MAKALAH
Proses Pengambilan Keputusan Etis (Seven Steps) Diajukan sebagai Tugas Mata Kuliah ETIKA PROFESI Dosen: DRA. Hj. SAPARTINAH ABD, MM.
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 10 SASKIA FAWZIA ACHMAD GANTRI NURHAMDANI RN
(023100045) (023100059)
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat
yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah etika profesi ini.
Makalah yang memuat tentang “Proses Pengambilan Keputusan Etis (Seven Step)” ini, disusun
untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu DRA. Hj. Sapartinah ABD, MM. selaku dosen Etika
Profesi yang telah memberikan tugas makalah ini agar dapat memperluas pemahaman tim penulis mengenai pengambilan keputusan etis.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Kami
menyadari bahwa makalah etika profesi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pihak pembaca demi penyempurnaan makalah yang akan datang
Penulis
ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................................................................................. KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................................. 1 1.1.
Latar Belakang ........................................................................................................................................ 1
1.2.
Rumusan Masalah .................................................................................................................................. 1
1.3.
Tujuan Penulisan .................................................................................................................................... 1
1.4.
Manfaat Penelitian ................................................................................................................................ 1
BAB II ISI .............................................................................................................................................................................. 2 2.1.
Pendahuluan ........................................................................................................................................ 2 2.1.1.
Memotivasi Perkembangan ............................................................................................ 2
2.1.2.
Kerangka Kerja Pengambilan Keputusan Etis ....................................................... 2
2.1.3.
Pendekatan Filosofis−Sebuah Ikhtisar: Konsekuensialisme (Utilitarianisme), Deontologi, Teleologi ......................................................................................................... 2
2.1.4.
Konsekuensialisme, Utilitarianisme, Teleologi ....................................................... 3
2.1.5.
Deontologi .............................................................................................................................. 3
2.1.6. Etika Kebajikan .................................................................................................................... 4 2.2.
Sebuah Kerangka Komprehensif Pengambilan Keputusan ............................................. 5 2.2.1. Ringkasan Langkah-‐langkah untuk sebuah Keputusan Etis ........................... 5 2.2.2. Langkah-‐langkah Menuju Sebuah keputusan Etis .............................................. 8
2.3.
Contoh-‐Contoh Kasus ...................................................................................................................... 9 2.3.1. Kasus I: Laporan M.Nuh Terkait Dugaan Korupsi Wamendikbud ................... 9 2.3.2. Kasus II: Golkar Protes Disebut Tak Transparan Soal Dana Parpol ............ 15
BAB III PENUTUP ........................................................................................................................................................... 18 3.1.
Kesimpulan ....................................................................................................................................... 18
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................................................................... 19
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Ketika prinsip-‐prinsip atau peraturan tertentu terkandung dalam kode etik tidak sepenuhnya
berlaku untuk masalah tertentu yang dihadapi oleh seorang akuntan professional, para pembuat keputusan dapat berpedoman kepada prinsip-‐prinsip untuk sampai pada keputusan etis yang dapat dipertahankan. Apakah yang dimaksud dengan prinsip-‐prinsip umum etika dan bagaimana penerapannya? Dibutuhkan suatu pembahasan tentang prinsip-‐prinsip etika dan bagaimana mengembangkan sebuah kerangka keputusan menyeluruh praktis dan komprehensif berdasarkan bagaimana tindakan yang diusulkan akan mempengaruhi pemangku kepentingan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat suatu topic yang berjudul “Proses Pengambil Keputusan Etis (Seven Steps)” menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini. Penulis berusaha untuk menyusun makalah ini semenarik mungkin agar para masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar lainnya dapat memahami serta dapat menerapkan kerangka keputusan secara menyeluruh yang praktis dan komprehensif berdasarkan pada bagaimana tindakan yang diusulkan akan mempengaruhi untuk membuat keputusan etis. 1.2.
Rumusan Masalah Adapun Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1.
Bagaimana cara pengambilan keputusan yang etis
2.
Apa saja pendekatan dalam pengambilan keputusan Etis
3.
Bagaimana langkah-‐langkah dalam pengambilan keputusan etis yang digariskan oleh America Accounting Association
1.3.
Tujuan Penulisan Adapun tujuan pulisan makalah ini yaitu: 1.
Untuk mengetahui pengertian dan teori pengambilan keputusan
2.
Untuk mengetahui pendekatan-‐pendekatan dalam pengambilan keputusan
3.
Untuk mengetahui langkah-‐langkah/proses dalam pengambilan keputusan etis sehingga dapat mengambil keputusan etis
1.4.
Manfaat Penulisan 1.
Untuk menambah wawasan dan kerangka berpikir penulis
2.
Untuk memenuhi dan melengkapi tugas etika profesi yang bermuatan softskill
3.
Sebagai bahan refrensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Etika Profesi
1
BAB II ISI 2.1.
Pendahuluan
2.1.1.
Memotivasi Perkembangan Skandal Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom menimbulkan kemarahan publik, runtuhnya
pasar modal, dan akhirnya Sarbanes Oxley Act 2002, yang membawa reformasi tata kelola tersebar luas. Skandal perusahaan berikutnya yang melibatkan Adelphia, Tyco, Health-‐South, dan lainnya mengingatkan kita untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, dan harus melakukannya untuk mempertahankan profitabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan mereka. Kasus pengadilan berikutnya serta denda terkait, hukuman penjara, dan penyelesaiannya menekankan pada keputusan untuk mengurangi kekebalan terhadap tindakan hukum. 2.1.2.
