Persamaan Kedudukan Warga Negara

Persamaan Kedudukan Warga Negara Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pewarganegaraan

Pengertian Kewarganegaraan Pengertian Pewaganegaraan

Asas dan Stelsel Kewarganegaraan

Asas-asas Kewarganegaraan Stelsel Keawrganegaraan

Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek

Penjelasan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006

Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

H ak-hak

Dasar Warga Negara

Kewajiban Dasar Warga Negara Ras

Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Suku dan Budaya

Agama Gender Golongan Suku dan Budaya

Pendidikan Kewarganegaraan| 1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









Persamaan Kedudukan Warga Negara 1. Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan 1.1.

Warga Negara Warga negara yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing.

1.2.

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Adapun menurut undang-undang kewarganegaraan RI kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

1.3.

Pewarganegaraan

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi kewarganegaraan RI melalui permohonan.

orang

asing

untuk

memperoleh

2. Asas dan Stelsel Kewarganegaraan 2.1. Asas-asas Kewarganegaraan Untuk

menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dua macam asas, yaitu asas ius sanguinis (azas keturunan) dan asas ius so li (tempat kelahiran). Ë Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh o leh negara RRC). Soli, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut Ë Ius Soli, daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika, dan lain-lain. lain-lain.









Apatride, Apatride, adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh: Seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis). Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride). Bipatride Bipatride,, adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contoh: Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

2.2. Stelsel Kewarganegaraan Dalam Menentukan suatu kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara, pemerintah menggunakan dua stelsel st elsel yaitu yaitu stelsel ste lsel aktif dan stelsel pasif.

Stelsel Aktif adalah cara seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan suatu negara tertentu dengan melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Stelsel Pasif adalah cara seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan suatu negara tertentu tanpa melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

menghasilkan Hak Opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan Hak Repudiasi adalah untuk menolak kewarganegaraan









3.

Warga Negara Indonesia 3.1.

Penjelasan

Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu. Sedangkan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. U ndang- U ndang

Nomor 12 Tahun 2006

Asas-asas kewarganegaraan yang diterapkan : a. Asas Ius Sanguinis (l aw aw of the blood blood ), adalah asas yang yang menentukan menentukan kewarganegaraan kewarganegaraan seseor seseo r a n g berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. b. b. Asas Ius Soli (l ( l a w o f t he so i l ) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan sese seseoran orang g berd berdas asark arkan an n e g a r a t e mp a t k e la h i r a n , yang yang dibe diberla rlakuk kukan an terba terbatas tas bagi bagi anakanak-ana anak k ses sesuai uai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. c. Azas Pernikahan : Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi pernikahan yang memiliki asas kesatuan hukum d. Asas Kewarganegaraan Tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. e. Asas Kewarganegaraan Kewarganegaraan Ganda Terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi bagi anakanak sesuaio dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang ini. f.

Pewarganegaraan (Naturalisasi) : yakni seseorang menggunakan hak o p si si untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara (aktif) atau seseorang yang menolak untuk diwarganegarakan atau tidak mau diberikan status warga negara dengan menggunakan hak repudia hak repudia si si (pasif)

Unsur

Dengan diterapkannya asas-asas tersebut di atas, maka masalah kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini tidak mengenal lagi istilah kewarganegaraan ganda (b (bipatride) ipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride (apatride)).









3.2.

Kewarganegaraan Indonesia

Undang-undang

nomor 3 tahun 1946 dianggap masih kurang lengkap dan perlu diadakan beberapa penambahan, maka pada tanggal 1 Agustus 1958 dikeluarkan Undang- undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang

terbaru Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Undang-undang no 12 tahun 2006 yang yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Undangundang nomor 12 tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaaan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas Umum a. Asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. b. Asas ius soli (law of the soil), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasakan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganrgaraan bagi setiap orang. d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Asas-asas khusus a. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia dan bertekas mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan kesatu an yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri se ndiri.. b. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. d. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya besifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. e. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan gender. f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negar harus menjamin, melindungi, dan









h. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Pada dasarnya UU no 12 tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak dalamUU ini merupakan suatu pengecualian. Pokok materi yang diatur dalam UU no 12 tahun 2006 meliputi : 1. Siapa yang menjadi WNI, 2. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, 4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, 5. Ketentuan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 disebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah : a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI. b. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. c. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA (warga negara asing). d. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. e. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. f. Anak yang lahir dalam tenggang 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari pernikahan yang sah dan ayahnya WNI. g. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari seorang WNI. h. Anak yang lahir di luar pernikahan dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. i. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada saat lahir tidak jelas status kewaganegaraan ayah dan ibunya. j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. k. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya.











n. Anak WNI yang lahir di luar pernikahan yang sah, sebelum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI. o. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA bedasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. Anak seperti yang tersebut dalam poin c, d, h, k, n, dan o diatas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau at au telah menikah.

