Juknis Bantah SMA Rujukan,110616-Isi

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sekolah sebagai pelaksana pendidikan dengan dukungan orang tua dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sekolah sebagai institusi otonom diberi peluang untuk mengelola proses pengembangan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan pengelolaan peningkatan mutu berbasis sekolah ( school based quality improvement). Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 (1) menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya pasal 54 (1) menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Sekolah diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah sangat penting dilaksanakan karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah konkret peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subjek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan kondisi tersebut, Direktorat Pembinaan SMA sebagai institusi pemerintah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi dan pemberian bimbingan dibidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan dan peserta didik SMA menganggap penting melakukan pembinaan melalui pengembangan SMA Rujukan berbasis Standar Nasional Pendidikan. SMA Rujukan merupakan pendekatan peningkatan dan perluasan mutu pendidikan berbasis SNP dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan sekolah sebagai subyek pendidikan yang berperan meningkatkan mutu dirinya sendiri dan membantu meningkatkan mutu sekolah lain. Melalui program SMA Rujukan ini diharapkan mutu SMA berkembang sesuai dengan potensi, keunggulan dan keunikannya masing-masing dengan landasaran SNP untuk melayani harapan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. SMA Rujukan akan


menumbuhkembangkan pendidikan yang bermutu. Mengimplementasikan program SMA Rujukan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun anggaran 2016 menberikan pembinaan dalam bentuk asistensi dan singkronisasi program SMA Rujukan, juga memberikan Bantuan Pemerintah untuk penguatan dan peningkatan mutu SMA Rujukan. B.

Landasan Hukum Bantuan Pemerintah SMA Rujukan mengacu pada: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; M enengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 2014 tentang tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 62 Tahun 2014 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 2014 tentang tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 2014 tentang tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2014 2014 tentang tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013; 16. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 2014


menumbuhkembangkan pendidikan yang bermutu. Mengimplementasikan program SMA Rujukan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun anggaran 2016 menberikan pembinaan dalam bentuk asistensi dan singkronisasi program SMA Rujukan, juga memberikan Bantuan Pemerintah untuk penguatan dan peningkatan mutu SMA Rujukan. B.

Landasan Hukum Bantuan Pemerintah SMA Rujukan mengacu pada: 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; M enengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 2014 tentang tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 62 Tahun 2014 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 2014 tentang tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 2014 tentang tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2014 2014 tentang tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013; 16. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 2014


18.

19.

20.

21.

22. 23.

24.

25.

26. C.

Peraturan Menteri Pendidikan dan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2014 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/20 168/PMK.05/2015 15 tentang tentang Mekanisme Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 6 Tahun Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Kepala Badan Penilitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/H/KR/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 305/KEP/D/KR/2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013; Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016.

Maksud, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan 1.

Maksud Bantuan Pemerintah SMA Rujukan dana bantuan yang secara khusus digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan bermutu yang memenuhi standar nasional pendidikan, pelaksanaan kebijakan dan pengembangan keunggulan sekolah. Selanjutnya sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi pelopor pelaksana kebijakan, pengembang keunggulan dan keunikan serta praktik baik sehingga dapat menjadi rujukan bagi SMA yang lain.

2.

Tujuan Bantuan Pemerintah SMA Rujukan bertujuan antara lain: a. Mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu pemenuhan Standar Nasional Pendidikan; b. Menumbuhkembangkan praktik-praktik baik penyelenggaraan pendidikan yang dapat dirujuk sekolah lain; c. Memperluas dan mempercepat ketersediaan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi. d. Memberdayakan sekolah sebagai pelopor dan pengembang praktik-praktik


3.

D.

Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari Bantuan Pemerintah SMA Rujukan adalah SMA meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sekolah yang ditandai dengan meningkatnya mutu pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan tumbuh berkembangnya praktik-praktik baik dan keunggulan sekolah, serta terlaksananya kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan pendidikan di sekolah.

Sasaran Sasaran Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Tahun 2016 sebanyak 614 sekolah yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi sebagaimana pada Lampiran 1. 1.


BAB II KONSEP SMA RUJUKAN A.

Pengertian SMA Rujukan adalah SMA yang telah memenuhi atau melampaui SNP, mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, mengembangkan praktik terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak menjadi rujukan SMA lain. SMA Rujukan merupakan sekolah rintisan bersama antara Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA guna percepatan dan perluasan peningkatan mutu pendidikan SMA melalui pemenuhan SNP dan pengembangan program keunggulan sesuai dengan potensi sekolah dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas delapan standar yaitu : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

B.

Kriteria SMA Rujukan SMA Rujukan dipilih berbasis kewilayahan minimal setiap kabupaten/kota memiliki 1 (satu) SMA Rujukan dengan kriteria sebagai berikut: 1. SMA pelaksana Kurikulum 2013, 2013, diutamakan SMA Induk Klaster Kurikulum Kurikulum 2013. 2. SMA negeri atau swasta swasta dengan akreditasi A atau tertinggi tertinggi di kabupaten/kota kabupaten/kota setempat. 3. Memiliki praktik-praktik praktik-praktik baik dan dan inovasi pendidikan yang yang layak dijadikan sebagai rujukan bagi SMA lain. 4. Memiliki prestasi akademik/non akademik. 5. Mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan Indeks Integritas Integritas Ujian Nasional (IIUN) tahun 2015 sekolah yang bersangkutan. 6. Bersedia memberikan pengimbasan praktik-praktik baik dan inovasi pendidikan yang dimiliki ke SMA lain.

C.

Profil SMA Rujukan Profil sekolah adalah gambaran tentang kondisi yang memberikan fakta tentang halhal khusus dari suatu sekolah. Profil SMA Rujukan adalah gambaran sekolah yang telah telah memenuhi atau melampaui SNP, mengembangkan mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, mengembangkan praktik terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak menjadi rujukan SMA lain. Profil SMA SM A Rujukan sebagaimana uraian berikut.


1.

2.

3.

4.

Standar Isi Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Isi sebagai berikut. a. Memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum 2013, serta pedoman penyusunan KTSP. b. Memiliki dokumen KTSP yang dikembangkan dengan memperhatikan acuan konseptual, prinsip pengembangan, dan prosedur operasional. c. Memiliki dokumen KTSP yang mengembangkan praktik-praktik terbaik d. Memiliki KTSP yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi. Standar Kompetensi Lulusan Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan sebagai berikut. a. Peserta didik mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, berkemampuan pikir dan tindak yang efekti, kreatif dan inovatif; sesuai rumusan kompetensi lulusan SMA. b. Memiliki Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) dan indeks prestasi UN tinggi (minimal 70) c. Memiliki nilai rerata hasil ujian nasional 2 tahun terakhir minimal 70. d. Minimal 50% lulusan diterima di perguruan tinggi. e. Peserta didik memiliki kemampuan memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. f. Peserta didik memiliki jiwa kolaboratif dan kompetitif g. Peserta didik mampu memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dan informasi. Standar Proses Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Proses sebagai berikut. a. Memiliki perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dari silabus;. b. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP, melalui tahapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup dengan menerapkan pendekatan saintifik. c. Melaksanakan penilaian hasil belajar siswa menggunakan penilaian autentik, dan menggunakan hasilnya untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan, dan layanan konseling. d. Melaksanakan pengawasan pembelajaran secara periodik oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam hal pembelajaran dan manajerial. Standar Penilaian Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Penilaian sebagai berikut. a. Melaksanakan penilaian mengacu pada prinsip-prinsip penilaian, menggunakan pendekatan acuan patokan, sasaran penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang. b. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan antara lain melalui tes tulis, tes lisan dan penugasan. Sedangkan penilaian kompetensi keterampilan


5.

6.

dilakukan melalui penilaian kinerja antara lain tes praktik, proyek dan portofolio. c. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang dilakukan dalam bentuk penilaian autentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan akhir tahun, ujian sekolah, dan ujian nasional. d. Laporan hasil penilaian dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. 1) Laporan penilaian oleh pendidik dalam bentuk nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk pengetahuan dan keterampilan, serta deskripsi untuk penilaian sikap. Laporan hasil penilaian disampaikan kepada kepala sekolah dan pihak terkait lainnya, seperti wali kelas, guru BK, dan orangtua; 2) Satuan pendidikan melaporkan hasil pencapaian kompetensi kepada orangtua/wali dalam bentuk rapor, dan laporan hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut. a. Pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan; b. Pendidik secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik; c. Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. d. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pembelajar. e. Menghasilkan karya tulis berupa laporan praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan. Standar Sarana dan Prasarana Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Sarana dan Prasarana sebagai berikut. a. Memiliki sarana dan prasarana meliputi lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana prasarana; b. Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga; c. Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah; d. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan; e. Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium


ruang laboratorium bahasa, 8) laboratorium IPS, 9) ruang pimpinan, 10) ruang guru, 11) ruang tata usaha, 12) tempat beribadah, 13) ruang konseling, 14) ruang UKS, 15) ruang organisasi kesiswaan intra sekolah (OSIS), 16) jamban/toilet, 17) gudang, 18) ruang sirkulasi, 19) tempat bermain/ berolahraga. 7. Standar Pengelolaan Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Pengelolaan adalah sebagai berikut. a. Memiliki perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen; b. Mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja; c. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan; d. Mengembangkan sistem supervisi pembelajaran dan supervisi program sebagai strategi penjaminan mutu. e. Pelaksanaan rencana kerja mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat. 8. Standar Pembiayaan Satuan pendidikan yang memenuhi Standar Pembiayaan sebagai berikut. a. Pembiayaan didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. b. Sumber pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. c. Penggunaan dana dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. 9. Implementator kebijakan pendidikan Menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain : a. Kurikulum 2013 b. Penumbuhan budi pekerti c. Literasi d. Kewirausahaan e. Sekolah aman f. Kebijakan terkini lainnya terkait SMA 10. Unggulan sekolah a. Praktik baik dan inovasi pendidikan b. Prestasi akademik dan non akademik


D.