Kerangka Kerja Pengambilan Keputusan Etis Sebagai respon terhadap keputusan yang dapat dipertahankan secara etis, makalah ini
menyajikan kerangka kerja yang praktis, komprehensif, dan beraneka ragam untuk pengambilan keputusan etis. Kerangka ini menyertakan persyaratan tradisional untuk profitabilitas dan legalitas, serta persyaratan yang akan ditampilkan filosofis secara penting dan yang baru ini dituntut oleh pemangku kepentingan. Hal ini dirancang untuk meningkatkan pertimbangan etis dalam menyediakan: •
Pengetahuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis isu-‐isu penting yang harus dipertimbangkan dan dipertanyakan atau tantangan yang harus diungkap
•
Pendekakatan untuk menggabungkan dan menerapka faktor keputusan yang relevan dalam tindakan praktis.
Kerangka kerja pengambilan keputusan etis (Ethical Decision Making−EDM) menilai etikabilitas keputusan atau tindakan yang dibuat terkena dampak:
2.1.3.
•
Konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya;
•
Hak dan kewajiban yang terkena dampak;
•
Kesetaraan yang dilibatkan;
•
Motivasi atau kebijakan yang diharapkan
Pendekatan Filosofis−Sebuah Ikhtisar: Konsekuensialisme (Utilitarianisme), Deontologi, dan Etika Kebajikan Dorongan untuk meningkatkan pendidikan etika dan EDM karena skandal Enron, Arthur
Andersen, dan WorldCom, serta reformasi tata kelola, AACSB Ethics Education Task Force (2004) menghimbau para mahasiswa bisnis yang mengenal tiga pendekatan filosofis untuk pengambilan keputusan etis: konsekuensialisme (utilitarianisme), deontologi, dan etika kebajikan. Masing-‐masing dari tiga pendekatan memberikan kontribusi yang berbeda-‐beda dalam menghasilkan pendekatan yang berguna dan dapat dipertahankan untuk pengambilan keputusan etis dalam bisnis atau kehidupan pribadi. Namun, karena prinsip dan teori filosofis bertentangan dengan aspek lain dan dampak
2
bertentangan dengan praktik bisnis yang dapat diterima, khususnya dalam beberpa budaya sudut pandang (pertimbangan) yang ditunjukkan oleh pihak ketiga pendekatan filsafat untuk menentukan etikabilitas suatu tindakan dan panduan pilihan yang harus dibuat. 2.1.4.
Konsekuensialisme, Utilitarianisme, atau Teleologi Konsekuensialisme bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Bagi
mereka, kebenaran dari suatu perbuatan bergantung pada konsekuensinya. Pendekatan ini sangat penting bagi keputusan etis yang baik dan pemahaman itu akan menjadi bagian dari pendidikan sekolah bisnis terakreditasi AACSB di masa depan. Menurut AACSB, Pendekatan konsekuensialisme mengharuskan pelajar untuk menganalisis keputusan dalam hal kerugian dan manfaatnya bagi pemangku kepentingan dan untuk mencapai sebuah keputusan yang menghasilkan kebaikan dalam jumlah besar.
Konsekuensialisme berpendapat bahwa sebuah perbuatan besar secara moral jika dan hanya jika tindakan tersebut mampu memaksimalkan kebaikan bersih. Dengan kata lain, tindakan dan sebuah keputusan akan menjadi etis jika konsekuensi positif lebih besar dari konsekuensi negatifnya. Utilitarianisme klasik yang terkait dengan utilitas secara keseluruhan mencangkup keseluruhan varian, oleh karena itu hanya dari manfaat parsial dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks sebuah bisnis, profesional, atau organisasi. Konsekuensialisme mengacu pada sub bagian dari varian yang didefiniskan untuk menghindari pengukuran yang salah atau permasalahan lain, atau dalam rangka membuat proses menjadi lebih relevan dengan tindakan, keputusan atau konteks yang terlibat. Oleh karena konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari suatu tindakan, teori-‐ teori tersebut sering dianggap sebagai teleologis. 2.1.5.
Deontologi Deontologi berbeda dari konsekuensialisme, dalam artian bahwa deontologis berfokus pada
kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan, bukan pada kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan. Bukan pada konsekuensi dari tindakan. Etika deontologi mengambil posisi bahwa kebenaran bergantung pada rasa hormat yang ditunjukkan dalam tugas serta hak dan keadilan yang dicerminkan dari tugas-‐tugas tersebut. Akibatnya, suatu pendekatan deontologis mengangkat isu-‐isu yang berkaitan dengan tugas, hak, serta pertimbangan keadilan dan mengajarkan para mahasiswa untuk menggunakan standar moral, prinsip dan aturan-‐aturan sebagai panduan untuk membuat keputusan etis terbaik Penggunaan pendekatan yang sama juga dapat menghasilkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan perlakuannya yang adil bagi semua. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi posisi bahwa sesorang harus memenuhi kewajiban dan tugas yang menghormati moral atau hak asasi manusia dan hukum atau kontrak. Lebih jauh lagi, hal tersebut juga dicapai jika para individu bertindak dengan kepentingan pribadi yang terkendali daripada kepentingan pribadi semata. Dibawah kepentingan orubadi yang terkendali, kepentingan individu juga diperhitungkan dalam keputusan dimana kepentingan tersebut tidak diabaikan atau dikesampingkan. Individu dianggap sebagai akhir daripada sebagai sarana untuk mencapai akhir dari suatu tujuan
3
2.1.6.
