PROYEK PENDIDIKAN PANCASILA KEBIJAKAN PUBLIK
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Matakuliah Pendidikan Pancasila Disusun Oleh : 1. JESIKA CITRA REZEKI PANJAITAN / 4161210007 2. NATASYA IRENE YOPANCA SIHOTANG / 4163210015 3. SHOHIHATUN BARIYAH / 4161210011
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN MEDAN 2017
PENDAHULUAN
Salah satu persoalan mendasar berkaitan dengan ketahan ideologi adalah rendahnya kesadaran, bahkan juga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bersama Negara Indonesia yang menjadi perekat atau pemersatu bangsa. Penguatan ideologi Pancasila sangat penting demi keberlangsungan kautuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu masyarakat harus disadarkan akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bersama yang harus dilestarikan dan diwariskan hingga generasi anak cucu. Salah satu instrumen penting penguatan ideologi Pancasila adalah melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan yang dimaksudkan disini tidak saja dalam bentuk formal, tetapi juga pendidikan informal. Penguatan ideologi Pancasila untuk masyarakat luas harus dilakukan sejak dini, terutama sejak masih kanak-kanak. Karena kesadaran akan pentingnya Pancasila bila diinternalisasikan sejak masa kanak-kanak akan memungkinkan tumbuhnya nasionalisme terhadap bangsa dan Negara Indonesia. Dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dapat menelusuri sejarah Indonesia di masa lampau untuk melihat tugas kita di masa depan, yang mana kuduanya akan menyadarkan kita akan perlunya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Kompetensi mata kuliah pendidikan Pancasila antara agar mahasiswa mampu menjadi penggerak dalam perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia yang beraneka
ragam
serta
cirri
khas
kebudayaannya
masing-masing,
mahasiswa
mampu
berpartisipasii dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, serta mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik dengan meletakkan nilai-nilai dasar dari Pancasila secara bijak.
PEMBAHASAN
PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7). Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).
KAJIAN MASALAH Reformasi sosial
Ideologi yang bersumber pada filsafat pancasila menjadikan reformasi bersifat sosiomoral.Sebagai suatu ideologi maka terkandung suatu kehendak untuk bebuat sesuatu.
Bagi
ideologi pancasila diperlukan adanya sadar kehendak (dalam arti tidak akan terombang-ambing). Agar tidak teombang ambing maka sadar kehendak itu perlu sadar tujuan, sadar laku (usaha) dan sadar landasan Agenda Reformasi Sosio-Moral Posisi pemerintah tetap amat penting bagi proyek reformasi.Reformasi plitik harus mendukung stabilitas dinamis yang berarti bahwa civil society harus diberi ruang untuk bernafas lega melalui pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen akan kebebasan – kebebasan asasi yaitu kenbebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Berkaitan dengan itu, dapat diamati banyaknya pemimpin politik yang bersedia melakukan liberalisaasi namun sedikit sekali yang bersedia melakukan dan mendukung demokratisasi. Kesediaan melakukan liberalisasi dalam artian tersebut itu karena diduga dan diharap dapat mempertinggi tingkat kesuksesan kekuasaan, karena itu mengukuhkan legitimasinya, sementara demokratisasai dihalangi karena secara keliru diduga dan dikuatirkan akan merongrong pemerintahan.
Masalah-Masalah Penting
Berikut ini adalah beberapa persoalan yang diperkirakan akan mewarnai wacana nasinal tentang sosial dan agenda reformasi yang dikehendaki oleh kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh. Gejala gejala yang timbul, sebagaimana telah diisyaratkan tadi, harus dibaca sebagai dampak positif
tingkat kecerdasan mum yang semakin tinggi dan kenaikan
kemampuan ekonomi rakyat umum sebagai hasil pembangunan nasional. 1. Reformasi damai namun prinsipil. Penolakan kepada perubahan radikal dan revolusioner tidak saja didasarkan pada trauma – trauma masa lalu yang masih mencekam, tapi juga karena pertimbangan bahwa suatu perubahan yang radikal merusak aset – aset positif yang telah berhasil dibangun. 2. Konstitusionalisme. konstitusi.
