Kegiatan penciptaan budaya kolaboratif, antara lain: 1)

pembentukan organisasi-organisasi intra sekolah,

2)

pembentukan kelompok belajar,

3)

penyelenggaraan tutor sebaya,

4)

pembentukan jaringan kerjasama antar kelompok,

5)

pembentukan jalinan kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah,

6)

outbound,

7)

pelibatan antar warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan, dan

8)

program penanaman kegotongroyongan.

Kegiatan penciptaan budaya kewirausahaan, antara lain: 1)

workshop/temu usaha oleh wirausahawan tulen,

2)

program pembelajaran kewirausahaan,

3)

magang kewirausahaan,

4)

program karya alternatif peserta didik,

5)

program konsultasi usaha,

6)

pendirian unit-unit usaha sekolah,

7)

bermitra usaha.


15

d. Melaksanakan program penumbuhan budi pekerti a.

Kegiatan menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual dalam perilaku sehari-hari: a.

Guru dan peserta didik berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masingmasing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian dibawah bimbingan guru.

b.

Membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat;

c.

Membiasakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat.

b.

Kegiatan Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan (menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima keberagaman sebagai anugerah untuk bangsa Indonesia. 1)

Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketetapan sekolah.

2)

Melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB dengan peserta didik bertugas sebagai komandan dan petugas upacara serta kepala sekolah/wakil bertindak sebagai inspektur upacara;

3)

Sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air.

4)

Sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan satu lagu daerah (lagu-lagu daerah seluruh Nusantara).

5) c.

Pembiasaan peringatan hari besar nasional.

Kegiatan Mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua. Sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua siswa pada setiap tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan: (a) visi; (b) aturan; (c) materi; dan (d) rencana capaian belajar siswa agar orangtua turut mendukung keempat poin tersebut.

d.

Kegiatan Mengembangkan Interaksi Positif Antar Peserta Didik Membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah dan/atau rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau orangtua.

16


M O C . L E S M U S L O M R

e.

Kegiatan Merawat Diri dan Lingkungan Sekolah Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan siswa.

f.

Kegiatan Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara Utuh 1)

Menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (setiap hari).

2)

Seluruh warga sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa) memanfaatkan waktu sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu untuk kegiatan olah fisik seperti senam kesegaran jasmani, dilaksanakan secara berkala dan rutin, sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu.

g.

Kegiatan Pelibatan Orangtua dan Masyarakat di Sekolah 1)

Mengadakan pameran karya siswa pada setiap akhir tahun ajaran dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi apresiasi pada siswa.

2)

Masyarakat/orang tua peserta didik/komite sekolah berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan dengan prinsip-prinsip MBS. Menerima sumbangan dari dunia usaha/industri atau pihak swasta lain dengan prinsip-prinsip MBS. Memiliki sumber pembiayaan pendidikan dari unit usaha sekolah dengan prinsip-prinsip MBS.


17

h.

Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah untuk dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dan kegiatan lain. 1)

Mengadakan gerakan membaca secara rutin sebelum pelajaran dimulai pada setiap harinya

2)

Mengadakan gerakan membaca dalam bentuk penugasan sesuai dengan bidang studi/mata pelajaran dan membuat laporan tertulis.

e.

Menjadi pusat keunggulan

a.

Kegiatan peningkatan mutu lulusan yang lebih dari SNP a.

Mencapai kelulusan 100% .

b.

Indeks Integitas Ujian Nasional 100.

c.

Sekolah mampu mencapai nilai rerata UN minimal 7,5 pada 3 tahun terakhir.

d.

Meraih nilai rerata UN terbaik/tertinggi minimal tingkat kabupaten/kotanya.

e.

Meraih minimal juara 1 - 3 di tingkat kabupaten/kotanya, misal: OSN, KIR, peserta didik berprestasi, story telling, dll.

f.

Minimal juara 1-3 di tingkat kabupaten/kotanya, misal: Bidang seni, olahraga, keterampilan, kepramukaan dll.

b.

Kegiatan pengembangan dan implementasi kurikulum yang lebih dari SNP 1)

Mengembangkan kurikulum dengan prinsip-prinsip MBS yang lebih dari SNP, dan berbentuk digital

c.

2)

Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum keunggulan lokal

3)

Mengimplementasikan K-13

Kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran yang lebih dari SNP 1)

Pembelajaran berbasis TIK untuk semua mata pelajaran, misal: pembelajaran e-learning.

2)

Memanfaatkan sumber belajar yang variatif, misal dari Rumah Belajar Kemdikbud (belajar.kemdiknas.go.id): e-liberary: e-book, dll.

3)

Memanfaatkan media pembelajaran yang variatif.

4)

Melaksanakan supervisi akademis.

5)

Penggunaan metode pembelajaran berbasis ilmiah (saintifik), problembased learning, project-based learning dan inquiry learning.

18


d.

Kegiatan pengembangan dan peningkatan sistem/proses penilaian yang lebih dari SNP 1)

Memiliki perencanaan dan pelaksanaan penilaian berbasis TIK (termasuk penyelenggaraan UNBK).

2)

Pengembangan sistem penilaian berbasis High Order Thinking Skill (HOTS), misal PISA, dll.

3)

Melaksanakan analisis, pengolahan, dan pendokumentasian penilaian berbasis TIK

e.

Kegiatan pemenuhan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih dari SNP. 1)

Kepala sekolah: Kualifikasi pendidikan minimal S1/ D4, dan berpengalaman (minimal 2 tahun). Memiliki sertifikat calon atau kepala sekolah dari LPPKS Kemdikbud atau instansi yang berwenang. Kepala Sekolah memiliki kompetensi managerial dan leadership.

2)

Guru: 100% guru lulusan S1 / D4, dan mengajar minimum 24 jam/minggu. Guru memiliki kemampuan TIK.

3)

Memiliki guru seluruh mapel lengkap 100% sesuai dengan sertifikat pendidik.

4)

Sekolah memiliki kepala laboratorium yang bersertifikat, laboran, dan teknisi.

5)

Sekolah memiliki Kepala perpustakaan yang bersertifikat dan pustakawan.

6)

Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui MGMP, lesson study, Inhouse training, Benchmarking, dan sebagainya.

f.

Kegiatan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih dari SNP 1)

Ruang Kelas: Dilengkapi fasilitas TIK (kelas digital), media pembelajaran, dan lain-lain.

2)

Ruang Praktik Prakarya dan kelengkapannya: Memiliki ruang dan peralatan sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah (misal aspek rekayasa, kerajinan, budidaya dan pengolahan)

3)

Laboratorium IPA: Memiliki lab IPA sesuai SNP dan dilengkapi fasilitas TIK

4)

Dapat memiliki Laboratorium Bahasa sesuai SNP dilengkapi fasilitas TIK; Laboratorium Komputer yang memadai untuk UNBK; Laboratorium PTD


19

untuk mendukung pembelajaran teknologi dan informasi serta prakarya; Laboratorium Matematika, dan Laboratorium mata pelajaran lainnya sesuai sumber daya yang dimiliki sekolah. 5)

Ruang Multimedia: Mendukung pembelajaran dan penilaian berbasis TIK

6)

Server: Memiliki server yg mendukung SIM sekolah, mis: E-learning; e-library, e-administration, dll.

7)

Ruang Kepala Sekolah: Dilengkapi dengan telpon, fax, akses internet, komputer dan printer, sarana rapat, kamar kecil.

8)

Ruang Guru: Sesuai standar SNP dilengkapi dengan telpon, fax, akses internet, komputer dan printer, kamar kecil

9)

Perpustakaan: Sesuai standar SNP dilengkapi degan akses internet, e-library , LCD, TV, dll. Memiliki ruang baca khusus yang tidak terpisah dengan ruang koleksi/utama.

g.

Kegiatan pemenuhan beserta peningkatan pengelolaan sekolah yang lebih dari SNP 1)

Sekolah membentuk tim penyusun RKS/RKJM dan RKAS/RKT yang melibatkan semua warga sekolah serta stakeholder lainnya sesuai dengan prinsip MBS, disusun berdasarkan EDS, disosialisasikan kepada warga sekolah/ stakeholder dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (kepala dinas)

2)

Sekolah memiliki program kerja/kegiatan sesuai 8 SNP dan tambahan/ pengembangannya serta diimplementasikan.

3)

Sekolah memiliki panduan dan melaksanakan kegiatan: Penumbuhan Budi Pekerti, kegiatan ekstrakurikuler (termasuk kepramukaan), pelaksanaan kurikulum (pengembangan silabus dan RPP), pembelajaran, dan penilaian berbasis TIK, BOS, BK, pengelolaan dan pembelajaran di laboratorium IPA, Bahasa, dll, pengelolaan perpustakaan dengan berbasis TIK, pemanfaatan lingkungan alam dan sekolah sebagai sumber belajar ( out door ), pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran, pencegahan tindakan kekerasan, penyalahgunaan NAPZA dan radikalisme.

4)

Sekolah melakukan tindakan agar tidak terjadi perkelahian, pelecehan seksual, pornografi, bullying, penyalahgunaan NAPZA dan radikalisme yang berhubungan dengan SARA.

5)

Sekolah memiliki dan mengimplementasikan panduan sistem informasi berbasis TIK.

20


h.

6)

Sekolah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

7)

Mengimplementasikan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Sosialisasi dan pengembangan sekolah rujukan: 1)

Terdapat kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, sekolah aliansi, sekolah imbas, dan lainnya sebagai sekolah rujukan.

2)

f.

Sosialisasi dilakukan dengan berbagai strategi.

Lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan aman.

Sekolah terletak dilokasi yang strategis, mudah dan aman artinya letak sekolah mudah di jangkau baik menggunakan transportasi umum maupun pribadi, dan sekolah rujukan letaknya tidak terlalu jauh dengan sekolah imbas serta berada dalam lingkungan yang bebas dari gangguan keamanan dan ancaman bencana alam. Terdapat kegiatan kerjasama dengan pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran sehingga dalam kondisi aman dan nyaman, seperti kepolisian, kalurahan/desa/kecamatan setempat, dll.

D. MEKANISME PENETAPAN SEKOLAH RUJUKAN 1.

Persyaratan

Syarat sekolah untuk menjadi Calon Sekolah Rujukan dalam satu kabupaten/kota antara lain: a.

Sekolah Negeri dan/atau Swasta yang memiliki izin operasional dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen);

b.

Diprioritaskan yang sudah terakreditasi A;

c.

Terletak di lokasi yang strategis, mudah dijangkau, dan aman.

2. Kriteria Kriteria menjadi Calon Sekolah Rujukan dalam satu kabupaten/kota antara lain: a.

Memiliki potensi mengembangkan ekosistem pendidikan yang kondusif, antara lain: 1)

Terdapat ruang terbuka hijau/tamanisasi;

2)

Terdapat kegiatan silaturahmi antara warga sekolah secara kekeluargaan;


21

3)

Terdapat sarana dan prasarana yang memenuhi SNP.

4)

Mempunyai fasilitas yang memadai untuk ajang ekspresi, kreasi, dan eksposisi.

5)

Terdapat keterlibatan aktif warga sekolah/komite sekolah/orang tua siswa/ masyarakat/dunia usaha dalam pelaksanaan program sekolah;

6)

Memiliki RKS/RKAS yang didasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

7)

Terdapat kegiatan yang dilakukan para guru dan wali kelas untuk memahami karakteristik peserta didik.

8)

Terdapat kegiatan yang dilakukan para guru untuk penyaluran bakat, minat, dan potensi lainnya sesuai karakteristik peserta didik dalam upaya menumbuhkembangkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak kritis, kreatif, dan inovatif.

9)

Terdapat kegiatan yang melibatkan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya.

10) Terdapat kerjasama dengan satuan pendidikan aliansinya dalam berbagai bidang. 11) Memiliki kemauan untuk mengimbaskan kepada sekolah lain. b.

Memiliki potensi mengembangkan budaya mutu, antara lain: 1)

Memiliki program ekstrakulikuler;

2)

Memiliki program pengayaan dan remedial;

3)

Memiliki kegiatan lomba-lomba prestasi akademik dan non-akademik;

4)

Memiliki organisasi-organisasi kesiswaan, antara lain: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), dll;

5)

Memiliki Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengembangan Mutu;

6)

Mewajibkan semua siswa menjadi anggota perpustakaan (minimal anggota perpustakaan sekolah).

c.

7)

Terdapat kegiatan penciptaan budaya belajar.

8)

Terdapat kegiatan penciptaan budaya kolaboratif.

9)

Terdapat kegiatan penciptaan budaya kewirausahaan.

Melaksanakan Program Penumbuhan Budi Pekerti, antara lain: 1)

Pembiasaan guru dan peserta didik berdo’a bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, sebelum dan sesudah pembelajaran;

22


2)

Melaksanakan perayaan hari besar keagamaan;

3)

Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam sekolah;

4)

Memiliki kegiatan pemeliharaan lingkungan sekolah, misalnya kerja bakti secara rutin, kegiatan bakti sosial;

5)

Menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (kegiatan literasi);

6)

Memiliki dan melaksanakan tata-tertib sekolah;

7)

Melaksanakan Budaya “5S” (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun).