Etika Kebajikan Konsekuensialisme menekankan konsekuensi dari sebuah tindakan, dan deotologi
menggunakan tugas, hak, dan prinsip-‐prinsip sebagai panduan untuk memperbaiki perilaku moral sedangkan etika kebajikan berkaitan dengan aspek yang memotivasi karakter moral yang ditunjukkan oleh para pengambil keputusan. Tanggung jawab khususnya kesalahan atau layak dianggap salah salah baik moralitas atau hukum memiliki dua dimensi: actus reus (tindakan yang salah) dan mens rea (pikiran yang salah). Kebajikan adalah karakter yang membuat orang bertindak etis dan membuat orang tersebut menjadi manusia yang bermoral. Kebijaksanaan adalah kunci dari kebajikan dalam menentukan pilihan yang tepat diantara pilihan-‐pilihan yang ekstrem. Tiga kebajikan yang terpenting atau kebajikan kardinal lainnya ameliputi kejujuran, integritas, kepentingan pribadi yang terkendali, belas kasih, kesetaraan, ketidak-‐berpihakkan, kerendahan hati, kemurahan hati, dan kesederhanaan. Kebajikan harus selalu ditanamkan sepanjang waktu, sehingga mereka menjadi tertanam/melekat dan bisa menjadi refrensi yang konsisten, “jika anda memiliki kebajikan, itu adalah bagian dari karakter anda, suatu sifat atau watak yang biasa anda tunjukkan dalam tindakan. Hal ini bukan hanya sesuatu yang dapat anda tunjukkan, tetapi sesuatu yang biasanya atau selalu anda tunjukkan Untuk ahli etika kebajikan, memiliki kebajikan adalah persoalan derajat. Sebagai contoh, bersikap jujur dapat diartikan bahwa seseorang harus mengatakan kebenaran. Akan tetapi kejujuran seseorang dapat dianggap lebih kuat atau berada pada tatanan yang lebih tinggi jika ia berurusan dengan orang-‐orang atau hal-‐hal yang jujur, bekerja untuk perusahaan yang jujur, teman-‐teman yang jujur, membesarkan anak untuk menjadi jujur, dan seterusnya. Demikian pula, alasan untuk seseoran bertindak bajik itu penting. Ada beberapa keraguan tentang kekuatan etika kebajikan sebagai pendekatan untuk EDM sebagai contoh, etika kebajikan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang menggabungkan kepekaan moral, persepsi, imajinasi, penilaian, dan beberapa klaim bahwa hal ini tidak mengarah pada prinsip-‐prinsip EDM yang mudah digunakan. Kritik lainnya yang relevan, termasuk bahwa: •
Interpretasi kebajikan adalah hal yang sensitif terhadap budaya;
•
Seperti juga penafsiran dari apa yang dbenarkan atau yang benar;
•
Persepsi seseorang tentang apa yang benar pada tigkat tertentu dipengaruhi oleh ego atau kepentingan pribadi.
4
2.2.
Sebuah Kerangka Komprehensif Pengambilan Keputusan
2.2.1.
Ringkasan Langkah-‐langkah untuk sebuah Keputusan Etis Pendekatan EDM komprehensif harus mencangkum empat pertimbangan yang dijelaskan
sebelumnya dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi gabungan untuk membangtu dalam pengambilan keputusan etis. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan menyelesaikan tiga langkah berikut, menyediakan dasar untuk menantang keputusan yang diusulkan. 1.
Identifikasi fakta dan semua kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang mungkin terpengaruh
2.
Membuat peringkat para pemangku kepentingan serta kepentingan mereka, identifikasi yang paling penting dan lebih mempertimbangkan mereka lebih analisis.
3.
Menilai dampak dari tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan kelompok pemangku kepentingan berkenaan dengan kekayaan mereka, keadilan perlakuan, hak-‐ hak lainnya termasuk harapan kebijakan, menggunakan pertanyaan kerangka kerja yang komprehensif, dan memastikan bahwa perangkap umum yang dibahas untuk tidak masuk ke dalam analisis.
Akan sangat membantu untuk mengorganisasikan analisis keputusan etis menggunakan tujuh langkah (seven steps) yang digariskan oleh American Accounting Association (1993) sebagai berikut: 1. Identifikasi Fakta (Apa, Siapa, Dimana, Kapan, dan Bagaimana) Langkah pertama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara etis adalah menentukan fakta-‐fakta dalam situasi tersebut. Membedakan fakta-‐ fakta dari opini belaka adalah hal yang sangat penting. Perbedaan persepsi dalam bagaimana seseorang mengalami situasi dapat menyebabkan banyak perbedaan etis. Sebuah penilaian etis yang dibuat berdasarkan penentuan yang cermat atas fakta-‐fakta yang ada merupakan sebuah penilaian etis yang lebih masuk akal daripada penilaian yang dibuat tanpa fakta. Seseorang yang bertindak sesuai dengan pertimbangan yang cermat akan fakta telah bertindak dalam cara yang lebih bertanggung jawab secara etis daripada orang yang bertindak tanpa pertimbangan mendalam. Begitu anda mengenali bahwa sebuah isu adalah bagian dari situasi yang menghadang anda, maka anda akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai isu-‐isu tersebut. Dalam mengidentifikasi fakta-‐fakta penting, untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, pertanyaan biasanya diajukan dalam langkah ini meliputi: •
Apa, yaitu berkaitan dengan isu terbaru apa yang mempengaruhi situasi saat ini
•
Siapa, yaitu siapa saja yang terlibat dari pihak-‐pihak dalam situasi pengambilan keputusan atau siapa yang menggunakan keputusan etis tersebut.
