BAB I
PENDAHULUAN
Sejak kemerdekaan indonesia tepatnya tanggal 17 agustus 1945, indonesia telah mengukuhkan kemerdekaannya melalui Proklamasi yang diun diunda dang ngka kan n
oleh leh
Soek Soeka arno, rno,
yang ang
inti intiny nya a
memp emprok roklam lamirka irkan n
kemerd kemerdeka ekaan an Republ Republik ik Indon Indonesi esia a hingga hingga sampai sampai pada pada lahirny lahirnya a UUD 1945 sebagi suatu konstitusi negara indonesia 1. Kemerdekaan bangsa indonesia
merupakan
keberhasilan
para
pejuang
dalam
mengaktula mengaktulaisasi isasikan kan nasionali nasionalisme sme mereka mereka untuk menjadik menjadikan an indonesia indonesia sebagai suatu negara yang memiliki komitmen dan kemandirian yang kuat layaknya negara-negara maju lainnya.
Indone Indonesia sia adala adalah h negara negara yang yang memp mempuny unyai ai produk produk hukum hukum yang yang sangat beragam, hal ini dikarenakan negara indonesia adalah negara yang majemuk. Kemajemukan bangsa indonesia tidak hanya dipetakan pada satu bidang saja, akan tetapi dalam banyak hal baik budaya, suku, agama, dan bahasa, sehingga tidak mengherankan apabila aturan hukum yang yang berlak berlaku u di indone indonesia sia harusl haruslah ah memp memperh erhati atikan kan dinami dinamika ka atupun atupun kepe kepent ntin inga gan n
huku hukum m
yang yang
diin diingi gink nkan an
oleh oleh
masy masyar arak akat at..
Sehin Sehingg gga a
kebu kebutu tuha han n huku hukum m masy masyar arak akat at dapa dapatt terp terpen enuh uhi, i, dan dan menc mencip ipta taka kan n efektivitas pemebrlakuan hukum. 1
Moh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Indonesia, Jakarta: Djambatan
Sejak kemerdekaan indonesia tepatnya tanggal 17 agustus 1945, indonesia telah mengukuhkan kemerdekaannya melalui Proklamasi yang diundangkan
oleh
Soekarno,
yang
intinya
memproklamirkan
kemerdekaan Republik Indonesia hingga sampai pada lahirnya UUD 1945 sebagi suatu konstitusi negara indonesia 2. Kemerdekaan bangsa indonesia
merupakan
keberhasilan
para
pejuang
dalam
mengaktulaisasikan nasionalisme mereka untuk menjadikan indonesia sebagai suatu negara yang memiliki komitmen dan kemandirian yang kuat layaknya negara-negara maju lainnya.
Komitmen kuat dari para pejuang negara indonesia tersebut, menjadi suatu yang tak terlupakan oleh penerus bang ini, oleh karena itu semangat juang tersebut diatuangkan menjadi dasar negara indonesia yang sampai sekarang disebut “PANCASILA”. Secara terminologis atau berdasarkan istilahnya yang digunakan di Indonesia, dimulai sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) padtanggal 1 juni 1945. Istilah “Pancasila” dipergunakan bung Karno untuk memberi nama atau lima prinsip negara indonesia merdeka yang diusulkannya. Sedangkan istilah tersebut, menurut bung karno sendiri adalah dibisikkan dari temannya seorang ahli bahasa. Pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia merdeka dan keesokan harinya tanggal 18 agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakan Rancangn hukum dasar serta dalam pembukaannya memuat Lima dasar Negara Republik Indonesia yang 2
Moh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Djambatan
2
diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah istilah Pancasila secara resmi atau secar formal masuk kedalam bahasa indonesia walaupun didalam pembukaan UUD 45 itu tidak disebutkan nama Pancasila. Pancasila dalam pembukaan ini sebagai dasar negara, oleh karena tu istilah Pancasila artinya lima dasar, yan dimaksud ialah satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur yang menjadi satu kesatuan dasar Filsafat Negara Republik Indonesia yang isinya sebagaimana tertera dalam alinea ke empat bagian akhir pembukaan UUD 45.
Sejalan dengan pembahasan pendahuluan diatas bahwa dasar negara indonesia adalah Pancasila dimana dasar ini menjadi tonggak awal dalam menentukan arah bangsa ini kedepan dalam segala bidang. Dalam pembahasan makalah ini akan dipaparkan sejauhmana peranann filsafat pancasila dalam pembuatan produk hukum. Artinya bahwa sebagaiamana Pancasila sebagai dasar negara, akan secara otomatis menjadi dasar dari semua hal hal yang menyangkut pemajuan negara indonesia, tak terkecuali dalam bidang Hukum. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui atau mengkaji peran filsafat pancasila sebagai dasar negara dalam produk hukum.