8)

Pembiasaan peringatan hari besar nasional.

9)

Mengembangkan Interaksi Positif Antar-peserta Didik

10) Mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua. 11) Memiliki minimal 1 (satu) keunggulan, misalnya: keunggulan dalam bidang Seni, Olahraga, atau Science.

3.

Langkah-langkah Penetapan Sekolah Rujukan

a.

Seleksi dan Penetapan Sekolah oleh Direktorat Pembinaan SMP

Dalam rangka menyeleksi Calon Sekolah Rujukan, Direktorat Pembinaan SMP harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)

Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.

2)

Menyiapan instrumen untuk proses seleksi sekolah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

3)

Mengidentifikasi calon sekolah berdasarkan data pendukung, misalnya data hasil akreditasi, Dapodikdasmen, data sekunder dari Direktorat PSMP dan data dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.

4)

Melakukan verifikasi ke sekolah.

5)

Menganalisis data hasil verifikasi.

6)

Menetapkan ranking sekolah calon rujukan berdasarkan hasil analisis.

7)

Menetapkan Sekolah Rujukan dan/atau Sekolah Calon Rujukan yang akan dibina melalui Surat Keputusan (SK).

8)

Menyampaikan hasil penetapan sekolah terpilih kepada Dinas Pendidikan Prov/ Kab/Kota dan Sekolah.


23

b. Tahap Pengembangan Sekolah Calon Rujukan Setelah ditetapkan sebagai Calon Sekolah Rujukan, sekolah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Membentuk Tim Pengembangan Sekolah Rujukan beserta uraian tugas dan tanggungjawabnya.

b.

Melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

c.

Melakukan pemetaan capaian mutu dan permasalahan.

d.

Menyusun dan mengembangkan RKS dan RKAS berdasarkan hasil EDS untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi Sekolah Rujukan.

e.

Melakukan sosialisasi program pengembangan Sekolah Rujukan ke semua warga sekolah (guru, komite sekolah, orang tua, dan siswa).

f.

Melaksanakan program-program sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam RKS/RKAS dalam rangka untuk pemenuhan syarat menjadi Sekolah Ru jukan, antara lain: 1)

Berupaya meningkatkan status menjadi terakreditasi A (bagi Calon Sekolah Rujukan yang belum terakreditasi A), dengan upaya pemenuhan SNP;

2)

Meningkatkan ekosistem pendidikan yang kondusif sesuai indikator sebagai Sekolah Rujukan;

3)

Mengembangkan budaya mutu untuk memenuhi indikator sebagai Sekolah Rujukan;

D I . O C . T O P S G O L B . N A L U G G N U M A L S I P M S

24


4)

Melaksanakan program penumbuhan budi pekerti untuk memenuhi indikator sebagai Sekolah Rujukan;

5) g.

Menjadi pusat beberapa keunggulan;

Mengelola semua sumber pendanaan yang dikelola oleh sekolah secara akuntable dan transparan.

h.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan Indikator Sekolah Rujukan.

i.

Melakukan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu pencapaian indikator Sekolah Rujukan.

4.

Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat

a.

Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan sekolah calon rujukan dalam bentuk: a)

Menyusun petunjuk teknis

b) Melakukan seleksi sekolah dan menetapkan sekolah sasaran c)

Melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan kepada sekolah

d)

Memberikan bantuan dana maupun bantuan teknis

e)

Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk memberikan umpan balik

b.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendorong upaya sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan memfasilitasi pengembangan sekolah calon rujukan dalam bentuk: a)

Melakukan seleksi sekolah calon rujukan atau membantu pemerintah dalam proses seleksi

b) Melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan kepada sekolah c)

Memberikan bantuan dana maupun bantuan teknis

d)


c.

Komite Sekolah/Orang Tua Siswa/Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan sekolah rujukan dalam bentuk: a)

Membantu sekolah dalam penyusunan perencanaan.

b) Memberikan bantuan pendanaan. c)

Melakukan pengawasan.


25

3

Pengembangan dan Pembinaan Calon Sekolah Rujukan

A. PENGERTIAN Pengembangan merupakan upaya dalam membentuk calon sekolah rujukan dalam pemenuhan kriteria atau indikator sekolah rujukan. Untuk memenuhi kriteria hal tersebut perlu mengembangkan berbagai program dan kegiatan dalam pencapaian indikator sekolah rujukan. Pengembangan calon sekolah rujukan menjadi sekolah rujukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pembinaan baik dari aspek supervisi, monitoring dan evaluasi. Pembinaan diartikan sebagai upaya pendampingan, baik berupa supervisi, monitoring dan evaluasi. Pembinaan dilakukan dengan maksud agar program sekolah rujukan sesuai rencana dan pelaksanaan sesuai yang diharapkan.

B. TUJUAN PENGEMBANGAN Tujuan pengembangan Calon Sekolah Rujukan adalah untuk mempersiapkan sekolah atau satuan pendidikan agar memenuhi semua indikator atau syarat sebagai Sekolah Rujukan.

27

C. STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SEKOLAH RUJUKAN Sekolah-sekolah yang telah ditetapkan calon sekolah rujukan tidak semua memenuhi indikator sebagai calon sekolah rujukan, bahkan sebagain dari sekolah tersebut memiliki kesenjangan yang cukup dengan indikator yang harus dipenuhi. Berikut kegiatan yang dapat dilakukan calon sekolah rujukan dalam pemenuhan indikator sekolah rujukan.

1.

Pemenuhan akreditasi A

Untuk mencapai atau memperoleh akreditasi A sekolah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. a.

Membentuk tim sistem penjaminan mutu pendidikan(SPMP) di internal sekolah.

b.

Mengembangkan perangkat dan instrumen SPMP.

c.

Melaksanakan pemetaan mutu untuk mengetahui positioning sekolah terhadap komponen-komponen SNP.

d.

Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal sekolah.

e.

Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi (SME) di sekolah secara rutin.

f.

Melakukan analisis dan melaporkan hasil-hasil SME.

g.

Melakukan perencanaan dan kegiatan tindak lanjut dari hasil SME untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan.

2.

Penciptaan ekosistem pendidikan yang kondusif

Upaya-upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif adalah sebagai berikut. a.

Menciptakan sekolah menyenangkan, ramah, tenang, dan nyaman.

b.

Melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah.

c.

Melaksanakan kegiatan yang dilakukan para guru dan wali kelas untuk memahami karakteristik peserta didik.

d.

Melaksanakan kegiatan untuk penyaluran bakat, minat dan potensi lainnya sesuai karakteristik peserta didik dalam upaya menumbuhkembangkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak kritis, kreatif, dan inovatif.

e.

Melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan hubungan kekeluargaan antar warga sekolah, orang tua siswa dan masyarakat.

28


f.

Melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk peduli pendidikan.

g.

Melaksanakan kegiatan yang melibatkan dunia usaha/industri dalam pendidikan.

h.

Melaksanakan kegiatan yang melibatkan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya

i.

Menyediakan dana pendidikan yang berasal dari APBD dan atau masyarakat

j.

Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan satuan pendidikan aliansinya dalam berbagai bidang

k.

Melaksanakan kegiatan pengimbasan kepada sekolah lain.

3.

Pengembangan budaya mutu

Sebagai calon sekolah rujukan perlu mengembangkan budaya mutu yang meliputi; a.

Melaksanakan kegiatan penciptaan budaya belajar.

b.

Melaksanakan kegiatan penciptaan budaya kompetitif.

c.

Melaksanakan kegiatan dalam menciptakan budaya kolaboratif.

d.

Melakukan kegiatan dalam mewujudkan budaya kewirausahaan.

e.

Mengembangkan gerakan budaya leterasi.

4.

Penumbuhan budi pekerti

Hal-hal atau upaya yang dilakukan untuk melaksanakan program penumbuhan budi pekerti adalah sebagai berikut. a.

Melaksanakan kegiatan pembiasaan yang dapat menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual dalam perilaku sehari-hari.

b.

Melaksanakan kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan (menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima keberagaman sebagai anugerah untuk bangsa Indonesia.

c.

Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua.

d.

Melaksanakan kegiatan merawat diri dan lingkungan sekolah.

e.

Melaksanakan kegiatan untuk mengembangakan potensi diri peserta didik secara utuh.

f.

Melaksanakan kegiatan yang melibatkan orangtua dan masyarakat di sekolah.

g.

Melakukan Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah baik dalam pembelajaran dan kegiatan lainnya


29

M O C . S S E R P D R O W . N A R A J A L E B M E P D C V

5.

Upaya-upaya menciptakan Sekolah sebagai pusat keunggulan

Untuk menjadi pusat unggulan sebagai indikator sekolah rujukan maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. a.

Mengembangkan keunikan sekolah atau keunggulan sekolah yang menjadi pusat keunggulan di lingkungan sekolahnya, misalnya unggul dalam prestasi akademis, unggul dalam prestasi non akademis.

b.

Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu lulusan yang lebih dari SNP.

c.

Mengembangkan Mengimplementasikan kurikulum yang lebih dari SNP.

d.

Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran yang lebih dari SNP.

e.

Mengembangkan proses penilaian yang lebih dari SNP

f.

Mengembangkan pusat belajar dan media bekerjasama dengan puspendik dan pustekkom.

g.

Melaksanakan kegiatan pemenuhan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih dari SNP

h.

Melaksanakan kegiatan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih dari SNP, seperti peningkatan sarana komputer untuk pelaksanaan UNBK.

30


i.

Melaksanakan kegiatan pemenuhan dan peningkatan standar pengelolaan sekolah, terutama dalam mengoptimalkan prinsip MBS, bahkan mungkin memiliki sistem manajemen mutu(SMM).

j.

Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengembangan sekolah rujukan, seperti pengimbasan sekolah rujukan.

6.

Menciptakan sekolah yang aman.

Dalam mengupayakan sekolah lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan aman, beberapa yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. a.

melakukan kerjasama dalam pengembangan lokasi dan sarana pendidikan dengan orang tua, pemerintah kota/kabupaten serta masyarakat.

b.

Meningkatkan keamanan dengan kerjasama dengan warga dan pihak terkait.

D. PENGELOLAAN OLEH CALON SEKOLAH RUJUKAN 1.

Perencanaan program dan kegiatan.

a.

Membentuk Tim Pengembangan Calon Sekolah Rujukan beserta uraian tugas dan tanggungjawabnya.

b.

Melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sesuai indikator Calon Sekolah Rujukan.

c.

Menyusun dan mengembangkan RKS dan RKAS berdasarkan hasil EDS untuk pemenuhan indikator Sekolah Rujukan.

d.

Membuat action plan pelaksanaan Program Pengembangan Sekolah Rujukan

2.

Pelaksanaan program dan kegiatan.

a.

Melakukan sosialisasi program pengembangan Sekolah Calon Rujukan ke semua warga sekolah (guru, komite sekolah, orang tua, dan siswa).

b.

Melaksanakan program-program sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam RKS/RKAS dalam rangka untuk pemenuhan syarat menjadi Sekolah Ru jukan, antara lain:

c.

Melaksanakan program sekolah rujukan, terutama pada pemenuhan indikator sekolah rujukan.

d.

Melakukan Monitoring, supervisi dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan Indikator Sekolah Rujukan.

e.

Pengumpulan data pada saat sebelum, selama dan saat sesudah melakukan perbaikan.


31

f.

Melakukan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu pemenuhan indikator Sekolah Rujukan.

g.

Menstandardisasi kegiatan dan langkah perbaikan yang selanjutnya menjadi prosedur mutu sehingga menjadi sistem atau budaya mutu.

3.

Monitoring dan Evaluasi (ME)

Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, dan hambatan selama proses pengembangan calon sekolah rujukan. Kegiatan yang dilakukan antara lain; a.

Membandingkan data sebelum dan sesudah perbaikan dalam rangka pemenuhan standar sekolah rujukan.

b.

Menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan tindakan perbaikan dan program tahun berikutnya.

c.

ME dilakukan sebaiknya dilakukan setiap semester sekali, dan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu tim Monev internal maupun eksternal.

d.

ME eksternal dilaksanakan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan Direktorat pembinaan SMP. Contoh instrumen monev bisa dilihat pada lampiran.

E. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH, PROVINSI, LPMP DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. Pengembangan sekolah menuju sekolah rujukan diperlukan pembinaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kota. Peran masing-masing dalam pembinaan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.

Direktorat Pembinaan SMP melakukan hal-hal sebagai berikut. a.

Menyusun petunjuk teknis

b.

Menetapkan Sekolah Rujukan dan/atau Sekolah Calon Rujukan yang akan dibina melalui Surat Keputusan (SK).

c.

Mengadakan bimbingan teknis untuk calon sekolah rujukan.

d.

Melakukan pembinaan dalam bentuk supervisi, monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk mewujudkan sekolah rujukan. Dalam melakukan SME baik sekolah maupun pihak eksternal (pemerintah kabupaten/kota, provinsi, Direktorat) menggunakan instrumen yang sama sehingga arah pembinaan efektif. Contoh instrumen terdapat pada lampiran.

32


2.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendorong upaya sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan memfasilitasi pengembangan sekolah calon rujukan dalam bentuk: a.