Ruang Lingkup Ruang lingkup peningkatan kinerja SMA Rujukan meliputi : 1. Pemenuhan dan peningkatan mutu SNP khususnya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan sebagai berikut. a. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat dilaksanakan antara lain melalui pemanfaatan hasil penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan kepribadian dalam penyusunan program perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan. b. Pemenuhan Standar Isi dapat dilaksanakan antara lain melalui pengembangan dan pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku; sosialisasi KTSP baik internal maupun eksternal, pelaksanaan, evaluasi, dan validasi dokumen KTSP secara periodik. c. Pemenuhan Standar Proses dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP dan bahan ajar); mempertimbangkan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal setiap guru, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, optimalisasi sarana prasarana dan lingkungan yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, optimalisasi pengawasan proses pembelajaran, dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pembelajaran secara periodik. d. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kelengkapan perangkat penilaian, melaksanakan dan mengelola hasil penilaian peserta didik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, penyampaian hasil penilaian peserta didik kepada orang tua dan pihak lain yang berkepentingan. e. Pemenuhan Standar Pengelolaan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai kewenangan sekolah; menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dalam keseluruhan proses pengelolaan sekolah; penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja; melaksanakan validasi/perbaikan program kerja secara periodik; meningkatkan peran serta para pembina dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 2.

Di samping program pemenuhan SNP, SMA Rujukan juga mengembangkan program keunggulan sesuai dengan potensi sumberdaya sekolah dan kebutuhan masyarakat. Program yang dikembangkan sebagai keunggulan SMA Rujukan dapat berupa Sistem Kredit Semester, kewirausahaan, muatan lokal, pendalaman minat, penumbuhan Budi Pekerti, sekolah aman, dan program lain yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


E.

Pengorganisasian Pembinaan SMA Rujukan merupakan program peningkatan mutu pendidikan berbasis wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) yang diintegrasikan dengan program pembinaan lainnya dari Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan publik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan komitmen bersama untuk mengalokasikan program dan anggaran bagi pembinaan SMA Rujukan. Keterkaitan dan keterlibatan institusi terkait dalam pembinaan SMA Rujukan sebagai berikut. 1.

Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Pembinaan SMA sebagai pengelola dan pembina program SMA Rujukan secara nasional mempunyai peran dan tugas: a. Menetapkan kebijakan program SMA Rujukan b. Menetapkan jumlah, sebaran dan nama SMA Rujukan c. Menyusun perangkat pendukung pelaksanaan program SMA Rujukan d. Mensosialisasikan konsep dan strategi implementasi program SMA Rujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, dan SMA Rujukan e. Memberikan bimbingan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja SMA Rujukan f. Memberikan dana bantuan pemerintah SMA Rujukan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah g. Melaksanakan supervisi dan evaluasi pencapaian profil SMA Rujukan h. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP.

2.

Dinas Pendidikan Provinsi Peran Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pembina SMA di wilayahnya antara lain: a. Mengusulkan calon SMA Model kepada Direktorat Pembinaan SMA b. Menerapkan kebijakan program SMA Rujukan di wilayah provinsi c. Memberi bimbingan teknis dan manajerial serta mengalokasikan pendanaan dalam rangka pemenuhan profil SMA Rujukan d. Menambah jumlah SMA Rujukan secara mandiri e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja SMA Rujukan f. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP.

3.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menerapkan kebijakan program SMA Rujukan di wilayah kabupaten/kota b. Memberi bimbingan teknis dan manajerial serta mengalokasikan pendanaan dalam rangka pemenuhan profil SMA Rujukan c. Menambah jumlah SMA Rujukan secara mandiri d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja SMA Rujukan e. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan


4.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Memberikan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP antara lain : a. Pemetaan mutu SMA Rujukan b. Supervisi proses dan hasil pelaksanaan program SMA Rujukan c. Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi peningkatan mutu SMA Rujukan dalam penjaminan mutu pendidikan d. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

5.

SMA Rujukan SMA Rujukan merupakan pelaksana program mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan tahap penataan, pemantapan, dan kemandirian antara lain sebagai berikut: a. Mengumpulkan data dan informasi kondisi sekolah dan lingkungan eksternal b. Melakukan analisis konteks yang meliputi analisis SNP (diutamakan pada SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian) dan analisis lingkungan eksternal c. Menyusun program kerja 3 tahun dan rencana kegiatan 1 tahun pelaksanaan SMA Rujukan d. Menetapkan target pencapaian per tahun selama 3 tahun e. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses dan hasil program kerja f. Menyusun rencana penggunaan dana bantuan pemerintah , menandatangani MoU, dan menerima dana bantuan pemerintah dari Direktorat Pembinaan SMA. g. Melaksanakan program kerja yang telah disepakati. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengggunaan dana bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku i. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan program kerja dan keuangan bantuan pemerintah SMA Rujukan secara periodik kepada Direktorat Pembinaan SMA, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

6.

Pelibatan Publik Peran publik dan berbagai lembaga pemangku kepentingan pendidikan seperti Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), merupakan dukungan eksternal bagi SMA Rujukan untuk membantu pemenuhan SNP dan keunggulan sekolah. Dukungan dapat diprogramkan dalam bentuk kemitraan, konsultasi, narasumber, bantuan material pembelajaran, dan sejenisnya. Masyarakat dan orangtua diharapkan juga berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan SMA Rujukan.


BAB III PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A.

Persyaratan SMA Penerima Bantuan Pemerintah Sekolah penerima Bantuan Pemerintah adalah SMA yang telah ditetapkan sebagai SMA Rujukan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi, sebagai berikut. Persyaratan teknis, meliputi: 1. SMA pelaksana Kurikulum 2013, diutamakan SMA Induk Klaster Kurikulum 2013. 2. SMA negeri atau swasta dengan akreditasi A atau tertinggi di kabupaten/kota setempat. 3. Memiliki praktik-praktik baik dan inovasi pendidikan yang layak dijadikan sebagai rujukan bagi SMA lain. 4. Memiliki prestasi akademik/non akademik. 5. Mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tahun 2015 sekolah yang bersangkutan. 6. Bersedia memberikan pengimbasan praktik-praktik baik dan inovasi pendidikan yang dimiliki ke SMA lain. Pesyaratan administrasi, meliputi: 1. Menyusun action plan SMA Rujukan; 2. Memiliki izin operasional/izin pendirian dari pihak yang berwenang; 3. Memiliki NPWP sekolah 4. Memiliki surat pengangkatan kepala SMA; 5. Bagi SMA swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan, kepala sekolah bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan; 6. Pada tahun pelajaran 2016-2017 menggunakan Kurikulum 2013; 7. Memiliki Komite Sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah.

B.

Mekanisme Penetapan SMA Rujukan penerima bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA melalui mekanisme sebagai berikut. 1. Calon SMA Rujukan diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 2. SMA Rujukan yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA menyusun action plan sesuai dengan konsep dan program SMA Rujukan; 3. Direktorat Pembinaan SMA melakukan Asistensi Bantuan Pemerintah SMA Rujukan untuk melakukan sinkronisasi program sekolah sekaligus penandatangan surat perjanjian penggunaan dana Bantuan Pemerintah;


C.

Mekanisme Penyaluran Dana Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2016 disalurkan langsung ke rekening sekolah oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui mekanisme sebagai berikut. 1.

2. 3. 4.

5.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: a. Surat Keputusan Penetapan SMA Rujukan sebagai penerima Bantuan Pemerintah tahun 2016; b. Naskah Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah, pada Lampiran 2; c. Naskah Surat Perjanjinan Kerjasama penyaluran dana Bantuan Pemerintah antara Direktorat PSMA dengan Bank penyalur; d. Daftar rekapitulasi penerima Bantuan Pemerintah tahun 2016. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat Pembinaan SMA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Dana disalurkan oleh KPPN ke Bank Penyalur, selanjutnya Bank Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah. Teknis penyaluran tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank Penyalur; Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke sekolah penerima Bantuan Pemerintah setelah dana masuk pada rekening Bank penyalur dan Bank penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari PPK.


BAB IV PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A.

Prinsip Penggunaan Dana 1.

Swakelola dan partisipatif Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.

Transparan Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3.

Akuntabel Pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana harus membuat revisi, dan disetujui oleh pemberi bantuan.

4.

Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

5.

Efektif dan efisien Pengelolaan dana bantuan harus efektif dan efisien. Menghindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.

6.

Tertib administrasi dan pelaporan Penerima bantuan harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7.

Saling percaya Pemberian bantuan berlandaskan pada rasa saling percaya ( mutual trust ) antara pemberi dan penerima Bantuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik dan bertaraf internasional.


B.

Sifat Bantuan Dana bantuan ini bersifat stimulus, yang dimungkinkan adanya sharing sebagai bentuk kepedulian yayasan/sekolah/masyarakat/pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap program pengembangan SMA Rujukan. Pengertian sharing di sini, tidak harus dalam bentuk uang, melainkan bisa berbentuk material, tenaga, atau fasilitas pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan yang belum tersedia. Besarnya sharing relatif, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah dan atau sekolah.

C.

Nilai Bantuan dan Peruntukan Bantuan pengembangan SMA Rujukan bersumber dari APBN Tahun 2016, seluruhnya berjumlah Rp. 141.220.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Setiap sekolah memperoleh bantuan sebesar Rp 230.000.000,(dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang diperuntukkan bagi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Sosialisasi program pengembangan SMA Rujukan; 2. Pemenuhan Sandar Kompetensi Lulusan; 3. Pemenuhan Standar Isi; 4. Pemenuhan Standar Proses; 5. Pemenuhan Standar Penilaian; 6. Peningkatan kompetensi pendidikan/tenaga kependidikan; 7. Manajemen pengelolaan; 8. Pengembangan keunggulan sekolah; 9. Pelaksanaan kebijakan pendidikan; 10. Pengimbasan. Besaran setiap komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan setiap sekolah. Rincian peruntukkan disusun menggunakan Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada Lampiran 3. Catatan : Besar pembiayaan untuk manajemen pengelolaan tidak lebih 10 % dari total Bantuan Pemerintah SMA rujukan tahun 2016, pembiayaan tersebut antara lain: surat menyurat, ATK, rapat persiapan, rapat koordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan/atau institusi lain yang terkait dengan program SMA Rujukan.

