KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA DALAM KONTEKS KENEGARAAN
DISUSUN KELAS MIPA 4, OLEH :
agre kencana
aliva aqila
ellen nur azizah
umar saiful haq
pulung sigit hanurasta
idris ahmad
duisdan prasetya
SMAN 1 SEDAYU
DAFTAR ISI
PENGANTAR...................................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang........................................................................................................ 1
1.2 Rumusan masalah................................................................................................... 1
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................... 2
1.4 Manfaat Penulisan.................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN................................................................................................. 3
2.1 Pengertian Warga negara.................................... 3
2.2 Kedudukan Warga Negara Dalam UUD'45………………………………………….. 4
2.3 Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia……………………………… 5
2.4 Status Warga Negara Indonesia………………………………………………………. 6
2.4 Syarat Menjadi Warga Negara................................................................................ 7
2.5 Menyebab Hilangnya Status Kewarganegaraan..................................................... 8
BAB III PENUTUP......................................................................................................... 9
3.1 Kesimpulan............................................................................................................. 9
3.2 Saran....................................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 10
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi 'stateless' atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut.
Oleh karena itu, di samping pengaturankewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa. Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip 'ius sanguinis', mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran.
Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarga negaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang lahir adalah:
a. Apa dasar hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan?
b. Bagaimana asas kewarganegaraan?
c. Bagaimana hak opsi dan hak mediasi?
d. Apa syarat menjadi warga Negara
e. Apa penyebab hilangnya status kewargaanegaraan?
1.3 Tujuan Penulisan
Mengacu pada rumusan masalah tersebut tujuan yang diharapkan adalah:
a. Mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan
b. Mengetahui asas kewarganegaraan
c. Memahami hak opsi dan hak mediasi
d. Mengetahui syarat menjadi warga Negara
e. Mengetahui penyebab hilangnya status kewargaanegaraan
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang diharapkan dalam pembahasan ini ada dua yaitu, manfaat teoretis dan manfaat praktis.
a. Manfaat teoretis
Dapat menambah khasana keilmuan tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia
b. Manfaat praktis
Memberikan pengetahuan pada masyarakat (pembaca) terhadap kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian warga negara:
Warga Negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yg tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.
Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga Negara.
Koerniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya.Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.
Warga negara diartikan dengan orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat perlindungan Negara.
Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
2.2 Kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD1945
1. UUD 1945
Dalam konteks UUD 1945, Kedudukan warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 yaitu :
a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara penduduk di atur dengan UU.
2. UU No. 3 tahun 1946
Undang-undang No.3 ialah tentang warga negara dan penduduk negara adalah peraturan derivasi dibawah UU 1945 yang digunakan untuk menegakan kedudukan Negara RI denganwarga negaranya dan kedudukan penduduk negara RI.
3. UU No. 62 tahun 1958
UU No.62 tahun 1958 merupakan penyempurnaan dari UU tentang kewarga negaraan yangterdahulu. UU No. 62 tahun 1958 tenang kewarganegaraan RI merupakan produk hukumderivasi dari pasal 5 dan 144 UUD RI 1950 yang sampai saat ini masih berlaku dan tetapdigunakan sebagai sumber hakum yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesai setelahkurang lebih 48 tahun berlaku, dan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi. Pernasalahankewarganegaraan yang semakin kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh undang-undang ini.
4. UU No.12 tahun 2006
RUU Kewarganegaraan yang baru ini memuat beberapa subtansi dasar yang lebih revolusioner dan aspiratif.
Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, Kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya Negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesiamempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia. Warga negara memilki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Dengan istilah sebagai warga negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya
2.2 Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia
Warga negara adalah sama kedudukannya, hak dan kewajibannya. Setiap individu mendapatperlakuan yang sama dari negara. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi tertinggikita, yaitu UUD 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34. berikut ini dijelaskansecara lebih rinci terntang persamaan kedudukan warga negara, dalam berbagai bidang kehidupan.
1.Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalamhukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya." Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian adanya hak asasidalam bidang hukum dan politik.
2.Persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan(ekonomi)
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini memencarkan persamaan akan keadilansosial dan kerakyatan. Ini berarti hak asasi ekonomi warga negara dijamin dan diaturpelaksanaanya.
3.Persamaan dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul (politik)
Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga negara dan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratisdan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untukmelaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang politik.
4.Persamaan dalam HAM
Dalam Bab X A tentang hak asai manusia dijelaskan secara tertulis bahwa negara memberikandan mengakui persamaan setiap warga negara dalam menjalankan HAM. Mekanismepelaksanaan HAM secara jelas ditetapkan melalui pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.