3
BAB II
PEMBAHASAN
Pancasila sebagai Dasar filsafat negara merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, didalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran pancasila. Dalam memahami semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran pancasila. Dalam memahami semangat kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan bersama perlu dipelajari sejara perumusan pancasila,
sejak
masa
pengusulan
pancasila,
masa
proklamasi
kemerdekaan, sampai dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, dan selanjutnya bangsa indonesia akan tetap melestarikan pancasila sebagai dasar negara. Dasar filsafat negara indonesia yang disebut pancasila ini resmi dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, walaupun istilah “PANCASILA” tidak disebutkan secara eksplisit dalam pembukaaan tersebut, namun rumusanya sila demi sila secara jelas dicantumkan di dalamnya oleh karena itu pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila.
Nama Pancasila sebagai Dasar Negara meskipun tidak tertulis secara resmi di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh maupun Penjelasan UUD
1945, namun
sudah cukup
jelas bahwa yang
dimaksudkan ialah lima Dasar Negara sebagaimana perumusannya terdapat dalam alinea keempat UUD 1945. Didalam Pasal 2 Undangundang Nomor 10 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, hal ini
4
dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, yang merupakan alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya, mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dimungkinkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya Pancasila digali dari pandangan
hidup
bangsa
Indonesia
yang
merupakan
jiwa
dan
kepribadian bangsa Indonesia sendir i3. Dasar negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa, tidak merupakan produk impor dari luar negeri, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri.
Jika pejuang bangsa Indonesia itu kita teliti dengan seksama maka unsur-unsur Pancasila merupakan semangat dan jiwa perjuangan tersebut diantaranya4
a. Unsur Ketuhanan.
Pada hakikatnya penjajahan bertentangan dengan ajaran tuhan. Karena penjaahan tidak mengenal cinta kash dan sayang sebagai mana di ajarkan oleh tuhan. Oleh karena itu perlawanan 3
Asshiddiqie Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945.
Yogyakarta. FH UII Press
4
Noor MS Bakry, 1999. Pancasila Yurisprudensi Kenegaraan, Liberty
Yogyakarta.
5
terhadap
kolonialisme
ada
yang
di
dorong
oleh
keyakinan
melaksanakan tugas-tugas agama, sebagai berikut:
1) Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2) Masing-masing atas dasar kemanusiaan yang beradab
3) Membinan adanya kerjasama dan tolerani antar sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa
b. Unsur Kemanusiaan.
Penjajahan tidak mengenal peri kemanusiaan. Penjajahan pada hakikatnya adalah hendak menemukan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang telah di hancurkan oleh penjajah. Serta dalam kehidupan berbangsa Tidak saling membedakan warna kulit, Saling menghormati dengan bangsa lain, Saling bekerja sama dengan bangsa lain, dan Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
c. Unsur Persatuan.
Di dalam kenyataan memang bangsa Indonesia I pecahpecah oleh penjajah. Meskipun demikian bangsa Indonesia menyadari bahwa perpecahan akan mengakibatkan keruntuhan sebagaimana semboyan yang berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Oleh karena itu bagaimanpun juga persatuan sebagai senjata ampuh tidak hancur sama sekali.
6
Menempatkan persatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menetapkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bangga berkebangsaan Indonesia. Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa
d. Unsur Kerakyatan.
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesua denga peri peri keadilan penjajahan bertentangan dengan kemerdekaan dan kebebasan.
Terutama dalam kehidupan
berbangsa, Mengakui bahwa
manusia Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama, Melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, dan Mengambil keputusan yang harus sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan.
e. Unsur Keadilan.
Diatas sudah di sebutkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini terbukti pada pengalaman bangsa Indonesia yang selama I jaah tidak pernah di perlakukan adil. Apalagi untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya sangat di persulit.
7
Adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara.Menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong dengan rasa kekeluargaan dan penuh kegotong royongan.
Pancasila merupakan Grundnorm atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, rumusan Pancasila ini dijumpai dalam Alinea keempat
Pembukaan
UUD
1945,
maka dapat
dikatakan
bahwa
Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori Hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati hukum positif kita.
Negara di dunia yang menganut paham negara teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adahal ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa denga itu, kemudian untuk negara yang menganut paham negara kekuasaan (rechstaat) yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan, lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber
hukum adalak kedaulatan rakyat,
dan Indonesia
menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila, akan tetapi berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat oleh Hobbes (yang mengarah pada ke
8
absolutisme) dan
John Locke
(yang
mengarah pada demokrasi
parlementer).
Hukum adat juga sedikit banyak masuk dalam konstitusi negara Indonesia, contoh adanya Undang-undang Agraria, kemudian munculnya Undang-undang
Otonomi
daerah,
yang
pada
intinya
memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Sebagai suatu dasar negara yang kuat dan memiliki nilai falsafat yang cukup kuat dalam menentukan perjalanan bangsa ini kedepa, pancasila adalah merupakan acuan penting bagi para pemuat kebijakan atau aturan atau UndangUndang untuk tetap memperhatikan isi dari pancasila itu sendiri.