Memberikan pembinaan, bantuan dana maupun bantuan teknis.

b.



33

4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan

DALAM pengelolaan dan penyelenggaraaan sekolah ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu: (1) menyusun perencanaan sekolah yang dituangkan ke dalam RKS dan RKAS; (2) melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui ketercapaian tujuan; dan (4) Menyusun Rencana perbaikan dan pengembangan atau rencana tindak lanjut. Kempat hal tersebut perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, terprogram, dan terimplementasi dengan jelas, efektif dan efisien. Secara Rinci masing-masing diuraikan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN Perencanaan sekolah meliputi, rencana kerja jangka menengah atau disebut dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dalam kurun waktu 4 tahun dan rencana kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan penjabaran dari RKS. Panduan Penyusunan RKS dan RKAS secara lengkap dapat dilihat dari Buku Panduan Pengembangan Penyusunan RKS dan RKAS yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinan SMP Tahun 2015. (Lampiran ...)

35

Sebagai sekolah rujukan pada Bab II di atas telah disebutkan indikator-indikator ketercapaian dan aspek-espek pengembangannya, oleh karena itu dalam penyusunan rencana kegiatan sekolah rujukan lebih fokus ditekankan pada pemenuhan indikator tersebut, dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan masing-masing indikator setiap standar. Salah satu kewajiban sekolah rujukan adalah mampu memberikan pengimbasan kepada sekolah-sekolah sekitarnya. Maka sekolah harus mampu menyusun rencana kegiatan secara terprogram, terstruktur, dan sistematis dalam melaksanakan kegiatan pengimbasan. Sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan sekolah terkait dengan bagaimana sekolah rujukan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas indikator ketercapaian, maka sekolah rujukan perlu melakukan evaluasi internal secara komprehenship dan melakukan koordinasi internal dan eksternal, sehingga hambatan dan tantangan akan segera diatasi dan selanjutnya dapat dikembangkan. Selain itu keberadaan Tim Pengembang Sekolah Rujukan (TPSR) perlu mendapat pemahaman bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kualitas ser ta dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan kepada sekolah sekitar. Tim pengembang sekolah rujukan salah satu tugasnya adalah menyusun atau mereviu RKS dan RKAS. Dalam penyusunan perencanaan sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas indikator sekolah rujukan, perlu melakukan pendalaman dan perluasan di setiap indikator pada sekolah rujukan seperti: (1) Pengembangan dan peningkatan lebih dari SNP; (2) Pengembangan budaya mutu; (3) Pengembangan ekosistem sekolah; (4) Penumbuhan budi pekerti, termasuk literasi; (5) Pengembangan sekolah menjadi pusat keunggulan. Dengan demikian program, kegiatan, dan strategi yang terdapat pada prencanaan sekolah selain memuat program pengembangan ketercapaian dari 8 (delapan) SNP dan memuat juga program kegiatan sebagai sekolah rujukan.

B. PELAKSANAAN Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah rujukan, tim pengembang sekolah dan semua stakeholder perlu mendapat pemahaman yang sama mengenai peran sekolah sebagai sekolah rujukan. Selanjutnya semua pelaksana program kegiatan mengetahui dan memahami pembagian tugas yang jelas termasuk hasil yang diharapkan sesuai dengan ruang lingkup yang harus dikem-

36


bangkan sebagai sekolah rujukan. Selanjutnya sekolah menyusun program, kegiatan, dan strategi serta melaksanakannya dalam pengembangan sekolah sebagai Sekolah Rujukan.

1.

Mempertahankan dan Meningkatkan Nilai Akreditasi A

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan akreditasi merupakan bentuk pertanggungjwaban pelaksanaan sekolah berdasarkan pengembangan 8 (delapan) SNP. Nilai yang harus dicapai sebagai sekolah rujukan mendekati nilai kesempurnaan atau nilai optimum pada katagori A. Oleh karena itu sekolah perlu menyusun program-program kegiatan, misalnya:

a.

Optimalisasi tim penjaminan mutu di internal sekolah, dengan kegiatan: 1)

Peningkatan kompetensi tim Sistem Pengawasan Mutu Internasl (SPMI);

2)

Pengembangan tugas dan fungsi tiap unsur SPMI.

Strategi yang dapat dilakukan sekolah antara lain: 1)

Melaksanakan workshop peningkatan kompetensi tim penjaminan mutu;

2)

Menentukan tugas pokok dan fungsi setiap standar.

3)

Memberdayakan berbagai komponen, seperti unsur dari Dinas Pendidikan Kab/kota, Komite Sekolah, perwakilan orang tua siswa, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, dan stakeholder lain dalam pelaksanaannya.

b. Program: Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sekolah dengan kegiatan: 1)

Pengembangan prosedur operasional standar SPMI;

2)

Pengembangan pedoman SPMI;

3)

Penguatan kompetensi tenaga pelaksana SPMI;

4)

Penggalangan dan pemberdayaan potensi pemangku kepentingan untuk implementasi SPMI;

5)

Pengembangan rencana strategis sekolah untuk memenuhi SNP;

6)

Pengembangan rencana strategis pemenuhan standar mutu di atas SNP yang dipilihnya;

7)

Pengembangan sertifikasi mutu pendidikan untuk: a). lembaganya; b). pendidik atau tenaga kependidikannya; dan/atau c). peserta didiknya.


37

Untuk melakukan berbagai program tersebut di atas, sekolah bisa melakukan: 1)

Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, Pengawas Pembina, Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang memiliki keahlian di bidangnya.

2)

Sekolah dapat melakukan pelatihan, workshop atau In House Training (IHT), Focus Group Discusstion (FGD) sesuai dengan program yang akan dicapai.

3)

Melaksanakan kunjungan ke sekolah mitra dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.

c.

Program: Pengembangan perangkat instrumen SPMI dengan kegiatan: 1)

Pengembangan perangkat instrumen SPMI (supervisi, monitoring, dan evaluasi atau SME) internal sekolah;

2)

Sosialisasi kepada warga sekolah dan stakeholder tentang perangkat instrumen SPMI;


Melaksanakan Workshop pengembangan instrumen SPMI.

2)

Melaksanakan sosialisasi pada warga sekolah dan stakeholder tentang pengembangan instrumen penjaminan mutu pendidikan mengacu kepada indikator yang dikembangkan Badan Akreditasi Nasional S-M atau lembaga lain yang berkewengan untuk melaksanakan akreditasi/sertifikasi sekolah;

3)

Melaksanakan kerjasama dengan BAN, BAP dan/atau lembaga sertifikasi Internasional;

M O C . S S E R P D R O W . G N E R O M C

38


d. Program: Pelaksanaan Supervisi Monitoring, dan Evaluasi (SME) di sekolah dengan kegiatan: 1)

Pengembangan pedoman pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi diri sekolah;

2)

Pembentukan tim yang melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi diri di lingkungan sekolah dan sekolah imbas;

3)

Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi diri sekolah;

4)

Penyusunan dan pendokumentasian data-data hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi diri sekolah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dengan langkah sebagai berikut: 1)

Melaksanakan workshop pengembangan pedoman pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi;

2)

Menerbitkan surat keputusan Kepala Sekolah tentang tim SPMI;

3)

Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi tim;

4)

Menyusun jadwal pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi;

5)

Mempersiapkan dokumen, data-data atau fakta secara faktual semua kegiatan yang sudah dilaksanakan yang mendukung terhadap kebutuhan instrumen yang dikembangkan. Tim pelaksana SME perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan SME, seperti: objektivitas, kejujuran, transparansi, faktual, dll, sehingga hasil SME menggambarkan kondisi riil yang jelas dan mudah menentukan arah selanjutnya;

6)

e.

Melaksanakan, verifikasi, validasi, dan sinkronisasi.

Program: Pengolahan data (analisis) dan penyusunan pelaporan hasil SME. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut: 1)

Pengolahan dan analisis data hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi diri sekolah berbasis TIK;

2)

Penyusunan dan penggandaan dokumen pelaporan hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi diri sekolah.

Strategi sekolah antara lain: 1)

Menyiapkan aplikasi sistem pengolahan data hasil supervisi, monitoring dan evaluasi;


39

2)

Menggunakan aplikasi untuk pengolahan data atau informasi dan pelaporan;

3)

Dari hasil laporan SME, sekolah akan mendapat mendapat gambaran secara objektif tentang indikator-indikator yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan program pengembangan sekolah rujukan. Hasil dari SME ini dapat dijadikan sebagai bahan petimbangan dalam penyusunan program tahun berikutnya.

f.

Program: Pemetaa Pemetaan n mutu komponen-komponen SNP di sekolah. Beberapa kegiatan kegi atan yang dapat dilakukan: 1)

Penyusunan Penyus unan buku pedoman pemetaan mutu;

2)

Penyusunan Penyus unan jadwal pelaksanaan pemetaan mutu;

3)

Pelaksanaan pemetaan mutu;

4)

Pengolahan pemetaan mutu per standar pendidikan dan lainnya;

5)

Penyusunan dokumen hasil pemetaan mutu sekolah secara keseluruhan dan per SNP;

6)

Penyusunan Penyus unan dokumen hasil pemetaan mutu sekolah berdasarkkan aspek dan butir SNP;

7)

Penyusunan Penyus unan dokumen hasil analisa terhadap butir-butir per SNP yang yang belum memenuhi skor maksimal (4);

8)

Penyusunan dokumen hasil analisa terhadap butir-butir per SNP yang telah memenuhi skor maksimal (4);

9)

Penyusunan dokumen pemetaan mutu pendidikan di atas SNP dan atau lainnya.

Strategi yang dapat dilakukan sekolah sebagai berikut: 1)

Melaksanakan workshop penyusunan pedoman pemetaan mutu;

2)

Menyusun jadwal pemetaan mutu;

3)

Melaksanakan kegiatan pemetaan mutu;

4)

Mengolah hasil pemetaan mutu berbasis TIK;

5)

Menyusun hasil pemetaan mutu;

6)

Berdasar hasil pemetaan, sekolah mendapat gambaran secara utuh capaian setiap indikator, aspek, komponen setiap standar nasional pendidikan, maupun indikator khusus yang dikembangkan sebagai sekolah rujukan. Hasil pemetaan ini direkomendasikan untuk menyusunan rencana tindak

40


lanjut dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas sebagai sekolah rujukan. 7)

Menentukan program program prioritas peningkatan mutu guna mencapai skor maksimal (4);

8)

Menentukan program unggulan yang lain, misalnya program Asi Asian an Eco School, dll.

g.

Program: Tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu sekolah dengan kegiatan: 1)

Penyusunan Penyus unan rencana rencana tindak tindak lanjut lanjut (program (program dan kegiatan) terhadap hasil analisa terhadap butir-butir per SNP yang belum memenuhi skor maksimal (4) untuk memperoleh skor 4;

2)

Penyusunan Penyus unan rencana rencana tindak tindak lanjut lanjut (program (program dan kegiatan) terhadap hasil analisa terhadap butir-butir per SNP yang telah memenuhi skor maksimal (4) untuk mempertahankan skor 4;

3)

Penyusunan Penyus unan rencana rencana tindak tindak lanjut lanjut (program (program dan kegiatan) terhadap hasil analisa terhadap butir-butir per SNP yang telah memenuhi skor maksimal (4) untuk dikembangkan lebih dari SNP.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dapat dituangkan dalam sebuah format dalam bentuk matrik yang memuat: a). Standar, komponen, aspek, dan indikator; b). hasil perolehan skor SME; c). Progr Program, am, kegiatan, dan strategi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya; dan d). hasil yang diharapkan. Contoh penyusunan program tindak lanjut sebagai berikut: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan KompoNo nen Guru

Aspek Kompetensi profesional sebagai agen pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Jumlah guru yang membuat karya tulis ilmiah dalam satu tahun terakhir

Skor 3

Program Strategis

Strategi Kegiatan

Hasil yang diharapkan

Peningkatan Kompotensi guru dalam penulisan KTI;

Kegiatan dan Strategi: Sekolah/Guru-guru melaksanakan kegiatan penulisan KTI melalui Wokshop/IHT/ Bimtek kerja sama dengan Pengawas /PT/ NS lainnya (LPMP)

Guru mampu menulis KTI minimal satu tahun satu kali.


41

h. Program: Pengemba Pengembangan ngan dan pembentukan sistem informasi hasil pemetaan mutu sekolah dengan kegiatan: 1)

Pembentukan/penerapan program sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

2)

Penguatan kompetensi pelaksana SIM pemetaan mutu;

3)

Pemenuhan sarpras (perangkat keras dan lunak) SIM pemetaan mutu;

4)

Pengembangan Pengemban gan jejaring SIM yang menghubungkan: Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan kabupaten atau kota yang bersangkutan; LPMP, dan lembaga lain yang relevan.

Strategi pelaksanaan yang dilakukans sekolah: 1)

Menyiapkan perangkat keras dan lunak sesuai kebutuhan SIM;

2)

Menerapkan SIM di sekolah;

3)

Memiliki tenaga khusus IT untuk mengembangkan SIM sekolah;

4)

Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengembangan SIM sekolah, misalnya dalam pengembangan SIM berbasis WEB. Sehingga informasi yang dikembangkan sekolah dan hasil-hasil yang telah dicapai dapat di update update sesuai sesuai dengan kondisi sekolah saat itu. Hal ini sangat bermanfaat dan lebih mudah bagi sekolah imbas atau sekolah lainnya dalam rangka mengadopsi atau mengadaptasi pengelolaan sekolah rujukan.