Berdasarkan ayat-ayat dari pasal 1

UU.

No. 12 Tahun 2006 tersebut di atas, Berikut ini

adalah kajian ayat ke (4) poin d. yang berbunyi : Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Indone sia. Di Indonesia, yang dimaksud pernikahan campuran sebagaimana termaktub dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 57 adalah pernikahan antara dua orang yang tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut

UU

tentang Kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2006), Pengaturan Mengenai

Anak Hasil Pernikahan Campuran, mengikuti asas-asas kewarganegaraan umum atau universal.









setelah menikah. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil pernikahan campuran. Anak yang lahir dari pernikahan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang beda. Berdasarkan

UU

Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya,

namun berdasarkan

UU

Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Pengaturan status hukum anak hasil pernikahan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil pernikahan campuran. Dengan banyaknya pernikahan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam pernikahan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

3.3. Syarat Menjadi Warga Negara Menurut

UU

no 62 tahun 1958 dijelaskan bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan

Indonesia, yaitu : 1. Kelahiran Memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kalahiran dan dibuktikan dengan akta kelahiran. 2. Pengangkatan atau adopsi Seseorang yang belum berusia 5 tahun memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena ia diadopsi oleh WNI dan disahkan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tua angkatnya. 3. Dikabulkannya permohonan Materi Hukum dan HAM melalui Pengadilan Negeri setempat mengabulkan permohonan









3)

Pada saat mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negra RI paling singkat 5 tahun berturut-turut bertur ut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut 4) Dapat berbahsa Indonesia dan dapat mengakui Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih 6) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau bersedia melepas status kewrganegaraannya jika pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia 7) Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap 8) Membayar uang naturalisasi ke kas negara b. Naturalisasi istimewaadalah naturalisasi yang diberikan oleh pemerintah (Presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara 5. Pernikahan Perempuan WNA yang menikah dengan laki-laki WNI akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, jika dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannyaberlangsung menyatakan menjadi WNI kapada menteri hukum dan HAM melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI negara setempat. 6. Turut orang tua Hal ini berlaku pada setiap anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang mempunyai hubungan hukum dengan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya. 7. Pernyataan Seseorang memperoleh kewarganegaraan Indnesia karena pernyataan, hal ini diatur dalam surat edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/166/22 tanggal 30 September 1958tantang memperoleh/kehilangan kewraganegaraan RI dengan pernyataan.

3.4.

Hal

Pasal 23

yang Menyebabkan Kehilangan Kewarganegaraan UU

RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab









6. Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut t ersebut 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya 9. Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Sedangkan pasal 26 UU RI No.12 tahun 2006, juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut; 1. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat pernikahan tersebut 2. Laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaran RI, jika menurut hukum asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari pernikahan tsb.

3.5. Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan RI 1. Bagi anak-anak (untuk memperoleh kewarganegaraan RI) Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah sebagai berikut. Ë Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.









Berdasarkan pasal 41 UU no 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk kategori di atas yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat empat tahun setelah UU ini berlaku. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum di bawah ini. Sedangkan anak-anak yang termasuk dalam kategori diatas yang lahir setelah UU ini diundangkan (setelah 1 Agustus) dapat langsung mengajukan permohonan kewarganegaraan/pembuatan paspor RI ke perwakilan RI. Tata cara pendaftaran 1. Pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. 2. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada Menteri melalui kepala Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. 3. Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat: r

Nama lengkap, alamat tempat t empat tinggal salah seorang orang tua atau wali anak

r

Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua.

r

Nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua

Kewarganegaraan anak. 4. Permohonan pendaftaran dilampiri dengan: r

r

Fotokopi

akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI

r

Surat pernyataan dari oang tua atau wali bahwa anak belum menikah

r

Fotokopi

r

Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak enam lembar

r

Bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah harus melampirkan fotokopi

kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI











5. Permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI) 6. Waktu pemrosesan kurang lebih 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI 7. Biaya pendaftaran Rp 500.000,- (sesuai PP No 19 Tahun 2007) 8. Permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Perwakilan RI 2. Bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI Berdasarkan pasal 41 UU no 12 tahun 2006, WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RI. Kepada mereka dan WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum UU no 12 tahun 2006 berlaku dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan cara mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak UU no 12 tahun 2006 diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Tata cara pendaftaran 1. Permohonan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon









r

Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas

r

Daftar riwayat hidup pemohon

Pas foto terbaru berwarna dengan ukuan 4 x 6 cm sebanyak enam lembar 4. Permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagiamana terlampir (formulir permohonan memperoleh kembali kewaganegaraan RI) 5. Pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir 6. Waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI r

7.