Pada prinsipnya indonesia adalah merupakan suatu negara yang majemuk, yang identik dengan perbedaan, baik itu ras, agama, suku, bahasa
dan
kebudayaan,
akan
tetapi
dalam
falsafat
Pancasila
kemajemukan tersebut seolah-olah menjadi alat pemersatu sehingga perbedaan tersebut didak menjadi suatu alasan untuk menciptakan ketidak tentraman dan ketidakadilan dalam kehidupan bangsa indonesia.
Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang merupakan produk filsafat hukum negara Indonesia, Pancasila ini muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walau tindak lanjut hukum-hukum yang tercipta sering
9
terjadi hibrida (percampuran), terutama dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (civil law / khususnya negara Belanda), hukum Islam (baca ; Al-Qur’an) sering dijadikan dasar filsafat hukum sebagai rujukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim, contoh konkrit dari hukum Islam yang masuk dalam konstitusi Indonesia melalui produk filsafat hukum adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi didalamnya terdapat pasal tentang bolehnya poligami bagi laki-laki yaitu dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1,2, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2, walau banyak pihak yang protes pada pasal kebolehan poligami tersebut, namun di sisi lain tidak sedikit pula yang mempertahankan pasal serta isi dari Undang-undang Perkawinan tersebut. DPR adalah lembaga yang berjuang mengesahkan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, dan sampai sekarang masih berlaku tanpa adanya perubahan, ini bukti nyata dari perkembangan filsafat hukum yang muncul dari kebutuhan masyarakat perihal penuangan hukum secara konstitusi kenegaraan, yang mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam, yang menganggap ayat-ayat ahkam dalam kitab suci Al-Qur’an adalah mutlak untuk diikuti dalam hukum.
Hukum adat juga sedikit banyak masuk dalam konstitusi negara Indonesia, contoh adanya Undang-undang Agraria, kemudian munculnya Undang-undang
Otonomi
daerah,
yang
pada
intinya
memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Sebagai suatu dasar negara yang kuat dan memiliki nilai falsafat yang cukup kuat dalam menentukan perjalanan bangsa ini kedepa, pancasila adalah merupakan
10
acuan penting bagi para pemuat kebijakan atau aturan atau UndangUndang untuk tetap memperhatikan isi dari pancasila itu sendiri.
Pada prinsipnya indonesia adalah merupakan suatu negara yang majemuk, yang identik dengan perbedaan, baik itu ras, agama, suku, bahasa
dan
kebudayaan,
akan
tetapi
dalam
falsafat
Pancasila
kemajemukan tersebut seolah-olah menjadi alat pemersatu sehingga perbedaan tersebut didak menjadi suatu alasan untuk menciptakan ketidak tentraman dan ketidakadilan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
BAB III
KESIMPULAN Nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila merupakan suatu langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri warga indonesia, serta mendorong tumbuhnya rasa rela berkorban dan selalu ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara. Pendidikan formal mustinya mampu memberikan porsi yang istimewa terhadap mata pelajaran atau mata kuliah yang menyangkut pemahaman nilai-nilai pancasila sehingga diharapkan setiap generasi dapat mengertia akan cita luhur
yang
terkandung
dalam
pancasila.
Berangkat dari hal tersebut, maka setiap perumusan suatu produk hukum akan didasari rasa mencintai bangsa yang akan berdampak pada keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik terhadap bangsa dan Negara, sehingga kebijakan apapun yang menyangkut kepentingan
11
Negara akan ditujukan kepada kesejahteraan warga Negara. akan tetapi yang muncul saat ini adalah berbagai produk hukum maupun kebijakan yang lain seolah-olah hanya mengakomodasikan kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. Munculnya berbagai konflik yang mengarah kepada konflik agama serta berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh munculnya bebagai penafsiran serta kurangnya pemahaman akan nilai yang terdapat dalam tiap sila pancasila, akibat dari berbagai pemahaman yang ada memunculkan suatu anggapan bahwa apa yang mereka lakukan adala benar. Dengan keadaan seperti ini pemerintah harus mampu memberiakn suatu ketentuan atau penjelasan baku serta memberi batasan – batasan pengertian mengenai hal tersebut sehingg apabila munculpenafsiran yang keluar dari ketentuan yang baku tersebut maka dapat dilakukan tindakan hukum.
Pancasila harus memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan
akan
dihadapinya,
terutama
menghadapai
globalisasi
dan
keterbukaan. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Tetapi tidak berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain. Dengan meniadakan jati diri bangsa
12
Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.
13
REFERENSI
Al Marsudi Subandi H, 2003. Pancasila dan UUD 45 Dalam paradigma Reformasi, Rajawali Pers.
Asshiddiqie Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta. FH UII Press.
Noor MS Bakry, 1999. Pancasila Yurisprudensi Kenegaraan, Liberty Yogyakarta.
Moh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Djambatan
14