2.

Memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif

a.

Program: Mempertahankan dan mengembangkan sekolah menyena menyenangngkan, ramah, tenang, nyaman dengan kegiatan: 1)

Penambahan ruang terbuka hijau/tamanisasi minimal 40% dari luas area sekolah;

2)

Penambahan fasilitas pembelajaran di luar kelas yang berbasis TIK;

3)

Peningkatan kualitas silaturahim antara warga sekolah secara kekeluargaan;

4)

Pembenahan kondisi tentang unsur-unsur: (a) penyediaan dan penampungan air bersih; (b) pengadaan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah; (c) pengadaan dan pemeliharaan air limbah; (d) pemeliharaan WC; (e) pemeliharaan kebersihan dan kerapian ruangan; (f) pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan kebun sekolah; (g) pengadaan dan pemeliharaan kantin; (h) pendidikan kesehatan; (i) tamanisasi; (j) sanitasi, (k) pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah; (l) penataan fisik kelas

42


(kebersihan, sirkulasi udara, interior; dsb.), (m) pengaturan ruangan; dan (n) pengelolaan dan pemanfaatan sumber belajar. Strategi yang dapat dilakukan sekolah melalui: 1)

Melaksanakan kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Komunikasi dan Informasi, dll.

2)

Menambah ruang terbuka hijau;

3)

Melaksanakan komunikasi secara rutin, terprogram, atau spontan dengan warga sekolah dan warga masyarakat; memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan; melaksanakan kegiatan kepedualian sosial, dll.

4)

Sekolah mengalokasikan dana secara khusus, atau memanfaatkan Coorporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, donatur lainnya.

5)

Menata lingkungan sekolah termasuk penataan kantin , WC siswa yang lebih representatif, dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan sis wa serta melakukan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang sangat berguna.

6)

Mengambangkan lingkungan sekolah sebagai pusat sumber belajar, pusat informasi bagi peserta didik. Misalnya membuat Green House, Perpustakaan di luar kelas, sarana prasarana berbagai cabang olahraga, ruang praktik kegiatan seni budaya, menyediakan fasilitas layanan yang berkebutuhan khusus, dll.

b. Program: Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan Sekolah: 1)

Pelatihan kepemimpinan kepala sekolah;

2)

Pelatihan Kepramukaan bagi kepala sekolah;

3)

Pelaksanaan program kemitraan sekolah.

Strategi untuk melaksanakan kegiatan tersebut antara lain: 1)

Melaksanakan pelatihan kepemimpinan kepala sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau MKKS;

2)

Melaksanakan pelatihan kepramukaan berkoordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. Minimal kepala sekolah memiliki sertifikat Kursus Mahir Dasar (KMD);

3)

Melaksanakan program kemitraan sekolah berkoordinasi dengan Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota dan MKKS.


43

c.

Program: Peningkatan kompetensi guru tentang pemahaman karakteristik peserta didik dengan kegiatan 1)

Pelatihan kompetensi pedagogik guru;

2)

Pertemuan rutin antara wali kelas dengan peserta didik;

3)

Pertemuan dengan orang tua peserta didik secara berkala atau sesuai kebutuhan;

4)

Pendataan dan pendokumentasian karakteristik peserta didik;

5)

Pemetaan bakat, minat, kepribadian, dan lainnya tentang peserta didik.

Strategi yang dilakukan sekolah antara lain: 1)

Melaksanakan pelatihan kompetensi pedagogik guru dalam menumbuhkembangkan karakteristik peserta didik; Melaksanakan FGD dengan orang tua peserta didik;

2)

Menyusun jadwal pertemuan dengan wali kelas dan peserta didik;

3)

Menyusun perangkat observasi atau daftar isian untuk melakukan pemetaan potensi peserta didik;

4)

Memberikan rekomendasi kepada wali kelas, guru BK, atau guru lainnya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik;

5)

Melaporkan hasil pemetaan kondisi peserta didik kepada orang tua.

d. Program: Peningkatan peran guru dalam meningkatkan bakat, minat, dan lainnya yang dimiliki peserta didik dalam upaya menumbuhkembangkan kekritisan, kreativitas dan inovasi dengan kegiatan: 1)

Penumbuhan motivasi bagi peserta didik melalui ( Achievement Motivation Training) (AMT) secara terprogram;

2)

Pemberian penugasan kerja proyek mulai perencanaan sampai dengan refleksi secara terprogram;

3)

Pemberian penugasan pembiasaan dan pengembangan diri sesuai dengan potensi dan daya dukung sekolah serta pihak lain;

4)

Refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil karya peserta didik.


Mendatangkan motivator dari instansi lain, orang tua peserta didik, alumni;

2)

Melaksanakan expo pendidikan yang menampilkan berbagai kreativitas peserta didik secara berkala di sekolah, atau kelompok sekolah;

44


3)

Sekolah menyusun jadwal kegiatan kompetisi internal maupun antar sekolah dalam berbagai bidang;

4)

Melaksanakan dan mengikuti berbagai lomba terkait dengan bakat dan minat peserta didik;

5)

Sekolah dapat juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan bakat minat peserta didik pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

e.

Program: Pelibatan orang tua peserta didik dalam peningkatan mutu pendidikan dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi program sekolah kepada orang tua peserta didik dan stakeholder.

2)

Pertemuan rutin dengan orang tua peserta didik, baik per kelas maupun keseluruhan untuk menyampaikan hasil prestasi capaian program pembelajaran akademis maupun non akademis, pencapaian pemenuhan fasilitas sekolah;

3)

Peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh orang tua peserta didik di sekolah/luar sekolah.

4)

Refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan orang tua peserta didik.


Melaksanakan sosialisasi program sekolah kepada orang tua siswa dan stakeholder ;

2)

Sekolah, guru, atau wali kelas melakukan identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan yang memungkinkan adanya partisipasi dari orang tua peserta didik untuk memberikan sumbangan baik berupa ide gagasan ataupun finansial sesuai dengan kemampuannya secara sukarela;

3)

Sekolah melibatkan orang tua siswa dalam berbagai kegiatan, misalnya pelaksanaan expo pendidikan, kunjungan ke lembaga/instansi atau tempat lainnya yang dapat meningkatkan atau mengembangkan potensi peserta didik.

4)

Melakukan refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan orang tua peserta didik;

5)

Memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai kepada warga sekolah.


45

f.

Program: Pelibatan masyarakat untuk peduli pendidikan dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi program sekolah, misalnya terkait dengan program adiwyata, keamanan lingkungan, lingkungan sekolah sehat, dll. kepada warga masyarakat;

2)

Pertemuan dengan warga masyarakat sekitar sekolah secara insidental.

3)

Peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sekolah di sekolah/luar sekolah.

4)

Refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar sekolah.


Melaksanakan Sosialisasi program sekolah, misalnya terkait dengan program adiwyata, keamanan lingkungan, lingkungan sekolah sehat, dll. kepada warga masyarakat;

2)

Berbagai potensi masyarakat yang dapat diberdayakan oleh sekolah untuk mengembangkan mutu pendidikan. Langkah yang dapat dilakukan sekolah di antaranya: a) melaksanakan identifikasi potensi masyarakat sesuai dengan kebutuhan sekolah; b) melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat sekaligus melakukan kerjasama sesuai dengan bidang dan kemampuannya; c) menyusun jadwal kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik; d) melaksanakan kegiatan secara terprogram;

3)

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan sepanjang tidak mengganggu kegiatan PBM;

4)

Melaksanakan Refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar sekolah.

g.

Program: Pelibatan dunia usaha/industri dalam pendidikan dengan kegiatan: 1)

Silaturahim dengan dunia usaha/industri sekitar sekolah dan lainnya;

2)

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/industri yang sesuai dengan program sekolah dan saling menguntungkan;

3)

Peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh dunia usaha/ industri sekitar sekolah dan lainnya di sekolah/luar sekolah;

4)

Refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan dunia usaha/industri sekitar sekolah dan lainnya.

46


M O C . L A N R U O J E B O L G E H T


Melaksanakan Silaturahim dengan dunia usaha/industri sekitar sekolah dan lainnya;

2)

Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha/industri yang sesuai dengan program sekolah dan saling menguntungkan, misalnya dengan alumni yang sudah berhasil dalam dunia usaha/industri;

3)

Melaksanakan kunjungan ke dunia/industri untuk dibekali pemahaman kompetensi terkait dengan proses produksi dalam perusahaan tersebut.

h. Program: Pelibatan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan/atau lainnya dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi program sekolah kepada organisasi profesi;

2)

Peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah yang terkait dengan profesi tertentu;

3)

Peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya di sekolah/luar sekolah.

4)

Refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan atau lainnya.

Strategi yang dapat dilakukan sekolah diantaranya: 1)

Melaksanakan sosialisasi program sekolah kepada organisasi profesi di sekolah atau mendatangi kantor organisasi;


47

2)

Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi, misalnya: a) Pengembangan program lingkungan sekolah sehat bekerjasama dengan IDI dan Tim UKS Kabupaten, Kota atau Provinsi; b) Pengembangan program pencegahan bahaya penggunaan narkoba dan kenakalan remaja bekerjasama dengan Kepolisian; c) Untuk megembangkan bidang seni dan/atau budaya lokal, sekolah dapat bekerjasama dengan sastrawan; d) Melakukan kerjasama dengan Ikatan Sarjana Phycologi Indonesia untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik;

3)

Melaksanakan refleksi dan pendokumentasian hasil-hasil kegiatan yang melibatkan organisasi profesi dalam bidang pendidikan dan/atau lainnya.

i.

Program: Penggalian dana pendidikan yang berasal dari APBD dan masyarakat dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi peserncanaan sekolah RKS dan RKAS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

2)

Peningkatan konsultasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan daerah;

3)

Presentasi dan unjuk kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperoleh alokasi tambahan anggaran dalam RAPBS;


Melakukan sosialisasi, konsultasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang program peningkatan mutu pendidikan; b)

2)

Menyusun rencana program pengembangan mutu dan sarana prasarana sekolah atau kegiatan sekolah yang berpeluang untuk didanai dari APBD;

3)

Sekolah aktif dan mendukung pelaksanaan visi, misi pemerintah daerah setempat dalam berbagai kegiatan di dalam maupun di luar sekolah.

j.

Program: Penggalian dana pendidikan yang berasal dari masyarakat dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi program sekolah kepada masyarakat;

2)

Pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam penggalian dana partisipasi pendidikan yang berasal dari masyarakat (umum) secara rutin (tiap tahun).

3)

48

Penggalian sumber dana pendidikan yang berasal dari masyarakat umum.



Mengidentifikasi potensi masyarakat yang berpeluang dapat memberikan partisipasi terhadap kemajuan pendidikan;

2)

Mengundang tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan atau melakukan koordinasi tentang program peningkatan mutu pendidikan;

3)

Sekolah terlibat aktif dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan bakti sosial, atau kegaitan sosial kemasyarakatan; dll.

3.

Mengembangkan budaya mutu

a.

Program: Peningkatan budaya belajar dengan kegiatan: 1)

Pengembangan program literasi sekolah;

2)

Pengembangan pembelajaran berbasis TIK, misalnya e-learning, teleconference, pemanfaatan laman rumah belajar, dll.

3)

Pendampingan atau asistensi pada peserta didik;

4)

Bimbingan terprogram bagi peserta didik;

5)

Implementasi regulasi layanan prima dan optimal;

6)

Penugasan terprogram ataupun tidak terprogram (mandiri/tidak terstruktur) bagi peserta didik;

7)

Unjuk prestasi peserta didik;

8)

Lomba akademik dan non akademik peserta didik;

9)

Pemberdayaan pemangku kepentingan yang bersifat akademik.


Melaksanakan program wajib baca buku non mata pelajaran minimal 15 menit sebelum proses pembelajan;

2)

Membuat tulisan tentang buku yang telah dibaca;

3)

Mewajibkan peserta didik untuk membuat tulisan dalam berbagai bahasa;

4)

Melaksanakan pembelajaran berbasis TIK, misalnya e-learning, teleconference, pemanfaatan laman rumah belajar, komunikasi dan penugasan peserta didik melalui email, dll.