Biaya pendaftaran Rp 500.000,- (sesuai PP no 19 tahun 2007)









4. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

4.1.

Hak-Hak

Dasar Warga Negara

a. Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara (pasal (pasa l 26) b. Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1) c. Memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak (pasal 27 ayat 2) d. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (pasal 28) e. Mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai HAM (pasal 28A) f. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masingmasing (pasal 29 ayat 2) g. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 20) h. Mendapat pendidikan (pasal 31) i. Mengembangkan kebudayaan nasional (pasal 32) j. Berhak dalam mengembangkan usaha-usaha bidang ekonomi (pasal 33) k. Memperoleh jaminan pemeliharan dari pemerintah sebaga i fakir miskin (pasal 34)

4.2.

Kewajiban

Dasar Warga Negara









Berikut ini merupakan perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Menghargai persamaan kedudukan negara dalam bidang politik a. Mempunyai kesempatan yang sama untuk untu k mendirikan partai politik b. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus atau anggota parpol c. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan memperebutan jabatan politik d. Menggunakan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun pasif 2. Mengargai persamaan kedudukan warga negara dalam bidang ekonomi a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha b. Mendapatkan kesempatan yang sama mengembangkan bisnis c. Hak yang sama dalam mendirikan badan usaha swasta d. Hak yang sama dalam mendapatkan akses bahan baku 3. Mendapatkan persamaan kedudukan warga negara dalam bidang sosial budaya a. Hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan b. Hak yang sama dalam mengembangkan bakat dan minat c. Hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan d. Hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak 4. Mendapatkan persamaann kedudukan warga negara dalam bidang hukum & pemerintah a. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum b. Hak mendapatkan perlindungan hukum c. Hak mendapatkan kesamaan untuk menduduki jabatan di pemerintahan









5. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang penuh dengan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Keaneka ragaman ini hendaknya dilihat sebagai pemicu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, bukannya malah menimbulkan perpecahan. Berikut ini merupakan contoh persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan variabel pembeda : 1. Ras Ras adalah warna kulit yang menjadi ciri khas suku bangsa tertentu. Seseorang dengan ras tertentu terkadang memperoleh perlakuan yang menguntungkan atau merugikan. Perlu disadari bahwa semua semua manusia merupakan ciptaan tuhan yang memiliki memiliki hak yang sama oleh oleh karena itu apapun warna kulitnya harus memiliki perlakuan yang sama dalam segala bidang. 2. Agama Di negara Indonesia terdapat 5 agama yang diakui secara resmi yaitu Islam, Kristen, Kristen Katolik, Budha, Hindu. Agama islam merupakan agama yang mayoritas bagi warga negara Indonesia tidak harus membuat segala kebijakan negara berdasarkan ajaran agama islam. Hal ini dibuktikan dengan sikap kebersamaan penduduk yang beragama islam terhadap penduduk yang beragama lain telah menciptakan suasana damai antar pemeluk agama di











Contoh mengenai persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku. Ë Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras

Kita dapat melihat melihat bahwa orang kulit kulit putih dan orang kulit hitam dapat bersahabat dan menjalani kehidupan bersama.

Ë Persamaan kedudukan warga negara tanpa memebedakan agama









Ë Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan suku dan budaya

Petemuan antara pejabat negara dengan suku Asmat membuktikan bahwa tak ada perlakuan berbeda dari pemerintah terhadap warga biasa dan warga suku tertentu. Mereka diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Kebudayaan yang dimiliki suku Asmat pun merupakan salah satu kekayaan bangsa.

Pendidikan Karakter









Rangkuman Ë Warga negara yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing.

Ë Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Adapun menurut undang-undang kewarganegaraan RI kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara

Ë Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan Ë Asas Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak

Persamaan Kedudukan Warga Negara

Recommend Documents