D.

Ketentuan Penggunaan Dana 1.

Pertanggungjawaban penggunaan dana Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan harus digunakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis ini, surat perjanjian dan RAB Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Tahun 2016 serta mengacu peraturan keuangan yang berlaku.


2.

Pembebanan biaya transfer Biaya transfer dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan dibebankan pada dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan yang diterima oleh sekolah.

3.

Pembukuan dan pencatatan penggunaan dana Seluruh penggunaan dana harus dicatat/dibukukan secara tertib dan rapi dalam buku tersendiri, sesuai dengan ketentuan pembukuan keuangan yang berlaku. Contoh Format Pembukuan Kas Umum pada Lampiran 4.

4.

Penyimpanan dokumen dan rekaman Seluruh berkas pendukung baik yang berkaitan dengan berkas pemberian Bantuan Pemerintah (rencana pelaksanaan kegiatan, RAB, Surat Perjanjian), laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan SMA Rujukan, laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban keuangan harus dikelola dan disimpan secara tertib dan teratur sampai batas waktu minimal 3 tahun, sesuai dengan ketentuan kearsipan dan penyimpanan dokumen negara yang berlaku.

5.

Pengalihan dan penyimpangan penggunaan dana Apabila terdapat perubahan kegiatan dan atau penggunaan dana Bantuan Pemerintah, maka sekolah penerima harus terlebih dahulu mengajukan usulan revisi secara tertulis dilengkapi dengan alasan pengalihan/perubahannya, ditujukan kepada pemberi bantuan (Direktorat Pembinaan SMA). Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis ini, dan atau jika ada laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak penerima Bantuan Pemerintah akan diberikan sangsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengembalikan dana yang tidak sesuai penggunaannya pada Kas Negara.

6.

Pemungutan dan penyetoran pajak Berbagai jenis pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran transaksi yang dilakukan pihak penerima dana Bantuan Pemerintah, harus langsung dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

7.

Nilai nominal pada faktur pembelian atau kuitansi sebagai bukti pembayaran suatu transaksi yang akan mengakibatkan pembayaran pajak, maka nilai nominal tersebut harus sudah termasuk pajak, dan dinyatakan dalam faktur atau kuitansi; Segala penghasilan (honor) yang diberikan kepada personil yang melaksanakan tugas (misalnya: honor fasilitator) dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dipungut oleh penerima Bantuan Pemerintah dan disetorkan ke Kas Negara, contoh Blanko Setorat Pajak pada Lampiran 5.

Penyetoran sisa dana a. Apabila masih terdapat sisa Bantuan Pemerintah yang tidak habis dipakai, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas


Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) pada tahun berjalan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada tahun selanjutnya, blanko SSPB pada Lampiran 6. b.

E.

Setoran sisa Bantuan Pemerintah disetorkan melalui Bank Persepsi, antara lain: Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank mitra KPPN setempat.

Larangan Penggunaan Dana Dana Bantuan Pemerintah merupakan amanah dan kepercayaan, sehingga penting untuk secara bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal berikut ini: 1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati, misalnya membeli barang, membiayai uang harian kepala sekolah, dan sejenisnya; 2. Melakukan korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun; 3. Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, yaitu memborongkan kepada pihak kontraktor/perusahaan; 4. Membiayai kegiatan-kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana yang berasal dari RAPBS, APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi; 5. Memindahkan dana Bantuan Pemerintah dari rekening rutin sekolah ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun; 6. Menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk simpan pinjam; 7. Menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk tambahan gaji guru/karyawan; 8. Menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk investasi, misalnya untuk membeli ternak dengan maksud meraih keuntungan, dan sejenisnya; 9. Menggunakan dana Bantuan Pemerintah untuk perjalanan dinas yang tidak berkaitan langsung dengan program/kegiatan Bantuan Pemerintah.

F.

Sanksi Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, penerima Bantuan Pemerintah terbukti secara sah melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan keuangan negara, maka Direktorat Pembinaan SMA memberi peringatan/teguran secara lisan atau tertulis. Penerima Bantuan Pemerintah wajib mengindahkan peringatan/teguran tersebut. Jika tidak, Direktorat Pembinaan SMA akan memberikan sanksi kepada penerima bantuan sesuai dengan jenis pelanggarannya berupa: 1.

Meminta bantuan institusi pemeriksa/penyidik yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung ke penerima bantuan;

2.

Menarik kembali bantuan dana yang telah disalurkan ke penerima bantuan


3.

G.

Memasukkan penerima bantuan ke dalam daftar sekolah/lembaga/yayasan yang melanggar aturan (apabila terbukti) untuk kemudian tidak diberikan bantuan lagi di masa mendatang.

Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta mengetahui seberapa besar peran dan partisipasi masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program bantuan berjalan lancar sesuai sasaran yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. Monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Media masa akan dilibatkan secara independent untuk melakukan peliputan pelaksanaan program dana bantuan, bilamana diperlukan. Metode monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, wawancara dengan responden, pengisian kuesioner/instrumen oleh responden. Metode lain responden dapat mengisi kuesioner monitoring dan evaluasi secara on-line. Kuesioner/instrumen monitoring disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA. Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat terlaksana secara efektif Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Menyiapkan perangkat pendukung monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Bantuan Pemerintah SMA Rujukan serta pemanfaatannya; 2.

H.

Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan workshop/TOT di tingkat pusat yang akan melibatkan unsur pusat dan daerah (apabila tersedia anggaran untuk melaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SMA Rujukan).

Pelaporan Laporan yang harus disiapkan oleh setiap SMA Rujukan penerima Bantuan Pemerintah, terdiri atas: 1.

Laporan pelaksanaan program Laporan pelaksanaan program berisi informasi antara lain tentang keterlaksanaan kegiatan, ketercapaian sasaran/target, kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana jadwal, manfaat yang diperoleh, permasalahan/ kendala yang dihadapi, upaya pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut. Contoh penyusunan laporan penyerapan dan penggunaan dana Bantuan


2. Laporan penyerapan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Laporan penyerapan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah disusun dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan penyerapan dana (mencakup: rencana dan realisasi penggunaan dana serta sisa dana, pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara), dilengkapi dengan bukti penggunaan dana yang terdiri atas: 1) Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, sesuai dengan jenis pengeluaran yang digunakan/dikeluarkan (honor, transport, konsumsi, pengadaan ATK, penggandaan bahan, dan lain-lain); 2) Bukti setor pajak; dan 3) Bukti setor sisa dana (bila ada). b. Laporan penyerapan dana dan seluruh bukti penggunaan dana di atas, dibuat rangkap 2 (dua). c. Pengesahan, peruntukan, waktu pengiriman laporan, dan berita acara serah terima hasil pembelian/pengadaan barang diatur sebagai berikut: 1) Laporan penggunaan dana, ditandatangani oleh kepala sekolah penerima Bantuan Pemerintah. 2) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana, ditandatangani oleh kepala sekolah penerima Bantuan Pemerintah. 3) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Pemerintah, yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan diperuntukan sebagai berikut : a) 1 (satu) naskah laporan dilampiri dengan bukti SPJ yang ASLI, untuk arsip sekolah. b) 1 (satu) naskah dilampiri dengan lembar kedua (fotocopy) bukti SPJ, disampaikan kepada: Dr. Eko Warisdiono Kasubdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMA Gedung A Lt. 3 Komplek Perkantoran Kemendikbud Jl. RS. Fatmawati – Cipete, Jakarta Selatan.


BAB V PENUTUP Program pengembangan SMA Rujukan ini akan berhasil dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis ini. Dengan demikian kesalahpahaman akan dapat dihindari. Dana Bantuan Pemerintah merupakan dana stimulus yang digunakan untuk memperkuat kegiatan-kegitan yang sudah dikembangkan sekolah agar menjadi lebih bermutu dan layak dijadikan rujukan bagi sekolah lain. Sekolah penerima bantuan senantiasa perlu membangun komunikasi yang instensif dalam rangka mencapai tujuan SMA Rujukan dengan institusi terkait seperti Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP dan lembaga mitra lainnya. Salah satu bukti keberhasilan dalam melaksanakan program SMA Rujukan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan dituangkan dalam laporan. Oleh karena itu sekolah penerima Bantuan Pemerintah hendaknya segera mengirin laporan proses dan hasil pelaksanaan program SMA Rujukan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan ke Direktorat Pembinaan SMA. Laporan tersebut merupakan salah satu bukti komitmen sekolah dalam menjalankan kesepakatan pelaksanaan progam SMA Rujukan. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur akan diterbitkan kemudian sebagai bagian dari perbaikan Petunjuk Teknis ini.