5.Persamaan dalam agama
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu." Berdasar pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin persamaan setiappenduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Agama dan kepercayaan terhadapTuhan YME dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6.Persamaan dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya pembelaan negara." Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945 memuat ketentuanpertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara jelas dapat kita ketahui bahwanegara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang ingin membelaIndonesia.
7.Pesamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dankedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Kedua pasal ini menunjukanbahwa begitu konsen dan peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan warga negara Indonesia.Setiap warga negara mendapat porsi yang sama dalam kedua masalah ini.
8.Persamaan dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial
Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraan diatur dalam BabXIV pasal 33 dan 34. pasal 33 mengatur masalah perekonomian nasional yang diselenggarakanberdasar atas asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyatsecara keseluruhan. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan tentang kesejahteraan sosial danjaminan sosial diman fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 1) dannegara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayananumum yang layak (pasal 3).
2.3 STATUS WARGA NEGARA INDONESIA
Rakyat sebuah negara dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Penduduk dan bukan penduduk
2. Warga negara dan bukan warga negara
Perbedaan antara penduduk dan warga negara:
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara.
PASAL 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3.Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU.
2.4 Persyaratan menjadi Warga Negara Indonesia
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan seperti disebut dalam pasal 9, yakni:
1.Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2.Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3.Sehat jasmani dan rohani;
4.Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6.Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7.Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8.Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Prosedur berikutnya antara lain permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai. Keputusan akhir atas permohonan adalah pada Presiden. Bila dikabulkan oleh Presiden maka status WNI dinyatakan berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.5 Hal–Hal yang Menyebabkan Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
Menurut UU No 62 Tahun 1958, seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraan apabila :
a. Kawin dengan laki – laki asing
b. Putusnya seorang wanita asing dengan laki – laki warga Negara Indonesia
c. Anak yang orang tuanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia
d. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri
e. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain
f. Diakui seorang, orang asing sebagai anaknya
g. Diangkat secara sah oleh seorang orang asing
h. Dinyatakan hilang kewarganegaraan nya oleh menteri kehakiman dengan persetujuan dewan menteri
i. Masuk dalam dinas asing tanpa izin lebih dahulu dari menteri kehakiman Republik Indonesia
j. Mengangkat sumpah atau janji setia kepada Negara Asing
k. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing
l. Mempunyai paspor dari Negara asing
m. Bertempat diluar negeri selama 5 tahun berturut – turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi warga Indonesia kecuali ia sedang ada dinas Negara Republik Indonesia.
3.1 Kesimpulan
Warga negara diartikan dengan orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat perlindungan Negara. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
Kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945
UUD 1945
UU No. 3 tahun 1946
UU No. 62 tahun 1958
UU No.12 tahun 2006
3. Asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum
Asas Ius Soli
Asas Sanguinis
4. Hal – Hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia terdapat dalam UU No 62 Tahun 1958.
5. Persyaratan menjadi Warga Negara Indonesia terdapat dalam pasal 9.
DAFTAR PUSTAKA
Listyarti, Retno, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas X, Jakarta, Erlangga.
Majelis Permusyawaaran Rakyat Indonesia, 2011, Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: sekretariat MPR RI.
http://irianirianiii.blogspot.com/2013/04/kedudukan-warga-negara-dan.html
http://dhedetpratama.blogspot.com/2011/03/dasar-hukum-yang-mengatur-warga-negara.html
http://ajimmydj81.wordpress.com/2011/12/01/pengertian-kedudukan-warga-negara/
http://www.slideshare.net http://mariamah-sulaiman.blogspot.com
http://www.warnetgadis.com/2016/02/makalah-kedudukan-warna-negara-dan.html
By Haq4s
DAFTAR PERTANYAAN:
Mengapa warga negara asing dilarang bertempat tinggal terus menerus secara menetap di wilayah NKRI?
Apa saja contoh persamaan kedudukan warga negara Indonesia?
Bagaiman cara mendapatkan kembali kewarganegaraan yang telah hilang?
JAWABAN :
Hal ini karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ("UU Kewarganegaraan") tidak mengenal kewarganegaraan ganda bagi orang yang dari awal telah mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Dan jika ingin menetap maka diharuskan menjadi warga negara Indonesia
2) Contoh Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia :
Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Politik
Hak warga negara Indonesia di bidang politik yaitu hak yang diakui negara dalam kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di bidang politik. Hak warga negara Indonesia dalam bidang politik tercermin dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya, hak setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Hukum
Jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1). Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan, harus dilayani secara sama di depan atau dalam hukum.
Persamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia dalam Bidang Sosial Budaya
Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang sosial budaya meliputi kesamaan hak warga negara dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendapat pendidikan.
3) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
11 " Page