5
•
Dimana, yaitu menyatakan dimana situasi keputusuan etis tersebut digunakan oleh pihak-‐pihak pengambil keputusan etis
•
Kapan, yaitu pada saat kondisi dan situasi seperti apa keputusan etis tersebut diambil oleh para pengambil keputusan.
•
Bagaimana, yaitu bagaimana para pengambil keputusan dapat mengambil keputusan etis saat situasi tersebut.
2. Menetapkan Isu Etis Langkah kedua dalam pengambilan keputusan etis yaitu menetapkan isu etis yang terbaru. Isu-‐isu aktual melibatkan apa yang benar-‐benar diketahui tentang sebuah kasus. Misalnya, fakta-‐fakta yang ada. Meskipun konsep ini tampak tepat sasaran, fakta dari suatu kasus tertentu tidak selalu jelas dan mungkin kontroversial. Pengambilan keputusan etis yang bertanggung jawab menyaratkan kemampuan untuk mengenali sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan etis atau permasalahan etis. Langkah ini terdiri dari dua komponen. Pertama, pemangku kepentingan utama (stakeholder) di identifikasi, dan kedua masalah etika harus di identifikasikan secara jelas. Setiap komponen dibahas secara terpisah dalam bagian ini. (a) Buatlah daftar stakeholder (pemangku kepentingan utama) (b) Tentukan isu/masalah etika 3. Mengidentifikasi prinsip-‐prinsip utama, aturan, dan nilai Pada langkah ketiga, proses pengambilan keputusan yang etis harus mengidentifikasi prinsip-‐prinsip utama, aturan dan nilai-‐nilai yang berlaku serta mempertimbangkan semua pihak yang mempengaruhi oleh sebuah keputusan, orang-‐ orang ini biasa disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mengidentifikasi, sebaiknya gunakanlah prinsip-‐prinsip etika untuk menentukan alternatif terbaik. Untuk setiap alternatif, dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan utilitarianisme, hak dan prinsip-‐prinsip keadilan untuk menentukan bagaimana alternatif ini dinilai sebagai benar atau salah, baik atau buruk, tujuannya adalah untuk memilih alternatif terbaik. Dalam situasi yang ideal, semua prinsip-‐prinsip etika akan mengarah ke alternatif yang sama sebagai yang terbaik. 4. Menentukan Alternatif Langkah selainjutnya dalam proses pengambilan keputusan etis adalah membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-‐alternatif, membuat suatu spreadsheet mental yang masing-‐masing pemegang kepentingan yang telah di identifikasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menempatkan diri terhadap posisi orang lain. Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini adalah mempertimbangkan cara untuk mengurangi, meminimalisasi, atau mengganti konsekuensi kerugian yang mungkin akan terjadi.
6
5. Bandingkan Nilai-‐nilai Alternatif, serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas Bagaimana untuk memutuskan kapan teori menunjukkan alternatif yang berbeda. Ada situasi dimana prinsip-‐prinsip etis yang berbeda akan merekomendasikan alternatif yang berbeda akan merekomendasikan alternatif yang berbeda. Dalam sebuah kasus dimana prinsip-‐prinsip memberikan rekomendasi campuran dan memilih rekomendasi untuk mengikuti serta bersiap untuk pembenaran atas pilihan sebaik mungkin. Pembenaran dapat disediakan mengapa teori-‐teori menunjukkan bahwa alternatif tersebut yang tertarik dan bagaimana dapat sesuai denganbaik ke dalam konsepsi tentang apa kehidupan yang baik dan alternatif yang disarankan oleh teori lain. 6. Menilai Konsekuensi Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini adalah pertimbangan cara untuk mengurangi, meminimalisasi atau menggantikan konsekuensi kerugian yang mungkin terjadi atau menggantikan konsekuensi kerugian yang mungkin terjadi atau meningkatkan dan memajukan konsekuensi-‐konsekuensi yang mendatangkan manfaat. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kewajiban, hal-‐hal, dan prinsip-‐prinsip, serta dampak bagi interitas dan karakter pribadi. 7. Membuat Keputusan Anda Menerapkan alternatif terbaik. Setelah memilih alternatif terbaik yang tidak dikesampingkan oleh kendala praktis, selanjutnya memutuskan langkah apa yang diperlukan oleh kendala praktis. Selanjutnya, memutuskan langkah apa yang diperlukan untuk keluar dari permasalahan. Pengambilan keputusan yang diakhiri dengan evaluasi yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan sebagai sarana untuk menilai apakah keputusan kita sudah berdampak baik atau malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satu cara untuk menggunakan metode seven steps atau metode tujuh langkah pengambilan keputusan etis adalah untuk memberikan checklist mental, yaitu untuk memastikan kelengkapan dalam membuat analisis etis. Kebutuhan sesorang dalam membuat keputusan etis mengikuti prosedur keputusan yang dapat memastikan bahwa dia telah mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan telah diperhitungkan dampaknya bagi kepentingan diri sendiri. Velasquez mengembangkan metode seven steps untuk tujuan ini. Kebanyakan para pengambil keputusan, ketika dihadapkan dengan keputusan etis akan mempertimbangkan sebagian besar faktor yang relevan. Metode ini jua menyediakan kerangka kerja untuk mencari kesulitan dan perselisihan. Dengan memisahkan fakta dari masalah etika. Misalnya, kerangka memungkinkan kita untuk menentukan apakah perselisihan adalah atas fakta atau isu-‐ isu etis.