Lampiran 1. Daftar SMA Rujukan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2016 DAFTAR SMA RUJUKAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2015 No. 1

2

Provinsi DKI Jakarta

Jawa Barat

Kabupaten/Kota

Sekolah

1 2

Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Pusat

1 2

SMAN 1 Jakarta SMAN 68 Jakarta

3

Kota Jakarta Pusat

3

SMAN 77 Jakarta

4

Kota Jakarta Utara

4

SMAN 13 Jakarta

5

Kota Jakarta Utara

5

SMAN 40 Jakarta

6

Kota Jakarta Utara

6

SMAN 45 Jakarta

7

Kota Jakarta Utara

7

SMAN 52 Jakarta

8

Kota Jakarta Utara

8

SMAN 75 Jakarta

9

Kota Jakarta Utara

9

SMAN 80 Jakarta

10

Kota Jakarta Utara

10

SMAN 111 Jakarta

11

Kota Jakarta Barat

11

SMAN 33 Jakarta

12

Kota Jakarta Barat

12

SMAN 65 Jakarta

13

Kota Jakarta Barat

13

SMAN 78 Jakarta

14

Kota Jakarta Barat

14

SMAN 94 Jakarta

15

Kota Jakarta Barat

15

SMAN 112 Jakarta

16

Kota Jakarta Selatan

16

SMAN 3 Jakarta

17


17

SMAN 8 Jakarta

18


18

SMAN 28 Jakarta

19


19

SMAN 34 Jakarta

20


20

SMAN 38 Jakarta

21


21

SMAN 47 Jakarta

22


22

SMAN 70 Jakarta

23


23

SMAN 82 Jakarta

24


24

SMAN 90 Jakarta

25


25

SMAN 97 Jakarta

26

Kota Jakarta Timur

26

SMAN 12 Jakarta

27

Kota Jakarta Timur

27

SMAN 21 Jakarta

28

Kota Jakarta Timur

28

SMAN 36 Jakarta

29

Kota Jakarta Timur

29

SMAN 39 Jakarta

30

Kota Jakarta Timur

30

SMAN 42 Jakarta

31

Kota Jakarta Timur

31

SMAN 54 Jakarta

32

Kota Jakarta Timur

32

SMAN 89 Jakarta

33

Kota Jakarta Timur

33

SMAN 93 Jakarta

34

Kota Jakarta Timur

34

SMAN 105 Jakarta

35

Kota Jakarta Timur

35

SMAN 113 Jakarta

36

Kab. Kep. Seribu

36

SMAN 69 Jakarta

1

Kab. Bogor

37

SMAN 2 Cibinong

2

Kab. Bogor

38

SMAN 1 Parung

3

Kab. Bogor

39

SMAN 1 Ciawi

4

Kab. Bogor

40

SMA Plus PGRI Cibinong

5

Kab. Pangandaran

41

SMAN 1 Pangandaran

6

Kab. Sukabumi

42

SMAN 1 Cisaat


No.

3

Provinsi

Jawa Tengah

Kabupaten/Kota

Sekolah

7 8

Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi

43 44

SMA Pesantren Unggul Al-Bayan

9

Kota Cimahi

45

SMAN 2 Cimahi

10

Kota Tasikmalaya

46

SMAN 2 Tasikmalaya

11

Kab. Indramayu

47

SMAN 1 Anjatan

12

Kota Banjar

48

SMAN 1 Banjar

13

Kota Bekasi

49

SMAN 1 Bekasi

14

Kota Bekasi

50

SMAN 5 Bekasi

15

Kab. Kuningan

51

SMAN 3 Kuningan

16

Kab. Tasikmalaya

52

SMAN 1 Singaparna

17

Kab. Bekasi

53

SMAN 1 Cikarang Utara

18

Kab Bekasi

54

SMAN 1 Tambun Selatan

19

Kab. Bandung

55

SMAN 1 Cileunyi

20

Kab. Bandung

56

SMAN 1 Soreang

21

Kab. Bandung Barat

57

SMAN 1 Padalarang

22

Kab. Ciamis

58

SMAN 1 Ciamis

23

Kab. Cianjur

59

SMAN 1 Cianjur

24

Kab. Cirebon

60

SMAN 1 Palimanan

25

Kab. Garut

61

SMAN 1 Garut

26

Kab. Karawang

62

SMAN 1 Karawang

27

Kab. Purwakarta

63

SMAN 1 Purwakarta

28

Kab. Subang

64

SMAN 1 Subang

29

Kab. Subang

65

SMAN 3 Subang

30

Kab. Sumedang

66

SMAN 1 Cimalaka

31

Kota Bogor

67

SMAN 1 Bogor

32

Kota Cirebon

68

SMAN 2 Cirebon

33

Kota Depok

69

SMAN 1 Depok

34

Kota Sukabumi

70

SMAN 3 Sukabumi

35

Kota Bandung

71

SMAN 1 Bandung

36

Kota Bandung

72

SMAN 7 Bandung

37

Kota Bandung

73

SMAN 10 Bandung

38

Kota Bandung

74

SMAN 13 Bandung

39

Kota Bandung

75

SMAN 15 Bandung

40

Kota Bandung

76

SMAN 16 Bandung

41

Kota Bandung

77

SMAN 18 Bandung

42

Kota Bandung

78

SMAN 19 Bandung

43

Kota Bandung

79

SMAN 21 Bandung

44

Kota Bandung

80

SMAN 24 Bandung

45

Kota Bandung

81

SMAN 25 Bandung

46

Kab. Majalengka

82

SMAN 1 Majalengka

1

Kab. Banjarnegara

83

SMAN 1 Banjarnegara

2

Kab. Banyumas

84

SMAN 3 Purwokerto

3

Kab. Banyumas

85

SMAN 2 Purwokerto

4

Kab. Batang

86

SMAN 1 Batang

5

Kab. Blora

87

SMAN 1 Blora

6

Kab. Boyolali

88

SMAN 1 Boyolali

7

Kab. Brebes

89

SMAN 2 Brebes

SMAN 1 Sukaraja


No.

4

5

Provinsi

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Kabupaten/Kota

Sekolah

8 9

Kab. Brebes Kab. Cilacap

90 91

SMAN 1 Brebes SMAN 1 Cilacap

10

Kab. Demak

92

SMAN 1 Demak

11

Kab. Grobogan

93

SMAN 1 Purwodadi

12

Kab. Jepara

94

SMAN 1 Jepara

13

Kab. Karanganyar

95

SMAN 1 Karanganyar

14

Kab. Kebumen

96

SMAN 1 Kebumen

15

Kab. Kendal

97

SMAN 1 Kendal

16

Kab. Klaten

98

SMAN 1 Klaten

17

Kab. Kudus

99

SMAN 1 Kudus

18

Kab. Magelang

100

SMAS Taruna Nusantara

19

Kab. Pati

101

SMAN 1 Pati

20

Kab. Pekalongan

102

SMAN 1 Kajen

21

Kab. Pemalang

103

SMAN 1 Pemalang

22

Kab. Purbalingga

104

SMAN 1 Purbalingga

23

Kab. Purworejo

105

SMAN 1 Purworejo

24

Kab. Rembang

106

SMAN 1 Rembang

25

Kab. Semarang

107

SMAN 1 Ungaran

26

Kab. Sragen

108

SMAN 1 Sragen

27

Kab. Sukoharjo

109

SMAN 1 Sukoharjo

28

Kab. Tegal

110

SMAN 1 Slawi

29

Kab. Temanggung

111

SMAN 1 Temanggung

30

Kab. Wonogiri

112

SMAN 1 Wonogiri

31

Kab. Wonosobo

113

32

Kab. Wonosobo

114

SMAN 1 Wonosobo SMAS Takhassus AS Sahro

33

Kota Magelang

115

SMAN 4 Magelang

34

Kota Pekalongan

116

SMAN 1 Pekalongan

35

Kota Salatiga

117

SMAN 1 Salatiga

36

Kota Semarang

118

SMAN 3 Kota Semarang

37

Kota Semarang

119

SMAS YSKI Kota Semarang

38

Kota Surakarta

120

SMAN 1 Surakarta

39

Kota Surakarta

121

SMAN 3 Surakarta

40

Kota Tegal

122

SMAN 1 Tegal

1

Kab. Sleman

123

SMAN 1 Sleman

2

Kota Yogyakarta

124

SMAN 3 Yogyakarta

3

Kab. Bantul

125

SMAN 1 Bantul

4

Kab. Kulonprogo

126

SMAN 1 Wates

5

Kab. Gunungkidul

127

SMAN 1 Wonosari

1

Kab. Mojokerto

128

SMAN 1 Mojokerto

2

Kota Batu

129

SMAN 1 Batu

3

Kota Madiun

130

SMAN 2 Madiun

4

Kota Kediri

131

SMAN 2 Kediri

5

Kota Malang

132

SMAN 2 Malang

6

Kota Malang

133

SMAN 3 Malang

7

Kota Malang

134

SMAN 4 Malang

8

Kota Malang

135

SMAN 5 Malang

9

Kota Malang

136

SMAN 8 Malang

10

Kota Malang

137

SMAN 10 Malang


No.

6

Provinsi

Aceh

Kabupaten/Kota 11 12

Kota Surabaya

Sekolah SMAN 2 Surabaya

Kota Surabaya

138 139

13

Kota Surabaya

140

SMAS Al-Hikmah

14

Kota Surabaya

141

SMAS Khatijah

15

Kota Surabaya

142

SMAS Muh. 2 Surabaya

16

Kota Blitar

143

SMAN 2 Blitar

17

Kota Pasuruan

144

SMAN 1 Pasuruan

18

Kota Probolinggo

145

SMAN 1 Probolinggo

19

Kab. Pacitan

146

SMAN 1 Pacitan

20

Kab. Pasuruan

147

SMAN 1 Pandaan

21

Kab. Banyuwangi

148

SMAN 1 Giri

22

Kab. Magetan

149

SMAN 1 Magetan

23

Kab. Madiun

150

SMAN 1 Geger

24

Kab. Kediri

151

SMAN 1 Pare

25

Kab. Ngawi

152

26

Kab. Nganjuk

153

SMAN 2 Ngawi SMAN 2 Nganjuk

27

Kab. Probolinggo

154

SMAN 2 Probolinggo

28

Kab. Gresik

155

SMAN 1 Gresik

29

Kab. Sidoarjo

156

SMAN 1 Sidoarjo

30

Kab. Sidoarjo

157

SMAN 3 Sidoarjo

31

Kab. Sidoarjo

158

SMAN 1 Waru

32

Kab. Sidoarjo

159

SMAN 1 Krian

33

Kab. Sidoarjo

160

SMAN 1 Tarik

34

Kab. Sidoarjo

161

SMAS Muh. 2 Sidoarjo

35

Kab. Malang

162

SMAN 1 Kepanjen

36

Kab. Malang

163

SMAN 1 Turen

37

Kab. Tuban

164

SMAN 1 Tuban

38

Kab. Bojonegoro

165

SMAN 1 Bojonegoro

39

Kab. Lamongan

166

SMAN 1 Lamongan

40

Kab. Bangkalan

167

SMAN 1 Arosbaya

41

kab. Sampang

168

SMAN 2 Sampang

42

Kab. Pamekasan

169

SMAN 1 Pamekasan

43

Kab. Sumenep

170

SMAN 1 Sumenep

44

Kab. Tulungagung

171

SMAN 1 Boyolangu

45

Kab. Trenggalek

172

SMAN 1 Trenggalek

46

Kab. Bondowoso

173

SMAN 1 Bondowoso

47

Kab. Situbondo

174

SMAN 1 Situbondo

48

Kab. Situbondo

175

SMAN 1 Panarukan

49

Kab. Ponorogo

176

SMAN 1 Ponorogo

50

Kab. Jember

177

SMAN 1 Jember

51

Kab. Lumajang

178

SMAN 2 Lumajang

52

Kab. Blitar

179

SMAN 1 Talun

53

Kab. Pasuruan

180

SMAN 1 Pandaan

54

181

1

Kab. Jombang Kab. Aceh Barat Daya

182

SMAN 2 Jombang SMAN 1 Aceh Barat Daya

2

Kab. Aceh Timur

183

SMAN 1 Idi Rayeuk

3

Kab. Pidie

184

SMAN 1 Mutiara

4

Kab. Aceh Besar

185

SMAN 2 Modal Bangsa

SMAN 5 Surabaya


No.

