Pengertian perjanjian (kontrak)
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang (atau lebih) lain atau di mana dua (atau lebih) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Ps. 1313 KUHPerdata.
Hukum perikatan (kontrak) diatur dalam buku ke III kuhperdata dan bersifat terbuka, artinya seseorang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian: tentang apa saja, berisi apa saja, berbentuk apa saja, selama tidak dilarang UU, tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Dalam KUHP terdapat aturan yang terkait Kontrak, yaitu:
Bab I : ketentuan perikatan pada umum nya (pasal 1213-1233)
Bab II : perikatan yang lahir dari perjanjian (pasal 1313-1351)
Bab III : perikatan yang dilahirkan demi undang-undang (pasal 1350-1352)
Bab IV : penghapusan perikatan(pasal 1381-1456)
Unsur-unsur dalam perjanjian (konrak)
Unsur essensialia: yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur essensialia maka tidak ada perjanjian.
Unsur naturalia: yaitu unsur yang tidak ada dalam perjanjian namun telah diatur dalam undang-undang.
Unsur aksidentalia: yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.
Jenis–jenis perjanjian (kontrak)
Perjanjian timbal balik: yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Artinya : suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Contoh : perjanjian jual-beli
Perjanjian bernama: yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Contoh : perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa.
Perjanjian tidak bernama: yaitu perjanjian yang dalam praktik sehari-hari ada, tetapi tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Contoh : perjanjian jual beli secara angsuran, dan perjanjian franchise.
Perjanjian untung-untungan: yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu (pasal 1774 KUHPerdata)
Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak yang lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (co-ordinated).
Asas–asas perjanjian
Asas konsensualisme yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain, artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan diperlukan sesuatu formalitas.
Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.
Asas kepribadian (ps 1315 KUHPerdata): pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Terdapat kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum, dimana setiap tindakan perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut.
Asas itikad baik (ps 1338 KUHPerdata): perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas kekuatan mengikat adalah terikatnya kedua belah pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tapi juga ada unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan serta moral sehingga mengikat para pihak.
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor
Syarat sahnya perjanjian, menurut ps 1320 KUHPerdata, adalah :
1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, akibat hukumnya dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif, akibat hukumnya batal demi hukum.
Personalia perjanjian (kontrak) yangterbagi menjadi:
Pribadi, sebagaimana asas kepribadian (ps 1315 KUHPerdata)
Janji untuk Pihak Ketiga Ps 1317 KUHPer jo ps 1340 KUHPer (seorang membuat perjanjian, dalam perjanjian tersebut diperjanjikan hak" bagi orang lain).
Garansi sebagaimana Ps 1316 KUHPer (menjamin bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu).
Perluasan subjek perjanjian ps 1318 KUHPer kepada ahli waris dan orang" yang memperoleh hak dari padanya.
Actio Pauliana (ps 1341 KUHPer), yaitu keadaan dimana Kepada seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tak perlu dilakukan oleh debiturnya yang merugikan baginya.
Untuk meminta pembatalan / mengajukan pembatalan suatu perjanjian yang telah diadakan oleh orang lain diperlukan (syarat actio pauliana):
Yang meminta pembatalan itu adalah kreditur dari salah satu pihak
Perjanjian itu merugikan baginya.
Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan.
Debitur dan pihak lawan kedua-duanya , mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur.
Terjadinya Perjanjian (kontrak)
Perjanjian lahir dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak dalam perjanjian tentang hal-hal pokok dari perjanjian (asas konsesualisme), namun bagaimana terjadinya perjanjian dapat dijabarkan menjadi 3 teori utama:
Teori kehendak: yaitu persesuaian kehendak antara para pihak. Teori kehendak dapat dinyatakan secara tegas dan diam-diam.
Teori pernyataan: dimana Pernyataan pihak yang satu diterima pihak lain.
Teori kepercayaan: dimana Pernyataan yang dapat di percaya oleh orang yang normal diterima pihak lain.
Adapun saat terjadinya perjanjian terdapat 4 teori:
Teori ucapan: Penerimaan penawaran menyiapkan surat jawaban.
Teori pengiriman: Penerimaan penawaran mengirimkan surat jawaban.
Teori penerimaan: Orang yang mengajukan penawaran menerima jawaban.
Teori pengetahuan: Orang yang mengajukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya diterima.
Bentuk perjanjian (kontrak)
Perjanjian dapat berbentuk Lisan dan Tulisan/akta. Akta itu sendiri adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya, menurut ps 1867 KUHPer akta dibagi menjadi 2 yaitu Akta di bawah tangan (onderhands) dan Akta resmi (otentik).
Batal dan pembatalan
Dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif: Sepakat dan Kecakapan bertndak.
Dalam kata sepakat terdapat pula cacat dalam suatu kesepakatan, yaitu :
Kekhilafan (dwaling). Dalam hal ini Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan juga tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.
Paksaan (dwang) sesuai ps 1323 KUHPer (paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.) serta ps 1325 KUHPer (subyek terhadap siapa paksaan dilakukanpun ternyata tidak hanya meliputi pihak yang melakukan perjanjian, melainkan juga termasuk suami atau isteri dan keluarga mereka dalam garis keturunan keatas maupun kebawah)
Penipuan (bedrof) sebagaimana diatur dalam ps 1328 KUHPer (penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkalkan, melainkan harus dibuktikan).
Berbeda dengan kekhilafan, penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk mengelabui pihak lawan, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesempatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat antara mereka.
Dalam hal Kecakapan untuk bertindak diatur dalam ps 1329 sampai dengan ps 1331 KUHPer. Ps 1329 KUHPer menyatakan bahwa: "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap".
Ps 1330 KUHPer memberikan limitasi orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum yaitu:
Anak yang belum dewasa. Untuk seseorang yang dikatakan anak yang belum dewasa yaitu belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah (ps 330 KUHPer).
Orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Sesorang yang ditaruh di bawah pengampuan apabila mengalami sakit yaitu lemah pikiran, dungu, mata gelap, dan boros (ps 433 KUHPer).
Perempuan yang telah menikah (sudah tidak berlaku lagi sejak di keluarkan sema no.3/1963 tentang persamaan hak pria dan wanita).
Perjanjian menjadi batal demi hukum jika tidak memenuhi Syarat Objektif, yaitu:
Suatu hal tertentu: Perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian harus mempunyai objek atau prestasi tertentu yang telah ditentukan secara pasti. Juga harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
Suatu sebab yang halal: Diatur dalam Ps 1335 KUHPer : Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
Sentot Baskoro – 102.0612.032Hal. 4
Ringkasan Contract Drafting
[Type the document title]