7
Pengambilan keputusan etis adalah proses dialektik. Kenyataannya bahwa metode tujuh langkah (seven steps) yang tercantum dalam urutan numerik tidak menunjukkan urutan logis atau kronologis yang ketat. Kehadiran fakta yang akan mengingatkan kita pada kebutuhan untik mempertimbangkan isu-‐isu etis tertentu, tetapi tanpa beberapa pengenalan sebelumnya dari masalah etika. Fakta-‐fakta ini tidak akan memiliki etika signifikan. Menentukan apakah alternatif, siapa para pemangku kepentingan, atau apa kendala praktis dalam mencari fakta tambahan sehingga para pemangku kepentingan dapat menghasilkan alternatif baru. 2.2.2.
Langkah-‐langkah Menuju Sebuah Keputusan Etis
Keputusan atau Tindakan yang diusulkan
Ya
Alternatif yang lebih baik
Tidak
Keputusan Final
Identifikasi fakta
Identifikasi Pemangku Kepentingan, Kepentingan Mereka, dan Masalah-‐masalah Etis
Analisis Etika Peringkatkan Interest menurut tingkat kepentingannya. Terapkan Kerangka Kerja Komprehensif EDM menggunakan sesbuah Pendekatan Filosofis: Konsekuensialisme, Deontologi, dan Etika Kebajikan ditambah Analisis Gap motivasi, kebijakan, dan sifat karakter.
8
2.3.
Contoh-‐contoh Kasus
2.3.1.
Kasus I : Laporan M.Nuh Terkait Dugaan Korupsi Wamendikbud
Laporan M Nuh Terkait Dugaan Korupsi Wamendikbud Kamis, 30 Mei 2013 | 19:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memperjelas isi laporan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh pada Rabu (29/5/2013) malam. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, M Nuh menyampaikan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengenai adanya dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). "Bahwa Pak Menteri justru menyampaikan hasil tentang adanya dugaan penyimpangan di lingkungan Wamen. Justru Pak Menteri minta KPK laporkan hasil analisisnya, klarifikasi, karena ini sudah ramai diberitakan," kata Johan di Jakarta, Jumat (30/5/2013). Namun, Johan tidak menyebut nama Wamendikbud yang dimaksud. Informasi yang beredar, penyimpangan anggaran itu salah satunya melibatkan Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Perusahaan pemenang lelang di Ditjen Kebudayaan disebut-sebut milik Wiendu. Saat melaporkan temuan ini semalam, kata Johan, Mendikbud diterima Ketua KPK Abraham Samad serta Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK. Johan melanjutkan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelaahan. Mengenai cepat atau lambatnya penelaahan ini akan dilakukan, Johan mengatakan, hal itu tidak bergantung kepada siapa pihak yang melaporkan. "Cepat lambatnya sebuah laporan di KPK itu bukan ditentukan siapa yang melapor, tapi ditentukan isi laporan itu, apakah laporan itu valid atau tidak, apakah mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak," ungkap Johan. Temuan Itjen Kemendikbud Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud yang dipimpin mantan pimpinan KPK Haryono Umar menemukan berbagai penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBNP 2012 di Ditjen Kebudayaan mencapai Rp 700 miliar.
9
Investigasi yang dilakukan sejak tahun 2012 itu menemukan adanya penggelembungan dana dari beberapa mata kegiatan di luar batas kewajaran. Auditor juga menemukan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan event organizer (EO). Wamendikbud dan beberapa pejabat, tambahnya, sudah dimintai keterangan terkait kasus ini. Maralus, Inspektur III Bidang Pendidikan Tinggi, menambahkan, kejanggalan antara lain ditemukan pada proyek terkait buku, pengadaan benda seni, serta pelaksanaan acara kebudayaan. Itjen Kemendikbud juga sedang menginvestigasi pelaksanaan World Culture Forum 2013 yang akan diadakan pada November mendatang. Wamendikbud Wiendu saat dihubungi Kompas beberapa waktu lalu membantah keterlibatannya dalam lelang kegiatan di Kemendikbud tersebut. "Saya pribadi tidak punya EO. Jika yang dimaksud adalah Stuppa, itu bukan EO. Stuppa adalah yayasan yang dibentuk oleh beberapa dosen UGM. Areanya di bidang pariwisata, kegiatannya selama ini menyusun masterplan, pelatihan, dan kajian pariwisata," kata Wiendu. Ia menambahkan, semua kegiatan yang bersumber pada APBN ada peraturannya dan pengawasannya.
Penulis : Icha Rastika Editor : Tri Wahono
Pengambilan Keputusan berdasarkan Seven Steps: 1.