7

Provinsi

Sumatera Utara

Kabupaten/Kota

Sekolah

5 6

Kota Langsa Kab. Nagan Raya

186 187

SMAN 1 Langsa SMAN 1 Seunagan

7

Kab. Aceh Singkil

188

SMAN 1 Gunung Meriah

8

Kab. Simeulue

189

SMAN 1 Sinabang

9

Kata Lhokseumawe

190

SMAN 1 Lhokseumawe

10

Kab. Kutacane

191

SMAN 1 Kutacane

11

Kota Sabang

192

SMAN 1 Sabang

12

Kota Subulussalam

193

SMAN 1 Simpang Kiri

13

Kab. Gayo Luas

194

SMAN 1 Blangpegayon

14

Kab. Bireuen

195

SMAN 1 Bireuen

15

Kab. Bireuen

196

SMAN 2 Peusangan

16

Kab. Bireuen

197

SMAN 2 Samalanga

17

Kab. Beber Meriah

198

SMAN ! Permata

18

Kab. Aceh Utara

199

SMAN 1 Samudera

19

Kab. Aceh Tenggara

200

SMAN 1 bandar

20

Kab. Aceh Tengah

201

SMAN 2 Takengon

21

Kab. Aceh Tamiang

202

SMAN 2 Kejuruan Muda

22

Kab. Aceh Selatan

203

SMAN 1 Tapaktuan

23

Kab. Aceh jaya

204

SMAN 1 Jaya

24

Kab. Pidie Jaya

205

SMAN 1 Pidie Jaya

25

Kota Banda Aceh

206

SMAN 1 Banda Aceh

26

Kota Banda Aceh

207

SMAN 2 Banda Aceh

27

Kota Banda Aceh

208

SMAN 4 Banda Aceh

1

Kab. Asahan

209

SMAN 1 Kisaran

2

Kab. Batubara

210

SMAN 1 Air Putih

3

Kab. Batubara

211

SMAN 1 Medang Deras

4

Kab. Batubara

212

SMAN 1 Sei Suka

5

Kab. Dairi

213

SMAN 1 Sidikalang

6

Kab. Deli Serdang

214

SMAN 1 Lubuk Pakam

7

215

SMAN 1 Tanjung Morawa

8

Kab. Deli Serdang Kab. Humbang

216

SMAN 1 Dolok Sanggul

9

Kab. Karo

217

SMAN 1 Kabanjahe

10

218

SMAN 1 Rantau Utara

11

Kab. Labuhan Batu Kab. Labuhan Batu

219

SMAN 1 Kota Pinang

12

Kab. Labuhan Batu

220

SMAN 1 Kualu Hulu

13

Kab. Langkat

221

SMAN 1 Stabat

14

Kab. Mandailing Natal

222

SMAN 2 Plus Panyabungan

15

Kab. Nias

223

SMAN 1 Gido

16

Kab. Nias Barat

224

SMAN 1 Mandrehe

17

Kab. Nias Selatan

225

SMAN 1 Teluk Dalam

18

Kab. Nias Utara

226

SMAN 1 Tehuberua

19

227

SMAN 1 Barumun

20

Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas

228

SMAN 1 Padang Bolak

21

Kab. Pakpak Bharat

229

SMAN 1 Salak

22

Kab. Samosir

230

SMAN 1 Pangururan

23

Kab. Serdang Bedagai

231

SMAN 1 Doloh Masihul

24

Kab. Simalungun

232

SMAN 1 Raya

25

Kab. Tapanuli Selatan

233

SMAN 2 Plus Sipirok


No.

8

9

Provinsi

Sumatera Barat

Riau


Kab. Tapanuli Tengah

Sekolah SMAN 1 Plus Matauli

Kab.Tapanuli Utara

234 235

28

Kab. Toba Samosir

236

SMAN 2 Balige

29

Kota Binjai

237

SMAN 1 Binjai

30

Kab. Gunung Sitoli

238

SMAN 1 Gunung Sitoli

31

Kota Medan

239

SMAN 1 Medan

32

Kota Medan

240

SMAN 3 Medan

33

Kota Medan

241

SMAN 4 Medan

34

242

SMAN 13 Medan

35

Kota Medan Kab. Padang

243

SMAN 1 Padangsidimpuan

36

Kab. Pematangsiantar

244

SMAN 1 Pematang Siantar

37

Kota Sibolga

245

SMAN 3 Sibolga

38

Kab. Tanjung Balai

246

SMAN 1 Tanjung Balai

39

247

1

Kab. Tebing Tinggi Kab. Solok

248

SMAN 1 Tebing Tinggi SMAN 1 Gunung Talang

2

Kab. Pessel

249

SMAN 2 Painan

3

Kota Solok

250

SMAN 1 Solok

4

Kota Pariaman

251

SMAN 1 Pariaman

5

Kab. Pasaman Barat

252

SMAN 1 Pasman

6

Kota Padang

253

SMAN 3 Padang

7

Kota Payakumbuh

254

SMAN 2 Payakumbuh

8

Kota Bukittinggi

255

SMAN 1 Bukit Tinggi

9

Kab. Agam

256

SMAN 1 Ampek Angkek

10

Kota Sawahlunto

257

SMAN 1 Sawahlunto

11

Kab. Sijunjung

258

SMAN 1 Sijunjung

12

Kota Padang Panjang

259

SMAN 1 Sumbar

13

Kab. Pasaman

260

SMAN 1 Lb Sikaping

14

Kab. Solok Selatan

261

SMAN 1 Solok Selatan

15

Kab. Limapuluh Kota

262

SMAN 1 Kec. Harau

16

Kab. Dharmasraya

263

SMAN 1 Pulau Punjung

17

Kab. Mentawai

264

SMAN 2 Sipora

18

Kab. Padang Pariaman

265

SMAN 1 Lubuk Alung

19

Kab. Tanah Datar

266

SMAN 1 Batu Sangkar

1

Kab. Bengkalis

267

SMAN 1 Bengkalis

2

Kab. Indragiri Hilir

268

SMAN 1 Tembilahan HuluU

3

Kab. Indragiri Hulu

269

SMAN 1 Pasir Penyu

4

270

SMAN 2 Bengkayang Kota

5

Kab. Kampar Kab. Kepulauan

271

SMAN 1 Tebing Tinggi

6

Kab. Kuantan Sengingi

272

SMAN 2 Teluk Kuantan

7

Kab. Pelalawan

273

SMAN 1 Pangkalan Kerinci

8

Kab. Rokan Hilir

274

SMAN 1 Bangko

9

Kab. Rokan Hulu

275

SMAN 1 Rambah

10

Kab. Siak

276

SMAN 1 Tualang

11

Kota Dumai

277

SMAN 2 Dumai

12

278

SMAN 1 Pekanbaru

13

Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru

279

SMAN 5 Pekanbaru

14

Kota Pekanbaru

280

SMAN 12 Pekanbaru

SMAN 1 Tarutung


No. 10

11

12

Provinsi Jambi

Sumatera Selatan

Lampung

Kabupaten/Kota

Sekolah

1 2

Kab. Kerinci Kota Sungai Penuh

281 282

SMAN 2 Kerinci SMAN 3 Sungai Penuh

3

Kab. Merangin

283

SMAN 12 Merangin

4

Kab. Sarolangun

284

SMAN 7 Sarolangun

5

Kab. Bungo

285

SMAN 1 Muara Bungo

6

Kab. Tebo

286

SMAN 2 Kab. Tebo

7

Kab. Batang Hari

287

SMAN 2 Batang Hari

8

Kab. Muaro Jambi

288

SMAN TT. Muaro Jambi

9

289

SMAN 3 Kota Jambi

10

Kota Jambi Kab. Tanjung Jabung

290

SMAN 1 Kuala Tungkal

11

Kab. Tanjung Jabung

291

SMAN 2 Tj. Jabung Timur

1

Kab. Banyuasin

292

SMAN 1 Banyuasin 1

2

Kab. Musi Banyuasin

293

SMAN Plus 2 Banyuasin III

3

Kab. Tebing Tinggi

294

SMAN 1 Tebing Tinggi

4

Kab. Lahat

295

SMAN 4 Lahat

5

Kab. Muara enim

296

SMAN 1 Unggulan Muara Enim

6

Kab. Sekayu

297

SMAN 2 Sekayu

7

Kab. Musi Rawas

298

SMAN 1 Tugu Mulyo

8

Kab. Sarulangun

299

SMAN Surulangun

9

Kab. Indralaya

300

SMAN 1 Indralaya utara

10

Kab. Kayuagung

301

SMAN 3 Kayuagung

11

Kab. OKU

302

SMAN 1 Ogan Komering Ulu

12

Kab.