Bersangkutan dengan reformasi damai itu ialah faham menegakkan
3. Tertib hukum dan “Predictability”. Benar atau tidak materi permasalahannya, ramainya isu kolusi dikalangan penegak hukun dinegeri kita menunjukkan adanya kelemahan dalam tertib hukum. 4. Masalah akhlak atau etika dan moral.banyak tinjauan dari luar yang hendaknya tidak begitu saja kita tolak secara ksenofobis-xenophic yang mengatakan bahwa negeri kita adalah negeri yang secara etis dan moral sosial-politik dan ek onomi termasuk lunak. 5. Pengawasan sosial. Karena masakah etika dan moral termasuk yang dikaitkan dengan ajaran agama pada analisis terakhir adalah masalah pribadi yang tidak dicampuri oleh orang luar. 6. Kebebasan – kebebasan asasi.Pertama, yang positif berupa kebebasan akademik yang relatif cukup baik di negeri kita.kedua yang negatif, kebebasan menyatakan pendapat secara mum, termasuk kebebasan pers, yang jauh dari mantap dan penuh percaya diri. 7. Andalan kepada sistem dan struktur, bukan pribadi..salah satu hasil yang diharapkan dari tegaknya konstitusi, tertib hkum, pengawasan sosial dan pelaksanaan kebebasan – kebebasab asasi. 8. Keadilan kekuasaan dan ketahanan budaya. “Power tends to corrupt and absolout power corrupts absolutely” ( kekuasaan cenderung curang, dan kekuasaan mutlak curang secara mutlak pula. Reformasi sosio moral yang berdasarkan ideologi pancasila berarti akan m enciptakan: 1. Sistem kelembagaan 2. Sistem tanggap nilai 3. Sistem norma yang ideal (esprit dan ethos). Ini berarti suatu ideologi apapun namanya termasuk ideologi pancasila, “terbuka” terhadap suatu perubahan yang datangnya dari luar.Walaupun nilai- nilai dasar yang terkandung didalamnya tidak berubah.Sebagai hasil dari sosio-moral tecipta suatu peradaban dalam masyarakat berdasarkan pancasila. Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.Model adalah wakil ideal dari situasisituasi dunia nyata.Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model memiliki fungsiantara lain: Membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang peroperasinya sistem alamiah atau system buatan manusia. Model membantu kita menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut
beroperasi, membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan, membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut, membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakekat hubungan antar elemen. Selain fungsi yang di miliki model, model kebijakan juga memiliki jenis yaitu model pluralis, elitis, sistem, rasional, inskrementalis, dan institusional. Sedangkan untuk pendekatan kebijakan juga memiliki berbagai macam yaitu pendekatan kelompok,
proses
fungsional,
kelembagaan,
peran
proses,subtantip,logis-positivis,
serta
warga
negara,
psikologis,
ekonomentrik, Fenomenologik/Pospositivis,
partisipatori, Normatif/Preskriptif, ideologik,Historis. Dalam sebuah kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah dan telah direalisasikan kepada masyarakat ada kalanya merupakan sebuah kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena kebijakan tersebut mampu menanggulangi krisis dan ketimpangan serta masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, akan tetapi ada kalanya dalam pemerintah membuat sebuah kebijakan tidak diterima oleh masyarakat karena kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, saran dalam makalah ini adalah sebaiknya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan hendaklah melihat realita dalam masyarakat sehingga kebijakan yang akan ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat dan kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang tepat bagi problematika dalam masyarakat tersebut. Menurut analisi dari kami bahwa Negara kita paling ideal dapat menggunakan monel kebijakan dar Thomas r dye
yakni Model rasional komprehensif ini menekankan pada
pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan. Dalam model ini suatu kebijakan yang rasional adalah suatu kebijakan yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dengan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi diband ingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
Model Rasional Komprehensif/ Policy as Efficient Goal Achievement.
Model rasional komprehensif ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan. Dalam model ini suatu kebijakan yang rasional adalah suatu kebijakan yang sangat efisien, dimana rasio
antara nilai yang dicapai dengan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain. Dalam model ini para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional, harus : 1. Mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada dalam masyarakat. 2. Mengatahui semua alternatif kebijakan yang tersedia. 3. Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan. 4. Memperhitungkan rasio antara tujuan dan nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijakan. 5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.
Model ini terdiri dari elemen sebagai berikut : 1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini dapat dipisahkan dengan masalah yang lain atau paling tidak masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan masalah yang lain. 2. Tujuan, nilai atau sasaran yang mengarahkan pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya. 3. Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki. 4. Konsekunsi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap pemilihan alternatif diteliti. 5. Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan dengan alternatif lain. Pembuat keputusan memil;iki alternatif beserta konsekuensi yang memaksimalkan pencapaian tujuan, nilai atau sasaran yang hendak dicapai. Keseluruhan proses tersebut akan menghasilakan suatu keputusan yang rasional, yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu Namun ada krikit terhadap model rasional komprehensif, yaitu : 1. Para pembuat keputusan tidak dihadapkan pada masalah-masalah yang konkrit dan jelas. Sehingga seringkali para pembuat keputusan gagal mendefinisikan masalah dengan jelas, akibatnya keputusan yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak tepat. 2. Tidak realitis dalam tuntutan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Menurut model ini pembuat keputusan akan mempunyai cukup informasi mengenai alternatif yang digunakan untuk menanggulangi masalah. Pada kenyataannya para pembuat keputusan seringkali
dihadapkan oleh waktu yang tidak memadai karena desakan masalah yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. 3. Para pembuat keputusan publik biasanya dihadapkan dengan situasi konflik daripada kesepakatan
nilai.
Sementara
nilai-nilai
yang
bertentangan
tersebut
tidak
mudah
diperbandingkan atau diukur bobotnya. 4. Pada kenyataannya bahwa para pembuat keputusan tidak mempunyai motivasi untuk menetapkan keputusan-keputusan berdasarkan tujuan masyarakat, sebaliknya mereka mencoba memaksimalkan ganjaran-ganjaran mereka sendiri. 5. Para pembuat keputusan mempunyai kebutuhan, hambatan dan kekurangan sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengambil keputusan atas dasar rasionalitas yang tinggi. 6. Investasi yang besar dalam program dan kebijakan menyebabkan pembuat keputusan tidak mempertimbangkan lagi alternatif yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya. 7. Terdapat banyak hambatan dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensi dari masing-masing alternatif.
DAFTAR PUSTAKA
AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Dr. Syafaruddin, M.Pd, 2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Edi Suharto, Ph.D, 2010, Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public, Bandung:Alfabeta.
Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
William N. Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