Tentukan fakta (apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana) Kasus:
Juru bicara KPK (Jonan Budi) mengatakan pada Rabu (29/5/2013) malam, M.Nuh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan laporan tentang adanya dugaan penyimpangan anggaran dilingkungan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) yang salah satunya melibatkan Wiendu Nuryanti. Kedatangan Mendikbud diterima oleh ketua KPK Abraham Samad serta deputi pengaduan masyarakat dan pengawasan internal KPK. Laporan penyimpangan tersebut terkait hasil dari investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud . Inspektorat Jenderal Kemendikbut yang dipimpin mantan pemimpin KPK, Haryono Umar menemukan Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal kebudayaan APBNP 2012 di Ditjen Kebudayaan, mencapai Rp 700miliar.
Investigasi yang dilakukan sejak tahun 2012 itu mengemukakan adanya
penggelembungan dana dari beberapa mata kegiatan diluar batas kewajaran. Auditor juga mengemukakan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan diluar batas kewajaran. Auditor juga mengemukakan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan Event Organizer (EO). Maralus, Inspektur III
10
Bidang Pendidikan Tinggi, menambahkan kejanggalan anatara lain ditemukan pada proyek terkait buku, pengadaan benda seni, serta pelaksanaan acara kebudayaan. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud juga sedang menginvestigasi pelaksanaan World Culture Forum 2013 yang akan diadakan November mendatang. Wamendikbud, Wiendu saat dihubungi Kompas beberapa waktu lalu membantah keterlibatannya dalam lelang kegiatan di Kemendikbud tersebut. “saya pribadi tidak memiliki EO, jika yang dimaksud adalah Stuppa, itu bukan EO. Stuppa adalah yayasan yang dibentuk oleh beberapa dosen UGM. Areanya dibidang pariwisata, berkegiatan selama ini menyusun masterplan, pelatihan, kajian pariwisata.” Kata Wiendu. Ia menambahka, semua kegiatan yang bersumber dari pendapatan APBN ada peraturan pengawasan. 2.
Menetapkan isu etis Kasus:
Adanya dugaan penyimpangan anggaran dilingkungan Wamendikbud. Salah satunya
melibatkan Wakil Menteri, Wiendu Nurhayati. Perusahaan pemenang lelang di Ditjen Kebudayaan disebut-‐sebut sebagai Milik Wiendu. 3.
Mengidentifikasi prinsip-‐prinsip utama, aturan, dan nilai-‐nilai Kasus:
Kasus ini bertentangan dengan salah satu dari tiga prinsip keadilan menurut Adam
Smith, yaitu prinsip No Harm yang merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen, maupun masyarakat luas.
Hubungan dengan kasus Laporan M.Nuh terkait Dugaan Korupsi Wamendikbud” adalah
suatu tindak pidanan korupsi telah merugikan hak dan kepentingan rakyat Indonesia. Dugaan korupsi tersebut terkait dengan berbagai penyimpangan dalam pengguanaan APBNP 2012 dalam penggunakan APBN 2012 di Ditjen mencapai Rp 700milyar 4.
Tentukan alternatif Kasus:
M.Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyapaikan laporan ke KPK tentang
adanya dugaan penyimpangan anggaran dilingkungan Wamendikbud yang salah satunya melibatkan Wiendu Nuryati. 5.
Bandingkan nilai-‐nilai dan alternatif, serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas Kasus:
Dengan adanya alternatif yang telah dilakukan oleh mendikbud, M.Nuh dengan
menyampaikan laporan ke KPK tentang adanya temuan dugaan penyimpangan anggaran
11
dilingkungan Wamendikbud, secara eksplisit prinsip No Harm yang merupakan bagian dari prinsip keadilan dapat segera diterapkan. Artinya KPK akan mulai mengusut hasil ini dengan harapan pada akhirnya kebenaran dan keadilan terkait adanya korupsi dilingkungan Kemendikbud dapat ditegakkan
Namun alternatif M.Nuh dengan adanya yang melaporkan kepada KPK tentunya belum
dapat memenuhi prinisip No Harm secara keseluruhan. Perlu adanya penetapan kebijakan, system dan prosedur yang mambantu meyakini bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dengan tepat untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga tujuan pokok, yaitu: keandalan, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO:1992) dalam penggunaan APBN 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan 6.
Menilai konsekuensi Kasus:
Konsekuensi akibat adanya kaskus “Laporan M.Nuh terkait dugaan korupsi
wamendikbud” adalah dapat mengurangi nama baik/reputasi Kementian Pendidikan dan Kebudayaan/ Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan/prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan. Bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-‐kecurangan dalam hal ini korupsi yang timbul. Pada awalnya korupsi ini akan tercermin melalui timbulnya karakterisktik tertentu, baik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilak/kondisi sesorang personal tersebut dinamankan Red flag (fraud Indicators). Red flag Indicators terdiri dari : (a) Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) (b) Penyalahgunaan Aset (Asset Missapropriation) 7.
Membuat Keputusan Kasus:
Untuk kasus ini, korupsi yang terjadi dapat dicegah antara lain dengan cara-‐cara
berikut: a) Membuat struktur pengendalian intern yang baik Dalam memperkuat pengendalian intern dalam hal ini di lingkungan Kemendikbud menurut COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas, terdiri tas lima komponen yang saling terkait, yaitu: •
Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencangkup integritas dan nilai etika, pemberian wewenang, dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
12
Standar Pengendalian (Control Activities)
•
Merupakan kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan: −
Penelaahan terhadap kinerja
−
Pengolahan Informasi
−
Pemisahan Tugas
Informasi dan Komunikasi (Information Communication)
•
Adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Komuksi mencangkup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual terkait dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Pemantauan (Monitoring)
•
Adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencangkup penentuan disain dan operasi pengendalian yang telat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. −
Tanggung Jawab (responsibility)
−
Moralitas, didalam prinsip ini terkandung unsur-‐unsur kejujuran, kepekaan sosial, tanggung jawab individu,
−
Komitmen
b) Mengefektifkan fungsi internal audit Beberapa hal yang harus diperhatikan agar fungsi internal audit bisa efektif membantu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar, mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah: 1.
Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dan bertanggung jawab kepada atau melaporkan kegiatannya
2.
Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3.
Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk: §
Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
§
Menentukan
standar
yang
berguna
untuk
mengukur,
dan
meningkatkan performance §
Memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan requirement dari internal audit director
4.
Harus ada dukungan yang kuat kepada internal audit departemen. Dukungan tersebut dapat berupa: §
Penempatan Internal Audit departemen dalam posisi yang independen
13
§
Penempatan audit staff dengan gaji yang cuku menarik
§
Penyediaan waktu yang cukup untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajiari laporan-‐laporan internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-‐saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor.
5.
Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, dan bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
14
2.3.2.
Kasus II: Golkar Protes Disebut Tak Transparan Soal Dana Parpol
Golkar Protes Disebut Tak Transparan Soal Dana Parpol Danu Damarjati – detikNews Selasa, 16/04/2013 17:53 WIB
Jakarta - Partai Golkar dinilai tak kooperatif soal dana parpol oleh Transparency International Indonesia (TII). Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku partainya sudah cukup transparan soal pendanaan partai. "Saya tidak tahu persis juga apa yang menjadi dasar TII memberi kesimpulan seperti itu," kata Bambang ketika dihubungi wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2013). Bambang berargumen, partainya sudah mempunyai akuntan independen untuk memastikan keabsahan pendanaan. Laporan dari akuntan itu kemudian dilaporkan ke pengurus partai dan ketika Rapat Pimpinan Nasional. "Laporan keuangan Golkar diaudit oleh kantor akuntan independen setiap tahunnya dan tidak ada masalah. Tidak ada dana ilegal yang mengalir ke partai kami dengan penggunaan yang juga jelas. Sumber-sumber jelas dari partisipasi para kader dan simpatisan," aku Bambang. "Laporan pemeriksaan akuntan publik lengkap kok setiap tahun dan dilaporan ke pengurus partai dan rapimnas partai. Survei ya silahkan saja dan perlu untuk memberikan ganbaran ke masyarakat. Dan kita tidak menutup diri kok," tandasnya. TII berhasil mensurvei lima parpol, yaitu Gerindra, PAN, PDIP, PKB, dan Hanura. Di luar lima parpol itu, TII tidak melanjutkan survei karena dinilai tidak cukup kooperatif. "Partai kurang kooperatif, yaitu PKS dan Demokrat. Sementara yang tidak kooperatif adalah Golkar, sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII," ucap peneliti TII Putut Aryo Saputro. Sementara itu, PPP hanya sebatas membuka diri untuk audiensi. TII tidak melanjutkan surveinya terhadap PPP.
Pengambilan Keputusan berdasarkan Seven Steps: 1.
Tentukan fakta (apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana) Kasus:
Transparency International Indonesia (TII) berhasil mensurvei lima parpol, yaitu
Gerindra, PAN, PDI-‐P, PKB, dan Hanura. Di luar lima parpol itu, TII tidak melanjutkan survey karena dinilai tidak cukup kooperatif. “partai kurang kooperatif yaitu PKS dan Demokrat. Sementara, yang tidak kooperatif adalah Golkar. Sama sekali tidak membuka komunikasi dengan TII.” Ucap peneliti TII Putut Aryo Saputro, Partai Golkar dinilai tidak kooperatif soal dana parpol. Sementara itu, PPP hanya sebatas membuka diri untuk audiensi. TII tidak melanjutkan surveinya terhadap PPP.
15
2.
Menetapkan isu etis Kasus:
Wakil bendahara umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengaku partainya sudah
cukup transparan soal pendanaan partai saat dihubungi wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Selasa (16/4/2013). Bambang berargumen, partainya sudah mampunyai akuntan independen dan laporan keuangan Golkar di audit setiap tahunnya dan tidak ada masalah untuk memastikan keabsahan pendanaan. Laporan dari akuntan itu kemudian dilaporkan ke pengurus partai dan ketika rapat pimpinan nasional. Tidak ada dana illegal yang mengalir ke Partai dengan penggunaan yang juga jelas 3.
Mengidentifikasi prinsip-‐prinsip utama, aturan, dan nilai-‐nilai Kasus: Menurut Cadbury Report (1992), Good Corporate Governance (GCG) terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha ataupun badan pemerintah, yaitu: Pertanggung jawaban (responsibility), Akuntabilitas, Keadilan(Fairness), Transparansi. Transparansi (transparency), prinsip dasar transparansi berhubungn dengan kualitas informasi yang disajikan oleh suatu badan tersebut. Oleh karena itu, suatu badan pemerintahan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-‐indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan best practice yang menjamin adanya laporan keuangan dan informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif, termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003:51). Dengan kata lain, prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (disclosure) informasi yang dimiliki. Dimana penerapan prinsip transparansi yang terdapat dalam strategi good corporate governance dikaitkan dengan upaya pemberantasan KKN, maka penekanan pelaksanaan prinsip keterbukaan menjadi penting.