303

SMAN 1 Muara Dua

13

Kab.

304

SMAN 1 Martapura

14

Kab. Talang Ubi

305

SMAN 2 Unggulan Talang Ubi

15

Kab. Lubuk Linggau

306

SMAN 1 Lubuk Linggau

16

Kab. Pagaralam

307

SMAN 1 Pagaralam

17

Kota Palembang

308

SMAN Sumatera Selatan

18

Kota Palembang

309

SMAN 03 Palembang

19

Kota Palembang

310

SMAN 17 Palembang

20

Kota Palembang

311

SMAS Kusuma bangsa Plbng

21

Kab. Prabumulih

312

SMAN 2 Prabumulih

1

Kab. Way Kanan

313

SMAN 1 Baradatu

2

Kab. Lampung Selatan

314

SMAN 1 Sidomulyo

3

Kab. Lampung Tengah

315

SMAN 1 Kota Gajah

4

Kab. Lampung Timur

316

SMAN 1 Purbolinggo

5

Kab. Lampung Barat

317

SMAN 1 Liwa

6

Kota Metro

318

SMAN 1 Metro

7

Kota Bandar Lampung

319

SMAN 9 Bandar Lampung

8

Kab. Pesawaran

320

SMAN 1 Padang Cermin

9

kab. Pringsewu

321

SMAN 1 Gading Rejo

10

Kab. Tanggamus

322

SMAN 1 Talang Padang

11

323

SMAN 1 Banjar Margo

12

Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang

324

SMAN 1 Tl. Bawang Tengah

13

Kab. Mesuji

325

SMAN 1 Way Serdang

14

Kab. Pessisr Barat

326

SMAN 1 Pesisir Selatan

15

Kab. Lampung Utara

327

SMAN 2 Kotabumi


No.

Provinsi

13

Kalimantan Barat

14

15

16

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimatan Timur

Kabupaten/Kota 1 2

Kota Pontianak

Sekolah

Kota Pontianak

328 329

SMAN 1 Pontianak SMAK Immanuel Pontianak

3

Kota Singkawang

330

SMAN 3 Singkawang

4

331

5

Kab. Mempawah Kab. Sambas

332

SMAN 1 Mempawah Hilir SMAN 1 Sambas

6

Kab. Sanggau

333

SMAN 1 Sanggau

7

Kab. Sintang

334

SMAN 1 Sintang

8

Kab. Kuala Hulu

335

SMAN 1 Putussibau

9

Kab. Ketapang

336

SMAN 1 Ketapang

10

Kab. Bengkayang

337

SMAN 2 Bengkayang

11

Kab. Landak

338

SMAN 1 Menjalin

12

Kab. Sekadau

339

SMAN 1 Sekadau Hulu

13

Kab. Melawi

340

SMAN 1 Nanga Pinoh

14

Kab. Kayong Utara

341

SMAN 1 Sukadana

15

Kab. Kubu raya

342

SMAN 1 Sungai Ambawang

1

Kab. Melawi

343

SMAN 1 Nanga Pinoh

2

Kab. Kayong Utara

344

SMAN 1 Sukadana

3

Kab. Kubu Raya

345

SMAN 1 Sungai Ambawang

4

Kab. Katingan

346

SMAN 2 Katingan Hilir

5

Kab. Gunung Mas

347

SMAN 1 Tewah

6

Kab. Kapuas

348

SMAN 2 Kuala Kapuas

7

349

SMAN 1 Kahayan Hilir

8

Kab. Pulang Pisau Kab. Kotawaringin

350

SMAN 1 Pangkalan Bun

9

Kab. Kotawaringin

351

SMAN 1 Sampit

10

Kab. Murung Raya

352

SMAN 1 Murung

11

Kab. Lamandau

353

SMAN 1 Bulik

12

Kab. Seruyan

354

SMAN 1 Kuala Pembuang

13

Kab. Sukamara

355

SMAN 1 Sukamara

14

Kota Palangka Raya

356

SMAN 2 Palangka Raya

1

Kota Banjarmasin

357

SMAN 1 Banjarmasin

2

Kota Banjarbaru

358

SMAN 1 Banjarbaru

3

Kab. Banjar

359

SMA Banua Kalsel

4

360

SMAN 1 Rantau

5

Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai

361

SMAN 2 Kandangan

6

Kab. Hulu Sungai

362

SMAN 1 Barabai

7

Kab. Hulu Sungai Utara

363

SMAN 1 Amuntai

8

Kab. Balangan

364

SMAN 1 Paringin

9

Kab. Tabalong

365

SMAN 1 Tanjung

10

Kab. Barito Kuala

366

SMAN 1 Mandastana

11

Kab. Tanah Laut

367

SMAN 1 Pelaihari

12

Kab. Tanah Bumbu

368

SMAN 1 Simpang Empat

13

Kab. Kotabaru

369

SMAN 1 Kotabaru

1

Kota Balikpapan

370

SMAN 1 Balikpapan

2

Kab. Berau

371

SMAN 4 Berau

3

Kota Samarinda

372

SMAN 1 Samarinda

4

Kota Bontang

373

SMAN 1 Bontang

5

Kab. Paser

374

SMAN 1 Tanah Grorot

6

Kab. PPU

375

SMAN 1 PPU


No.

17

Provinsi

Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota 7 8

Kab. Mahakam Ulu Kab. Kutai Barat

376 377

SMAN 1 Long Bangun SMAN 1 Sendawar

9

Kab. Kutai Kartanagara

378

SMAN 1 Tenggarong

10


379

SMAN 1 Muara Badak

11


380

SMAN 1 Muara Jawa

12

Kab. Kutai Timur

381

SMAN 1 Sangata Selatan

13

Kab. Kutai Timur

382

SMAN 1 Sangata Utara

14

Kab. Kutai Timur

383

SMAN 1 Teluk Pandan

1

Kota Manado

384

SMAN 9 Manado

2

Kota Tomohon

385

SMAN 1 Tomohon

3

Kota Bitung

386

SMAN 2 Bitung

4

Kab. Airmadidi

387

SMAN 1 Airmadidi

5

Kota Kotamobagu

388

SMAN 1 Kotamobagu

6

Kab. Bolmong Timur Kab. Bolaang

389

SMAN 1 Modayag

390

SMAN 1 Bolaang

391

SMAN 1 Amurang

9

Kab. Minahasa Selatan Kab. Bolmong Utara

392

SMAN 1 Bintauna

10

Kab. Sitaro

393

SMAN 1 Siau Timur

11

Kab. Minahasa

394

SMAN 3 Tondano

12

Kab. Sangihe

395

SMAN 1 Tahuna

13

Kab. Mitra

396

SMAN 1 Ratahan

14

Kab. Bolmong Selatan

397

SMAN 1 Pinolosian

15

Kab. Talaud

398

SMAN 1 Melonguane

1

Kab. Tolitoli

399

SMAN 3 Tolitoli

2

400

SMAN 3 Luwuk

3

Kab. Banggai Kab. Banggai

401

SMAN ! Tinagkung

4

Kab. Banggai Laut

402

SMAN 1 Banggai

5

Kab. Buol

403

SMAN 1 Bunubogu

6

Kab. Donggala

404

SMAN 1 Riopakava

7

Kab. Morowali

405

SMAN 1 Bungku

8

Kab. Morowali Utara

406

SMAN 1 Petasia

9

Kab. Parigi Moutong

407

SMAN 1 Tinombo

10

Kab. Poso

408

SMAN 1 Poso

11

Kab. Sigi

409

SMAN 1 Sigi

12

Kab. Tojo Una-Una

410

SMAN 1 Ampana Kota

13

411

1

Kota Palu Kab. Bantaeng

412

SMAN 2 Palu SMAN 1 Bantaeng

2

Kab. Barru

413

SMAN 1 Soppeng Riaja

3

Kab. Bone

414

SMAN 1 Mare

4

Kab. Bulukumba

415

SMAN 12 Bulukumba

5

Kab. Enrekang

416

SMAS Muh. Kalosi

6

Kab. Gowa

417

SMAN 1 Bontomarannu

7

Kab. Jeneponto

418

SMAN Khusus Jeneponto

8

Kab. Kepulauan Selayar

419

SMAN 1 Benteng

9

Kab. Luwu

420

SMAN 01 Unggulan Kamanre

10

Kab. Luwu Timur

421

SMAN 1 Tomoni

11

Kab. Luwu Utara

422

SMAN 1 Masamba

12

Kab. Maros

423

SMAN 3 Lau Maros

7 8

18

19

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sekolah


No.