5)

Sekolah melakukan pemetaan potensi peserta didik baik potensi akademik maupun non akademik;

6)

Menyiapkan berbagai fasilitas belajar yang dibutuhkan peserta didik;

7)

Menyusun program dan jadwal kegiatan pengembangan potensi peserta didik;


49

8)

Melaksanakan pembinaan secara efektif dan efisien;

9)

Melakukan berbagai even kegiatan untuk menumbuhkan motivasi belajar dan sekaligus meningkatkan kompetensi peserta didik;

10) Mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar; dll.

b. Program: Peningkatan budaya kompetitif dengan kegiatan: 1)

Lomba karya tulis ilmiah,

2)

Lomba karya tulis non ilmiah,

3)

Lomba karya kreatif peserta didik,

4)

Lomba penelitian sederhana,

5)

Lomba keagamaan,

6)

Lomba bidang social kerakyatan,

7)

Lomba -lomba lainnya,

8)

Debat akademik,

9)

Debat keagamaan, kesosialan, ekonomi, dll,

10) Pengembangan bakat minat, 11) Ppenghargaan prestasi, 12) Penanganan anak khusus, 13) Presentasi ajang kreasi, Strategi yang dilakukan sekolah diantaranya: 1)

Menyusun jadwal kegiatan secara sitematis disesuaikan dengan even pada bulan-bulan tertentu, misalnya memperingati bulan bahasa yang jatuh pada bulan Oktober, sekolah mengadakan lomba mencipta puisi, lomba pidato dll.

2)

Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah Imbas atau kerjasama dengan MKKS untuk mengadakan berbagai lomba;

3)

Mekerjasama dengan lembaga/instansi lain melaksanakan berbagai jenis perlombaan, misal: kerjasama dengan Kwarcab, Kwarda mengadakan lomba kepramukaan; kerjasama dengan PMI mengadakan lomba PMR, dll.

c.

Program: Peningkatan budaya kolaboratif dengan kegiatan: 1)

Pengembangan organisasi-organisasi intra sekolah;

2)

Pengembangan kelompok belajar;

3)

Pembentukan Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIKR) di sekolah;

50


4)

Penyelenggaraan tutor sebaya;

5)

Penyelenggaraan konselor sebaya;

6)

Pengembangan jaringan kerjasama antar kelompok;

7)

Pengembangan jalinan kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah;

8)

Penyelenggaraan kongres pelajar tingkat kabupaten/kota, Provinsi atau Nasional;

9) Outbound; 10) Pelibatan antar warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan; dan 11) Program penanaman kegotongroyongan. Strategi yang dilaksanakan sekolah antara lain: 1)

Sekolah melakukan pemetaan potensi internal maupun eksternal sekolah dan analisis kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan bakat, kemampuannya melalui kegiatan organisasi intra sekolah sesuai dengan ke mampuan sekolah

2)

Menyediakan berbagai sarana dan prasarana organisasi intra sekolah

3)

Melaksanakan pengembagnan organisasi-organisasi intra sekolah, misalnya: Organisasi Pusat Informasi, Komunikasi Remaja, Organisasi Pelajar tingkat kabupaten/kota, Duta Literasi Sekolah, Kader Perpustakaan, dll.

4)

Melaksanakan pengembangan kelompok belajar, misalnya: Kelompok Belajar TIK, Kelompok belajar Sience, dll.

5)

Melaksanakan pembentukan Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIKR) di sekolah;

6)

Melaksanakan pemberdayaan peserta didik untuk memberikan totorial pada bidang-bidang kegiatan tertentu;

7)

Melaksanakan kegiatan konselor sebaya;

8)

Melaksanakan jaringan kerjasama antar kelompok, misalnya Kader Perpustakaan, kader UKS, Duta Literasi, Kader Lingkungan Hidup berkolaborasi pada kegiatan tertentu;

9)

Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah, misalnya: kegiatan Organisasi Pelajar, dll.

10) Melaksanakan kongres pelajar tingkat kabupaten/kota, Provinsi atau Nasional; 11) Melaksanakan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang lebih profesional, misalnya pada kegiatan outbound, dll.


51

12) Melibatkan antar warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan, misalnya: bakti sosial, lomba-lomba; 13) Melaksanakan program pengembangan kegotongroyongan.

d. Program: Peningkatan budaya kewirausahaan dengan kegiatan: 1)

Workshop/temu usaha oleh wirausahawan yang sukses;

2)

Program pembelajaran kewirausahaan,

3)

Magang kewirausahaan,

4)

Program karya alternatif peserta didik,

5)

Program konsultasi usaha,

6)

Pendirian unit-unit usaha sekolah,

7)

Bermitra usaha.


Menentukan pemetaan jenis-jenis usaha yang mungkin dapat dilakukan sekolah;

2)

Membuat nota kesepakatan dengan lembaga atau unit usaha yang mengembangkan kewirausahaan sekolah;

3)

Mengidentifikasi sumberdaya alam di sekitar sekolah yang dapat dijadikan sebagi sumber dalam mengembangkan kewirausahaan;

4)

Memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai jual;

5)

Memanfaatkan teknologi dasar dalam mengembangkan kewirausahaan, misalnya usaha pengolahan hasil pertanian, dll.

4.

Melaksanakan program penumbuhan budi pekerti

a.

Program: Penumbuhan kesadaran moral dan spiritual dalam perilaku sehari-hari dengan kegiatan: 1)

Doa bersama antara guru dan peserta didik sesuai dengan keyakinan masing-masing, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian dibawah bimbingan guru.

2)

Pembiasaan menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat;

3)

Pembiasaan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat.

52



Guru Pendidikan Agama dan guru lainnya menyusun rencana kegiatan dan jadwal pembinaan termasuk kegiatan pembiasaan maupun kegitan yang terstruktur dan terprogram;

2)

Sekolah membentuk tim penumbuhan nilai-nilai spiritual yang melibatkan komite atau masyarakat;

3)

Sekolah menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan;

4)

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;

5)

Bersama-sama mengimplementasikan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga.

b. Program: Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan (menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menerima keberagaman sebagai anugerah untuk bangsa Indonesia dengan kegiatan: 1)

Upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketetapan sekolah.

2)

Upacara bendera pada pembukaan MOPDB dengan peserta didik bertugas sebagai komandan dan petugas upacara serta kepala sekolah/wakil bertindak sebagai inspektur upacara;

3)

Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan/atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air ketia awal pelajaran.

4)

Menyanyikan satu lagu daerah (lagu-lagu daerah seluruh Nusantara) sebelum mengakhiri pelajaran.


Guru Seni Budaya, atau guru PKn atau guru lainnya mengajarkan kepada peserta didik tentang lagu-lagu daerah;

2)

Menyusun jadwal pelaksanaan upacara bendera yang memuat: (1) Waktu; (2) Petugas Upacara; (3) Pembina Upacara; (4) Judul amanat pembina upacara; dan (5) jenis lagu wajib;

3)

Memberdayakan pimpinan instansi/lembaga terkait untuk sesekali men jadi Pembina Upacara;

4)

Mengikuti even-even lomba upacara bendera;

5)

Mengembangkan tim khusus Paduan Suara; dll.


53

M O C . S S E R P D R O W I . P A W R A K

c.

Program: Mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua, dengan kegiatan: Pertemuan rutin dengan orang tua siswa pada setiap tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan: 1) visi dan misi; 2) aturan; 3) materi; dan 4) rencana capaian belajar siswa agar orang tua turut mendukung keempat poin tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah diantaranya: 1)

Setiap guru, wali kelas, dan guru BK menyusun program dan jadwal pertemuan secara berkala maupun spontan dengan orang tua siswa dan siswa sendiri terkait dengan penumbuhan budi pekerti;

2)

Membangun kesadaran bahwa penumbuhan budi pekerti adalah tanggungjawab bersama antara orang tua siswa dan pihak sekolah;

3)

Menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua siswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah.

d. Program: Mengembangkan Interaksi Positif Antar Peserta Didik dengan kegiatan: Pembiasaan pertemuan di lingkungan sekolah dan/atau rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh guru dan/atau orangtua.

54


Strategi yang dilakukan sekolah: 1)

Guru atau wali kelas memiliki catatan khusus atau jurnal terkait dengan aktivitas siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah;

2)

Para siswa memiliki jurnal atau catatan kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dan diketahui oleh orang tua siswa dan guru.

3)

Melaksanakan kegiatan peserta didik yang terintegrasi yang melibatkan beberapa kelompok peserta didik, misal: Duta, Literasi, Kader Perpustakaan, Kader UKS berinteraksi positif dan intensif pada saat pelaksanaan lomba perpustakaan sekolah, lomba lingkungan sekolah sehat, dll.

e.

Program: Merawat Diri dan Lingkungan Sekolah dengan kegiatan: Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan siswa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah: 1)

Sekolah menyusun jadwal kegiatan kebersihan baik secara berkala maupun spontan;

2)

Pada waktu tertentu sekolah melaksanakan lomba perawatan dan kebersihan lingkungan kelas/sekolah;

3)

Memberikan penghargaan setiap kali mengadakan lomba perawatan dan kebersihan;

4)

Sekolah secara bersama-sama membangun karakter peduli lingkungan, misalnya budaya membuang sampah pada tempatnya, budaya merawat tanaman dll.;

5)

Melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas setempat untuk melakukan pembinaan, penyuluhan tentang kesehatan dan perawatan diri;

6)

Sekolah menyediakan fasilitas untuk perawatan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya.

f.

Program: Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara Utuh dengan kegiatan: 1)

Pembinaan nilai spiritual dan soasial;

2)

Olah fisik seperti senam kesegaran jasmani, dilaksanakan secara berkala dan rutin, sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu.


55

Langkah untuk mendukung kegiatan tersebut diantaranya: 1)

Melaksanaan pembinaan secara rutin, terprogram tentang nilai-nilai spiritual dan sosial dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, misal kegiatan keagamaan pada pagi hari seperti, sholat dhuha, doa bersama dll,

2)

Sekolah menyediakan tempat atau fasilitas untuk melaksanakan olah raga bersama atau senam kesegaran jasmani, dll.

g. Program: Pelibatan Orangtua dan Masyarakat di Sekolah, dengan kegiatan: 1)

Pameran karya siswa pada setiap akhir tahun ajaran dengan mengundang orang tua dan masyarakat untuk memberi apresiasi pada siswa.

2)

Penggalangan masyarakat/orang tua peserta didik/komite sekolah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan dengan prinsip-prinsip MBS.

Langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan sekolah di antaranya: 1)

Sekolah menentukan jadwal kegiatan apresiasi seni, budaya, dan pameran hasil karya peserta didik;

2)

Melaksanakan kegiatan dengan melibatkan peran orang tua siswa;

3)

Menyusun skenario penyelenggaraan kegiatan;

4)

Melaksanakan Kerjasama dengan komite sekolah untuk penggalangan dana.

h. Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah untuk dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dan lainnya, dengan kegiatan: 1)

Program Literasi menjadi program unggulan Sekolah;

2)

Literasi Sekolah menjadi budaya sekolah;

3)

Pengembangan budaya menulis;

4)

Pembudayaan membaca buku selain buku mata pelajaran minimal 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran;

Langkah yang dapat dilakukan sekolah di antaranya: 1)

Guru mata pelajaran mengusulkan menyediakan buku bukan buku mata pelaran melalui perpustakaan sekolah;

2)

Setelah selesai siswa membaca sebuah buku, maka siswa tersebut membuat rangkuman, atau pendapat tentang isi dari buku itu, atau tugas lain yang mendorong siswa aktif dan kreatif;

56


3)

Guru mata pelajaran menugaskan kepada peserta didik untuk membaca buku sesuai dengan mata pelajaran;

4)

Peserta didik membuat laporan, ringkasan, pendapat atau kajian dari buku yang sudah dibacanya;

5.

Menjadi pusat keunggulan

a.

Program: Peningkatan mutu lulusan yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Pembimbingan dan pendampingan intensif.

2)

Penguatan integritas peserta didik dalam kerangka pemenuhan Indeks Integritas Ujian Nasional (tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan): 100.

3)

Pengayaan kompetensi peserta didik dalam rangka mencapai nilai rerata UN minimal 7,5

4)

Uji coba UN secara berkala untuk meraih nilai rerata UN terbaik / tertinggi minimal tingkat kabupaten/kotanya.

5)

Pembimbingan dan pelatihan OSN, KIR, story telling, dll.

6)

Penguatan kompetensi peserta didik dalam rangka mencapai juara 1 - 3 di tingkat kabupaten/kotanya, misal: Bidang seni, olahraga, keterampilan, ke pramukaan dll.

Langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan sekolah untuk mencapai kegiatan tersebut diantaranya: 1)

Semua guru melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai peraturan dan perundangan;

2)

Semua stakeholder mempunyai komitmen yang sama terhadap mutu para lulusannya;

3)

Sekolah memiliki pemetaan kemampuan setiap peserta didik sehingga dapat diberdayakan menjadi mentoring dalam pembimbingan peserta didik sebelum pelaksanaan UN;

4)

Kerjasama dengan lembaga lain atau Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pembimbingan untuk mendapat prestasi bidang OSN, KIR dll.;

5)

Penyusunan program dan jadwal latihan kegiatan secara sistematis, terstruktur, jelas langkah kegiatan dan hasil yang akan dicapainya;

6)

Sekolah menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan seni, olahraga, keterampilan, dll.