4.
Tentukan alternatif Kasus:
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengaku partainya sudah
cukup transparan soal pendaan partai. Jadi apabila Transparency Internasional Indonesia (TII) ingin melakukan survei, partai Golkar tidak akan menutup diri sehingga memberikan gambaran ke masyarakat
16
5.
Bandingkan nilai-‐nilai dan alternatif, serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas Kasus: Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengaku bahwa partainya sudah cukup transparan mengenai pendanaan partai. Namun apakah transparansi yang diberikan oleh Partai Golkar dirasa telah cukup kepada pihak-‐pihak lain yang terkait didalamnya? Banyak definisi lain terkait dnegan apa yan disebut pelanggaran prinsip transparansi, salah satunya adalah dalam bentuk misrepresentation. Misrepresentation adakalanya disebut juga sebagai Misstatement, yaitu suatu perbuatan yang membuat pernyataan yang salah, khususnya berkaitan dengan data internal yang dapat menyesatkan bagi para pemegang kepentingan lainnya. Selain itu, pernyataan menyesatkan juga dapat muncul karena adanya omission, yaitu perbuatan penghilangan fakta material, seperti dokumen-‐dokumen penting.
6.
Menilai konsekuensi Kasus:
Beberapa kerugian untuk partai Golkar apabila tidak menerapkan Good Corporate
Governance (GCG) dengan baik, mulai dari tidak memberikan nilai ditambah bagi organisasi tersebut tidak memberika nilai tambah bagi organisasi tidak hanya sekedar citra, ada pula yang akan tidak tertata dengan baik. Kerugian lain, dengan kondisi organisasi yang buruk sudah tentu pihak luar akan memandang buruk terhadap keberadaaan organisasi politik partai Golkar. Tak hanya organisasi tersebut meraih kerugian, dengan tidak menerapkan good corporate governance (GCG) dengan baikm tetapi juga berdampak bagi perekonomian lebih umum. 7.
Membuat Keputusan Anda Kasus:
Dalam rangka pesta demokrasi di Negara ini, tanda Tanya besar perlu tidaknya suatu
pertanggung jawaban keuangan dialamatkan ke Parpol maupun peserta pemilu. Idealnya mereka harus transparan karena mereka sebagai suatu entitas yang menggunakan dana politik yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-‐tawar lagi.
Mereka harus mempertanggung jawabkan sumber daya keuangan yang digunakan
kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kenapa undang-‐undang. Bentuk pertaggung jawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu, adalah dengan menyampaikan laporan dana kampanya (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk parpol), yang harus di audit oleh Akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses ke public. Walaupun pada kenyataannya sebagian besar partai politik peserta pemilu di Indonesia belum menyusun laporan keuangan dengan baik berdasarkan UU No.31 tahun 2002.
17
BAB III PENUTUP 3.1
KESIMPULAN
Analisis dampak pemangku kepentingan menawarkan cara formal dalam membawa kebutuhan dari organisasi dan individu konsikuennya (masyarakat) kepada sebuah keputusan. Perdagangan merupakan hal yang sulit dan dapat memperoleh keuntungan dari kemajuan teknik semacam itu. Penting untuk tidak melupakan fakta bahwa konsep analisis dampak pemangku kepentingan yang dibahas dalam makalah ini perlu diterapkan bukan merupakan teknik tunggal, tetapi (teknik) bersama-‐ sama sebagai suatu perangkat. Hanya dengan begitulah suatu analisis yang komprehensif akan dicapai dan keputusan etis dapat dibuat. Bergantung pada sifat dari keputusan yang akan dihadapi, dan pemangku kepentingan yang akan terpengaruhi, analisis yang tepat dapat didasarkan pada konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan sebagai kumpulan, atau salah satu dari 5-‐pertanyaan yang dimodifikasi, standar moral, atau pendekatan Pastin, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya masalah bersama yang timbul. Setiap pendekatan EDM yang komprehensif harus menyertakan tidak hanya sebuah pemeriksaan dampak keputusan atau tindakan, tetapi juga analisis gap dari motivasi kebajikan, dan sifat karakter yang terlihat. Seorang akuntan profesional dapat menggunakan analisis pemangku kepentingan dalam membuat keputusan tentang akuntansi, audit, hal-‐hal praktik, dan harus siap untuk memperisapkan atau membantu majikan atau klien dalam analisi tersebut seperti yang saat ini menjadi kasus di area lain. Meskipun banyak eksekutif berorientasi angka dan akuntan waspada jika terlibat dengan analisi subjektif “lunak” yang menggambarkan analisis kebijakan dan harapan para pemangku kepentingan, mereka harus ingat bahwa dunia telah berubah dengan menempatkan nilai yang jauh lebih tinggi pada informasi non-‐angka. Mereka harus berhati-‐hati menempatkan bobot terlalu banyak dalam analisis numerik, jika tidak mereka jatuh ke dalam perangkap ekonom, yang, sebagaimana dikatakan Oscar Wilde: “ketahuilah harga dari segala sesutu dan nilai dari sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai.”
18
DAFTAR PUSTAKA
Brooks, Leonard J dan Paul Dunn. 2011. Etika Bisnis & Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan. Jakarta; PT Salemba Empat.
19