20

21

22

Provinsi

Sulawesi Tenggara

Maluku

Bali

Kabupaten/Kota

Sekolah

13 14

Kab. Pangkep Kab. Pinrang

424 425

SMAN 2 Pangkajene SMAN 11 Unggulan Pinrang

15

Kab. Sidrap

426

SMAN 1 Pangsid

16

Kab. Sinjai

427

SMAN 1 Sinjai Timur

17

Kab. Soppeng

428

SMAN 1 Watansoppeng

18

Kab. Takalar

429

SMAN 1 Galesong Selatan

19

Kab. Tana Toraja

430

SMAN 1 Makale

20

Kab. Toraja Utara

431

SMAS Kristen Barana

21

Kab. Wajo

432

SMAN 1 Sengkang

22

Kota Makassar

433

SMAS Ktlk Rajawali Makassar

23

Kota Palopo

434

SMAN 1 Palopo

24

Kota Parepare

435

SMAN 2 Parepare

1

Kab. Bombana

436

SMAN 2 Bombana

2

Kab. Buton

437

SMAN 1 Pasarwajo

3

Kab. Buton Selatan

438

SMAN 1 Batauga

4

Kab. Buton Tengah

439

SMAN 1 GU

5

Kab. Buton Utara

440

SMAN 1 Kulisusu

6

Kab. Kolaka

441

SMAN 1 Kolaka

7

Kab. Kolaka Timur

442

SMAN 1 Tirawuta

8

Kab. Kolaka Utara

443

SMAN 1 Lasusua

9

444

SMAN 1 Unaaha

10

Kab. Konawe Kab. Konawe

445

SMAN 1 Wawonii

11

Kab. Konawe Selatan

446

SMAN 1 Konsel

12

Kab. Konawe Utara

447

SMAN 1 Lasolo

13

Kab. Muna

448

SMAN 1 Raha

14

Kab. Muna Barat

449

SMAN 1 Barangka

15

Kab. Wakatobi

450

SMAN 1 Wangi-wangi

16

Kota Baubau

451

SMAN 1 Baubau

17

Kota Kendari

452

SMAN 9 Kendari

1

Kab. Buru

453

SMAN 1 Namlea

2

Kab. Kepulauan Aru

454

SMAS Yos Sudarso Dobo

3

Kab. Maluku Tengah

455

SMAN 2 Masohi

4

456

SMAN 1 Kei Kecil

5

Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara

457

SMAN 1 Tansel

6

Kab. Seram Bagian

458

SMAN 1 Kairatu

7

Kab. Seram Bagian

459

SMAN 1 Bula

8

Kota Ambon

460

SMAN 1 Ambon

9

Kota Ambon

461

SMAN Siwalima

10

Kota Tual

462

SMAN 1 Tual

11

Kota Tual

463

SMAN 2 Tual

1

Kab. Badung

464

SMAN 1 Kuta Utara

2

Kab. Bangli

465

SMAN 1 Bangli

3

Kab. Buleleng

466

SMAN 1 Singaraja

4

Kab. Gianyar

467

SMAN 1 Ubud

5

Kab. Jembrana

468

SMAN 1 Negara

6

Kab. Karangasem

469

SMAN 1 Amplapura

7

Kab. Klungkung

470

SMAN 2 Semarapura

8

Kab. Tabanan

471

SMAN 1 Tabanan


No. 23

24

25

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Kabupaten/Kota

Sekolah

1 2

Kota Mataram Kota Mataram

473 474

SMAN 5 Mataram SMAN 1 Mataram

3

Kab. Lombok Barat

475

SMAN 1 Gerung

4

Kab. Lombok Barat

476

SMAN 1 Narmada

5

Kab. Lombok Utara

477

SMAN 1 Tanjung

6

Kab. Lombok Tengah

478

SMAN 1 Praya

7

Kab. Lombok Tengah

479

SMAN 4 Praya

8

Kab. Lombok Timur

480

SMAN 1 Selong

9

Kab. Lombok Timur

481

SMAN 1 Aikmel

10

Kab.Sumbawa Barat

482

SMAN 1 Taliwang

11

Kab. Sumbawa

483

SMAN 1 Sumbawa

12

Kab. Sumbawa

484

SMAN 2 Sumbawa

13

Kab. Dompu

485

SMAN 1 Dompu

14

Kota Bima

486

SMAN 1 Kota Bima

15

Kab. Bima

487

SMAN 1 Woha

1

Kota Kupang

488

SMAK. Geovani

2

Kab. Kupang

489

SMAN 1 Kupang Timur

3

Kab. TTD

490

SMAN 1 Soe

4

Kab. TTU

491

SMAN Kafemenanu

5

Kab. Belu

492

SMA Surya Atambua

6

Kab. Alor

493

SMAN 2 Kalabahi

7

Kab. Flore Timur

494

SMAN 1 Larantuka

8

Kab. Sikka

495

SMAN 1 Maumere

9

Kab. Ende

496

SMAK Frateran Ndao

10

Kab. Nagekeo

497

SMAN Balariwu Danga

11

Kab. Manggarai Timur

498

SMAN 1 Borong

12

Kab. Manggarai

499

SMAN 1 Ruteng

13

Kab. Manggarai barat

500

SMA Kat.. St. Klaus Werang

14

Kab. Sumba Timur

501

SMAN 1 Waingapu

15

Kab. Sumba Tengah

502

SMAN 1 Waibakul

16

Kab. Sumba Barat

503

SMAK Waikabubak

17

Kab. Sumba Barat Daya

504

SMA Katholik St. Aquinas

18

Kab. Rote Ndao

505

SMAN 1 Rote Barat daya

19

Kab. Lembata

506

SMAN 1 Nubakutan

20

Kab. Sabu Raijua

507

SMAN 1 Sabu Timur

21

Kab. Ngada

508

SMAN Bajawa

22

Kab. Malaka

509

SMAN Harekakae

1

Kab. Biak Numfor

510

SMAN 1 Biak

2

Kab. Mimika

511

SMAN 1 Timika

3

Kota Jayapura

512

SMAN 4 Jayapura

4

Kab. Merauke

513

SMAN 1 Merauke

5

Kab. Asmat

514

SMAN Agats

6

Kab. Boven Digoel

515

SMAN 1 Tanah Merah

7

Kab. Dogiyai

516

SMAN 2 Tigi

8

Kab. Dogiyai

517

SMAN 1 Dogiyai

9

Kab. Intan Jaya

518

SMAN 3 Sugapa

10

Kab. Jayapura

519

SMAN 1 Sentani

11

Kab. Jaya Wijaya

520

SMAN 1 Wamena


No.

26

27

28

29

Provinsi

Bengkulu

Banten

Gorontalo

Maluku Utara


Kab. Keerom

Sekolah SMAN 1 Arso

Kab. Kep. Yapen

521 522

14

Kab. Lany Jaya

523

SMAN 1 Tiom

15

524

SMAN 1 Obaa

16

Kab. Mappi Kab. Membramo

525

SMAN 1 Mamberamo Tengah

17

Kab. Membramo Raya

526

SMAN Kelila

18

Kab. Nabire

527

SMAN 1 Nabire

19

Kab. Nduga

528

SMAN 1 Kenyam

20

Kab. Paniai

529

SMAN 1 Paniai Timur

21

Kab. Peg. Bintang

530

SMAN 1 Oksibil

22

Kab. Puncak

531

SMAN 1 Ilaga

23

Kab. Puncak Jaya

532

SMAN 1 Mulia

24

Kab. Sarmi

533

SMAN 1 Sarmi

25

Kab. Supiori

534

SMAN 1 Korido

26

Kab. Tulikara

535

SMAN Karubaga

27

Kab. Waropen

536

SMAN Waren

28

Kab. Yahukimo

537

SMAN 1 Dekai

29

538

1

Kab. Yalimo Kab. Bengkulu Selatan

539

SMAN Abenaho SMAN 2 Bengkulu Selatan

2

Kab. Bengkulu Utara

540

SMAN 2 Arga Makmur

3

Kab. Bengkulu Tengah

541

SMAN 1 Bengkulu Tengah

4

Kab. Kaur

542

SMAN 1 Kaur

5

Kab. Kepahiang

543

SMAN 1 Kepahiang

6

Kab. Lebong

544

SMAN No.01 Lebong Utara

7

Kab. Muko-muko

545

SMAN 2 Muko-muko

8

Kab. Rejang Lebong

546

SMAN 1 Curup Selatan

9

Kab. Seluma

547

SMAN 1 Seluma

10

Kota Bengkulu

548

SMAN 2 Bengkulu

1

Kota Cilegon

549

SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon

2

Kab. Pandeglang

550

SMAN 2 Pandeglang

3

Kota Tangerang

551

SMAN 1 Tangerang

4

Kota Tangerang

552

SMAN 8 Tangerang

5

Kota Tangerang Selatan

553

SMAN 2 Tangerang Selatan

6

Kota Tangerang Selatan

554

SMAS Pembangunan Jaya

7

Kota Serang

555

SMAN 2 Serang

8

Kab. Tangerang

556

SMAN 3 KAB Tangerang

9

Kab. Serang

557

SMAN 1 Kramatwatu

10

Kab. Lebak

558

SMAN 1 Rangkas Bitung

1

Kota Gorontalo

559

SMAN 1 Kota Gorontalo

2

Kab. Gorontalo

560

SMAN 1 Limboto

3

Kab. Bonebolango

561

SMAN 1 Kabila

4

Kab. Boalemo

562

SMAN 1 Tilamuta

5

Kab. Goronlato Utara

563

SMAN 1 Gorontalo Utara

6

Kab. Pohuatu

564

SMAN 1 Marisa

1

Kab. Halmahera Barat

565

SMAN 1 Halmahera Barat

2

Kab. Halmahera Selatan

566

SMAN 1 Halmahera Selatan

3

Kab. Halmahera Tengah

567

SMAN 3 Halmahera Tengah

4

Kab. Halmahera Timur

568

SMAN 1 Halmahera Timur

SMAN 2 Serui


No.

