Beberapa pasal-pasal yang penting di UUD 1945: Hak dan Kewajiban
Hak:
9.
1. Pekerjaan & penghidupan penghidupan yg layak (27 (27 ayat 2) 2. Bebas berserikat berse rikat & mengemukakan pendapat
(28D-2), pemerintahan (28D-3) 10. Memeluk agama (28E-1), bersikap sesuai
(28) (28E ayat 3) 3. Memeluk & beribadah menurut agama (29 ayat 2)
Perlakuan yg adil di hukum (28D-1), hub.kerja
kepercayaan (28E-2) 11. Berkomunikasi (28F) 12. HAM (28I ayat 1)
4. Pertahanan & keamanan negara negara (30 ayat 1) 5. Mendapat pendidikan (31 ayat 1) 1)
Kewajiban:
Di amandemen kedua =>
1.
Pembelaan negara (27 ayat 3)
6.
Hidup & bertahan hidup (28A)
2.
Persamaan kedudukan & menjunjung hukum
7.
Membentuk keluarga (28B ayat 1)
8.
Mengembangkan diri (28C-1), memajukan diri
3.
Pertahanan & keamanan negara (30 ayat 1)
utk memperjuangkan hak (28C-2)
4.
Mengikuti pendidikan dasar (31 ayat 2)
5.
Menghormati HAM orang lain (28J ayat 1) **
(27 ayat 1)
MPR
1.
Beranggotakan DPR & DPD DPD yg yg dipilih melalui melalui pemilu (2 ayat ayat 1)**** 1)****
2.
Bertugas mengubah mengubah & menetapkan UUD UUD (3-1), melantik melantik presiden & wakilnya (3-2), memberhentikan presiden dan wakilnya (3-3)
3.
Menyelenggarakan sidang usulan DPR terkait dengan dengan pemberhentian pemberhentian presiden/wakilnya yg yg terbukti melanggar hukum paling lambat 30 hari sejak diterima usul tsb (7B ayat 6)****
4.
Rapat paripurna paripurna atas sidang di di atas harus dihadiri minimal ¾ dr jumlah anggota dan disetujui disetujui minimal 2/3 dr jumlah anggota yg hadir setelah presiden/wakilnya menjelaskan dalam rapat tsb (7B ayat 7)****
5.
Jika ada kekosongan kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan menyelenggarakan sidang untuk memilih 2 calon yg diusulkan presiden selambat2nya 60 hari (8 ayat 2)***
6.
Jika Presiden dan wakilnya wakilnya berhalangan utk melakukan kewajibannya, MPR MPR menyelenggarakan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan wakilnya dari 2 paket capres & cawapres yg diusulkan parpol yg mendapat suara terbanyak pertama dan kedua di pemilu selambat2nya 30 hari sejak kejadian itu (8 ayat 3)****
7.
MPR mengadakan mengadakan sidang untuk mengubah mengubah pasal-pasal UUD jika diajukan oleh minimal 1/3 dr jumlah anggotanya (37 ayat 1), dengan dihadiri oleh minimal 2/3 dr jumlah anggotanya (37 ayat 3), dan disetujui minimal 50% + 1 dr seluruh anggotanya (37 ayat 4). Semua bisa diubah kecuali bentuk NKRI (37 ayat 5)
DPR:
1.
Anggota DPR dipilih melalui pemilu (19 ayat 1), berhak mengajukan usul usul rancangan UU (21), dan dapat diberhentikan dari jabatannya (22B)
2.
Fungsi dan hak DPR:
a.
Legislasi (membentuk UU), anggaran (membahas RUU ttg APBN yg diajukan presiden), pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU & APBN) - 20A ayat 1
b.
Hak interpelasi (bertanya ke pemerintah), angket (penyelidikan ttg penyimpangan pelaksanaan UU), menyatakan pendapat (kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut interpelasi dan angket)
– 20A ayat 2 Presiden:
1.
Pemegang kekuasaan pemerintahan RI menurut UU (4 ayat 1)
2.
Presiden berhak mengajukan RUU (5 ayat 1) dan menetapkan PP utk menjalankan UU (5 ayat 2)
3.
Syarat seseorang untuk menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6)
4.
Masa jabatan presiden dan wakil presiden (Pasal 7)
5.
a.
7A: Diberhentikan dari masa jabatannya karena melanggar hukum
b.
7B: Proses pemberhentian presiden & wakilnya
c.
7C: Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Kekosongan presiden (8 ayat 1), kekosongan wakil presiden (8 ayat 2), pelaksana tugas kepresidenan diganti oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Ne geri, dan Menteri Pertahanan (8 ayat 3)
6.
Sumpah dan janji presiden dan wakil presiden di hadapan MPR/DPR (Pasal 9)
7.
Pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10)
8.
Presiden berhak membuat pernyataan perang (11 ayat 1) dan perjanjian internasional (11 ayat 2) dengan persetujuan DPR
9.
Pernyataan bahaya oleh presiden (Pasal 12)
10. Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13) 11. a.
Memberi grasi (pengampunan hukuman) dan rehabilitasi (pemulihan nama baik) dengan pertimbangan MA (14 ayat 1)
b.
Memberi amnesti (pengampunan thd orang banyak) dan abolisi (penghentian pemeriksaan perkara) dengan pertimbangan DPR (14 ayat 2)
12. Memberi gelar tanda jasa (Pasal 15) dan membentuk dewan pertimbangan (Pasal 16) Yang lainnya:
1.
Wewenang MA (Pasal 24A), KY (24B), dan MK (24C)
2.
Pengertian warga negara dan penduduk (Pasal 26 ayat 1 & 2)
3.
Sistem pertahanan keamanan semesta oleh TNI dan Polri (30 ayat 2)
4.
Negara memajukan kebudayaan dan menghormati bahasa (32 ayat 1 & 2), menguasai SDA (33 ayat 3), memelihara fakir miskin dan anak terlantar (34 ayat 1), jamsos dan pelayanan kesehatan (34 ayat 2 & 3)
5.
Identitas kebangsaan: bendera (Ps 35), bahasa (Ps 36), lambang (36A), lagu (36B)
6.
Pemilu (Pasal 23E): asas (ayat 1), objek (ayat 2), pemilih DPR/D (ayat 3), pemilih DPD (ayat 4), penyelenggara oleh KPU – nasional, tetap, mandiri- (ayat 5)