57

b. Program: pengembangan dan implementasi kurikulum yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Pengembangan kurikulum dengan prinsip-prinsip MBS yang lebih dari SNP, dan berbentuk digital;

2)

Pengembangan dan mengimplementasikan kurikulum keunggulan lokal;

3)

Implementasikan K-13.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah untuk memenuhi kegiatan tersebut di antaranya: 1)

Sekolah bisa bekerjasama dengan beberapa sekolah yang sudah maju untuk mengadopsi atau mengadaptasi kurikulum nasional atau internasional;

2)

Mengidentifikasi sumberdaya, potensi daerah sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum keunggulan lokal;

3)

Melalui kegiatan MGMP guru-guru melakukan pemetaan konsep, diversifikasi kurikulum, dan pendalaman dan perluasan materi bahan ajar;

4)

Sekolah memfasilitasi guru-guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013;

5)

Memberi pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan K-13 dan perubahan-perubahannya; dll.

c.

Program: Pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Pembelajaran berbasis TIK untuk semua mata pelajaran, misal: pembelajaran e-learning;

2)

Pemberdayaan sumber belajar yang variatif, misal dari Rumah Belajar Kemdikbud (belajar.kemdiknas.go.id): e-liberary: e-book, dll. ;

3)

Supervisi akademis;

4)

Implementasi metode berbasis ilmiah (saintifik) dan lainnya untuk semua mata pelajaran.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah diantaranya: 1)

Sekolah memberikan pelatihan kepada semua guru untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan IT;

2)

Memberikan pemahaman kepada guru-guru melalui workshop atau IHT tentang berbagai metodologi pembelajaran dan mampu mernerapkannya dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas;

58


3)

Sekolah menyediakan fasilitas pendukung seperti: jaringan LAN (Local Area Networking) dalam lingkungan sekolah, jaringan Wi-fi, dll.;

4)

Menyusun program dan jadwal kegiatan supervisi akademis secara internal dan eksternal termasuk kegiatan tindak lanjutnya.

d. Program: Pengembangan dan peningkatan sistem/proses penilaian yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Penyusunan rencana penilaian berbasis TIK (termasuk penyelenggaraan UNBK);

2)

Pengembangan sistem penilaian berbasis High Order Thinking Skill (HOTS), misal PISA, dll.;

3)

Analisa, pengolahan, dan pendokumentasian penilaian berbasis TIK.


Sekolah menyediakan perangkat selver dan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan;

2)

Kerjasama dengan lembaga lain untuk memberikan pelatihan pembuatan perangkah soal atau instrumen penilaian berbais HOTS;

3)

Melaksanakan pembiasaan penilaian hasil belajar berbasis HOTS untuk semua mata pelajaran;

4)

Sekolah melaksanakan workshop atau IHT pengolahan dan pendokumentasian penilaian hasil belajar termasuk, instrumen penilaian yang sudah dikalibrasi sebagai bank soal;

e.

Program: Pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Peningkatan kompetensi kepala sekolah.

2)

Peningkatan kompetensi pendidik

3)

Peningkatan kompetensi pustakawan

4)

Peningkatan kompetensi laboran

5)

Peningkatan kompetensi teknisi

6)

Peningkatan kompetensi tenaga administrasi

Strategi yang dapat dilakukan sekolah, misalnya: 1)

Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain atau Perguruan Tinggi un-


59

tuk meningkatkan kompetensi Pustakawan atau laboran, seperti untuk meningkatkan kompetensi laboran bekerjasama dengan P4TK IPA; Pustakawan bekerjasama dengan P4TK Bahasa, dll.; 2)

Sekolah menugaskan tenaga pustakawan atau laboran mengikuti diklat;

3)

Sekolah melaksanakan workshop meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan sekolah bagi tenaga administrasi;

4)

Memberdayakan kegiatan MGMP di tingkat sekolah atau Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kompetensi akademik maupun profesional pendidik;

5)

Melakukan kerjasama dengan LPMP secara terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan kometensi pendidik;

6)

Kepala Sekolah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksnakan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota atau provinsi untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah;

f.

Program: Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Pengembangan fasilitas Ruang Kelas: Dilengkapi fasilitas TIK, media pembelajaran, dll;

2)

Pengembangan Ruang Praktik Prakarya dan kelengkapannya;

3)

Pengembangan dan optimalisasi Laboratorium IPA;

4)

Pengembangan dan optimalisasi Laboratorium Bahasa;

5)

Pengembangan dan optimalisasi Laboratorium prakarya;

6)

Pengembangan dan optimalisasi Laboratorium Matematika;

7)

Pengembangan dan optimalisasi laboratorium mata pelajaran lainnya;

8)

Pengembangan dan optimalisasi Ruang Multimedia mendukung pembelajaran dan penilaian berbasis TIK;

9)

Pengadaan Server: mempunyai server yang mendukung SIM sekolah, mis: E-learning; e-leberray, e-administration, dll.;

10) Pengembangan dan optimalisasi Ruang Kepala Sekolah: Dilengkapi dengan telpon, fax, akses internet, komputer dan printer, sarana rapat, kamar kecil; 11) Pengembangan dan optimalisasi Ruang Guru: Sesuai standar SNP dilengkapi dengan telpon, fax, akses internet, komputer dan printer, kamar kecil; 12) Pengembangan dan optimalisasi Perpustakaan: Sesuai standar SNP dilengkapi dengan akses internet, e-library, LCD, TV, dll. Memiliki ruang baca khusus yang tidak terpisah dengan ruang koleksi/utama.

60


Strategi yang dapat dilakukan di antaranya: a) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan sekolah; b) memberdayakan peran alumni atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan mutu sekolah; c) meningkatkan efektifitas penggunaan ruangan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran; d) bekerjasama dengan lembaga terkait untuk pengadaan jaringan internet atau fasilitas web sekolah sebagai alat pembelajaran; e) optimalisasi dana bantuan operasional sekolah sesuai peruntukkannya, seperti pengadaan LCD, komputer, dll.; f ) memberdayakan dan melibatkan peran orangtua siswa dalam mendukung terhadap mutu pendidikan dengan haparan dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat; dll.

g. Program: Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sekolah yang lebih dari SNP, dengan kegiatan: 1)

Pembentukan tim penyusun RKS/RKJM dan RKAS/RKT yang melibatkan semua warga sekolah serta stakeholder lainnya sesuai dengan prinsip MBS, disusun berdasarkan EDS, disosialisasikan kepada warga sekolah/stakeholder dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (kepala dinas)

2)

Penyusunan program kerja/kegiatan sesuai 8 SNP dan tambahan/pengembanganya, panduan serta diimplementasikan.

3)

Penyusunan panduan dan melaksanakan kegiatan: Penumbuhan Budi Pekerti, kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian berbasis TIK, BOS, BK, pengembangan silabus dan RPP, prakarya/keterampilan, pengelolaan dan pembelajaran di laboratorium IPA, Bahasa, dll, pengelolaan perpustakaan dengan berbasis TIK, pemanfaatan lingkungan alam dan sekolah sebagai sumber belajar ( out door ), pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran, pencegahan tindakan kekerasan, penyalahgunaan NAPZA dan radikalisme.

4)

Pengelolaan Sekolah yang bebas dari (tidak terjadi) perkelahian, pelecehan seksual, pornografi, bullying, penyalahgunaan NAPZA dan radikalisme yang berhubungan dengan SARA .

5)

Implementasi panduan sistem informasi berbasis TIK Sekolah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan, antara lain dengan menerapkan ISO dalam manajemennya.

6)

Implementasi pendidikan berbasis keunggulan lokal.


61

Langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah diantaranya: a) melaksanakan workshop penyusunan RKS dan RKAS dan mensosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan dalam pengembangan mutu sekolah; b) melaksanakan workshop atau IHT penyusunan panduan-panduan yang dibutuhkan dalam pengelelolaan, pengembangan sekolah, seperti Panduan kegiatan kepramukaan, Panduan Manajemen Sekolah, dll.; c) melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah sesuai dengan pedoman, panduan, dan RKS dan RKAS sehingga mendapat kejelasan tetang arah dan hasil yang akan dicapai; d) melakukan kerja sama dengan pihak-pihak atau lembaga tertentu untuk menghindari tindaktindak kriminal, pornografi, NAPZA yang terjadi baik d dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dll.; e) sekolah membentuk sistem satuan tugas untuk mengendalikan sikap dan prilaku peserta didik sesuai dengan norma hukum dan ajaran agama yang dianutnya; f) melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan sertifikat ISO dengan versi terkini dalam bidang manajeman atau bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah; dll.

6.

Lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan aman. Kerjasama dengan pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran sehingga dalam kondisi aman dan nyaman, seperti dengan: pihak kepolisian, kalurahan/desa/kecamatan setempat, dan lain-lain. Strategi yang dilakukan sekolah: 1)

Mengusulkan akses jalan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan;

2)

Mengusulkan relokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan;

7.

Pelaksanaan Pengimbasan

a.

Pengertian Pengimbasan Berdasaran konsep dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah bahwa sekolah rujukan sebagai sekolah yang dapat dirujuk harus mampu dan sanggup untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain (sekitarnya) agar memenuhi SNP dan/atau selebihnya sesuai dengan kondisi dan potensi sekolahnya. Dengan demikian Pengimbasan Sekolah Rujukan merupakan kegiatan bersama yang

62


dilakukan oleh sekolah rujukan dan sekolah imbas dalam rangka mengantarkan sekolah imbas mencapai sekolah standar nasional pendidikan, peningkatan lebih dari SNP atau peningkatan keunggulan sekolah. Sesuai dengan ketentuan bahwa ”Sekolah Rujukan wajib bekerjasama dengan sekolah lainnya sebagai sekolah imbas untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang kondusif, budaya mutu, dan penumbuhan budi pekerti .” Pelaksanaan pengimbasan dapat melibatkan pihak Dinas Pendidikan setempat atau LPMP.

Gambar: Pelaksanaan Pengimbasan oleh Sekolah Rujukan

b. Tujuan Pelaksanaan Pembimbasan: Sekolah Imbas mampu:

c.

1)

Memenuhi indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP);

2)

Mengembangkan potensi sekolah melebihi SNP;

3)

Mengembangkan keunggulan-keunggulan lain sesuai potensi sekolah;

Sasaran Sasaran Sekolah Pengimbasan adalah sekolah yang masih katagori Sekolah Standar Pelayanan Minimal dan sekolah Potensial.


63

d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan pengimbasan dilakukan sesuai kesepakatan sampe sekolah tersebut mencapai sekolah standar nasional pendidikan. Tempat pelaksanaan pengimbasan dilaksanakan di sekolah imbas, atau di sekolah rujukan atau sesuai kesepakatan bersama.

e.

Isi atau Materi Pengimbasan Materi pengimbasan mencakup 8 standar Nasional Pendidikan; ekosistem pendidikan yang kondusif; budaya mutu; penumbuhan budi pekerti; keunggulan sekolah; MBS; Literasi; UNBK, dan Media Pembelajaran;

f.

Mekanisme Pendampingan Mekanisme pelaksanaan pengimbasan dalam satu sasaran program dilakukan dengan pola in servis dan on servis, dengan pola minimal 2 kali pelaksanaan in servis dan 1 kali on servis atau sesuai kesepakatan. Kegiatan pada in 1 memberikan penguatan materi dan pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL), pada kegiatan on melaksanakan RTL, selanjutnya pada in 2 laporan dan refleksi pelaksanaan RTL.

g.

Program Pengimbasan: Sekolah rujukan dan sekolah imbas melaksanakan berbagai bidang pengembangan sekolah dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi potensi sekolah rujukan kepada sekolah lain (imbas);

2)

Implementasi dan pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) ke sekolah imbas;

3)

Penyebaran inovasi pembelajaran berbasis TIK dan/atau lainnya melalui berbagai media/sarana;

4)

Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;

5)

Peningkatan kompetensi peserta didik;

6)

Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan dan laboran;

7)

Pengembangan jejaring kerjasama untuk mencapai tujuan bersama;

8)

Pemanfaatan fasilitas bersama antara sekolah rujukan dengan sekolah imbas dan masyarakat;

Kerjasama antara sekolah rujukan dengan sekolah imbas yang meliputi program-program sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam naskah pen-

64


janjian kersama yang ditandatangani ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat.

h. Langkah-langkah dalam melaksanakan pengimbasan: 1)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi bersama LPMP;

2)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan sekolah imbas (sejumlah sekolah secara proporsional dan bertahap, minimal 5 sekolah di sekitarnya); sekita rnya);

3)

LPMP melaksanakan fasilitasi kepada tim yang dibentuk oleh sekolah ru jukan sebagai tim inti pelaksana pelaksana pengimbasan; pengimbasan;

4)

Tim inti melakukan pengimbasan;

5)

Sekolah imbas magang di sekolah rujukan;

6)

LPMP dan Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan dan evaluasi dalam kerangka peningkatan mutu.

Untuk melaksanakan proses pengimbasan kepada sekolah imbas dilaksanakan oleh TPSR sesuai dengan bidang masing-masing. Tempat pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama termasuk jadwal kegiatannya selama tidak mengganggu tugas pokok dalam melaksanakan proses pembelajaran. Perjanjian kerjasama selain mengatur aspek-aspek yang akan dikembangkan juga mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak di antaranya terkait dengan pembiayaan.

i.