30

31

32

33

34

Provinsi

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Papua Barat

Sulawesi Barat

Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota

Sekolah

5 6

Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai

569 570

SMAN 5 Halmahera Utara SMAN 1 Pulau Morotai

7

Kab. Kepulauan Sula

571

SMAN 1 Sanana

8

Kab. Pulau Taliabu

572

SMAN 1 Taliabu Barat

9

Kota Ternate

573

SMAN 1 Kota Ternate

10

Kota Tidore Kepulauan

574

SMAN 1 Tikep

1

Kab. Bangka Selatan

575

SMAN 1 Toboali

2

Kab. Bangka Tengah

576

SMAN 1 Koba

3

Kota Pangkal Pinang

577

SMAN 3 Pangkal Pinang

4

Kab. Belitung Timur

578

SMAN 1 Gantung

5

Kab. Bangka Barat

579

SMAN 1 Muntok

6

Kab. Bangka

580

SMAN 1 Sunailiat

7

Kab. Belitung

581

SMAN 1 Tanjung Pandan

1

Kota Tanjung Pinang

582

SMAN 2 Tanjung Pinang

2

Kab. Bintan

583

SMAN 1 Bintan

3

Kab. Natuna

584

SMAN 1 Bunguran Timur

4

Kab. Lingga

585

SMAN 1 Singkep

5

Kab. Anambas

586

SMAN 1 Palmatak

6

Kab. Karimun

587

SMAN 1 Karimun

7

Kota batam

588

SMAN 8 Batam

8

Kota Batam

589

SMAN 17 Batam

9

Kota Batam

590

SMAS Kartini

1

Kab. Manokwari

591

SMAN 1 Manokwari

2

Kota Sorong

592

SMAN 3 Kota Sorong

3

Kab. Sorong

593

SMAN 1 Kab. Sorong

4

Kab. Fakfak

594

SMAN 1 Fakfak

5

Kab. Teluk Wondama

595

SMAN 1 Wondama

6

Kab. Teluk Bintuni

596

SMAN 1 Bintuni

7

Kab. Raja Ampat

597

SMAN Raja Ampat

8

Kab. Sorong Selatan

598

SMAN 1 Teminambuan

9

Kab. Kaimana

599

SMAN 1 Kaimana

10

Kab. Mambrauw

600

SMAN 1 Sausapor

11

601

SMAN 1 Ayamaru

12

Kab. Maybrat Kab. Manokwari

602

SMAN 1 Ransiki

13

Kab. Peg. Arfak

603

SMAN Anaggi

1

Kab. Mamuju

604

SMAN 1 Mamuju

2

Kab. Majene

605

SMAN 2 Majene

3

Kab. Polewali Mandar

606

SMAN 1 Polewali

4

Kab. Mamuju Tengah

607

SMAN 1 Topoyo

5

Kab. Mamuju Utara

608

SMAN 1 Pasangkayu

6

Kab. Mamasa

609

SMAN 1 Mamasa

1

Kota Tarakan

610

SMAN 2 Tarakan

2

Kab. Bulongan

611

SMAN 1 Tanjung Selor

3

Kab. Malinau

612

SMAN 1 Malinau

4

Kab. Nunukan

613

SMAN 1 Nunukan

5

Kab. Tana Tidung

614

SMAN 1 Sesayap


Lampiran 2. Naskah Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Tahun 2016 SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH SMA RUJUKAN TAHUN 2016 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SUBDIREKTORAT KURIKULUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DENGAN SMA ...................

Nomor Tanggal

: :

Pada hari ini ... bertempat di «Tempat»... telah diadakan Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2016, antara: 1. Nama : Dr. Ir. Eko Warisdiono, MM NIP : 196308211990031002 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA Nomor: 5 294/B4/KU/2015 tanggal 24 Desember 2015 Alamat : Direktorat Pembinaan SMA Kompleks Kemendikbud, Gedung A Lt. 3 Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Bertindak atas nama Direktur Pembinaan SMA, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016 2.

Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

Bertindak untuk dan atas nama SMAN..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, sebagai penerima dana Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016, KEDUA BELAH PIHAK menyepakati perjanjian kerjasama Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk Surat Perjanjian untuk Penyelenggaraan dan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

(1) Bantuan adalah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada 614 SMA untuk mendukung Penyelenggaraan kegiatan SMA Rujukan tahun 2016, (2) Sekolah penerima dana Bantuan Pemerintah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta yang divalidasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA sebagai penyelenggara program SMA Rujukan tahun 2016. Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA tentang Penetapan SMA Rujukan tahun 2016, pada Lampiran 1.


BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan pemberian dana Bantuan Pemerintah adalah untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan kegiatan SMA Rujukan tahun 2016. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 3

Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing sekolah penyelenggara SMA Rujukan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini. Perincian biaya penggunaan dana Bantuan Pemerintah pada Lampiran 2. Pasal 4 Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah (1)

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah, dilakukan melalui proses pemindahbukuan secara langsung melalui Bank Penyalur yang ditunjuk yaitu BNI Cabang Senayan ke rekening PIHAK KEDUA pada: Nama Bank Nomor Rekening Atas nama

: : : «Rek_Atas_Nama»

(2) Dana Bantuan Pemerintah akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seluruhnya atau sebesar 100% dari jumlah dana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 di atas, setelah kesepakatan perjanjian dan kuitansi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 5 Jangka Waktu Penggunaan Bantuan Pemerintah

(1)

(2)

Dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016 sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis dan jadwal kegiatan yang telah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA; Dana Bantuan Pemerintah harus sudah selesai digunakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2016. Pasal 6 Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah

Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah dilakukan secara swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Menerapkan prinsip keterbukaan, kejujuran, akuntabel, dan efisiensi (hemat dan tepat guna). (2) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan program, strategi dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. (3) Penggunaan dana Bantuan Pemerintah harus sesuai dengan perincian biaya yang telah disepakati. (4) Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. (5) Seluruh pengeluaran dana Bantuan Pemerintah harus dicatat dan dibukukan secara tersendiri, sesuai dengan peraturan tentang pembukuan keuangan. (6) Seluruh bukti pengeluaran (SPJ) dimaksud, dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap asli untuk arsip sekolah penerima dana Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) rangkap untuk Direktorat Pembinaan SMA. Pasal 7 Sumber Pembiayaan

Pemberian dana Bantuan Pemerintah dibiayai dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2016 melalui DIPA Kegiatan Pembinaan SMA Nomor: SPDIM-023.03.1.414514/2016, tanggal 7 Desember 2015 beserta revisinya. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 Hak Pihak Pertama


(3) (4) (5)

Menyiapkan berbagai perangkat pendukung penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016. Menetapkan jumlah dana Bantuan Pemerintah untuk setiap sekolah penyelenggara SMA Rujukan tahun 2016. Menerima laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah dan laporan penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016 dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9 Kewajiban Pihak Pertama (1) Menyalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan RAB dan ketentuan yang berlaku. (2) Melakukan bantuan teknis dalam keseluruhan proses penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. (3) Mengolah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA. Pasal 10 Hak Pihak Kedua (1) Menerima dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam RAB. (2) Menetapkan berbagai strategi/cara dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2016, RAB dan Surat Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. (3) Mengelola dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada BAB III Pasal 3 s.d. Pasal 7 di atas dan peraturan keuangan yang berlaku. Pasal 11 Kewajiban Pihak Kedua (1) Melaksanakan kegiatan SMA Rujukan tahun 2016 sesuai dengan RAB dan Surat Perjanjian yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA. (2) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2016. (3) Mengkonsultasikan dan mengusulkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2016 dan dokumen lain yang terkait. (4) Berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat Pembinaan SMA dalam keseluruhan proses Penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016 yang diselenggarakan oleh sekolah penerima dana Bantuan Pemerintah. (5) Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan SMA Rujukan tahun 2016 sekolah yang bersangkutan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada BAB V Surat Perjanjian ini. Pasal 12 Tanggungjawab Mutlak

1)

2)

PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertangungjawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dana Bantuan Pemerintah, akibat pencurian atau penyebab lainnya. BAB V PELAPORAN Pasal 13

(1) Laporan terdiri atas: a. Laporan pelaksanaan kegiatan SMA Rujukan tahun 2016. b. Laporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah. (2) Laporan penggunaan dana disusun tersendiri, terdiri atas laporan penyerapan dana, sisa dana (bila ada) dan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ). (3) Laporan disusun sesuai dengan rambu-rambu yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan


(4) SMA Rujukan penerima Bantuan Pemerintah tahun 2016 harus sudah menyelesaikan dan menyerahkan laporan penggunaan dana selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016. BAB VI SANKSI Pasal 14

(1)

(2)

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan kegiatan SMA Rujukan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara. PIHAK PERTAMA memberikan sanksi apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA. BAB VII LAIN-LAIN Pasal 15

(1) (2) (3)

Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan ini dibuat rangkap 3 (tiga), masingmasing untuk PIHAK PERTAMA 2 (dua) rangkap dan PIHAK KEDUA 1 (satu) rangkap. Surat perjanjian ini sah setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK serta ditempel materai Rp 6.000 dan stempel instansi masing-masing. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perj anjian ini. BAB VIII PENUTUP Pasal 16

Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan ini merupakan jaminan bagi kepentingan KEDUA BELAH PIHAK yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

................................................ NIP. .......................................

Dr. Ir. Eko Warisdiono, MM NIP. 196308211990031002


Lampiran 3. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Tahun 2016 CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN PEMERINTAHSMA RUJUKAN TAHUN 2016

CONTOH






Lampiran 4. Contoh Format Pembukuan Kas Umum Format 1 CONTOH BUKTI PENGELUARAN Contoh Kuitansi & Faktur Pembelian Barang

FAKTUR Banyaknya

Uraian

Harga Satuan

Jumlah

Format 2 : Contoh Kuitansi Pembelian ATK

Sudah terima dari

:

Banyaknya Uang

:

Untuk Pembayaran

:

SMA …………(Nama Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah) === ……………………………. rupiah ===

Pembelian ATK Kegiatan sosialisasi SMA Rujukan, sesuai faktur terlampir ………………… 2016

Jumlah

Rp.

……………… ……………………


Format 3 : Contoh Kuitansi Honorarium

KUITANSI SUDAH TERIMA DARI

: SMA ……(Nama Sekolah Pener im a Bantu an Pemer in tah)

BANYAKNYA UANG

: Rp.

UNTUK PEMBAYARAN

: Honorarium ………. Dalam Rangka ………………………….

………………

Kab/Kota ……………. Honorarium PPh ps 21 (15%) Diterimakan

TERBILANG

=== …………………………. rupiah ===

:

Setuju dibayar

Lunas dibayar tgl.

Kepala Sekolah

Bendahara Pengeluaran,

………………………… (Tgl. Penyerahan Honor) Yang menerima uang

STEMPEL SEKOLAH

………………... (Nama Kasek) ……………...(Nama Bendahara) NIP. …………... (NI P Kasek) NIP. …………….. (NI P Bendahara)

Penerima H onor


Lampiran 5. Contoh Blanko Setorat Pajak

Juknis Bantah SMA Rujukan,110616-Isi

Recommend Documents