Supervisi, Monitoirng, dan Evaluasi (SME) 1)

2)

3)

Rencana pelaksanaan SME; 

Sekolah Rujukan menyusun program pelaksanaan SME;



Menyusun Instrumen SME;



Menentukan jadwal dan petugas SME;

Pelaksanaan SME; 

Melaksanakan SME sesuai program yang telah disepakati;



Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam SME.

Pengolahan dan pelaporan hasil SME 

Mengolah data dan Informasi hasil SME;



Membuat simpulan hasil SME;



Memberikan rekomendasi kepada sekolah imbas;



Menyusun program perbaikan atau Rencana Tindak Lanjut.


65

C. MONITORI MONITORING NG DAN EVALU EVALUASI ASI Kegiatan monitoring dilakukan pada saat proses sedang berlangsung untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan kendala yang dihadapi sekolah. Sedangkan Evaluasi dilakukan setelah proses kegiatan berakhir untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian tujuan, sekaligus sebagai pengendalian mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan oleh unsur internal dan eksternal. 1.

2.

3.

Program kegiatan yang harus dilakukan sekolah rujukan antara lain: a.

Pengembangan Pengembang an instrumen monev;

b.

Penyusunan Penyus unan jadwal monev;

c.

Pelaksanaan monev;

d.

Pengolahan hasil monev;

e.

Penyusunan Penyus unan laporan dan program tindak lanjut;

Strategi yang dilakukan sekolah antara lain: a.

Melaksanakan penyusunan pengembangan instrumen monev;

b.

Melaksanakan penyusunan jadwal monev;

c.

Melaksanakan monev;

d.

Melaksanakan pengolahan hasil monev;

e.

Memberikan simpulan hasil monev dan rekomendasi;

f.

Menyusunan laporan dan program tindak lanjut;

Pelaksana monitoring dan evaluasi Sekolah rujukan, sekolah imbas bersama sama dengan Dinas Pendidikan setempat dan LPMP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dalam pengeloaan sekolah rujukan. Instrumen monitoring dan evaluasi mengembangkan dari setiap aspek dan indikator SNP dan indikator khusus sekolah rujukan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan program kegiatan selanjutnya, sekaligus sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah atau provinsi.

66


5

Penutup

BUKU Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Rujukan ini disusun berdasarkan pada kepentingan untuk memedomani bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembinaan bagi sekolah-sekolah rujukan, termasuk sekolah rujukan itu sendiri. Diharapkan dengan juknis ini, khususnya satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah rujukan dapat menggunakan sebagai arah penyusunan program dan kegiatan pemenuhan indikator-indikator sekolah rujukan. Demikian pula dalam hal tanggungjawabnya tanggungjawab nya untuk pengimbasan. Bagi para pihak lain yang terkait harapannya dengan juknis ini dapat memberikan arah dan gerakan yang sama dalam mengembangkan dan membina sekolah ru jukan, sehingg sehingga a terjadi terjadi sinkronis sinkronisasi asi dalam mewujudkan sekolah rujukan sesuai yang diharapkan semua pihak. Namun demikian, masih banyak hal untuk dikoreksi dan disempurnakan juknis ini sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Untuk itu, kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan masukan demi sempurnanya juknis ini.

67

LAMPIRAN

Pengembangan dan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk SMP Rujukan

Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) pada SSP Rujukan

SEBAGAIMANA telah dipahami bahwa dalam kerangka pembinaan sekolah untuk pencapaian standar nasional, maka pada jenjang SMP telah dikelompokkan dalam sekolah standar pelayanan minimal, sekolah potensial, dan sekolah standar nasional (SSN). Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa sekolah dikategorikan menjadi tiga, yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah formal standar atau sekolah potensial dan sekolah formal mandiri atau SSN. Pengkategorisasian sekolah tersebut didasarkan pada tingkat pemenuhan sekolah terhadap SNP yang meliputi SKL, SI, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian. SPM adalah sekolah yang masih banyak kekurangan untuk pemenuhan SNP, sekolah potensial adalah sekolah yang kurang dari 85% SNP telah terpenuhi, dan SSN adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan lebih dari 85%. Sedangkan sekolah rujukan adalah satuan pendidikan yang telah terakreditasi A, mengembangkan ekosistem pendidikan, budaya mutu, dan penumbuhan budi pekerti yang dapat dirujuk sebagai contoh bagi sekolah lain. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa sekolah rujukan yang terakreditasi dengan nilai A adalah sekolah yang telah memenuhi SNP lebih dari 85%. Dengan demikian, sekolah rujukan merupakan kelompok atau kategori yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, sebab mampu mengembangkan ekosistem pendidikan, budaya mutu, dan penumbuhan budi pekerti, sehingga dapat dirujuk sebagai contoh bagi sekolah lain. Beberapa indikator utama sebagai sekolah rujukan telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah: : (a) berakreditasi A, (b) memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif, (c) mengembangkan budaya mutu, (d) melaksanakan program penumbuhan budi pekerti, (e) menjadi pusat keunggulan, dan (f) lokasinya yang strategis, mudah di jangkau, dan aman.


71

Untuk mewujudkan terpenuhinya berbagai indikator utama sekolah rujukan tersebut, maka sekolah rujukan wajib melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang baik, yaitu: 1.

Mengembangkan dan menyusun perencanaan sekolah (Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau disingkat dengan RKS dan RKAS).

2.

Mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan berbagai strategi untuk pemenuhan SNP dan atau selebihnya sebagaimana disusun dalam RKS dan RKAS.

3.

Mengembangkan dan menyusun berbagai strategi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan SNP dan atau selebihnya.

4.

Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sekolahnya.

A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA RKS DAN RKAS Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan dan menyusun RKS dan RKAS. Oleh karena itu, sejak saat itu Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun sebuah panduan bagi sekolah dalam mengembangkan dan menyusun RKS dan RKAS tersebut.

1. Pengertian RKS adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi Standar Nasional Pedidikan (SNP) dan atau selebihnya. RKS berisi rangkaian rencana berbagai upaya sekolah dan pihak lain yang terkait untuk mengatasi berbagai persoalan sekolah yang ada saat ini untuk memenuhi Standar Nasional Pedidikan (SNP) dan atau selebihnya tersebut. RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu

tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi ke senjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan pada setiap tahun nya. Berarti, RKS adalah gambaran umum rencana pengembangan sekolah empat tahunan dan RKAS adalah jabaran rinci program sekolah tahunan yang disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh sekolah. RKS dan RKAS merupakan satu kesatuan.

72


2.

Pentingnya RKS dan RKAS

RKS dan RKAS sangat penting bagi sekolah untuk: a.

Dijadikan dasar bagi sekolah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah;

b.

Penentuan prioritas sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;

c.

Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang diharapkan;

d.

Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka memperoleh umpan balik untuk memperbaiki RKS selanjutnya;

e.

Dijadikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasilhasilnya dalam kerangka melakukan pembinaan kepada sekolah;

f.

Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat dalam kerangka pencapaian standar nasional pendidikan atau selebihnya;

g.

Untuk memberikan gambaran dan informasi kepada LPMP dalam kerangka fasilitasi, pembinaan, dan supervisi untuk peningkatan mutu pendidikan.

h.

Untuk memberikan gambaran kepada stakeholder sekolah (khususnya kepada orang tua siswa/masyarakat) terhadap segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

B. LANGKAH�LANGKAH PENYUSUNAN RKS RKS pada umumnya dibuat pada awal tahun pertama untuk empat tahun mendatang yang dilakukan oleh sekolah dengan urutan seperti tertuang pada skema berikut.


73

Gambar 10. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Rujukan

74


1.

Membentuk Tim Pengembang Sekolah Rujukan/Penyusun RKS

Pencapaian sekolah merupakan hasil kerja dari seluruh stakeholders (pemangku kepentingan). Karena itu diharapkan setiap kegiatan harus melibatkan warga sekolah sehingga seluruh warga merasa bertanggung jawab terhadap program dan akan mengawal sampai selasainya program dengan efektif dan efisian. Dalam penyusunan RKS, kepala sekolah pertama kali membentuk Tim Penyusunan RKS dengan personil yang kompeten dan dipandang menguasai permasalahanya. Tim penyusun RKS ini juga merupakan tim yang akan menyusun RKAS untuk jangka waktu satu tahunan. Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun RKS dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tim penyusun RKS melakukan koordinasi, konsolidasi dan musyawarah menyusun rincian tugas masing-masing bagian. Contoh struktur Tim Penyusun RKS sebagai berikut: a.

Penanggung Jawab

: Kepala Sekolah

b.

Ketua

: Wakil Kepala Sekolah

c.

Sekretaris

: Seorang guru

d.

Anggota

: terdiri dari beberapa seksi

Seksi-1

: bidang pemenuhan SNP dan selebihnya

Seksi-2

: bidang pengembangan ekosistem sekolah

Seksi-3

: bidang pengembangan budaya mutu

Seksi-4

: bidang penumbuhan budi pekerti

Seksi-5

: bidang pengembangan keunggulan sekolah

Seksi-6

: bidang sistem penjaminan mutu internal

Seksi-7

: bidang humas dan kerjasama

Seksi-8

: bidang sistem informasi

Seksi-9

: bidang kesiswaan

Seksi-10

: bidang lainnya

Catatan: khusus untuk seksi-1 diperlukan anggota yang lebih banyak dibandingkan seksi lainnya, karena bidang tugasnya untuk pemenuhan 8 SNP dan selebihnya.

2.

Melakukan Analisis Lingkungan Strategis

Dalam analisis lingkungan strategis, pihak sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal sekolah yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai faktor tersebut antara lain mencakup kondisi sosial, ekonomi masyarakat, geografis lingkungan sekolah, demografis masyarakat sekitar, kondisi


75

perpolitikan, kondisi keamanan lingkungan, perkembangan globalisasi, perkembangan IPTEK, tuntutan masyarakat dan bangsa dan regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk menentukan visi, misi dan tujuan serta program-program pengembangan sekolah.

3.

Melakukan Analisa Kondisi Pendidikan Masa depan dan Masa Kini

Analisa pendidikan masa depan adalah kajian yang dilakukan sekolah tentang citacita potret pendidikan di masa datang (khususnya dalam empat tahun mendatang). Dalam analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah, khususnya mereka yang memiliki cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional. Diharapkan apa yang menjadi idealisme dalam empat tahun mendatang merupakan ”education profile yang ideal”, yaitu mampu sebagai sekolah ru jukan. Hasil analisis ini selanjutnya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi sekolah saat ini. Sedangkan analisa kondisi pendidikan masa kini adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan sekolah untuk mengetahui semua unsur sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi pendidikan jenjang pendidikan dasar pada umumnya, baik dalam skala daerah, wilayah, nasional maupun internasional.

4.

Merumuskan Visi Sekolah

Visi adalah gambaran ideal untuk masa depan yang diinginkan oleh sekolah. Visi ini memberikan wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan dibawa. Gambaran masa depan harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan perundangan lainnya sesuai dengan jenjang dan jenis sekolahnya. Visi sekolah harus tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, tetapi sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk pelayanan masyarakat. Dengan tujuan pendidikan nasional yang rumusannya sama, profil sekolah dan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah tidak selalu sama. Oleh karena itu, sekolah memiliki visi yang tidak sama dengan sekolah lain, asalkan tidak keluar dari koridor tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai cita-cita di atas, visi maka diperlukan indikator-indikator untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya.

76


5.

Merumuskan Misi Sekolah

Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan pen jabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan sekolah dengan berbagai indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan “tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan” sebagaimana pada rumusan visi. Dalam hal ini, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi. Misi mengacu kepada indikator. Satu indikator bisa dicapai dengan lebih dari satu misi, ada benang merahnya dengan misi, redaksinya operasional, terukur, menggunakan kata kerja, misalnya dengan kata ‘mewujudkan’, ‘mengembangkan’, ‘memenuhi’, ‘meningkatkan’, ‘memberdayakan’, dan sebagainya.

6.

Merumuskan Tujuan Sekolah untuk Empat Tahun ke Depan

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Jika visi dan misi terkait jangka waktu yang panjang, maka tujuan dirumuskan untuk jangka menengah. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dalam rangka merealisasikan misi. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai ki nerja sebuah organisasi. Isi tujuan ini masih bersifat global, baik isi yang mengarah pada pencapaian standar nasional pada aspek isi, proses, sarana, kelulusan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, maupun penilaian. Setiap aspek yang dikem bangkan dalam tiap tujuan dirumuskan secara relatif umum atau belum terlalu operasional. Tujuan dibuat untuk jangka 4 tahun dan tiap misi bisa dibuat lebih dari satu tujuan.

7.

Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan)

Pada bagian ini dilakukan analisis identifikasi tantangan nyata dengan membandingkan antara kondisi pendidikan saat ini dengan kondisi pendidikan yang diharapkan sesuai dengan indikator sekolah rujukan. Tantangan nyata setiap standar


77

nasional pendidikan dirumuskan secara kuantitatif dan terukur. Selisih antara kondisi ideal tiap aspek dengan kondisi nyata tiap aspek saat ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi sekolah.

8.

Merumuskan Program-Program Strategis

Rumusan yang dibuat oleh sekolah tentang program-program empat tahunan bersifat strategis. Artinya masih utama, pokok, dan urgen. Program strategis ini harus sesuai dengan rumusan tujuan sebelumnya. Program di sini belum operasional, hanya garis besarnya saja.

9.

Menentukan Strategi Pelaksanaan

Setelah program dirumuskan, selanjutnya adalah menentukan strategi apa yang harus dijalankan untuk melaksanakan program tersebut secara efisien, efektif, jitu, dan tepat. Karakteristik strategi adalah yang sesuai dengan tuntutan program. Strategi yang salah akan menyebabkan tidak tercapainya program, demikian pula sebaliknya. Misalnya untuk pencapaian program pengembangan standar kurikulum yang berwawasan nasional, dimungkinkan berbeda strateginya dengan strategi untuk mencapai standar prasarana atau fasilitas pendidikan yang berstandar nasional. Oleh karena itu dalam perumusan strategi ini harus mempertimbangkan keterlibatan pihak lain terkait dan kemampuan sekolah itu sendiri.

10. Menentukan tonggak Keberhasilan atau Hasil yang Diharapkan (milestone) Berdasarkan pada tujuan, program dan strategi pencapaiannya di atas, maka selan jutnya dapat dirumuskan tentang apa-apa saja yang akan dihasilkan (sebagai output), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu kapan akan dicapai (satu tahun, dua tahun atau empat tahun, dst). Hasil-hasil ini merupakan terpenuhinya indikator-indikator sebagai sekolah rujukan yang hendak dicapai dalam waktu empat tahun ke depan. Hasil yang diharapkan juga memuat waktu dan tahapan pencapaian. Hasil-hasil yang dirumuskan juga bisa disusun lebih rinci sama dengan rumusan program strategis yang telah disusun di atas.

11. Menentukan langkah-langkah Sistem Penjaminan Mutu Internal (Supervisi, Monitoring, Evaluasi) Sebagai seolah rujukan harus merumuskan tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI) khususnya langkah-langkah penting yaitu rencana supervisi, monitoring

78


internal, dan evaluasi internal sekolahnya dalam kerangka untuk mengetahui kinerja sekolah serta mutunya. Disini sekolah akan mengetahui kelemahan dan keberhasilan untuk dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya sampai dicapai kinerja atau mutu pendidikan yang optimal.

12. Menyusun RAPBS Empat Tahunan Selanjutnya menyusun anggaran biaya untuk kepentingan empat tahun. Rencana biaya tersebut dapat dirumuskan per tahunnya, sehingga dalam waktu empat tahun akan diketahui jumlah biaya yang diperlukan dan dari sumber biaya mana saja. Untuk membantu keakuratan dalam rancangan biaya pertahunnya, maka rencana biaya untuk tahun pertama dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan biaya di tahun kedua, ketiga, dan keempat.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKS �EMPAT TAHUNAN� 1.

Sampul Judul

2.

Kata Pengantar

3.

Daftar Isi

4.

Latar Belakang

5.

Tujuan Penyusunan Buku Panduan RKS

6.

Sasaran Pengguna Buku Panduan RKS

7.

Ruang Lingkup/Isi Buku Panduan RKS

8.

Dasar Hukum

9.

Analisis Lingkungan Strategis

10. Analisis Kondisi Pendidikan Masa Datang 11. Analisis Kondisi Pendidikan Masa Kini 12. Identifikasi Tantangan Nyata 13. Visi Sekolah 14. Misi 15. Tujuan 16. Program 17. Strategi Pencapaian 18. Hasil yang Diharapkan 19. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 20. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 21. Penutup


79

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada SMP Rujukan

A. LANGKAH�LANGKAH PENYUSUNAN RKAS 1.

Membentuk Tim Penyusun RKAS

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tim penyusun RKS adalah sekaligus sebagai tim penyusun RKAS.

2.

Melakukan Analisa Situasional Sekolah

Langkah ini pada prinsipnya adalah sama dengan analisis lingkungan strategis di atas. Perbedaannya adalah untuk analisis ini lebih menitikberatkan kepada lingkungan sekolah saja yang cakupannya lebih sempit dan berpengaruh langsung kepada operasional sekolah. Proses-proses ini termasuk menganalisis terhadap kebutuhan masyarakat/ daerah setempat, potensi daerah, potensi sekolah, potensi masyarakat sekitar, potensi geografis sekitar sekolah, potensi ekonomi masyarakat sekitar sekolah, dan potensi lainnya. Termasuk di dalamnya juga tentang regulasi atau kebijakan daerah dan peta perpolitikan daerah setempat. Hasil kajian ini (baik yang bersifat kuantitas maupun kualitas) dapat dipergunakan untuk membantu melakukan analisis pendidikan yang ada di sekolah saat sekarang ini.

3.

Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini

Adalah suatu analisis atau kajian yang dilakukan oleh sekolah untuk mengetahui semua unsur internal sekolah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Analisis ini lebih menitikberatkan kepada analisis situasi pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Aspek atau unsur-unsur sekolah yang secara internal dapat dikaji antara lain mengenai kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga TU, laboran, tenaga perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta didik, kurikulum, manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah, kelulusan, sistem penilaian/evaluasi, peran komite sekolah, dan sebaginya. Hasil kajian ini dapat dirumuskan dalam ”school profile ” sekolahnya yang dapat dipergunakan untuk menentukan ”status” atau

80


potret sekolah saat ini. Hasil ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa satu tahun mendatang, sehingga dapat diketahui sejauhmana kesenjangan yang terjadi.

4.

Melakukan analisis pendidikan sekolah satu tahun kedepan (yang diharapkan)

Pada dasarnya analisis ini sama dengan yang dilakukan untuk analisis sebelumnya di renstra, bedanya disini untuk jangka waktu satu tahun. Sekolah melakukan suatu kajian atau penelaahan tentang cita-cita potret sekolah yang ideal di masa datang (khususnya dalam satu tahun mendatang). Dalam analisis ini melibatkan semua stakeholder sekolah, khususnya mereka yang memiliki cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-benar ideal tetapi terukur, feasible, dan rasional.

5.

Menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan satu tahun kedepan

Dalam menentukan kesenjangan ini pada dasarnya sama ketika menyusun renstra. Berdasarkan pada hasil analisis sekolah saat ini dan analisis kondisi sekolah yang idieal satu tahun mendatang, maka selanjutnya sekolah dapat menentukan kesen jangan yang terjadi antara keduanya. Kesenjangan itulah merupakan sasaran yang harus dicapai atau diatasi dalam waktu satu tahun, sehingga apa yang diharapkan sekolah secara ideal dapat dicapai. Dengan kata lain, kesenjangan tersebut merupakan selisih antara kondisi nyata sekarang dengan kondisi idealnya satu tahun ke depan.

6.

Merumuskan tujuan sekolah selama satu tahun ke depan (disebut juga dengan sasaran atau tujuan situasional satu tahun)

Sekolah menentukan atau merumuskan sasaran atau tujuan jangka pendek satu tahunan. Rumusan tujuan satu tahunan ini merupakan penjabaran lebih rinci, operasional, dan terukur dari tujuan empat tahunan. Oleh karena itu, tujuan disini tidak boleh berbeda atau menyimpang dari tujuan empat tahunan. Tujuan satu tahun merupakan penjabaran dari tujuan sekolah yang telah dirumuskan berdasarkan pada kesenjangan/selisih/gap yang terjadi antara kondisi sekolah saat ini dengan tujuan sekolah untuk satu tahun ke depan. Berdasarkan pada tantangan nyata tersebut, selanjutnya dirumuskan sasaran mutu yang akan dicapai oleh sekolah rujukan.


81

7.

Mengidentifikasi Fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya

Setelah sasaran atau tujuan tahunan ditentukan, selanjutnya dilakukan identifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Langkah ini harus dilakukan sebagai persiapan dalam melakukan analisis SWOT. Fungsi-fungsi yang dimaksud, misalnya untuk meningkatkan pencapaian ketuntasan kompetensi lulusan yang berstandar internasional adalah fungsi proses belajar pembelajaran berstandar nasional dan pendukung pembelajaran, seperti: ketenagaan, kesiswaan, kurikulum, perencanaan instruksional, sarana dan prasarana dengan standar nasional, serta hubungan sekolah dan masyarakat. Selain itu terdapat pula fungsi-fungsi yang tidak terkait langsung dengan proses belajar mengajar, diantaranya pengelolaan keuangan dan pengembangan iklim akademik sekolah. Setelah fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran telah diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan masing-masing fungsi beserta faktor-faktornya melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat ).

8.

Melakukan Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal.

9.

Menyusun alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk sasaran pertama, maka dapat diidentifikasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah pada hampir semua fungsi yang diberikan. Pada fungsi proses pembelajaran yang menjadi kelemahan adalah siswa kurang disiplin, guru kurang mampu memberdayakan siswa dan umumnya tidak banyak variasi dalam memberikan bahan pelajaran di kelas serta waktu yang digunakan kurang efektif. Sedangkan yang menjadi ancaman adalah kurang siapnya siswa dalam menerima pelajaran, terutama pada pagi dan

82


siang hari menjelang pulang. Di samping itu, suasana lingkungan sekolah yang kurang kondusif dan ramai karena berdekatan dengan pusat keramaian kota. Selanjutnya untuk mengatasi kelemahan atau ancaman tersebut, sekolah mencari alternatif alternatif langkah-langkah memecahkan persoalan. Dengan kata lain, alternative pemecahan masalah pada dasarnya merupakan cara mengatasi fungsi yang belum memenuhi kesiapan.

10. Menyusun rencana kegiatan sekolah Sekolah yang sukses adalah sekolah yang mampu melaksanakan alternatif pemecahan masalah dengan inovatif maksimal dan biaya minimal. Selanjutnya, sekolah merumuskan berbagai alternatip pemecahan persoalan dari setiap permasalahan yang ada berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut. Dari alternatif-alternatif pemecahan persoalan yang ada, Kepala sekolah bersamasama dengan unsur Tim Pengembang RKAS serta Komite Sekolah, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun orangtua peserta didik, baik secara moral maupun finansial.

11. Menentukan Tonggak-tonggak Kunci Keberhasilan/output apa dan kapan dicapai (milestone ) Berdasarkan pada tujuan atau sasaran satu tahunan dan program di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan tentang apa-apa saja yang akan dihasilkan (sebagai output), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu kapan akan dicapai dalam waktu satu tahun.

12. Menyusun rencana supervisi, pemantauan, dan evaluasi atau SPMI Sekolah merumuskan tentang rencana supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. Harus dirumuskan rencana supervisi yang akan dilakukan sekolah ke semua unsur sekolah, dirumuskan monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, dan harus dirumuskan eva-


83

luasi kinerja sekolah oleh tim. Oleh siapa dan kapan dilaksanakan harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Pada akhirnya sekolah akan mengetahui program apa yang dapat dicapai dan kapan suatu target akan dicapai dengan pasti. Tanpa adanya langkah ini sekolah akan cenderung berjalan tanpa ada kejelasan dan kepastian. Lebih daripada itu, sekolah akan memiliki daya tawar dengan pihak lain ketika berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan sekolah.

13. Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana) Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun. Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana harus dimasukkan asal semua sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dari pusat (BOS, block grant, dll), dari komite sekolah, atau dari sumber dana lainnya. Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam penyusunannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masingmasing pemberi dana. Sangat dimungkinkan suatu kegiatan dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Pada era otonomi daerah ini, maka sekolah dan daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam hal pemenuhan biaya pendidikan. Dalam penyusunan anggaran di RAPBS, maka setiap kegiatan harus nampak jelas, terukur, dan rinci untuk memudahkan dalam menentukan besarnya dana yang diperlukan.

14. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan Apabila kegiatan-kegiatan telah disusun dengan baik dan pasti, selanjutnya sekolah merencanakan alokasi waktu per mingguan atau bulanan atau triwulanan dan seterusnya sesuai dengan karakteristik program yang bersangkutan. Fungsi utama dengan adanya penjadwalan ini untuk pegangan bagi para pelaksana program dan sekaligus mengontrol pelaksanaan tersebut.

84


B. SISTEMATIKA RKS DAN RKAS Dalam mengembangkan dan menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) minimal terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1.

Sampul Judul

2.

Kata Pengantar

3.

Daftar Isi

4.

Latar Belakang

5.

Tujuan Penyusunan Buku Panduan RKAS

6.

Sasaran Pengguna Buku Panduan RKAS

7.

Ruang Lingkup/Isi Buku Panduan RPAS

8.

Dasar Hukum

9.

Analisis Lingkungan/Situasional Sekolah

10. Analisis Kondisi Sekolah satu Tahun yang akan datang 11. Analisis Kondisi Sekolah saat ini (sekarang) 12. Identifikasi Tantangan Nyata satu tahun 13. Tujuan Situasional/Sasaran satu tahun 14. Identifikasi unsur-unsur sekolah 15. Analisa SWOT 16. Alternatif-alternatif Langkah-langkah Pemecahan Persoalan 17. Rencana Kegiatan 18. Hasil yang Diharapkan satu tahun 19. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (SME) sebagai SPMI 20. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 21. Jadwal Kegiatan 22. Penutup 23. Lampiran


85

Sekolah Rujukan Isi

Recommend Documents